Xcloud.id

Tag: Heru Sutadi

  • Izin Lambat, Apple Berpotensi Kehilangan Momentum Penjualan Awal iPhone 17

    Izin Lambat, Apple Berpotensi Kehilangan Momentum Penjualan Awal iPhone 17

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple berpotensi kehilangan momentum penjualan awal iPhone 17 di Indonesia menyusul belum keluarnya izin jual dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari pemerintah.  

    Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone SEQARA Communications, Aryo Meidianto Aji, mengatakan target pasar Apple di Indonesia adalah kalangan menengah ke atas. Segmen ini dinilai relatif tidak terlalu terdampak oleh pelemahan daya beli secara umum.

    Dia mengatakan meski demikian tantangan Apple menjual iPhone 17 di Indonesia adalah menjaga momentum penjualan awal iPhone. Izin yang belum diurus menjadi penghambat.

    “Harus dicermati, apakah pemerintah akan melakukan relaksasi perizinan untuk perangkat ini. Jika tidak, maka belum terdaftarnya iPhone 17 bisa memengaruhi penjualan awal,” kata Aryo kepada Bisnis, Senin (8/9/2025).

    Selain itu, Aryo menyoroti potensi kenaikan harga iPhone secara global akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberlakukan tarif tinggi pada produk impor dari sejumlah negara, termasuk China. Pasalnya, hingga kini sebagian perangkat iPhone masih diproduksi di China. 

    Kondisi ini berpotensi membuat harga jual iPhone 17 di Indonesia lebih mahal. Kendati demikian, Aryo optimistis penjualan iPhone 17 tetap berpotensi tinggi. 

    Hal ini ditopang oleh skema cicilan, program trade-in di pasar ritel, serta proyeksi bahwa proses sertifikasi TKDN akan segera rampung.

    “Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia juga membuka ruang bagi pembelian dengan skema cicilan, yang dapat menjaga penjualan produk ini tetap stabil,” tandasnya.

    Sebelumnya, pengamat teknologi meragukan kesepakatan tarif yang terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) membuat harga smartphone iPhone 17 menjadi murah. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi memperkirakan harga iPhone 17 tidak akan bisa menyaingi ponsel asal China seperti Oppo, Xiaomi, hingga Huawei, meski ada kebijakan relaksasi tarif impor untuk Amerika Serikat. Heru menjelaskan, sebagian besar produksi iPhone masih dilakukan di China, sehingga aturan relaksasi impor 0% dari AS belum jelas akan berdampak pada harga di Indonesia.

    “Ini yang kita belum jelas aturan mainnya. Karena iPhone banyak diproduksi di China, sementara relaksasi impor 0% itu berlaku dari AS. Jadi masih perlu dipastikan sebenarnya aturannya akan seperti apa,” kata

    Menurut Heru, jika iPhone tetap didatangkan dari China, tidak akan ada perubahan harga yang berarti karena kebijakan relaksasi tidak berlaku. Sebaliknya, jika harus diimpor dari Amerika Serikat, biaya tambahan seperti ongkos kirim justru berpotensi membuat harganya semakin tinggi. Karena itu, menurut Heru, iPhone tetap sulit bersaing dengan smartphone China, khususnya di segmen menengah ke bawah.

    “iPhone tetap tidak akan kompetitif dibanding ponsel-ponsel China yang masuk ke pasar bawah dan menengah,” tegasnya.

    Menurut bocoran laporan JPMorgan, harga hanya akan naik untuk iPhone 17 Pro karena varian ini mulai dari kapasitas 256GB. Diperkirakan harga iPhone 17 akan berada di kisaran US $799 (sekitar Rp 13,1 juta), iPhone 17 Air US $899 (sekitar Rp 14,8 juta), iPhone 17 Pro US $1.099 (sekitar Rp 18,0 juta), dan iPhone 17 Pro Max US $1.299 (sekitar Rp 21,3 juta), dengan asumsi kurs sekitar Rp 16.400 per dollar Amerika Serikat (AS). 

  • Menilik Taji iPhone 17 di Tengah Tarif Bebas Impor dan Pelemahan Daya Beli

    Menilik Taji iPhone 17 di Tengah Tarif Bebas Impor dan Pelemahan Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga iPhone 17 yang bakal dirilis dalam waktu dekat diperkirakan tetap mahal. Kebijakan tarif bebas impor tak banyak berpengaruh. Kendati demikian, segmen spesifik yang disasar Apple, membuat Apple 17 diramal tetap laris di tengah pelemahan daya beli.

