Xcloud.id

Tag: Heru Sutadi

  • AI Proyek Prioritas Danantara, Pengamat Minta Kajian Mendalam

    AI Proyek Prioritas Danantara, Pengamat Minta Kajian Mendalam

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembangunan pusat data artificial intelligence (AI) yang menjadi proyek prioritas Danantara menjadi langkah yang patut diperhatikan dalam menghadapi kebutuhan teknologi di masa depan.

    Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi mengatakan langkah ini menunjukkan visi jangka panjang yang kuat.

    Namun, perlu adanya kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada.

    “Sehingga, kalau Danantara mau mengembangkan pembangunan pusat data artifisial intelligence, ini langkah yang cukup bagus,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (24/2/2025).

    Heru menyampaikan, Indonesia telah memiliki sejumlah pusat data yang tersebar di berbagai daerah, seperti yang dibangun oleh Komdigi di Cikarang. 

    Namun, meskipun Komdigi sebelumnya merencanakan empat pusat data, belum ada kepastian apakah tiga pusat data tambahan akan benar-benar dibangun. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam perkembangan sektor ini.

    “Sehingga, sesuai dengan kebutuhan teknologi. Hanya perlu dilihat, pusat data yang sekarang ini ada akan kah juga jadi pusat data AI atau bagaimana, jangan sampai nanti supply lebih besar daripada demand,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Heru mengatakan dalam pengembangan pusat data AI, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan secara komprehensif. 

    Aspek teknis terkait infrastruktur, aspek lingkungan dan sosial, serta aspek hukum harus diperhatikan untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. 

    Selain itu, aspek bisnis, manajemen risiko, dan mitigasi resiko juga tidak kalah penting untuk memastikan keberlanjutan proyek ini.

    “Sebab pusat data AI akan menyedot sumber daya finansial besar, triliunan, apalagi jika arahnya juga green data center. Dan kalau kita lihat topologi Indonesia, dibutuhkan minimal 2 pusat data AI di Indonesia,” ucap Heru.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapan daftar proyek nasional yang akan menjadi fokus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada tahap awal.

    Presiden ke-8 RI itu mengungkap sejumlah proyek prioritas yang dimaksud yakni hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga. 

    Proyek prioritas lainnya adalah pembangunan pusat data artificial intelligence (AI), kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquaculture, serta energi terbarukan.

    “Ini lah sektor yang akan menentukan masa depan kita, kesejahteraan kita, dan kemandirian bangasa kita,” kata Prabowo.

  • Internet Kabel Dikasih Frekuensi, Ahli: Nanti Lupa Bangun Fiber Optik!

    Internet Kabel Dikasih Frekuensi, Ahli: Nanti Lupa Bangun Fiber Optik!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tidak semua penyelenggara jaringan bisa mengikuti lelang spektrum frekuensi 1,4 Ghz. Menurut Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, penyelenggara harus dulu memenuhi komitmen pembangunan jaringan tetap lokal (jartaplok) untuk mengikuti seleksi.

    Draft Rancangan Peraturan Menteri Komdigi (RPM) menyebutkan memperbolehkan seluruh pemegang izin penyelenggara jartaplok berbasis packet switched Bisa mengikuti lelang. Namun Heru mengatakan lisensi jartaplok yang diberikan Komdigi untuk penyelenggara telekomunikasi berbasis fiber optik.

    “Jangan sampai mereka belum memenuhi komitmen pembangunannya jartaplok, mereka sudah diperbolehkan mengikuti lelang frekuensi 1.4 GHz. Jangan sampai objektif pemerintah mempercepat penetrasi broadband di Indonesia tertunda karena mereka tak memenuhi komitmen pembangunannya,” kata Heru dalam keterangannya, dikutip Senin (24/2/2025).

    Selain itu, Heru meminta agar Komdigi mendesak pemegang izin jartaplok bisa memprioritaskan membangun jaringan fiber optik. Karena hal itu sudah dijanjikan mereka untuk mendapatkan izin penyelenggaraan.

    Heru menambahkan saat jartaplok packet switched mendapatkan Frekuensi 1,4 Ghz akan merusak industri. Karena harganya akan lebih murah ketimbang seluler.

