Tag: Heru Hermawanto

  • 32 proyek senilai Rp430,9 triliun ditawarkan di “JIF 2025”

    32 proyek senilai Rp430,9 triliun ditawarkan di “JIF 2025”

    Jakarta (ANTARA) – Provinsi DKI Jakarta menawarkan sebanyak 32 proyek dengan nilai Rp430,9 triliun atau kurang lebih setara dengan 26,9 juta dolar AS pada “Jakarta Investment Festival (JIF)” 2025.

    “Ini terdiri dari beberapa proyek yang ada. Yang paling banyak, infrastruktur, mendominasi nilai yang cukup signifikan,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto di Jakarta, Kamis.

    Heru menyampaikan proyek terkait infrastruktur menarik minat investor khususnya asing karena jangka waktunya yang panjang dan ini memiliki nilai tambah tersendiri bagi mereka.

    Sejumlah proyek yang dinilai potensial antara lain sektor properti, kawasan serbaguna (mix-used), infrastruktur olahraga dan pengembangan berorientasi transit (transit oriented development/TOD).

    Selain itu transportasi, air bersih, pusat kreatif (creative hub), air limbah serta pembangunan urban atau perkotaan.

    “Menurut catatan ada 25 (investor) yang melakukan peminatan. Jadi cukup banyak. Rata-rata berkaitan dengan infrastruktur, ada juga IT. Rata-rata memang yang pasti akan diincar yang punya jangka panjang,” kata Heru.

    Wakil Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Herizkianto mengatakan, “JIF 2025” yang hari ini merupakan puncaknya menjadi upaya untuk melihat potensi investasi Jakarta di masa depan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkolaborasi dengan BUMD seperti Paljaya, MRT Jakarta, Transjakarta dan Jakarta Propertindo (Jakpro) menawarkan proyek kepada investor agar mereka dapat berinvestasi untuk pertumbuhan ekonomi DKI.

    “Kami mencoba untuk kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dengan investor dari DKI Jakarta, serta dari luar. Kami juga mengundang para dua besar mancanegara,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI beri kemudahan perizinan untuk berinvestasi

    DKI beri kemudahan perizinan untuk berinvestasi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi kemudahan perizinan tanpa proses yang panjang untuk berinvestasi sebagai salah satu upaya menarik minat investor domestik maupun asing menanamkan investasinya di Jakarta.

    “Kami akan menyiapkan ketentuan-ketentuan terkait dengan kemudahan. Investasi tidak akan masuk manakala tidak ada kepastian,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto.

    Hal itu disampaikan dalam acara “Jakarta Investment Festival (JIF)” 2025 di Jakarta Selatan, Kamis.

    Heru mengakui, perizinan untuk investasi di Jakarta cukup panjang, berbeda dengan negara-negara lain yang telah difasilitasi baik lokasi dan hal-hal lainnya.

    Karena itu, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan sejumlah perbaikan khususnya dalam kecepatan waktu memproses perizinan.

    “Jakarta potensial untuk untuk bisa dikembangkan dari sisi kemudahan dan kepastian,” katanya.

    Yang harus dilakukan adalah perbaikan mekanisme perizinan dan kecepatan waktu untuk melaksanakan itu. “Kemudahan-kemudahan itu harus kami segera siapkan dan segera lakukan,” kata dia.

    Heru berharap melalui “JIF 2025”, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengungkap permasalahan atau hambatan lain di lapangan terkait investasi, sehingga segera dapat melakukan perbaikan-perbaikan.

    “Apa yang bisa diintervensi sehingga pemerintah bisa memastikan investor masuk dengan kepastian. Kunci utama hanya kepastian. Tanpa kepastian investor tidak akan pernah masuk,” ujar dia.

    Selain itu inisiatif proyek-proyek kerja sama dengan pihak swasta khususnya di bidang properti, pariwisata, telekomunikasi dan ekonomi sirkular.

