Xcloud.id

Tag: Heru Sutadi

  • Prabowo Tetapkan Satelit Multifungsi-Palapa Ring Integrasi Sebagai Proyek Strategis

    Prabowo Tetapkan Satelit Multifungsi-Palapa Ring Integrasi Sebagai Proyek Strategis

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan proyek Satelit Multifungsi dan infrastruktur jaringan tulang punggung Palapa Ring Integrasi masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 mengenai perubahan daftar PSN.

    Dalam beleid tersebut, sektor teknologi mencakup beberapa proyek di antaranya Proyek Satelit Multifungsi (SMF), Palapa Ring Integrasi, Pengembangan Drone Male Kombatan, Pengembangan Industri Garam, Percepatan Pembangunan Technopark, hingga Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat.

    Salah satu proyek utama yang masuk dalam daftar adalah Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan seluruh jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, hingga Timur. 

    Proyek ini memiliki nilai investasi mencapai Rp23,16 triliun, tiga kali lipat lebih besar dari proyek Satelit Satria-1.

    Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai Palapa Ring Integrasi menjadi proyek tulang punggung konektivitas nasional yang sangat krusial untuk pemerataan akses digital.

    “Proyek Palapa Ring Integrasi perlu dijalankan sebab Palapa Ring yang sekarang ada masih terpisah-pisah, antara Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur,” ujar Heru kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025)/

    Awalnya, proyek ini direncanakan untuk dilelang oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada kuartal IV/2022 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, proses lelang tertunda karena lembaga tersebut sempat terseret kasus hukum.

    Proyek Palapa Ring Integrasi akan meliputi 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menekan kesenjangan digital di kawasan timur Indonesia.

    Selain itu, pemerintah juga tetap mendorong penyelesaian Proyek Satelit Multifungsi (SMF). Satelit Multifungsi pertama pemerintah bernama Satria-1. 

    Proyek ini awalnya bertujuan menyediakan layanan internet be rkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, hingga pertahanan dan keamanan. Namun seiring dengan tingginya kebutuhan bandwidth, jumlah titik dipangkas menjadi di bawah 40.000 titik. 

    Dengan masuknya program Satelit Multifungsi, maka terbuka peluang pengadaan Satelit Satria-2 yang dahulu digadang-gadang mencapai 300 Gbps. Alternatif lainnya adalah menggunakan satelit orbit rendah. 

  • Garuda Spark dan AI Center Komdigi Berpotensi Dongkrak Indeks Digital RI

    Garuda Spark dan AI Center Komdigi Berpotensi Dongkrak Indeks Digital RI

    Bisnis.com, JAKARTA— Inisiatif pemerintah menghadirkan Garuda Spark Innovation dan AI Center disebut berpeluang membuat skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) meningkat.

    Garuda Spark Innovation dan AI Center adalah wadah pengembangan ekosistem inovasi digital yang diinisiasi pemerintah Indonesia, terutama melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), untuk mendorong pertumbuhan startup, pengembangan artificial intelligence (AI), serta kolaborasi lintas sektor di berbagai daerah.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, memproyeksikan IMDI 2026 bisa mencapai 45,8–46,3 poin, lebih tinggi dari proyeksi Komdigi yang mematok angka 45,33 poin.

    Heru menilai, potensi peningkatan IMDI tahun depan besar jika sejumlah inisiatif digital dijalankan secara berkelanjutan.

    “IMDI 2026 bisa mencapai 45,8–46,3, dengan tren positif bertahan jika inisiatif seperti Garuda Spark Innovation Hub diperluas, AI Center dibangun dan dikembangkan, serta infrastruktur diperhatikan. Tantangan pemerataan di daerah timur Indonesia menuntut strategi cerdas, seperti pelatihan digital masif,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (8/10/2025).

    Dia mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kenaikan indeks tidak stagnan. Menurutnya, tanpa inovasi tambahan, peningkatan nilai IMDI bisa terhambat, namun kolaborasi yang solid antara pemerintah dan swasta akan memastikan langkah Indonesia dalam transformasi digital tidak hanya stabil, tetapi juga melesat lebih cepat.

    Heru juga menyoroti pilar Keterampilan Digital sebagai faktor penentu utama peningkatan IMDI 2026, terutama dalam konteks pemerataan di daerah.

    Menurutnya, literasi digital harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur agar manfaat transformasi digital dirasakan secara menyeluruh.

    “Karena apa gunanya jaringan tanpa kemampuan menggunakannya? Dan bagaimana keterampilan digital bisa bagus jika infrastrukturnya tidak tersedia,” katanya.

    Dia mencontohkan, daerah seperti Maluku Tengah atau Sorong, yang masih tertinggal dibandingkan Jakarta dengan skor 50,50, membutuhkan pendekatan berbasis komunitas dan aplikasi yang ramah pengguna.

    “Dengan prioritas tepat, IMDI tak hanya naik, tapi memastikan setiap warga, dari kota hingga desa, jadi pelaku transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045,” kata Heru.

    Lebih lanjut, Heru menilai capaian IMDI 2025 bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari strategi terukur pemerintah. “Kenaikan IMDI 1,19 poin di 2025 bukan kebetulan, melainkan hasil strategi terukur. Walaupun harusnya bisa naik 10–20 poin,” katanya.