    Menurut bocoran laporan JPMorgan, harga iPhone hanya akan naik untuk iPhone 17 Pro karena varian ini mulai dari kapasitas 256GB. Diperkirakan harga iPhone 17 akan berada di kisaran US $799 (sekitar Rp13,1 juta), iPhone 17 Air US$899 (sekitar Rp14,8 juta), iPhone 17 Pro US$1.099 (sekitar Rp18 juta), dan iPhone 17 Pro Max US$1.299 (sekitar Rp21,3 juta), dengan asumsi kurs sekitar Rp 16.400 per dollar Amerika Serikat (AS). 

    Adapun saat serangkaian smartphone itu tiba di Indonesia diperkirakan harganya tidak akan mengalami perubahan banyak perubahan. Belum diketahui kapan iPhone seri 17 akan tiba di Indonesia. Namun, secara glolbal diduga rangkaian produksi terbaru Apple akan hadir pada Selasa 9 September.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi memperkirakan harga iPhone 17 tidak akan bisa menyaingi ponsel asal China seperti Oppo, Xiaomi, hingga Huawei, meski ada kebijakan relaksasi tarif impor untuk Amerika Serikat.

    Heru menjelaskan, sebagian besar produksi iPhone masih dilakukan di China, sehingga aturan relaksasi impor 0% dari AS belum jelas akan berdampak pada harga di Indonesia.

    “Ini yang kita belum jelas aturan mainnya. Karena iPhone banyak diproduksi di China, sementara relaksasi impor 0% itu berlaku dari AS. Jadi masih perlu dipastikan sebenarnya aturannya akan seperti apa,” kata

    Menurut Heru, jika iPhone tetap didatangkan dari China, tidak akan ada perubahan harga yang berarti karena kebijakan relaksasi tidak berlaku. Sebaliknya, jika harus diimpor dari Amerika Serikat, biaya tambahan seperti ongkos kirim justru berpotensi membuat harganya semakin tinggi. Karena itu, menurut Heru, iPhone tetap sulit bersaing dengan smartphone China, khususnya di segmen menengah ke bawah.

    “iPhone tetap tidak akan kompetitif dibanding ponsel-ponsel China yang masuk ke pasar bawah dan menengah,” tegasnya.

    Warga hendak membeli smartphone iPhone

    Senada, Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura mengatakan kebijakan tarif bebas impor tidak berpengaruh langsung karena PPN dan PPH tetap berlaku normal.

    “Lalu tarif 0% pun itu hanya berlaku jika import langsung dari Amerika Serikat. Padahal secara de facto impor produk Apple yang ke Indonesia berasal dari China dan Vietnam, tidak menerapkan 0% tariff impor,” kata Tesar.

    Diketahui, tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia, akan berlaku pada Kamis 7 Agustus 2025 waktu AS.

    Dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih pada Jumat (1/8/2025), daftar bea impor tersebut mencakup baik mitra yang sudah ataupun yang belum menyelesaikan kesepakatan dagang dengan Negeri Paman Sam.

    Adapun, tarif revisi dijadwalkan mulai berlaku dalam tujuh hari ke depan sejak dirilisnya keputusan terbaru Trump pada 1 Agustus 2025. Dengan demikian, tarif tersebut akan diberlakukan Kamis (7/8/2025).

    Melansir Bloomberg, jeda pemberlakuan tarif itu diberikan guna memberi waktu bagi Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS melakukan penyesuaian teknis dalam pemungutan bea masuk. 

    “Dengan memberlakukan tarif terhadap negara-negara dengan praktik dagang yang tidak resiprokal, Presiden (Donald) Trump mendorong produksi di dalam negeri dan melindungi industri AS,” demikian kutipan lembar fakta tersebut.

    Adapun untuk Indonesia, Trump mengatakan AS telah mencapai kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk produk dari RI, lebih rendah dari yang sebelumnya 32%. Akan tetapi, ekspor AS ke Indonesia nantinya tidak akan dikenakan tarif sama sekali, termasuk untuk perangkat teknologi seperti smartphone.

    “Mereka [Indonesia] membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg.

  • iPhone 17 Diprediksi Tetap Mahal meski Aturan Tarif Dagang Indonesia-AS Berlaku

    iPhone 17 Diprediksi Tetap Mahal meski Aturan Tarif Dagang Indonesia-AS Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat teknologi meragukan kesepakatan tarif yang terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) membuat harga smartphone iPhone 17 menjadi murah. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi memperkirakan harga iPhone 17 tidak akan bisa menyaingi ponsel asal China seperti Oppo, Xiaomi, hingga Huawei, meski ada kebijakan relaksasi tarif impor untuk Amerika Serikat. Heru menjelaskan, sebagian besar produksi iPhone masih dilakukan di China, sehingga aturan relaksasi impor 0% dari AS belum jelas akan berdampak pada harga di Indonesia.

