Xcloud.id

Tag: Heru Sutadi

  • Biden Batasi Ekspor Cip AI ke RI, Pengamat Singgung Perang Dagang

    Biden Batasi Ekspor Cip AI ke RI, Pengamat Singgung Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) untuk membatasi ekspor cip kecerdasan buatan (AI) untuk data center ke Indonesia disinyalir berkaitan dengan perang dagang.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menduga pembatasan tersebut menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menguasai perdagangan. Ini, kata Heru, merupakan model perang dagang baru terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, yang kali ini menyasar Indonesia. 

    Heru berharap kebijakan Biden tersebut tidak berdampak ke Indonesia, sebagaimana perang dagang yang terjadi antara China dan Amerika Serikat, tidak mempengaruhi dagang Indonesia. 

    “Kalau kita lihat kemarin itu misalnya terjadi perang dagang antara China dengan Amerika, dampaknya juga di Indonesia ini hampir tidak ada ya. Produk-produk China juga bisa digunakan di Indonesia, produk-produk Amerika juga bisa digunakan di Indonesia,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (13/1/2025). 

    Diketahui, perdagangan dunia saat ini dipengaruhi beberapa hal, salah satunya kehadiran BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Dua kelompok ekonomi tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. 

    BRIC memiliki karakteristik kelompok negara berkembang dengan potensi ekonomi besar dan pertumbuhan yang cepat, yang berfokus pada peningkatan pengaruh ekonomi di tingkat global, mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar AS, dan mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang lebih adil. 

    Sementara itu OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara maju dengan ekonomi pasar dan demokrasi. OECD memiliki tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan perdagangan bebas, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

    Adapun Indonesia masuk dalam kelompok Bric bersama China dan India. 

    Selain itu, lanjut Heru, untuk industri data center Indonesia terdiri dari banyak negara. Pemain data center tidak terbatas pada AS dan China, juga negara lain. 

    Heru mengatakan walaupun dampaknya hampir tidak ada, pemerintah tetap harus memantau perkembangan kebijakan yang diterapkan Biden, termasuk menyiapkan mitigasi seandainya kebijakan pembatasan cip nantinya berdampak ke Indonesia. 

    “Walaupun diyakini dampaknya sangat minimal,” kata Heru. 

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward menilai rencana kebijakan Biden dapat menjadi berkah bagi Indonesia karena kebijakan tersebut diterapkan di seluruh Asia Tenggara, seluruh negara di Asean masuk dalam kategori 3 dan 2, sehingga yang memiliki hubungan baik dengan AS akan jadi pemenang. 

    “Indonesia memiliki hubungan yang baik AS; momen ini dapat digunakan untuk pengembangan data center yang memiliki komputasi yang tinggi dan berbasis AI,” kata Ian. 

    Peta kategorisasi pembatasan ekspor Cip AI asal ASPerbesar

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan pada ekspor cip baru kecerdasan buatan (AI) untuk pusat data atau data center ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

    Melansir dari Technave, Minggu (12/1/2025) kebijakan ini mengklasifikasikan negara-negara ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungan mereka dengan AS dan risiko yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional.

    Negara-negara dalam kategori pertama, yang meliputi sekutu utama AS seperti Australia, Jepang, Taiwan, dan Uni Eropa, diberikan akses penuh ke chip pusat data untuk penggunaan komersial dan teknologi tinggi. 

    Sementara itu Bloomberg menyebut, beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, seperti Malaysia dan Indonesia ditempatkan dalam kategori kedua. Kategori ini membuat negara negara tersebut dibatasi oleh jumlah daya dan kapasitas pusat data yang dapat diakses.

    Sementara itu, negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan AS, seperti China, Rusia, Myanmar, dan Iran, termasuk dalam kategori ketiga dan sepenuhnya dilarang mengimpor chip pusat data dari perusahaan yang menggunakan teknologi AS. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional AS.

  • Analisis Pengamat soal Alasan Apple Masih Pertimbangkan Buka Pabrik di RI

    Analisis Pengamat soal Alasan Apple Masih Pertimbangkan Buka Pabrik di RI

    Seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), CEO Apple Tim Cook mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk membuka pabrik di Indonesia. Pengamat IT Heru Sutadi pun menyebutkan sejumlah hal yang mungkin jadi pertimbangan Apple belum membuka pabrik di Indonesia. Apa saja? Berikut pernyataannya…

  • Bukalapak Tutup Marketplace, Pengamat Singgung Manajemen Baru Kurang Agresif Saingi Kompetitor  – Halaman all

    Bukalapak Tutup Marketplace, Pengamat Singgung Manajemen Baru Kurang Agresif Saingi Kompetitor  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Teknologi dan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi berpendapat, penutupan layanan marketplace di e-commerce Bukalapak imbas kurang agresifnya inovasi dari manajemen.

    Hal tersebut merespons perubahan layanan Bukalapak dari sebelumnya menjual produk marketplace menjadi layanan penjualan produk-produk virtual.

    “Tapi memang Bukalapak sejak terjadi perubahan pimpinan, ini kan nampaknya kehilangan pamor juga Bukalapak,” ujar Heru saat dihubungi Tribunnews, Rabu (8/1/2025).

