Xcloud.id

Tag: Herman Khaeron

  • Daftar Lengkap Pengurus DPP Partai Demokrat 2025-2030

    Daftar Lengkap Pengurus DPP Partai Demokrat 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrat secara resmi mengumumkan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025-2030. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sebulan setelah dirinya terpilih menjadi Ketum 2025-2030 lewat Kongres ke-VI, dia dibantu tim formatur menyusun kepengurusan DPP untuk lima tahun ke depan.

    Dia pun menyampaikan kepengurusan lima tahun ke depan ini akan menjadi melting pot antara senior, para pendiri, para pejuang partai, dan kader-kader muda dan baru dengan energi dan kreativitas yanv diharapkan bisa menambah nilai perjuangan.

    “Yang kita hadirkan dan kita bentuk dalam Dewan Pimpinan Pusat ini benar-benar meliputi berbagai elemen, termasuk berbagai profesi, dan yang jelas memuni prasyarat 30% diisi oleh perempuan,” ungkapnya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    Adapun, setelah mereka diumumkan sebagai pengurus DPP Partai Demokrat 2025-2030, mereka ke ruangan BPOKK untuk menandatangani pakta integritas.

    Berikut Susunan Jajaran Kepengurusan Partai Demokrat 2025-2030:

    Majelis Tinggi Partai

    – Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua)

    – Agus Harimurti Yudhoyono (Wakil Ketua)

    – Teuku Riefky Harsya (Sekretaris)

    – Edhie Baskoro Yudhoyono

    – Andi Alfian Mallarangeng

    – Herman Khaeron

    – Letnan Jenderal TNI (Purn) E.E Mangindaan

    – Sjariefuddin Hasan 

    – Amir Syamsuddin

    – Hinca Pandjaitan

    – Mayor Jenderal TNI (Purn) Nahrowi Ramli

    – Melani Leimena Suharli

    – Sarjan Tahir

    – Muhammad Jafar Hafsah

    – Indrawati Sukadis

    – Kolonel (Purn) Guntur Sasono

    – Irwan Fecho

    Dewan Kehormatan Partai

    – Hinca Pandjaitan (Ketua)

    – Nachrowi Ramli (Wakil Ketua) 

    – Partoyo (Sekretaris)

    Mahkamah Partai

    – Nachrowi Ramli (Ketua)

    Dewan Pertimbangan 

    – Sarjan Tahir (Ketua)

    Dewan Pakar

    – Andi Mallarangeng (Ketua)

    Ketua Umum

    – Agus Harimurti Yudhoyono

    Wakil Ketua Umum

    – Edhie Baskoro Yudhoyono 

    – Teuku Riefky Harsya 

    – Dody Hanggodo

    – Benny Kabur Harman

    – Dede Yusuf Macan Effendi 

    – Vera Febyanthy

    – Ediwan Prabowo

    Sekretaris Jenderal

    – Herman Khaeron (Sekretaris Jenderal)

    Wakil Sekretaris Jenderal

    – Afriansyah Noor

    – Agus Jovan Latuconsina 

    – Jansen Sitindaon 

    – Renanda Bachtar

    – Jemmy Setiawan

    – Rezka Oktoberia

    – Didik Mukrianto 

    – Inggrid Maria Palupi Kansil

    – Imelda Sari

    – Heri Sebayang

    – Umar Arsal

    – Syahrial Nasution

    Bendahara Umum

    – Irwan Feco 

    Wakil Bendahara Umum

    – Sabam Sinaga

    – Eka Putra

    – Mukhamad Oki Isnaini

    – Lasmi indaryani

    – Hendrik Sitompul

    – Tatyana Sutara

    – Edwin Jannerli Tandjung 

    – Steven Rumangkang 

    – Abdul Muna Algozali

    – Felix Soesanto

  • Herman Khaeron Jadi Sekjen, Ini Susunan Pengurus Baru DPP Demokrat

    Herman Khaeron Jadi Sekjen, Ini Susunan Pengurus Baru DPP Demokrat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan Herman Khaeron sebagai sekretaris jenderal DPP Demokrat periode 2025-2030, menggantikan Teuku Riefky Harsya yang dipercaya menjadi wakil ketua umum.

    “Terakhir sekretaris jenderal bapak doktor Herman Khaeron,” kata AHY saat mengumumkan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030 di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/3/2025).