    “Ini yang kita belum jelas aturan mainnya. Karena iPhone banyak diproduksi di China, sementara relaksasi impor 0% itu berlaku dari AS. Jadi masih perlu dipastikan sebenarnya aturannya akan seperti apa,” kata

    Menurut Heru, jika iPhone tetap didatangkan dari China, tidak akan ada perubahan harga yang berarti karena kebijakan relaksasi tidak berlaku. Sebaliknya, jika harus diimpor dari Amerika Serikat, biaya tambahan seperti ongkos kirim justru berpotensi membuat harganya semakin tinggi. Karena itu, menurut Heru, iPhone tetap sulit bersaing dengan smartphone China, khususnya di segmen menengah ke bawah.

    “iPhone tetap tidak akan kompetitif dibanding ponsel-ponsel China yang masuk ke pasar bawah dan menengah,” tegasnya.

    Menurut bocoran laporan JPMorgan, harga hanya akan naik untuk iPhone 17 Pro karena varian ini mulai dari kapasitas 256GB. Diperkirakan harga iPhone 17 akan berada di kisaran US $799 (sekitar Rp 13,1 juta), iPhone 17 Air US $899 (sekitar Rp 14,8 juta), iPhone 17 Pro US $1.099 (sekitar Rp 18,0 juta), dan iPhone 17 Pro Max US $1.299 (sekitar Rp 21,3 juta), dengan asumsi kurs sekitar Rp 16.400 per dollar Amerika Serikat (AS). 

    Diketahui, tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia, akan berlaku pada Kamis 7 Agustus 2025 waktu AS.

    Dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih pada Jumat (1/8/2025), daftar bea impor tersebut mencakup baik mitra yang sudah ataupun yang belum menyelesaikan kesepakatan dagang dengan Negeri Paman Sam.

    Adapun, tarif revisi dijadwalkan mulai berlaku dalam tujuh hari ke depan sejak dirilisnya keputusan terbaru Trump pada 1 Agustus 2025. Dengan demikian, tarif tersebut akan diberlakukan Kamis (7/8/2025).

    Melansir Bloomberg, jeda pemberlakuan tarif itu diberikan guna memberi waktu bagi Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS melakukan penyesuaian teknis dalam pemungutan bea masuk. 

    “Dengan memberlakukan tarif terhadap negara-negara dengan praktik dagang yang tidak resiprokal, Presiden (Donald) Trump mendorong produksi di dalam negeri dan melindungi industri AS,” demikian kutipan lembar fakta tersebut.

    Adapun untuk Indonesia, Trump mengatakan AS telah mencapai kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk produk dari RI, lebih rendah dari yang sebelumnya 32%. Akan tetapi, ekspor AS ke Indonesia nantinya tidak akan dikenakan tarif sama sekali, termasuk untuk perangkat teknologi seperti smartphone.

    “Mereka [Indonesia] membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg.

    Selain itu, Trump juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah setuju untuk membeli energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat jet Boeing.

    “Banyak di antaranya adalah [pesawat Boeing] 777,” ujarnya

  • iPhone 17 Punya Segmen Pasar Khusus, Tetap Laris di Tengah Pelemahan Daya Beli?

    iPhone 17 Punya Segmen Pasar Khusus, Tetap Laris di Tengah Pelemahan Daya Beli?

    Bisnis.com, JAKARTA — Smartphone teranyar Apple, iPhone 17, diyakini tetap laku di Tanah Air. Target pasar Apple yang merupakan kalangan menengah ke atas, tidak berpikir dua kali untuk membeli smartphone terbaru itu. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi, menilai iPhone memiliki pasar tersendiri di Tanah Air, khususnya di segmen menengah ke atas.

    “iPhone meski mahal tetap ada penggemarnya di Indonesia, karena dianggap menunjukkan kelas dan kualitas tertentu. Jadi meski daya beli menurun tetap ada yang beli, di segmen menengah ke atas,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Minggu (7/9/2025).

    Heru menambahkan, faktor kepatuhan terhadap aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi perhatian. 

    Heru mengatakan hingga kini belum jelas apakah iPhone 17 akan dikenakan aturan TKDN oleh pemerintah. Namun, menurutnya, seharusnya kewajiban tersebut tetap berlaku karena aturan TKDN diterapkan untuk semua produsen ponsel tanpa terkecuali, meskipun ada kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS). 

    Dia menambahkan kesepakatan dagang dengan AS sebenarnya justru dinilai kurang menguntungkan bagi Indonesia. 

    “Kesepakatan dagang pun dinilai merugikan Indonesia karena negara lain juga kena 19% tanpa ada kewajiban transfer data, beli Boeing dan BBM dari AS,” katanya.