    “Karena betapapun manajemen yang baru ini kemudian tidak seagresif mungkin ya, seagresif sebelumnya. Sehingga memang posisi dari Bukalapak juga terpinggir,” imbuhnya menegaskan.

    Heru menyebut, pamor Bukalapak ini memang masih dibawah dua platform e-commerce lain yang sudah besar yakni Shopee dan Tokopedia. Sehingga dia menilai, langkah perubahan layanan ini sebagai strategi Bukalapak dalam mempertahankan eksistensi di industri start-up.

    “Dan ya dengan perubahan strategi ini ya mungkin bisa kita lihat nanti apakah ini berhasil atau tidak,” jelasnya.

    Ditutupnya bisnis marketplace di platform perdagangan online-nya mulai Selasa, 7 Januari 2025 membuat skala bisnis Bukalapak menjadi mengecil.

    Ini karena perusahaan yang didirikan oleh Achmad Zaky tersebut tidak lagi memfasilitasi para pelapak atau pemilik toko online menjual produk fisik mereka di Bukalapak.

    Selanjutnya, perusahaan akan fokus memperdagangkan produk-produk virtual/digital seperti token listrik, pulsa prabayar serta memfasilitasi pembayaran online para penggunanya.

    Persaingan di bisnis marketplace yang ketat serta lesunya perekonomian dan daya beli masyarakat diduga menjadi pemilik keputusan manajemen Bukalapak menutup layanan marketplace di platformnya.

    Dalam pemberitahuan resmi yang diunggah di blog Bukalapak, mereka menyatakan menghentikan operasional penjualan produk fisik seperti barang elektronik, gadget, busana, dan sebagainya di marketplace Bukalapak.

    Strategi ini mereka ambil sebagai transformasi untuk fokus pada produk virtual (seperti pulsa prabayar, token listrik, dan sebagainya).

    “Kami ingin menginformasikan bahwa Bukalapak akan menjalani transformasi dalam upaya untuk meningkatkan fokus pada produk virtual. Sebagai bagian dari langkah strategis ini, kami akan menghentikan operasional penjualan produk fisik di Marketplace Bukalapak,” tulis Bukalapak di blognya.

    Pendiri Bukalapak 

    Adapun Bukalapak didirikan oleh entrepreneur muda Achmad Zaky pada 10 Januari 2010 bersama rekannya Fajrin Rasyid dan Nugroho Herucahyono. 

    Ia memulai bisnis e-commerce ini setelah istrinya kesulitan menemukan barang yang ingin dibelinya. Di perusahaan ini Achmad Zaky duduk sebagai Chief Executive Officer (CEO).

    Achmad Zaky mundur dari jabatan CEO Bukalapak pada 6 Januari 2020. Posisinya saat itu digantikan oleh Muhammad Rachmat Kaimuddin, sahabatnya yang lulusan MIT dan Stanford. 

    Achmad Zaky tetap menjadi pendiri, penasihat, dan mentor tech startup di Bukalapak. Posisi CEO Bukalapak kemudian digantikan oleh Willix Halim sejak 2022.

    Willix Halim resmi ditunjuk menjadi Direktur Utama/CEO PT Bukalapak.com, Tbk (BUKA) menggantikan posisi Rachmat Kaimuddin yang mengundurkan diri karena melanjutkan karirnya untuk mengabdi kepada negara. 

    Penunjukan Willix Halim disetujui oleh Jajaran Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (16/2/2022).

    Pria kelahiran Medan 15 November 1987 ini mulai bergabung dengan Bukalapak sejak tahun 2016. Posisinya sebelumnya di Bukalapak adalah mengemban tugas sebagai Chief Operating Officer (COO).

    Pria berusia 34 tahun tersebut, juga menjadi salah satu tokoh penting dalam pertumbuhan bisnis Bukalapak. Adapun kontribusi Willix Halim yakni memajukan bisnis Bukalapak hingga menjadi perusahaan Unicorn.

     

  • Bukalapak Hanya Jual Produk Virtual, Pengamat: Upaya Bertahan di Industri Start-up – Halaman all

    Bukalapak Hanya Jual Produk Virtual, Pengamat: Upaya Bertahan di Industri Start-up – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Teknologi dan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi berpendapat, penutupan layanan marketplace di e-commerce Bukalapak hingga beralih ke penjualan produk-produk virtual, merupakan cara perusahaan untuk bertahan di industri start-up.

    “Sehingga ya mungkin nampaknya dan mungkin ini alternatif yang dapat mungkin dipertahankan oleh Bukalapak. Sambil mungkin nama Bukalapak itu tetap ada,” kata Heru saat dihubungi Tribunnews, Rabu (8/1/2025). 

    Sebab menurut Heru, penjualan produk-produk virtual di platform e-commerce ini sudah marak terjadi. Artinya bukan hanya Bukalapak satu-satunya yang menjual produk virtual.  

    Bahkan, Heru memprediksi peralihan layanan penjualan dari marketplace ke produk-produk virtual ini justru akan menurunkan pasar Bukalapak yang sudah ada sebelumnya.

