Xcloud.id

Tag: Heru Sutadi

  • Pengamat Wanti-wanti 3 Tantangan Utama Industri Telekomunikasi pada 2026

    Pengamat Wanti-wanti 3 Tantangan Utama Industri Telekomunikasi pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan telekomunikasi diperkirakan menghadapi tiga tantangan besar tahun depan. Inovasi menjadi langkah tegas yang harus diambil. 

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mengatakan tantangan pertama terkait tekanan terhadap profitabilitas. 

    Menurut Agung, trafik data terus meningkat, namun Average Revenue Per User (ARPU) atau Pendapatan Rata-Rata Per Pengguna relatif stagnan. 

    Di sisi lain, kebutuhan belanja modal untuk pengembangan jaringan, termasuk serat optik (fiber optik) dan teknologi generasi kelima (5G), tetap tinggi.

    “Ini menuntut operator lebih efisien dan kreatif dalam monetisasi layanan,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (30/12/2025).

    Tantangan kedua berasal dari struktur pasar industri telekomunikasi yang semakin kompetitif. Persaingan tidak lagi hanya terjadi antaroperator seluler, tetapi juga melibatkan pemain over-the-top (OTT) hingga penyedia infrastruktur independen.

    “Nilai tambah operator tidak lagi cukup hanya menjual konektivitas,” imbuhnya.

    Selain itu, faktor regulasi pemerintah juga masih memegang peran krusial dalam memengaruhi keputusan investasi jangka panjang. 

    Hal ini mencakup penataan spektrum frekuensi, biaya hak penggunaan, serta kepastian peta jalan (roadmap) pita frekuensi. 

    Terkait implementasi 5G, Agung memperkirakan operator seluler akan bersikap selektif dalam melakukan penggelaran jaringan.

    “Pada wilayah-wilayah dengan demand tinggi dan aplikasi yang memiliki nilai ekonomi relatif bagus di kawasan industri, pelabuhan, manufaktur, dan sejenisnya,” ujarnya.

    Di balik berbagai tantangan tersebut, Agung menilai peluang industri telekomunikasi masih terbuka lebar, seiring pertumbuhan ekonomi digital nasional. 

    Menurutnya, peluang tersebut antara lain datang dari pengembangan Internet of Things (IoT), komputasi awan (cloud), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga pusat data (data center).

    Kondisi ini menjadi kesempatan bagi operator telekomunikasi untuk memperluas layanan ke segmen business-to-business (B2B), menyediakan solusi enterprise, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai platform digital. 

    Peluang lain juga muncul dari mulai berkembangnya model bisnis infrastruktur terbuka dan kebijakan berbagi jaringan (network sharing).

    “Akhir tahun ini nampak adanya model bisnis infrastruktur terbuka/netral seperti fiber optik open access serta diizinkannya secara regulasi untuk network sharing. Hal ini peluang untuk efisiensi biaya sekaligus pemerataan layanan,” kata Agung.

    Dia juga menekankan meningkatnya kebutuhan akan layanan yang andal dan aman sebagai ruang bagi operator telekomunikasi untuk mengambil peran yang lebih strategis di masa depan.

    Fase Penuh Gejolak

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, menilai periode mendatang akan menjadi fase yang penuh gejolak bagi industri telekomunikasi.

    Menurutnya, tantangan utama datang dari risiko yang semakin kompleks dan volatil, termasuk meningkatnya ancaman serangan siber serta disrupsi dari pendatang baru, seperti layanan broadband satelit berbiaya rendah dan internet rakyat.

    “Untuk itu, perusahaan telekomunikasi harus berinovasi cepat atau kehilangan pasar,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Selasa (30/12/2025).

    Selain tekanan kompetisi dan risiko teknologi, Heru menambahkan isu keberlanjutan juga mulai menjadi perhatian serius industri. Meski demikian, dia melihat peluang besar yang muncul dari integrasi kecerdasan buatan (AI) untuk otomatisasi jaringan, konvergensi embedded Subscriber Identity Module (eSIM), serta rencana pembukaan lelang 5G pada pita frekuensi 700 megahertz (MHz) dan 2,6 gigahertz (GHz) guna memperluas dan meningkatkan layanan broadband di Indonesia.

    Menurut Heru, penguatan infrastruktur digital yang mencakup 5G, serat optik, satelit, dan pusat data akan mendorong konektivitas yang lebih andal dan merata. 

    Dia menilai digitalisasi tidak lagi bersifat urban-centric, tetapi mulai menjangkau sektor-sektor produktif di daerah serta komunitas masyarakat yang lebih luas.

    Dia berharap pengembangan 5G pada 2026 semakin pesat, menjadi standar global dengan ekspansi infrastruktur yang lebih luas dan integrasi multi-band untuk menjaga keseimbangan antara cakupan (coverage) dan kapasitas.

    “Dengan 5G ini juga akan mendukung inovasi seperti AI dan transisi menuju 6G. Yang pada gilirannya membuat konektivitas lebih andal dan inklusif. Sehingga, tahun 2026 adalah tahun krusial untuk adopsi massal 5G,” ungkap Heru.

  • Adopsi dan Investasi Tumbuh Pesat, Regulasi Masih Mengejar

    Adopsi dan Investasi Tumbuh Pesat, Regulasi Masih Mengejar

    Bisnis.com, JAKARTA— Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), baik di tingkat global maupun di Indonesia. Di satu sisi, investasi AI mengalir deras, pencetakan talenta digenjot, dan inovasi aplikasi lokal mulai menunjukkan taring. 

    Namun di sisi lain, regulasi AI nasional belum juga rampung, sementara penipuan berbasis AI justru semakin marak di tengah masifnya adopsi teknologi ini. Berikut kaleidoskop AI pada 2025 yang dirangkum Bisnis: 

    Investasi AI Makin Masif 

    Gelombang investasi AI global sepanjang 2025 menunjukkan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Microsoft mengumumkan investasi US$17,5 miliar atau sekitar Rp291 triliun di India untuk periode 2026–2029, difokuskan pada pembangunan pusat data, infrastruktur cloud, dan pengembangan talenta AI. Langkah ini menjadi investasi terbesar Microsoft di Asia.

    Meta bahkan melangkah lebih agresif. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu menyatakan akan menggelontorkan US$600 miliar atau sekitar Rp10 kuadriliun di Amerika Serikat hingga 2028, sebagian besar untuk membangun pusat data AI.

    Meta menargetkan pengembangan “personal superintelligence”, istilah yang merujuk pada kecerdasan buatan yang berpotensi melampaui kemampuan kognitif manusia.

    Tren serupa tercermin di Indonesia. PT Telkom Indonesia (Persero) meluncurkan AI Center of Excellence yang tersebar di sembilan kota strategis, mulai dari Jakarta hingga Papua. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kebutuhan AI di sektor pemerintahan, korporasi, hingga UMKM, yang bahkan mulai menunjukkan gejala fear of missing out (FOMO).

    Indosat Ooredoo Hutchison bersama Nokia dan NVIDIA juga meresmikan AI-RAN Research Center di Surabaya.

    Pusat riset ini menjadi fondasi pengembangan jaringan Radio Access Network berbasis AI, yang diklaim mampu meningkatkan kualitas layanan AI sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional.