    “Harapan kami, dengan forum-forum seperti ini akan bisa memberikan perbaikan yang lebih baik lagi sehingga investasi itu akan tetap ada di Jakarta,” kata Heru.

    Adapun realisasi investasi di DKI Jakarta hingga semester I-2025 mencapai Rp140,8 triliun, menjadikannya tujuan investasi terbesar kedua di Indonesia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tertinggi di RI, Realisasi PMDN DKI 2025 capai Rp48,2 triliun

    Tertinggi di RI, Realisasi PMDN DKI 2025 capai Rp48,2 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) DKI Jakarta pada triwulan II tahun 2025 yakni terhitung April – Juni mencapai Rp48,2 triliun atau 17,5 persen dari total realisasi PMDN nasional dan merupakan tertinggi di Indonesia.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis mengatakan capaian itu mencerminkan kuatnya minat investor domestik untuk menanamkan modal di Jakarta, sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional.

    “Jakarta mencatatkan realisasi PMDN tertinggi nasional, membuktikan Jakarta memiliki daya saing, infrastruktur dan iklim usaha yang mendukung tumbuhnya investasi,” katanya.

    Selain dominasi pada Realisasi PMDN nasional, Heru menyebut Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II Tahun 2025, juga mencatatkan raihan positif yakni sebesar 1,4 miliar dolar AS.

    Capaian tersebut memberikan kontribusi 11,3 persen dari total Realisasi PMA secara nasional.

    Heru lalu menyampaikan, secara kumulatif, realisasi investasi PMDN dan PMA DKI Jakarta pada triwulan II tahun 2025 mencapai total Rp71,1 triliun, naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2024 pada periode yang sama.

    “Realisasi PMDN dan PMA pada triwulan II 2024, sebesar Rp.62,0 triliun, mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada periode yang sama triwulan II tahun 2025, yakni realisasi PMDN dan PMA mencapai Rp71,1 triliun,” kata Heru.

    Dia mengatakan, capaian positif pada triwulan II juga turut mendorong kinerja investasi Jakarta secara keseluruhan sepanjang semester I tahun 2025 (Januari-Juni 2025).

    Total realisasi investasi semester I 2025 DKI Jakarta tercatat sebesar Rp140,8 triliun, atau 14,9 persen dari total realisasi investasi nasional pada semester I 2025.

    “Jika dilihat pada periode Januari hingga Juni 2025, total capaian realisasi PMDN Provinsi Jakarta juga masih jadi yang tertinggi dengan raihan Rp90,4 triliun, sementara untuk PMA meraih 3,2 miliar dolar AS,“ kata Heru.

    Heru menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan investasi yang inklusif dan berkelanjutan, untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan kota global.

    “Sebagai pusat ekonomi nasional dan kota global yang berbudaya, Jakarta diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi di masa mendatang, yang akan berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” demikian Heru.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Jakarta: Ada Kepala Dinas hingga Wali Kota, Ini Daftarnya!

    Gubernur Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Jakarta: Ada Kepala Dinas hingga Wali Kota, Ini Daftarnya!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bina Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarra Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Puluhan pejabat itu terdiri dari para kepala dinas, wali kota, hingga direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

    Pelantikan itu diselenggarakan di Ruang Balai Agung, kompleks Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (7/5/2025) sore.

    “Hari ini saya melantik pejabat di Jakarta, ada lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya, serta kepala dinas, kepala biro yang ada. Semuanya kami isi sepenuhnya,” ucapnya usai pelantikan.

    Pramono menambahkan, saat ini tinggal dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum diisi pejabat definitif, yaitu Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    “Sekarang tinggal dua yang masih plt, tapi dalam waktu dekat akan kami selesaikan,” kata orang nomor satu di Jakarta ini.

    Ia pun berharap, para pejabat yang baru ini bisa langsung bekerja dalam membantu Pramono dan wakilnya, Rano Karno alias Doel dalam membangun Jakarta.

    “Kami harap tim balai kota ini, pemerintah DKI Jakarta ini sudah lengkap, kami akan bekerja lebih serius, lebih menjawab apa yang menjadi keinginan dan tantangan masyarakat,” ujarnya.

