Xcloud.id

Tag: Heru Budi Hartono

  • Warga Rusun Protes Tarif Air Naik, Legislator DKI Desak Aturannya Dicabut

    Warga Rusun Protes Tarif Air Naik, Legislator DKI Desak Aturannya Dicabut

    Jakarta –

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak pembatalan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Francine menilai Kepgub yang mengatur tentang kenaikan tarif air itu merugikan masyarakat.

    “Kepgub 730 Tahun 2024 harus dicabut karena cacat formil dan cacat hukum, melanggar peraturan, dan merugikan tidak hanya bagi penghuni apartemen dan kondominium, tapi juga merugikan industri dan niaga yang berdampak pada roda perekonomian,” kata Francine melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/2/2025).

    Berdasarkan kepgub tersebut, kata dia, Perusahaan Daerah Air Minum (PAM) Jaya mulai mengenakan kenaikan tarif 71,3% sejak Januari 2025 kepada para penghuni apartemen dan kondominium. Kenaikan serupa, jelasnya, dialami kelompok industri dan niaga, termasuk motel hingga hotel bintang 1-5, pabrik es hingga tempat wisata.

    Namun Politikus PSI itu menilai kepgub tersebut cacat formil lantaran tak ada pengaturan tarif batas atas dan taris batas bawah. Padahal, kata dia, konsep batas bawah dan atas tarif PAM ini sama dengan konsep upah minimum yang menjadi landasan batas bawah upah pekerja pada aturan ketenagakerjaan.

    “Tidak ada Kepgub yang mengatur tarif batas bawah dan atas untuk tahun 2024, hanya ada Kepgub Nomor 779 Tahun 2022 yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk tahun 2023. Ini pun tidak dicantumkan dalam bagian mengingat dan menimbang pada Kepgub 730 Nomor 2024,” terangnya.

    Francine juga menyebut Kepgub tersebut cacat hukum karena beberapa masalah, di antaranya terdapat kesalahan klasifikasi pelanggan yang melanggar Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Pergub Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minimum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    Kepgub tersebut, lanjutnya, menggolongkan penghuni apartemen dan kondominium sebagai pelanggan komersial K III (industri/niaga) dan diharuskan membayar tarif penuh.

    “Padahal penghuni apartemen dan kondominium seharusnya masuk di K II untuk rumah tangga atau hunian yang membayar tarif dasar,” terangnya.

    Francine kemudian menjelaskan, batas bawah atau tarif dasar air minum PAM Jaya di tahun 2023 sebesar Rp 8.296. Tarif dasar inilah yang seharusnya dikenakan pada pelanggan rumah tangga atau hunian di kelompok pelanggan K II.

    “Kenaikan sebesar 71,3% menjadi Rp 21.500 dari tarif semula Rp 12.550 juga melanggar tarif batas atas air minum PAM Jaya yang berdasarkan rumus aturan seharusnya maksimal hanya Rp 20.269/m3. Apalagi saat ini PAM Jaya baru memberikan layanan air bersih, bukan air minum,” tegasnya.

    “Karena UU SDA, PP 122 Tahun 2015, Permendagri 21 Tahun 2020, sampai Pergub hanya mengatur tarif air minum PAM Jaya dan sudah didefinisikan bahwa air minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum,” sambungnya.

    Sebelumnya diberitakan, Warga penghuni rumah susun (rusun) di Jakarta meminta Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Tarif Air dibatalkan. Mereka menjerit karena merasa terbebani oleh kenaikan yang mencapai 71 persen.

    “Kami yang menggunakan air PAM Jaya untuk kebutuhan sehari-hari, masak, cuci, dan mandi dikenakan tarif sama gedung-gedung komersial seperti mal dan perkantoran,” kata seorang penghuni Rusun Kalibata, Pikri Amiruddin, dilansir Antara, Jumat (21/2/2025).

    Untuk diketahui, Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum itu ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono tahun lalu. Warga meminta agar kepgub ini dicabut karena merugikan penghuni rusun.

    Ia mengatakan warga rumah susun (rusun) terkena kenaikan tarif tertinggi sebesar 71,3 persen. Kelompok pelanggannya disamakan dengan pusat belanja, perkantoran, dan gedung bertingkat komersial lainnya.

