Tag: Heru Tjahjono

  • Hadiri Musda XI DPD Partai Golkar Kota Kediri, Mbak Wali Tekankan Pentingnya Kolaborasi Bangun Daerah

    Hadiri Musda XI DPD Partai Golkar Kota Kediri, Mbak Wali Tekankan Pentingnya Kolaborasi Bangun Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Kediri. Acara berlangsung di Insumo Palace, Jumat (26/09/2025). Musda dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Ali Mufthi.

    Dalam sambutannya Mbak Wali mengungkapkan musyawarah daerah menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan konsolidasi internal partai.

    Apalagi Partai Golkar dengan sejarah panjang dan kiprah besar dalam perjalanan Bangsa Indonesia memiliki modal kuat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan. Termasuk di tingkat daerah, khususnya Kota Kediri.

    “Besar harapan kita semua melalui Musda ini akan terpilih pimpinan dan jajaran Partai Golkar yang semakin solid, visioner, dan merangkul semua elemen. Kuat dalam menjaga soliditas internal dan terbuka membangun sinergi dengan pemda serta pemangku kepentingan,” ungkapnya.

    Wali kota termuda ini sadar dalam membangun Kota Kediri yang MAPAN tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi termasuk bersama partai politik yang menjadi mitra strategis pemerintah. Dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat.

    Keberadaan partai politik memiliki peran vital dalam memperkuat demokrasi dan menegakkan keadilan sosial. Di Kota Kediri yang saat ini tengah berkembang pesat, peran partai sangat diperlukan untuk menjaga dinamika politik tetap sehat, kondusif dan produktif bagi pembangunan.

    “Kami sampaikan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin baik antara Pemkot Kediri dan Partai Golkar. Berbagai masukan konstruktif sangat mendukung kami yang berada di eksekutif dalam membangun Kota Kediri,” tegasnya.

    Turut hadir, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Timur Adi Wibowo, Bendahara DPD Golkar Jatim Eko Wahyudi, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jatim Hery Sugiono, Anggota DPR RI Dapil 6 Heru Tjahjono, Anggota DPRD Jatim Dapil Jatim 8 Hadi Setiawan, Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri Sudjono Teguh, Ketua DPRD Firdaus, perwakilan Forkopimda, perwakilan partai politik, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat, Anggota DPR Heru Apresiasi Presiden dan Menteri Bahlil

    Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat, Anggota DPR Heru Apresiasi Presiden dan Menteri Bahlil

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M. memberikan apresiasi yang tinggi atas kebijakan tegas dan responsif yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam menyelesaikan permasalahan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Kebijakan tegas berbasis konservasi Keputusan Presiden Prabowo pada Selasa (10/6/2025) hari ini untuk mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi yang memiliki nilai strategis global.

    “Sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan ini didasarkan pada dua alasan fundamental. Pertama, pelanggaran aturan lingkungan berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, hasil verifikasi lapangan yang menunjukkan kawasan tersebut harus dilindungi untuk kelestarian biota laut dan konservasi,” tutur Heru, mantan Sekdaprov Jatim ini.

    Mantan Bupati Tulungagung dua periode ini memberikan apresiasi khusus atas responsivitas kepemimpinan Presiden Prabowo yang secara langsung menggelar rapat terbatas di Hambalang (9/6/2025) dengan melibatkan Menteri ESDM, Menteri LHK, dan Menteri Kehutanan. Rapat selama tiga jam ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengambil keputusan berimbang antara kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan.

    “Pernyataan Menteri Bahlil bahwa Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, mencerminkan visi jangka panjang pemerintah yang tidak hanya fokus pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

    Heru sebagai praktisi pemerintahan yang memahami kompleksitas koordinasi lintas sektor, dirinya mengapresiasi pendekatan sistematis yang dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Yakni, penghentian sementara operasi PT Gag Nikel (5/6/2025) sebagai langkah responsif atas kekhawatiran publik. Kemudian, inspeksi lapangan langsung ke Pulau Gag (7/6/2025) untuk verifikasi objektif dan koordinasi multi-kementerian yang menghasilkan keputusan berbasis bukti ilmiah

    Keputusan untuk tetap mempertahankan izin PT Gag Nikel, namun dengan pengawasan ketat atas perintah Presiden, lanjut Heru, menunjukkan pendekatan yang proporsional, tidak reaktif berlebihan, namun tetap memprioritaskan perlindungan lingkungan.

