Xcloud.id

Tag: Herman Khaeron

  • 100 Hari Kerja Pemerintahan Baru, KAHMI Luncurkan Buku soal Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo – Halaman all

    100 Hari Kerja Pemerintahan Baru, KAHMI Luncurkan Buku soal Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) meluncurkan buku berjudul ‘Mewujudkan Asta Cita Prabowo’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

    Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Herman Khaeron mengungkapkan alasan pihaknya menulis buku ini.

    Herman mengatakan bahwa buku ini dibuat karena adanya obrolan kecil saat berkumpul. Kala itu, KAHMI merasa sayang bila program Presiden Prabowo tak didokumentasikan secara tertulis.

    “Ini sayang sekali ada program-program negara yang jadi program unggulan Presiden tapi KAHMI tidak memberikan tanggapan secara terdokumentasi dan kita mencoba menggagas ini,” kata Herman dalam sambutannya, Jumat (31/1/2025).

    Karena itulah, Herman mencoba membuat sebuah diskusi supaya diskusi tersebut bisa menjadi sebuah karya.

    “Tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya mohon saran dan masukan jika nanti Bapak/Ibu sekalian telah membaca buku ini karena buku ini disusun tentu juga dalam waktu yang sangat pendek dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” sambungnya.

    Adapun dalam buku ini, dituliskan program-program Presiden Prabowo.

    Politisi Partai Demokrat itu pun menyinggung soal program Makan Bergizi Gratis.

    Menurutnya, ini adalah program prioritas Presiden Prabowo yang bisa ditemukan di seluruh pelosok Indonesia.

    “Tentu ini menjadi program yang akan ditemukan di manapun. Kita masuk ke pelosok-pelosok akan ditemukan. Kita masih memproses, memang targetnya 82,9 juta sasaran,” tandas Herman.

  • Video: Pro Kontra Pemberian Izin Tambang Untuk Kampus-UMKM

    Video: Pro Kontra Pemberian Izin Tambang Untuk Kampus-UMKM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Terdapat sejumlah poin yang menjadi pembahasan dalam revisi UU Minerba. Salah satunya terkait aturan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. perguruan tinggi hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Sekjen Perhapi Resvani menuturkan pertambangan bukan industri umum, sangat padat modal, teknis dan karya. Sehingga kesalahan pada operasional bisa berakibat fatal bagi penambangnya. Namun jika UU memang sudah diputuskan, Resvani meminta hal tersebut harus dikawal bagaimana aspek teknis hingga good mining practices dan menyarankan untuk membuat aturan turunan.

    Sementara Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menuturkan revisi UU Minerba untuk mengakomodir keinginan negara atas pemerataan sumber daya bisa diberikan kepada pihak-pihak lain.

    Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini bersama Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dan Sekjen Perhapi Resvani di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (21/01/2025).

  • Majelis Nasional KAHMI Apresiasi Penyelenggaraan AIFA 2025

    Majelis Nasional KAHMI Apresiasi Penyelenggaraan AIFA 2025

    loading…

    Koordinator Presidium (Korpres) Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Herman Khaeron mengapresiasi penyelenggaraan Asian Islamic Fashions and Art (AIFA) 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Koordinator Presidium (Korpres) Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Herman Khaeron mengapresiasi penyelenggaraan Asian Islamic Fashions and Art (AIFA) 2025. Menurutnya, kegiatan ini out of the box dari kebiasaan KAHMI .

    “Biasanya KAHMI kegiatannya pengajian dan kajian,” kata Herman Khaeron dalam acara pembukaan AIFA 2025 dikutip, Minggu (26/1/2025).

    Herman mengatakan, walaupun sedikit aneh, kegiatan AIFA 2025 perlu diapresiasi. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa alumni HMI ada mana saja. “Ini luar biasa. Kegiatannya juga berbagai macam,” kata Herman.

    Anggota DPR dari Partai Demokrat ini mengatakan bukan perkara mudah untuk menyelenggarakan AIFA yang baru digelar pertama kali ini. Walaupun sulit, KAHMI mundur dalam menyelenggarakan kegiatan AIFA. “Alhamdulillah terselenggara dan semoga sukses,” ucap Herman.

    Ia berharap AIFA bisa mendapatkan perhatian agar bisa terselenggara lebih baik di masa yang akan datang. Sementara itu alumni HMI yang kini menjabat sebagai Menteri UMKM Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa AIFA 2025 menjadi momentum bagi KAHMI untuk memikirkan gerakan kewirausahaan.