    Dia menyebut terdapat tiga pendorong utama peningkatan IMDI 2025 yakni penambahan infrastruktur digital yang membuka akses hingga ke pelosok, peningkatan pilar keterampilan digital melalui integrasi indeks literasi digital dan pelatihan nasional, serta kolaborasi multipihak yang melibatkan belasan ribu unit usaha.

    Namun, Heru mengingatkan, keberlanjutan peningkatan indeks bergantung pada alokasi anggaran dan penguatan innovation hub di daerah tertinggal.

    “Keberlanjutan bergantung pada anggaran yang dialokasikan dan analitik data yang ketat. Perkuatan innovation hub di daerah tertinggal akan mendorong akselerasi. Jika stagnasi diabaikan, memang ada risiko IMDI melambat. Semoga kenaikan ini bukan hanya akan bertahan, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia digital yang unggul dan merata,” tutur Heru.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, mengatakan pihaknya menargetkan nilai IMDI 2026 mencapai 45,33 poin, naik sekitar 0,8 poin dari capaian tahun ini. 

    Dia menjelaskan, peningkatan akan diupayakan melalui tiga langkah utama: penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi dan keterampilan digital dasar masyarakat, serta pengembangan kompetensi digital SDM nasional sesuai kebutuhan industri masa depan. 

    Boni menambahkan, kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan utama, terutama di kawasan timur Indonesia. Untuk itu, Komdigi akan memprioritaskan wilayah dengan nilai IMDI terendah sebagai fokus pengembangan SDM digital.

  • Keraguan dan Dukungan di Balik Pembekuan Sementara Izin TikTok

    Keraguan dan Dukungan di Balik Pembekuan Sementara Izin TikTok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembekuan sementara izin TikTok Live dengan alasan judi online menuai keraguan dan dukungan.

    Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menduga ada motif lain di balik pemblokiran tersebut selain imbas temuan akun terindikasi judi online.

    Heru mengatakan TikTok saat ini menjadi sorotan utama setelah pemerintah membekukan sementara izin platform tersebut akibat judi online. Dengan basis pengguna sangat besar, mencapai 125 juta di Indonesia, fitur Live mudah dimonetisasi melalui gift.

    Namun, Heru juga menyebut bahwa alasan politik mungkin saja turut berperan dalam penindakan kali ini, mengingat data yang diminta pemerintah ke TikTok spesifik pada periode demo 25–30 Agustus 2025, bukan seluruh data dalam tiga bulan terakhir.

    “Kita ketahui, TikTok punya basis pengguna muda dan masif yang membuatnya bisa dimanfaatkan untuk membangun semangat perlawanan. Tapi semoga bahwa ini benar karena ada hubungan judi online bukan politik semata,” kata Heru kepada Bisnis, Jumat (3/10/2025).

    Heru juga mempertanyakan dengan TikTok Live dibekukan, akankah judol bisa hilang di Indonesia. Jika pembekuan berdampak signifikan, maka upaya yang dilakukan tepat. Adapun jika tidak terjadi penurunan maka judol hanya menjadi alasan.

    “Perlu jadi jadi catatan bahwa pendekatan represif seperti pembekuan TikTok Live malah picu resistensi kaum muda dan juga UMKM sebenarnya, yang padahal Gen Z bisa jadi mitra strategis lawan judi online,” kata Heru.

    Langkah Tepat

    Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Cybersecurity Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengatakan keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok merupakan langkah yang tepat dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan digital Indonesia.

    Tindakan ini bukan sekadar penegakan regulasi, melainkan cerminan komitmen untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal yang memanfaatkan platform digital.

    “Pembekuan ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada platform digital, sekaliber apapun, yang dapat mengabaikan kewajiban hukum di Indonesia,” kata Ardi.

    Ardi mengatakan ketika TikTok hanya memberikan data parsial terkait aktivitas live streaming yang diduga terkait perjudian online, hal ini menunjukkan sikap tidak kooperatif yang tidak dapat ditoleransi. Transparansi data merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok Pte. Ltd. atas ketidakpatuhan TikTok dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Langkah ini merupakan bentuk ketegasan Pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar dikutip, Jumat (3/10/2025).

    Alexander menyatakan, atas dugaan monetisasi aktivitas live dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian online, Komdigi telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung (live streaming), serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift. 

  • Menilik Penyebab Lelang 1,4 GHz Diabaikan Telkomsel hingga XLSmart (EXCL)

    Menilik Penyebab Lelang 1,4 GHz Diabaikan Telkomsel hingga XLSmart (EXCL)

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) memutuskan untuk tidak ikut tahap lanjut lelang frekuensi 1,4 GHz. Telkomsel mundur lebih awal, diikuti oleh XLSMART dan Indosat pada tahap pemenuhan persyaratan. Lantas apa penyebabnya?

    Untuk diketahui, frekuensi 1,4 GHz adalah frekuensi tengah yang memiliki keunggulan cakupan luas. Artinya, 1 BTS dapat menjangkau wilayah yang lebih lebar dibandingkan pita di atasnya seperti 1,8 GH, 2,1 GHz dan 2,3 GHz. Namun menurut GSMA, ekosistem teknologi ini tidak matang di global.

    Dalam menjaring pemenang, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kemudian membagi pita 1,4 GHz menjadi 3 zona wilayah, yang secara garis besar antara Sumatra, Pulau Jawa, dan Bali & Nusa Tenggara. Harga dasar masing-masing wilayah berbeda-beda.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyoroti mekanisme seleksi yang memang mengharuskan operator memenuhi sejumlah persyaratan teknis maupun administratif.

