Xcloud.id

Tag: Heru Sutadi

  • Waspada Euforia Emas! Ini Tips Cerdas Investasi Emas agar Tak Terjebak Rugi

    Waspada Euforia Emas! Ini Tips Cerdas Investasi Emas agar Tak Terjebak Rugi

    Jakarta: Kenaikan harga emas dalam beberapa pekan terakhir membuat masyarakat tergoda untuk berinvestasi di logam mulia ini. 
     
    Namun, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengingatkan agar euforia ini tidak membutakan logika.
     
    “Masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan investasi emas, dengan euforia menyikapi kenaikan harga emas yang meroket beberapa pekan terakhir,” kata Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Heru Sutadi dilansir Antara, Rabu, 16 April 2025.

    Spekulan bisa jadi masalah
    Menurut Heru, lonjakan harga emas memang menggiurkan. Tapi, kondisi ini justru bisa dimanfaatkan oleh para spekulan yang membeli emas dalam jumlah besar saat harga tinggi, lalu menjualnya saat harga naik lagi.

    “Bisa saja para spekulan tersebut memborong emas dengan harga tinggi seperti sekarang. Ketika harga naik lagi mereka akan menjual emasnya yang bisa menyebabkan harga emas turun,” ujarnya.
     

    Akibatnya, masyarakat biasa yang ikut-ikutan membeli emas justru bisa panik saat harga turun dan akhirnya menjual emasnya di harga rendah. 
     
    “Sudah rugi karena harganya turun, ditambah potongan administrasi dari toko atau penjual emas, jadi dobel ruginya,”  ucapnya.
    Jangan ikut-ikutan, pahami dulu!
    Karena itu, Heru menegaskan pentingnya edukasi dan literasi keuangan, terutama dalam investasi emas. BPKN berkomitmen meningkatkan edukasi agar masyarakat tidak terjebak tren sesaat yang bisa berujung kerugian.

    Tips cerdas investasi emas
    – Jangan tergoda tren semata.
    – Investasi emas untuk jangka panjang.
    – Beli di tempat tepercaya.
    – Perhatikan biaya administrasi .
    – Jangan panik saat harga turun.
     
    Dengan memahami risiko dan cara main investasi emas, masyarakat bisa lebih tenang dan bijak dalam mengambil keputusan. Ingat, investasi emas bukan jalan pintas jadi kaya, tapi salah satu cara aman menjaga nilai uangmu dari inflasi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Harga Emas Tinggi, Waspadai Tipu-tipu Spekulan yang Bisa Bikin Rugi

    Harga Emas Tinggi, Waspadai Tipu-tipu Spekulan yang Bisa Bikin Rugi

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas terus naik dalam beberapa pekan terakhir, bahkan telah mencapai rekor tertinggi. Kondisi ini mendorong masyarakat berbondong-bondong membeli emas.

    Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Heru Sutadi mengingatkan masyarakat agar tidak terbawa euforia dalam berinvestasi emas, karena kondisi tersebut bisa dimanfaatkan oleh spekulan.

    “Perlu kewaspadaan dalam berinvestasi emas, apalagi belakangan ini harga emas terus melonjak tajam,” ujar Heru Sutadi, dikutip dari Antara, Rabu (16/4/2025).

    Heru menyampaikan, lonjakan harga emas bisa saja dimanfaatkan oleh para spekulan dengan membeli emas dalam jumlah besar pada saat harga tinggi. Saat harga kembali naik, mereka menjual emas dalam volume besar, yang kemudian dapat memicu penurunan harga.

    Masyarakat yang membeli emas tidak sebanyak spekulan bisa saja panik karena turunnya harga emas, lalu akhirnya menjual rugi emas miliknya.

    Selain mengalami kerugian karena turunnya harga, masyarakat juga akan terkena potongan administrasi dari toko emas saat menjual kembali, yang membuat kerugiannya menjadi berlipat.

    Oleh karena itu, Heru menekankan pentingnya peningkatan edukasi dan literasi keuangan agar masyarakat tidak mudah dirugikan dalam mengikuti tren investasi.

    Pada Rabu (16/4/2025), harga emas Antam kembali mencetak rekor tertinggi mencapai Rp 1,916 juta per gram. Begitu juga dengan harga emas global yang terus naik. Sepanjang 2025, harga emas global telah melonjak lebih dari 23%.

