Tag: Herman Khaeron

  • Sekjen Demokrat minta kadernya dukung program pemerintahan Prabowo

    Sekjen Demokrat minta kadernya dukung program pemerintahan Prabowo

    Seluruh kader Demokrat harus mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Padang (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron meminta kepada seluruh kadernya untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto hingga ke tingkat daerah.

    “Seluruh kader Demokrat harus mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Herman Khaeron saat membuka Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis kader Demokrat Sumbar di Padang, Jumat.

    Ia mengatakan seruan tersebut sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Program pemerintah tersebut di antaranya adalah Koperasi Merah Putih yang implementasi dan penerapannya akan sampai ke tingkat desa, program Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan, energi, dan ketahanan air hingga ke tingkat pelosok.

    Menurut dia, berbagai program tersebut sejalan dengan tugas-tugas di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin oleh AHY.

    Oleh karena itu, dia mengajak seluruh kader partai Demokrat, termasuk yang berada di Sumbar agar mendukung serta menyukseskan program tersebut.

    Jika program-program tersebut sukses, maka manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian.

    Dalam kesempatan itu, dia berpesan kepada kader Demokrat Sumbar agar senantiasa solid dan menetapkan tujuan dan target yang jelas.

    Dia optimistis di bawah kepemimpinan Mulyadi selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Demokrat Sumbar akan mampu memenangkan Pemilu 2029.

    Rapat kerja dan Bimbingan Teknis kader Demokrat Sumbar itu dilaksanakan selama dua hari, yakni Jumat dan Sabtu (23/8).

    Pewarta: Rahmatul Laila
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen Demokrat Luruskan Isu Siapkan AHY di Pilpres 2029: Fokus Kami Dukung Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Sekjen Demokrat Luruskan Isu Siapkan AHY di Pilpres 2029: Fokus Kami Dukung Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron meluruskan isu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Wacana mengusung AHY di Pilpres 2029 itu disebut-sebut muncul saat Rakerda Partai Demokrat Jatim.

    Herman mengatakan, fokus partai saat ini adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto lima tahun ke depan. Dia mengklaim, Demokrat belum memikirkan peluang AHY maju Pilpres 2029.

    “Tidak ada pembahasan Pilpres dalam forum kami. Fokus Demokrat jelas bekerja untuk rakyat, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan memastikan program-programnya berjalan sukses,” kata Herman dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

    Menurutnya, semangat menjaga popularitas dan eksistensi AHY bukanlah sinyal politik untuk menyiapkan diri menuju Pilpres, melainkan energi positif yang mempersatukan kader.

    “Popularitas dan kepemimpinan AHY menjadi motivasi bagi kami — bukan untuk memulai kompetisi Pilpres, tapi untuk memperkuat barisan, merapatkan langkah, dan memenangkan hati rakyat,” jelasnya.

    Selain AHY, Herman juga meluruskan isu menyiapkan Emil Dardak sebagai calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada mendatang. Dia menegaskan, Demokrat berdiri teguh mendukung kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak.

    “Kami ingin Jawa Timur menjadi etalase keberhasilan kerja sama pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

    Herman memastikan partai berlambang bintang mercy ini solid untuk bekerja bagi bangsa dan negara. “Demokrat adalah partai yang solid, fokus bekerja, dan berdiri di garis terdepan untuk keberhasilan bangsa. Politik bagi kami adalah tentang karya, bukan sekadar wacana,” tutup Herman.

    Masa mudik hari raya Idulfitri atau lebaran 2025 telah tiba. Pemerintah dan lembaga terkait seperti Korlantas Polri dan Jasa Raharja telah berkoordinasi agar arus mudik dan arus balik lebaran aman, nyaman, dan lancar.

  • Demokrat Kalbar siap sukseskan program pemerintahan Prabowo

    Demokrat Kalbar siap sukseskan program pemerintahan Prabowo

    “Komitmen ini kami sampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Kalbar yang dilaksanakan hari ini. Forum ini dihadiri jajaran pengurus DPP, DPD, DPC se-Kalimantan Barat, serta anggota legislatif dari Fraksi Demokrat di tingkat provins

    Pontianak (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Barat menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan program-program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melalui konsolidasi dan penguatan struktur partai di seluruh tingkatan.

