Tag: Herzaky Mahendra Putra

  • AHY Audiensi dengan ILUNI UI, Perkuat Data Alumni di Kemenko Infrastruktur

    AHY Audiensi dengan ILUNI UI, Perkuat Data Alumni di Kemenko Infrastruktur

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menerima audiensi Ikatan Alumni UI (ILUNI UI) periode 2025-2028 serta PP Ikastara periode 2023-2026. Audiensi ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Indonesia (UI), Heri Hermansyah.

    Pada kesempatan ini, AHY mengapresiasi ILUNI UI yang telah melakukan roadshow ke sejumlah kementerian dan lembaga setelah kepengurusannya terbentuk, termasuk ke Kemenko Infrastruktur.

    “Saya senang bisa menerima kedatangan rekan-rekan ILUNI UI dan berdiskusi, karena memang pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Diperlukan kolaborasi lintas sektor termasuk dengan akademisi dan komunitas untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran,” ujar AHY dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).

    Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi ILUNI UI serta PP Ikastara di kantor Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (22/10).

    Pertemuan tersebut membahas rencana penguatan database alumni UI yang tersebar di berbagai kementerian di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat jejaring lintas sektor dan kolaborasi inklusif antara akademisi, pemerintah, dan alumni UI di berbagai bidang tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    Adapun Ketua Umum ILUNI UI, Pramudya Oktavinanda, mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan jajaran pengurus sekaligus memperkuat sinergi, karena semangatnya adalah mengabdi kepada bangsa dan negara. Ia juga menilai pentingnya membangun jejaring dengan alumni maupun nonalumni, termasuk di lingkungan kementerian.

    Bersama jajaran pengurus dan Rektor UI, Pramudya turut memaparkan rencana penyelenggaraan Indonesia Infrastructure Outlook 2026 yang akan digelar pada akhir November mendatang dan direncanakan berkolaborasi dengan Kemenko Infrastruktur. ILUNI UI berharap AHY berkenan memberikan keynote speech pada Indonesia Infrastructure Outlook 2026.

    AHY dinilai bukan saja sosok pemimpin yang memiliki kinerja positif dan berdampak untuk masyarakat seperti hasil berbagai survei yang meletakkan AHY sebagai menteri berkinerja terbaik, melainkan juga memiliki kemampuan komunikasi publik yang sangat baik. AHY termasuk satu dari sedikit tokoh publik yang bisa menjelaskan kebijakan pemerintah dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

    “Terima kasih Bapak Menko AHY atas dukungan dan kesediaannya menjadi Majelis Kehormatan ILUNI UI,” ujar Pramudya.

    Menutup pertemuan, AHY menyambut baik rencana pelaksanaan Balairung Forum Infrastructure Outlook 2026 yang digagas oleh UI dan para alumninya. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah dan kalangan akademik dalam mendukung visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai informasi, AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra yang juga merupakan anggota Majelis Penasihat Strategis ILUNI UI 2025-2028; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi, Sigit Raditya; Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan, Ali Affandi; dan Tenaga Ahli Bidang Data dan Teknologi Informasi, Diska Putri.

    (prf/ega)

  • Sultan HB X Terbiasa Tanpa Tot Tot Wuk Wuk

    Sultan HB X Terbiasa Tanpa Tot Tot Wuk Wuk

    Jakarta

    Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X terbiasa tanpa pengawalan dengan “tot tot wuk wuk”. Dia bahkan lumrah membawa mobil sendiri.

    Sikap sederhana ini menjadi sorotan publik setelah viralnya video di media sosial baru-baru ini. Dalam video tersebut, mobil yang ditumpangi Sri Sultan HB X terlihat berhenti dan mengantre seperti kendaraan umum lainnya di lampu merah. Namun sebuah rombongan kendaraan lain lengkap dengan pengawalan dan sirine tot tot wuk wuk.

    Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan tanggapan santai terkait sorotan publik terhadap mobilnya yang tak menggunakan pengawalan Patwal.

    “Kenapa dipersoalkan? Kan tidak perlu dipersoalkan pakai pengawalan atau tidak, biasa aja,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Senin (13/10/2025).