    TKDN

    Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC), M. Tesar Sandikapura, menyoroti dua faktor utama yang akan memengaruhi penjualan iPhone 17 di Indonesia, yakni regulasi TKDN dan kondisi ekonomi domestik.

    “Berdasarkan tren sebelumnya, penjualan iPhone di Indonesia selalu dipengaruhi dua faktor utama: proses terhadap aturan TKDN dan kondisi ekonomi domestik,” kata Tesar.

    Dia mencontohkan kasus iPhone 16 yang sempat tertunda perilisannya. Menurut Tesar, apabila proses sertifikasi iPhone 17 berjalan lancar, penjualan bisa cukup signifikan. 

    “Perkiraan penjualan bisa menembus 400–600 ribu unit dalam enam bulan pertama,” imbuhnya.

    Tesar menilai kebijakan moneter Bank Indonesia turut memberi dorongan positif bagi pasar smartphone premium. 

    Penurunan suku bunga acuan menjadi 5,00% dinilainya membuka ruang lebih besar untuk skema cicilan ringan di ritel. Dengan dukungan cicilan panjang serta program trade-in, peluang iPhone 17 tetap laris pun semakin terbuka. 

    Tesar menegaskan, kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump tidak berdampak langsung pada harga iPhone di Indonesia. 

    “Tarif tersebut berlaku untuk impor ke Amerika Serikat, bukan ke pasar Indonesia,” katanya.

    Menurutnya, harga iPhone di dalam negeri lebih dipengaruhi oleh faktor internal yakni kurs rupiah, pajak (PPN 11% dan PPh 22%), serta biaya distribusi. 

    Dia menekankan bahwa Apple dan mitra distribusi perlu merancang strategi pemasaran yang lebih agresif di tengah melemahnya daya beli. Misalnya saja dengan program cicilan 0% hingga 36 bulan, trade-in dengan nilai tinggi, serta bundling bersama operator seluler menjadi kunci menarik minat konsumen. Selain itu, diferensiasi produk menjadi faktor penting. 

    “Apple perlu menonjolkan diferensiasi fitur iPhone 17 dibanding pendahulunya. Peningkatan di sisi kamera, performa, dan integrasi ekosistem Apple bisa menjadi alasan kuat bagi pengguna lama untuk melakukan upgrade,” pungkas Tesar.

  • Satelit Nusantara Lima Disebut Bisa Jangkau Wilayah Tak Tersentuh Serat Optik dan Seluler

    Satelit Nusantara Lima Disebut Bisa Jangkau Wilayah Tak Tersentuh Serat Optik dan Seluler

    Bisnis.com, JAKARTA — Peluncuran Satelit Nusantara Lima (SNL) dinilai dapat menjadi jawaban atas keterbatasan konektivitas di Indonesia, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik maupun seluler.

    Satelit yang dioperasikan oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) itu dijadwalkan meluncur pada 8 September 2025 waktu Florida, Amerika Serikat (AS). Dengan selisih waktu 12 jam, berarti peluncuran akan berlangsung pada 9 September 2025 waktu Indonesia.

    Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan hadirnya SNL akan mendukung kebutuhan Indonesia yang masih kurang kapasitas satelitnya. 

    “Dan bisa dipakai memenuhi konektivitas hingga ke pelosok nusantara yang belum atau tidak bisa dijangkau dengan teknologi telekomunikasi lainnya seperti serat optik atau seluler” kata Heru kepada Bisnis, Kamis (4/9/2025).

    Heru menyoroti, cakupan SNL yang tidak hanya terbatas di Indonesia. Sebagai satelit dengan jangkauan regional, layanan ini juga berpotensi dimanfaatkan di sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara.

    “Saya pikir bagus ini bisa memberikan layanan tidak hanya di Indonesia karena memang coverage nya kan bisa ke beberapa negara tetangga juga,” imbuhnya.

    Melansir laman Sat News, SNL ditargetkan mulai beroperasi komersial dari orbit geostasioner atau sekitar 35.400 km dari permukaan bumi pada 2026. CEO sekaligus Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengadopsi teknologi komunikasi satelit, dan SNL akan melanjutkan warisan tersebut. 

    “Satelit ini akan memberdayakan komunitas, sekolah, dan bisnis yang belum pernah memiliki akses andal. Dengan kapasitas lebih dari 160 Gbps, SNL akan memperkuat kemampuan kami dalam memenuhi kebutuhan kapasitas nasional,” kata Adi dikutip dari laman Sat News pada Rabu (13/8/2025).