    Dia berpendapat mundurnya operator besar bisa terjadi karena berbagai alasan. Menurutnya, ada yang memang mundur setelah mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen seleksi. Namun, lanjut dia, biasanya ada juga yang memang tidak memenuhi syarat dan dokumen tidak lengkap. 

    “Seperti bank garansi untuk lelang, memiliki izin yang sesuai, dan proposal teknis serta keuangan jika memenangkan seleksi. Kalau tersisa tiga artinya ya mereka yang benar-benar berminat dan memenuhi syarat untuk lanjut ke seleksi selanjutnya,” katanya, kepada Bisnis pada Rabu (1/10/2025).

    Meski demikian, Heru menilai implementasi jaringan 1,4 GHz bukanlah hal yang mudah. Pasalnya membutuhkan jaringan yang nantinya harus dikombinasikan dengan teknologi nirkabel. 

    BTS Internet

    Berbeda dengan seluler, jangkauan 1,4 GHz terbatas sehingga lebih mengandalkan jaringan berbasis serat optik. Dia menambahkan, meski tiga peserta yang tersisa dinilai cukup kuat, tantangan tetap ada terutama dalam menjangkau wilayah timur Indonesia.

    “Dari ketiga peserta saya melihat cukup kuat untuk bersaing, dan kita harapkan bisa memberikan layanan internet dengan kecepatan tinggi dan murah, yang disebut Rp100 ribu. Hanya memang untuk Timur Indonesia tidak semua siap,” kata Heru.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo menilai frekuensi 1,4 GHz memiliki potensi besar meskipun saat ini belum banyak dimanfaatkan.

    “Pita frekuensi 1.4GHz salah satu pita mid-band [1 GHz – 6 GHz] dari IMT. Cepat atau lambat, pabrikan handphone akan memasukkan pita frekuensi ini ke dalam produknya. Dari hal ini, pada dasarnya yang tepat untuk memanfaatkannya adalah operator selular,” kata Agung.

    Menurutnya, ada tiga kondisi umum yang harus dipenuhi industri dalam memanfaatkan pita frekuensi ini, yakni kemampuan modal besar untuk menggelar jaringan, kemampuan mematuhi regulasi, serta kemampuan mengikuti perkembangan teknologi.

    “Ketika operator selular mundur dari lelang, boleh jadi terkait pertimbangan bisnis saat ini, semisal belum matangnya ekosistem 1.4GHz,” tambahnya.

    Tak Masuk Rencana Bisnis

    PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk memutuskan untuk tidak melanjutkan proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pitalebar (broadband wireless access/BWA) tahun 2025.

    Group Head Regulatory & Government Relations XLSMART Alvin Aslam menyampaikan, keputusan tersebut didasari oleh sejumlah pertimbangan internal perusahaan.

    “XLSMART memutuskan untuk tidak melanjutkan proses lelang, dengan pertimbangan prioritas dan ketidaksesuaian dengan rencana bisnis XLSMART,” ujar Alvin.

    Petugas memperbaiki pemancar di salah satu menara telekomunikasi

    Sebelumnya, terdapat tujuh penyelenggara telekomunikasi yang mendaftar sebagai calon peserta seleksi dengan mengambil dokumen seleksi pada 11–20 Agustus 2025. Mereka adalah PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Indosat Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Seluler, dan PT Eka Mas Republik.

    Dari tujuh calon peserta tersebut, hanya lima yang menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan pada 23 September 2025, yakni PT Eka Mas Republik, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Indosat Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 

    Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan pada hari yang sama, pukul 14.00–16.00 WIB, disaksikan perwakilan masing-masing peserta.

    Dokumen para peserta ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hasil pemeriksaan menunjukkan PT Eka Mas Republik, PT Telemedia Komunikasi Pratama, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dinyatakan lengkap. Sementara itu, PT Indosat Tbk dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk dokumennya tidak lengkap dan akhirnya menyatakan pengunduran diri.

    Dengan demikian, dari tujuh perusahaan yang mengambil dokumen seleksi, kini hanya tiga yang tersisa untuk melanjutkan ke tahap lelang harga, yakni PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Eka Mas Republik, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Mereka akan bersaing memperebutkan pita frekuensi 1,4 GHz yang terbagi ke dalam tiga zona.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan proses seleksi akan berlanjut sesuai ketentuan. 

    “Sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar [Broadband Wireless Access] Tahun 2025, maka berdasarkan hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, proses seleksi dilanjutkan ke tahapan lelang harga,” tulis Komdigi dalam laman resminya, Rabu (1/10/2025).

    Adapun, tahapan lelang harga dijadwalkan berlangsung mulai Senin, 13 Oktober 2025, melalui sistem e-Auction. Peserta yang tidak lolos evaluasi administrasi tetap memiliki hak untuk menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi tersebut. 

    Sanggahan dapat diajukan secara daring melalui sistem e-Auction paling lambat Jumat, 3 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB, dengan melampirkan bukti yang memperkuat sanggahan.

    Diberitakan sebelumnya, dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang mengambil dokumen seleksi, hanya lima yang mengajukan dokumen permohonan, yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Indosat Tbk., PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, dan PT Eka Mas Republik.

    Namun, dalam proses pemeriksaan dokumen pada 23 September 2025, Indosat dan XL Smart memutuskan mundur. 