    Sementara Perumda PAM Jaya menawarkan penghuni rusun dan apartemen yang merasa keberatan terkait kenaikan tarif air untuk memiliki meter pribadi di tiap unit supaya tidak terkena tarif progresif.

    “PAM Jaya mengenakan tarif sesuai yang digunakan pelanggan,” kata Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan di Jakarta, Senin (17/2).

    Menurut dia, sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum bahwa pelanggan yang masuk kelompok K-III pemakaian di atas 20 meter kubik (m3) akan dikenai tarif progresif Rp 21.500 per m3.

    Ia menjelaskan, ketika pelanggan yang masuk kelompok K-III dalam penggunaan air tidak lebih dari 10 m3, tarifnya Rp 12.500 per m3. Hal ini bisa diterapkan ketika warga yang tinggal di apartemen menjadi pelanggan PAM Jaya.

    (taa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemprov Jakarta bakal pertimbangkan kembali kenaikan tarif air minum

    Pemprov Jakarta bakal pertimbangkan kembali kenaikan tarif air minum

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat meninjau ketersediaan stok beras di gudang Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025). ANTARA/Risky Syukur

    Pemprov Jakarta bakal pertimbangkan kembali kenaikan tarif air minum
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan mempertimbangkan kembali kenaikan tarif air minum yang dinilai membebani warga rumah susun di wilayah setempat.

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebut bahwa kenaikan tarif air minum tersebut adalah keputusan pemerintah pusat, sementara Jakarta memiliki kebijakan sendiri melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

    “Ini kan sebetulnya keputusan (pemerintah) pusat. Ya tentu Jakarta punya PDAM dan  kita akan punya kebijakan sendiri. Mudah-mudahan nanti akan kita hitung kembali, karena kita saja baru menyambung hampir 30 ribu sambungan baru,” kata Rano kepada pers di Jakarta, Sabtu.

    Kendati demikian, Rano belum dapat memastikan bahwa kenaikan tarif air minum tersebut akan dibatalkan.

    “Belum tentu (kenaikan tarif dibatalkan). Kembali lagi, Jakarta punya kekuatan sendiri,” ungkap Rano.

    Adapun kenaikan tarif air minum diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum yang ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.

    Kenaikan itu sudah dikeluhkan oleh warga rumah susun, lantaran mereka terbebani biaya lebih hingga 71,3 persen.

    “Kami yang menggunakan air PAM Jaya untuk kebutuhan sehari-hari, masak, cuci dan mandi dikenakan tarif sama gedung-gedung komersial seperti mal dan perkantoran,” kata seorang penghuni Rusun Kalibata, Pikri Amiruddin di Jakarta, Jumat (21/2).

    Kepgub tersebut, kata Pikri, harus dicabut karena merugikan penghuni rusun. Menurut dia, kelompok pelanggannya disamakan dengan pusat perbelanjaan, perkantoran dan gedung bertingkat komersial lainnya.

    Sumber : Antara

  • Besok Pramono Sampaikan Pidato Perdana di DPRD, Gubernur Jakarta Terdahulu Diundang

    Besok Pramono Sampaikan Pidato Perdana di DPRD, Gubernur Jakarta Terdahulu Diundang

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik pada Kamis besok, 20 Februari 2025. Seusai mengikuti pelantikan, Pramono Anung yang terpilih bersama Rano Karno sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta rencananya akan menghadiri acara seremonial di Balai Kota untuk selanjutnya menyampaikan pidato perdana di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    “Kami di Sekretariat DPRD untuk persiapan Paripurna Pidato Gubernur 2025-2030 ini kami sudah berkoordinasi dengan eksekutif, SKPD terkait. Jadi setelah pelantikan gubernur di Istana, memang ada acara seremonial dulu di Balai Kota. Namun, tepat pukul 13.30 WIB diadakannya paripurna pidato gubernur, estimasinya sampai dengan pukul 14.30 WIB,” tutur Plt. Sekwan (DPRD) DKI Jakarta Augustinus, Rabu, 19 Februari 2025.

    Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengundang para gubernur DKI terdahulu pada acara yang akan digelar besok. Augustinus menyebutkan bahwa undangan telah dikirim kepada gubernur terdahulu yaitu Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan. Kemudian juga kepada mantan Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

    Dari nama nama tersebut, Augustinus menyebut Anies bakalan hadir. Sementara, Jubir Anies Sahrin mengonfirmasi bahwa gubernur periode 2017-2022 itu kemungkinan bakalan menghadiri agenda di DPRD tersebut.

    “Dari mantan gubernur kita undang dari eranya Pak Sutiyoso, Pak Foke, Basuki ya Ahok, Pak anies jg kami undang dan kemudian pak djarot, terus pak pj juga kami undang juga, pak heru, pak setyabudi pak teguh. Kita undang juga semuanya,” ujar Augustinus.

    Menurut Augustinus sebelumnya akan ada digelar acara seremonial terlebih dahulu di Balaikota. Setelah serangkaian kegiatan di Balai Kota dan DPRD, kata dia, dilanjutkan dengan rapat pimpinan bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Jakarta bersama gubernur.

    “Karena mungkin Pak Gubernur kemarin arahannya inginnya sederhana saja. Jadi kami juga tidak ada pesta rakyat di DPRD. Jadi setelah Paripurna memang Pak Gubernur akan menuju lagi ke Balai Kota, karena akan diadakan rapim untuk seluruh Kepala SKPD di Graha Ali Sadikin,” ucapnya.

    Sementara itu, agenda setelah pelantikan, para kepala daerah direncanakan akan mengikuti retreat yang berlangsung selama 7 hari di akademi militer (Akmil), Magelang.

    Sebanyak 481 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, dijadwalkan mengikuti retreat yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Teguh Setyabudi Kenang Perjalanan sebagai Pj Gubernur Jakarta Megapolitan 17 Februari 2025

    Teguh Setyabudi Kenang Perjalanan sebagai Pj Gubernur Jakarta Megapolitan 17 Februari 2025

    Teguh Setyabudi Kenang Perjalanan sebagai Pj Gubernur Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta,
    Teguh Setyabudi
    , menggelar acara perpisahan dalam forum ”
    Jakarta Update
    ” di
    Balai Kota Jakarta
    pada Senin (17/2/2025).
    Teguh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran media dalam mengawal kebijakan serta memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat selama masa kepemimpinannya.
    “Tapi justru yang luar biasa juga adalah teman-teman media. Saya jalani, saya enak saja ngomong. Kalau enggak bisa saya jawab, silakan teman-teman kadis, kaban, karo yang bicara. Tapi kalau saya bisa, ya saya bicara. Kalau tidak bisa, saya kembali ke norma, peraturan perundang-undangan,” ujar Teguh, Senin (17/2/2025).
    Dalam acara tersebut, Teguh juga berbagi pengalaman saat ditunjuk sebagai
    Pj Gubernur Jakarta
    pada 18 Oktober 2024, menggantikan Heru Budi Hartono.
    Ia mengingat betul bagaimana namanya tiba-tiba muncul di media saat sedang berada di Sumedang, usai mengikuti sidang DPRD.
    Teguh mengaku tidak pernah menyangka akan dipercaya untuk memimpin kota metropolitan tersebut.
    “Sedikit pun saya tidak pernah mendekati seseorang, petinggi, anggota DPR RI dan sebagainya, untuk menjadi Pj. Saya tidak tahu kenapa kok tiba-tiba jadi Pj DKI,” kata Teguh.
    Menurut dia, menjadi penjabat sebagai kepala daerah di poros pemerintahan pusat bukan hal yang mudah.
    Namun, setelah mendapat arahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Teguh segera mempersiapkan diri untuk amanah tersebut.
    Ia mengingat pesan Tito agar segera mempelajari seluk-beluk Jakarta.
    “Pak Menteri menekankan ke saya, ‘Pak Teguh namanya sudah muncul. Tolong siapkan, jangan sampai kalau jadi, nanti malu-maluin. Pelajari hal-hal yang terkait dengan DKI’,” ungkap Teguh.
    Selama empat bulan berkantor di Balai Kota Jakarta, Teguh merasa percaya diri dan bekerja secara profesional tanpa terbebani dengan dinamika politik.
    Baginya, komunikasi yang baik dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta serta DPRD adalah kunci agar kebijakan berjalan efektif.
    “Saya adalah PNS yang punya atasan. Saya punya pimpinan, saya loyal, dedikasi saya ke atas. Sebagai Pj, sewaktu-waktu bisa dicopot. Saya mencoba mengalir, kerja yang terbaik, masalah pemilihan adalah atasan,” ungkap Teguh.
    Setelah masa tugasnya sebagai Pj Gubernur Jakarta berakhir pada 20 Februari 2025, Teguh kini menanti keputusan selanjutnya.
    Ia mengaku siap untuk menjalani apa pun yang datang, apakah  kembali ke jabatannya sebagai Dirjen Dukcapil atau mendapat penugasan baru.
    “Kalau saya kembali dirjen dukcapil, definitif saya kembali, ya memang itu di situ. Tapi kalau ada penugasan lain, ya saya siap,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Transisi Ungkap Rencana Pram-Doel Pangkas Hari Kerja di Jakarta Jadi 4 Hari Seperti di Eropa