  • Harga Emas Terus Cetak Rekor, BPKN Ingatkan Hal Ini – Page 3

    Harga Emas Terus Cetak Rekor, BPKN Ingatkan Hal Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat diimbau untuk berhati-hati investasi emas seiring euforia karena lonjakan harga emas.

    Demikian disampaikan Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Heru Sutadi seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/4/2025).

    “Masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan investasi emas, dengan euforia menyikapi kenaikan harga emas yang meroket beberapa pekan terakhir,” ujar Heru saat melakukan bincang-bincang media secara daring melalui podcast.

    Heru menuturkan, pentingnya mewaspadai euforia investasi emas itu menyusul kenaikan harga emas malah akan membuka ruang bagi para spekulan.

    Kondisi itu dinilai berpotensi merugikan masyarakat yang tidak memahami pola-pola permainan para spekulan investasi.

    “Bisa saja para spekulan tersebut memborong emas dengan harga tinggi seperti sekarang. Ketika harga naik lagi mereka akan menjual emasnya yang bisa menyebabkan harga emas turun,” ujar Heru.

    Sementara masyarakat yang membeli emas dalam jumlah tidak sebesar spekulan, dia menambahkan, bisa saja panik karena turunnya harga dan akhirnya menjual rugi emas mereka.

    “Sudah rugi karena harganya turun, ditambah potongan administrasi dari toko atau penjual emas, jadi dobel ruginya,” ujar dia.

    Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan edukasi dan literasi keuangan pada masyarakat. BPKN akan makin meningkatkan edukasi ke masyarakat agar tidak dirugikan dengan tren kondisi lapangan.

    Berdasarkan data PT Aneka Tambang Tbk (Antam) diketahui, harga emas keluaran Logam Mulia Antam 24 Karat naik berturut-turut dalam 3 hari. Pada Sabtu, 12 April 2025, harga emas menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah, naik Rp15.000 per gram ke level Rp1.904.000 per gram.

    Sementara sebelumnya, Jumat, 11 April 2025, harga emas naik Rp43.000 per gram ke level Rp1.889.000 per gram dan Kamis, 10 April 2025, harga emas naik Rp34.000 per gram ke level Rp1.846.000 per gram.

    Selama sepekan terakhir, pergerakan emas Antam terpantau naik berada pada harga Rp1.754.000-1.904.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, pergerakan harga emas terpantau naik dan berada direntang Rp1.679.000-1.904.000 per gram.

     

  • Keamanan Data dan Provisioning eSIM jadi Sorotan, Rentan Kebobolan

    Keamanan Data dan Provisioning eSIM jadi Sorotan, Rentan Kebobolan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta memperhatikan dengan serius faktor keamanan data dan proses provisioning kartu SIM tertanam atau eSIM operator. Dalam kedua proses tersebut rentan terjadi kebocoran data pengguna.

    Provisi SIM card adalah proses konfigurasi dan aktivasi kartu SIM agar dapat terhubung ke jaringan seluler. Ini mencakup langkah-langkah teknis seperti registrasi, manajemen profil, dan pengaturan parameter jaringan untuk memastikan kartu SIM berfungsi optima

    Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi, menyebut pentingnya peran pemerintah dalam memastikan penerapan teknologi eSIM berjalan dengan aman dan sesuai regulasi. 

    Hal ini menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat atau Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

    Heru menyoroti pentingnya pengawasan terhadap operator seluler agar mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. 

    “Pemerintah harus memastikan operator seluler mematuhi standar keamanan, seperti penyimpanan aman profil eSIM dan proses provisioning yang terenkripsi,” kata Heru kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).

    Heru mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang mendorong penggunaan verifikasi biometrik atau autentikasi multi-faktor dalam proses registrasi eSIM. 

    Menurutnya, langkah ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan data identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam kejahatan digital.

    “Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang risiko dan manfaat eSIM, termasuk cara mengaktifkan fitur keamanan seperti PIN, autentikasi dua faktor, dan perangkat lunak antivirus,” ucapnya.

    Heru juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, operator, dan aparat penegak hukum dalam memantau dan menindak kejahatan siber yang berkaitan dengan eSIM, termasuk upaya peretasan atau penyalahgunaan profil pengguna.