    “Kasus Raja Ampat menjadi benchmark penting dalam tata kelola pemerintahan di era Presiden Prabowo, khususnya dalam keseimbangan hilirisasi dan konservasi. Ini menunjukkan bahwa program hilirisasi nikel tetap dapat berjalan dengan tetap menghormati kawasan konservasi,” tuturnya.

    Heru juga memuji responsivitas kebijakan pemerintah, mulai dari viral media sosial hingga keputusan presiden hanya dalam waktu tujuh hari (3-10 Juni 2025). Untuk koordinasi pusat dan daerah, telah melibatkan aspirasi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan.

    “Dari perspektif Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, keputusan ini sangat relevan mengingat Raja Ampat memiliki 50.000 penduduk yang 80 persen menggantungkan hidup pada perikanan dan pariwisata bahari. Pencabutan IUP ini melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, akibat kontaminasi logam berat yang dapat mempengaruhi rantai makanan laut,” tukasnya.

    Heru menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepemimpinan yang tegas, namun bijaksana dalam melindungi aset strategis bangsa. Keputusan ini sejalan dengan visi Asta Cita yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas profesionalisme dalam mengelola isu kompleks ini, dari penanganan krisis komunikasi hingga implementasi solusi berbasis bukti ilmiah.

    Tim koordinasi lintas kementerian dinilai menunjukkan sinergi optimal dalam menghasilkan kebijakan yang berimbang.

    “Keputusan hari ini membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo mampu mengambil kebijakan yang tegas, responsif, dan berbasis kepentingan jangka panjang bangsa. Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark yang menampung 75 persen spesies terumbu karang dunia telah mendapat perlindungan yang layak,” pungkasnya. (tok/but)

     

  • Heru Tjahjono dan BGN Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis

    Heru Tjahjono dan BGN Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir di Kediri untuk melakukan edukasi warga mengenai asupan gizi yang tepat bagi masyarakat. Program MBG merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mensejahterakan masyarakat.

    Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Pare’s Resto, Kediri. Acara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

    Acara sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono, Tenaga Ahli Deputi Promosi dan Kerjasama BGN
    Imam Bachtiar, dan Kepala Instalasi Gizi RSUD Iskak Tulungagung
    Ratih Puspitaningtyas.

    Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyampaikan, mengenai mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dan harus segera ditangani. Salah satunya yakni dengan membuat program MBG untuk memberikan asupan gizi kepada masyarakat.

    “Indonesia saat ini tengah menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks dan tantangan di berbagai bidang termasuk dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tutur Heru Tjahjono.

    “Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kita dituntut untuk mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi,” lanjut mantan Sekdaprov Jatim ini.

    Di sisi lain, Heru yang juga mantan Bupati Tulungagung dua periode mengungkapkan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan gizi khususnya pada anak-anak usia sekolah. Stunting, gizi buruk, dan anemia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi bersama. Kondisi ini tentu akan berdampak pada kualitas SDM kita di masa mendatang jika tidak segera ditangani dengan tepat.

    Menyikapi tantangan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk memastikan pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah.

    “Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam melahirkan generasi emas Indonesia yang unggul dan berkarakter,’ ungkap Heru.

    Melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, ia yakin dapat mewujudkan cita-cita ini Dukungan dan peran aktif pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci sukses implementasi program MBG di lapangan.

    Heru juga menyampaikan mengenai proyeksi bonus demografi di tahun 2030, sudah menjadi tugas bersama untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas dan produktif. Program Makan Bergızı Gratis menjadi langkah awal yang strategis untuk mewujudkan hal tersebut dan jadikan program ini sebagai momentum untuk bergerak maju, menyongsong masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

    Tenaga Ahli Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN) Imam BachtiarImam Bachtiar menegaskan bahwa program MBG merupakan upaya pemerintah dalam memberikan peranan ekstra kepada masyarakat.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan,” imbuh Imam.

