Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, banyaknya PBG yang diterbitkan mencerminkan kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat kecil.
Pesan itu disampaikannya Tito dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/10/2025).
“Yang paling banyak [menerbitkan PBG] untuk MBR, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tapi, kalau semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia enggak peduli,” jelasnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (10/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
Langkah ini merupakan upaya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat biaya kepemilikan rumah semakin terjangkau.
Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemda dengan menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada).
Namun, Tito menekankan bahwa pemda tidak cukup hanya meresponsnya dengan menerbitkan Perkada.
Pemda, kata dia, harus menyosialisasikan program tersebut agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkannya.
Tito juga mengapresiasi pemda yang telah banyak menerbitkan PBG bagi MBR. Ia meminta daerah dengan angka penerbitan rendah agar segera meningkatkannya.
“Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak menyosialisasikan, atau diterbitkan peraturan, tapi enggak dilaksanakan sama dia,” jelasnya.
Tito menegaskan pentingnya mendukung program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.
Ia menjelaskan, ekosistem itu melibatkan berbagai sektor mulai dari pengembang besar dan kecil, penyedia bahan bangunan, hingga lembaga pembiayaan seperti perbankan.
Karena itu, ia memperkirakan program ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tumbuh 8 persen pada akhir 2029.
“Beberapa ekonom justru [berpendapat] dari berbagai program yang ada, yang terbesar adalah program tiga juta rumah ini bisa menyumbang lebih kurang dua persen ekosistemnya, betul, dua persenan lebih,” jelas Tito.
Tito juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam mendukung program Tiga Juta Rumah.
Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak bisa membangun seluruh rumah hanya dengan mengandalkan anggaran negara.
Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan.
“Ada rumah yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun swasta, ada pula yang dibangun masyarakat sendiri. Semua didukung kebijakan agar harga rumah semakin terjangkau,” kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan, Provinsi Sumut menempati peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR.
Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Deli Serdang mencatatkan kinerja tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.
“Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG tapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ujar Tito.
Namun, ia juga menyoroti sejumlah daerah di Sumut yang belum menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan.
Menurutnya, kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret.
“Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal diberikan kewenangan, sudah ada SKB menjadi dasar hukum, dan kemudian sudah perintah Presiden,” ucap Tito.
Dalam forum tersebut juga hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi, serta pejabat terkait lainnya.
Usai kegiatan, Mendagri Tito bersama Menteri PKP Maruarar dan Musa Rajekshah meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disambut antusias oleh para penghuni.
Ketiganya kemudian berdialog dengan para penghuni terkait kondisi sarana dan prasarana di lokasi tersebut. Sebagian penghuni mengapresiasi fasilitas yang tersedia, sedangkan lainnya memberikan masukan untuk perbaikan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Hery Gunardi
-
/data/photo/2025/10/10/68e8c22bec8b9.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR
Nasional
10 Oktober 2025")
Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR Nasional 10 Oktober 2025
-
Pemda Diminta Perbanyak Terbitkan PBG untuk Program Rumah MBR
Jakarta –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (pemda) agar memperbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurutnya, penerbitan itu menandakan kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat kecil.
“Yang paling banyak (menerbitkan PBG) untuk MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah tadi, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tapi kalau dia semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia enggak peduli,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).
Pesan itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang berlangsung di Gedung Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/10).
Ia menjelaskan saat ini pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Langkah ini merupakan upaya untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden. Dengan kebijakan ini diharapkan biaya untuk memiliki rumah menjadi murah.
Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Namun, Tito menekankan bahwa Pemda tidak cukup hanya meresponsnya dengan menerbitkan Perkada. Pemda harus mensosialisasikan program tersebut agar banyak masyarakat yang memanfaatkannya.
“Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak mensosialisasikan, atau diterbitkan peraturan, tapi enggak dilaksanakan sama dia,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya mendukung Program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.
“Beberapa ekonom justru [berpendapat] dari berbagai program yang ada, yang terbesar adalah program tiga juta rumah ini bisa menyumbang lebih kurang dua persen ekosistemnya, betul, dua persenan lebih,” jelasnya.
