Xcloud.id

Tag: Herwyn J.H. Malonda

  • Bawaslu RI perkuat jajaran selenggarakan PSU Maluku Utara

    Bawaslu RI perkuat jajaran selenggarakan PSU Maluku Utara

    Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk pelanggaran.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda memberikan pembekalan untuk memperkuat jajaran Bawaslu terhadap persiapan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara.

    Kunjungan yang dilakukan di Ternate, Selasa (25/3), bertujuan memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi dinamika PSU, yang dinilai lebih kompleks ketimbang pemungutan suara reguler.

    Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyebutkan ada tiga aspek krusial yang harus mendapat perhatian, yakni integritas, netralitas, dan peningkatan kapasitas.

    “Pengawas tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan, terutama yang berkaitan dengan hasil pemilihan sebelumnya,” katanya.

    Untuk mengoptimalkan pengawasan PSU, dia meminta Bawaslu Provinsi Maluku Utara agar menjalin koordinasi dengan daerah yang sebelumnya pernah melaksanakan PSU seperti Jawa Timur, Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah.

    “Perlu belajar dari pengalaman daerah lain untuk memetakan potensi masalah dan menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif,” ujarnya.

    Terkait dengan anggaran PSU, Herwyn menekankan agar dana yang tersedia diprioritaskan untuk honor 57 penyelenggara ad hoc dan operasional pengawasan.

    Ia juga menegaskan pentingnya pendampingan intensif di sembilan TPS kritis, termasuk pembukaan posko aduan jika lokasi TPS jauh dari sekretariat panwaslu kecamatan.

    Ditekankan bahwa pengawasan harus diperketat, terutama di TPS yang rawan.

    “Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk pelanggaran,” tambah Herwyn.

    Anggota Bawaslu RI ini mengingatkan agar setiap rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU harus berbasis data dan kajian hukum yang kuat serta penyampaiannya tepat waktu.

    “Jangan sampai rekomendasi baru muncul di menit-menit akhir. Ini bisa menimbulkan polemik dan menghambat efektivitas PSU,” ucapnya.

    Menutup pertemuan, Herwyn berharap PSU di Pulau Taliabu dapat berjalan lancar dan tidak perlu terulang pada masa mendatang.

    “Fungsi Bawaslu bukan mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan pemilu yang berintegritas. Dengan pengawasan yang ketat, kami berharap PSU ini menjadi yang terakhir di Taliabu,” katanya.

    Ia berharap koordinasi ini dapat meminimalkan risiko pelanggaran, terutama di sembilan TPS yang tersebar di enam kecamatan, yang berpotensi memicu pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bawaslu siapkan 18.972 jajaran ad hoc untuk PSU 

    Bawaslu siapkan 18.972 jajaran ad hoc untuk PSU 

    Evaluasi kami lakukan dengan pendampingan ketat untuk menjaring kualitas jajaran yang terbaik.

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyiapkan 18.972 jajaran ad hoc dalam pemungutan suara ulang (PSU) dan rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah 2024.

    “Mereka akan bertugas sebagai panitia pengawas (panwas) kecamatan, panwas kelurahan/desa (PKD), dan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan,” kata anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Herwyn menjelaskan bahwa saat ini persiapan jajaran ad hoc sedang dalam tahap evaluasi. Hal itu dimulai dari evaluasi oleh bawaslu provinsi hingga bawaslu kabupaten/kota yang akan gelar PSU.

    “Evaluasi kami lakukan dengan pendampingan ketat untuk menjaring kualitas jajaran yang terbaik. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menjadi salah satu tolok ukur evaluasi,” ujarnya.

    Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Diklat, dan Organisasi Bawaslu ini mengingatkan kepada jajaran bawaslu untuk tetap melakukan pengawasan saat bulan puasa sebab ada kekhawatiran kegiatan dari calon-calon peserta PSU Pilkada 2024 melakukan kegiatan terkait dengan pemenangan.

    “Ini sedang kami siapkan. Harus ada aturan yang jelas dan ketat agar tidak ada yang bias terkait dengan kegiatan pada bulan puasa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024.

    Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada hari Senin (24/2). Sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.

    Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai dengan instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bawaslu: Evaluasi kinerja kunci pengawasan pemilihan berintegritas

    Bawaslu: Evaluasi kinerja kunci pengawasan pemilihan berintegritas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Herwyn J.H. Malonda menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai bagian dari refleksi atas pengawasan Pemilihan 2024 yang telah dilakukan.

    Menurutnya, evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah strategis dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengawasan pemilihan pada masa mendatang.

    “Kita (Bawaslu) harus memastikan bahwa tugas pengawasan telah dijalankan secara optimal. Apresiasi atas kerja keras jajaran Bawaslu se-Kalimantan Tengah di berbagai tingkatan yang telah berkontribusi dalam menjaga integritas pemilihan,” kata Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Herwyn saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja SDM dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Sabtu (22/2).

    Dia menjelaskan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dalam lingkup internal Bawaslu, tetapi juga dengan mempertimbangkan pandangan dari pihak eksternal.