    Sosialisasi program MBG bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI ini dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dan implementasi program MBG.

    Tujuan dari diadakannya sosialisasi program MBG adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai program Makan Bergizi Gratis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan memanfaatkan program tersebut.

    Sementara itu, Kepala Instalasi Gizi RSUD Iskak Tulungagung Ratih Puspitaningtyas juga menyampaikan mengenai langkah nyata pemerintah untuk menekan kasus stunting yang saat ini terjadi di Tanah Air.

    “Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi Prenatal –Kelahiran-Postnatal,” ucap Ratih.

    Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

    Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. [tok/beq]

  • Anggota DPR RI Heru: Kita Kawal MBG, Program Quick Win Prabowo

    Anggota DPR RI Heru: Kita Kawal MBG, Program Quick Win Prabowo

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menekankan perlunya evaluasi ketat terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini dinilai sangat krusial untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, dan menyusui sebagai bagian dari upaya mencetak generasi emas Indonesia 2045.

    Dalam rapat kerja bersama BGN dan mitra kerja terkait, Heru menyampaikan bahwa program sebesar ini harus dijalankan dengan sistem pengawasan dan pelaksanaan yang solid. Menurutnya, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada efektivitas koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat harus membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan,” ujar Heru, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

    Ia juga mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus yang fokus pada pengawalan pelaksanaan program MBG di lapangan. Satgas ini diharapkan mampu memastikan standar gizi dan higienitas terpenuhi dalam seluruh proses mulai dari penyediaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi.

    Komisi IX DPR RI sendiri telah menyetujui anggaran sebesar Rp 71 triliun bagi BGN untuk tahun 2025. Sebagian besar dari dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

    Meski demikian, Heru yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Tulungagung dua periode ini mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    Ia menyatakan pentingnya evaluasi berkala agar pelaksanaan MBG benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program ini telah mulai berjalan sejak awal Januari 2025 melalui lebih dari 200 dapur MBG di 26 provinsi, yang melayani peserta didik, balita, ibu hamil dan menyusui.

    Heru menyebut bahwa MBG merupakan bagian dari delapan program hasil terbaik cepat (quick win) pemerintahan Prabowo-Gibran. Program-program ini ditujukan untuk menjawab tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur, sekaligus membentuk fondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional jangka panjang.

    Ia berharap agar pelaksanaan MBG tetap terjaga kualitas dan keberlanjutannya sebagai salah satu langkah strategis dalam membangun Indonesia Emas 2045. [tok/suf]

  • Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan. Jumlah hak suara sebanyak 44. Terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat,” jelasnya.

    Heri menambahkan, calon ketua juga harus bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif di partai. “Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua tidak memenuhi kriteria di atas, calon tersebut harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum Partai Golkar. Ini sifatnya diskresi,” tuturnya.

    Ketua Panitia Pelaksana atau OC Musda XI, Pranaya Yudha mengundang kepada media agar memantau pendaftaran calon ketua pada besok pagi.

    “Untuk pembukaan Musda XI Golkar Jatim akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei jam 1 siang di Hotel Shangri-La Surabaya. Ini even normatif dan gawe rutin. Insya Allah Ketum Golkar Pak Bahlil akan hadir pada pembukaan musda. Ketua-ketua partai parlemen juga akan diundang. Ada 1500 undangan. Gubernur Jatim Bu Khofifah dan Wagub Jatim Mas Emil akan diundang. Mari menyambut kepemimpinan baru di Partai Golkar dengan hati gembira,” pungkasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/aje]

  • Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono memastikan bahwa pelaksanaan Musda akan berlangsung pada Sabtu (10/5/2025) hingga Minggu (11/5/2025).

