Xcloud.id

Tag: Herman Khaeron

  • AHY Gantikan Prabowo Kunker ke China saat Gibran Temui Perwakilan Ojol

    AHY Gantikan Prabowo Kunker ke China saat Gibran Temui Perwakilan Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja menuntaskan kunjungan kerjanya dari China.

    Begitu mendarat di Tanah Air pada Minggu (31/8/2025), Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku langsung menuju Istana Kepresidenan untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya baru saja ke Istana, menghadap Bapak Presiden dan kurang lebih dua jam berdialog,” kata AHY dalam jumpa pers di kediaman keluarga Yudhoyono, Cikeas, Kabupaten Bogor, Minggu (31/8/2025) malam.

    Dalam kesempatan itu, AHY tampil sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersama sejumlah pengurus inti, antara lain Sekjen Herman Khaeron, Sekretaris MTP Teuku Riefky Harsya, Kepala BPOKK M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Wakil Ketua Umum Edhi Baskoro Yudhoyono yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI. 

    AHY menjelaskan dirinya mendapat penugasan ke Beijing di tengah rencana Presiden Prabowo melakukan lawatan ke Negeri Tirai Bambu. Namun karena situasi dalam negeri yang dinilai darurat, AHY segera kembali ke Jakarta dan langsung menghadap Presiden. 

    Usai bertemu Prabowo, dia kemudian melaporkan perkembangan politik dan keamanan nasional kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

    “SBY memang tidak lagi mengikuti day to day perkembangan politik, tetapi melihat situasi terakhir yang luar biasa, beliau memantau dengan sungguh-sungguh. Kita ingin menghadirkan solusi agar tidak berkepanjangan,” ujar AHY.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir mewakili Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). 

    Ibas menjelaskan, AHY tidak bisa hadir karena masih dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke China. Mengingat dirinya seharusnya akan mendampingi kunjungan kenegaraan Prabowo sebelum dibatalkan karena situasi negara yang sedang tak kondusif.

    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi berjalan kembali dari China tugas negara sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Saya belum tahu topiknya mengenai apa,” kata Ibas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025).

    Gibran Terima Perwakilan Pengemudi Ojol di Istana

    Sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming sempat bertemu dan santap siang bersama sejumlah perwakilan pengemudi Ojek Online (Ojol) di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Minggu (31/08/2025).

    Dalam pertemuan ini, Wapres dan para perwakilan pengemudi Ojol dari Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive tersebut membahas perkembangan situasi terkini pasca musibah yang menimpa salah seorang pengemudi Ojol, Affan Kurniawan saat terjadi aksi unjuk rasa pada Jumat (28/08/2025). 

    Salah seorang perwakilan pengemudi dari Gojek, Rahman, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para pengemudi Ojol untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Wapres.

    “Alhamdulillah, [dalam] pertemuan tadi lebih banyak kita yang meminta, mengajukan aspirasi kepada Pak Wapres dan Alhamdulillah kita sefrekuensi ya untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Rahman menyampaikan bahwa para pengemudi Ojol mengharapkan pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi dinamika yang terjadi di tanah air, khususnya gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

    “Dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat, untuk mengkondisikan kejadian-kejadian dan keadaan hari ini. Karena terus terang, dengan [adanya unjuk rasa] beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencaharian. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was,” ujarnya. 

    Menurut Rahman, komunitas pengemudi Ojol di berbagai wilayah telah memberikan edukasi kepada para anggotanya agar tidak terprovokasi atau ikut serta dalam aksi-aksi anarkis.

    “Demo memang merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi jangan bersifat atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Itu memang tidak kami inginkan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk meredam melalui teman-teman kami di wilayah kami masing-masing,” tegasnya.

    Menanggapi aspirasi tersebut, ungkap Rahman, Wapres Ke-14 RI itu merespons positif, termasuk berjanji akan mengawal proses hukum terkait insiden yang menyebabkan Affan Kurniawan meninggal dunia.

    “Alhamdulillah beliau tadi menangkapnya secara positif dan menjanjikan akan melakukan proses hukum kepada para pelaku insiden yang menimpa almarhum, rekan kita, Affan Kurniawan, kebetulan masih sahabat saya juga,” ucap Rahman. 

  • Demokrat Sumbar usung jalan politik yang rasional

    Demokrat Sumbar usung jalan politik yang rasional

    Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis Demokrat Sumbar di Padang pada Jumat (22/8/2025). ANTARA/Fathul Abdi.

