Demokrat Ungkit Hubungan Baik SBY dan Jokowi, Tepis Isu Partai Biru Dalangi Tuduhan Ijazah Palsu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Juru Bicara
Partai Demokrat
, Herzaky Mahendra Putra, menekankan bahwa hubungan antara Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan keluarga Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), baik-baik saja.
Hal tersebut disampaikan Herzaky dalam merespons tudingan bahwa ‘partai biru’ mendalangi
isu ijazah palsu
Jokowi.
“Hubungan antara keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Bapak Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025) malam.
Herzaky menjelaskan bahwa putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ketika AHY kebetulan sedang merawat ayahnya, ia mengutus Sekjen Demokrat, Herman Khaeron, dan Waketum Demokrat, Teuku Riefky Harsya, untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.
“Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung Bapak SBY di RSPAD saat beliau kemarin dirawat,” ucapnya.
“Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi,” imbuh Herzaky.
Maka dari itu, Herzaky menyebut Demokrat mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ijazah palsu untuk mengadu domba antara SBY dan Jokowi.
Dia menegaskan bahwa tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat.
“Semoga pernyataan ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meredam upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.
Munculnya isu partai biru berawal dari pernyataan Jokowi soal ada orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi menyebut bahwa ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
“Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
“Artinya memang ada orang besar, ada yang
back up
, ya itu saja,” jelas Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
Isu partai biru pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
Ade Darmawan menyebut dia tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
Ade hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan terkait dalang isu ijazah palsu Jokowi.
Dalam tayangan Kompas TV, Ade sedang memakai baju biru.
“Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh, ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV, dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
“Sisa men-
challenge
saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Herman Khaeron
-
/data/photo/2025/02/24/67bbe4f6d6c65.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Demokrat Ungkit Hubungan Baik SBY dan Jokowi, Tepis Isu Partai Biru Dalangi Tuduhan Ijazah Palsu Nasional 28 Juli 2025
-
/data/photo/2025/02/28/67c187a85f088.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 MK Pertegas Larangan Rangkap Jabatan, Feri Amsari: Pengangkatan 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN Bisa Digugat Nasional
MK Pertegas Larangan Rangkap Jabatan, Feri Amsari: Pengangkatan 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN Bisa Digugat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, rangkap jabatan 30 wakil menteri bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebab, rangkap jabatan para wakil menteri menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019.
“Artinya rangkap jabatan inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, apa langkah selanjutnya ya (bisa) diajukan gugatan ke PTUN untuk kebijakan (rangkap jabatan) dibatalkan,” ucap Feri kepada Kompas.com, Kamis (17/7/2025).
Feri menjelaskan, pada dasarnya putusan MK sudah tegas bahwa sebagaimana menteri, wakil menteri juga tidak boleh rangkap jabatan.
“Jadi tidak boleh ada perdebatan (wamen boleh atau tidak rangkap jabatan),” tutur Feri.
Feri mengatakan, yang dikilahkan oleh pemerintah adalah beleid yang diatur MK tidak didasarkan pada amar putusan, melainkan pertimbangan hukum.
Padahal menurut Feri, putusan MK tidak bisa hanya dilihat pada bagian amar saja, tetapi secara keseluruhan, termasuk pertimbangan hukumnya.
“Putusan peradilan itu satu kesatuan utuh baik amar, pertimbangan dan lain-lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Di dalam pertimbangan Mahkamah terang benderang wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana menteri,” tuturnya.
Penelusuran Kompas.com, Putusan MK 80/PUU-XVII/2019 yang dimaksud berkaitan dengan pertimbangan MK yang menegaskan larangan rangkap jabatan untuk wakil menteri.
Putusan ini mengatakan, jabatan menteri dan wakil menteri sama-sama ditunjuk oleh presiden sehingga memiliki status yang sama.
“Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri,” tulis putusan 80/2019 itu.
Alasan pertimbangan itu dibuat MK agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.
Sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif ditunjuk sebagai komisaris BUMN.
Keputusan ini pun menuai sorotan publik terkait efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan dari rangkap jabatan.