    Sebagai bagian dari ekosistem digital global, Heru menilai Indonesia tidak boleh tertinggal dalam mengadopsi teknologi yang sudah menjadi standar di banyak negara. 

    “eSIM mendukung efisiensi industri telekomunikasi, mengurangi limbah plastik dari SIM fisik, dan mempermudah penggunaan multi-operator,” ujar Meutya.

    Lembaga PDP Perlu Segera Dibentuk

    Adanya Permen yang mengatur pemanfaatan eSIM perlu dibarengi dengan dipercepatnya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi (PDP).

    Pengamat Telekomunikasi dari STEI ITB, Agung Harsoyo mengatakan hadirnya lembaga PDP penting agar regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan data pribadi, termasuk implementasi eSIM dan teknologi digital lainnya, dapat diawasi secara menyeluruh.

    Dirinya menambahkan bahwa pembentukan otoritas pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah penting berikutnya. 

    “Kita berharap event berikutnya adalah Ibu Menteri dapat secepatnya membentuk badan tersebut agar benar-benar ada lembaga yang bisa mengawal secara proper,” tutur Agung.

  • Ekonom Sebut Relaksasi TKDN Berisiko Picu Relokasi Pabrik Teknologi Informasi

    Ekonom Sebut Relaksasi TKDN Berisiko Picu Relokasi Pabrik Teknologi Informasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai rencana relaksasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) berisiko membuat pabrik perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tutup dan hengkang dari Indonesia 

    Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menyebut beberapa produsen ponsel global sudah memiliki pabrik di Indonesia sebagai syarat untuk menjual produk milik mereka ke pasar dalam negeri.

    Ketika perusahaan-perusahaan yang telah taat terhadap regulasi TKDN melihat adanya pesaing yang bisa mengimpor produk tanpa perlu membangun manufaktur di Indonesia, mereka akan kecewa.

    “Maka perlu hati-hati dalam menyikapi masalah TKDN ini . Jangan sampai relaksasi TKDN justru merugikan industri secara luas,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025).

    Huda mengatakan, relaksasi TKDN bagi produk ICT memang dapat dipertimbangkan. Mengingat dinamika yang terjadi, seperti kasus tarik ulur dengan Apple yang telah menyita banyak energi. 

    Terlebih, pemerintah ingin mendorong pengembangan produk ICT dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk luar.

    Namun, tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, bahan baku, hingga sumber daya manusia yang ada di Indonesia, membuat iklim usaha di sektor teknologi belum sepenuhnya berkembang. 

    “Relaksasi ini bisa menjadi jalan untuk masuknya teknologi baru ke Indonesia,” ucapnya.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi mengingatkan bahwa mengurangi ketentuan TKDN berisiko besar bagi industri komponen lokal yang saat ini tengah berkembang. 

    Banyak industri komponen lokal yang bergantung pada pesanan dari pabrik ponsel besar, sehingga kebijakan pengurangan TKDN dapat menyebabkan mereka terpuruk. 

    “Sehingga harus berhati-hati, jangan sampai jadi bunuh diri ekonomi, karena industri dalam negeri bakal kalah saing dengan impor murah,” ujar Heru.

    Selain itu, Heru juga menyoroti potensi dampak jangka panjang dari penurunan TKDN, yakni meningkatnya ketergantungan Indonesia pada impor komponen. 

    Apalagi, Heru menyebut berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri elektronik di Indonesia sudah menggunakan 80% komponen impor, yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada komponen asing sudah cukup tinggi.

    Sebagai alternatif, Heru menyarankan bukan mengurangi ketentuan TKDN, tetapi meningkatkan persentase TKDN dengan fokus pada pengembangan inovasi, bukan sekadar perakitan.

    “Misalnya, kembangkan chip lokal atau komponen bernilai tinggi, seperti yang sukses Vietnam lakukan,” tuturnya.

  • Tarif Timbal Balik Trump di AS Berpotensi Hambat Perkembangan 5G di Indonesia

    Tarif Timbal Balik Trump di AS Berpotensi Hambat Perkembangan 5G di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff berpotensi memengaruhi perkembangan 5G di Indonesia.

    Heru menilai kebijakan ini akan berdampak pada sektor telekomunikasi dan digital Indonesia. “Memang dampaknya tidak langsung terasa, tetapi dalam 3 hingga 6 bulan ke depan, pasti akan ada dampak yang dirasakan,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (7/4/2025).