    “Tapi dengan pasar yang ada juga kan sekarang juga hampir semua e-commerce juga jual hal yang serupa. Jadi ya pasarnya juga tidak sebesar yang mungkin juga kalau hanya satu dua pemainnya,” ungkapnya.

    Di satu sisi, Heru menilai perubahan layanan di Bukalapak ini mengindikasikan bahwa menjadi perusahaan ‘unicorn’ atau memiliki nilai valuasi mencapai Rp 14 triliun lebih tidak akan selamanya menjadi ‘decacorn’ dengan nilai valuasi 10 kali lipat daripada perusahaan unicorn.

    “Karena bisa jadi di tengah jalan terjadi perubahan model bisnis, perubahan kompetisi gitu ya, yang membuat posisi dari yang tadinya unicorn bisa jadi tidak lagi menjadi unicorn, yang decacorn mungkin bisa turun atau apa itu bisa saja terjadi. Jadi tidak level yang selamanya itu bisa disandang,” papar dia.

    Adapun Bukalapak mengumumkan penutupan layanan produk fisik di marketplace dan mengubah penjualan hanya produk-produk virtual mulai Selasa (7/1/2025).

    Mengutip keterangan dalam blog resminya, Bukalapak menyebut bahwa perubahan layanan ini merupakan bagian transformasi dari layanan yang sudah berjalan.

    “Kami ingin menginformasikan bahwa Bukalapak akan menjalani transformasi dalam upaya untuk meningkatkan fokus pada Produk Virtual. Sebagai bagian dari langkah strategis ini, kami akan menghentikan operasional penjualan Produk Fisik di Marketplace Bukalapak,” tulis keterangan resmi dikutip Tribunnews, Rabu (8/1/2025).

    Adapun produk-produk virtual yang dimaksud meliputi Pulsa Prabayar, Paket Data, Token Listrik, Listrik Pascabayar, Prakerja, Bukasend, Angsuran Kredit, BPJS Kesehatan, Air PDAM, Telkom, Pulsa Pascabayar, TV Kabel & Internet, Pajak PBB, Penerimaan Negara.

    Kemudian Voucher Streaming, Bayar Denda Tilang, Bayar PPh Final, Bayar PPN, Bayar PPh 21, Bayar SBN, Bayar Bea, BPJS Ketenagakerjaan, BMoney, Voucher Digital Emas.

  • Daftar Platform Digital yang Gercep Terapkan PPN 12%, Ada Google hingga Apple

    Daftar Platform Digital yang Gercep Terapkan PPN 12%, Ada Google hingga Apple

    Bisnis.com, JAKARTA – Google hingga Apple masuk dalam daftar platform digital yang membebani pajak pertambahan nilai (PPN) 12% kepada para pengguna. DI luar itu, platform video berbasis permintaan (Video on Demand/VoD) Vidio dan Netflix juga menerapkan hal yang sama. 

    Berdasarkan data yang dihimpun, Netflix telah menaikan PPN yang dibebankan kepada pengguna. Hanya saja, kenaikan PPN tersebut diimbangi dengan penurunan harga dasar sehingga masyarakat tidak merasakan perubahan pajak yang dibayarkan. 

    Pada 1 Desember 2024, total biaya langganan yang dibayarkan untuk paket basic senilai Rp65.000 dengan perincian Rp58.559 biaya pokok keanggotaan dan Rp6.441 biaya PPN. Sementara itu, pada 1 Januari 2025, nilainya berubah menjadi Rp58.036 untuk biaya keanggotaan dan Rp6.964 untuk PPN. 

    Perbandingan tarif langganan Netflix Desember 2024 vs Januari 2025Perbesar

    Hal yang sama juga terjadi Vidio. Berdasarkan salah satu tangkapan layar, pelanggan harus membayar paket Vidio Platinium senilai Rp32.480/bulan, dengan perincian Rp3.480 untuk pajak dan Rp29.000 untuk paket bulanan. Adapun jika dihitung kembali, nilai pajak mencapai 12% dari harga pokok langganan.

    Raksasa teknologi Google juga menerapkan PPN 12% untuk transaksi pembelian aplikasi di Google Play Store. Pun dengan transaksi di Apple. Biaya yang harus dibayarkan saat menggunakan Apple One juga mengalami kenaikan. 

    Pembelian di aplikasi Google Play Store setelah dikenakan pajak 12%Perbesar

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus pengamat ekonomi digital Nailul Huda menduga implementasi PPN 12% di sejumlah platform raksasa itu karena sistem yang sudah diterapkan menggunakan penghitungan tarif PPN 12%. 

    “Ketika sistem sudah diterapkan tarif PPN 12% ini yang pada akhirnya membuat beberapa perusahaan belum mengupdate sistem yang dibuat. Jikapun dimasukkan ke sistem coretax, ada kelebihan bayar yang kembali lagi ke perusahaan. Ini cukup tricky terkait tarif PPN barang non mewah,” kata Huda kepada Bisnis, Jumat (3/1/2024). 