Terlebih, wakil menteri merupakan jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Walaupun begitu, anggota Komisi IV DPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan,
wamen rangkap jabatan
tidak melanggar undang-undang.
Dengan catatan, tidak terjadi konflik kepentingan dan kehadiran posisi ini membantu meningkatkan performa BUMN.
Berikut daftar wamen yang tercatat merangkap sebagai komisaris BUMN:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/24/6859dcb66f8c1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 MK Tegaskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan, meski Tak Terima Uji Materi Nasional
MK Tegaskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan, meski Tak Terima Uji Materi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Larangan
wakil menteri
rangkap jabatan menjadi komisaris disinggung dalam Putusan 21/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi
Undang-Undang Kementerian Negara
Nomor 3 Tahun 2008.
Dalam dokumen putusan tersebut, dalil pemohon yang menilai adanya putusan MK yang melarang rangkap jabatan bagi menteri juga berlaku untuk wakil menteri, termasuk rangkap jabatan sebagai komisaris.
“Dengan adanya penegasan putusan
Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XVII/2019, maka terang bahwa wakil menteri juga dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana disebut dalam Pasal 23 UU 39/2008,” tulis putusan MK yang ditetapkan hari ini, Kamis (17/7/2025).
Penelusuran Kompas.com, Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang dimaksud berkaitan dengan pertimbangan MK yang menegaskan
larangan rangkap jabatan
untuk wakil menteri.
Putusan ini mengatakan, jabatan menteri dan wakil menteri sama-sama ditunjuk oleh presiden sehingga memiliki status yang sama.
“Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri,” tulis putusan 80/2019 itu.
Alasan pertimbangan itu dibuat MK agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.
Namun, posita pemohon yang ada dalam putusan ini tidak bisa dipertimbangkan lagi karena pemohon Juhaidy Rizaldy Roringkon meninggal dunia.
Oleh karena itu, menurut Mahkamah, berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon yang telah meninggal dunia, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena syarat anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon dalam pengujian undang-undang di MK harus relevan dan berkesinambungan dengan keberadaan pemohon.
“Dengan demikian, karena pemohon telah meninggal dunia, maka seluruh syarat anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum yang bersifat kumulatif tidak terpenuhi oleh pemohon,” jelas Hakim MK Saldi Isra dalam sidang, Kamis.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, putusan MK yang melarang rangkap jabatan wakil menteri sudah jelas dan tak perlu diperdebatkan.
Karena hal tersebut sudah tertuang dalam putusan 80/PUU-XVII/2019 yang menegaskan larangan rangkap jabatan menteri juga berlaku untuk wakil menteri.
“Pada dasarnya putusan nomor 80 itu sudah tegas bahwa sebagaimana menteri, maka wamen tidak boleh rangkap jabatan. Jadi tidak ada perdebatan,” kata Feri kepada Kompas.com, Kamis.
Alasan pemerintah yang menyebut larangan tidak ada dalam amar putusan, tetapi dalam pertimbangan hukum, tidak bisa diterima.
“Istana (pemerintah) juga harus belajar apa itu putusan peradilan. Putusan peradilan itu satu kesatuan utuh baik amar, pertimbangan, dan lain-lain, tidak bisa dipisah-pisahkan,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif ditunjuk sebagai komisaris BUMN.
Keputusan ini pun menuai sorotan publik terkait efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan dari rangkap jabatan.
Terlebih, wakil menteri merupakan jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Walaupun begitu, Anggota Komisi IV DPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan, wamen rangkap jabatan tidak melanggar undang-undang.
Dengan catatan, tidak terjadi konflik kepentingan dan kehadiran posisi ini membantu meningkatkan performa BUMN.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/10/21/6716172908a89.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU
Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Nama Stella Christie yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjadi sosok baru yang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan
BUMN
.
Stella Christie dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Sebelum Stella Christie, nama Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
Adapula nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira yang menduduki posisi serupa.
Kemudian, baru-baru ini juga dihebohkan nama politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP).
Anggota Komisi VI DPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron menyebut bahwa rangkap jabatan antara
Wamen
dengan
komisaris BUMN
tidaklah melanggar undang-undang.