    Demokrat Sumbar usung jalan politik yang rasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Demokrat Sumatera Barat (Sumbar) bertekad untuk mengusung jalan politik yang rasional sebagai nafas pergerakan politik partai tersebut di provinsi setempat. Hal itu dinyatakan langsung oleh Ketua DPD Demokrat Mulyadi dalam Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis partai Demokrat se-Sumatra Barat yang digelar di Padang pada Jumat (22/8).

    “Demokrat Sumbar harus menjalankan politik secara rasional tanpa menargetkan hal-hal yang tidak masuk akal,” kata Ketua Mulyadi di hadapan para kader.

    Ia menjelaskan rasional tersebut dalam artian setiap target yang ditetapkan oleh partai, khususnya pada Pemilu 2029 harus berdasarkan data serta peta kekuatan yang dimiliki.

    “Partai tentu menentukan target-target dalam menghadapi Pemilu 2029 nanti, namun hal tersebut harus masuk akal sesuai dengan kekuatan yang dimiliki,” jelasnya.

    Ia meyakini dalam kondisi saat ini Demokrat Sumbar memiliki kans yang mumpuni karena Demokrat Sumbar memiliki lima kader yang menjabat sebagai bupati atau wali kota, serta satu kader sebagai wakil bupati. Selain itu kader partai berlambang bintang mercy juga menduduki sejumlah kursi di parlemen yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Sumbar.

    Mulyadi menerangkan dalam menentukan target-target tersebut pihaknya juga akan menyelaraskan dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat.

    “Demokrat Sumbar akan memastikan bahwa ‘senjata’ dan kekuatan yang dimiliki harus digunakan semaksimal mungkin agar bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

    Target yang diusung oleh Demokrat Sumbar adalah memenangkan Pemilu 2029 dan menambah kursi di parlemen mulai dari tingkat DPR RI hingga daerah. Sementara untuk rapat kerja dan bimbingan teknis, Mulyadi mengatakan bahwa itu adalah momen untuk menyatukan kader serta melakukan evaluasi kinerja.

    Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis Demokrat Sumbar yang berlangsung di Padang selama dua hari yakni Jumat dan Sabtu (23/8) dibuka langsung oleh Sekjen DPP Demokrat Herman Khaeron. Herman memesankan agar seluruh kader menghindari konflik internal yang tidak perlu dalam rangka menguatkan konsolidasi internal, serta mendukung kebijakan dari pusat.

    Sumber : Antara

  • Sekjen Demokrat minta kadernya dukung program pemerintahan Prabowo

    Sekjen Demokrat minta kadernya dukung program pemerintahan Prabowo

    Seluruh kader Demokrat harus mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Padang (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron meminta kepada seluruh kadernya untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto hingga ke tingkat daerah.

    “Seluruh kader Demokrat harus mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Herman Khaeron saat membuka Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis kader Demokrat Sumbar di Padang, Jumat.

    Ia mengatakan seruan tersebut sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Program pemerintah tersebut di antaranya adalah Koperasi Merah Putih yang implementasi dan penerapannya akan sampai ke tingkat desa, program Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan, energi, dan ketahanan air hingga ke tingkat pelosok.

    Menurut dia, berbagai program tersebut sejalan dengan tugas-tugas di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin oleh AHY.

    Oleh karena itu, dia mengajak seluruh kader partai Demokrat, termasuk yang berada di Sumbar agar mendukung serta menyukseskan program tersebut.

    Jika program-program tersebut sukses, maka manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian.

    Dalam kesempatan itu, dia berpesan kepada kader Demokrat Sumbar agar senantiasa solid dan menetapkan tujuan dan target yang jelas.

    Dia optimistis di bawah kepemimpinan Mulyadi selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Demokrat Sumbar akan mampu memenangkan Pemilu 2029.

    Rapat kerja dan Bimbingan Teknis kader Demokrat Sumbar itu dilaksanakan selama dua hari, yakni Jumat dan Sabtu (23/8).

    Pewarta: Rahmatul Laila
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen Demokrat Luruskan Isu Siapkan AHY di Pilpres 2029: Fokus Kami Dukung Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Sekjen Demokrat Luruskan Isu Siapkan AHY di Pilpres 2029: Fokus Kami Dukung Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron meluruskan isu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Wacana mengusung AHY di Pilpres 2029 itu disebut-sebut muncul saat Rakerda Partai Demokrat Jatim.

    Herman mengatakan, fokus partai saat ini adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto lima tahun ke depan. Dia mengklaim, Demokrat belum memikirkan peluang AHY maju Pilpres 2029.