    Pencetakan Talenta AI 

    Sejalan dengan masifnya investasi, pencetakan talenta AI juga dikebut. Microsoft Indonesia menargetkan sertifikasi 500.000 talenta AI pada 2026. Pemerintah melalui BPSDM Komdigi mencatat lebih dari 30.000 talenta AI berhasil dibina sepanjang 2025 melalui berbagai program, seperti Digital Talent Scholarship dan AI Talent Factory.

    Komitmen Indonesia membangun talenta AI bahkan mulai menarik perhatian global. Sejumlah organisasi luar negeri menyatakan minat memberikan dukungan, mulai dari GPU berkapasitas besar hingga platform open source tanpa biaya.

    Namun, di balik optimisme tersebut, muncul catatan kritis. Pengamat telekomunikasi dari ITB Agung Harsoyo menilai masalah utama Indonesia bukan semata kekurangan talenta, melainkan belum siapnya ekosistem pemanfaatan AI. Talenta yang dicetak membutuhkan akses data, masalah nyata, dan ruang berkarya yang konkret di industri.

    Sementara itu, Heru Sutadi mengingatkan AI juga membawa tantangan serius bagi tenaga kerja. Perkembangan AI berpotensi menggeser banyak pekerjaan manusia jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

    Ilustrasi kecerdasan buatan

    Persaingan Pasar Chatbot

    Meski masih memimpin pasar, laju pertumbuhan ChatGPT mulai melambat. Data Sensor Tower menunjukkan pengguna aktif bulanan ChatGPT hanya tumbuh sekitar 6% pada Agustus–November 2025. Sebaliknya, Google Gemini justru melesat hingga 30%, didorong integrasi langsung dengan sistem operasi Android dan popularitas fitur pembuat gambar Nano Banana.

    Persaingan chatbot semakin ketat dengan kehadiran Claude dan Perplexity yang mencatat pertumbuhan pengguna ratusan persen sepanjang 2025. Kondisi ini menandai fase baru pasar AI global yang mulai matang dan kompetitif.

    Aplikasi Lokal Menggeliat

    Di tengah dominasi pemain global seperti ChatGPT dan Gemini, pengembangan aplikasi AI lokal mulai menunjukkan kemajuan. GoTo dan Indosat meluncurkan Sahabat-AI dengan model 70 miliar parameter yang mendukung berbagai bahasa daerah, mulai dari Bahasa Indonesia hingga Batak. Sahabat-AI diposisikan sebagai LLM open-source yang sesuai dengan konteks dan karakteristik Indonesia.

    KORIKA juga meluncurkan Korika Chat (KChat), platform generative AI berbasis agentic AI yang ditujukan untuk BUMN dan lembaga publik. KChat dirancang untuk mengelola informasi publik terverifikasi secara real-time, mempercepat birokrasi, hingga meningkatkan transparansi regulasi.

    Regulasi AI Mundur, Payung Hukum Belum Turun

    Di tengah pesatnya adopsi AI, regulasi nasional justru tertinggal. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dua regulasi AI yakni peta jalan AI dan etika AI kemungkinan baru akan terbit pada kuartal pertama atau kedua 2026.

    Pemerintah menyiapkan regulasi tersebut sebagai payung kebijakan umum, sementara pengaturan sektoral akan diserahkan kepada masing-masing kementerian dan lembaga.

    Penipuan AI Marak

    Di sisi gelap perkembangan AI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat maraknya penipuan berbasis AI sepanjang 2025. Satgas PASTI menemukan modus voice cloning dan deepfake semakin sering digunakan untuk menipu masyarakat, mulai dari penyamaran suara anggota keluarga hingga rekayasa video yang sangat meyakinkan.

    OJK mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi silang, dan tidak mudah percaya pada permintaan transfer dana atau data sensitif, meski berasal dari pihak yang tampak dikenal.

    Di lain sisi, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 343.402 laporan terkait dugaan penipuan selama setahun terakhir, sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Dari total 563.558 rekening yang dilaporkan, sebanyak 106.222 rekening telah diblokir. Kerugian yang dicatat korban mencapai Rp7,8 triliun, sementara dana yang berhasil dibekukan sebesar Rp386,5 miliar.

  • Indosat Ekspansi ke Serat Optik Terbuka, Peluang di Tengah Kompetisi yang Sengit?

    Indosat Ekspansi ke Serat Optik Terbuka, Peluang di Tengah Kompetisi yang Sengit?

    Bisnis.com, JAKARTA —  Industri telekomunikasi Indonesia semakin dinamis dengan masuknya PT Indosat Tbk. (ISAT) ke bisnis fiber optik independent bekerja sama dengan Arsari Group dan Northstar Group. Meski demikian, langkah tersebut dinilai cukup baik di tengah kondisi industri yang menantang.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan langkah ini membuka peluang ekspansi pasar yang signifikan, terutama di segmen rumah tangga dan bisnis digital yang haus akan koneksi cepat. Namun, tantangan seperti investasi mahal dan kompetisi ketat tetap menjadi batu sandungan.

    Heru menjelaskan bahwa model bisnis fiber optik independent memungkinkan diversifikasi pendapatan melalui penjualan grosir (wholesale) ke operator lain.

    “Perusahaan telekomunikasi seperti Indosat yang masuk ke bisnis fiber optik independent punya peluang besar, seperti ekspansi pasar ke segmen rumah tangga dan bisnis digital yang haus koneksi cepat,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (23/12/2025).

    Selain itu, lanjutnya, partnership dengan investor seperti Arsari Grup memberikan dana segar dan teknologi baru, yang dapat mendorong penetrasi Fiber to the Home (FTTH) yang masih rendah di Indonesia. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan secara signifikan, mengingat permintaan koneksi broadband terus melonjak seiring pertumbuhan ekonomi digital.

    Dia juga mengatakan peta persaingan di industri serat optik Indonesia telah berubah drastis. Dahulu, pasar dikuasai oleh pemain besar seperti Telkom melalui layanan IndiHome. Kini, model open access yang diadopsi oleh Infranexia Telkom dan ekspansi Indosat membuka pintu bagi kolaborasi lintas operator.

    Menurutnya, pendekatan ini mengurangi duplikasi infrastruktur, menekan biaya pembangunan, dan mendorong penetrasi broadband lebih luas, khususnya di daerah pedesaan yang sebelumnya kurang terjangkau. Persaingan tak lagi hanya soal monopoli jaringan, melainkan bergeser ke inovasi layanan dan partnership.

    Contohnya, kerjasama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler (APJATEL) dengan Indonesia Fiber Association (IFA) yang memaksimalkan penggunaan serat optik bersama.

    “Harapannya adalah kompetisi lebih sehat,” tambah Heru.

    Dia menekankan strategi Indosat yang menggandeng investor seperti Northstar dan Arsari Grup dinilai sebagai langkah cerdas untuk memperkuat posisi di tengah tren ini.

    Partnership semacam ini membuat pasar lebih dinamis dan inklusif, memungkinkan operator untuk berbagi infrastruktur tanpa kehilangan daya saing.

    Di sisi lain, model open access terbukti lebih efisien dalam menghadapi tekanan trafik data yang tinggi, yang menjadi salah satu tantangan utama bagi operator independent.

    Pakar Telekomunikasi dan Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo mengatakan tantangan Indosat dan Telkom dalam bermain di industri fiber optik independent adalah investasi.Menggelar fiber optik butuh modal besar, terutama di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

    “Jumlah operator di beberapa daerah sudah banyak. Peluangnya besar karena penetrasi fixed broadband di Indonesia relatif masih rendah. Peluang lain adalah semakin masifnya penggunaan IoT dan AI yang butuh jaringan yang berkualitas tinggi,” kata Agung.