    AHY juga mengumumkan Irwan Feco sebagai bendahara umum Demokrat untuk lima tahun ke depan, menggantikan posisi Renville Antonio yang meninggal dunia seusai kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur pada 14 Februari 2025.

    “Bung Irwan, tugas berat untuk menggantikan sosok almarhum Renville Antonio, semoga bisa melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh almarhum,” ujar AHY.

    Susunan Pengurus Inti DPP Partai Demokrat 2025-2030

    Ketua Umum: Agus Harimurti Yudhoyono

    Wakil Ketua Umum:

    Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas

    Teuku Riefky Harsya

    Dody Hanggodo

    Benny Kabur Harman

    Dede Yusuf Macan Effendi

    Vera Febyanthy

    Ediwan Prabowo

    Sekretaris Jenderal: Herman Khaeron

    Wakil Sekretaris Jenderal:

    Afriansyah Noor

    Agust Jovan Latuconsina

    Jansen Sitindaon

    Renanda Bachtar

    Jemmy Setiawan

    Rezka Oktoberia

    Didik Mukrianto

    Inggrid Maria Palupi Kansil

    Imelda Sari

    Heri Sebayang

    Umar Arsal

    Syahrial Nasution

    Bendahara Umum: Irwan Feco

    Wakil Bendahara Umum:

    Sabam Sinaga

    Eka Putra

    Muhamad Oki Isnaini

    Lasmi Indaryani

    Hendrik Haloman Sitompul

    Tatyana S Sutara

    Edwin Jannerli Tandjung

    Steven Rumangkang

    Abdul Muna Algozali

    Felix Soesanto

    Dalam kesempatan itu, AHY juga mengumumkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat 2025-2030.

  • AHY Tunjuk Herman Khaeron Jadi Sekjen Demokrat, Gantikan Teuku Riefky Harsya

    AHY Tunjuk Herman Khaeron Jadi Sekjen Demokrat, Gantikan Teuku Riefky Harsya

    AHY Tunjuk Herman Khaeron Jadi Sekjen Demokrat, Gantikan Teuku Riefky Harsya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum
    Partai Demokrat

    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) menunjuk
    Herman Khaeron
    sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai untuk periode 2025-2030.
    “Untuk Sekretaris Jenderal, Bapak Herman Khaeron,” ujar AHY dalam acara pengumuman dan pengenalan pengurus DPP Demokrat 2025-2030, Minggu (23/3/2025).
    Pria yang akrab disapa Hero itu menggantikan Teuku Riefky Harsya yang pada periode kepengurusan kali ini ditunjuk sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai.
    Posisi Riefky berada langsung di bawah Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Selain Hero, AHY juga menunjuk 13 Wakil Sekjen, di antaranya Afriansyah Noor, Agust Jovan, Jansen Sitintadon, Renanda Bachtar, dan Jemmy Setiawan.
    Selain itu, ada nama Rezka Oktoberia, Didik Mukrianto, Inggrid Maria Palupi Kansil, Imelda Sari, Heri Sebayang, Umar Arsal, dan Syahrial Nasution yang juga menduduki posisi Wakil Sekjen Demokrat.
    Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat telah menggelar Kongres ke-6 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.
    Dalam kongres tersebut, AHY kembali terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.
    Penetapan Ketum Demokrat itu dilakukan setelah DPD dan DPC Demokrat se-Indonesia memberikan dukungan suaranya kepada AHY.
    Mereka pun memberikan tugas berat kepada AHY, yakni dia harus memimpin Demokrat memenangkan Pemilu dan Pilkada 2029.
    Dalam kongres tersebut, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga kembali ditetapkan sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Herman Khaeron Sebut Perlu Strategi Efektif Atasi Lonjakan Kendaraan Arus Mudik Lebaran

    Herman Khaeron Sebut Perlu Strategi Efektif Atasi Lonjakan Kendaraan Arus Mudik Lebaran

    “Kemacetan sering kali diperparah oleh kendaraan yang kehabisan bahan bakar, sehingga solusi ini harus diantisipasi dengan baik,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Ia mengusulkan penambahan mobile toilet di sepanjang jalur mudik. Terutama di luar rest area utama untuk mengurangi antrean panjang dan membuat pemudik tidak nyaman.

    Herman juga menyoroti sistem contraflow dalam skema rekayasa lalu lintas. Menurutnya, contraflow perlu dikelola lebih efektif terutama tidak menimbulkan kemacetan di titik keluar.