    “Harusnya Komdigi mendesak pemegang izin jartaplok untuk bangun fiber optik. Bukan malah mengizinkan mereka ikut lelang frekuensi 1.4 GHz. Jangan sampai lelang frekuensi 1.4 GHz malah menambah jumlah pemain. Padahal sejak lama Komdigi ingin segera terjadi konsolidasi penyelenggara telekomunikasi,” jelasnya.

    “Saat ini industri telekomunikasi nasional dalam kondisi tidak baik. Sebelum mengizinkan pemegang izin jartaplok ikut lelang 1.4Ghz, harusnya Komdigi dapat menyehatkan industry telekomunikasi terlebih dahulu dengan menurunkan BHP frekuensi operator selular. Setelah itu baru melelang frekuensi 1.4Ghz untuk operator pemegang izin jartaplok,” kata dia menambahkan.

    Bukan hanya itu, Heru mengingatkan agar frekuensi 1,4 Ghz tidak dikuasai oleh pohak tertentu. Jadi Komdigi harus bisa melihat kekuatan kapital dimiliki peserta lelang.

    “Kalau kebutuhan mereka hanya itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia tak mendapatkan manfaat dari frekuensi. Padahal pemerintah memiliki objektif untuk menyediakan layanan telekomunikasi bagi masyarakat,” jelasnya.

    (dem/dem)

  • Pakar Sorot Komitmen Pembangunan Calon Peserta Seleksi 1,4 GHz

    Pakar Sorot Komitmen Pembangunan Calon Peserta Seleksi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mengizinkan operator jaringan tetap lokal berbasis packet switched (jartaplok) ikut lelang frekuensi 1,4 GHz menuai sorotan. Pemenuhan komitmen penggelaran jaringan perusahaan yang terlibat seleksi perlu dipastikan. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi meminta agar Komdigi mendalami komitmen perusahaan jartaplok terlibat seleksi, dalam pemenuhan kewajiban pemerataan jaringan lewat infrastruktur serat optik selama ini.

    Menurutnya, penetrasi serat optik rendah karena perusahaan jartaplok tidak memenuhi komitmen pembangunan dan penggelaran jaringan yang mereka kantongi saat mendapat izin. Oleh sebab itu, komdigi diminta untuk memastikan pemenuhan komitmen para peserta terlebih dahulu.

    “Jangan sampai penetrasi broadband Indonesia tertunda hanya karena operator tak memenuhi janji fiber mereka,” kata Heru, Sabtu (22/2/2025).

    Heru menegaskan izin jartaplok semestinya fokus pada pengembangan jaringan fiber optik, bukan spektrum frekuensi. Menurutnya, mayoritas pemegang izin jartaplok belum memenuhi komitmen awal membangun infrastruktur fiber. 

    Kekhawatiran lainnya adalah frekuensi 1,4 GHz akan memiliki Biaya Hak Penggunaan (BHP) lebih murah dibanding frekuensi seluler.

    Heru khawatir hal ini memicu persaingan tidak sehat karea operator jartaplok bisa menawarkan layanan lebih murah tanpa beban BHP tinggi. Sementara itu, operator seluler yang sudah membayar BHP mahal terancam merugi. 

    Heru juga mengingatkan Komdigi untuk belajar dari kasus Natrindo Telepon Seluler (NTS) dan Cyber Access Communication (CAC).

    NTS merupakan pengelola frekuensi Axis bangkrut. Perusahaan beroperasi di Indonesia hingga akhirnya pada 2012 dijual ke XL Axiata. Sementara itu CAC sempat memegang frekuensi 2100/1800 MHz, terpaksa menjual saham ke Hutchison Telecom (2006) akibat lemahnya modal. 

    “Frekuensi jangan sampai dikuasai perusahaan yang hanya ingin mempercantik laporan keuangan lalu dijual,” kata Heru. 

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz saat ini telah masuk pada tahap finalisasi. Pemerintah dalam jalur menghadirkan layanan internet tetap (fixed broadband) yang terjangkau bagi masyarakat.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto mengatakan dalam merealisasikan internet cepat terjangkau Komdigi membuka ruang sebesar-besarnya kepada para penyelenggara telekomunikasi untuk turut berkontribusi dalam mempercepat penetrasi layanan fixed broadband di Indonesia. 

    Untuk kriteria peserta seleksi pita frekuensi 1,4 GHz akan ditentukan kemudian di dalam Dokumen Seleksi. Namun dipastikan selam mengantongi izin jaringan tetap lokal berbasis packet switched (jartaplok), perusahaan telekomunikasi dapat terlibat.