    “Komitmen ini kami sampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Kalbar yang dilaksanakan hari ini. Forum ini dihadiri jajaran pengurus DPP, DPD, DPC se-Kalimantan Barat, serta anggota legislatif dari Fraksi Demokrat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar, Ermin Elviani, di Pontianak, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa Rakerda kali ini mengusung tema “Demokrat Kalbar Bangkit, Menang untuk Rakyat, dan Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo”. Tema tersebut, menurutnya, mencerminkan arah baru partai untuk aktif mendukung pemerintahan nasional yang baru, sekaligus tetap menjaga identitas sebagai partai yang kritis dan konstruktif.

    “Tema ini lahir dari kesadaran bahwa ke depan kita perlu memperkuat soliditas, mengambil peran strategis, dan hadir nyata memperjuangkan kepentingan rakyat di dalam pemerintahan,” tuturnya.

    Ermin juga memaparkan evaluasi hasil Pemilu 2024. Meski jumlah kursi Demokrat di DPRD Provinsi Kalbar turun dari tujuh menjadi enam, suara partai justru meningkat dari 270.646 menjadi 284.969 suara. Untuk DPR RI, Demokrat Kalbar nyaris merebut kursi terakhir dari petahana.

    “Ini membuktikan bahwa kerja-kerja kader sudah di jalur yang tepat. Tinggal bagaimana kita menjaga semangat ini untuk Pilkada dan konsolidasi pemerintahan ke depan,” katanya.

    Dalam Pilkada serentak, Demokrat juga mencatat keberhasilan dengan memenangkan sembilan dari 15 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Di antaranya, Aron terpilih kembali sebagai Bupati Sekadau dan Juli Suryadi Burdadi sebagai Wakil Bupati Mempawah.

    Ermin menekankan pentingnya etika dalam berpolitik. “Menang tidak terbang, kalah tidak patah. Pesan Ketua Umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai, Bapak SBY, selalu kami pegang: Negara dulu, baru partai,” tuturnya.

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh struktur partai harus aktif menyukseskan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran, sembari tetap menjalankan fungsi kontrol yang sehat dan proporsional.

    “Demokrat adalah bagian dari pemerintahan. Maka tugas kita mendukung program-program strategis di semua tingkatan, sambil tetap kritis dan membangun. Rakyat menanti bukti nyata, bukan sekadar slogan,” katanya.

    Herman juga mendorong percepatan penyesuaian struktur partai sesuai amanah Kongres 2025, termasuk pembentukan badan logistik dan badan saksi hingga ke akar rumput.

    Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat yang juga Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa kehadiran Demokrat dalam pemerintahan harus memberi dampak langsung bagi masyarakat.

    “Kader Demokrat kini tidak hanya membawa bendera partai, tetapi juga program strategis negara. Peran kita ganda menggerakkan partai dan melayani rakyat,” kata Herzaki.

    Herzaky juga mencontohkan keterlibatannya dalam menyerap aspirasi petani di Kabupaten Sambas sebagai bagian dari kerja pemerintahan, dan mendorong sinergi antara kader Demokrat dengan program kementerian/lembaga.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen Demokrat sebut pengibaran bendera One Piece tak etis

    Sekjen Demokrat sebut pengibaran bendera One Piece tak etis

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai bahwa pengibaran bendera “One Piece” yang disandingkan dengan Bendera Merah Putih adalah hal yang tidak etis untuk dilakukan.

    Menurut dia, banyak kritik dan saran yang bisa dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik, dan bukan dengan mengibarkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme.

    “Nah saya kira ini juga harus kita koreksi bersama, kalau kemudian aparat penegak hukum siapapun menegakkan hukum dengan keras ya wajar,” kata Herman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Bendera Merah Putih, kata dia, lahir dari sebuah nilai-nilai perjuangan, darah, dan air mata. Para pahlawan, rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk merobek bendera penjajah.

    “Masa kita setelah merdeka mengibarkan bendera yang begitu suci, malah disaingi oleh bendera-bendera lain yang tidak perlu,” kata dia.

    Dia mengatakan fenomena bendera One Piece itu harus dikoreksi, terlebih lagi saat ini Indonesia tengah menyambut Hari Kemerdekaan Ke-80. Pengibaran bendera selain Merah Putih, menurut dia, bertentangan dengan semangat nasionalisme.

    Untuk itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk memperkokoh dan memperkuat persatuan bangsa. Karena semakin kokoh persatuan, maka semakin kuat juga sumber daya manusianya.

    Menurut dia, pemerintah saat ini tengah berupaya membangun kebersamaan di dalam negeri, melalui program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan generasi unggul, sekolah rakyat untuk pemerataan pendidikan, hingga program Koperasi Merah Putih untuk membangun ekonomi.