    Siapa saja calon yang akan bertarung memperebutkan kursi ketua Golkar Jatim menggantikan M Sarmuji yang kini telah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar?

    “Betul nanti pada 10-11 Mei rencananya akan dilaksanakan Musda Golkar Jatim. Insya Allah acara digelar di Shangri-La Surabaya. Pembukaan musda dilakukan pukul 13.30 WIB,” kata Heri kepada beritajatim.com, Selasa (6/5/2025).

    Nantinya sebelum dilaksanakan musda, panitia pelaksana Musda akan membuka pendaftaran kepada siapa saja calon ketua yang akan berlaga pada Jumat (9/5/2025) pagi hingga sore. “Hari Kamis sekitar jam 12 siang, panitia penyelenggara, SC dan OC akan mengadakan jumpa pers di kantor DPD. Di situ nanti bisa ditanyakan semua teknisnya, Mas,” tutur Heri.

    Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.

    “Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.

    “Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/beq]

  • Merajut Jejak Leluhur Bumi Anjukladang, Ketika Prosesi Manusuk Sima Warnai Peringatan Hari Jadi Ke-1.088 Nganjuk
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        11 April 2025

    Merajut Jejak Leluhur Bumi Anjukladang, Ketika Prosesi Manusuk Sima Warnai Peringatan Hari Jadi Ke-1.088 Nganjuk Surabaya 11 April 2025

    Merajut Jejak Leluhur Bumi Anjukladang, Ketika Prosesi Manusuk Sima Warnai Peringatan Hari Jadi Ke-1.088 Nganjuk
    Tim Redaksi
    NGANJUK, KOMPAS.com
    – Aura khidmat menyelimuti pelataran
    Candi Lor
    di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten
    Nganjuk
    , Jawa Timur, Kamis (10/4/2025) siang.
    Ratusan pasang mata tertuju pada serangkaian prosesi sakral ”
    Manusuk Sima
    “, yang digelar untuk memperingati hari jadi ke-1.088 Masehi Nganjuk.
    Lebih dari sekadar perayaan usia, kegiatan ini menjadi penanda upaya pelestarian warisan budaya dan spirit luhur ”
    Hanggayuh Raharjaning Bumi Anjukladang
    ”, yang kurang lebih berarti meraih kesejahteraan tanah Anjukladang.
    Siang itu, alunan gamelan mengalun syahdu, mengiringi langkah para penari dengan kostum prajurit yang memukau.
    Di pelataran candi yang menjadi saksi bisu sejarah Tanah Anjukladang, yang kini berganti nama menjadi Nganjuk, mereka memeragakan tarian peperangan dengan gerakan yang energik dan penuh makna.
    Visualisasi ini seolah membawa para penonton kembali ke masa lampau, menggambarkan dinamika kehidupan dan perjuangan di Tanah Anjukladang, sebelum diberikan status sima.
    Dahulu diyakini terjadi peperangan di Bumi Anjukladang antara pasukan Mpu Sindok melawan tentara Melayu dari Wangsa Sailendra.
    Pada peperangan itu, penduduk Anjukladang atau Nganjuk membantu Mpu Sindok, hingga berhasil memukul mundur tentara Melayu tersebut.
    Atas jasanya, Mpu Sindok, yang merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Medang periode Jawa Timur, memberikan sima atas Bumi Anjukladang.
    Pemberian sima itu dilakukan pada tanggal 12 bulan Caitra tahun 859 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 April 937 M, yang kini diperingati sebagai hari jadi Nganjuk.
    Usai pemeragaan tarian di pelataran Candi Lor, suasana berubah menjadi lebih khidmat.
    Pembesar kerajaan, yang diperankan dengan penuh penghayatan, hadir dengan iringan payung kebesaran.
    Kedatangan mereka menandai momen penting dalam prosesi penyerahan tanda pemberian status sima kepada tanah Anjukladang.
    Simbol-simbol pusaka dihadirkan, mengingatkan akan nilai-nilai adiluhung dan kearifan lokal yang menjadi landasan berdirinya wilayah ini.
    Prosesi kemudian dilanjutkan di area dalam Candi Lor, tempat di mana para pemimpin daerah hadir untuk menyaksikan dan menjadi bagian dari momen bersejarah ini.
    Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi tampak khusyuk mengikuti setiap tahapan acara, didampingi oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, Ketua DPRD, Tatit Heru Tjahjono, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nganjuk.
    Kang Marhaen, sapaan karib Marhaen Djumadi, menyampaikan bahwa kegiatan Manusuk Sima ini bukan sekadar agenda rutin tahunan.
    Menurutnya, ini adalah momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur.
    “Ini adalah rangkaian peringatan hari jadi ke-1.088 Nganjuk, yang puncaknya adalah Manusuk Sima. Manusuk Sima ini adalah sebuah proses pemberian wilayah bebas pajak, ini pertama kali dulu dilaksanakan di sekitar sini, pasnya di Candi Lor,” tuturnya. 
    Menurut Kang Marhaen, peringatan Manusuk Sima ini sangat penting dilakukan.
    Salah satunya agar menjadi media edukasi bagi segenap warga Nganjuk, agar tahu sejarah tanah kelahirannya.
    “Biar masyarakat tahu bahwa ini lo prosesnya. Misalnya mana Mpu Anjukladang, mana Mpu Sindok, mana pasukan dari Sriwijaya, mana dari Mataram Hindu (Medang), dan seterusnya,” katanya. 
    “Sehingga anak-anak atau masyarakat luas tahu persis, oh ini lo sejarahnya Nganjuk, lahirnya Nganjuk ya di sini,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Serahkan Usulan Pengesahan Marhaen-Trihandy, Rapat Paripurna DPRD Nganjuk Digelar  Hari ini