    Dia bilang absennya pengawalan merupakan hal yang lumrah baginya.

    “Ya memang saya biasa nggak ada pengawalan kok, kalau nggak acara resmi ok,” imbuh Sultan.

    Sultan menyatakan sejak dulu dirinya tidak pernah menggunakan pengawalan.

    Iya (dari dulu), wong saya juga bisa nyupiri sendiri juga ok. Ya nggak perlu aja (pakai pengawalan), kecuali kalau acara resmi aja,” ujar Sultan.

    Diketahui, dalam video viral itu, Sultan menggunakan mobil pribadi berpelat nomor AB 10 HBX.

    “Kalau mobil (dinas) AB 1 kan untuk acara resmi,” ucap Sultan.

    beredar di media sosial video yang merekam mobil Gubernur DIY Sri Sultan HB X sedang berhenti di lampu merah lalu disalip rombongan mobil yang dikawal polisi

    “Mungkin mereka sibuk banget,” tulis keterangan pada unggahan video di akun Instagram @unikinfold, Sabtu (11/10) pagi. Namun, pada siang harinya video tersebut telah dihapus.

    Koordinator Substansi Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji membenarkan kejadian tersebut.

    Menurut Ditya, momen itu terjadi saat Sultan HB X mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berkunjung ke Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, pada Rabu (8/10).

    “Betul, kendaraan tersebut memang milik Sri Sultan HB X. Beliau menggunakan kendaraan pribadi saat mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Karangmojo, Gunungkidul,” kata Ditya saat dihubungi detikJogja, Sabtu (11/10).

    Stafsus Menko Infra Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra membantah rombongan patwal itu merupakan AHY. Herzaky menyebut AHY lebih dulu meninggalkan lokasi.

    “Kalau ada yang membuat statemen itu rombongan Menko AHY, tentu tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasar. Jelas-jelas Pak Menko AHY sudah meninggalkan tempat 30 menitan lebih awal mendahului Sri Sultan. Jadi, tidak mungkin Pak Menko AHY malah tertinggal dan harus mendahului Sri Sultan di lampu merah seperti terlihat di video,” tegas Stafsus Menko Infra Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis, dikutip dari detikNews, Minggu, (12/10).

    (riar/lth)

  • 7
                    
                        Sultan HB X Sebut Tak Pernah Minta Pengawalan: “Saya Bisa Nyopiri Sendiri Kok”
                        Regional

    7 Sultan HB X Sebut Tak Pernah Minta Pengawalan: “Saya Bisa Nyopiri Sendiri Kok” Regional

    Sultan HB X Sebut Tak Pernah Minta Pengawalan: “Saya Bisa Nyopiri Sendiri Kok”
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkap dirinya tidak pernah meminta pengawalan selama menjalankan aktivitas sebagai Gubernur DIY.
    Hal ini ia sampaikan menanggapi video viral saat mobilnya yang sedang berjalan tanpa pengawalan disalip oleh rombongan pejabat dengan sirine “tot tot wuk wuk”.
    “Saya biasa enggak ada pengawalan kok, kalau tidak acara resmi. Wong saya juga bisa nyopiri sendiri juga kok,” kata Sultan saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (13/10/2025).
    Sultan menegaskan, pengawalan hanya digunakan saat menghadiri acara-acara resmi pemerintahan.
    Dalam kegiatan pribadi atau kunjungan nonformal, ia kerap bepergian tanpa pengawalan, bahkan menggunakan mobil pribadi.
    “Kenapa dipersoalkan, kan enggak perlu dipersoalkan pakai pengawalan atau tidak. Biasa saja,” ujarnya.
    Saat disinggung terkait kunjungannya ke Gunungkidul dan Jembatan Pandansimo yang dilakukan menggunakan mobil pribadi, Sultan menjelaskan bahwa mobil dinas memang hanya digunakan untuk kegiatan resmi pemerintahan.
    Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Herzaky Mahendra Putra membantah bahwa rombongan yang menggunakan patwal dan menyalip mobil Sultan merupakan mobil Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    “Pak Menko AHY sudah meninggalkan tempat sekitar 30 menit lebih awal mendahului Sri Sultan. Jadi, tidak mungkin Pak Menko AHY malah tertinggal dan harus mendahului Sri Sultan di lampu merah seperti terlihat di video,” ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (12/10/2025).
    Herzaky menambahkan, publik dapat memastikan asal rombongan tersebut dengan melihat nomor pelat merah kendaraan dalam video yang beredar.
    “Kalau ingin memastikan itu rombongan siapa, bisa dicek nomor pelat merah salah satu mobil dalam rombongan tersebut. Silakan netizen mencari tahu, pelat merah itu terasosiasi dengan instansi mana,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Stafsus Kemenko Infrastruktur Bantah Rombongan AHY Susul Sultan HB X Pakai “Tot Tot Wuk Wuk” di Jalan
                        Yogyakarta