    “Saat ini proses penyusunan masuk pada tahap finalisasi regulasi setelah menggelar konsultasi publik pada 17 Januari-2 Februari 2025,” kata Wayan kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/2/2025).

  • Industri Data Bisa Tembus US4 Miliar, Pemerintah Diminta Perkuat Keamanan Siber

    Industri Data Bisa Tembus US$274 Miliar, Pemerintah Diminta Perkuat Keamanan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk memperkuat keamanan siber dan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Adapun, usulan ini dihembuskan melihat data dari McKinsey bahwa pasar industri data dunia diperkirakan mencapai US$274 miliar atau Rp4.459 triliun (kurs Rp16.275). 

    Dengan adanya potensi ini, Kementerian Komunikasi dan Digital sempat menyoroti potensi keamanan data pribadi, salah satunya kebocoran data pribadi.

    Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan bahwa data pribadi sangat bernilai tinggi, apalagi untuk data sensitif, sehingga harus dijaga semaksimal mungkin.

    “Indonesia sebagai negara yang sering terkena pencurian data dan kebocoran data. Sehingga, masalah ini perlu ada perbaikan,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (18/2/2025).

    Lebih lanjut, Heru menyenggol terkait dengan sudah berlakunya Undang-Undang (UU) terkait dengan perlindungan data pribadi. Dirinya mengharapkan turunan dari UU PDP tersebut yang berbentuk Peraturan Pemerintah segera dikeluarkan guna memperkuat data masyarakat.

    “Kemudian juga, lembaga PDP segera dibentuk,” ujarnya.

    Di sisi lain, Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyampaikan pemerintah perlu benar-benar menjalankan Peratutan Perundangan Undangan yang sudah ada.

    Salah satunya, mengelola data center yang dimiliki oleh negara dengan memperkejakan orang yang memiliki integritas yang mumpuni. Selain itu, diperlukannya tindakan tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran data pribadi.

    “Dilakukan asesmen/audit terhadal aplikasi ataupun super platform, cloud, hardware pencuri data pribadi ataupun yang ada backdoor,” ucap Ian.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid merasa was-was dengan adanya potensi kebocoran data ditengah melonjaknya industri data dunia.

    Meutya menuturkan berdasarkan data dari McKinsey, pasar industri data dunia diperkirakan mencapai US$274 miliar atau Rp4.459 triliun (kurs Rp16.275). Dengan adanya potensi ini, dirinya menyoroti potensi keamanan data pribadi.

    “Di tengah kemajuan teknologi dan adopsi layanan fintech, keamanan data pribadi menjadi isu yang semakin penting,” kata Meutya di Indonesia Data and Economic (IDE), Selasa (18/2/2025).

    Apalagi, Meutya menturkan Indonesia berada di peringkat ke-14 dunia terkait jumlah akun yang paling banyak mengalami kebocoran data.  Diprediksi, terdapat 160 juta akun mengalami kebocoran data selama 20 tahun terakhir berdasarkan data Surfshark Breach Data per Januari 2025. 

  • Komdigi Sebut Penggunaan AI untuk Iklan Hal yang Wajar, Singgung Video MBG

    Komdigi Sebut Penggunaan AI untuk Iklan Hal yang Wajar, Singgung Video MBG

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye makan bergizi gratis (MBG) merupakan hal yang wajar.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan bahwa saat ini penggunaan AI dalam iklan bukanlah hal yang asing lagi, terutama di dunia kreatif. 

    “Itu kan bagian dari kreativitas. Saya kira tidak ada salahnya menggunakan Artificial Intelligence untuk pekerjaan kreatif,” kata Nezar di Komdigi, Senin (17/2/2025).

    AI memang kini sudah banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk iklan, makanan, hingga film animasi. Nezar menuturkan, AI hanyalah salah satu alat yang digunakan dalam proses kreatif mereka. 

    Pemanfaatan AI dalam iklan ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung proses kreatif dan memberikan inovasi baru di dunia periklanan.

    Potongan gambar yang menampilkan iklan MBGPerbesar

    “Kami juga menggunakan berbagai tools lainnya, termasuk yang dihasilkan oleh kreativitas tanpa bantuan AI,” ujar Nezar. 