    Berikut daftar pejabat yang hari ini dilantik:

    1. Ali Maulana Hakim sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

    2. Suharini Eliawati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

    3. Syaefuloh Hidayat sebagai Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

    4. Muhamad Matsani sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

    5. I Dewa Gede Soni Aryawan sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

    6. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

    7. Vera Revina Sari sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

    8. Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

    9. Iin Mutmainnah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

    10. Heru Hermawanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

    11. Muhammad Herizkianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

    12. Bayu Meghantara sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

    13. Nasruddin Djoko Surjono sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

    14. Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

    15. Iqbal Akbarudin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

    16. Syaripudin sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

    17. Denny Wahyu Haryanto sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

    18. Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

    19. Sarjoko sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

    20. Hasudungan A. Sidabalok sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

    21. M. Fajar Sauri sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

    22. M. Fadjar Churniawan sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    23. Aceng Zaeni sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    24. Tri Indrawan sebagai Sekretaris Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    25. M. Anwar sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    26. Ali Murthadho sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    27. Mukhlisin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    28. Munjirin sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

    29. Kusmanto sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

    30. Eka Darmawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur

    31. Hendra Hidayat sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

    32. Fredy Setiawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara

    33. Augustinus sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

    34. Hari Nugroho sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya

    35. Purwosusilo sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri dan Perdagangan

    36. Wahyu Haryadi sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup

    37. Indra Patrianto sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman

    38. Benni Agus Candra sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang

    39. Premi Lasari sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi

    40. Fanny Juniadi P. sebagai Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

    41. Sugih Ilman sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

    42. Abdul Khalit sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

    43. Fajar Eko Satriyo sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

    44. Syony Tjahjadi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

    45. Weningtyas Purnomorini, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    46. ​​​ Nikensari Koesrindartia sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    47. Siti Hannah sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    48. Endah Kartika Dewi sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    49. Dyah Eko Judihartanti sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    50. Friana Asmely sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    51. Lysbeth Regina Pandjaitan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    52. Deftrianov sebagai Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

    53. Ujang Harmawan sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

    54. Dudi Gardesi Asikin sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

    55. Moh. Rizki Adhari J. sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

    56. Yuli Hartono sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

    57. Firmanudin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat

    58. Eric Phahlevi Zakaria Lumbun sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

    59. Denny Ramdany sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pramono Anung Akan Tempati Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Pertama Kali Sebagai Pejabat Negara – Halaman all

    Pramono Anung Akan Tempati Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Pertama Kali Sebagai Pejabat Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Rumah Dinas Gubernur Jakarta menjadi rumah dinas yang akan ditempati Pramono Anung selama menjabat sebagai pejabat negara.

    Pramono Anung akan menghuni rumah dinas yang berlokasi di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

    Eks Sekretaris Kabinet itu mengungkapkan dari lima rumah dinas yang pernah didapatnya, Pramono mengaku belum pernah sekalipun menempatinya.

    “Saya memang sudah lima kali dapat rumah jabatan, tapi belum pernah satupun yang saya tinggali,” kata Pramono di Balaikota Jakarta, Senin (17/3/2025).

    “Dua kali ketika menjadi menteri, menjadi pimpinan DPR sekali, kemudian dua kali menjadi anggota DPR di Kalibata,” ujar Pramono.

    Namun setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Pramono memutuskan menempati rumah dinas yang diperuntukan kepadanya.

    Keputusan ini pun mendapatkan dukungan dari sang istri.

    Sebelumnya diberitakan, Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) DKI memasukan anggaran perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di RAPBD 2024.

    Kepala Dinas Citata DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, pihaknya sudah mengajukan perbaikan rumah Dinas Gubernur DKI sejak lima tahun lalu.

    Namun, kata Heru, karena pandemi Covid-19, maka anggaran perbaikan rumah dinas Gubernur DKI itu tidak bisa dimasukan. 