    “Evaluasi terhadap penerapan contraflow harus dilakukan agar tidak malah memperburuk kondisi lalu lintas,” kata Herman.

    Untuk mengurai kepadatan, ia mendorong optimalisasi exit tol agar antrean kendaraan tidak menghambat jalur utama. Herman menekankan pentingnya koordinasi dengan petugas di sekitar pintu keluar untuk mencegah penumpukan kendaraan yang bisa berdampak luas pada lalu lintas.

    Dari sejumlah usulan yang disampaikan tersebut, Herman berharap mudik Lebaran 2025 dapat lebih lancar dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

    “Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pemudik bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan tanpa hambatan yang berarti,” pungkasnya.

  • Legislator Harap Danantara Bisa Tingkatkan BUMN yang Kondisinya Kurang Baik

    Legislator Harap Danantara Bisa Tingkatkan BUMN yang Kondisinya Kurang Baik

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengungkap fakta setengah perusahaan BUMN dalam keadaan kurang baik. Dia menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bisa jadi solusi kondisi tersebut.

    “Kita semua sudah mengetahui bahwa setengah BUMN kondisinya bagus, namun setengahnya (BUMN) juga dalam keadaan yang kurang baik. Dengan Danantara muncul keinginan meningkatkan kapasitas semua BUMN,” kata Herman dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

    Herman menuturkan selama ini BUMN kerap beralasan mengalami kesulitan investasi akibat kekurangan pendanaan, bergantung kepada penyertaan modal negara, maupun lainnya. Karena itu, dia yakin keberadaan Danantara bisa jadi solusi.

    “Melalui pengelolaan semua aset BUMN di BPI Danantara akan lebih profesional. Kemudian (saling) punya hubungan yang erat sebab bagaimanapun dividen didapat dari setiap hasil usaha BUMN kembali pada Danantara,” ucap Herman.

    Selain itu, Herman berharap BPI Danantara dapat membentuk seluruh BUMN berkinerja baik dan memiliki daya saing ke depanya.

    “Harapannya dengan (semua BUMN) di bawah pengelolaan BPI Danantara, maka makin dapat meningkatkan kemampuan dan performanya jadi lebih bagus,” papar Herman.

    Dijadwalkan paling lambat seluruh BUMN, termasuk yang selama ini kurang memberikan keuntungan strategis, sudah masuk ke BPI Danantara pada akhir Maret 2025.

    Proses pengalihan kepemilikan saham dari Kementerian BUMN ke BPI Danantara pun saat ini sedang dilakukan pemerintah.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Anggota Komisi VI DPR Berharap BPI Danantara Mampu Tingkatkan Kinerja BUMN – Halaman all

    Anggota Komisi VI DPR Berharap BPI Danantara Mampu Tingkatkan Kinerja BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, percaya bahwa BPI Danantara akan menjadi sarana penting dalam memperbaiki dan meningkatkan eksistensi perusahaan-perusahaan pelat merah yang selama ini menghadapi tantangan.

    Dalam pernyataannya pada Rabu (19/3/2025), Herman mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar BUMN dalam kondisi yang baik, masih ada beberapa yang mengalami kesulitan.

    “Kita semua sudah mengetahui bahwa setengah BUMN kondisinya bagus, namun setengahnya (BUMN) juga dalam keadaan yang kurang baik,” katanya dalam keterangan Rabu (19/3/2025).

    “Danantara jadi solusi meningkatkan kapasitas semua BUMN,” tambah Herman.

    Selama ini, BUMN sering menghadapi kendala dalam hal pendanaan dan investasi, dengan banyak yang bergantung pada penyertaan modal negara.

    Menurut Herman, dengan adanya BPI Danantara yang akan mengelola aset BUMN secara profesional, diharapkan hubungan antar BUMN akan semakin erat.

    “Melalui pengelolaan semua aset BUMN di BPI Danantara akan lebih profesional, kemudian (saling) punya hubungan yang erat. Sebab, bagaimanapun dividen didapat dari setiap hasil usaha BUMN kembali pada Danantara,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.

     

     

    Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, Herman berharap BPI Danantara dapat membantu meningkatkan kinerja BUMN secara keseluruhan, sekaligus memperkuat daya saing mereka di masa depan.

    “Harapannya dengan (semua BUMN) di bawah pengelolaan BPI Danantara, maka makin dapat meningkatkan kemampuan dan performanya jadi lebih bagus,” paparnya.