Selain itu, Tito mengapresiasi upaya bersama dari berbagai pihak dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak mungkin membangun seluruh rumah rakyat hanya dengan mengandalkan anggaran negara. Karena itu, perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan.
“Oleh karena itu ada yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun oleh swasta, ada yang dibangun oleh sendiri, yang sendiri-sendiri dan ada juga kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk membuat harganya menjadi murah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengungkapkan, Sumut menempati peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR. Di tingkat kabupaten/kota, Deli Serdang menjadi yang tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.
“Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG tapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ujarnya.
Tak hanya itu, Mendagri juga menyebut sejumlah daerah di Sumut yang belum sama sekali menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan. Menurutnya, kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret.
“Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal diberikan kewenangan, sudah ada SKB menjadi dasar hukum, dan kemudian sudah perintah Presiden,” tuturnya.
Sebagai Informasi, turut hadir dalam forum tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi, serta pejabat terkait lainnya.
Setelah dari forum itu, Tito bersama Maruarar dan Musa meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disambut antusias oleh para penghuni dan berdialog terkait dengan kondisi sarana dan prasarana di tempat tersebut. Beberapa penghuni mengapresiasi berbagai fasilitas yang disediakan pengelola. Namun, ada pula penghuni yang memberikan masukan terkait dengan perbaikan fasilitas yang ada.
(prf/ega)
-
Pada Gelaran MAE 2025, BRI Raih Penghargaan Indeks Tempo-IDN Financials 52
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meneguhkan posisinya sebagai salah satu emiten terkemuka di pasar modal Indonesia. Pada ajang Malam Apresiasi Emiten (MAE) 2025 yang diselenggarakan di Hotel Fairmont Jakarta, Jumat (19/9), BRI berhasil menyandang empat kategori sekaligus dalam Indeks Tempo-IDNFinancials 52 (Indeks52), yakni Main Index, High Dividend, High Growth, dan High Market Cap.
Indeks52 yang diinisiasi oleh Tempo dan IDNFinancials.com sejak 2023 merupakan barometer bagi emiten-emiten pilihan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek fundamental perusahaan, kinerja keuangan, hingga pergerakan harga saham.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa capaian ini menjadi bukti konsistensi BRI dalam menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham. “Kami bersyukur atas apresiasi ini, yang mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental BRI. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kinerja keuangan yang solid, menghadirkan imbal hasil optimal bagi investor, serta berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, maupun berbagai dukungan kepada program prioritas Pemerintah,” ungkap Hery.
Sebagai bank milik negara dengan basis nasabah terbesar di Indonesia, BRI memang dikenal sebagai emiten yang terus membagikan dividen optimal bagi pemegang saham. Pada tahun buku 2024, BRI mencatat laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp60,15 triliun. Dari jumlah tersebut, perseroan membagikan total dividen tunai hingga mencapai Rp51,73 triliun.
-
Menteri PKP minta BRI sosialisasikan secara masif FLPP dan KUR Perumahan
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperkuat perannya dalam mendukung program perumahan rakyat, khususnya melalui sosialisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Ara menilai BRI memiliki jaringan terluas dan pengalaman panjang dalam menjangkau rakyat kecil sehingga dapat menjadi motor utama penyaluran pembiayaan perumahan.
“Saya mohon jaringan BRI benar-benar dimaksimalkan. Sosialisasi FLPP jangan hanya di internal, tapi juga kepada karyawan perusahaan, pelaku UMKM, dan masyarakat luas. Bahkan kalau perlu, buka booth langsung di kota-kota besar agar masyarakat bisa segera mengajukan dan diproses cepat,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, ada tiga fokus utama yang perlu dikerjakan bersama BRI. Pertama, percepatan penyerapan FLPP. Tahun ini pemerintah menargetkan 350 ribu unit rumah subsidi, terbesar sepanjang sejarah.
Kedua, penguatan penyaluran KUR Perumahan. Menurut Menteri Ara, dari total Rp130 triliun plafon KUR nasional, BRI didorong untuk menyalurkan porsi lebih besar dibandingkan bank lain.
“Negara sangat perhatian agar KUR Perumahan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam sisa 2,5 bulan tahun ini. Saya minta BRI betul-betul tampil terdepan,” katanya.