    Dia menjelaskan kebijakan tarif ini berpotensi menyebabkan nilai tukar mata uang membengkak, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga peralatan dan sarana penunjang untuk implementasi 5G di Indonesia. Hal ini diperkirakan akan menghambat pengembangan jaringan 5G.

    Selain itu, dengan biaya peralatan yang lebih mahal dan ongkos regulasi spektrum frekuensi yang tinggi, operator telekomunikasi akan lebih berhati-hati dalam menghitung permintaan masyarakat terhadap layanan 5G.

    “Jika PHK meningkat dan daya beli masyarakat turun, maka akan semakin sulit bagi operator untuk membangun jaringan 5G secara masif,” ujar Heru.

    Laporan terbaru dari Global System for Mobile Communications Association (GSMA) memperkirakan bahwa penetrasi 5G di Indonesia pada 2024 hanya akan mencapai sekitar 3%.

    Namun, penetrasi tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi 32% pada 2030, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan ekosistem yang semakin matang.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua eksportir ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan atau defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih, pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat, dilansir dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku, dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    Pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya akan tetap ada.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%, sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20%, dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • Ekonom Sebut Tarif Timbal Balik Trump Berpotensi Tekan Industri IT Tanah Air

    Ekonom Sebut Tarif Timbal Balik Trump Berpotensi Tekan Industri IT Tanah Air

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang diterapkan Presiden AS Donald Trump bakal berdampak ke sektor IT Indonesia.

    Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai pemberian tarif impor barang luar negeri, termasuk Indonesia ke AS sebesar 32% akan menyebabkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat AS. 

    “Akibatnya adalah permintaan agregat barang-barang impor tersebut akan mengalami koreksi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (5/4/2025).

    Adanya kebijakan ini, kata Huda berpotensi membuat teknologi dan IT dalam negeri bakal mengalami tekanan. Hal ini dikarenakan, AS memiliki berkontribusi terhadap 30% ekspor produk teknologi dan IT dalam negeri.

    Apalagi, sektor permintaan barang teknologi dan IT dalam negeri belum berkembang pesat, sehingga ekspor masih menjadi salah satu pilihan pengembang industri teknologi dan IT nasional.

    “Dampaknya adalah sektor tersebut akan semakin mengalami tekanan karena berkurangnya permintaan,” ujar Huda.

    Senada dengan Huda, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi mengatakan adanya kebijakan ini berpotensi memeperanghui bisnis telekomunikasi dan internet di Indonesia.

    Hal ini bisa terjadi jika adanya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Heru mewanti-wanti agar nikai tukar rupiah terhadap dolar jangan sampai berada diangka lebih dari Rp17.000.

    “Ini tentu akan mempengaruhi bisnis telekomunikasi dan internet di Indonesia. Banyak proyek mangkrak dan sulit membayar ke vendor karena banyak proyek peralatannya dari luar negeri, yang akan mengikuti pergerakan rupiah,” ucap Heru.

    Diberitakan sebelummya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua eksportir ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan atau defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat dilansir dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    Pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya akan tetap ada.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%. Sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20% dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • Pengamat Desak Peraturan Artificial Intelligence (AI) Segera Disampaikan ke Prabowo

    Pengamat Desak Peraturan Artificial Intelligence (AI) Segera Disampaikan ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan terkait kecerdasan buatan alias AI harus melibatkan banyak sektor, sehingga payung regulasi selayaknya dipelototi oleh presiden.

    Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk segera menyampikan aturan mengenai penggunaan dan etika kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kepada Presiden.

    Heru menuturkan, hal ini perlu dilakukan agar Indonesia mendapat manfaat maksimal dari perkembangan AI. Sehingga, Indonesia tidak hanya menjadi pasar atau bahkan jadi korban dari perkembangan AI.

    “Kita sedang mempersiapkan bagaimana AI baiknya diatur, semoga bisa segera disampaikan ke Presiden dan Menteri Komdigi,” kata Heru kepada Bisnis dikutip, Sabtu (5/4/2025).

    Dia menuturkan banyak hal yang perlu dikedepankan dalam aturan ini, sehingga penegakan etika dalam penggunaan AI bisa maksimal.

    Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membahas regulasi AI ini. Heru menekankan pentingnya melibatkan berbagai sektor, termasuk yang terdampak penerapan AI, tidak hanya sektor digital.

    “Dan tentunya adalah bagaimana kita mengembangkan AI memperkuat kedaulatan digital,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah memastikan aturan mengenai penggunaan dan etika kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bakal rampung pada tahun 2025.

    Komdigi sebelumnya menargetkan aturan mengenai AI ini dapat rampung pada bulan April 2025.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pihaknya menargetkan draft untuk aturan AI ini dapat selesai pada kuartal 3 2025.

    “Iya dalam proses lah. April itu kan ancang-ancang kami, tapi yang pasti tahun ini kami coba kerjakan [aturan AI]. Kalau di timeline drafnya itu pada kuartal III,” kata Nezar kepada Bisnis, Rabu (19/3/2025).

    Setelah draf tersebut rampung, Nezar menyebut bakal dilakukan harmonisasi dengan stakeholder terkait. Hal ini dilakukan agar semuanya dapat memahami dan merasa memiliki peraturan ini. Sebingga bisa diadopsi secara bersama-sama.

    “Tahun ini setidaknya kami bisa sempurnakan draftnya dan nanti akan dipikirkan apakah dalam bentuk Perpres atau Peraturan Pemerintah, jadi ini masih kita godok,” ujarnya.

  • Govtech Prabowo Berisiko Terhambat, Biaya Sewa PDNS Membengkak

    Govtech Prabowo Berisiko Terhambat, Biaya Sewa PDNS Membengkak

    Bisnis.com, JAKARTA —Keterlambatan operasional Pusata Data Nasional (PDN) Cikarang dikhawatirkan berdampak pada terhambatnya proyek Govtech dan pembengkakan biaya untuk sewa pusat datan nasional sementara (PDNS).

    Diketahui bahwa PDN Cikarang kembali molor dari target operasional dari Maret 2025 menjadi April 2025.

    Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda mengatakan kehadiran PDN merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi, pemerintah berkeinginan untuk meluncurkan Govtech pada 17 Agustus 2025. 

    Huda menyebut, salah satu backbone dari Govtech adalah pusat data yang kredibel dan aman. Karena Govtech ini berisikan layanan publik pemerintah, tentu data yang terekam juga data penduduk. 

    “Maka dari itu, kehadiran PDN ini sangat penting. Jika molor lagi dari jadwal terbaru, maka ya bisa dibilang manajemen ataupun pemenang tender tidak becus menjalankan proyek PDN Cikarang,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (26/3/2025).

    Maka dari itu, Huda berharap pemerintah harus tegas kepada pengelolaan proyek agar PDN Cikarang bisa beroperasi secepatnya.

    Tanpa kehadiran infrastruktur PDN, ratusan aplikasi Govtech berisiko terhambat karena kekosongan infrastruktur fisik untuk menyimpan data. 

    “Untuk membuat aplikasi tidak mudah dalam waktu singkat. Jika PDN-nya saja belum siap, peluncuran Govtech juga bisa molor. Hal yang tidak disukai oleh Prabowo,” ujarnya.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi menyampaikan molornya PDN tidak bisa ditoleransi.

    Pengoperasian PDN sudah molor beberapa kali dan pemerintah harus bisa menyelesaikan PDN untuk menghindari pengeluaran uang yang lebih banyak, untuk menyewa PDN sementara.

    “PDN harus segera selesai. Sebab makin tertunda, negara dirugikan ratusan bahkan triliunan ini untuk menyewa PDNS,” ucap Heru.

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi menyebut operasional Pusat Data Nasional (PDN) kemungkinan mundur menjadi April 2025. Bulan Ramadan menjadi pertimbangan pemerintah memundurkan waktu operasi.  

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya memang awalnya menargetkan PDN Cikarang beroperasi pada akhir Maret 2025.

    Namun, karena berbarengan dengan datangnya bulan suci Ramadan, Meutya menuturkan PDN Cikarang bakal beroperasi paling lama di April 2025.

    “Iya kita kan tadinya ingin bulan Maret, ini karena karena bulan suci Ramadan mudah-mudahan tidak meleset dari Maret. Paling lama April,” kata Meutya di Komdigi, Selasa (18/3/2025).

  • Starlink Mesin Cuan RT/RW Net Ilegal, Siapa Bertanggung Jawab?