    Sejak diluncurkan pada 24 Februari 2025, BPI Danantara mulai mengelola seluruh BUMN, termasuk yang belum memberikan keuntungan signifikan.

    Pengalihan kepemilikan saham dari Kementerian BUMN ke BPI Danantara dijadwalkan selesai pada akhir Maret 2025.

    Keputusan ini juga menandai perubahan pengelolaan dividen, yang sebelumnya diserahkan ke Kementerian Keuangan, kini akan dikelola oleh Danantara untuk keperluan ekspansi dan perbaikan kinerja BUMN.

     

    Pengawasan Ketat

    Menanggapi potensi pelanggaran hingga kerugian, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pengelolaan Danantara akan menjadi badan yang paling banyak diawasi, karena melibatkan berbagai pihak, dan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Karena ini kita adalah laporan langsung ke Bapak Presiden itu sudah tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggungjawabannya ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik,” kata Roslan.

     

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (2/1/2025). (Taufik Ismail) (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

     

    Rosan yang juga Menteri Investasi memastikan seluruh pihak akan mengawasi Danantara secara regular.

    Pihaknya pun menggandeng tim independen dari internasional maupun nasional, untuk membantu menyusun struktur Danantara.

    Dengan pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang lebih profesional, diharapkan BPI Danantara dapat membawa perubahan positif bagi BUMN Indonesia ke depannya.

      

     

     

     

     

     

  • DPR Beri Bocoran Dirut ID Food Sis Apik Diganti

    DPR Beri Bocoran Dirut ID Food Sis Apik Diganti

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI bersama dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food Sis Apik Wijayanto beserta subholding yang sedianya digelar Selasa (18/3/2025) pukul 10.00 WIB, resmi ditunda. Pasalnya, ada pergantian direksi termasuk direktur utama ID Food.

    Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan ID Food beserta subholdingnya.

    “Jadi karena ada pergantian Pak Dirut, mohon maaf tidak bisa rapat dengar pendapat Komisi VI hari ini,” kata Eko di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Eko mengatakan, Komisi VI akan kembali mengundang ID Food dan subholdingnya bersama dengan dirut ID Food yang baru.

    Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengharapkan, pergantian direktur utama di tubuh ID Food sebagai holding di bidang pangan dapat menjadikan seluruh subholding menjadi lebih baik dan berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.

    “Mudah-mudahan bisa menjadikan ID Food dan seluruh subhodlingnya bisa lebih baik,” ujar Herman dalam rapat.

    Jajaran Baru Direksi ID Food

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis dari sumber internal, terjadi perombakan direksi dalam tubuh ID Food. Posisi dirut ID Food yang sebelumnya dijabat oleh Sis Apik Wijayanto kabarnya akan digantikan oleh Ghimoyo.

    Kemudian, direktur manajemen risiko dan legal bakal dijabat oleh Sjamsul Hidayat Safwan, direktur keuangan dan strategi dijabat Susana Indah Kris Indrianti, direktur supply chain management dan teknologi informasi diisi oleh Bernadetta raras Indah Rosari, direktur komersial dijabat Nina Sulistyowati, dan direktur sumber daya manusia dijabat oleh Yossi Istanto.

    Kemudian, posisi komisaris utama merangkap komisaris independen dijabat oleh Suhartono Suratman, komisaris independen oleg Silfester Matutina dan Hendarsam Marantoko, dan posisi komisaris diisi oleh Budiono Sandi, Muhammad Riza Adha Damanik, dan Ali Agus.

  • Komisi VI DPR Tinjau Stasiun Pasar Senen, Dasco: Kita Cari-cari Apa Kekurangannya

    Komisi VI DPR Tinjau Stasiun Pasar Senen, Dasco: Kita Cari-cari Apa Kekurangannya

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran Komisi VI DPR melakukan peninjauan ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta Timur. Adapun anggota dewan yang hadir di antaranya Ketua Komisi VI Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi VI Eko Hendro Purnomo dan Andre Rosiade.

    Kemudian anggota Komisi VI Herman Khaeron, Darmadi Durianto, Rieke Diah Pitaloka, dan jajaran Komisi VI lainnya.

    Berdasarkan pantauan Pikiran-rakyat.com di lokasi, mereka datang sekira pukul 16.35 WIB. Tanpa basa-basi, Dasco beserta jajaran Komisi VI DPR melihat masyarakat mudik maupun masyarakat yang bepergian ke luar Kota Jakarta.