Ketiga, memperkuat keberpihakan terhadap rakyat kecil. Ara menekankan visi Presiden Prabowo Subianto adalah menghadirkan pembiayaan yang mampu melawan praktik rentenir dan tengkulak.
Ia pun mengapresiasi peran BRI melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF yang telah menyalurkan kredit mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, pemerintah juga mendorong program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki 26 juta rumah tidak layak huni.
“Program perumahan ini tidak hanya untuk menyediakan rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah agar layak huni. Saya percaya BRI bisa menjadi mitra kunci dalam mempercepat tercapainya target 3 juta rumah Presiden Prabowo,” ujar Ara.
Sementara itu, Direktur Utama Bank BRI Hery Gunardi menyatakan komitmen penuh BRI dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dukungan ini tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga melalui skema inovatif terbaru yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
BRI melihat terobosan yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah kepemimpinan Pak Menteri benar-benar luar biasa. Dalam waktu kurang dari setahun, program perumahan berjalan masif dengan berbagai inovasi yang sebelumnya tidak pernah ada.
“Kami siap mendukung program 3 juta rumah, baik melalui FLPP maupun KUR perumahan, mengingat BRI adalah salah satu penyalur KUR terbesar di Indonesia,” ujar Hery Gunardi.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
BRI: Penyaluran KPR FLPP capai Rp14,21 triliun hingga Agustus 2025
Dukungan terhadap program ini adalah bagian dari komitmen BRI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) mencatat total kredit pemilikan rumah (KPR) program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan kepada 103.807 debitur mencapai Rp14,21 triliun hingga Agustus 2025.
Menurut perseroan, capaian tersebut menegaskan dukungan BRI terhadap program tiga juta rumah yang digagas pemerintah.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, memandang program tersebut selaras dengan upaya BRI dalam mendorong pembangunan inklusif dan menggerakkan perekonomian rakyat.
“BRI memandang program ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses perumahan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,” kata Hery.
Ia juga menilai bahwa program tiga juta rumah memberikan multiplier effect melalui peningkatan aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi di daerah.
“Dukungan terhadap program ini adalah bagian dari komitmen BRI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Hery.
Perseroan memastikan seluruh pembiayaan dilakukan dengan tetap menjaga kualitas kredit yang sehat. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) KPR FLPP yang terjaga di level 1,52 persen.
Melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera, BRI pada awalnya mendapat alokasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP tahun 2025 sebanyak 17.700 unit yang kemudian meningkat menjadi 25.000 unit.
Adapun total penyaluran KPR FLPP hingga 25 September 2025 telah mencapai 23.925 unit.
Capaian positif tersebut didukung oleh rata-rata realisasi bulanan sepanjang Januari hingga Agustus 2025 yang mencapai 2.658 unit per bulan.
Angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata realisasi pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 1.258 unit per bulan.
Sebelumnya pada Senin (29/9), pemerintah menggelar akad massal KPR FLPP dan serah terima kunci bagi 26.000 debitur secara serentak di 33 provinsi di seluruh Indonesia.
Seremoni utama berlangsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Kabupaten Bogor, dan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto beserta Menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan perumahan merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjawab kebutuhan rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perumahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Selain itu, perumahan juga bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, yaitu tiga juta rumah,” tegas Presiden.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Dukung Realisasi Program 3 Juta Rumah dan Asta Cita Pemerintah, BRI Akselerasi Penyaluran KPR FLPP
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Sebagai wujud nyata dukungan terhadap upaya tersebut, BRI terus mengakselerasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Langkah ini sejalan dengan program nasional 3 Juta Rumah serta mendukung realisasi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya cita ke-4 tentang peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta cita ke-5 mengenai pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
Terkait dengan program tersebut, pemerintah menggelar akad massal KPR FLPP dan serah terima kunci bagi 26.000 debitur secara serentak di 33 provinsi di seluruh Indonesia (29/9). Seremoni utama berlangsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Kabupaten Bogor, dan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, beserta Menteri Kabinet Merah Putih. Turut hadir pula Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BRI Hery Gunardi dan Direktur Consumer Banking BRI Nancy Adistyasari.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan perumahan merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjawab kebutuhan rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perumahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Selain itu, perumahan juga bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, yaitu tiga juta rumah,” tegasnya.