    Lebih lanjut, saat ditanya apakah penggunaan AI untuk kampanye MBG sebagai bentuk pengefisiensian anggaran, Nezar hanya menjawab dengan senyuman.

    Kolaborasi

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi menekankan pentingnya kolaborasi antara animasi tradisional dan teknologi AI. 

    Animator yang paham AI akan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mempercepat pekerjaan tanpa mengorbankan rasa seni yang menjadi ciri khas karya animasi. 

    “Yang perlu dilakukan adalah memadukan keduanya dengan bijak. Animator harus memahami AI untuk bisa memaksimalkan efisiensinya,” ucap Heru kepada Bisnis.

    Heru juga berharap agar penerapan teknologi AI, terutama dalam industri periklanan, bisa menjadi bagian dari upaya efisiensi dan adopsi teknologi secara positif. 

    Selain itu, dia juga mencatat bahwa animasi yang lebih panjang dengan pesan yang lebih utuh dan karakter yang lebih kuat sangat penting ke depannya. 

    “Tapi ya kedepannya, bikin yang agak lebih panjang tapi pesan nya bisa lebih utuh dan punya karakter sendiri, sebab sekarang terasa mirip Ipin Upin,” tuturnya.

    Adapun, iklan kampanye MBG yang menggunakan AI dikritik netizen lantaran dianggap mematikan industri kreatif dan tampilannya yang dipaksakan.

    Dalam iklan tersebut diketahui menampilkan sosok mirip Prabowo yang membawa tempat makan yang berisi makan bergizi gratis bagi murid sekolah.

    Dalam video tersebut juga terlihat para murid menyambut makanan tersebut dengan semringah dan menyantap MBG dengan senang.

  • Komdigi Kaji 2 Pemenang dalam 1 Regional

    Komdigi Kaji 2 Pemenang dalam 1 Regional

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji usulan akademisi dan pemerhati telekomunikasi mengenai jumlah pemenang dalam satu regional pada seleksi pita 1,4 GHz. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan saat ini Komdigi masih melakukan konsultasi publik untuk Rancangan Peraturan Menteri (RPM) terkait dengan kebijakan umum penggunaan pita frekuensi 1,4 GHz. Harapannya, pada kuartal I/2025, seleksi tersebut dapat terealisasi.

    Adapun pita tersebut rencananya digunakan untuk menyediakan layanan internet cepat nirkabel, sedangkan terkait dengan jumlah pemenang di dalam 1 regional, merupakan bagian dari regulasi 

    berikutnya yaitu Keputusan Menteri tentang proses seleksi atau evaluasi untuk menetapkan pengguna pita frekuensi tersebut. 

    Paralel, Komdigi, juga masih melakukan penjaringan minat kepada beberapa perwakilan penyelenggara telekomunikasi untuk menentukan apakah nanti mekanismenya seleksi atau evaluasi, tergantung pada peminatan dan kebutuhan yang masuk. 

    “Namun, prinsipnya masukan tersebut sedang dalam kajian kami,” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025). 

    Dalam seleksi tahun ini, Komdigi membagi pita 1,4 GHz menjadi 3 regional. Satu regional memiliki beberapa zona wilayah, dengan jumlah yang tidak sama. Total ada 15 zona. 

    Terdapat lebar pita 80 MHz yang akan Komdigi alihkan kepada pemenang seleksi. Jika satu regional hanya berisi satu pemenang, maka pemenang tersebut berpotensi menguasai pita selebar 80 MHz atau 4/5 dari kondisi ideal pita frekuensi 5G yang sebesar 100 MHz. Jumlah akan mengecil jika Komdigi memperbolehkan pemenang lelang lebih dari satu. 

    Sebelumnya, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward menyarankan agar pemenang dalam seleksi 1,4 GHz dibuka untuk lebih dari satu pemain. 

    Dia  mengatakan dengan memperbolehkan pemenang lelang lebih dari satu pemain, maka ongkos yang dibayarkan oleh penyelenggara telekomunikasi akan lebih murah, sehingga harga yang diberikan kepada pelanggan tetap terjangkau. Di sisi lain, keberlanjutan bisnis operator juga terjaga. 

    “Harga ke pengguna juga menjadi murah,” kata Ian. 