    “Kami lihat bahwa pelayanan kereta api, terutama kereta api buatan industri kereta api kita itu tidak kalah dengan kereta api-kereta api dari luar negeri,” kata Dasco, Senin, 17 Maret 2025.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran Komisi VI DPR melakukan peninjauan ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta Timur, Senin, 17 Maret 2025.

    Selain itu, Dasco dan jajaran Komisi VI DPR juga menelusuri fasilitas toilet hingga ruang pusat pengendali Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) di stasiun tersebut.

    Sisi kebersihan dan kenyamanannya turut diberikan apresiasi. Untuk itu, dia mengingatkan kepada PT KAI untuk terus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat.

    “Tadi kita mencari-cari apa soal kekurangannya dari sisi kebersihan toilet bersih mushola bersih, koridor bersih,” ujarnya.

    “Walaupun bentuk yang tidak diubah dari tahun 1900-an tetapi situasinya sangat berubah jauh ketika beberapa tahun lalu kita ke sini demikian Oke cukup ya,” ujarnya memungkasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Urgensi Amplop Cokelat DPR dalam Rapat dengan Direksi Pertamina Dipertanyakan – Halaman all

    Urgensi Amplop Cokelat DPR dalam Rapat dengan Direksi Pertamina Dipertanyakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebuah video viral yang memperlihatkan anggota DPR menerima amplop saat rapat dengan direksi Pertamina memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. 

    Klarifikasi datang dari pihak terkait yang menyebut bahwa amplop tersebut berisi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). 

    Namun, di balik penjelasan itu, muncul pertanyaan mendasar: jika benar itu hanya SPPD, mengapa begitu mendesak hingga harus ditandatangani di tengah jalannya rapat penting?

    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mempertanyakan urgensi tindakan tersebut. 

    “Kalau benar itu adalah SPPD, jadi heran juga ngapain sekretariat harus begitu buru-buru meminta tanda tangan anggota di tengah rapat penting yang sedang berlangsung? Kenapa nggak nunggu sampai rapat selesai sih?” katanya saat dihubungi, Kamis (13/3/2025). 

    Lucius juga menyoroti bagaimana transparansi menjadi kunci dalam meredam spekulasi. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, maka seharusnya surat tersebut bisa segera diperlihatkan kepada publik. 

    Namun, karena insiden ini sudah berlangsung beberapa hari lalu, kepercayaan publik terlanjur goyah. 

    “Kalau baru dilakukan hari ini atau besok, ya netizen yang kadung enggak percaya DPR tetap tak akan percaya dengan keaslian surat itu,” tambahnya.

    Lebih jauh, insiden ini menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme dalam rapat-rapat resmi DPR. Mencampurkan urusan administrasi internal di tengah jalannya sidang dengan mitra kerja bukan hanya menimbulkan kesan tidak serius, tetapi juga membuka ruang bagi spekulasi publik.

    Ke depan, DPR dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam setiap prosesnya. Jika memang tak ada yang perlu ditutup-tutupi, maka tak seharusnya ada celah yang justru mengundang ketidakpercayaan publik.

    Baru-baru ini, sebuah video viral menunjukkan anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menerima amplop coklat saat rapat dengan direksi Pertamina.  

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa amplop tersebut berisi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang merupakan hak setiap anggota DPR setelah menyelesaikan rapat.  

    Herman Khaeron juga menegaskan bahwa dokumen yang ditandatangani dan amplop yang diterimanya berasal dari Sekretariat Komisi VI DPR RI. 

  • Urgensi Amplop Cokelat DPR dalam Rapat dengan Direksi Pertamina Dipertanyakan – Halaman all

    Anggota DPR Dituduh Terima Sogokan, Wasekjen Demokrat: Kalau Uang Gelap Tak Mungkin Terang-terangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Viral Anggota DPR terima uang selama rapat yang dimasukkan dalam amplop kuning.

    Uang tersebut dinarasikan sebagai uang sogokan dari Pertamina, padahal uang perjalanan dinas.

    Diketahui, baru-baru ini Anggota DPR mengadakan rapat kerja dan mengundang PT Pertamina Persero dalam menindaklanjuti kasus korupsi yang menyeret perusahaan minyak terbesar di Indonesia tersebut.

    Namun, dalam sesi rapat, terekam anggota DPR menerima amplop kuning yang dibagikan oleh akun X @zulkiflilubis69 pada Rabu (12/3/2025).

    Tampak seorang anggota DPR didatangi seseorang membawa map dan menyodorkan dokumen untuk ditandatangani.