    Alhasil, hanya tersisa tiga peserta, yaitu Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama (anak usaha WIFI), dan Eka Mas Republik, yang akan bersaing memperebutkan pita 1,4 GHz yang terbagi dalam tiga zona.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan seleksi telah memasuki tahap lelang harga yang akan dimulai pada Senin, 13 Oktober 2025 melalui sistem e-Auction. Peserta juga masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi administrasi paling lambat Jumat, 3 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB.

  • Operator Besar Mundur dari Lelang, Pengamat Beberkan Potensi Frekuensi 1,4 GHz

    Operator Besar Mundur dari Lelang, Pengamat Beberkan Potensi Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA — Lelang frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (Broadband Wireless Access/BWA) kini hanya menyisakan tiga peserta. Sejumlah operator besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XLSMART memilih mundur dari proses seleksi.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo menilai frekuensi 1,4 GHz memiliki potensi besar meskipun saat ini belum banyak dimanfaatkan.

    “Pita frekuensi 1.4GHz salah satu pita mid-band [1 GHz – 6 GHz] dari IMT. Cepat atau lambat, pabrikan handphone akan memasukkan pita frekuensi ini ke dalam produknya. Dari hal ini, pada dasarnya yang tepat untuk memanfaatkannya adalah operator selular,” kata Agung kepada Bisnis pada Rabu (1/10/2025).

    Menurutnya, ada tiga kondisi umum yang harus dipenuhi industri dalam memanfaatkan pita frekuensi ini, yakni kemampuan modal besar untuk menggelar jaringan, kemampuan mematuhi regulasi, serta kemampuan mengikuti perkembangan teknologi.

    “Ketika operator selular mundur dari lelang, boleh jadi terkait pertimbangan bisnis saat ini, semisal belum matangnya ekosistem 1.4GHz,” tambahnya.

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyoroti mekanisme seleksi yang memang mengharuskan operator memenuhi sejumlah persyaratan teknis maupun administratif.

    “Seleksi biasanya ada beberapa tahap. Pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian lelang, ada masa sanggah, baru penetapan pemenang,” kata Heru.

    Dia menambahkan, mundurnya peserta bisa terjadi karena berbagai alasan. Menurutnya, ada yang memang mundur setelah mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen seleksi. Namun, lanjut dia, biasanya ada juga yang memang tidak memenuhi syarat dan dokumen tidak lengkap. 

    “Seperti bank garansi untuk lelang, memiliki izin yang sesuai, dan proposal teknis serta keuangan jika memenangkan seleksi. Kalau tersisa tiga artinya ya mereka yang benar-benar berminat dan memenuhi syarat untuk lanjut ke seleksi selanjutnya,” katanya.

    Meski demikian, Heru menilai implementasi jaringan 1,4 GHz bukanlah hal yang mudah. Pasalnya membutuhkan jaringan yang nantinya harus dikombinasikan dengan teknologi nirkabel. 

    Berbeda dengan seluler, jangkauan 1,4 GHz terbatas sehingga lebih mengandalkan jaringan berbasis serat optik. Dia menambahkan, meski tiga peserta yang tersisa dinilai cukup kuat, tantangan tetap ada terutama dalam menjangkau wilayah timur Indonesia.

    “Dari ketiga peserta saya melihat cukup kuat untuk bersaing, dan kita harapkan bisa memberikan layanan internet dengan kecepatan tinggi dan murah, yang disebut Rp100 ribu. Hanya memang untuk Timur Indonesia tidak semua siap,” kata Heru.

    Diberitakan sebelumnya, dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang mengambil dokumen seleksi, hanya lima yang mengajukan dokumen permohonan, yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Indosat Tbk., PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, dan PT Eka Mas Republik.

    Namun, dalam proses pemeriksaan dokumen pada 23 September 2025, Indosat dan XL Smart memutuskan mundur. 

    Alhasil, hanya tersisa tiga peserta, yaitu Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama (anak usaha WIFI), dan Eka Mas Republik, yang akan bersaing memperebutkan pita 1,4 GHz yang terbagi dalam tiga zona.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan seleksi telah memasuki tahap lelang harga yang akan dimulai pada Senin, 13 Oktober 2025 melalui sistem e-Auction. Peserta juga masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi administrasi paling lambat Jumat, 3 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB.

  • 2.233 Desa Tak Tersentuh 4G, Pengusaha Usul Komdigi Petakan Wilayah Prioritas

    2.233 Desa Tak Tersentuh 4G, Pengusaha Usul Komdigi Petakan Wilayah Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai masih adanya ribuan desa di Indonesia yang belum terkoneksi layanan internet 4G perlu ditangani dengan strategi yang tepat dan prioritas, mengingat kondisi geografis dan skala ekonomis setiap wilayah berbeda-beda.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan untuk mengatasi masalah blankspot di lebih dari 2.000 desa, pemerintah pertama-tama perlu melakukan pemetaan wilayah dengan cermat. 

    “Apakah dia sudah ada coverage, namun tidak optimum. Berarti dioptimalisasi. Kedua apakah dia tidak ada coverage sama sekali. Berarti kan harus dilakukan penambahan site. Biasanya kan juga harus ada perjanjian siapa operator yang akan ditunjuk di area situ,” kata Marwan ditemui usai upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025), 

    Menurut Marwan, tidak mungkin semua operator masuk sekaligus ke wilayah yang sama karena harus mempertimbangkan skala keekonomian. Dia menambahkan, wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) biasanya dapat dilayani oleh dua operator. 