    Adi menambahkan kemitraan dengan Boeing dan mitra teknologi global memastikan tak ada yang tertinggal seiring pertumbuhan Indonesia.  SNL yang baru saja diserahkan Boeing kepada PSN dirancang untuk menyediakan konektivitas berkapasitas tinggi dan andal bagi lebih dari 17.000 pulau di Indonesia serta wilayah Asia Tenggara.  

    Menggunakan platform 702MP andalan Boeing, satelit ini mampu memberikan kapasitas lebih dari 160 Gbps untuk mendukung akses internet broadband dan layanan komunikasi penting di berbagai wilayah, mulai dari kota besar hingga desa terpencil, bahkan area terdampak bencana. 

    Dengan teknologi pemrosesan muatan canggih, SNL dapat mengarahkan kapasitas internet dan komunikasi secara dinamis ke lokasi yang membutuhkan.  Untuk menunjang kinerjanya, satelit ini dilengkapi sayap surya buatan anak perusahaan Boeing, Spectrolab, yang mampu menghasilkan daya hingga 15 kW sehingga dapat beroperasi penuh selama misi 15 tahun. 

    Spectrolab juga tengah meningkatkan kapasitas produksinya guna memenuhi tingginya permintaan sel surya kelas antariksa. Satelit ini akan melayani tiga negara utama yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina.  Menurut Adi, permintaan dari Malaysia dan Filipina sudah masuk, sementara kebutuhan di Indonesia sendiri masih sangat besar.  

    “Malaysia sama Filipina sudah ada yang minta. Indonesia kita juga masih kekurangan ya. Jadi kita jalankan aja terus,” tambahnya.  

    Adi menambahkan sejalan dengan hadirnya satelit baru, bisnis PSN diproyeksinya akan makin moncer. Tahun ini dia memperkirakan pendapatan bisnis perusahaan tumbuh dua digit.  Pertumbuhan akan makin tinggi pada 2026 setelah SNL resmi komersialisasi.   

    “Insya Allah tumbuh dua digit tahun ini,” kata Adi. 

  • Monetisasi Live Streaming di Medsos Dinilai Wajar, ICT Institute Beri Penjelasan

    Monetisasi Live Streaming di Medsos Dinilai Wajar, ICT Institute Beri Penjelasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi menyebut monetisasi siaran langsung (live streaming) di media sosial sebagai hal wajar dan tak perlu disikapi secara berlebihan. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan donasi yang diberikan saat live streaming adalah hal yang lumrah dan tak perlu dicurigai sebagai tindak pelanggaran hukum. 

    Heru menjelaskan selama ini donasi yang diterima oleh kreator live streaming di platform seperti TikTok maupun YouTube bersifat sukarela, sama seperti yang dilakukan masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial. 

    “Itu kan dana donasi, bukan pencucian uang atau pendanaan terorisme seperti dilarang dalam UU. Banyak yang minta donasi untuk beli pulsa saat live streaming,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (1/9/2025). 

    Heru berpendapat tak perlu ada stigma negatif terhadap praktik donasi saat live streaming. Praktik pemberian donasi atau dana kepada konten kreator merupakan bagian dari budaya memberi dan gotong royong. 

    Lebih lanjut, Heru menegaskan yang melakukan siaran langsung di media sosial bukan hanya individu, tetapi juga banyak perusahaan besar sehingga praktik tersebut sudah banyak terjadi. 

    Laporan langsung di lapangan oleh warga saat demo, tegas Heru, bukanlah praktik meminta-minta, melainkan bentuk jurnalisme warga. 

    “Kalaupun tidak dapat gift mereka tetap live report. Kalau ada yang donasi ya itu kadang untuk beli air minum.  Sebagai semangat jurnalisme warga, ya live report ini dari warga, oleh warga dan didukung warga,” tutur Heru.

    Dia juga menegaskan, donasi dalam live streaming sifatnya betul-betul sukarela, besar-kecilnya tergantung pemberi, bahkan boleh saja tidak memberi sumbangan. Sementara terkait isu kekerasan atau anarki dalam siaran langsung, Heru menyatakan sulit memprediksi suatu kejadian terjadi di tengah aksi, terlebih para peliput live streaming umumnya mengambil gambar dari jarak aman dan tidak terlibat langsung. 

    “Misal ada pembakaran halte, video diambil dari jarak jauh, begitu juga saat aksi di Mako Brimob, posisi peliput di belakang aparat,” katanya.

    Heru menuturkan semangat siaran langsung di media sosial lebih banyak mendukung transparansi informasi dan partisipasi warga ketimbang menimbulkan risiko pelanggaran hukum atau sosial, asalkan tetap mengedepankan prinsip etika dan tanggung jawab dalam beraktivitas digital.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menemukan adanya aliran dana yang cukup signfikan mengalir ke sejumlah akun yang menyiarkan konten kekerasan lewat fitur live di media sosial. Dana tersebut mengalir dalam bentuk gift dan donasi.