    “Tidak ada pembahasan Pilpres dalam forum kami. Fokus Demokrat jelas bekerja untuk rakyat, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan memastikan program-programnya berjalan sukses,” kata Herman dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

    Menurutnya, semangat menjaga popularitas dan eksistensi AHY bukanlah sinyal politik untuk menyiapkan diri menuju Pilpres, melainkan energi positif yang mempersatukan kader.

    “Popularitas dan kepemimpinan AHY menjadi motivasi bagi kami — bukan untuk memulai kompetisi Pilpres, tapi untuk memperkuat barisan, merapatkan langkah, dan memenangkan hati rakyat,” jelasnya.

    Selain AHY, Herman juga meluruskan isu menyiapkan Emil Dardak sebagai calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada mendatang. Dia menegaskan, Demokrat berdiri teguh mendukung kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak.

    “Kami ingin Jawa Timur menjadi etalase keberhasilan kerja sama pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

    Herman memastikan partai berlambang bintang mercy ini solid untuk bekerja bagi bangsa dan negara. “Demokrat adalah partai yang solid, fokus bekerja, dan berdiri di garis terdepan untuk keberhasilan bangsa. Politik bagi kami adalah tentang karya, bukan sekadar wacana,” tutup Herman.

    Masa mudik hari raya Idulfitri atau lebaran 2025 telah tiba. Pemerintah dan lembaga terkait seperti Korlantas Polri dan Jasa Raharja telah berkoordinasi agar arus mudik dan arus balik lebaran aman, nyaman, dan lancar.

  • Demokrat Kalbar siap sukseskan program pemerintahan Prabowo

    Demokrat Kalbar siap sukseskan program pemerintahan Prabowo

    “Komitmen ini kami sampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Kalbar yang dilaksanakan hari ini. Forum ini dihadiri jajaran pengurus DPP, DPD, DPC se-Kalimantan Barat, serta anggota legislatif dari Fraksi Demokrat di tingkat provins

    Pontianak (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Barat menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan program-program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melalui konsolidasi dan penguatan struktur partai di seluruh tingkatan.

    “Komitmen ini kami sampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Kalbar yang dilaksanakan hari ini. Forum ini dihadiri jajaran pengurus DPP, DPD, DPC se-Kalimantan Barat, serta anggota legislatif dari Fraksi Demokrat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar, Ermin Elviani, di Pontianak, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa Rakerda kali ini mengusung tema “Demokrat Kalbar Bangkit, Menang untuk Rakyat, dan Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo”. Tema tersebut, menurutnya, mencerminkan arah baru partai untuk aktif mendukung pemerintahan nasional yang baru, sekaligus tetap menjaga identitas sebagai partai yang kritis dan konstruktif.

    “Tema ini lahir dari kesadaran bahwa ke depan kita perlu memperkuat soliditas, mengambil peran strategis, dan hadir nyata memperjuangkan kepentingan rakyat di dalam pemerintahan,” tuturnya.

    Ermin juga memaparkan evaluasi hasil Pemilu 2024. Meski jumlah kursi Demokrat di DPRD Provinsi Kalbar turun dari tujuh menjadi enam, suara partai justru meningkat dari 270.646 menjadi 284.969 suara. Untuk DPR RI, Demokrat Kalbar nyaris merebut kursi terakhir dari petahana.

    “Ini membuktikan bahwa kerja-kerja kader sudah di jalur yang tepat. Tinggal bagaimana kita menjaga semangat ini untuk Pilkada dan konsolidasi pemerintahan ke depan,” katanya.

    Dalam Pilkada serentak, Demokrat juga mencatat keberhasilan dengan memenangkan sembilan dari 15 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Di antaranya, Aron terpilih kembali sebagai Bupati Sekadau dan Juli Suryadi Burdadi sebagai Wakil Bupati Mempawah.

    Ermin menekankan pentingnya etika dalam berpolitik. “Menang tidak terbang, kalah tidak patah. Pesan Ketua Umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai, Bapak SBY, selalu kami pegang: Negara dulu, baru partai,” tuturnya.

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh struktur partai harus aktif menyukseskan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran, sembari tetap menjalankan fungsi kontrol yang sehat dan proporsional.

    “Demokrat adalah bagian dari pemerintahan. Maka tugas kita mendukung program-program strategis di semua tingkatan, sambil tetap kritis dan membangun. Rakyat menanti bukti nyata, bukan sekadar slogan,” katanya.

    Herman juga mendorong percepatan penyesuaian struktur partai sesuai amanah Kongres 2025, termasuk pembentukan badan logistik dan badan saksi hingga ke akar rumput.

    Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat yang juga Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa kehadiran Demokrat dalam pemerintahan harus memberi dampak langsung bagi masyarakat.