    Heru menyatakan, alasan pihaknya memasukan anggaran perbaikan rumah dinas Gubernur adalah sudah lama tidak direstorasi.

    “Satu, penggunaan itu kan relatif juga sudah lama tidak diperbaiki. Banyak tambah-tambahan dan kebutuhannya juga harus menyesuaikan sehingga harus ditambah,” kata Heru, Jumat (26/4/2024).

    Sebagai informasi, perbaikan rumah dinas Gubernur DKI memakan biaya sebesar Rp 22,28 miliar.

    Namun demikian, Heru mengaku belum merinci secara detail penggunaan anggaran puluhan miliar untuk restorasi rumah dinas Gubernur DKI.

    “Itu bangunan pemugaran sehingga harus disesuaikan dan diperbaiki sesuai dengan kaidah pemugarannya,” terangnya.

    “Wah rinciannya kan kita, anggaran segitu kita belum merinci secara detail. Karena apa? Anggaran itu meliputi perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan,” tuturnya.

    Menurut Heru, pihaknya perlu melakukan pelaksanaan untuk mengetahui rincian penggunaan anggaran tersebut.

    Saat ini, baru masuk tahap perencanaan dan setelah itu bakal keluar detail-detail apa saja yang dibutuhkan dalam perbaikan rumah dinas.

    “Yang pasti konstruksi. Itu ada tambahan bangunan baru dan perbaikan. Kalau bangunan induknya kan tidak boleh diapa-apain. Yang itu, kalau bangunan anak yang samping samping garasi belakang kayak gitu. Kemudian mendukung protokoler, mendukung service dan sebagainya,” tuturnya.

    Penulis: Yolanda Putri Dewanti

     

  • Teguh instruksikan dinas teknis lebih optimal hadapi musim hujan

    Teguh instruksikan dinas teknis lebih optimal hadapi musim hujan

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan jajaran di dinas teknis terutama Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga bekerja lebih optimal khususnya saat menghadapi musim hujan.

    Khusus untuk musim penghujan, dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk proses mitigasi.

    “Kita berharap, melalui fasilitas yang kita punya, terutama saat terjadinya musim hujan, proses mitigasi bukan lagi menjadi hambatan. Kita sudah memaksimalkan OMC,” kata Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dituturkan dia, adanya fasilitas Jakarta Satu, serta Jakarta Smart City, diharapkan memaksimalkan kerja Pemprov DKI untuk menghadapi musim penghujan.

    “Mari kita waspada dan selalu memantau kondisi Jakarta, baik di lapangan, maupun secara virtual,” tutur Teguh.

    Dia pada Kamis ini mengunjungi fasilitas Jakarta Satu, di Gedung Dinas Teknis, Dinas CKTRP, Jakarta Pusat, didampingi Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kepala Dinas CKTRP DKI Jakarta Heru Hermawanto, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo, serta Plt. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin.

    Dalam kunjungan tersebut, Teguh memantau kondisi Jakarta secara virtual, mulai dari kondisi wilayah, kependudukan, kontur tanah, serta simulasi terjadinya banjir saat musim hujan.

    Dia juga memastikan pemantauan secara virtual bisa menunjang proses mitigasi bencana, terutama banjir.

    “Melihat fasilitas di Jakarta Satu ini, kita seharusnya bisa memanfaatkan teknologi yang kita punya dalam proses mitigasi bencana seperti banjir. Sehingga, saat proses antisipasi kita sudah terinfo secara real time, ditambah kita memiliki berbagai macam CCTV di setiap pintu air di Jakarta,” ujar dia.

    Dalam kesempatan itu, Teguh juga menyaksikan fasilitas smart glass, yaitu sistem kaca ruangan yang bisa menampilkan kondisi virtual keadaan Jakarta secara animasi.

    Selain itu, dia juga meninjau smart maket (peta timbul) Jakarta yang dilengkapi dengan layar LED untuk menampilkan kondisi peta banjir, kemacetan, serta garis laut di Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025