    3 Stafsus Kemenko Infrastruktur Bantah Rombongan AHY Susul Sultan HB X Pakai “Tot Tot Wuk Wuk” di Jalan Yogyakarta

    Stafsus Kemenko Infrastruktur Bantah Rombongan AHY Susul Sultan HB X Pakai “Tot Tot Wuk Wuk” di Jalan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Herzaky Mahendra Putra, membantah bahwa rombongan yang menyusul mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menggunakan patwal adalah rombongan Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    “Pak Menko AHY sudah meninggalkan tempat sekitar 30 menit lebih awal mendahului Sri Sultan. Jadi, tidak mungkin Pak Menko AHY malah tertinggal dan harus mendahului Sri Sultan di lampu merah seperti terlihat di video,” ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (12/10/2025).
    Ia menambahkan, masyarakat dapat mencocokkan nomor kendaraan dinas dalam video tersebut.
    “Kalau ingin memastikan itu rombongan siapa, bisa dicek nomor pelat merah salah satu mobil dalam rombongan tersebut. Silakan netizen mencari tahu, pelat merah itu terasosiasi dengan instansi mana,” ujarnya.
    Herzaky juga menyayangkan adanya sejumlah akun media sosial yang menuduh tanpa dasar.
    “Kami harapkan semua pihak dapat menggunakan kebebasan bermedia sosial dengan baik dan bertanggung jawab,” katanya.
    Sebelumnya, beredar video di media sosial yang memperlihatkan mobil Sri Sultan HB X berhenti di lampu merah, sementara rombongan kendaraan lain dengan patwal melaju melewatinya.
    Dalam video terdengar sirene berbunyi “tottot wuk wuk” ketika rombongan melintas.
    Diketahui, Sri Sultan HB X mendampingi AHY dalam sejumlah kunjungan kerja, di antaranya saat meninjau Jembatan Pandansimo, Kabupaten Bantul, Jumat (10/10/2025), serta pembangunan fasilitas air bersih di Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Rabu (8/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akun Medsos Tuding AHY Salip Mobil Sri Sultan HB X Pakai Tot Tot Wuk Wuk, Kemenko Infrastruktur Bantah

    Akun Medsos Tuding AHY Salip Mobil Sri Sultan HB X Pakai Tot Tot Wuk Wuk, Kemenko Infrastruktur Bantah

    GELORA.CO  – Sebuah video yang memperlihatkan mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) disalip rombongan kendaraan berpengawalan polisi viral di media sosial.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pun ikut memberi klarifikasi atas video tersebut. Lantaran sejumlah narasi yang beredar di media sosial menuding Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono berada di rombongan itu.  

    Momen tersebut terjadi di sebuah persimpangan sebuah jalan raya, ketika mobil Sultan tengah berhenti karena lampu merah.

    Dalam video yang beredar di media sosial, tampak mobil hitam bermerk Lexus dengan plat nomor AB 10 NDX yang diduga ditumpangi Sultan HB X berhenti bersama kendaraan lain.

    Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli polisi dengan sirene meraung melintas dari arah belakang, mengawal sejumlah kendaraan yang kemudian menyalip rombongan Sultan.