Menurutnya,
wamen
boleh menjadi komisaris BUMN, selama tidak ada konflik kepentingan di dalamnya.
“Tidak ada undang-undang yang melarangnya, serta selama tidak ada conflict interest dan kehadirannya dapat membantu meningkatkan performa BUMN,” ujar Herman, kepada Kompas.com, Jumat (11/7/2025).
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi juga mengatakan, rangkap jabatan tersebut tidaklah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019.
Dalam putusan tersebut, tidak tertulis bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan.
“Di putusan MK Nomor 80 Tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).
“Jadi, apa yang dilakukan hari ini tidak melanggar putusan MK. Tidak menyelisihi putusan MK,” sambungnya.
Saat ini, setidaknya ada 30 wakil menteri yang merangkap jabatan di berbagai perusahaan BUMN. Berikut daftarnya:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Demokrat Jakarta panaskan mesin politik untuk pemilu mendatang
Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 dan forum ini menjadi penanda awal konsolidasi besar-besaran serta revitalisasi internal partai menghadapi kontestasi pemilu mendatang.
“Kita ingin menyelaraskan revitalisasi organisasi DPP dengan DPD, termasuk pembentukan badan saksi dan badan logistik sebagai bagian dari penguatan struktur,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Jakarta, Minggu.
Herman Khaeron menyampaikan optimisme terhadap masa depan partai yang lebih baik. Ia berharap rakerda kali ini melahirkan program kerja konkret yang dapat mengembalikan kejayaan Partai Demokrat seperti era 2009.
Kang Hero–sapaan akrabnya–menekankan pentingnya keterlibatan seluruh struktur partai dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.
Ia mendorong juga kegiatan yang bersifat merakyat dilakukan serentak di seluruh wilayah, baik oleh DPD maupun DPC.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan menyiapkan format laporannya, tapi kegiatan disesuaikan dengan karakter daerah masing-masing.
“Silakan lakukan kegiatan yang sederhana namun menyentuh rakyat, seperti lomba makan kerupuk, balap karung atau kegiatan tradisional lainnya,” katanya.
Kegiatan peringatan HUT RI tersebut juga akan menjadi bagian dari rangkaian menuju HUT Partai Demokrat ke-24 pada tahun ini, sekaligus menyambut seperempat abad usia partai pada 2026.
Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, rakerda bukan sekadar agenda koordinasi tahunan, melainkan momen refleksi kolektif atas arah perjuangan partai.
“Kita tidak akan pernah menang dalam Pemilu 2029 jika tidak merapikan rumah kita sendiri. Revitalisasi organisasi dan peneguhan arah juang adalah kunci,” katanya.
Forum ini mengangkat tema “Revitalisasi Organisasi dan Peneguhan Arah Juang Demokrat Jakarta” dan menyepakati tiga fokus utama pembenahan. Pertama, konsolidasi struktur dari tingkat DPD hingga ranting.
Kedua, penegakan disiplin organisasi dan loyalitas komando dan ketiga, peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan dan program pengembangan berkelanjutan.
Demokrat Jakarta juga akan diarahkan sebagai “center of excellence” dalam kaderisasi. Mulai tahun ini, pendidikan politik, komunikasi publik hingga literasi kampanye digital ditetapkan sebagai agenda tetap di semua tingkatan organisasi.
Di sisi lain, arah perjuangan Partai Demokrat Jakarta juga ditegaskan dalam tiga prinsip utama. Yaitu, progresif dalam menjawab isu-isu kota seperti kemacetan dan ketimpangan, responsif terhadap nasib kelompok rentan seperti warga rusun dan PKL.
Selanjutnya modern dengan menyasar pemilih muda dan ranah digital sebagai arena baru.
Sejumlah target konkret pun dirumuskan dalam forum ini, antara lain evaluasi badan partai 2022-2025, penyusunan program kerja 2025-2027 serta pengesahan struktur kepengurusan DPD yang baru.
Dengan semangat itu, Partai Demokrat Jakarta bersiap menyongsong laga politik yang kian dekat, dengan peta jalan yang kini mulai disusun dari dalam.