    Dia berpendapat seharusnya Vidio termasuk barang non mewah. Di barang non mewah, tarif PPN tetap 12%, tetapi untuk DPP (dasar pengenaan pajak) dihitung dari penjualan x (11/12). 

    Dari penghitungan harusnya DPP yang dibayarkan oleh masyarakat adalah sekitar Rp26.000. 

    “Dikalikan 12%, pajak PPN yang disetorkan adalah Rp3.190. Masyarakat harusnya hanya membayar Rp31.190. Ini jelas membingungkan bagi perusahaan,” kata Huda. 

    Sementara itu, Pengamat Ekonomi Digital yang juga Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan PPN 12% hanya untuk produk dan jasa yang terkena PPnBM. Jika sebelumnya terkena 11% maka tidak ada perubahan. Video streaming dan e-commerce masuk kategori 11%. 

    “Kemudian dikenakan 12% maka yang 1% wajib dikembalikan ke masyarakat. Meski hanya ratusan rupiah, tetapi jika dikali jutaan akan banyak sekali. Dapat dimengerti pengumuman 12% itu dilakukan pada malam tahun baru, sementara platform digital sudah mengatur sistem untuk PPN 12%. Ini perubahan cukup mendadak,” kata Heru. 

  • Mitratel (MTEL) Lanjutkan Perluasan Serat Optik, Opsi Akuisisi Terbuka Tahun Ini

    Mitratel (MTEL) Lanjutkan Perluasan Serat Optik, Opsi Akuisisi Terbuka Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel akan terus menggenjot penggelaran serat optik yang terhubung ke menara (fiber to the tower/FTTT) tahun ini. 

    Perluasan dilakukan dengan skema organik maupun anorganik. 

    Direktur Investasi dan Corporate Secretary Mitratel, Hendra Purnama mengatakan pada tahun ini potensi bisnis FTTT makin cemerlang sehingga ekspansi FTTT akan terus dilakukan. 

    “Kami akan tetap prudent serta selektif dalam melakukan M&A dan memastikan senantiasa setiap transaksi memberikan nilai tambah bagi perusahaan,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (31/12/2024).

    Sebelumnya, Mitratel mengambil alih kepemilikan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi dari tangan PT PP Infrastruktur, yang berstatus sebagai entitas anak PTPP. 

    Mitratel secara rinci mengambil alih 42.570 lembar saham kepemilikan PT Infrastruktur di PT Ultra Mandiri Telekomunikasi atau setara Rp645,45 miliar.

    Akuisisi ini membuat aset serat optik Mitratel bertambah 8.101 km sehingga total jaringan fiber perusahaan mencapai lebih dari 47.800 km.

    Hendra menambahkan perusahaan telah menyiapkan capital expenditure (belanja modal) untuk tahun depan yang akan digunakan perusahaan dalam memperkuat core business (menara) dan mengembangkan peluang adjacent business.

    Sayangnya, Hendra tidak menyebutkan nominal capex yang disiapkan untuk mendukung langkah ekspansi tahun depan. 

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan perubahan aktivitas investasi terjadi karena teknologi layanan data berkembang pesat sehingga membutuhkan dukungan kabel serat optik yang lebih banyak, ketimbang kabel tembaga. 

    Seperti infrastruktur jalan tol, serat optik memiliki kualitas yang lebih baik sebagai jalan pengalur komunikasi data antar menara telekomunikasi. Peralihan dari 4G ke 5G membuat kehadiran FTTT makin urgen.

    “Tetapi memang untuk bisnis menara ini tentu perlu perubahan-perubahan. Terutama bagaimana konektivitasnya antara menara dengan Mobile Switch Center (MSC),” kata Heru kepada Bisnis, Senin (30/12/2024).

    Di sisi lain, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot memperkirakan pada 2025, pemanfaatan aset secara bersama akan menjadi salah satu fokus operator seluler, yang merupakan pelanggan dari pemain menara. 

    Hal ini berpeluang menekan pemanfaatan menara, yang awalnya satu operator menempatkan satu perangkat di menara, ke depan satu perangkat dapat dipakai oleh dua operator secara bersamaan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemain menara. 

    “Tren yang dimungkinkan terjadi dalam 2025 adalah utilisasi aset Bersama (sharing infrastuktur) sebagai bentuk respon pengendalian Opex dan Capex,” tutur Sigit.

  • TOWR Getol Akuisisi Serat Optik Ketimbang Menara, Ini Kata Pengamat

    TOWR Getol Akuisisi Serat Optik Ketimbang Menara, Ini Kata Pengamat

    Bisnis.com, JAKARTA – Peralihan aktivitas investasi dari akuisisi menara ke serat optik, yang dilakukan Mitratel, Sarana Menara dan Tower Bersama, dinilai sebagai upaya dalam menyambut teknologi baru 5G dan permintaan layanan data yang terus meningkat. 

    Diketahui, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) membatasi akuisisi menara pada 2024. Mereka lebih fokus menggenjot penggelaran serat optik yang terhubung ke menara atau fiber to the tower (FTTT). 

    Melihat hal tersebut, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan perubahan aktivitas investasi terjadi karena teknologi layanan data berkembang pesat sehingga membutuhkan dukungan kabel serat optik yang lebih banyak, ketimbang kabel tembaga. 