    Dia juga mengusulkan dengan lebar bandwidth 80 MHz, pemerintah dapat menetapkan 4 ISP sebagai pemenang dengan masing-masing 20 MHz atau 30 MHz dan 40 MHz atau kombinasi.

    “Pemerintah tetap mengambil untung dengan bebannya bisa saja up front fee-nya disebar dalam 5 tahun. Jadi pemerintah mendapat untung dalam bentuk PNBP dan kemajuan masyarakat,” kata Ian. 

    Sementara itu, Akademisi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB Agung Harsoyo mengatakan sejah dahulu Komdigi telah mendorong terjadinya konsolidasi operator seluler. Dia berharap kebijakan konsolidasi tersebut tetap dijalankan. 

    “Saya berharap nantinya lelang frekuensi 1.4 GHz tidak menambah jumlah operator penyelenggara jasa internet. Dengan jumlah operator seluler yang saat ini ada dan anggota APJII yang mencapai 1.275 menurut saya sudah terlalu banyak. Ini tidak sehat bagi industri,” ujar Agung.

    Dia juga berharap Komdigi dapat menentukan harga izin penggunaan pita frekuensi (IPFR) yang terjangkau bagi industri. Kalau harga IPFR terlalu tinggi seperti selular, maka objektif pemerintah untuk menyediakan internet murah fixed broadband tak akan tercapai. 

    “Dari draft RPM ini Komdigi akan menggunakan frekuensi 1.4 GHz untuk penetrasi fixed broadband dan akan membagi wilayah layanan berdasarkan regional. Karena karakteristiknya beda dengan selular, maka harga IPFR harus terjangkau. Sehingga BHP frekuensinya tidak bisa disamakan dengan selular,” kata Agung.  

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan pada pita frekuensi 1,4 GHz terdapat spektrum sebesar 80 MHz yang dapat dimanfaatkan oleh pemenang dalam menyalurkan internet cepat.

    Dengan jumlah yang lebar itu, Komdigi diminta untuk mengkaji kembali jumlah pemenang pada masing-masing regional/zona. 

    “80 MHz ini sangat besar jika untuk satu pemain, sehingga idealnya ini bisa digunakan dipakai atau diseleksi kepada beberapa pemain,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (3/2/2025).

    Dia juga meminta Komdigi untuk mengkaji peserta yang diperbolehkan terlibat. Jika hanya untuk pemain baru, maka Komdigi perlu mempertimbangkan terkait misi pemerintah dalam menyehatkan industri telekomunikasi. 

    Selain itu, faktor kesiapan ekosistem internet di pita 1,4 GHz juga harus dipertimbangkan dengan matang. 

    “Jika pemainnya bertambah ini akan menjadi sehat atau seperti sebelumnya, di mana ada pemain yang merugi terus, industrinya tidak sehat,” kata Heru.

  • Pakar Usul Pemenang Zona Lebih dari Satu Peserta Lelang

    Pakar Usul Pemenang Zona Lebih dari Satu Peserta Lelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) disarankan untuk membuka peluang pemenang pita frekuensi 1,4 GHz lebih dari satu penyelenggara per zona. Terdapat beberapa pertimbangan.

    Diketahui, Komdigi berencana untuk menggelar seleksi pita frekuensi 1,4 GHz. Rencananya spektrum tersebut akan dibagi menjadi 3 regional dengan 15 zona mulai dari Aceh hingga Papua. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan pada pita frekuensi 1,4 GHz terdapat spektrum sebesar 80 MHz yang dapat dimanfaatkan oleh pemenang dalam menyalurkan internet cepat.

    Dengan jumlah yang lebar itu, Komdigi diminta untuk mengkaji kembali jumlah pemenang pada masing-masing regional/zona. 

    “80 MHz ini sangat besar jika untuk satu pemain, sehingga idealnya ini bisa digunakan dipakai atau diseleksi kepada beberapa pemain,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (3/2/2025).

    Dia juga meminta Komdigi untuk mengkaji peserta yang diperbolehkan terlibat. Jika hanya untuk pemain baru, maka Komdigi perlu mempertimbangkan terkait misi pemerintah dalam menyehatkan industri telekomunikasi. 

    Selain itu, faktor kesiapan ekosistem internet di pita 1,4 GHz juga harus dipertimbangkan dengan matang. 