    Adapun untuk mengatasi masalah konektivitas di 3T juga tidak mudah. Sebab, kebutuhan infrastruktur penunjang hingga akses transportasi masih sangat terbatas.

    “Infrastruktur harus dipikirkan. Infrastruktur apa? Skala penunjang, listrik, jalan, pengangkutan. Karena banyak barang material dan logistik yang dibawa itu ternyata sampai ke area itu tidak mudah. Tantangannya itu begitu banyak. Jadi itu juga jadi PR kita,” kata Marwan.

    Komitmen

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif mendorong kolaborasi dalam mewujudkan percepatan pemerataan internet di Indonesia. Terlebih Indonesia memiliki wilayah sangat luas dengan karakteristik topografi dan masyarakat yang beragam.

    Untuk mendukung percepatan digitalisasi, pihaknya siap menggerakkan lebih dari 1.300 anggotanya menjadi jembatan bagi ribuan desa yang belum terkoneksi untuk mendapatkan layanan jaringan internet.

    “Tidak hanya dari Komdigi sendiri tapi dari komunitas yang ada. Lebih dari 10 komunitas asosiasi, infrastruktur dan lainnya tadi melalukan deklarasi. Jadi saya pikir kolaborasi ini memang penting untuk mendukung visi Indonesia Digital 2045,” kata Arif.

    Senada, Direktur ICT Strategy & Bussines Huawei Indonesia Mohamad Rosidi mengatakan kolaborasi semua pihak menjadi momentum penting dalam percepatan digitalisasi sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia.

    “Huawei bersama ekosistem industri, mendukung penuh percepatan pemerataan broadband konektivitas, transformasi digital , dan pengembangan talenta digital di Indonesia,” kata Rosidi.

    Selain Huawei dan APJII, para pemangku kepentingan di sektor digital juga melakukan deklarasi untuk mendukung digitalisasi Indonesia.

    Deklarasi bersama industri ICT dan digital dibacakan oleh Co-Founder Indotelko Heru Sutadi. Selanjutnya dilakukan penandatangan dukungan oleh perwakilan industri dan asosiasi, meliputi PT Telkom Indonesia, PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, PT. XL Smart Tbk, Huawei Indonesia, Ericsson Indonesia, Aspimtel, APJII, Apjatel, Askalsi, ATSI, Asiot, Indotelko, Pos Indonesia, Bakti Komdigi, serta Pandi. 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut masih terdapat 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Dari jumlah tersebut, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sementara 316 desa lainnya mayoritas berupa ladang atau nonpemukiman.

    “Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G. Ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang, non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektivitasnya,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).

    Menurut Menkomdigi, saat ini tingkat konektivitas nasional berada di angka 80%. Pemerintah menargetkan peningkatan yang lebih tinggi, termasuk penetrasi fixed broadband rumah tangga yang saat ini baru mencapai 27,4%.

  • Kawal 330.000 Smart Tv Sekolah, Kapasitas Cukup?

    Kawal 330.000 Smart Tv Sekolah, Kapasitas Cukup?

    Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah mendistribusikan 330.000 layar digital pintar (Smart TV) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadapi tantangan besar dari sisi infrastruktur, khususnya ketersediaan kapasitas satelit.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai kapasitas Satelit Satria-1 saat ini belum mencukupi untuk menopang kebutuhan program pendidikan digital tersebut.

    “Satelit memang solusi ideal untuk wilayah 3T [tertinggal, terdepan, terluar], tetapi untuk skala sebesar ini, kemungkinan kapasitasnya terbatas sangat tinggi,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Minggu (21/9/2025).

    Sekadar informasi, Satria-1 memiliki kapasitas sekitar 150 Gbps. Pada Juni 2025, sekitar 70% dari kapasitas tersebut telah terpakai. Artinya sisa kapasitas pada saat itu sekitar 45 Gbps. 

    Sementara itu belum diketahui berapa besar bandwidth yang akan terpakai jika Satria-1 juga dialokasi untuk kebutuhan Smart TV untuk sekolah. .

    Heru mengingatkan tanpa penambahan satelit atau optimalisasi infrastruktur lain seperti BTS, program ini berisiko tersendat. 

    Dia menilai kapasitas satelit saat ini belum cukup untuk menjamin kelancaran distribusi konten pendidikan ke seluruh sekolah. 

     “Program tersebut menuntut bandwidth besar untuk konten interaktif seperti animasi, yang jelas-jelas menguras sumber daya satelit,” imbuh Heru.

    Alternatif

    Dia juga menekankan pentingnya kombinasi infrastruktur agar distribusi konten pendidikan berjalan lancar. Misalnya, dengan memanfaatkan kapasitas satelit milik penyelenggara telekomunikasi lain. Namun, untuk itu perlu disediakan perangkat VSAT di wilayah yang membutuhkan, serta alokasi anggaran untuk menyewa kapasitas satelit swasta.

    Selain itu, Heru menambahkan, pemanfaatan BTS maupun jaringan serat optik juga bisa menjadi pilihan. Menurutnya, perlu ada pemetaan jelas mengenai wilayah yang menggunakan satelit, seluler, maupun serat optik.