    Tim Transisi Ungkap Rencana Pram-Doel Pangkas Hari Kerja di Jakarta Jadi 4 Hari Seperti di Eropa

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel berencana memangkas hari kerja para pekerja di Jakarta menjadi empat hari dari sebelumnya lima hari.

    Hal ini disampaikan pengamat tata kota yang juga bagian Tim Transisi Pram-Doel, Nirwono Joga yang menyebut ide ini sudah diterapkan di berbagai kota di dunia.

    “Ini lagi tren di kota-kota Eropa sebenarnya, di Skandinavia. Apa itu? Pengurangan hari kerja, empat hari kerja. Empat hari kerja ini yang sedang digagas (Pramono)” ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Meski demikian, kebijakan pemangkasan jam kerja ini tak akan dilakukan terus menurus sepanjang waktu.

    Menurut rencana, kebijakan ini hanya akan diterapkan saat puncak musim hujan dimana biasanya intensitas hujan yang mengguyur Jakarta cukup deras.

    Kebijakan serupa pun disebut Nirwono sejatinya sudah pernah diterapkan di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

    Saat itu imbauan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) diberikan saat polusi udara di Jakarta semakin parah.

    “Saya ingat waktu zamannya pak Heru, pada saat puncak polusi, penerapan WFH juga sudah diterapkan, sekolah-sekolah juga diliburkan,” ujarnya.

    “Artinya, gagasan empat hari kerja ini bukan barang baru,” tambahnya menjelaskan.

    Akademisi dari Universitas Trisakti ini menambahkan, ide ini bakal lebih dulu dimatangkan oleh Pram-Doel sebelum benar-benar diimplementasikan di masyarakat.

    “Tentu yang menjadi PR itu empat hari kerja itu, mau hari apa yang diliburkan. Sistemnya bagaimana? Apakah satu hari yang libur itu benar-benar libur atau masih dalam konteks WFH,” tuturnya.