    “Jika pemainnya bertambah ini akan menjadi sehat atau seperti sebelumnya, di mana ada pemain yang merugi terus, industrinya tidak sehat,” kata Heru.

    Menara telekomunikasi memancar internet dengan frekuensiPerbesar

    Senada, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan dengan memperbolehkan pemenang lelang lebih dari satu pemain, maka ongkos yang dibayarkan oleh penyelenggara telekomunikasi akan lebih murah, sehingga harga yang diberikan kepada pelanggan tetap terjangkau. Di sisi lain, keberlanjutan bisnis operator juga terjaga. 

    “Harga ke pengguna juga menjadi murah,” kata Ian. 

    Dia juga mengusulkan dengan lebar bandwidth 80 MHz, pemerintah dapat menetapkan 4 ISP sebagai pemenang dengan masing-masing 20 MHz atau 30 MHz dan 40 MHz atau kombinasi.

    “Pemerintah tetap mengambil untung dengan bebannya bisa saja up front fee-nya disebar dalam 5 tahun. Jadi pemerintah mendapat untung dalam bentuk PNBP dan kemajuan masyarakat,” kata Ian. 

    Sementara itu, Akademisi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB Agung Harsoyo mengatakan sejah dahulu Komdigi telah mendorong terjadinya konsolidasi operator seluler. Dia berharap kebijakan konsolidasi tersebut tetap dijalankan. 

    “Saya berharap nantinya lelang frekuensi 1.4 GHz tidak menambah jumlah operator penyelenggara jasa internet. Dengan jumlah operator seluler yang saat ini ada dan anggota APJII yang mencapai 1.275 menurut saya sudah terlalu banyak. Ini tidak sehat bagi industri,” ujar Agung.

    Dia juga berharap Komdigi dapat menentukan harga izin penggunaan pita frekuensi (IPFR) yang terjangkau bagi industri. Kalau harga IPFR terlalu tinggi seperti selular, maka objektif pemerintah untuk menyediakan internet murah fixed broadband tak akan tercapai. 

    “Dari draft RPM ini Komdigi akan menggunakan frekuensi 1.4 GHz untuk penetrasi fixed broadband dan akan membagi wilayah layanan berdasarkan regional. Karena karakteristiknya beda dengan selular, maka harga IPFR harus terjangkau. Sehingga BHP frekuensinya tidak bisa disamakan dengan selular,” kata Agung.  

  • Komdigi Ungkap Alasan Seleksi 1,4 GHz Baru Digelar pada Era Prabowo

    Komdigi Ungkap Alasan Seleksi 1,4 GHz Baru Digelar pada Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan urgensi penggelaran seleksi pita frekuensi 1,4 GHz pada tahun ini atau saat Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz dilakukan tahun ini dengan mempertimbangkan ⁠⁠kesiapan ekosistem perangkat, baik di sisi jaringan operator berupa perangkat base transceiver station (BTS) maupun perangkat di sisi masyarakat sebagai end user. 

    “Selain itu, kebutuhan dewasa ini akan akses Internet yang lebih terjangkau ke rumah-rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan dirasa semakin meningkat. Dengan demikian, diperlukan layanan BWA sebagai solusi pelengkap terhadap jaringan serat optik (FO),” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (30/1/2025). 

    Pita frekuensi 1,4 GHz adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk telekomunikasi dan penyiaran. Frekuensi ini berada dalam rentang Ultra High Frequency (UHF).

    Pemerintah rencananya akan mengalokasikan pita ini untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA) fixed broadband, guna untuk meningkatkan penetrasi internet tetap di Indonesia, terutama di daerah yang belum terjangkau atau memiliki penetrasi internet yang rendah. Ada pita selebar 80 MHz yang akan dialokasikan. 

    Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan BWA merupakan konsep lama yang beberapa kali belum terbukti optimal. 

    Layanan seperti seperti Wimax dan BWA 2,3 GHZ hingga 3,3 GHz gagal dikembankan pada masa lalu. Pemberian spektrum 1,4 GHz untuk BWA dikhawatirkan akan mengulangi peristiwa serupa.

    Perangkat internet Perbesar 

    “Teknologi BWA tidak berkembang dan sistem zona tidak bisa dijalankan dengan baik dan maksimal,” kata Heru kepada Bisnis, Minggu (26/1/2025). 