    KPU Serahkan Usulan Pengesahan Marhaen-Trihandy, Rapat Paripurna DPRD Nganjuk Digelar Hari ini

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

    TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyerahkan surat usulan pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. 

    Surat usulan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono. 

    Sebagai informasi, penyerahan usulan itu merupakan tindaklanjut hasil rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati terpilih. 

    Dalam rapat pleno, KPU menetapkan Marhaen Djumadi-Trihandy Cahyo Saputro sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk terpilih. 

    “Surat usulan sudah kami serahkan ke DPRD Kabupaten Nganjuk pada Jumat (7/2/2025), sehari setelah rapat pleno terbuka,” katanya kepada Tribun Jatim Network, Minggu (9/2/2025). 

    Dengan diserahkannya surat usulan ini, proses selanjutnya, DPRD akan menggelar rapat paripurna. 

    Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono menyebut rapat paripurna pengumuman penetapan dan pengusulan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih digelar Senin (10/2/2025). 

    “Kemudian, pengusulan pengangkatan akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Jawa Timur,” paparnya. 

    Sebelumnya, Tatit mengungkapkan, prosesi pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih akan dilangsungkan pada Kamis 20 Februari 2025.

    Informasi jadwal pelantikan ia terima saat rapat daring dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

    “Kami Ketua DPRD, Pj Bupati, dan Sekda seluruh Indonesia sudah zoom meeting bareng Kemendagri. Pelantikan akan digelar tanggal 20 Februari 2025. Lokasi pelantikan masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut,” ungkapnya.

  • Komitmen Perguruan Pencak Silat di Nganjuk Berikrar Jaga Ketertiban dan Persaudaraan

    Komitmen Perguruan Pencak Silat di Nganjuk Berikrar Jaga Ketertiban dan Persaudaraan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

    TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK – Perguruan pencak silat se-Kabupaten Nganjuk berikrar menjaga ketertiban dan persaudaraan. 

    Komitmen itu ditandatangani seluruh perguruan pencak silat saat kegiataan forum group discussion (FGD) yang dihelat Polres Nganjuk. 

    Kapolres Nganjuk, AKBP Siswantoro mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjaga situasi yang kondusif. 

    Menurutnya, peran perguruan pencak silat begitu penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Angin. 