    Setelah menandatangani dokumen, ia mengambil amplop kuning dan menariknya ke laci meja.

    Diketahui, anggota DPR RI yang menerima amplop itu merupakan Anggota Komisi VI, Herman Khaeron.

    Potongan video itu beredar di berbagai platform media sosial seperti X, Instagram, dan Facebook.

    Video itu dinarasikan sebagai praktik korupsi.

    “Korupsi sudah menjadi budaya di negeri Konoha. Perhatikan amplop kuning langsung disimpan di bawah meja,” tulis akun X yang membagikan video itu.

    Herman Khaeron menerangkan, amplop berisi uang tersebut adalah uang perjalanan dinas

    “Ini fitnah. Itu adalah tanda tangan SPJ (surat pertanggungjawaban) perjalanan dinas saya sebelumnya yang belum diambil, jadi benar-benar ini fitnah,” ujar Herman saat dikonfirmasi, Rabu (13/3/2025).

    Tuduhan tersebut juga membuat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, buka suara.

    Menurut Jansen, narasi dengan video yang melibatkan seniornya, Herman Khaeron bisa dikategorikan pembunuhan karakter.

    Jansen menjelaskan empat fakta terkait video pendek yang viral di media sosial tersebut.

    Menurutnya, jika uang tersebut adalah uang gelap atau dari kejatahan, tidak mungkin akan dilakukan secara terang-terangan.

    “Video ini saya lihat sudah viral dan digoreng dimana-mana. Sampai jatuhnya jadi fitnah dan mengarah ke pembunuhan karakter seseorang.

    Teman2 semua, perlu saya jelaskan, uang yg diterima senior saya di Partai kang Herman Khaeron ini adalah:

    1) Ini bukan uang sogokan teman2 semua. Apalagi uang sogokan dari Pertamina yg sedang dengar pendapat dgn Komisi VI DPR-RI.

    2) Ini adalah uang SPJ perjalanan dinas yg diterima kang Hero dari Sekretariat Komisi VI DPR RI. Hak beliau yg tertunda beliau terima. Dan uang ini benar dan sah menurut aturan undang-undang. Uang yg memang menjadi Hak anggota Dewan.

    3) Karena ini uang resmi, itu maka ada proses tandatangan. Dilakukan terbuka. Kalau ini uang gelap dan/atau ada kejahatan dibalik uang itu tidak mungkin terang-terangan begitu.

    4) Saya kenal baik senior saya kang Hero ini sudah hampir 15 tahun. Beliau anggota DPR yg berintegritas. Dan sudah masuk periode ke 4 nya jadi DPR RI dari Dapil Cirebon, Indramayu dan sekitarnya. Tidak mungkin beliau menggadaikan integritasnya demi hal-hal yg tidak benar.

    Hormat saya
    Jansen Sitindaon,” tulis akun X @jansen_sitindaon pada Rabu (12/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengatakan video Herman Khaeron menerima amplop itu beredar di media sosial dengan narasi sesat.

    Hal tersebut disampaikan Andre di sela-sela rapat Komisi VI DPR dengan Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Hulu Energi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    “Kami ingin mengklarifikasi bahwa kemarin itu viral di media sosial seakan-akan ada narasi sesat ya, bahwa dalam rapat Komisi VI dengan Pertamina kemarin, ada pembagian amplop ya. Waktu Pak Darmadi bicara ya.”

    “Waktu Pak Darmadi bicara di pojok kiri, ada bapak batik warna kuning terima amplop warna cokelat ya. Kan kemarin itu viral,” ungkap Andre, dikonfirmasi Tribunnews, Rabu. 

    Andre menyebut seakan-akan narasi yang dibangun bahwa anggota Komisi VI menerima amplop dari Pertamina.

    Andre menerangkan, amplop yang diterima Herman Khaeron itu adalah amplop uang SPPD atau perjalanan dinas.

    Uang itu, menurut dia, diterima Herman setelah melakukan perjalanan dinas.

    “Kebetulan amplopnya belum diambil, minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil,” ujar Andre. 

    Andre pun memberi kesempatan kepada Herman untuk memberikan klarifikasi langsung terkait amplop itu supaya tidak ada fitnah 

    “Saya menegaskan ini supaya perang kita terhadap mafia migas jangan terganggu dengan fight back mafia terhadap kita,” kata Andre.

    (Tribunnews.com/Siti N/ Igman Ibrahim)