    “Bawaslu perlu mengetahui bagaimana pihak luar menilai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan. Sejumlah lembaga kredibel dan media telah menilai bahwa Bawaslu memiliki kinerja yang baik dan berintegritas,” jelasnya.

    Sebagai contoh, sambung Herwyn, hasil survei Litbang Kompas pada bulan Januari 2025 menunjukkan kepercayaan publik kepada Bawaslu mencapai 81,6 persen. Hal ini menjadi bukti bahwa kinerja pengawasan pemilihan telah berjalan dengan baik.

    “Kepercayaan publik adalah aset penting. Ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas kerja dalam menjaga demokrasi,” ujar Herwyn.

    Dia juga mengajak jajaran Bawaslu se-Kalteng mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul selama tahapan pemilihan 2024.

    Herwyn menegaskan keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari capaian internal, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.

    “Termasuk permasalahan regulasi pemilu dan pemilihan yang masih menjadi tantangan. Kita harus melihat apakah ada aturan yang perlu diperbaiki agar peran dan fungsi Bawaslu semakin optimal,” tambah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI.

    Herwyn mengatakan keberadaan Bawaslu harus tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika politik serta kepemiluan.

    “Bawaslu harus menjadi problem solver, bukan troublemaker dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan,” tambahnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik sepekan, respons Jokowi soal Hasto hingga PDIP akui PPN naik

    Politik sepekan, respons Jokowi soal Hasto hingga PDIP akui PPN naik

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik dalam sepekan dari Senin hingga Sabtu, 23-28 Desember 2024, yang menjadi sorotan di antaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo hormati penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga PDIP sebut kenaikan PPN menjadi 12 persen dukung program Prabowo.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik selama sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Jokowi: Penetapan Hasto sebagai tersangka KPK itu proses hukum

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dijadikan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai proses hukum yang patut dihormati.

    “Ya hormati seluruh proses hukum yang ada,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

    Disinggung soal namanya yang masih disebut-sebut sebagai buntut penetapan status tersangka tersebut, ia tersenyum.

    “Hehee..sudah purnatugas, sudah pensiunan,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Bawaslu: Sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada 2024 berhasil

    Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda menyatakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2024 berhasil, yang ditandai dengan meningkatnya laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat, yang jumlahnya melampaui temuan pengawas.

    “Dibandingkan periode sebelumnya (pemilu sebelumnya/Pemilu 2024), jumlah laporan meningkat signifikan. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran semakin tinggi,” kata Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data pilkada per 8 Desember 2024, Bawaslu telah menerima 3.023 laporan pelanggaran pemilu dan mencatat 575 temuan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Tiga kapal perang China sandar di Tanjung Priok sampai 27 Desember

    Sebanyak tiga kapal perang Angkatan Laut China yaitu satu kapal berjenis landing helicopter dock (LHD) dan dua fregat sandar di Dermaga 300–302, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (24/12) sampai dengan Jumat (27/12), untuk kunjungan persahabatan.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta Letkol Laut (KH) M. Qomar Syarifudin saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan tiga kapal perang China yang sandar selama empat hari di Priok yaitu Plans Hainan (31), Plans Liuzhou (FFG 537), dan Plans Hengyang (FFG 568).

    Di luar acara penyambutan yang berlangsung di Dermaga 300–302, Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa, Kadispen Lantamal III menyebut tidak ada kegiatan yang digelar bersama-sama antara Lantamal III Jakarta dengan Angkatan Laut China.

    Baca selengkapnya di sini.

    PMII sarankan pemerintah kaji ulang kenaikan PPN

    Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

    “Pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN ini, karena dampak domino ekonominya sangat besar, terutama berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat,” kata Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

    Shofiyulloh menyarankan pemerintah mengkaji kebijakan tersebut demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di akar rumput, masyarakat kelas menengah, dan produktivitas perusahaan berskala kecil di Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini.

    Ketua PDIP sebut PPN 12 persen dukung program Presiden Prabowo

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025, diasumsikan untuk mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengatakan program strategis Presiden Prabowo sejalan dengan agenda PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendorong program kesehatan yang inklusif.

    “Atas dasar itulah, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan demi suksesnya Program Quick Win melalui dukungan terhadap APBN 2025,” kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu: Sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada 2024 berhasil

    Bawaslu: Sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada 2024 berhasil

    Ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran semakin tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda menyatakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2024 berhasil, yang ditandai dengan meningkatnya laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat, yang jumlahnya melampaui temuan pengawas.

    “Dibandingkan periode sebelumnya (pemilu sebelumnya/Pemilu 2024), jumlah laporan meningkat signifikan. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran semakin tinggi,” kata Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data pilkada per 8 Desember 2024, Bawaslu telah menerima 3.023 laporan pelanggaran pemilu dan mencatat 575 temuan.

    Adapun Bawaslu RI telah menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Organisasi dengan pemangku kepentingan di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (21/12). Herwyn mengatakan rapat koordinasi itu merupakan rangkaian pertemuan di berbagai wilayah Indonesia, yang bertujuan mengumpulkan masukan dari para pakar dan pemangku kepentingan untuk memperkuat desain kelembagaan Bawaslu.

    “Hasil pertemuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang kelembagaan pengawas pemilu yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Herwyn.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2024