    “Sejak beberapa hari terakhir, kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar. Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online,” kata Meutya Hafid dilansir dari Instagram, Senin (1/9/2025).   

    Komdigi menegaskan, pemerintah menghormati warga yang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Namun, pada saat yang sama, Komdigi juga mencatat adanya kelompok yang sengaja digerakkan melalui media sosial, menuju titik-titik tertentu, menayangkan konten secara maraton, dan menerima insentif dalam jumlah tidak wajar.

  • Mungkin Masalahnya Bukan TikTok Live, Tapi Hubungan DPR-Rakyat

    Mungkin Masalahnya Bukan TikTok Live, Tapi Hubungan DPR-Rakyat

    Jakarta –

    TikTok mematikan fitur Live karena situasi memanas di Indonesia. Namun pakar menilai akar masalahnya bukan pada media sosial.

    Menurut Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi, langkah TikTok mematikan fitur live tidak efektif untuk mencegah orang menonton konten demonstrasi. Orang pasti akan mencari alternatif medsos untuk mencari informasi, misalnya YouTube. Tak cuma yang ditonton, tapi WhatsApp Group juga berseliweran.

    “Informasi akan menemukan jalannya sendiri. Akar persoalan bukan medianya, tapi hubungan pemerintah dengan rakyat, hubungan DPR dengan rakyat,” kata kepada detikINET, Minggu (31/8/2025).

    Ada banyak platform yang memiliki fitur Live. Namun, baru TikTok yang mematikan fitur itu. Heru menilai ada faktor audiens, tapi sekali lagi langkah mematikan fitur ini dia nilai percuma karena masih ada pilihan medsos lain.

    “Mungkin karena TikTok penggunanya adalah Gen Z dan milenial, dibanding YouTube dan Facebook. Tapi mereka ini nggak cuma lihat TikTok, mereka lihat YouTube juga. Sekarang YouTube naik juga penontonnya kan (karena demo-red),” jelas Heru.

    Yang disayangkan, ada orang yang mencari uang dari TikTok Live, kini jadi terhambat rezekinya. “Cukup disesalkan banyak yang memburu rezeki lewat fitur itu, tapi situasi lagi begini juga. Mungkin mereka bisa mencari alternatif lain,” pungkasnya.

    Sebelumnya, TikTok pada Sabtu (30/8) mengumumkan mematikan fitur Live untuk sementara waktu, terkait kondisi keamanan. TikTok ingin tetap menjadi ruang digital yang aman.

    “Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab,” kata Jubir TikTok.

    Langkah yang diambil TikTok adalah menangguhkan fitur Live. Mereka juga menegaskan akan menghapus konten yang melanggar aturan.

    “Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok Live selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” pungkas Jubir TikTok.

    Atas keputusan TikTok ini, Kementerian Komdigi memberikan apresiasinya. “Inisiatif TikTok, voluntary. Kami mengapresiasi langkah inisiatif yang diambil oleh TikTok,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar.

    (fay/hps)

  • Live TikTok Dimatikan Terkait Demo Dinilai Tidak Efektif

    Live TikTok Dimatikan Terkait Demo Dinilai Tidak Efektif

    Jakarta –

    TikTok mematikan fitur Live terkait kondisi keamanan di Indonesia. Namun hal ini dinilai tidak efektif.

    “Kalau kita lihat nggak efektif juga ternyata, karena tayangan medsos bukan cuma TikTok. Ada juga YouTube yang masih bisa live,” kata Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi kepada detikINET, Sabtu (31/8/2025).

    Apakah langkah ini sudah tepat? Heru mengatakan situasinya dilematis. TikTok mengatakan dengan sukarela mematikan fitur Live, sementara konten perlu dimoderasi sesuai aturan di Indonesia. Namun, hal itu kata Heru jangan sampai membelenggu demokrasi.

    “Kalau terkait dengan demo ya kita hati-hati karena bagian dari kebebasan bicara, berpendapat dan berekspresi. Tidak bisa serta merta semua konten demo itu ditutup atau dihentikan,” kata Heru.

    Pemerintah menurut Heru bisa mengintervensi platform medsos selama konten itu melanggar UU ITE seperti promosi judi online, pornografi dan konten terkait tindakan pidana. Tapi unjuk rasa sebagai bagian dari demokrasi, tidak bisa diintervensi.

    “Demo sebagai freedom of expression tidak dilarang. Ini dijamin UU dan UUD,” jelasnya.

    Sebelumnya, TikTok pada Sabtu (30/8) mengumumkan mematikan fitur Live untuk sementara waktu, terkait kondisi keamanan. TikTik ingin tetap menjadi ruang digital yang aman.