  • Pramono-Rano Mau Pangkas Hari Kerja Jadi 4 Hari Gara-gara Banjir dan Polusi Udara Jakarta Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Mau Pangkas Hari Kerja Jadi 4 Hari Gara-gara Banjir dan Polusi Udara Jakarta Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Mau Pangkas Hari Kerja Jadi 4 Hari Gara-gara Banjir dan Polusi Udara Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, berencana untuk memangkas hari kerja para pekerja dari lima menjadi empat hari.
    Kebijakan ini bertujuan untuk menambah hari libur bagi masyarakat, di samping Sabtu dan Minggu.
    Anggota Tim Transisi Pramono-Rano Bidang Kebijakan Publik, Nirwono Joga berujar, kebijakan ini dianggap sebagai langkah mitigasi terhadap bencana, seperti banjir dan polusi udara.
    “Misalnya ketika memasuki puncak musim hujan dengan ancaman banjir, maka solusi yang paling mudah adalah meliburkan pekerja,” ucap Nirwono saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    “Begitupula pada puncak musim kemarau. Jakarta tidak keluar dari tiga besar kota dengan polusi udara tertinggi. Solusinya paling mudah, murah, meriah adalah
    work from home
    (WFH),” kata dia lagi.
    Nirwono menjelaskan, kebijakan ini terinspirasi dari kota-kota di Eropa, khususnya Skandinavia, yang telah menerapkan sistem serupa.
    Pengaturan hari kerja ini dapat diterapkan secara fleksibel, misalnya dengan menetapkan hari libur pada Rabu atau Jumat, tergantung pada keputusan DPRD Jakarta.
    “Apakah masuk Senin, Selasa, kemudian Rabu libur, Kamis dan Jumat masuk, ini teman-teman DPRD yang akan memutuskan,” ungkap Nirwono.
    Ia juga menambahkan, kebijakan serupa pernah diterapkan oleh Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam bentuk imbauan WFH saat puncak polusi udara melanda Jakarta.
    “Pada puncak-puncak polusi kemarin, sekolah-sekolah juga sudah diliburkan. Artinya, gagasan
    empat hari kerja
    bukan barang baru,” ucap Nirwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakarta Akhirnya Punya Gubernur dan Wakil Gubernur Baru… Megapolitan 15 Januari 2025

    Jakarta Akhirnya Punya Gubernur dan Wakil Gubernur Baru… Megapolitan 15 Januari 2025

    Jakarta Akhirnya Punya Gubernur dan Wakil Gubernur Baru…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta secara resmi menetapkan
    Pramono Anung
    dan
    Rano Karno
    sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030.
    Penetapan ini dilakukan dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung
    DPRD Jakarta
    pada Selasa (14/1/2025), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin.
    “Secara resmi kami mengumumkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi DKl Jakarta nomor urut 3, Saudara Dr. Ir, Pramono Anung Wibowo, MM, dan Saudara H. Rano Karno, S.IP,” ucap Khoirudin, Selasa.
    Khoirudin menyampaikan, Pramono Anung-Rano Karno berhasil unggul dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta dengan perolehan suara 50,07 persen atau 2.183.239 suara, mengalahkan kandidat lainnya.
    Setelah penetapan ini, DPRD Jakarta akan segera mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri untuk melantik pasangan Pramono Anung-Rano Karno.
    Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025.
    “Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada keputusan baru,” kata Khoirudin.
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi memastikan pelantikan akan dilakukan di Jakarta oleh Presiden RI. Namun, untuk detail lokasi dan acara pelantikan masih menunggu informasi dari pemerintah pusat.
    “Lokasi pelantikan pastinya di Ibu Kota Negara ya, di Jakarta pastinya. Saya belum tahu, tapi nanti yang melantik Pak Presiden. Nanti kita tunggulah informasi dari pemerintah pusat,” ucap Teguh di Gedung DPRD Jakarta, Selasa.
    Untuk membahas langkah pemerintahan Jakarta ke depannya, Teguh dijadwalkan bertemu dengan Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno pada Kamis (16/1/2025).
    Sebelumnya, Tim Transisi telah bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali pada Senin (13/1/2025).
    Dalam pertemuan awal tersebut, dibahas sejumlah program prioritas jangka pendek yang akan dijalankan setelah pelantikan, termasuk upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan di Jakarta.
    Teguh menyebut pertemuan awal itu masih bersifat umum dan memerlukan diskusi lebih mendalam.
    “Untuk pertemuan dengan Tim Transisi tidak cukup dengan sekali, pada saat kemarin Senin 13 Januari 2025 itu masih sifatnya umum,” kata Teguh.
    Pertemuan pada Kamis mendatang akan menjadi tatap muka langsung pertama antara Teguh dan Tim Transisi.
    Sebagai Pj Gubernur, Teguh menyampaikan sejumlah pesan penting kepada pemerintahan baru. Ia mengingatkan agar fokus utama tetap pada pelayanan dasar masyarakat, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
    Selain itu, ia berharap Pemprov Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno dapat mendukung program strategis pemerintah pusat.
    “Tapi kalau dari sisi kami pastinya pertama mengutamakan bagaimana urusan-urusan yang terkait dengan pelayanan dasar, apakah itu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan yang sangat penting bagaimana Pemprov DKI Jakarta juga bisa men-
    support
    program-program strategis pemerintah pusat,” ujar Teguh.
    Teguh mengaku tidak meragukan kinerja Pramono Anung dan Rano Karno dalam pemimpin Jakarta.
    Menurutnya, pengalaman Pramono sebagai mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Rano Karno sebagai mantan Wakil Gubernur Banten akan menjadi modal kuat dalam memimpin Jakarta.
    “Kita sangat paham, Pak Pramono adalah birokrat yang sangat berpengalaman, saat menjabat Mensesneg juga sangat-sangat kompeten, beliau pastinya tahu. Pak Rono Karno juga,” kata Teguh.
    Teguh menegaskan Pemprov Jakarta siap memberikan dukungan penuh agar proses transisi pemerintahan dapat berjalan optimal dan lancar.
    “Kami menyampaikan selamat dan siap untuk bersama-sama dengan tim transisi untuk membahas lebih lanjut agar nanti setelah pelantikan langsung bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Teguh.
    Penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menandai berakhirnya periode dua tahun Jakarta tanpa gubernur definitif sejak berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan pada 16 Oktober 2022.
    Selama periode ini, posisi gubernur diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur. Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jakarta mulai 17 Oktober 2022, menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022.
    Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa masa jabatan Pj Gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya, dengan kemungkinan penggunaan orang yang sama atau berbeda.
    Meskipun masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta berakhir pada 17 Oktober 2024, ia tidak diusulkan untuk perpanjangan. Sebagai gantinya, Teguh Setyabudi ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jakarta yang baru.
    Kini, dengan penetapan dan rencana pelantikan pada Februari 2025, Jakarta bersiap memasuki babak baru di bawah kepemimpinan definitif Pramono Anung dan Rano Karno.
    Pemerintahan yang baru diharapkan mampu menjawab tantangan kota sekaligus membawa Jakarta menuju kemajuan yang lebih baik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur Jakarta Namai Bayi Jerapah di Ragunan “Rajaka” Megapolitan 8 Januari 2025