-
Menteri PKP Apresiasi BRI, Realisasi Kuota Rumah Subsidi Capai 71%
Jakarta –
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memberikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) atas capaian realisasi rumah subsidi tertinggi di antara bank Himbara.
Realisasi rumah subsidi yang disalurkan BRI mencapai 71% dari total kuota yang dialokasikan.
“Saya sengaja datang ke sini untuk menyampaikan terima kasih kepada Pak Dirut karena pertumbuhannya paling besar. Jadi ke dapan nanti Pak Dirut menyampaikan datanya. Saya terima kasih karena Pak Dirut tadi sudah menyampaikan akan sangat serius untuk rumah subsidi ini,” ujar Ara kepada wartawan di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Ara menilai capaian tersebut mencerminkan keberhasilan program perumahan yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menekankan, dari sisi permintaan, tidak ada bank yang lebih berpengalaman maupun memiliki jaringan seluas BRI dalam menyalurkan rumah subsidi.
“Jadi ini sangat bagus, program yang luar biasa dari pemerintahan Presiden Prabowo. Dari segi demand, tentu tidak ada bank yang lebih berpengalaman dan punya jaringan lebih hebat daripada BRI,” pungkasnya.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menegaskan peningkatan paling besar memang ditunjukkan dari bank BRI. Ia menyampaikan kuota rumah subsidi BRI tahun ini naik signifikan, dari 17 ribu unit tahun lalu menjadi 25 ribu unit, atau meningkat 47%. Hingga kini, realisasinya sudah 71%, jauh di atas rata-rata bank lain.
“Kalau tahun lalu hanya 17 ribu, Pak Dirut, tahun ini meningkat 47%, alokasi kuota untuk BRI itu 25 ribu. Dari 25 ribu, itu kita catat realisasi per hari ini sudah di 17.822 atau 71%,” jelas Heru.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyebut capaian ini didukung kondisi keuangan BRI yang solid.
“Kalau likuiditas di BRI ya ample (besar) sekali. Kalau lihat ngukur likuiditas kan dari LDR, loan to deposit ratio. LDR kita masih jauh di bawah 87-89%. Apalagi kemarin dapat tambahan lagi kan, Rp55 triliun tuh dari pemerintah,” ujarnya.
Tahun ini pemerintah menargetkan 350 ribu rumah subsidi, jumlah terbesar sepanjang sejarah. Namun backlog perumahan masih mencapai 10 juta unit. Ara menekankan percepatan program penting agar rakyat berpenghasilan rendah bisa segera memiliki hunian layak.
Selain rumah subsidi, pemerintah juga meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema ini memungkinkan UMKM yang berusaha dari rumah memperoleh pembiayaan hingga Rp 500 juta dengan bunga 6%. Program lain yang disiapkan adalah rumah susun subsidi melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan capaian 71%, BRI dinilai mampu menjaga momentum penyaluran rumah subsidi sekaligus mendukung target besar pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(prf/ega)
-
Konsisten Berdayakan UMKM Antar BRI Raih Penghargaan Pilar Sosial Katadata ESG Index Awards 2025
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk meraih penghargaan Pemenang Pilar Sosial dalam ajang Katadata Environmental, Social, and Governance (ESG) Index Awards 2025 untuk kategori Finance – Bank Sector. Penghargaan ini diberikan pada malam puncak Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta (10/9). Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi nyata BRI dalam pemberdayaan sosial khususnya di segmen UMKM.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan apreasiasi atas keseriusan BRI melakukan internalisasi prinsip sustainability dalam seluruh proses bisnis dan operasional. Ia menegaskan bahwa Pilar Sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis BRI.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap konsistensi BRI dalam mengelola Pilar Sosial sebagai bagian dari kerangka keberlanjutan. BRI akan terus menginternalisasi prinsip sustainability ke dalam sistem kerja organisasi secara menyeluruh, salah satunya melalui program-program pemberdayaan UMKM yang dijalankan secara terstruktur. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh stakeholders dan bagi Indonesia,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari komitmen pemberdayaan nasabah dan fokus bisnis BRI pada segmen UMKM, Perseroan telah menyalurkan social loan sebesar Rp715,5 triliun pada semester I tahun 2025, atau mencapai 56,68% dari total loan portfolio BRI.