    *Jauhkanlah kira dari hal-hal yang tentu melakukan agitasi dan lain sebagainya dengan cara-cara yang tidak perlu,” kata Anggota Komisi VI DPR itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI-P Jadi Penyeimbang Pemerintahan, Herman Khaeron: Demokrat Pernah 9 Tahun Era Jokowi

    PDI-P Jadi Penyeimbang Pemerintahan, Herman Khaeron: Demokrat Pernah 9 Tahun Era Jokowi

    PDI-P Jadi Penyeimbang Pemerintahan, Herman Khaeron: Demokrat Pernah 9 Tahun Era Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrat menyambut positif keputusan PDI-P yang tetap memilih berada di luar kabinet dan menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintahan Prabowo Subianto.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Herman Khaeron mengatakan, partainya sudah pernah melakukan hal tersebut selama 9 tahun masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    “Meskipun dengan pemikiran, ide, dan gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama. Jadi, menurut saya, sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun pada masa Pak Jokowi,” ujar Herman, saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (5/8/2025).
    “Inilah saya kira realitas, sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama,” sambung dia.
    Pria yang akrab disapa Hero itu menegaskan bahwa posisi penyeimbang diperlukan sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
    Jika kebijakan dan program yang dikeluarkan sesuai kepentingan masyarakat luas, kata Hero, maka harus didukung semaksimal mungkin.
    “Tetapi, kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya, mengkritisi secara proporsional,” ujar Hero.
    Hero menegaskan, Demokrat berhasil menjalankan sikap tersebut selama 9 tahun, walaupun pada akhirnya ketua umum partainya diminta menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
    “Selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuma di akhir memang ada kesempatan Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri. Namun, 9 tahun kami menjadi partai penyeimbang,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, sikap politik PDI-P disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
    Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi kekuasaan.
    “Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” kata Megawati.
    Dia menyebut, demokrasi yang sehat seharusnya tidak dijalankan dengan tarik-menarik kekuasaan, melainkan berpijak pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
    Oleh karena itu, Megawati menegaskan PDI-P akan tetap berada di luar kabinet, namun tidak menjadi oposisi.
    Partai berlambang banteng itu memilih menjadi mitra penyeimbang pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Herzaky: Hubungan Keluarga SBY dan Jokowi Sangat Baik, Roy Suryo Bukan Kader Demokrat

    Herzaky: Hubungan Keluarga SBY dan Jokowi Sangat Baik, Roy Suryo Bukan Kader Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menanggapi isu yang beredar di ruang publik terkait tuduhan bahwa Partai Demokrat berada di balik ramainya isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan klarifikasi.

    Ia menegaskan tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah “partai biru” yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik Partai Demokrat.

    “Saudara Roy Suryo yang beropini terkait “dugaan ijazah palsu”, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat,” tegas Herzaky di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Roy Suryo, kata Herzaky lagi, telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.

    Lebih jauh ia menggarisbawahi bahwa hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat.

    Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan Wapres RI, serta Kaesang Pangarep Ketua Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep,” jelasnya.

    Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD saat kemarin dirawat.

  • AHY Sebut Partai Demokrat Sudah Difitnah Terkait Polemik Ijazah Jokowi

    AHY Sebut Partai Demokrat Sudah Difitnah Terkait Polemik Ijazah Jokowi

    GELORA.CO  – Partai Demokrat dengan tegas membantah tudingan keterlibatan mereka dalam polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut tuduhan bahwa partainya adalah dalang di balik polemik ini sebagai fitnah besar. 

    Pernyataan singkat tersebut disampaikan AHY kepada wartawan di Lombok Barat pada Minggu (27/7/2025), sebelum ia melanjutkan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

    Sebelumnya, soal tokoh politik besar di balik laporan dugaan ijazah Jokowi palsu diungkap Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan.

    Ia memberi kode, tokoh politik tersebut berbaju biru.

    Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar.

    Dia mengatakan istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik partainya.

    “Saudara Roy Suryo yang beropini terkait “dugaan ijazah palsu”, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat.

    Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019.

    Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai,” kata Herzaky, Minggu (27/7/2025).

    Herzaky menegaskan, hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Joko Widodo (Jokowi) sangat baik dan penuh saling hormat.

    Bahkan dikatakannya, putra sulung Bapak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, dan Kaesang, Ketum Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.

    Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD Jakarta saat beliau kemarin dirawat.