  • Frekuensi 2,6 GHz Krusial untuk Dongkrak Peringkat Internet RI di Tingkat Global

    Frekuensi 2,6 GHz Krusial untuk Dongkrak Peringkat Internet RI di Tingkat Global

    Bisnis.com, JAKARTA— Kehadiran spektrum frekuensi baru, termasuk pita 2,6 GHz, dinilai masih sangat relevan dan strategis untuk meningkatkan kecepatan sekaligus peringkat internet Indonesia di tingkat global. 

    Diketahui Indonesia saat ini menempati urutan ketujuh di Asia Tenggara sebagai negara dengan layanan seluler tercepat. Indonesia hanya unggul tipis dari Kamboja dan masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai spektrum merupakan elemen krusial dalam peningkatan kualitas jaringan seluler nasional.

    “Kehadiran spektrum frekuensi baru termasuk pita 2,6 GHz masih sangat relevan dan strategis untuk meningkatkan kecepatan serta peringkat internet Indonesia,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Senin (22/12/2025). 

    Menurut dia, terdapat beberapa alasan utama. Pertama, dari sisi kapasitas dan kualitas jaringan. Spektrum disebut sebagai “bahan baku” utama jaringan seluler. 

    Pita 2,6 GHz menawarkan kapasitas lebih besar dibandingkan pita rendah, sehingga ideal untuk mengatasi lonjakan trafik data, khususnya di wilayah urban dan kawasan dengan kepadatan pengguna tinggi.

    “Dengan carrier aggregation dan optimalisasi LTE-Advanced maupun 5G, spektrum ini dapat langsung berdampak pada peningkatan kecepatan rata-rata pengguna,” jelasnya.

    Kedua, dari aspek efisiensi teknologi. Heru menilai, teknologi jaringan saat ini makin bergantung pada mid-band spectrum untuk mencapai keseimbangan antara jangkauan dan kapasitas.

    Tanpa tambahan spektrum yang memadai, peningkatan kecepatan akan cepat menemui batas meskipun infrastruktur radio dan core network telah ditingkatkan.

    Ketiga, terkait posisi Indonesia dalam pemeringkatan global. Indeks kecepatan internet global tidak hanya menilai cakupan, tetapi juga throughput aktual yang dirasakan pengguna. Dia mengatakan negara-negara dengan performa tinggi umumnya memiliki portofolio spektrum yang cukup, contiguous, dan dapat digunakan secara optimal oleh operator. 

    “Karena itu, penambahan spektrum tetap menjadi prasyarat penting meski bukan satu-satunya faktor untuk mendorong lonjakan peringkat Indonesia,” kata Heru.

    Meski demikian, Heru menekankan spektrum baru harus dibarengi kebijakan turunan yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk mendorong peningkatan posisi Indonesia pada 2026, Heru menyoroti sejumlah faktor kunci yang perlu menjadi fokus Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Pertama, kebijakan spektrum yang pro-operator serta masyarakat dan tepat guna. Selain menyediakan spektrum baru, Komdigi perlu memastikan harga spektrum yang rasional, blok frekuensi yang cukup lebar (contiguous), serta kepastian regulasi jangka panjang. Tanpa hal tersebut, operator cenderung menahan ekspansi jaringan berkecepatan tinggi.

    Kedua, percepatan implementasi 5G yang bermakna atau use-case driven. Menurut Heru, peningkatan kecepatan tidak cukup hanya dengan label 5G, melainkan juga membutuhkan densifikasi BTS, fiberisasi backhaul, serta pengembangan use case industri, smart city, dan layanan publik digital.

    Ketiga, penguatan jaringan fiber optik nasional. Kecepatan seluler sangat bergantung pada kualitas jaringan tetap, baik fixed broadband maupun backbone. Integrasi jaringan fiber hingga ke site BTS harus menjadi prioritas agar kecepatan radio tidak terhambat oleh bottleneck backhaul.

    Selain itu, Heru juga menyoroti pentingnya reformasi perizinan dan tata ruang infrastruktur. Hambatan perizinan daerah, biaya sewa lahan, serta aturan pembangunan menara masih menjadi penghambat densifikasi jaringan. Penyederhanaan regulasi lintas sektor dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas jaringan.

    Tak kalah penting, peningkatan kualitas layanan dan pengawasan quality of service (QoS) juga perlu diperkuat. Menurut Heru, selain kecepatan puncak, konsistensi dan kualitas layanan seperti latency, jitter, dan reliability harus diawasi lebih ketat dengan pendekatan berbasis pengalaman pengguna.

    Pekerja memperbaiki pemancar internet di menara telekomunikasi

    Diketahui di tengah upaya peningkatan infrastruktur, kinerja internet Indonesia di kawasan Asia Tenggara menunjukkan tren membaik. 

    Berdasarkan laporan Speedtest by Ookla yang dikutip Senin (22/12/2025), Indonesia menempati posisi ketujuh di Asia Tenggara dengan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,77 Mbps.

    Capaian tersebut menempatkan Indonesia di atas Kamboja dan Laos. Kamboja mencatatkan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,18 Mbps, sementara Laos berada di posisi kesembilan dengan kecepatan 47,18 Mbps. Speedtest Global Index tidak mencatat data kecepatan unduh internet mobile di Myanmar dan Timor Leste.

    Meski demikian, posisi Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara di kawasan. DataIndonesia mencatat Brunei Darussalam masih menjadi negara dengan jaringan internet mobile tercepat di Asia Tenggara per November 2025, dengan median kecepatan unduh mencapai 226,92 Mbps. Singapura berada di posisi kedua dengan 195,65 Mbps, disusul Vietnam sebesar 160,5 Mbps dan Malaysia dengan 141,18 Mbps. Adapun Thailand dan Filipina masing-masing mencatatkan kecepatan 136,91 Mbps dan 54,39 Mbps.

    Speedtest Global Index sendiri membandingkan data kecepatan internet di lebih dari 190 negara, dengan data yang diperbarui setiap pertengahan bulan berdasarkan pengujian di lebih dari 15.000 server di seluruh dunia.

  • Spektrum 2,6 GHz Bakal Dongkrak Kecepatan dan Peringkat Internet Indonesia

    Spektrum 2,6 GHz Bakal Dongkrak Kecepatan dan Peringkat Internet Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— Kehadiran spektrum frekuensi baru, termasuk pita 2,6 GHz, dinilai masih sangat relevan dan strategis untuk meningkatkan kecepatan sekaligus peringkat internet Indonesia di tingkat global. 

    Sejumlah pengamat telekomunikasi menilai, tambahan spektrum menjadi prasyarat penting di tengah lonjakan trafik data dan kebutuhan layanan digital berkecepatan tinggi. Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai spektrum merupakan elemen krusial dalam peningkatan kualitas jaringan seluler nasional.

    “Kehadiran spektrum frekuensi baru termasuk pita 2,6 GHz masih sangat relevan dan strategis untuk meningkatkan kecepatan serta peringkat internet Indonesia,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Senin (22/12/2025). 

    Menurut dia, terdapat beberapa alasan utama. Pertama, dari sisi kapasitas dan kualitas jaringan. Spektrum disebut sebagai “bahan baku” utama jaringan seluler. 

    Pita 2,6 GHz menawarkan kapasitas lebih besar dibandingkan pita rendah, sehingga ideal untuk mengatasi lonjakan trafik data, khususnya di wilayah urban dan kawasan dengan kepadatan pengguna tinggi.