    Diketahui, BWA adalah teknologi khusus akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel (tanpa kabel) di area yang luas.

    Beberapa teknologi yang termasuk dalam BWA antara lain Wi-Fi, WiMAX atau teknologi nirkabel jarak jauh yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Wi-Fi, 4G/5G, hingga satelit. 

    Hinet (Berca) dan Bolt adalah beberapa merek Wimax yang terkenal pada masanya. Keduanya menggunakan pita 2,3 GHz. Merek-merek tersebut kini telah tutup karena kalah bersaing dengan 4G dan 5G di Indonesia. 

    Heru mengusulkan alih-alih pemerintah menyiapkan spektrum frekuensi untuk BWA, lebih baik mematangkan seleksi spektrum 700 MHz yang saat ini tidak berpenghuni.

    Lelang spektrum di pita tersebut telah molor lebih dari 2 tahun atau sejak siaran televisi analog disuntik mati pada era Johnny G. Plate.  

    Info terakhir, seleksi pita frekuensi 700 MHz akan digelar secara bersamaan dengan pita 2,6 GHz dan 26 GHz.

    “Sebagai tambahan frekuensi ke depan memang 1,4 GHz bisa dipertimbangkan karena akan ada 91 MHz dari 1427-1518 MHz yang bisa dipakai. Tetapi, karena yang lebih siapa dan sudah matang adalah 700 MHz perlu frekuensi ini didorong lebih dahulu. Apalagi, untuk frekuensi 1,4GHz ada keterbatasan chip RF pada perangkat yang dirancang,” kata Heru. 

  • BWA Wimax Gagal, Komdigi Disarankan Fokus Seleksi Pita 700 MHz Ketimbang 1,4 GHz

    BWA Wimax Gagal, Komdigi Disarankan Fokus Seleksi Pita 700 MHz Ketimbang 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta untuk lebih fokus mempersiapkan seleksi pita frekuensi 700 MHz, alih-alih menyiapkan pita frekuensi 1,4 GHz untuk teknologi Broadband Wireless Access (BWA)) yang selama ini belum terbukti berhasil di Indonesia. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan BWA merupakan konsep lama yang beberapa kali terbukti gagal seperti Wimax dan BWA 2,3 GHZ hingga 3,3 GHz. Pemberian spektrum 1,4 GHz untuk BWA dikhawatirkan akan mengulangi peristiwa serupa. 

    “Teknologi BWA tidak berkembang dan sistem zona tidak bisa dijalankan dengan baik dan maksimal,” kata Heru kepada Bisnis, Minggu (26/1/2025). 

    Diketahui, BWA adalah teknologi khusus akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel (tanpa kabel) di area yang luas.

    Beberapa teknologi yang termasuk dalam BWA antara lain Wi-Fi, WiMAX atau teknologi nirkabel jarak jauh yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Wi-Fi, 4G/5G, hingga satelit. 

    Hinet (Berca) dan Bolt adalah beberapa merek Wimax yang terkenal pada masanya. Keduanya menggunakan pita 2,3 GHz. Merek-merek tersebut kini telah tutup karena kalah bersaing dengan 4G dan 5G di Indonesia. 

    Heru mengusulkan alih-alih pemerintah menyiapkan spektrum frekuensi untuk BWA, lebih baik mematangkan seleksi spektrum 700 MHz yang saat ini tidak berpenghuni.

    Lelang spektrum di pita tersebut telah molor lebih dari 2 tahun atau sejak siaran televisi analog disuntik mati pada era Johnny G. Plate.  

    Info terakhir, seleksi pita frekuensi 700 MHz akan digelar secara bersamaan dengan pita 2,6 GHz dan 26 GHz.

    “Sebagai tambahan frekuensi ke depan memang 1,4 GHz bisa dipertimbangkan karena akan ada 91 MHz dari 1427-1518 MHz yang bisa dipakai. Tetapi, karena yang lebih siapa dan sudah matang adalah 700 MHz perlu frekuensi ini didorong lebih dahulu. Apalagi, untuk frekuensi 1,4GHz ada keterbatasan chip RF pada perangkat yang dirancang,” kata Heru. 

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana mengalokasikan pita frekuensi 1,4 GHz untuk keperluan BWA. Total spektrum yang akan dialihkan sebesar 80 MHz.

    Kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz yang saat ini masuk dalam konsultasi publik. 