    “Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi,” tutur pria lulusan S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga itu.

    Masih kata Herzaky, pihaknya mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara SBY dan Jokowi.

    Adu domba adalah tindakan yang bertujuan untuk memecah belah hubungan antara dua pihak yang awalnya sepaham, biasanya dengan menyebarkan informasi atau perkataan secara tidak langsung agar terjadi perselisihan atau konflik.

    “Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” tegasnya.

    Naik Penyidikan

    Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke tahap penyidikan.

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2025).

    Ade Ary menyebut ada dua obyek perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi.

    Kemudian obyek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan dari adanya lima Laporan Polisi (LP).

    Ade Ary berujar status penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan setelah penyelidik Subdit Kamneg Polda Metro Jaya pada Kamis (10/7/2025) melakukan gelar perkara.

    “Dalam gelar perkara penyelidikan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dinaikkan ke penyidikan,” urainya.

    Mantan Kapolres Jakarta Selatan itu menjelaskan obyek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong adalah gabungan dari lima LP dibuat di Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakart Pusat, Polres Depok, dan Polres Bekasi.

    Dari kelima LP itu, dua LP di antaranya masih akan diberikan kepastian hukum.

    Hal itu mengingat pelapornya akan mencabut LP karena tidak pernah hadir dalam undangan klarifikasi.

    “Untuk obyek perkara kedua ada tiga LP yang ditingkatkan ke penyidikan,” pungkasnya.

    Selanjutnya, polisi akan melakukan pemanggilan kembali kepada para terlapor untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan.

    Penyidik baru dapat menentukan apakah para terlapor ditetapkan sebagai tersangka

  • Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Terzalimi

    Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Terzalimi

    GELORA.CO -Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, membantah keras tuduhan yang menyebut partainya terlibat dalam gerakan untuk menyerang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi melalui media sosial dan pemberitaan di media massa.

    Pernyataan ini menanggapi tudingan bahwa Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berada di balik maraknya isu dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Lewat akun X miliknya, Herman menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan nilai-nilai etika politik yang selama ini dipegang Demokrat.

    “Tuduhan itu jauh dari tabiat dan etika politik yang kami anut, karena kami pantang menggunakan cara-cara kotor seperti yang dituduhkan segelintir orang ini,” ujar Herman, Senin, 28 Juli 2025.

    Herman juga menyinggung bahwa pihaknya memahami maksud dan pola di balik tuduhan tersebut, namun tetap meyakini bahwa kebenaran akan mengalahkan segala bentuk ketidakadilan.

    “Kami yakin kebenaran akan tiba pada saatnya, dan mengalahkan kedzaliman,” tegasnya.

    Pernyataan ini menegaskan posisi Demokrat yang selama ini menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak dan menolak bentuk-bentuk politik provokatif yang merusak ruang publik

  • 8
                    
                        Roy Suryo Jamin Partai Biru Tempatnya Jadi Waketum Dulu Tak Terkait Isu Ijazah Jokowi
                        Nasional