Pemberdayaan yang dilakukan BRI tidak berhenti pada pembiayaan semata, tetapi mencakup strategi menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Beberapa diantaranya adalah pemberdayaan BRI pada 41.217 klaster usaha sebagai bagian dari penguatan sektor produktif berbasis komunitas, serta terdapat 4.625 Desa BRILian yang dibina dan dikembangkan. Di samping itu, juga terdapat dukungan BRI terhadap lebih dari 12,9 juta pelaku UMKM yang memanfaatkan platform LinkUMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha dan mempercepat naik kelas menuju usaha yang lebih maju dan kompetitif.
-
Hadirkan Solusi Keuangan Lengkap untuk Pelaku Usaha, BRI Resmikan Regional Treasury Team Medan
FAJAR.CO.ID, MEDAN — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI resmi meluncurkan Regional Treasury Team (RTT) Medan sebagai langkah strategis memperkuat layanan treasury di wilayah Sumatra. RTT sendiri merupakan perpanjangan Treasury Business Group BRI yang ditempatkan di Kantor Regional, dengan mandat utama memberikan layanan lebih cepat, dekat, dan responsif terhadap kebutuhan nasabah.
Peresmian RTT Medan yang digelar pada Kamis (25/9/2025) dengan tema “Empowering and Connect for Lasting Partnership” dihadiri langsung oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Treasury & International Banking BRI Farida Thamrin, serta Direktur Human Capital & Compliance BRIAhmad Solichin Lutfiyanto. Kehadiran jajaran manajemen ini menegaskan arti penting RTT Medan sebagai inisiatif strategis BRI dalam memperkuat layanan keuangan di Sumatra.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa pembentukan RTT Medan adalah bagian dari strategi BRI untuk memperkuat layanan keuangan di wilayah. “Pembukaan Regional Treasury Team Medan merupakan wujud nyata komitmen BRI untuk menghadirkan solusi keuangan yang kompetitif, aman, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan-perusahaan di Sumatra,” ujar Hery.
Sebagaimana diketahui, Sumatra memiliki peran strategis dengan kontribusi sekitar 25% terhadap ekspor nasional dan 13% terhadap impor nasional. Komoditas ekspor utama dari wilayah ini meliputi crude palm oil (CPO), karet, batu bara, serta pulp & paper. Sementara untuk komoditas impor didominasi oleh barang modal dan bahan kimia.
-
Didukung Fundamental Kuat dan Berbagai Katalis Positif, Investor Global Naikkan Target Price BBRI
Hingga akhir Kuartal II 2025, total kredit yang berhasil disalurkan BRI mencapai Rp1.363,3 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar yaitu 84,4% atau sekitar Rp1.150 triliun tersalurkan ke segmen UMKM. Angka ini menegaskan posisi BRI sebagai market leader dalam pembiayaan UMKM, sekaligus memperkuat kontribusi nyata BRI terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan penempatan dana Pemerintah sebesar Rp55 triliun yang telah diterima merupakan bentuk kepercayaan negara kepada BRI. “Dana ini tidak hanya memperkuat likuiditas kami, tetapi juga memperbesar ruang bagi BRI untuk mempercepat ekspansi kredit, khususnya ke segmen UMKM dan program program prioritas pemerintah”, jelas Hery.
“Kami optimis penempatan ini akan menciptakan multiplier effect yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Hery.
Hery juga menegaskan bahwa BRI akan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). “Kami berkomitmen memastikan setiap rupiah dari dana ini disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan nilai tambah nyata, baik bagi nasabah, pelaku UMKM, maupun perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.
Dengan dukungan kebijakan Pemerintah, kepercayaan investor global, dan fundamental kinerja yang solid, BRI optimistis dapat terus melanjutkan perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mempertegas posisinya sebagai bank dengan fokus terbesar pada pemberdayaan UMKM di Indonesia.