    Starlink Mesin Cuan RT/RW Net Ilegal, Siapa Bertanggung Jawab?

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyimpangan penggunaan layanan internet satelit orbit rendah Starlink oleh RT/RW Net ilegal dinilai perlu ditertibkan guna menjaga ekosistem telekomunikasi Indonesia. Keterlibatan sejumlah pihak dibutuhkan. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan langkah pertama yang perlu diambil dalam penertiban tersebut adalah mendorong reseler internet di lingkungan RT/RW yang tak berizin itu, untuk mendaftar dan mengurus izin di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sehingga mereka dapat menjual kembali layanan internet secara ilegal. 

    Langkah selanjutnya, reseler RT/RW Net perlu mengantongi izin dari Starlink atau dari ISP untuk menjual kembali layanan Starlink kepada masyarakat. Tanpa izin, maka praktik jual kembali layanan Starlink adalah ilegal.

    “Kalau misalnya, siapapun, termasuk ISP atau RT RW NET, kalau misalnya dia tidak berizin ini ada ketentuan pidana,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (26/2/2025). 

    Dia menambahkan bahwa penertiban RT/RW net ilegal menjadi tugas bersama, mulai dari penyedia jasa internet, hingga pemerintah untuk mendorong mereka agar mereka semua berizin. 

    Sementara itu mengenai penerapan sistem pemakaian batas wajar atau fair usage policy (FUP) untuk menekan pengguna internet ilegal di Starlink, menurut Heru tidak terlalu dibutuhkan. Pasalnya, Starlink merupakan layanan internet berbasis satelit yang memiliki kapasitas terbatas. 

    Jika teknologi tersebut digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dalam, maka dengan sendirinya kualitas yang diberikan akan berkurang. 

    “Katakanlah dia berlangganan 100 Mbps, tetapi kemudian digunakan oleh banyak pengguna, 10 pengguna, ternyata cuma 10 Mbps. Jadi bisa dikatakan tidak ada hubungannya juga antara Fair Usage Policy dengan tumbuh suburnya RT/RW Net.

    Starlink Perbesar

    Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan seharusnya Starlink memiliki perangkat untuk membaca trafik yang mencurigakan dan mengambil tindakan atas anomali trafik  tersebut.

    Starlink dapat, kata Ian, juga dapat menerapkan FUP. Namun cara itu akan membuat Starlink kalah dengan ISP lain, yang menawarkan paket unlimited. 

    “Memang harus dilihat apakah terjadi pembiaran karena trafik masih rendah ataupun khawatir pengguna berpindah ke ISP lain. Kalau terjadi pembiaran, tentu dalam hal ini ISP ikut serta bersalah. Maka itu bagian pengendalian harus secara aktif diberikan laporan ataupun berapa laporan tersebut yang ditindaklanjuti,” kata Ian. 

    Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyesali ketidakmampuan layanan satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, yang tidak mampu mengontrol penggunaan secara bersamaan di masyarakat Indonesia berdampak pada lahirnya praktik jual kembali jasa internet secara ilegal atau RT/RW Net Ilegal. 

    Satelit khusus internet milik Elon Musk tersebut lalai dalam mengontrol penggunaan bersama. Di sisi lain, mereka juga tidak menerapkan batas pemakaian wajar (fair usage policy/FUP). 

    Diketahui FUP merupakan sistem yang mengatur penggunaan internet di pelanggan. Artinya, jika operator menerapkan FUP katakanlah 2.000 GB, setelah pemakaian di atas 2.000 GB maka kecepatan internet yang dirasakan pengguna berkurang. 

    Sekjen Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan Starlink turut mendorong penetrasi internet di Indonesia. Sayangnya, Starlink belum berhasil dalam mengontrol penggunaan secara berbagi atau sharing, yang kemudian dikomersialisasi oleh penyelenggara internet ilegal (RT/RW net ilegal).  

    “Jadi mereka masih melakukan sharing terhadap satu koneksinya, satu equipment kemudian dibagi dengan beberapa, tetapi dikomersialisasikan. Kalau tidak dikomersialisasikan sebenarnya tidak menjadi satu hal yang masalah, bahkan itu membantu benar-benar membuka mata masyarakat-masyarakat di daerah-daerah tertinggal,” kata Zulfadly