    Pj Gubernur Jakarta Namai Bayi Jerapah di Ragunan “Rajaka” Megapolitan 8 Januari 2025

    Pj Gubernur Jakarta Namai Bayi Jerapah di Ragunan “Rajaka”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, memberikan nama bayi jerapah yang lahir pada 3 Desember 2024 di Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan.
    Bayi jerapah jantan tersebut diberi nama Rajaka, yang merupakan singkatan dari “Ragunan Jakarta.”
    “Kita memberi nama untuk anak jerapah yang lahir di tanggal 3 Desember 2024 bernama Rajaka,” ucap Teguh kepada wartawan di TMR Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2024).
    Nama Rajaka juga memiliki makna simbolis untuk menyongsong lima abad Jakarta yang akan diperingati pada tahun 2027.
    “Nama Rajaka singkatan dari Ragunan Jakarta. Bisa juga dari sisilain menyongsong lima abad Jakarta,” kata dia.
    Penamaan
    bayi jerapah di Ragunan
    oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta sudah menjadi tradisi.
    Sebelumnya, pada 3 Februari 2023, Pj Gubernur Jakarta saat itu, Heru Budi Hartono, memberi nama seekor jerapah di TMR dengan nama Tazoo.
    “Kalau ini (jerapah), namanya Tazoo,” kata Heru di Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).
    Lebih jauh ke belakang, pada 17 Agustus 2015, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga memberi nama dua bayi jerapah di Ragunan, yakni Dirgah dan Ayuri.
    Kedua jerapah ini kemudian menjadi pasangan yang melahirkan seekor jerapah jantan pada tahun 2020.
    Jerapah hasil perkawinan Dirgah dan Ayuri tersebut diberi nama Julang oleh eks Gubernur Anies Baswedan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Air PAM Jaya 2025 Naik, Berikut Rinciannya – Page 3

    Tarif Air PAM Jaya 2025 Naik, Berikut Rinciannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) mengumumkan tarif baru. Penerapan tarif baru berlaku mulai 1 Januari 2025 dan akan dihitung dalam tagihan air pada Februari 2025.