    “Mari kita perkuat persaudaraan serta saling menghormati. Itu agar situasi di Nganjuk tetap kondusif. Pencak silat merupakan warisan luhur yang harus dijaga dengan penuh kearifan,” katanya, Jumat (7/2/2025). 

    Dalam kegiatan FGD itu, turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono. 

    Tatit berpesan prestasi pencak silat harus diiringi dengan sikap disiplin dan tanggung jawab. 

    Ia menyatakan, forum ini menjadi kesempatan untuk merumuskan langkah-langkah agar Nganjuk tetap aman dan damai. 

    “Pencak silat telah membawa banyak prestasi bagi Nganjuk. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap oknum yang merusak citra pencak silat,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Ketua Harian Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Nganjuk, Harsono menambahkan bila pencak silat adalah identitas budaya. 

    Sehingga harus dijaga bersama. Terlebih dalam pencak silat diajarkan sikap rendah hati dan menghormati. 

    “Jangan sampai warisan budaya ini justru menjadi pemicu perpecahan. Kita semua adalah saudara dalam satu wadah IPSI,” paparnya. 

    Forum ini ditutup dengan pemakaian rompi Jogo Nganjuk secara simbolis sebagai tanda kesiapan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nganjuk. 

  • Perguruan Silat di Nganjuk Berikrar Jaga Kekondusifan Wilayah
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        6 Februari 2025

    Perguruan Silat di Nganjuk Berikrar Jaga Kekondusifan Wilayah Surabaya 6 Februari 2025

    Perguruan Silat di Nganjuk Berikrar Jaga Kekondusifan Wilayah
    Tim Redaksi
    NGANJUK, KOMPAS.com
    – Sejumlah pengurus perguruan
    pencak silat
    di Kabupaten
    Nganjuk
    , Jawa Timur, berikrar menjaga ketertiban dan
    persaudaraan
    di daerah tersebut.
    Ikrar ini dibacakan dalam Forum Group Discussion (
    FGD
    ) yang diselenggarakan Polres Nganjuk di Aula Polres Nganjuk pada Kamis (6/2/2025).
    Ketua Harian Ikatan
    Pencak Silat
    Indonesia (IPSI) Kabupaten Nganjuk, Harsono, menegaskan bahwa pencak silat merupakan identitas budaya yang harus dilestarikan.
    Ia juga menyatakan bahwa seluruh anggota perguruan pencak silat adalah saudara.
    “Kita semua adalah saudara dalam satu wadah IPSI. Tidak ada yang lebih hebat atau lebih rendah, karena pencak silat mengajarkan sikap rendah hati dan saling menghormati,” ujar Harsono.
    Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, yang turut hadir dalam FGD, menyampaikan bahwa perguruan pencak silat di Nganjuk telah melahirkan banyak atlet berprestasi.
    Namun, ia mengingatkan bahwa sering kali ada oknum anggota perguruan pencak silat yang menciptakan onar di masyarakat, yang berdampak pada citra pencak silat.
    Tatit sangat mendukung kegiatan FGD yang diadakan Polres Nganjuk dan mengapresiasi ikrar bersama untuk menjaga keamanan, menolak aksi anarkis, serta memastikan setiap kegiatan perguruan pencak silat berjalan sesuai aturan.
    “Forum ini menjadi kesempatan bagi kita untuk merumuskan langkah-langkah agar Nganjuk tetap aman dan damai,” tuturnya.
    Kapolres Nganjuk, AKBP Siswantoro, menjelaskan bahwa kegiatan FGD bertujuan memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Nganjuk.
    Menurut Siswantoro, peran perguruan pencak silat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

    Pencak silat
    adalah warisan luhur yang harus kita jaga dengan penuh kearifan. Melalui forum ini, mari kita perkuat persaudaraan dan saling menghormati, agar situasi di Nganjuk tetap kondusif,” ujarnya.
    Kegiatan FGD ini ditutup dengan pemakaian rompi Jogo Nganjuk secara simbolis, sebagai tanda kesiapan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nganjuk.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.