    “Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab,” kata Jubir TikTok.

    Langkah yang diambil TikTok adalah menangguhkan fitur Live. Mereka juga menegaskan akan menghapus konten yang melanggar aturan.

    “Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” pungkas Jubir TikTok.

    Atas keputusan TikTok ini, Kementerian Komdigi memberikan apresiasinya. “Inisiatif TikTok, voluntary. Kami mengapresiasi langkah inisiatif yang diambil oleh TikTok,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar.

    (fay/hps)

  • Komdigi Diminta Atur Wilayah Layanan Satelit demi Pemerataan Internet

    Komdigi Diminta Atur Wilayah Layanan Satelit demi Pemerataan Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi meminta pemerintah untuk mengatur layanan satelit yang saat ini masih banyak ditemui di wilayah yang terjangkau serat optik dan seluler. 

    Pemerataan layanan sulit terwujud jika satelit, infrastruktur internet di langit, tidak memanfaatkan keunggulannya melayani wilayah-wilayah tak tersentuh serat optik. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan idealnya ada kebijakan yang mengatur pembagian peran antara satelit, seluler, dan serat optik, agar ekosistem telekomunikasi dapat berjalan secara sehat.

    “Memang diharapkan ada pengaturan antara mana menggunakan satelit, mana wilayah dengan serat optik dan mana seluler. Agar kompetisi sehat dan antar teknologi saling mengisi atau komplementer,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Jumat (22/8/2025). 

    Heru menjelaskan satelit memiliki cakupan yang luas sehingga dapat memberikan layanan ke seluruh Indonesia, mulai dari kota hingga pelosok. 

    Hal inilah yang membuat layanan satelit tetap digunakan di daerah perkotaan, meskipun masing-masing teknologi baik satelit, seluler, maupun serat optik memiliki kelebihan dan kekurangannya.

    Dia menambahkan, perkembangan teknologi satelit orbit rendah atau low earth orbit (LEO) juga meningkatkan kapasitas dan kecepatan layanan internet.

    “Dengan perkembangan LEO, kapasitas dan kecepatan untuk digunakan layanan internet juga meningkat. Kalaupun kota banyak makai karena memang ada kebutuhan kecepatan internet yang tinggi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap satelit broadband tidak sepenuhnya digunakan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sekretaris Jenderal APJII, Zulfadly Syam, mengatakan masih terdapat wilayah perkotaan yang menggunakan internet satelit. Meskipun mayoritas pemasangan satelit memang masih terjadi di perdesaan. 

    “Kami berpikir satelit broadband itu harusnya di tempat 3T. Nah apa yang terjadi sekarang? 61,11% ada di daerah perdesaan. Ada pula yang memasang satelit broadband di daerah perkotaan,” kata Zulfady dalam Media Diskusi usai Peluncuran Hasil Survei APJII: Profil Internet Indonesia 2025 di Jakarta pada Rabu (6/8/2025). 

    Dia menuturkan temuan ini cukup mengundang diskusi internal APJII, sebab idealnya pemanfaatan satelit broadband terfokus pada kawasan rural yang sulit dijangkau layanan kabel atau seluler.  

    Namun, data menunjukkan sekitar 21,07% penggunaan satelit broadband justru berada di daerah perkotaan, sementara daerah pinggiran kota tercatat sebesar 8,40%.  Adapun penggunaan di kawasan pantai dan pesisir mencapai 7,50%, dan hanya 1,93% yang benar-benar berada di tengah hutan.

    “Satelit broadband gimana sih? Ini kan harusnya ke daerah-daerah rural. Kok masuk ke kota? Di kota sebenarnya kalau dipakai FO aja sudah kalah tuh satelit broadband. Tapi kenyataannya seperti ini,” katanya.

    Menurut Zulfadly, APJII bersama para penyelenggara jasa internet sebenarnya berharap penggunaan satelit broadband lebih banyak terkonsentrasi pada area yang memang minim infrastruktur, bukan di kota yang relatif sudah memiliki banyak pilihan konektivitas.

    “Nah kalau yang kami harapkan sebagai ISP under APJII nih ya, kami ingin di tengah hutan ini yang paling banyak digunakan satelit broadband dan di daerah perdesaan,” ucapnya.

    Survei APJII  mencatat berbagai alasan masyarakat memilih satelit broadband. Mayoritas responden atau sebesar 59,26% menyebutkan karena kecepatan internet yang ditawarkan cukup memadai atau tinggi untuk kebutuhan mereka.