    Aksi rombongan yang disebut warganet sebagai tot tot wuk wuk itu sontak menuai perhatian publik. Peristiwa dalam video itu diduga terjadi pada Rabu, 8 Oktober 2025.

    Koordinator Substansi Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda Jogjakarta, Ditya Nanaryo Aji membenarkan bahwa mobil dalam video tersebut merupakan kendaraan pribadi milik Sri Sultan HB X.

    Menurut dia, saat itu Sultan HB X tengah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    “Betul, kendaraan tersebut memang milik Sri Sultan HB X. Beliau menggunakan kendaraan pribadi saat mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Karangmojo, Gunungkidul,” kata Ditya kepada wartawan, Minggu (12/10).

    Ditya juga mengonfirmasi bahwa Sultan memang berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah, sementara sejumlah kendaraan lain yang dikawal polisi melaju melewati persimpangan. Namun, tidak diketahui pastinya rombongan mana yang menyalip mobil Sultan HB X.

    Terkait hal itu, Staf Khusus Menko Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra memastikan rombongan kendaraan menggunakan pengawalan dengan menyalip Sultan HB X bukan iring-iringan Menteri AHY.

    “Kalau ada yang membuat pernyataan bahwa itu rombongan Menko AHY, tentu tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasar. Pak Menko AHY sudah meninggalkan tempat sekitar 30 menit lebih awal mendahului Sri Sultan. Jadi, tidak mungkin Pak Menko AHY malah tertinggal dan harus mendahului Sri Sultan di lampu merah seperti terlihat di video,” ujar Herzaky dalam keterangannya

  • Demokrat Ungkap Gibran Minta Nasihat ke SBY Saat Datang ke Cikeas

    Demokrat Ungkap Gibran Minta Nasihat ke SBY Saat Datang ke Cikeas

    Jakarta

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyambangi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Demokrat mengatakan Gibran menyampaikan selamat ulang tahun dan mendoakan agar SBY sehat serta panjang umur.

    “Ucapan ulang tahun, doakan Pak SBY sehat, panjang umur,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) atau Koordinator Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

    Herzaky mengungkap Gibran juga meminta nasihat ke SBY. Nasihat itu, katanya, perihal pengalaman-pengalaman SBY saat memimpin Indonesia.

    “Meminta nasihat, dari pengalaman-pengalaman beliau memimpin negeri,” ujarnya.

    Gibran Sowan ke SBY

    Gibran menyambangi kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (9/9). Gibran sowan ke SBY sekaligus memberikan ucapan selamat ulang tahun.

    Pertemuan Gibran dan SBY itu diunggah di akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada Selasa (9/9). Dalam video tampak SBY menyambut Gibran dan istrinya, Selvi Ananda, di halaman rumahnya.

    Gibran dan Selvi tampak mengenakan batik, diajak SBY ke dalam salah satu ruangan kediamannya. Dalam ruangan tersebut, terdapat banyak koleksi buku dan lukisan.

    SBY mempersilakan Gibran dan Selvi untuk duduk, mereka kemudian melakukan perbincangan. Setelah pertemuan selesai, Gibran dan Selvi diantar SBY hingga halaman kediaman untuk pulang.

    Sebagai informasi, SBY berulang tahun pada 9 September 2025, usai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu genap 76 tahun. Partai Demokrat juga merayakan HUT ke-24 di kantor pusat pengurus.

    SBY melukis kapal dengan nama ‘Only The Strong’ di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta. SBY menyumbangkan lukisan ‘Only The Strong’ dalam rangka HUT ke-24 DPP Demokrat.

    “Strong untuk menghadapi dan melawan tantangan, ancaman, gangguan baik kepada orang, parpol dan negara. Setuju?” ujar SBY di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Selasa (9/9).