  • Pengamat Ungkap Alasan Nilai Tawar RI Makin Tinggi Jika TikTok Dilarang di AS

    Pengamat Ungkap Alasan Nilai Tawar RI Makin Tinggi Jika TikTok Dilarang di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelarangan operasional TikTok di Amerika Serikat dinilai dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menekan anak usaha Bytedance itu untuk berkontribusi lebih besar di Indonesia.

    Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi menyampaikan salah satu yang dapat dimanfaatkan pemerintah dengan mendorong TikTok agar membantu pengembangan talenta digital dan membuat aturan terkait usia penggunq TikTok.

    “Termasuk juga investasi TikTok di Indonesia,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

    Dorongan ini, kata Heru perlu dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara pengguna internet dan TikTok cukup besar.

    Adapun, berdasarkan data Statista Indonesia berada di peringkat pertama pengguna TikTok paling banyak di dunia. Per Juli 2024, ada sebanyak 157,6 juta pengguna TikTok.

    Data Indonesia.id, mengutip dari Momentum Works, melaporkan bisnis e-commerce milik TikTok, TikTok Shop memiliki nilai penjualan bruto atau gross merchandise value (GMV) yang diperkirakan mencapai US$32,6 miliar atau Rp 528,12 triliun (kurs Rp 16.200/US$).

    Dilihat dari negaranya, Amerika Serikat (AS) menjadi penyumbang GMV TikTok Shop terbesar di dunia pada 2024 dengan nilai mencapai US$9 miliar dollar. Angka ini melesat 650% secara tahunan (year on year/YoY).

    Indonesia menempati urutan kedua negara penyumbang GMV TikTok Shop terbesar global pada tahun lalu. Nilainya ditaksir mencapai US$6,198 miliar atau tumbuh 39% (YoY).

    Dengan potensi tersebut, Heru menilai Indonesia merupakan andalan TikTok dan akan jadi pasar layanan utama platform tersebut.

    Tidak hanya itu, prediksi Indonesia bakal jadi pasar utama TikTok juga terlihat dari sikap pemerintah yang menyambut baik platform China ini di Tanah Air.

    Selain itu, dengan tidak rumitnya peraturan yang ada, bakal membuat tidak adanya tantangan bagi TikTok untuk berkembang lebih besar di Indonesia.

    “Apalagi, banyak orang Indonesia senang menonton dan membagikan konten Youtube (di TikTok),” ujarnya.

    Adapun TikTok memulihkan akses layanannya di Amerika Serikat (AS) setelah Presiden terpilih Donald Trump mengatakan akan kembali menghidupkan akses aplikasi tersebut pasca pelantikan yang akan berlangsung pada hari ini, Senin (20/1/2025).

    Pengguna memegang smartphone dengan logo TikTok ShopPerbesar

    TikTok telah resmi diblokir oleh AS. Namun demikian, pemblokiran TikTok memicu banyak kontroversi. Apalagi, Trump sejak awal tidak berminat untuk melakukan aksi pemblokiran terhadap layanan platform media sosial alias medsos yang kerap diasosiasikan lekat dengan kepentingan China tersebut.

    “Sebagai hasil dari upaya presiden Trump, TikTok kembali ke AS,” demikian pernyataan yang dikutip dari Reuters.

    TikTok sebelumnya juga telah mengeluarkan pernyataan kepada pengguna AS setelah memperoleh laporan bahwa publik bisa mengakses situs web layanan tersebut. Sementara itu, aplikasi TikTok yang jauh lebih banyak digunakan, kembali bisa digunakan untuk beberapa layanan dasar.

    “Sesuai dengan penyedia layanan kami, TikTok sedang dalam proses memulihkan layanan,” kata TikTok dalam pernyataan sebelumnya.

    Adapun ucapan terima TikTok kepada Trump terjadi pada saat yang menegangkan dalam hubungan antara AS-China. Trump memang ingin mengenakan tarif tinggi China. Namun demikian, dia juga berharap untuk memiliki lebih banyak kontak langsung dengan pemimpin China.

    Sebelumnya, TikTok berhenti beroperasi untuk pengguna AS pada Sabtu malam.
    Pejabat AS telah memperingatkan bahwa di bawah perusahaan induk China ByteDance, TikTok berisiko menyalahgunakan data pribadi milik orang Amerika.