    “Dengan carrier aggregation dan optimalisasi LTE-Advanced maupun 5G, spektrum ini dapat langsung berdampak pada peningkatan kecepatan rata-rata pengguna,” jelasnya.

    Kedua, dari aspek efisiensi teknologi. Heru menilai, teknologi jaringan saat ini makin bergantung pada mid-band spectrum untuk mencapai keseimbangan antara jangkauan dan kapasitas. Tanpa tambahan spektrum yang memadai, peningkatan kecepatan akan cepat menemui batas meskipun infrastruktur radio dan core network telah ditingkatkan.

    Ketiga, terkait posisi Indonesia dalam pemeringkatan global. Indeks kecepatan internet global tidak hanya menilai cakupan, tetapi juga throughput aktual yang dirasakan pengguna. Dia mengatakan negara-negara dengan performa tinggi umumnya memiliki portofolio spektrum yang cukup, contiguous, dan dapat digunakan secara optimal oleh operator. 

    “Karena itu, penambahan spektrum tetap menjadi prasyarat penting meski bukan satu-satunya faktor untuk mendorong lonjakan peringkat Indonesia,” kata Heru.

    Meski demikian, Heru menekankan spektrum baru harus dibarengi kebijakan turunan yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk mendorong peningkatan posisi Indonesia pada 2026, Heru menyoroti sejumlah faktor kunci yang perlu menjadi fokus Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Pertama, kebijakan spektrum yang pro-operator serta masyarakat dan tepat guna. Selain menyediakan spektrum baru, Komdigi perlu memastikan harga spektrum yang rasional, blok frekuensi yang cukup lebar (contiguous), serta kepastian regulasi jangka panjang. Tanpa hal tersebut, operator cenderung menahan ekspansi jaringan berkecepatan tinggi.

    Kedua, percepatan implementasi 5G yang bermakna atau use-case driven. Menurut Heru, peningkatan kecepatan tidak cukup hanya dengan label 5G, melainkan juga membutuhkan densifikasi BTS, fiberisasi backhaul, serta pengembangan use case industri, smart city, dan layanan publik digital. Ketiga, penguatan jaringan fiber optik nasional. Kecepatan seluler sangat bergantung pada kualitas jaringan tetap, baik fixed broadband maupun backbone. Integrasi jaringan fiber hingga ke site BTS harus menjadi prioritas agar kecepatan radio tidak terhambat oleh bottleneck backhaul.

    Selain itu, Heru juga menyoroti pentingnya reformasi perizinan dan tata ruang infrastruktur. Hambatan perizinan daerah, biaya sewa lahan, serta aturan pembangunan menara masih menjadi penghambat densifikasi jaringan. Penyederhanaan regulasi lintas sektor dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas jaringan.

    Tak kalah penting, peningkatan kualitas layanan dan pengawasan quality of service (QoS) juga perlu diperkuat. Menurut Heru, selain kecepatan puncak, konsistensi dan kualitas layanan seperti latency, jitter, dan reliability harus diawasi lebih ketat dengan pendekatan berbasis pengalaman pengguna.

    Pandangan serupa disampaikan Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Joseph Matheus Edward. Dia menilai, pita 2,6 GHz dengan bandwidth yang besar sangat relevan untuk mendorong kecepatan internet seluler dan fixed wireless access (FWA).

    “Tentu 2.6 GHz dengan bandwidth 190 Mhz akan mendorong internet seluler maupun bwa/fwa yg lebih cepat atau riil 5G. Jadi sangat relevan dalam meningkatkan kecepatan internet,” kata Ian kepada Bisnis pada Senin (22/12/2025). 

    Namun, dia menegaskan penambahan bandwidth saja tidak cukup. Menurutnya, penguatan jaringan backbone optik dan content delivery network (CDN) yang lebih dekat dengan pelanggan juga menjadi faktor penentu.

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari ITB lainnya, Agung Harsoyo, menjelaskan tambahan spektrum akan langsung berdampak pada kecepatan data, terutama karena mayoritas layanan seluler di Indonesia masih menggunakan teknologi 4G.

    “Jadi, tentu saja, ketika pita frekuensi bertambah misal 2.6GHz), maka bertambah cepat transfer datanya,” kata Agung.

    Agung mengingatkan peningkatan kecepatan pada sisi radio, yang menghubungkan ponsel pelanggan dengan BTS, harus diimbangi dengan ketersediaan jaringan backhaul dan backbone yang cepat serta berkualitas, khususnya melalui dukungan jaringan fiber optik.

    “Jadi, pemerintah perlu men-support penyelenggara jaringan untuk menggelar fiber optik dan selular sekaligus. Inilah era fixed-mobile convergence (FMC),” katanya.

    Di tengah upaya peningkatan infrastruktur tersebut, kinerja internet Indonesia di kawasan Asia Tenggara menunjukkan tren membaik. 

    Berdasarkan laporan Speedtest by Ookla yang dikutip Senin (22/12/2025), Indonesia menempati posisi ketujuh di Asia Tenggara dengan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,77 Mbps.

    Capaian tersebut menempatkan Indonesia di atas Kamboja dan Laos. Kamboja mencatatkan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,18 Mbps, sementara Laos berada di posisi kesembilan dengan kecepatan 47,18 Mbps. Speedtest Global Index tidak mencatat data kecepatan unduh internet mobile di Myanmar dan Timor Leste.

    Meski demikian, posisi Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara di kawasan. DataIndonesia mencatat Brunei Darussalam masih menjadi negara dengan jaringan internet mobile tercepat di Asia Tenggara per November 2025, dengan median kecepatan unduh mencapai 226,92 Mbps. Singapura berada di posisi kedua dengan 195,65 Mbps, disusul Vietnam sebesar 160,5 Mbps dan Malaysia dengan 141,18 Mbps. Adapun Thailand dan Filipina masing-masing mencatatkan kecepatan 136,91 Mbps dan 54,39 Mbps.

    Speedtest Global Index sendiri membandingkan data kecepatan internet di lebih dari 190 negara, dengan data yang diperbarui setiap pertengahan bulan berdasarkan pengujian di lebih dari 15.000 server di seluruh dunia.