    “Setuju,” sahut para kader Partai Demokrat.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/jbr)

  • Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus Nasional 31 Agustus 2025

    Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jajaran DPP Partai Demokrat bakal segera menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini.
    Rapat tersebut bakal dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025) malam.
    Rapat akan segera dilakukan setelah AHY bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    “Rapat dipimpin oleh ketum, tentu ada Pak SBY karena beliau adalah ketua MTP untuk menindaklanjuti rapat bersama dengan Presiden bersama para ketum parpol dan dilanjutkan dengan pertemuan Presiden dengan para menteri-menteri,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi awak media.
    Saat ini, lanjut Herzaky, AHY juga masih berada di Istana Kepresidenan di Jakarta dan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo dan jajaran menteri lainnya.
    “Saat ini pun Pak Menko (AHY) masih berada di Istana,” ucapnya.
    Ia menungkapkan, SBY sebagai pendiri Demokrat bakal menyampaikan pandangan pada jajaran DPP Demokrat atas situasi yang terjadi.
    Pertemuan tersebut digelar untuk membahas sikap Demokrat ke depan atas situasi Tanah Air saat ini.
    “Kalaupun beliau (SBY) sebagai orang tua kan ada
    wisdom
    , mungkin ada yang mau disampaikan, juga ada arahan-arahan, tentu kita akan dengarkan masukan-masukannya,” imbuh dia.
    Situasi Tanah Air sepekan belakangan ini diwarnai demonstrasi memprotes DPR dan pemerintah.
    Presiden Prabowo pun sudah melakukan rapat dengan para ketua umum dan menyampaikan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang dianggap menyakiti hati rakyat sudah dicopot dari jabatannya.
    Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa demonstrasi yang terjadi juga mengarah pada tindakan makar dan terorisme.
     
    Partai Demokrat setuju dengan tuntutan demonstran agar tunjangan anggota DPR dibatalkan karena keuangan negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
    “Kami juga ingin mengevaluasi tuntutan mahasiswa dan publik yang pada hari ini menginginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Tentu kami setuju, kami sepakat, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ibas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Kalbar siap sukseskan program pemerintahan Prabowo

    Demokrat Kalbar siap sukseskan program pemerintahan Prabowo

    “Komitmen ini kami sampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Kalbar yang dilaksanakan hari ini. Forum ini dihadiri jajaran pengurus DPP, DPD, DPC se-Kalimantan Barat, serta anggota legislatif dari Fraksi Demokrat di tingkat provins

    Pontianak (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Barat menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan program-program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melalui konsolidasi dan penguatan struktur partai di seluruh tingkatan.

    “Komitmen ini kami sampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Kalbar yang dilaksanakan hari ini. Forum ini dihadiri jajaran pengurus DPP, DPD, DPC se-Kalimantan Barat, serta anggota legislatif dari Fraksi Demokrat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar, Ermin Elviani, di Pontianak, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa Rakerda kali ini mengusung tema “Demokrat Kalbar Bangkit, Menang untuk Rakyat, dan Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo”. Tema tersebut, menurutnya, mencerminkan arah baru partai untuk aktif mendukung pemerintahan nasional yang baru, sekaligus tetap menjaga identitas sebagai partai yang kritis dan konstruktif.

    “Tema ini lahir dari kesadaran bahwa ke depan kita perlu memperkuat soliditas, mengambil peran strategis, dan hadir nyata memperjuangkan kepentingan rakyat di dalam pemerintahan,” tuturnya.

    Ermin juga memaparkan evaluasi hasil Pemilu 2024. Meski jumlah kursi Demokrat di DPRD Provinsi Kalbar turun dari tujuh menjadi enam, suara partai justru meningkat dari 270.646 menjadi 284.969 suara. Untuk DPR RI, Demokrat Kalbar nyaris merebut kursi terakhir dari petahana.

    “Ini membuktikan bahwa kerja-kerja kader sudah di jalur yang tepat. Tinggal bagaimana kita menjaga semangat ini untuk Pilkada dan konsolidasi pemerintahan ke depan,” katanya.

    Dalam Pilkada serentak, Demokrat juga mencatat keberhasilan dengan memenangkan sembilan dari 15 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Di antaranya, Aron terpilih kembali sebagai Bupati Sekadau dan Juli Suryadi Burdadi sebagai Wakil Bupati Mempawah.