    “Dan karena menggunakan jaringan yang tidak dimiliki pemerintah, maka sekali lagi harus ada anggaran sewanya jaringannya dan perangkat tambahan agar smart TV-nya bisa mendapat sinyal internet,” kata Heru.

    Pusat Gawet Satelit Satria-1

    Dia mengingatkan dampak serius bila hanya mengandalkan Satria-1, seperti layar digital pintar di sekolah pelosok akan terganggu, koneksi lambat, konten animasi macet, dan akses pendidikan digital timpang, khususnya di wilayah 3T. 

    “Masalah infrastruktur ini bukan hanya soal teknis, tapi ancaman terhadap visi pemerataan pendidikan yang digagas Presiden Prabowo. Harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Heru menyarankan pemerintah harus agresif melibatkan operator telekomunikasi untuk menambah BTS, memperluas serat optik, hingga menyiapkan alokasi bandwidth khusus. 

    “Jika tidak, tambah satelit baru atau alokasikan bandwidth khusus untuk pendidikan. Tanpa langkah cepat, program ambisius ini dikhawatirkan tidak berjalan sesuai harapan Presiden Prabowo,” katanya.

    Aktif Secara Bersamaan

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai kebutuhan bandwidth sebenarnya bisa disesuaikan dengan standar resolusi tayangan Smart TV. Dia menjelaskan, di Indonesia beredar beberapa jenis smart TV, mulai dari SD, HD, hingga 4K. 

    Masing-masing membutuhkan kecepatan transfer data yang berbeda, di mana semakin tinggi resolusinya, semakin besar pula kebutuhan bandwidth. Kebutuhan internet pada smart TV juga dipengaruhi oleh jumlah frame per detik.

    “Untuk keperluan pembelajaran, dengan SD [standard definition] dan 30 fps mencukupi. Hal ini dapat dilayani dengan Satelit Satria,” kata Agung kepada Bisnis.

    Namun, dia mengingatkan perlunya perhitungan matang dari pemerintah, termasuk terkait jumlah smart TV yang dapat dilayani secara bersamaan yang harus dihitung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). 

    “Dengan adanya layanan Internet melalui fiber optik, BTS 4G/5G, dan Satelit Satria, dapat melayani 330.000 konektivitas Smart TV,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan akan menyediakan konektivitas andal dan merata untuk mendukung program digitalisasi pendidikan melalui Smart TV. 

    Peluncuran Satelit Satria-1

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi, Wijaya Kusumawardhana, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan alternatif infrastruktur sesuai kondisi wilayah.

    “Kalau tidak bisa dengan fiberisasi, kami pakai tadi BTS, paling tidak kita menyediakan juga dengan satelit, dengan apa itu, parabola, kami menyediakan itu,” kata Wijaya dilansir dari Antara, Minggu (21/9/2025).

    Menurut catatan BAKTI, hingga Juni 2025, kapasitas Satelit Satria-1 sudah terpakai 70% untuk menyalurkan internet ke puluhan ribu titik. 

    Artinya, hanya tersisa 30% yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga layanan. Bakti menargetkan kapasitas satelit bisa mencapai 90% tahun ini. Wijaya menambahkan, Komdigi akan melakukan penyesuaian agar program distribusi layar digital pintar berjalan optimal. 

    “Karena ini untuk smart TV, tentunya kami lihat konfigurasinya dan nanti kami sesuaikan,” katanya.

    Dia juga menegaskan operator telekomunikasi akan dilibatkan dalam program tersebut. “Kami pasti akan melibatkan teman-teman dari operator untuk terlibat di dalam program-program pemerintah tentunya,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan distribusi 330.000 Smart TV untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Melalui teknologi ini, pelajaran dengan konten interaktif, termasuk animasi, diharapkan bisa diakses secara merata oleh siswa di seluruh daerah.

  • IndiHome vs Biznet vs DATA vs WIFI

    IndiHome vs Biznet vs DATA vs WIFI

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi memperkirakan paket internet rumah seharga Rp100.000-an akan menjadi pengubah pertarungan di bisnis fixed broadband tahun depan. Dia mewanti-wanti agar kualitas tetap terjaga meski harga internet rumah makin rendah.

    “Harus dipastikan meski harga murah,kualitas tetap dijaga,” kata Heru kepada Bisnis dikutip Sabtu (20/9/2025).

    Lantas apa keunggulan paket internet rumah Rp100.000-an milik IndiHome, Biznet, WIFI, dan Data? berikut ulasannya.

    Surge (WIFI)

    Surge menghadirkan paket internet seharga Rp100.000 dengan kecepatan hingga 200 Mbps. Melalui produk Starlite, perusahaan  menghadirkan internet cepat yang ramah di kantong rakyat.

    Dalam wawancara dengan Bisnis, Direktur Utama Surge Yune Marketatmo mengatakan layanan internet seharga Rp100.000 dengan kecepatan hingga 200 Mbps dijalankan sesuai dengan aturan pemerintah, dan komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan yang terjangkau. 

    Keunggulan paket ini tentu kuota yang besar, namun baru tersedia di titik-titik tertentu.

    Remala Abadi (DATA)

    PT Remala Abadi Tbk. (DATA) memiliki produk yang tidak kalah menarik. Melalui Nethome, Remala menawarkan paket up to 500 Mbps seharga Rp116.000 (sudah termasuk pajak). Selain itu, ada juga paket dengan harga Rp227.000 untuk kecepatan internet hingga 1 Gbps, yang dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. 