  • Kala ChatGPT Berulang Kali Salah Jawab Pertanyaan Mahfud MD…

    Kala ChatGPT Berulang Kali Salah Jawab Pertanyaan Mahfud MD…

    Kala ChatGPT Berulang Kali Salah Jawab Pertanyaan Mahfud MD…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pada acara peluncuran buku Mahkamah Konstitusi di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025), mantan Ketua MK Mahfud MD berkelakar soal akal imitasi atau artificial intelligence (AI).
    Dia bilang, hampir tiap hari bercanda dengan mesin buatan OpenAI tersebut. Bercanda karena mesin yang nama depannya adalah “kecerdasan” itu ternyata tidak terlalu cerdas.
    Salah satu tokoh yang hadir dalam acara itu adalah Ketua MK pertama, Jimly Asshiddiqie. Mahfud langsung mengambil contoh nama tokoh itu.
    Dia mengatakan, dua hari sebelumnya bertanya langsung dengan ChatGPT tentang profil Jimly.
    “Pak Jimly dua hari lalu saya tanya (profilnya ke ChatGPT) itu. Prof Jimly Asshiddiqie itu lahir di mana?” tanya Mahfud ke ChatGPT.
    “Jawabannya apa? Prof Jimly Asshiddiqie lahir di Sumenep (daerah di Madura -red),” kata Mahfud membacakan jawaban ChatGPT.
    Sontak hadirin, termasuk Jimly tertawa dengan jawaban konyol ChatGPT.
    Mahfud kemudian melanjutkan, ia menegur langsung ChatGPT bahwa jawaban itu salah. Karena Jimly adalah orang Palembang, Sumatera Selatan. Adapun Mahfud sendiri berasal dari Madura.
    ChatGPT kemudian mengaku salah dan berterimakasih Mahfud telah memberikan koreksi atas jawabannya.
    Atas peristiwa itu, Mahfud mengingatkan kepada para pengguna
    AI
    , jangan sekali-kali langsung percaya informasi yang diberikan oleh ChatGPT.
    “Jangan baru sekali jawab lalu diikuti. ChatGPT salah, banyak salahnya. Saya setiap hari bergurai dengan ChatGPT itu,” katanya berkelakar, disambut tawa para hadirin.
    Mahfud bilang, dia sering memancing pertanyaan sulit kepada ChatGPT. Jawaban ChatGPT sering ngawur, sehingga dia beberapa kali harus mengoreksi jawaban AI tersebut.
    “Benar, Anda lebih teliti, kami ralat,” kata Mahfud membacakan jawaban ChatGPT.
    Dalam konteks acara tersebut, Mahfud mengatakan internet dan AI mungkin memang memberikan kecepatan informasi, tapi bukan pada kedalaman informasi.
    Berbeda dengan membaca buku, setiap orang yang menghendaki kedalaman makna dan ilmu pengetahuan pasti akan memilih jalan membaca buku.
    Meurutnya, buku menolak opini dangkal dan menolak budaya instan.
    “Buku dibaca oleh mereka yang menghendaki kedalaman. Buku bukan sekadar publikasi, melainkan legasi yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya,” ucap Mahfud.
    Kami mencoba menanyakan hal serupa yang sempat ditanyakan
    Mahfud MD
    kepada ChatGPT, jawabannya berbeda, namun mesin AI memberikan penjelasan mengapa kesalahan itu bisa terjadi.
    Jawaban pertama, ChatGPT bekerja dengan kemungkinan bahasan, bukan ingatan faktual seperti manusia.
    Dia bekerja memprediksi jawaban berdasarkan pola paling sering muncul dalam data.
    Jika data tersebut keliru, artikel sekunder yang salah dan pengaitan geografis yang keliru, mesin bekerja melakukan pembenaran dengan argumen, meskipun dalam faktanya salah.
    “Maka saya bisa menyintesis jawaban yang terdengar meyakinkan tetapi faktualnya salah. Ini yang dalam studi AI disebut
    hallucination
    ,” tulis ChatGPT.
    Mesin AI ini juga bisa tertipu pada otoritas simbol. ChatGPT menyebut nama Jimly Asshiddiqie sering dikaitkan dengan simbol Islam, Pesantren, dan keilmuan Jawa-Madura.
    “Saya bisa ‘tergelincir’ menyamakan latar kultural dengan tempat lahir, sesuatu yang jarang dilakukan manusia pembaca biografi yang teliti,” tulis ChatGPT.
    Ketiga, AI mengaku tak memiliki naluri skeptis seperti soerang jurnalis atau sejarawan.
    ChatGPT menyebut dirinya tidak otomatis berhenti dan meragukan jawabannya sendiri kecuali ada yang memaksa verifikasi atau konteks yang menuntut presisi tinggi.
    “Tanpa itu, saya cenderung menjawab cepat dan koheren, karena itulah desain dasarnya,” tulis ChatGPT.
    Mesin AI ini kemudian berkesimpulan, ia hanya berguna pada peta konsep, analisis, dan kerangka pikir, tapi tak bisa dijadikan sumber final untuk fakta tanpa cek silang.
    “Kasus ‘Jimly’ ini justru contoh terbaik mengapa etika verifikasi manusia belum bisa dan tidak boleh digantikan,” tulis ChatGPT.
    AI ini juga sepemahaman dengan Mahfud MD terkait kedalaman berpikir orang yang membaca buku.
    Secara langsung ChatGPT menyebut dirinya sebagai alat yang menyajikan hasil pemikiran, sedangkan buku menyajikan proses berpikir.
    “Dan justru di situlah tantangan zaman ini: bukan memilih antara saya atau buku, melainkan memastikan manusia tidak kehilangan kemampuan membaca mendalam ketika mereka sudah terbiasa dengan jawaban instan,” tulis ChatGPT.
    Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan, apa yang dikatakan Mahfud MD terkait kasus ‘Jimly’ memberikan fakta bahwa AI masih jauh dari kata sempurna.
    Bahkan jawaban sederhana terkait tempat lahir tokoh Jimly Asshiddiqir pun terlihat “konyol” oleh perangkat AI.
    “Itu mengingatkan kita bahwa AI bukan pengganti otak manusia, tapi alat bantu,” kata Heru kepada
    Kompas.com.

    AI, kata Heru, bisa menjad alat bantu untuk mengerjakan tugas yang repetitif seperti menganalisis data besar, merangkum artikel panjang atau berdiskusi tentang ide kreatif.
    Salah satu contohnya adalah membuat latihan soal belajar bagi siswa dengan kebutuhan berbeda.
    Tetapi AI akan terlihat tumpul ketika mulai diajak berpikir kritis dan mendalam, khususnya terkait dengan konteks budaya, keputusan etis dan keadilan hukum.
    “Di situ, AI sering ‘dangkal’ karena bergantung pada data pelatihan, bukan pengalaman hidup,” tuturnya.
    Sebab itu, Heru memberikan saran yang sebelumnya dikatakan Mahfud MD, ketika menggunakan AI harus disertai dengan pemikiran yang bijak.
    “Selalu verifikasi dan cek kembali informasi atau data yang disampaikan, agar tidak salah data, mengambil kesimpulan bahkan kebijakan. Apalagi juga kalau menyangkut penyakit, baiknya tanya ke dokter,” tuturnya.
    “Jadikan AI sebagai asisten untuk membantu kita, bukan mengontrol kita atau jadi sumber rujukan satu-satunya yang kita percaya,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keandalan Jaringan Telkomsel Cs Diuji saat Nataru 2025, Reputasi jadi Taruhan

    Keandalan Jaringan Telkomsel Cs Diuji saat Nataru 2025, Reputasi jadi Taruhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menjadi ujian bagi jaringan internet Telkomsel, Indosat, dan XLSMART. Trafik akan meningkat pada momen tersebut sehingga reputasi perusahaan jadi taruhan. 

    Berdasarkan tren historis, pertumbuhan trafik data seluler di Indonesia meningkat rata-rata 15–20% per tahun, dengan puncak konsumsi terjadi pada momen libur panjang.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan lonjakan trafik pada Nataru 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 20–25% dibandingkan hari normal. Peningkatan ini didorong oleh penggunaan layanan video streaming, media sosial, gim daring, navigasi digital, layanan pesan instan, serta transaksi digital yang semakin intensif.

    “Selain faktor musiman, karakter lonjakan trafik Nataru 2026 akan semakin dipengaruhi oleh penetrasi jaringan 5G yang lebih luas, meningkatnya adopsi perangkat pintar, serta penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang lebih intensif dan data-heavy,” kata Heru kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025).