    Ermin menekankan pentingnya etika dalam berpolitik. “Menang tidak terbang, kalah tidak patah. Pesan Ketua Umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai, Bapak SBY, selalu kami pegang: Negara dulu, baru partai,” tuturnya.

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh struktur partai harus aktif menyukseskan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran, sembari tetap menjalankan fungsi kontrol yang sehat dan proporsional.

    “Demokrat adalah bagian dari pemerintahan. Maka tugas kita mendukung program-program strategis di semua tingkatan, sambil tetap kritis dan membangun. Rakyat menanti bukti nyata, bukan sekadar slogan,” katanya.

    Herman juga mendorong percepatan penyesuaian struktur partai sesuai amanah Kongres 2025, termasuk pembentukan badan logistik dan badan saksi hingga ke akar rumput.

    Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat yang juga Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa kehadiran Demokrat dalam pemerintahan harus memberi dampak langsung bagi masyarakat.

    “Kader Demokrat kini tidak hanya membawa bendera partai, tetapi juga program strategis negara. Peran kita ganda menggerakkan partai dan melayani rakyat,” kata Herzaki.

    Herzaky juga mencontohkan keterlibatannya dalam menyerap aspirasi petani di Kabupaten Sambas sebagai bagian dari kerja pemerintahan, dan mendorong sinergi antara kader Demokrat dengan program kementerian/lembaga.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Infrastruktur dorong percepatan rehab irigasi di Sambas Kalbar

    Kemenko Infrastruktur dorong percepatan rehab irigasi di Sambas Kalbar

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPW) terus mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah-daerah lumbung pangan, termasuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

    “Hal ini kita lakukan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” kata Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI, Herzaky Mahendra Putra di Sambas, Senin.

    Herzaky melakukan kunjungan kerja ke Sambas bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I M Tahid pada Senin, menjelaskan kunjungan ini penting untuk mendengar langsung keluhan dan harapan petani, khususnya kendala utama belum optimalnya saluran irigasi, yang menyebabkan gagal panen dan rendahnya produktivitas.

    Kunjungan dilakukan ke Desa Penakalan di Kecamatan Sejangkung, Desa Tri Kembang di Kecamatan Galing, dan Desa Lumbang di Kecamatan Sambas. Ketiga wilayah ini memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas, namun kerap terdampak banjir di musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.

    Dia menegaskan bahwa persoalan irigasi akan dibawa ke tingkat pusat. “Saya akan sampaikan langsung kepada Menko IPW dan Menteri PU (Pekerjaan Umum) agar pembangunan irigasi ini bisa segera direalisasikan sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo,” katanya.

    Menurut Herzaky, keberadaan irigasi yang memadai akan meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali panen menjadi dua kali panen per tahun, sekaligus menurunkan risiko kerugian akibat cuaca ekstrem.

    Di tempat yang sama, Kepala Desa Penakalan, Sartomo, menyebutkan bahwa lahan pertanian seluas 126 hektare di wilayahnya kerap terendam banjir, mengakibatkan panen gagal atau hanya menghasilkan sekitar 1,3 ton gabah per hektare.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hinca Pandjaitan Tegaskan Roy Suryo yang Beropini Ijazah Palsu Jokowi Tak Ada Hubungannya dengan Demokrat

    Hinca Pandjaitan Tegaskan Roy Suryo yang Beropini Ijazah Palsu Jokowi Tak Ada Hubungannya dengan Demokrat

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat.

    Hinca menceritakan saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat periode 2015-2020, Roy Suryo mengundurkan diri dari Partai Demokrat, karena kala itu ada kasus yang menjeratnya dan kasus itu juga sudah melampaui batas.

    Dia menyatakan bahwa bila ada tudingan “partai biru” yang mengarah ke Demokrat menjadi dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi karena Roy Suryo, itu tidaklah benar.

    “Saya pastikan masa saya Sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada, mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo pernah punya pengalaman bersama kami,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Dengan demikian pula, Hinca merasa bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi Roy Suryo, sehingga Partai Demokrat juga sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Karena itu tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia. Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” tegas dia.

    Senada, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X @PDemokrat, menegaskan bahwa Roy Suryo sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. 

    Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai. 

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.