    “Kader Demokrat kini tidak hanya membawa bendera partai, tetapi juga program strategis negara. Peran kita ganda menggerakkan partai dan melayani rakyat,” kata Herzaki.

    Herzaky juga mencontohkan keterlibatannya dalam menyerap aspirasi petani di Kabupaten Sambas sebagai bagian dari kerja pemerintahan, dan mendorong sinergi antara kader Demokrat dengan program kementerian/lembaga.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen Demokrat sebut pengibaran bendera One Piece tak etis

    Sekjen Demokrat sebut pengibaran bendera One Piece tak etis

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai bahwa pengibaran bendera “One Piece” yang disandingkan dengan Bendera Merah Putih adalah hal yang tidak etis untuk dilakukan.

    Menurut dia, banyak kritik dan saran yang bisa dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik, dan bukan dengan mengibarkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme.

    “Nah saya kira ini juga harus kita koreksi bersama, kalau kemudian aparat penegak hukum siapapun menegakkan hukum dengan keras ya wajar,” kata Herman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Bendera Merah Putih, kata dia, lahir dari sebuah nilai-nilai perjuangan, darah, dan air mata. Para pahlawan, rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk merobek bendera penjajah.

    “Masa kita setelah merdeka mengibarkan bendera yang begitu suci, malah disaingi oleh bendera-bendera lain yang tidak perlu,” kata dia.

    Dia mengatakan fenomena bendera One Piece itu harus dikoreksi, terlebih lagi saat ini Indonesia tengah menyambut Hari Kemerdekaan Ke-80. Pengibaran bendera selain Merah Putih, menurut dia, bertentangan dengan semangat nasionalisme.

    Untuk itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk memperkokoh dan memperkuat persatuan bangsa. Karena semakin kokoh persatuan, maka semakin kuat juga sumber daya manusianya.

    Menurut dia, pemerintah saat ini tengah berupaya membangun kebersamaan di dalam negeri, melalui program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan generasi unggul, sekolah rakyat untuk pemerataan pendidikan, hingga program Koperasi Merah Putih untuk membangun ekonomi.

    *Jauhkanlah kira dari hal-hal yang tentu melakukan agitasi dan lain sebagainya dengan cara-cara yang tidak perlu,” kata Anggota Komisi VI DPR itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI-P Jadi Penyeimbang Pemerintahan, Herman Khaeron: Demokrat Pernah 9 Tahun Era Jokowi

    PDI-P Jadi Penyeimbang Pemerintahan, Herman Khaeron: Demokrat Pernah 9 Tahun Era Jokowi

    PDI-P Jadi Penyeimbang Pemerintahan, Herman Khaeron: Demokrat Pernah 9 Tahun Era Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrat menyambut positif keputusan PDI-P yang tetap memilih berada di luar kabinet dan menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintahan Prabowo Subianto.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Herman Khaeron mengatakan, partainya sudah pernah melakukan hal tersebut selama 9 tahun masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    “Meskipun dengan pemikiran, ide, dan gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama. Jadi, menurut saya, sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun pada masa Pak Jokowi,” ujar Herman, saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (5/8/2025).
    “Inilah saya kira realitas, sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama,” sambung dia.
    Pria yang akrab disapa Hero itu menegaskan bahwa posisi penyeimbang diperlukan sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
    Jika kebijakan dan program yang dikeluarkan sesuai kepentingan masyarakat luas, kata Hero, maka harus didukung semaksimal mungkin.
    “Tetapi, kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya, mengkritisi secara proporsional,” ujar Hero.
    Hero menegaskan, Demokrat berhasil menjalankan sikap tersebut selama 9 tahun, walaupun pada akhirnya ketua umum partainya diminta menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
    “Selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuma di akhir memang ada kesempatan Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri. Namun, 9 tahun kami menjadi partai penyeimbang,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, sikap politik PDI-P disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
    Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi kekuasaan.
    “Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” kata Megawati.
    Dia menyebut, demokrasi yang sehat seharusnya tidak dijalankan dengan tarik-menarik kekuasaan, melainkan berpijak pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
    Oleh karena itu, Megawati menegaskan PDI-P akan tetap berada di luar kabinet, namun tidak menjadi oposisi.
    Partai berlambang banteng itu memilih menjadi mitra penyeimbang pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Herzaky: Hubungan Keluarga SBY dan Jokowi Sangat Baik, Roy Suryo Bukan Kader Demokrat

    Herzaky: Hubungan Keluarga SBY dan Jokowi Sangat Baik, Roy Suryo Bukan Kader Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menanggapi isu yang beredar di ruang publik terkait tuduhan bahwa Partai Demokrat berada di balik ramainya isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan klarifikasi.