    Sebanyak 14,80% mengaku koneksi kabel atau seluler tidak stabil, 11,82% menyebutkan tidak ada alternatif koneksi lain yang menjangkau rumah mereka, 7,53% menggunakan layanan ini untuk kebutuhan profesional atau bisnis di wilayah terpencil, dan 6,58% menyatakan alasan lain.

    Dari sisi kecepatan, sekitar 30,86% pelanggan satelit broadband menikmati bandwidth antara 10 hingga kurang dari 25 Mbps. Selain itu, 13,72% responden menggunakan kecepatan kurang dari 10 Mbps, 11,73% berada di kisaran 25 hingga kurang dari 50 Mbps, sementara 12,80% menikmati kecepatan 100 Mbps atau lebih, sedangkan 13,81% pengguna tidak mengetahui pasti kapasitas bandwidth yang digunakan.

    “Nah besarnya bandwidth satelit broadband yang dirasakan oleh atau per langganannya individu-individu  yang paling besar adalah di angka 10 sampai 25 Mbps. Ini cukup besar juga sebenarnya, 30,8%, lalu 13,7% kurang dari 10 Mbps. 12,8% 100 Mbps atau lebih,” kata Zulfadly.

    Dia menekankan permintaan satelit broadband berkualitas tinggi pun cukup besar, terlihat dari adanya pelanggan yang mengakses hingga 100 Mbps atau lebih. Meski demikian, distribusi penggunaan yang cukup tinggi di wilayah perkotaan tetap menjadi hal yang mengejutkan.

    “Cuma dari daerah kontribusinya atau apa namanya distribusinya, kami agak sedikit kaget ketika satelit broadband ini masuk ke daerah perkotaan,” tutup Zulfadly.

  • Sektor IT Tak Masuk Prioritas Prabowo RAPBN 2026, Pengamat: Digitalisasi Melambat

    Sektor IT Tak Masuk Prioritas Prabowo RAPBN 2026, Pengamat: Digitalisasi Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi menilai absennya sektor teknologi dan informasi dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan berdampak pada kualitas digital dalam negeri.

    Pengamat telekomunikasi dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan minimnya alokasi anggaran khusus untuk sektor tersebut berpotensi memperlambat kemajuan digital Indonesia.

    “Minimnya alokasi anggaran khusus dapat menghambat pengembangan infrastruktur digital, inovasi teknologi dan literasi digital,” kata Heru saat dihubungi Bisnis, Senin (18/8/2025).

    Heru mengingatkan sektor digital sudah menyumbang 8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2016, dan berpotensi meningkat hingga 20% pada 2045 apabila mendapatkan dukungan konsisten dari pemerintah.

    Dia menambahkan, tanpa adanya prioritas dalam RAPBN, investasi pada kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), big data, dan keamanan siber berisiko stagnan. “Pada akhirnya hal ini akan melemahkan daya saing global,” ujarnya.

    Di sisi lain, kesenjangan akses internet antara Jawa dan luar Jawa masih lebar, sehingga pemerataan digital juga terancam terhambat. 

    “Tanpa anggaran khusus, pembangunan infrastruktur seperti BTS 4G/5G di daerah terpencil berisiko lambat,” kata Heru.

    Heru juga mengingatkan, tanpa prioritas eksplisit dalam RAPBN, Indonesia berisiko tertinggal dari negara-negara ASEAN lain, misalnya Singapura. Namun, transformasi digital tetap dapat diintegrasikan dalam agenda prioritas lain.

    “Tapi kan tetap transformasi digital dapat terintegrasi dalam agenda lain, seperti pendidikan [e-learning] atau ekonomi kerakyatan [digitalisasi UMKM],” tambahnya.

    Dia pun menilai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih bisa mendorong kebijakan progresif untuk menjaga momentum transformasi digital.

    “Semoga meski tidak jadi prioritas, tetap ada anggaran besar digelontorkan untuk membangun infrastruktur digital kita yang masih minim dan belum merata,” katanya.

    Selain itu, Heru berharap alokasi anggaran digitalisasi juga dapat disalurkan melalui kementerian atau lembaga (K/L) lain, khususnya yang berkaitan dengan sektor strategis seperti pertanian, energi, dan pertahanan.

    Transaksi QRIS

    Lebih lanjut, Heru menilai sejumlah program seperti QRIS dan Satu Data Indonesia telah menunjukkan potensi lintas sektoral. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan swasta serta kebijakan Kementerian bisa menutupi celah ini, meskipun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada implementasi.

    Selain itu, dia menilai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi sarana integrasi akses digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pedesaan. 

    “Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pelatihan literasi digital untuk memastikan inklusi, terutama di wilayah tertinggal,” pungkasnya. 

    Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025). 

    Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

    Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

    Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. 

    Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

    Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui  KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

    Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.