    Seperti infrastruktur jalan tol, serat optik memiliki kualitas yang lebih baik sebagai jalan pengalur komunikasi data antar menara telekomunikasi. Peralihan dari 4G ke 5G membuat kehadiran FTTT makin urgen.

    “Tetapi memang untuk bisnis menara ini tentu perlu perubahan-perubahan. Terutama bagaimana konektivitasnya antara menara dengan Mobile Switch Center (MSC),” kata Heru kepada Bisnis, Senin (30/12/2024).

    Heru menambahkan investasi pemain menara di infrastruktur utama akan tetap terjadi khususnya pada wilayah perkotaan dan pedesaan di Timur Indonesia. 

    Beberapa daerah di luar Pulau Jawa belum teraliri internet, yang menjadi alasan pemain menara telekomunikasi untuk membangun tiang-tiang pemancar di wilayah tersebut secara terukur. 

    Ilustrasi jaringan 5GPerbesar

    “Daerah luar pulau Jawa biasanya masih membutuhkan investasi baru, selain itu tentunya tadi dialokasikan untuk fiberisasi, fiberisasi jaringan yang tadinya berbasis microwave menjadi jaringan berbasis kabel untuk menghubungkan tower-tower,” ucap Heru.

    Di sisi lain, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot memperkirakan pada 2025, pemanfaatan aset secara bersama akan menjadi salah satu fokus operator seluler, yang merupakan pelanggan dari pemain menara. 

    Hal ini berpeluang menekan pemanfaatan menara, yang awalnya satu operator menempatkan satu perangkat di menara, ke depan satu perangkat dapat dipakai oleh dua operator secara bersamaan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemain menara. 

    “Tren yang dimungkinkan terjadi dalam 2025 adalah utilisasi aset Bersama (sharing infrastuktur) sebagai bentuk respon pengendalian Opex dan Capex,” tutur Sigit.

    Sebelumnya, berdasarkan data yang dihimpun Bisnis Indonesia, Mitratel, Sarana Nusantara, dan Tower Bersama genjar menambah aset serat optik pada 2024 melalui jalur organik dan anorganik. Sementara itu, aktivitas akuisisi menara lebih landai dibandingkan 2023.

    Diketahui pada 2023, PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT) mengakuisisi 397 aset menara telekomunikasi dari PT Anugerah Communication (PTAC) dengan nilai transaksi Rp1,15 triliun.  

    Kemudian, MTEL mengakuisisi 803 menara milik PT Gametraco Tunggal senilai Rp1,75 triliun dan 54 menara milik XL Axiata.

    Adapun pada tahun ini, aktivitas akuisisi menara lebih landai. Pemain menara lebih fokus mencaplok aset serat optik. 

    Akuisisi Serat Optik

    Mitratel menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp5,6 triliun pada 2024, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan termasuk FTTT. 

    Mitratel menargetkan dapat menambah serat optik baru sepanjang 10.000 kilometer, dan merangkul 4.000 penyewa baru pada 2024.  

    Dalam perkembangannya, Mitratel mengakuisisi tambahan jaringan fiber optik sepanjang 8.101 km usai mencaplok cucu perusahaan milik BUMN Karya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) senilai Rp645,45 miliar. 

    Ilustrasi kabel serat optikPerbesar

    Mitratel secara resmi meneken akta jual beli saham atau share purchase agreement (SPA) dengan entitas anak PTPP, yakni PT PP Infrastruktur terkait dengan pelepasan seluruh kepemilikan saham di PT Ultra Mandiri Telekomunikasi. 

    Emiten menara Grup Djarum PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) merampungkan akuisisi 90,11% saham emiten grup Sinarmas PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (IBST). Akuisisi tersebut dinilai mampu mendongkrak kinerja bisnis menara TOWR. 

    Advisor Group Investor Relation Sarana Menara Nusantara Adam Gifari mengatakan aksi korporasi tersebut mencatatkan transaksi yang cukup besar di industri menara. IBST pun memiliki kontrak jangka panjang yang cukup panjang. 

    “Ini [akuisisi IBST] membuat stabilitas cashflow. Akuisisi ini membuat kami nyaman,” kata Adam dalam Public Expose TOWR pada Rabu (28/8/2024).

    Dengan akuisisi tersebut, TOWR pun akan menambah sekitar 3.300 menara dan sekitar 16.000 km aset fiber optik. TOWR mengejar pertumbuhan pendapatan sebesar 4-6%  secara tahunan (year-on-year) pada 2024.

  • Pemain Kabel Laut Kerek Tarif, Harga Paket Internet Makin Mahal Jelang PPN 12%

    Pemain Kabel Laut Kerek Tarif, Harga Paket Internet Makin Mahal Jelang PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana perusahaan sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) menaikan tarif sewa bandwidth internet menyusul penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tahun depan diperkirakan berdampak harga internet yang makin mahal, yang harus dipikul masyarakat. 