    “Kami ingin menjadi game changer,” kata CEO Remala Abadi Agus Setiono kepada Bisnis.

    Agus berharap dengan langkah ini penetrasi internet rumah dapat meningkat sehingga misi pemerintah dalam menggenjot internet cepat dengan harga terjangkau makin cepat terealisasi. 

    Sejauh ini layanan tersebut masih berada di Pulau Jawa, sebagai wilayah dengan infrastruktur dan adopsi digital paling matang di Indonesia. 

    Selain melalui harga murah, dalam mendorong produknya perusahaan juga melakukan sejumlah strategi pemasaran seperti memberikan user experience gratis selama 1 bulan kepada pelanggan, memperluas rantai distribusi dengan skema kerja sama bagi hasil dengan pihak ketiga, dan lain sebagainya. Adapun hingga kuartal I/2025, sebanyak 83.000 rumah telah terhubung dengan internet murah Remala Abadi.

    “Jawa kami bakal dahulukan. Nanti di kota-kota lain. Kami sudah nyambung juga ke Kalimantan,” kata Agus. 

    IndiHome

    IndiHome memiliki paket layanan internet murah bernama Eznet, yang hanya menyasar beberapa wilayah.. 

    Dilansir dari laman resmi, Telkomsel membanderol paket Eznet dengan kecepatan internet 10Mbps adalah Rp150.000/bulan untuk wilayah Jawa dan Bali, Rp170.000/bulan untuk wilayah Sumatra, dan Rp200.000/bulan untuk wilayah Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Harga belum termasuk PPN.

    EZnet by Telkomsel tersedia di seluruh wilayah Indonesia yang sudah mengadakan jaringan fixed broadband milik Telkomsel dengan mengacu pada kebijakan ketentuan area yang berlaku dari Telkomsel untuk ketersediaan layanan EZnet by Telkomsel.

    Pekerja IndiHome

    Biznet

    Paket Biznet Home termurah saat ini adalah Biznet Home 0D yang harganya mulai dari Rp175.000 per bulan untuk kecepatan hingga 65 Mbps. Biznet berkomitmen mendukung aktivitas digital seperti bekerja dan belajar dari rumah.

    Pada Juli 2025, Presiden Direktur & CEO Biznet, Adi Kusma, mengatakan layanan internet Biznet ini ditawarkan untuk sejumlah wilayah kota kecil.  Perusahaan belum memiliki rencana untuk menyediakan layanan di kisaran harga Rp100.000 per bulan secara nasional, untuk menghadapi persaingan yang makin ketat. 

    Meski demikian, Adi mengakui jika ada penyedia layanan yang mampu memberikan kualitas baik dengan harga Rp100.000, maka pelanggan tentu akan merasa lebih puas.

    “Bagi Biznet, kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama dalam memberikan layanan kepada pelanggan,” kata Adi kepada Bisnis. 

  • Pakar Prediksi Paket Internet Rp100.000-an Jadi Game Changer 2026

    Pakar Prediksi Paket Internet Rp100.000-an Jadi Game Changer 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Paket internet rumahan seratus ribuan berpeluang menjadi tren tahun depan di Tanah Air. Bahkan, berpotensi menjadi game changer di industri broadband dalam negeri.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan potensi ini tidak lepas dari beberapa aspek. Pertama, kemampuan penyedia jasa internet menjual layanan dengan harga berapapun.

    “Sebenarnya, penyedia jasa internet bisa menjual layanan berapapun, yang akan diatur kecepatannya. Bisa Rp50.000, Rp100.000 atau berapapun. Hanya memang kecepatannya akan diubah-ubah,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (16/9/2025).

    Kedua, banderol Rp100.000 pas untuk segmen perumahan. Heru menilai paket internet rumah seratus ribuan bakal menjadi harga yang kompetitif di industri, dan diprediksi banyak penyedia jasa bakal bermain di segmen tersebut.

    Hal yang menjadi catatan adalah kepastian kecepatan yang dihadirkan dengan harga tersebut. Dengan demikian, tambahnya, kualitas layanan tidak berkurang ketika harga murah.

    “Minimal kecepatan harus 100 Mbps. Kalau bisa lebih tinggi dari itu bagus, tapi setidaknya dengan harga Rp100.000 kecepatan bisa 100 Mbps. Semoga jadi game changer tarif internet broadband di Tanah Air,” kata Heru.

    Diberitakan sebeumnya, perusahaan internet berlomba menghadirkan internet terjangkau bagi masyarakat untuk mendorong misi pemerintah meningkatkan penetrasi fixed broadband yang saat ini masih di bawah 15%.

    Beberapa perusahaan dengan layanan tersebut di antaranya Surge yang menghadirkan paket internet seharga Rp100.000 dengan kecepatan hingga 200 Mbps. Melalui produk Starlite, perusahaan  menghadirkan internet cepat yang ramah di kantong rakyat.

    Kemudian, PT Remala Abadi Tbk. (DATA) memiliki produk yang tidak kalah menarik. Melalui Nethome, Remala menawarkan paket up to 500 Mbps seharga Rp116.000 (sudah termasuk pajak). Selain itu, ada juga paket dengan harga Rp227.000 untuk kecepatan internet hingga 1 Gbps, yang dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat.