    Heru menambahkan mobilitas masyarakat yang tinggi menuju destinasi wisata, pusat transportasi, serta daerah asal saat mudik dan arus balik juga akan menciptakan konsentrasi trafik di lokasi-lokasi tertentu yang sebelumnya relatif moderat. 

    Menurutnya, tantangan pada Nataru 2026 akan semakin kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Pertama, tantangan kapasitas dan kualitas jaringan. Lonjakan trafik tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga sangat terlokalisasi (hyper-localized), sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan jaringan (network congestion) di area wisata, bandara, pelabuhan, rest area, serta jalur transportasi utama.

    Kedua, tantangan integrasi teknologi. Transisi dari dominasi 4G menuju kombinasi 4G–5G membutuhkan orkestrasi jaringan yang lebih canggih, termasuk dynamic spectrum sharing dan manajemen backhaul.

    Ketiga, tantangan ketahanan infrastruktur. Cuaca ekstrem, gangguan listrik, serta risiko bencana alam berpotensi mengganggu jaringan pada periode krusial ini. Keempat, tantangan keamanan siber dan perlindungan data.

    Heru meyakini lonjakan trafik digital juga meningkatkan risiko serangan siber, penipuan daring, serta kebocoran data, terutama pada layanan keuangan digital dan platform publik.

    “Kelima, tantangan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan pengelola infrastruktur transportasi yang masih perlu diperkuat,” kata Heru.

    Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Heru memaparkan sejumlah langkah strategis. Pertama, pemerintah dan operator perlu melakukan perencanaan kapasitas berbasis data dan prediksi trafik (predictive analytics), termasuk pemetaan titik-titik rawan lonjakan.

    Kedua, optimalisasi jaringan melalui penambahan BTS sementara (mobile BTS), peningkatan kapasitas backhaul, serta pemanfaatan teknologi network slicing pada jaringan 5G. Ketiga, penguatan ketahanan infrastruktur dengan memastikan ketersediaan energi cadangan, redundansi jaringan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Keempat, peningkatan pengawasan keamanan siber dan perlindungan data pribadi, terutama pada layanan publik dan keuangan digital.

    “Terakhir, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan operator melalui posko terpadu Nataru agar respons terhadap gangguan jaringan dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif,” katanya.

    Heru menilai langkah-langkah tersebut membuat lonjakan trafik data pada Nataru 2026 tidak hanya dapat dikelola dengan baik, tetapi juga menjadi momentum peningkatan kualitas layanan digital nasional.

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala memperkirakan trafik data pada Nataru 2026 dapat mencapai kisaran 25–30%. 

    Dia menyebut tantangan masih ada, terutama infrastruktur yang rusak akibat bencana alam dan belum sepenuhnya pulih. Dia menyebut seluruh operator harus mempersiapkan mobil BTS darurat.

    “Begitu juga sikon cuaca di bulan Desember sampai awal tahun tidak baik, jadi pelaku industri telco optimalkan semua layanan, dari tim operasional dan layanan konsumen,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memprediksi akan terjadi kenaikan trafik layanan data operator telekomunikasi pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Prediksi tersebut disampaikan Menteri Komdigi Meutya Hafid saat Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. “Kami memprediksi ada kenaikan 30% traffic untuk libur Nataru ini,” kata Meutya di Kantor Komdigi, Jumat (19/12/2025).

    Seiring dengan proyeksi tersebut, Meutya mengatakan Komdigi bersama operator telekomunikasi telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna menjaga kualitas layanan. Salah satunya melalui pengoperasian posko monitoring yang melibatkan Komdigi dan operator seluler.

    “Totalnya ada 255 posko bersama yang akan bekerja mulai dari hari ini sampai tanggal 4 Januari untuk memastikan layanan berjalan dengan baik,” katanya.

  • Masif Cetak Talenta AI, Pengamat Ingatkan Minimnya Ruang Pemanfaatan

    Masif Cetak Talenta AI, Pengamat Ingatkan Minimnya Ruang Pemanfaatan

    Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah dan pelaku industri semakin agresif membangun ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) melalui kolaborasi lintas sektor untuk mencetak talenta digital. 

    Namun, di tengah masifnya program pelatihan dan pengembangan talenta AI, pengamat mengingatkan risiko apabila penciptaan talenta tidak diiringi dengan kesiapan ekosistem dan ruang pemanfaatan yang nyata di industri.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan pengembangan ekosistem AI saat ini mengusung konsep kolaborasi tiga sektor, yakni pemerintah, universitas, dan industri bisnis.

    “Nah konsepnya semua sama antara Garuda Park Innovation Hub dan juga dengan AI Innovation Hub Telkomsel dan ITB adalah kolaborasi tiga sektor. Antara pemerintah, universitas dan juga industri bisnis,” kata Edwin usai acara peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

    Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan talenta digital agar masyarakat Indonesia memiliki kemampuan digital yang memadai dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

    Edwin menilai selama ini pemanfaatan AI di Indonesia masih didominasi untuk kebutuhan hiburan. Karena itu, diperlukan jembatan antara riset dan industri agar AI dapat menciptakan nilai tambah yang lebih luas.

    Dia menambahkan penguatan ekosistem digital menjadi salah satu titik intervensi penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital yang lebih besar, seiring AI disebut sebagai gelombang baru ekonomi nasional. 

    “Ada yang bilang bahwa AI ini akan jadi the next wave-nya ekonomi Indonesia,” katanya.

    Namun, Edwin menekankan fokus utama pemerintah bukan semata mengejar angka kontribusi ekonomi. “Tapi sebenarnya bukan itu, yang paling penting adalah kita mendidik talenta ini,” ujarnya.

    Menurutnya pengembangan wadah ekosistem AI seperti  AI Innovation Hub yang dikembangkan bersama Telkomsel mampu menciptakan jutaan talenta digital dalam lima tahun ke depan. 

    “Targetnya dalam 5 tahun ke depan kita mencetak sekitar 4 juta techpreneur atau mereka yang bisa memanfaatkan teknologi digital dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan berdasar yang menggunakan teknologi,” kata Edwin.

    Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB periode 2025—2030 Irwan Meilano mengatakan kolaborasi dengan Telkomsel melalui AI Innovation Hub merupakan bagian dari langkah nasional ITB untuk menjadi kampus yang berdampak.

    Bahkan sebagai tindak lanjut, dia mengatakan ITB mewajibkan seluruh mahasiswa tingkat pertama mempelajari AI lintas program studi. 

    “Sekarang kami sudah mewajibkan seluruh mahasiswa ITB di tingkat pertama itu untuk belajar AI,” kata Irwan.

    ITB juga menyiapkan laboratorium praktis agar mahasiswa dapat bekerja secara kolaboratif lintas disiplin.  Selain itu, ITB akan membuka program konsentrasi khusus AI pada jenjang sarjana mulai tahun 2026. 

    Program tersebut dirancang dengan pendekatan multidisiplin agar AI dapat diterapkan di berbagai sektor. 

    Ekosistem Pemanfaatan Minim

    Namun pengamat telekomunikasi dari ITB Agung Harsoyo menilai persoalan utama bukan semata kekurangan talenta AI, melainkan belum siapnya ekosistem pemanfaatan.

    “Indonesia saat ini cenderung lebih mengutamakan mencetak talenta AI dibanding menyediakan ruang pemanfaatannya,” kata Agung.