    Kenaikan tarif PAM Jaya merujuk pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Kepgub ini diteken Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono pada 16 Oktober 2024.

    Direktur Utama (Dirut) PAM JAYA Arief Nasrudin mengatakan, selama 17 tahun terakhir tarif air di Jakarta tak pernah mengalami perubahan. Padahal, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat.

    Arief menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan standar kebutuhan pokok air minum per kepala keluarga, yakni sebesar 10 m3 per bulan.

    “Jika pelanggan rumah tangga menggunakan air secara bijak dengan konsumsi di angka 10 m3, maka tidak ada perubahan tarif yang akan dirasakan oleh pelanggan, mengingat tarif pada kebutuhan 0-10 m3 masih tetap di angka yang relatif sama,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (2/1/2025).

    Sementara itu, kelompok pelanggan sosial/K I khusus untuk pemakaian hingga 10 meter kubik atau setara dengan 10.000 liter mengalami penurunan tarif. Namun, pelanggan kelompok lainnya tetap sama seperti sebelumnya.

    Arief bilang, tarif akan diterapkan secara progresif ketika konsumsi air berada pada rentang lebih dari 10 m3 hingga 20 m3 dan di atas 20 meter kubik.

    “PAM JAYA berkomitmen memberikan layanan yang lebih baik, sekaligus mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Jakarta secara menyeluruh,” ujar Arief.

    Pada akhir 2030, pihaknya menargetkan akan ada tambahan 1 juta Sambungan Rumah (SR), sehingga target ketersediaan layanan air minum perpipaan yang berkualitas dan terjangkau bagi warga Jakarta segera terpenuhi.

    “Nantinya, sepanjang 7.000 kilometer tambahan jaringan perpipaan akan terpasang di seluruh wilayah Jakarta,” kata Arief.

    Pemenuhan hak atas akses air melalui sistem pipanisasi dari PAM JAYA belum dirasakan seluruh warga Jakarta. Padahal akses air lewat pipa untuk warga dan industri, berpengaruh besar pada kecepatan penurunan tanah Jakarta, yang menyebabkan Jakarta tera…

  • Pj Gubernur Teguh Siap Tinggalkan Balai Kota: Beri Pesan Ini untuk Gubernur dan Wagub Terpilih

    Pj Gubernur Teguh Siap Tinggalkan Balai Kota: Beri Pesan Ini untuk Gubernur dan Wagub Terpilih

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Memasuki tahun 2025, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bersiap meninggalkan kantornya di Balai Kota Jakarta.

    Ia pun berpesan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan dilantik pada akhir Februari mendatang untuk fokus mengentaskan berbagai permasalahan Jakarta.

    “Sebagai kota besar, ada masalah-masalah yang sering dihadapi, apakah itu masalah kemacetan, kemudian masalah perumahan yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    Masalah kesehatan, pendidik, tapi di Jakarta juga ada masalah misalnya banjir, apakah itu karena hujan intensif tinggi, sungai meluap, ataupun rob, itu juga harus kita siapkan,” ucapnya, Rabu (1/1/2025) dini hari.

    Selain itu, permasalahan kesejahteraan, seperti pengangguran hingga pertumbuhan ekonomi juga harus menjadi perhatian serius bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    “Oleh karena itu, untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih, ya pastinya masalah-masalah itu harus menjadi utama,” ujarnya.

    Kemudian Teguh juga menyebut pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sanitasi dan air bersih, hingga bantuan pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) juga masih perlu dibenahi.

    Berbagai permasalahan itu disebut Teguh sejatinya sudah coba diselesaikannya sejak pertama kali ditunjuk menggantikan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pada medio Oktober 2024 lalu.

    “Namun pastinya untuk membangun satu daerah tidak seperti kita membalik telapak tangan, tidak mudah. Tidak cukup 2 atau 3 bulan, tapi ini harus berkelanjutan,” ujarnya.

    Ia pun berharap, sinergi antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda di Jakarta bisa membantu gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut.

    “Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan bisa kemudian memudahkan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan lebih semangat lagi,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.