Ketua Panitia Pelaksana Rakerda, Faisal menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk tanggung jawab organisasi untuk merumuskan strategi dan arah gerak ke depan.
“Kami melibatkan seluruh elemen partai sebagai simbol dari gotong-royong dan kesiapan Demokrat Jakarta untuk kembali merebut kepercayaan publik,” kata Faisal.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh rangkaian acara berjalan lancar berkat dukungan berbagai pihak, termasuk sponsor dan simpatisan partai.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Konsistensi dan strategi jangka panjang adalah kunci transformasi ekonomi
Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP
BRAINS Partai Demokrat: Konsistensi dan strategi jangka panjang adalah kunci transformasi ekonomi
Dalam Negeri
Editor: Valiant Izdiharudy Adas
Sabtu, 14 Juni 2025 – 10:37 WIBElshinta.com – Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat (13/6/2025) membahas tentang bagaimana Indonesia bisa belajar dari sejumlah kunci sukses transfromasi ekonomi China. Dalam acara yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Partai Demorkat Herman Khaeron tersebut, hadir sejumlah pakar makro ekonomi dan pakar hubungan internasional Profesor Zhang Shaoan dan Profesor Liu Aming dari Shanghai Academy of Social Sciences, China.
Dalam penjelasannya, Prof Zhang Shao’an menekankan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi China tidak terjadi secara instan, melainkan hasil dari visi jangka panjang dan kepemimpinan yang konsisten. “China tidak pernah membangun ekonominya secara serampangan. Sejak 1978, kami mulai dengan reformasi bertahap dan realistis. Deng Xiaoping memulai langkah besar dengan Gaige Kaifang, lalu kami terus menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil di lapangan,” ujar Zhang.
Selanjutnya, Prof Liu Aming yang juga dari Shanghai Academy of Social Sciences, China, menguraikan bagaimana China membuka diri terhadap investasi asing melalui pembentukan Special Economic Zones (SEZs) yang dirancang untuk menjadi laboratorium liberalisasi ekonomi. “Shenzhen adalah contoh nyata bagaimana kebijakan yang tepat bisa mengubah desa nelayan menjadi kota industri global. Kuncinya adalah keterbukaan terhadap investasi dan regulasi yang mendukung inovasi,” kata Prof Liu.
Sementara itu, Kepala BRAINS Partai Demorkat Ahmad Khoirul Umam, PhD, menyambung urgensi tersebut dalam konteks Indonesia. “Pelajaran penting dari China adalah kesinambungan. Indonesia harus memastikan stabilitas politik dan arah pembangunan ekonomi yang tidak berubah setiap lima tahun. Kita butuh institusi yang kuat, perencanaan jangka panjang, dan komitmen lintas rezim,” jelas Umam.
Menambahkan dari sisi legislatif, Dr. Sartono menyampaikan bahwa komitmen pemimpin dan konsistensi kebijakan adalah syarat utama agar reformasi ekonomi tidak terhambat oleh kepentingan jangka pendek. “Kalau kita ingin transformasi ekonomi berjalan, jangan ada tarik ulur kebijakan setiap ganti pemerintahan. Dibutuhkan komitmen pemimpin dan arah kebijakan yang konsisten, bukan populisme sesaat,” tegas Sartono.(ADP)
Sumber : Radio Elshinta
-

Indonesia perlu tata kelola modern dan deregulasi untuk Gaet Investasi Globa
Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP
BRAINS Partai Demokrat: Indonesia perlu tata kelola modern dan deregulasi untuk Gaet Investasi Globa
Dalam Negeri
Editor: Valiant Izdiharudy Adas
Sabtu, 14 Juni 2025 – 10:39 WIBElshinta.com – Dalam upaya merumuskan strategi ekonomi nasional yang lebih adaptif dan progresif, Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat menggelar diskusi publik bertajuk transformasi ekonomi Indonesia dengan menyoroti keberhasilan China sebagai studi komparatif, Kamis (13/6/2025). Acara yang dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, ini menghadirkan dua pakar terkemuka dari Shanghai Academy of Social Sciences, China, yaitu Profesor Zhang Shaoan dan Profesor Liu Aming, yang berbagi perspektif tentang fondasi kebangkitan ekonomi Tiongkok dari negara agraris menjadi kekuatan ekonomi global.