    Dia menilai talenta yang sudah tercetak membutuhkan akses pada data, masalah nyata, dan kesempatan berkarya. “Masalah kita bukan [hanya] kekurangan talenta AI, tapi belum cukupnya ekosistem yang memberi kesempatan berkarya, memberi data, dan masalah nyata untuk mereka selesaikan,” ujarnya.

    Agung berharap sinergi antarpemangku kepentingan dapat diperkuat agar talenta AI benar-benar berdampak bagi industri dan negara.  Menurutnya, peran pemerintah menjadi krusial dalam menyatukan ekosistem berbasis AI lintas sektor. 

    “Misal Komdigi, dapat membuat sinergi-program dari para penyelenggara jaringan [berbasis AI], penyelenggara jasa [berbasis AI], penyelenggara sistem elektronik [berbasis AI], dan lain-lain,” katanya. 

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengingatkan AI bukan hanya peluang, tetapi juga tantangan besar, terutama bagi tenaga kerja. Dia menilai perkembangan AI berpotensi menggeser banyak pekerjaan manusia. 

    “Karena dengan perkembangan artificial intelligence seperti sekarang ini, tentunya bagi masyarakat ini menjadi tantangan karena banyak pekerjaan yang kemudian diambil oleh AI,” kata Heru saat dihubungi Bisnis Selasa (16/12/2025).

    Menurut Heru, reskilling dan upskilling menjadi kunci agar masyarakat tidak tertinggal. Dia juga menyoroti risiko pengangguran jika tantangan tersebut tidak dijawab, terutama di tengah bonus demografi.  Heru mengingatkan agar pengembangan AI difokuskan pada kebutuhan nasional. 

    Dia juga mengingatkan agar target penciptaan techpreneur tidak menjadi tujuan utama. “Kalau pendekatannya kemudian, oh ini ada peluang membentuk techpreneur sekian juta segala macam, saya khawatir ini kita akan kembali mengulang persoalan atau kegagalan ketika kita mengembangkan startup,” ujarnya.

  • Operasional PDN Molor, Ancaman Kebocoran Data hingga Pemborosan Anggaran Mengintai

    Operasional PDN Molor, Ancaman Kebocoran Data hingga Pemborosan Anggaran Mengintai

    Bisnis.com, JAKARTA — Tertundanya operasional Pusat Data Nasional (PDN) dinilai menyimpan risiko besar bagi kedaulatan digital Indonesia, terutama ancaman kebocoran data yang berpotensi berdampak sistemik.

    Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai berbagai insiden kebocoran data dan gangguan layanan publik seharusnya menjadi pelajaran mahal bagi negara. 

    Salah satunya, gangguan layanan imigrasi yang terjadi pada Juni 2024 akibat kelumpuhan PDNS, yang diduga kuat dipicu serangan siber ransomware. 

    Insiden tersebut menyebabkan penumpukan paspor, antrean panjang di bandara, serta layanan yang harus dilakukan secara manual.

    Menurut Kamilov, peristiwa tersebut justru menegaskan lemahnya perlindungan data nasional karena masih tingginya ketergantungan pada pihak ketiga.

    “Pembelajaran yang mahal malah karena negara kita ini telanjang semuanya dibuat oleh pihak-pihak ketiga. Sehingga data kita tidak terjaga dengan baik. Artinya integritas nilai dari data kita itu lemah gitu,” kata Kamilov kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Dia menekankan pentingnya sinergi sejak awal antara lembaga yang memiliki mandat pelindungan data, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun, menurutnya, hingga kini masih terdapat hambatan koordinasi antarlembaga.

    Kamilov menilai persoalan PDN seharusnya berada langsung di bawah kendali presiden karena data telah menjadi aset strategis baru negara. Tanpa keterlibatan langsung kepala negara, penyelesaian dan pengelolaan PDN dinilai akan berjalan lambat.

    Dia juga memandang data sebagai “big oil” atau sumber penghasilan masa depan yang nilainya bahkan melampaui komoditas sumber daya alam, sehingga harus dikelola secara serius, profesional, dan terintegrasi oleh negara.

    Terkait lamanya uji kelayakan PDN, Kamilov menilai secara infrastruktur fasilitas tersebut sejatinya telah siap.

    “Secara infrastruktur sudah oke. Nah ini kan kembali kepada para tadi bisa diitu badannya sendiri dan berikut manusianya,” ujarnya.

    Ilustrasi tempat penyimpanan data

    Dia juga menyinggung dinamika geopolitik global dan perang dagang yang memengaruhi ketersediaan perangkat teknologi tinggi. Namun, menurutnya, kondisi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai peluang. 

    Kamilov menilai perangkat keras dan perangkat lunak PDN pada dasarnya telah siap digunakan, sehingga keterlambatan lebih disebabkan oleh lemahnya sinkronisasi antarlembaga dan pimpinan yang terlibat.

    Selain itu, Kamilov menyoroti ketidakpastian pembangunan PDN di sejumlah lokasi yang telah direncanakan. Dia menyebut proyek PDN seharusnya dibangun di tiga wilayah, yakni Batam, Jakarta, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun hingga kini, pembangunan PDN di Batam tertunda, PDN Jakarta menghadapi berbagai persoalan, sementara perkembangan PDN di IKN belum menunjukkan kejelasan.

    Menurut dia, penundaan tersebut merugikan negara, baik secara ekonomi maupun strategis. Kamilov mengingatkan bahwa dampak kebocoran data jauh lebih berbahaya dibandingkan kehilangan sumber daya alam yang bersifat kasat mata.

    “Tapi kalau data ini hitungan detik, hilang, bocor itu udah terbang kemana-mana. Dan ruginya luar biasa,” tegasnya.

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan proses uji kelayakan PDN oleh BSSN memang memerlukan waktu lama karena mencakup pemeriksaan mendalam terhadap aspek keamanan siber, bukan sekadar infrastruktur fisik.

    Menurut Heru, meskipun bangunan dan perangkat keras telah siap, pengujian berlapis tetap diperlukan untuk meminimalkan risiko serangan siber.

    “Ini termasuk verifikasi spesifikasi teknis, penanganan rekomendasi perbaikan, dan pengujian berlapis untuk menghindari kebocoran data,” kata Heru saat dihubungi Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Dia menilai kehati-hatian tersebut wajar mengingat PDN menyimpan data vital negara. Meski demikian, Heru menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. 

    ANGGARAN BENGKAK

    Di sisi lain, dia mengakui kondisi PDN yang belum beroperasi justru menimbulkan pemborosan anggaran, mengingat PDN sebagai aset negara bernilai triliunan rupiah masih menganggur.

    “Sementara pemerintah masih bayar mahal untuk PDNS sebagai solusi sementara,” ujarnya.

    Heru menganalogikan kondisi tersebut seperti memiliki aset baru tetapi tidak dapat dimanfaatkan. 

    Dia menilai jika penundaan PDN terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi anggaran, tetapi juga terhadap keamanan dan kepercayaan publik. Risiko kebocoran data massal pun dinilai masih mengintai, terutama jika ketergantungan pada PDNS berlanjut.

    “Yang dikhawatirkan adalah ini akan kembali tiap kementerian/lembaga membangun pusat data sendiri lagi, yang memboroskan anggaran negara,” ujar Heru.

    Dia menambahkan persoalan ini semestinya segera mendapat perhatian langsung presiden. “Presiden Prabowo perlu segera memanggil Menkomdigi dan Kepala BSSN agar PDN tidak sia-sia,” katanya.