    Sekadar informasi, kabel laut merupakan salah satu rantai pasok bisnis internet yang terdapat di hulu. Sebelumnya internet sampai ke masyarakat dalam bentuk mobile broadband dan fixed broadband, internet terlebih dahulu mengalir lewat SKKL atau jaringan tulang punggung (backbone). 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan kabel laut merupakan faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bergeraknya ekonomi digital di suatu wilayah diawali dengan hadirnya infrastruktur kabel laut ke wilayah tersebut. 

    Naiknya harga sewa bandwidh berpeluang membuat harga internet ke masyarakat juga naik, yang dikhawatir turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

    “Saya khawatir pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo akan makin berat untuk dicapai,” kata Heru kepada Bisnis, Sabtu (28/12/2024). 

    Heru menambahkan seharusnya PPN 12% hanya menyasar barang mewah dan internet, termasuk infrastruktur pendukung seperti kabel laut, di luar dari kategori tersebut. 

    Para pembantu presiden harus menerjemahkan dengan tegas kategori yang termasuk barang-barang mewah. 

    “Internet itu bukan barang mewah tetapi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat, yang seharusnya negara menyediakan. Jadi kalau negara tidak bisa menyediakan, maka seharusnya tidak membebankan biaya besar kepada penyelenggara infrastruktur internet,” kata Heru. 

    Pekerja memeriksa kabel laut palapa ringPerbesar

    Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan mengkhawatirkan kenaikan PPN 12% juga berdampak pada ongkos regulasi yang juga meningkat. 

    “Hal ini dapat berdampak pada tidak sehatnya secara bisnis. Terutama dalam hal negera mendorong transformasi digital termasuk biaya capex dan opex SKKL,” kata Ian. 

    Dia mendorong pemerintah untuk menghadirkan insentif agar pemain SKKL dapat memberikan harga layanan yang lebih terjangkau kepada perusahaan telekomunikasi, sehingga beban yang dipikul masyarakat nantinya juga ringan. 

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (Askalsi) Resi Y. Bramani pada tahun sebelumnya, saat PPN naik ke 11%, beberapa pemain SKKL masih menahan diri dan menanggung menjadi beban perusahaan, agar layanan yang diterima masyarakat tetap terjangkau. 

    “Namun untuk kenaikan PPN tahun depan, sepertinya seluruh pemain SKKL  akan mengenakan PPN 12%,” kata Resi kepada Bisnis, Jumat (27/12/2024). 

    Resi mengatakan dengan kenaikan tersebut maka harga tarif sewa ke perusahaan telekomunikasi yang bersentuhan langsung dengan masyrakat akan terdampak. Resi tidak menyebutkan berapa harga tarif sewa SKKL saat ini. 

    Resi memastikan naiknya besaran PPN akan memberikan efek domino terhadap harga barang dan jasa. 

    “Yang pasti akan sangat berdampak terhadap biaya operasional (opex) yang akan bertambah besar, kemudian biaya penggelaran SKKL baru, juga pasti akan meningkat (capex).

    Oleh karenanya penyesuaian harga layanan ini harus dilakukan untuk tetap memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan perusahaan tetap dapat kompetitif,” kata Resi. 

    Diketahui, pemerintah akan menerapkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan PPN terjadi di beberapa industri.

  • Janji Internet Gratis & Elon Musk Tanam Chip ke Otak Manusia

    Janji Internet Gratis & Elon Musk Tanam Chip ke Otak Manusia

    Jakarta –

    Mengawali tahun 2024, Januari menyuguhkan berbagai isu menarik di bidang teknologi. Mulai janji internet gratis hingga Elon Musk berhasil menanamkan chip ke otak manusia.

    Pertama, dikarenakan masuk Pesta Demokrasi yaitu Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024, program-program dari pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai digaungkan ke masyarakat. Salah satu yang menarik adalah gagasan untuk menciptakan internet gratis bagi masyarakat oleh Ganjar Pranowo.

    Di minggu ke-2 Januari, data terbaru mengungkap kebiasaan Indonesia menggunakan HP yang ternyata menempati urutan pertama di dunia. Tak ketinggalan, adanya acara tahunan Samsung Unpacked dan diperkenalkannya fitur Circle to Search.

    Di penghujung bulan, ada kabar startup Elon Musk sukses menanamkan chip ke otak manusia. Lalu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil survei penetrasi pengguna internet Indonesia dan diketahui bahwa ada lebih dari 221 juta pengguna internet di RI pada 2023.

    Berikut penjelasan lebih soal isu dan momen istimewa yang berlangsung pada Januari 2024.

    2 Januari 2024: Janji internet gratis di kampanye Pilpres 2024

    Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja

    Ganjar Pranowo yang saat itu menjadi calon presiden menyampaikan program layanan internet gratis itu dalam kampanyenya di Semarang pada 1 Januari 2024 kemarin. Internet gratis ini khususnya di sekolah-sekolah.

    Janji Ganjar pun mendapat banyak komentar dari berbagai pihak. Menkominfo yang kala itu menjabat, Budi Arie Setiadi beranggapan usulan itu masuk akal karena masyarakat memang berhak mendapatkan akses internet dan pemerintah wajib memenuhi.