    Ia menegaskan tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah “partai biru” yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik Partai Demokrat.

    “Saudara Roy Suryo yang beropini terkait “dugaan ijazah palsu”, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat,” tegas Herzaky di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Roy Suryo, kata Herzaky lagi, telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.

    Lebih jauh ia menggarisbawahi bahwa hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat.

    Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan Wapres RI, serta Kaesang Pangarep Ketua Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep,” jelasnya.

    Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD saat kemarin dirawat.

  • AHY Sebut Partai Demokrat Sudah Difitnah Terkait Polemik Ijazah Jokowi

    AHY Sebut Partai Demokrat Sudah Difitnah Terkait Polemik Ijazah Jokowi

    GELORA.CO  – Partai Demokrat dengan tegas membantah tudingan keterlibatan mereka dalam polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut tuduhan bahwa partainya adalah dalang di balik polemik ini sebagai fitnah besar. 

    Pernyataan singkat tersebut disampaikan AHY kepada wartawan di Lombok Barat pada Minggu (27/7/2025), sebelum ia melanjutkan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

    Sebelumnya, soal tokoh politik besar di balik laporan dugaan ijazah Jokowi palsu diungkap Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan.

    Ia memberi kode, tokoh politik tersebut berbaju biru.

    Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar.

    Dia mengatakan istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik partainya.

    “Saudara Roy Suryo yang beropini terkait “dugaan ijazah palsu”, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat.

    Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019.

    Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai,” kata Herzaky, Minggu (27/7/2025).

    Herzaky menegaskan, hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Joko Widodo (Jokowi) sangat baik dan penuh saling hormat.

    Bahkan dikatakannya, putra sulung Bapak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, dan Kaesang, Ketum Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.

    Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD Jakarta saat beliau kemarin dirawat.

    “Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi,” tutur pria lulusan S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga itu.

    Masih kata Herzaky, pihaknya mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara SBY dan Jokowi.

    Adu domba adalah tindakan yang bertujuan untuk memecah belah hubungan antara dua pihak yang awalnya sepaham, biasanya dengan menyebarkan informasi atau perkataan secara tidak langsung agar terjadi perselisihan atau konflik.

    “Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” tegasnya.

    Naik Penyidikan

    Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke tahap penyidikan.

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2025).

    Ade Ary menyebut ada dua obyek perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi.

    Kemudian obyek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan dari adanya lima Laporan Polisi (LP).

    Ade Ary berujar status penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan setelah penyelidik Subdit Kamneg Polda Metro Jaya pada Kamis (10/7/2025) melakukan gelar perkara.

    “Dalam gelar perkara penyelidikan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dinaikkan ke penyidikan,” urainya.

    Mantan Kapolres Jakarta Selatan itu menjelaskan obyek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong adalah gabungan dari lima LP dibuat di Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakart Pusat, Polres Depok, dan Polres Bekasi.

    Dari kelima LP itu, dua LP di antaranya masih akan diberikan kepastian hukum.

    Hal itu mengingat pelapornya akan mencabut LP karena tidak pernah hadir dalam undangan klarifikasi.

    “Untuk obyek perkara kedua ada tiga LP yang ditingkatkan ke penyidikan,” pungkasnya.

    Selanjutnya, polisi akan melakukan pemanggilan kembali kepada para terlapor untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan.

    Penyidik baru dapat menentukan apakah para terlapor ditetapkan sebagai tersangka

  • Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Terzalimi

    Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Terzalimi

    GELORA.CO -Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, membantah keras tuduhan yang menyebut partainya terlibat dalam gerakan untuk menyerang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi melalui media sosial dan pemberitaan di media massa.

    Pernyataan ini menanggapi tudingan bahwa Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berada di balik maraknya isu dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Lewat akun X miliknya, Herman menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan nilai-nilai etika politik yang selama ini dipegang Demokrat.

    “Tuduhan itu jauh dari tabiat dan etika politik yang kami anut, karena kami pantang menggunakan cara-cara kotor seperti yang dituduhkan segelintir orang ini,” ujar Herman, Senin, 28 Juli 2025.

    Herman juga menyinggung bahwa pihaknya memahami maksud dan pola di balik tuduhan tersebut, namun tetap meyakini bahwa kebenaran akan mengalahkan segala bentuk ketidakadilan.

    “Kami yakin kebenaran akan tiba pada saatnya, dan mengalahkan kedzaliman,” tegasnya.

    Pernyataan ini menegaskan posisi Demokrat yang selama ini menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak dan menolak bentuk-bentuk politik provokatif yang merusak ruang publik