    IndiHome juga memiliki paket layanan internet murah bernama Eznet, yang hanya menyasar beberapa wilayah. Dilansir dari laman resmi, Telkomsel membanderol paket Eznet dengan kecepatan internet 10Mbps adalah Rp150.000/bulan untuk wilayah Jawa dan Bali, Rp170.000/bulan untuk wilayah Sumatra, dan Rp200.000/bulan untuk wilayah Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Harga belum termasuk PPN.

    Lalu, paket Biznet Home termurah saat ini adalah Biznet Home 0D yang harganya mulai dari Rp175.000 per bulan untuk kecepatan hingga 65 Mbps. Biznet berkomitmen mendukung aktivitas digital seperti bekerja dan belajar dari rumah.

  • Komdigi Hanya Kantongi Rp8 Triliun, Digitalisasi Terancam hingga Kesenjangan Melebar

    Komdigi Hanya Kantongi Rp8 Triliun, Digitalisasi Terancam hingga Kesenjangan Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebesar Rp8 triliun pada 2026 akan berdampak signifikan terhadap digitalisasi di Indonesia.

    Padahal, sebelumnya Komdigi sempat mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun. Jika usulan itu disetujui, total kebutuhan anggaran Komdigi untuk tahun anggaran 2026 seharusnya mencapai Rp20,3 triliun.

    “Penyediaan internet di daerah terpencil, seperti Indonesia Timur, akan terhambat, memperlebar kesenjangan digital. Proyek strategis seperti pusat data nasional (PDN) dan pengembangan AI bisa tertunda, yang dipastikan ini bisa mengurangi daya saing ekonomi digital di ASEAN,” kata Heru kepada Bisnis pada Senin (15/9/2025).

    Heru menambahkan, transformasi layanan publik, seperti aplikasi terpadu, juga berisiko melambat sehingga mempengaruhi efisiensi birokrasi. 

    Selain itu, startup lokal mungkin kesulitan mendapat dukungan infrastruktur, yang bisa menghambat inovasi. Dengan anggaran terbatas, lanjut dia, fokus mungkin bergeser ke pemeliharaan sistem existing ketimbang ekspansi ambisius. 

    “Meski begitu, kolaborasi dengan swasta bisa menjadi solusi untuk menjaga momentum. Tanpa strategi cerdas, Indonesia berisiko tertinggal dalam revolusi digital global,” kata Heru.

    Menurutnya, Komdigi harus memprioritaskan proyek berdampak tinggi dengan anggaran Rp8 triliun tersebut. Seperti halnya perluasan infrastruktur digital di wilayah 3T, meningkatkan kecepatan broadband ke 100 Mbps di wilayah strategis. 

    “Prioritaskan keamanan ruang digital, seperti mencegah konten negatif demi perlindungan masyarakat,” kata Heru.

    Heru mengaku khawatir digitalisasi bisa terpinggirkan, sehingga menghambat investasi di sektor AI, big data, maupun keamanan siber. 

    “Kesenjangan akses internet Jawa-luar Jawa bakal melebar, proyek seperti pusat data nasional (PDN) yang melambat dan transformasi layanan publik mandek. Ekonomi digital, yang seharusnya jadi pendorong pertumbuhan 5,4 persen, berisiko tertinggal dari ASEAN,” paparnya.

    Dia menambahkan, meski ada peluang dukungan anggaran dari kementerian lain, misalnya untuk pertanian digital, tanpa prioritas yang jelas Indonesia bisa kehilangan momentum menuju Indonesia 5.0. 

    “Mau tidak mau harus dimaksimalkan kolaborasi dengan swasta meski tetap tantangannya juga besar menanti,” ujarnya.

    Infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T

    Heru juga menilai tidak adanya tambahan anggaran ini menjadi sinyal undervaluation atas potensi digital sebagai pendorong pertumbuhan jangka panjang, terutama di tengah revolusi AI global. 

    “Absennya pembangunan digital dari delapan agenda utama menunjukkan kurangnya komitmen politik kuat dan berisiko membuat Indonesia ketinggalan momentum transformasi besar menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

    Menurutnya, pemangkasan ini menandakan Indonesia terlalu fokus pada kebutuhan jangka pendek dan mengesampingkan fondasi jangka panjang. Padahal, lanjut dia, dunia kini berlomba di AI, big data, dan konektivitas. Dia menyoroti Singapura dan Korea Selatan yang alokasikan miliaran dolar untuk digital. 

    “Mengabaikan sektor ini menunjukkan kurangnya visi strategis untuk bersaing di ekonomi global, dimana digital diprediksi sumbang 20% PDB dunia pada 2030,” tutur Heru.

    Heru menilai ekonomi digital Indonesia yang saat ini baru berkontribusi sekitar 4–5% terhadap PDB membutuhkan dorongan besar agar bisa mencapai target ambisius 8 persen. Dia menegaskan, jika sektor digital diabaikan, maka efisiensi, inovasi, dan daya saing akan terancam, sehingga visi pertumbuhan ekonomi besar menjadi sulit tercapai.

    Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan rapat tersebut membahas anggaran Komdigi. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), anggaran Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan pagu awal.

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Meutya menegaskan, pihaknya akan patuh pada keputusan Banggar dan menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama, khususnya yang terkait dengan Asta Cita Presiden serta quick wins Komdigi, tetap bisa dijalankan.

    Dia menyebut terdapat sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman untuk masyarakat, hingga komunikasi publik yang dapat mendukung pertumbuhan ekosistem startup.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi mendapat alokasi sebesar Rp8,08 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.