    Di lain pihak, Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi berkata bahwa itu adalah mimpi indah yang sulit diwujudkan. Salah satu alasannya mayoritas jaringan telekomunikasi dan internet di Indonesia dibangun oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dan internet.

    “Karena dibangun swasta artinya ada biaya atau tarif yang dikenakan ke pengguna, agar biaya dalam bentuk capex dan opex itu bisa balik modal. Bahkan karena komersial, harus ada keuntungan yang didapatkan,” tuturnya.

    12 Januari 2024: Orang Indonesia paling lama main HP di dunia

    Foto: Shutterstock

    Orang Indonesia dinobatkan sebagai yang paling lama menggunakan HP atau ponsel di dunia. Rekor tersebut sekaligus mempertahankan posisi Indonesia yang juga peringkat pertama di tahun sebelumnya.

    Berdasarkan data terbaru dalam laporan State of Mobile 2024 yang dirilis oleh Data.ai, mengungkapkan bahwa orang Indonesia masih mempertahankan ‘gelar juara’ yang paling lama main smartphone dan tablet.

    “Pengguna HP di Indonesia melampaui enam jam per hari,” tulis Data.Ai, Jumat (12/1/2024).

    Sementara itu, negara lainnya, seperti Thailand, Argentina, Arab Saudi, dan Brasil pakai HP sampai lima jam per harinya.

    18 Januari 2024: Samsung Unpacked 2024 perkenalkan Circle to Search

    Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Laporan dari San Jose, Amerika Serikat, Samsung memperkenalkan fitur Circle to Search pada Galaxy Unpacked 2024. Circle to Search adalah satu fitur baru yang hadir di Galaxy S24 series. Ini adalah hasil kolaborasi Samsung dan Google.

    Untuk menggunakannya, kamu hanya perlu menekan tombol home sedikit lebih lama. Setelah ada efek menyelimuti layar, kamu bisa melingkari, menggarisbawahi, menyorot, atau menekan apa pun yang ada di layar Galaxy S24 Series untuk melihat hasil pencarian yang relevan dan membantu.

    30 Januari 2024: Startup Elon Musk tanam chip ke otak manusia

    Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/ File Photo Acquire Licensing Rights

    Startup Neuralink yang dibesut Elon Musk berhasil menanamkan chip ke otak manusia untuk pertama kalinya. Dalam cuitannya di X, Musk tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang prosedur tersebut atau status uji klinis. Ia hanya mengatakan hasil tes awal menunjukkan deteksi lonjakan neuron yang menjanjikan.

    Musk mengatakan produk pertama dari Neuralink bernama Telepathy. Ia mengatakan teknologi ini memungkinkan pengguna mengontrol ponsel atau komputer hanya dengan kekuatan pikiran.

    “Pengguna pertama adalah mereka yang kehilangan fungsi anggota tubuhnya,” kata Musk dalam postingannya di X, seperti dikutip dari BBC, Selasa (30/1/2024).

    “Bayangkan jika Stephen Hawking bisa berkomunikasi lebih cepat dari juru ketik atau juru lelang. Itulah tujuannya,” kata Musk, merujuk pada ilmuwan Stephen Hawking yang mengalami amyothropic lateral sclerosis (ALS).

    ALS adalah penyakit yang memengaruhi sel saraf motorik di otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit saraf ini bersifat degeneratif.

    31 Januari 2024: Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang

    Ilustrasi internet. Foto: (Freepik)

    APJII merilis hasil survei penetrasi pengguna internet Indonesia terbaru. Terungkap bahwa dari 275,77 juta penduduk Indonesia, sebanyak 215.626.156 jiwa mengakses internet. Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2023 ini mencapai 78,19%. Angka tersebut tumbuh dari periode sebelumnya meski tidak sangat tipis.

    “Jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet di tahun 2022-2023 sebanyak 21.626.156 jiwa dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa. Jika dibandingkan dengan survei APJII periode sebelumnya, tingkat penetrasi internet Indonesia tahun ini mengalami peningkatan 1,17%,” ujar Arif di Kantor Sekretariat APJII, Jakarta, saat itu.

    Halaman 2 dari 6

    (ask/fay)

  • XL Smartfren Merger, Frekuensi Dikembalikan ke Komdigi?

    XL Smartfren Merger, Frekuensi Dikembalikan ke Komdigi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan merger PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) diproyeksikan mengoperasikan spektrum frekuensi selebar 152 MHz atau kurang dari itu. Belajar dari praktik merger Indosat dan Tri, pemerintah menaik kembali spektrum berlebih. 

    Spektrum frekuensi sendiri merupakan nadi bagi bisnis operator seluler. Perusahaan telekomunikasi yang memiliki spektrum frekuensi lebar, dapat menghadirkan layanan internet yang lebih optimal kepada pelanggan, termasuk untuk 5G. 

    PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), entitas hasil merger XL Axiata dan Smartfren, diperkirakan mengoperasikan spektrum frekuensi sebesar 152 MHz untuk melayani 94,5 juta pelanggan.  