    8 Roy Suryo Jamin Partai Biru Tempatnya Jadi Waketum Dulu Tak Terkait Isu Ijazah Jokowi Nasional

    Roy Suryo Jamin Partai Biru Tempatnya Jadi Waketum Dulu Tak Terkait Isu Ijazah Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar telematika Roy Suryo menegaskan, partai tempat dulu dia bernaung tidak ada sangkut pautnya dengan isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. 
    Roy menanggapi tudingan adanya partai biru di balik isu itu. 
    Roy Suryo mengakui dirinya pernah berada di ‘partai biru’ selama 15 tahun, bahkan sampai menjabat wakil ketua umum (waketum) di sana.
    Partai tempat Roy Suryo bergabung saat itu adalah Partai Demokrat.
    “Benar bahwa dulu saya adalah berasal pernah ada di partai politik, saya pernah wakil ketua umum di situ, dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut saja, karena partai politik saya dulu warnanya biru,” kata Roy seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (28/7/2025).
    “Tapi benar-benar saya insyaallah jamin, tidak ada. Dan bahkan kami itu meskipun saya hubungannya masih sangat baik ya, dengan beliau yang katanya mau dituduh itu, yang mau majukan anak, enggak ada sama sekali,” lanjut Roy Suryo.
    Roy Suryo menekankan, pimpinan dari ‘partai biru’ adalah sosok negarawan yang tidak akan pernah cawe-cawe seperti Jokowi.
    Roy pun menegaskan tidak ada penyokong dana atau bohir di balik isu ini. Meskipun, dia tidak menampik tudingan-tudingan tersebut sering darang kepadanya. 
    Menurutnya, tudingan itu ngaco dan bohong.
    “Tuduhan-tuduhan ini (disokong bohir) adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu scientist. Saya, Dokter Tifa, Doktor Rismon, (tuduhan) yang ngaco semacam ini, itu bukan sekali dua kali saya dengar ya,” ujar Roy.
    Roy Suryo menekankan, dirinya tidak memiliki niat apa pun terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi.
    Dia bahkan mengeklaim juga tidak memiliki niat untuk memenjarakan Jokowi.
    “Kalaupun misalnya terbukti ijazah ini misalnya memang benar-benar palsu, dan insyaallah memang palsu, karena buktinya sudah mengarah ke sana, skripsinya juga palsu, tidak ada niat kami sedikitpun untuk memenjarakan atau mempidanakan orang yang punya ijazah, itu urusan hukum. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali,” tegas Roy Suryo.
    Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra membantah partainya merupakan ‘partai biru’ yang menjadi dalang di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
    Herzaky menekankan, tudingan itu merupakan fitnah tak berdasar.
    “Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025) malam.
    Herzaky menegaskan, Roy Suryo yang terus-terusan beropini terkait dugaan ijazah palsu Jokowi sudah bukan lagi bagian dari Partai Demokrat.
    Menurutnya, Roy Suryo telah mengundurkan diri sejak tahun 2019.
    Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.
    Lalu, Herzaky mengeklaim hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Jokowi sangat baik dan penuh saling hormat.
    “Putra sulung Bapak Jokowi, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, dan Bapak Kaesang, Ketum Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” ucapnya.
    “Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep,” sambung Herzaky.
    Kemudian, Herzaky turut menyinggung Wapres Gibran yang bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD saat dirawat beberapa waktu lalu.
    Dia menilai, hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi.
    “Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” katanya.
    “Demikian klarifikasi resmi dari kami. Semoga pernyataan ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meredam upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab,” imbuh Herzaky.
    Munculnya isu partai biru berawal dari pernyataan Jokowi soal ada orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jokowi menyebut ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” jelas Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
    Isu partai biru pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade menyebut tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
    Ade hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan terkait dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    Dalam tayangan itu, Ade sedang memakai baju biru.
    “Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” imbuhnya.
    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga telah membantah tudingan itu. Dia mengatakan hal tersebut sebagai fitnah.
    “Fitnah besar itu,” ujar AHY di sela kunjungan kerjanya ke Desa Golong, Narmada, Lombok Barat, Minggu (27/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Ungkit Hubungan Baik SBY dan Jokowi, Tepis Isu Partai Biru Dalangi Tuduhan Ijazah Palsu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Juli 2025

    Demokrat Ungkit Hubungan Baik SBY dan Jokowi, Tepis Isu Partai Biru Dalangi Tuduhan Ijazah Palsu Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat Ungkit Hubungan Baik SBY dan Jokowi, Tepis Isu Partai Biru Dalangi Tuduhan Ijazah Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara
    Partai Demokrat
    , Herzaky Mahendra Putra, menekankan bahwa hubungan antara Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan keluarga Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), baik-baik saja.
    Hal tersebut disampaikan Herzaky dalam merespons tudingan bahwa ‘partai biru’ mendalangi
    isu ijazah palsu
    Jokowi.
    “Hubungan antara keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Bapak Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025) malam.
    Herzaky menjelaskan bahwa putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Ketika AHY kebetulan sedang merawat ayahnya, ia mengutus Sekjen Demokrat, Herman Khaeron, dan Waketum Demokrat, Teuku Riefky Harsya, untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.
    “Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung Bapak SBY di RSPAD saat beliau kemarin dirawat,” ucapnya.
    “Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi,” imbuh Herzaky.
    Maka dari itu, Herzaky menyebut Demokrat mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ijazah palsu untuk mengadu domba antara SBY dan Jokowi.
    Dia menegaskan bahwa tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat.
    “Semoga pernyataan ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meredam upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.
    Munculnya isu partai biru berawal dari pernyataan Jokowi soal ada orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jokowi menyebut bahwa ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang
    back up
    , ya itu saja,” jelas Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
    Isu partai biru pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade Darmawan menyebut dia tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
    Ade hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan terkait dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    Dalam tayangan Kompas TV, Ade sedang memakai baju biru.
    “Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh, ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV, dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-
    challenge
    saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.