    Petugas memeriksa server di sebuah data center

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian PDN oleh BSSN masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat beroperasi. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba, mengatakan perkembangan PDN masih berada dalam tahap evaluasi keamanan oleh BSSN.

    “Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Dengan kondisi tersebut, proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun. 

    PDN sendiri dirancang sebagai fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat dan daerah secara terpusat sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

    Nilai investasi pembangunan PDN tahap pertama di Cikarang mencapai sekitar Rp2 triliun hingga Rp2,7 triliun, yang dibiayai melalui kombinasi pendanaan pemerintah Prancis dan APBN. BSSN mulai melakukan pemeriksaan intensif terhadap PDN dan PDNS sejak insiden gangguan dan serangan ransomware pada Juni 2024.

  • Kesepakatan Dagang AS – Indonesia Alot, Pengamat Soroti Isu Kedaulatan Data

    Kesepakatan Dagang AS – Indonesia Alot, Pengamat Soroti Isu Kedaulatan Data

    Bisnis.com, JAKARTA— Kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berjalan alot. Sejumlah komitmen masih dibahas sementara, termasuk terkait perdagangan digital yang dinilai berbenturan dengan kedaulatan data.

    Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai sikap AS tersebut muncul karena Indonesia dianggap enggan menerapkan langkah konkret untuk memfasilitasi alur data lintas batas yang bebas hambatan. 

    Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan visi AS terkait perdagangan terbuka.

    “Saya melihat hal ini terkait erat dengan aturan data localization Indonesia, yang mewajibkan penyimpanan data sensitif secara lokal, regulasi PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik] yang memaksa platform asing mendaftar dan mematuhi standar lokal,” kata Heru kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

    Heru menegaskan sebagai negara berdaulat, Indonesia harus tegas mempertahankan regulasi yang sudah diatur dalam undang-undang, termasuk soal pelindungan data pribadi. Ia menyebut data masyarakat Indonesia tidak dapat ditransfer ke negara lain tanpa persetujuan pemiliknya.

    “Begitu juga dengan PSE yang aturannya kan sangat rendah, hanya mendaftar. Masak begitu saja tidak mau,” imbuhnya.

    Menurut Heru, kondisi ini menimbulkan ironi karena banyak negara lain yang tidak dibebani komitmen tambahan justru dikenakan bea masuk yang sama atau lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ia menilai standar yang diminta AS seperti penghapusan hambatan non-tarif dan komitmen terhadap perdagangan digital bebas sulit dipenuhi karena bertentangan dengan visi kedaulatan digital Indonesia yang menekankan kontrol nasional atas data demi melindungi ekonomi dan keamanan negara.

    Dia menambahkan, dorongan AS agar alur data lintas batas dilakukan tanpa restriksi, termasuk pengakuan atas kecukupan yurisdiksi data AS, berbenturan dengan kebijakan Indonesia seperti data localization dan PSE yang dirancang untuk mencegah dominasi asing serta memastikan data tetap berada di wilayah nasional.

    “Kalau melihat undang-undang pelindungan data pribadi, memberikan negara lain kebebasan mengakses data pribadi dari Indonesia, bisa mengancaman kedaulatan, karena memungkinkan alur data bebas yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya digital lokal tanpa resiprokal,” katanya.

    Heru juga menilai mundurnya Indonesia dari komitmen perdagangan digital dapat berdampak ganda. Bagi perusahaan teknologi global seperti Google dan Amazon, kebijakan tersebut berarti hambatan tetap ada sehingga meningkatkan biaya kepatuhan, membatasi ekspansi, dan memperlambat inovasi lintas negara.

    “Bagi pemain lokal, startup lokal mendapat manfaat proteksi, dengan ruang lebih besar untuk berkembang tanpa kompetisi ketat, mendukung ekosistem digital nasional dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

    Ilustrasi konektivitas data

    Di sisi lain, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai Indonesia perlu mempertahankan standar tinggi dalam pelindungan data masyarakat, termasuk dalam isu transfer data dan kewajiban data localization.

    Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah mengatur bahwa Indonesia tidak boleh mentransfer data ke negara dengan standar pelindungan data yang lebih buruk.

    “Amerika Serikat dengan berbagai kasus data breach nampaknya mempunyai perlindungan data pribadi yang buruk,” kata dia kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

    Dia menambahkan ketentuan transfer data pribadi tidak dilakukan dalam skema hubungan G2G. Karena itu, pihak AS tidak dapat memaksakan Indonesia untuk mentransfer data ke wilayahnya. Pemerintah, tegasnya, wajib menjaga pelindungan data pribadi masyarakat tanpa kompromi.

    “Termasuk jika dimasukan dalam perundingan dagang Indonesia-AS. Indonesia harus mempunyai kekuatan yang berimbang dalam bernegosiasi dengan AS,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, kesepakatan tarif dagang kedua negara terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi karena Indonesia dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2025.

    “Mereka mengingkari apa yang sudah kami sepakati pada bulan Juli,” kata seorang pejabat AS yang enggan disebutkan identitasnya, dikutip dari Reuters, Rabu (10/12/2025).

    Pejabat itu mengatakan perwakilan Indonesia telah menyampaikan kepada USTR Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen mengikat dalam perjanjian tersebut. Hal ini mengonfirmasi laporan awal Financial Times (FT).

    Sumber FT menyebut Indonesia bukan hanya memperlambat implementasi kesepakatan, tetapi secara terang-terangan menyatakan tidak dapat memenuhi komitmen sebelumnya dan ingin menegosiasikannya ulang agar tidak mengikat.

    “Situasi ini sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat. Indonesia berisiko kehilangan kesepakatan tersebut,” ujarnya.

    AS menilai Indonesia mundur dari komitmen penghapusan hambatan non-tarif atas ekspor industri dan pertanian AS, serta langkah konkret di sektor perdagangan digital. USTR meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menyepakati kesepakatan tersebut, namun kini dinilai menahan implementasi karena pertimbangan politik domestik.

    Hingga kini, kantor Presiden Prabowo dan Menko Airlangga belum memberikan tanggapan. USTR juga menolak berkomentar. Greer dijadwalkan berbicara dengan Airlangga pekan ini untuk menjembatani perbedaan pandangan kedua pihak.

    Kesepakatan ini merupakan respons Washington terhadap pengiriman surat kepada lebih dari 20 mitra dagang berisi ancaman tarif jika tidak mencapai kesepakatan sebelum 1 Agustus. Dalam surat kepada Indonesia, AS sempat mengancam tarif sebesar 32% sebelum akhirnya disepakati turun menjadi 19%.

    Indonesia juga menyetujui penghapusan sejumlah hambatan non-tarif, termasuk aturan ketat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dinilai menghambat investasi perusahaan AS. Namun pelaku usaha domestik memperingatkan pelonggaran TKDN dapat menekan daya saing nasional.

    Apple termasuk perusahaan yang terdampak aturan tersebut. Indonesia sempat melarang penjualan iPhone 16 karena tidak memenuhi ketentuan TKDN 40%, sebelum akhirnya mencabut larangan setelah Apple menyetujui rencana investasi untuk produksi komponen di Indonesia.

    Kesepakatan dagang ini juga menghadapi hambatan lain. Indonesia sebelumnya menolak klausul yang dianggap koersif karena memungkinkan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak menandatangani kesepakatan lain yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan AS. Malaysia dan Kamboja telah menyetujui klausul tersebut sebagai bagian dari upaya AS menahan pengaruh China di Asia Tenggara.