    Spektrum frekuensi tersebut berasal dari 90 MHz milik XL Axiata (15 MHz/900 MHz, 45 MHz/1800 MHz, dan 30 MHz/2100 MHz) dan 62 MHz milik Smartfren (22 MHz/850 MHz dan 40 MHz/ 2300 MHz). Jumlah tersebut masih berpotensi berubah karena harus melalui perhitungan terlebih dahulu oleh regulator Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).  

    Adapun jika dibandingkan dengan perusahaan hasil merger Indosat-Tri Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison yang total menggunakan spektrum frekuensi sebesar 135 MHz, maka jumlah spektrum frekuensi tersebut lebih besar 17 MHz, dengan jumlah pelanggan terlayani XLSmart lebih sedikit. 

    Indosat melayani 98,7 juta pelanggan pada kuartal III/2024, sementara itu XLSmart diperkirakan melayani 94,5 juta pelanggan, dengan perincian XL Axiata melayani 58,6 juta pelanggan dan Smartfren melayani 34,5 juta pelanggan. 

    Warga menelpon di dekat menara telekomunikasi. Aktivitas menelpon dapat terjadi berkat dukungan spektrum frekuensiPerbesar

    Pengamat telekomunikasi memperkirakan Komdigi juga akan melakukan perhitungan ulang spektrum frekuensi untuk perusahaan merger XL Axiata dan Smartfren, seperti yang dilakukan kepada Indosat-Tri. Perhitungan akan menentukan apakah spektrum frekuensi perlu dikembalikan atau tidak. 

    “⁠Frekuensi menjadi domain Menkomdigi untuk mengevaluasi dan menetapkannya apakah perlu dikurangi atau tidak dari perusahaan yang baru ini,” kata Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi kepada Bisnis, Jumat (20/12/2024). 

    Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan pengalihan spektrum telah diatur dalam UU. no 6/2023 tentang Penetapan Perpu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Pasal 33 ayat (6). 

    Dalam peraturan tersebut pemerintah dapat mengambil kembali spektrum frekuensi perusahaan merger XL – Smartfren ataupun mempertahankannya. 

    “Butir b mengenai pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, maka sudah ada dasar hukum untuk pengalihan frekuensi XL Axiata ataupun sebaliknya ke PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk/XLSmart,” kata Ian. 

    Pasrah 

    Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan keputusan pengembalian spektrum menjadi wewenang Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), termasuk spektrum pascamerger. 

    “Spektrum ini sepenuhnya adalah kewenangan Menteri Komdigi. Jadi tidak ada satu regulasi yang mengatakan harus dikembalikan atau boleh tidak dikembalikan atau apapun,” kata Merza saat ditemui di kantornya, Jumat (20/12/2024).

    Namun, Merza menuturkan nantinya akan ada evaluasi memastikan bahwa spektrum frekuensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal, tidak hanya oleh operator, tetapi juga untuk kepentingan publik. 

    Proses evaluasi akan melibatkan diskusi mendalam antara tim evaluasi Komdigi dan pihak-pihak terkait, termasuk tim dari XL dan Smartfren yang sedang menyusun langkah-langkah strategis sesuai dengan business plan yang diajukan.

    “Kalau memang dirasakan oleh Komdigi sudah sangat optimal dan mungkin tidak ada yang perlu diambil oleh Komdigi. Tapi kalau tidak optimal mungkin secara hitungan kebanyakan pasti akan diambil,” ujarnya.

    Pelanggan Smartfren di geraiPerbesar

    Di sisi lain, Merza menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada Komdigi. Dalam surat tersebut terdapat proposal business plan yang mencakup rencana jangka panjang mereka dalam merger ini. 

    “Business plan tersebut menjabarkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam periode 1, 3, hingga 5 tahun ke depan,” ucap Merza.

    Indosat – Tri

    Untuk diketahui, Indosat dan Tri adalah perusahaan telekomunikasi yang terakhir merger di Indonesia. Pada 2022, kedua perusahaan memutuskan bergabung. 

    Setelah merger, spektrum frekuensi Indosat dan Tri Indonesia dikonsolidasikan untuk meningkatkan efisiensi. Konsolidasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi, mengurangi duplikasi, dan meningkatkan kualitas layanan. 

    Sebelum melebur, Indosat mengoperasikan pita frekuensi sekitar 95 MHz pada pita frekuensi 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, dan 2,1 GHz. Emiten berkode saham ISAT itu kemudian mendapat tambahan 50 MHz dari hasil pengalihan pita frekuensi Tri, maka perusahaan hasil merger Indosat-Tri bakal memiliki total frekuensi hingga 145 MHz. 

    Kemudian setelah melakukan perhitungan, pemerintah meminta Indosat mengembalikan sebagian pita frekuensi, sebesar 10 MHz di spektrum 2,1 GHz. Alhasil, total spektrum yang digunakan menjadi 135 MHz untuk menggelar layanan. 

    Pita frekuensi yang wajib dikembalikan adalah frekuensi yang terletak pada rentang 1.975-1.980 MHz berpasangan dengan pita frekuensi radio pada rentang 2.165-2.170 MHz. Kemudian, bekas frekuenis Tri-Indosat berpindah ke Telkomsel sebagai pemenang lelang.