Menurut Profesor Zhang Shaoan, setiap negara yang ingin melakukan transformasi ekonomi harus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dengan fokus pada sektor prioritas negara. “Transformasi ekonomi negara membutuhkan langkah deregulasi untuk gaet investasi global. Investor akan menilai dan menyampaikan kepada dunia jika kualitas pasar dan layanan investasi kita sesuai dengan kepentingan bisnis, yang membutuhkan kepastian dan kecepatan,” katanya.
Menanggapi itu, Kepala BRAINS Partai Demorkat Ahmad Khoirul Umam, PhD menegaskan bahwa Indonesia juga harus membuka diri dengan cara memperbaiki iklim regulasi dan birokrasi yang efisien. “Kita tidak bisa menarik investasi global jika investor melihat kita tidak siap. Indonesia butuh terus memperbaiki kualitas deregulasi, bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tapi juga perubahan budaya birokrasi agar investor merasa dipermudah, bukan dipersulit,” ujar Umam.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sartono menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi akan bergantung pada ketegasan politik dalam menjamin stabilitas regulasi. “Kita harus menunjukkan kepada investor bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia tidak akan berubah-ubah,” tandasnya. Sartono melanjutkan, kepercayan pasar hanya tumbuh dari konsistensi dan kepemimpinan kolektif yang kredibel.(ADP)
Sumber : Radio Elshinta
-

Transformasi ekonomi perlu infrastruktur dan SDM unggul
Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP
BRAINS Demokrat: Transformasi ekonomi perlu infrastruktur dan SDM unggul
Dalam Negeri
Editor: Valiant Izdiharudy Adas
Sabtu, 14 Juni 2025 – 10:41 WIBElshinta.com – Belajar dari China, keberhasilan transformasi ekonomi harus didasarkan pada pentingnya pembangunan infrastruktur dan juga kualitas sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Hal itu terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat (13/6/2025), yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron, dengan menghadirkan akademisi terkemuka Profesor Zhang Shao’an, pakar ekonomi makro China, dan Profesor Liu Aming, pakar hubungan internasional, dari dari Shanghai Academy of Social Sciences, China.
Menurut Profesor Zhang, salah satu fondasi kesuksesan ekonomi China adalah investasi besar-besaran dalam infrastruktur fisik dan pendidikan. “Kami bangun jalan, pelabuhan, dan kereta cepat bukan sekadar proyek. Itu adalah fondasi pertumbuhan. Tapi jangan lupa, China juga berinvestasi besar di sains, teknologi, dan universitas. Itu sebabnya kami bisa masuk ke ekonomi digital dan industri strategis,” ujar Prof Zhang.
Kepala BRAINS Partai Demokrat Umam pun menyambut dengan menekankan bahwa Indonesia harus membangun manusia unggul bersamaan dengan infrastruktur keras. “Transformasi tidak hanya soal bangunan fisik, tapi juga membangun manusia yang cerdas dan berdaya saing global. Kita butuh roadmap yang tidak berubah setiap siklus politik. Transformasi ekonomi itu maraton, bukan sprint,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Umam, penelitian disertasi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menekankan tentang pentingnya faktor kualitas sumber daya manusia dalam transformasi ekonomi bangsa. “Kita butuh universitas kelas dunia, sistem riset yang mumpuni, dan orientasi industri berbasis inovasi,” tegas Umam.
Menutup sesi, Dr. Sartono menekankan bahwa tanpa komitmen jangka panjang dari para pemangku kepentingan, pembangunan SDM dan infrastruktur hanya akan menjadi proyek musiman. “Transformasi ekonomi hanya bisa dicapai jika kita memiliki satu visi yang kuat dalam menjaganya,” ujar Sartono.(ADP)
Sumber : Radio Elshinta
/data/photo/2025/07/07/686b8d9dea7b9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