    KAHMI diharapkan lagi tidak hanya mengkaji gerakan yang bersifat politik tapi juga berperan untuk menyelesaikan persoalan kekinian. Maman menyatakan, AIFA 2025 sebagai bukti KAHMI mulai menjawab persoalan riil kekinian bangsa terutama dalam ekonomi. “Sudah ada diferensiasi gerakan” kata Maman disambut tepuk tangan hadirin.

    AIFA 2025 menunjukkan kepiawaian alumni HMI berperan di berbagai bidang terutama di fesyen muslim. Ia memberikan apresiasi Alumni HMI, terutama KOHATI yang mempelopori acara fesyen ini.

    Maman juga berharap KAHMI berperan aktif menyelesaikan persoalan terkait UMKM di Tanah Air. Menurutnya, ada 3 persoalan utama UMKM yaitu persoalan permodalan, kapasitas UMKM, dan akses pasar. “Silakan lakukan kajian masalah ini,” ungkap Maman.

    Sementara itu, Ketua Panitia Viviana Hanifa menyatakan, AIFA menjadi langkah awal Indonesia menjadi pusat grativasi fesyen muslim di Asia. Menurut Vivi, dalam AIFA hadir 6 negara sahabat yang meramaikan kegiatan, yakni Malaysia, Filipina, Pakistan, Oman, Uzbekistan, dan Kazakhstan.

  • Demokrat Ungkap SHGB Pagar Laut Terbit sebelum AHY Jadi Menteri

    Demokrat Ungkap SHGB Pagar Laut Terbit sebelum AHY Jadi Menteri

    loading…

    Partai Demokrat mengungkapkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang terbit sebelum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri. Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Partai Demokrat mengungkapkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang terbit sebelum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menjadi menteri. Partai berlambang bintang mercy itu menyangkal SHGB itu terbit pada masa AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “SHGB itu terbit sebelum Mas AHY menjadi menteri, dan tidak ada laporan dari bawah kalau sudah terbit SHGB tersebut serta terjadinya pemagaran laut,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dihubungi wartawan, Sabtu (25/1/2025).

    Herman menilai SHGB itu menjadi polemik karena adanya pagar laut di Tangerang. Adapun keberadaan pagar laut itu pertama kali muncul di media sosial.

    “Munculnya pemagaran laut terakhir ini mengemuka karena netizen dan media massa, sehingga pemerintah menertibkannya,” tuturnya.

    Herman mengatakan, AHY selama menjabat Menteri ATR/BPN tengah gencar memberantas mafia pertanahan. “Kita tahu bahwa pada wakti itu, Menteri AHY sedang gencarnya memberantas mafia pertanahan,” tuturnya,

    Maka itu, Demokrat sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto bahwa polemik pagar laut di Tangerang harus ditindak dan ditertibkan. “Saya setuju sesuai perintah Presiden Prabowo harus ditertibkan, dan aparat penegak hukum harus beri tindakan bagi pelanggar aturan pertanahan dan kehutanan,” pungkasnya.

    Diketahui, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY mengaku tak tahu-menahu mengenai penerbitan SHGB di perairan yang dibatasi pagar laut Tangerang saat menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Adapun AHY menjabat Menteri ATR/BPN di penghujung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya tidak tahu, saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024,” ujar AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    (rca)

  • Soal Kekurangan Makan Bergizi Gratis, Demokrat: Longgarkan Dulu Daya Kritis Kita Nasional 15 Januari 2025

    Soal Kekurangan Makan Bergizi Gratis, Demokrat: Longgarkan Dulu Daya Kritis Kita Nasional 15 Januari 2025

    Soal Kekurangan Makan Bergizi Gratis, Demokrat: Longgarkan Dulu Daya Kritis Kita
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR,
    Herman Khaeron
    , meminta rakyat untuk melonggarkan daya kritis mereka terhadap
    program makan bergizi
    gratis.
    Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah catatan dalam pelaksanaan
    program makan bergizi gratis
    , seperti tidak semua penerima mendapatkan susu, hingga ada makanan yang asam karena sudah dimasak sejak malam harinya.
    “Ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi dengan besaran yang begitu masif dan kontinu tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu, longgarkanlah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini,” ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
    Herman menjelaskan, pasti akan ada penyesuaian yang dilakukan oleh
    Badan Gizi Nasional
    , mulai dari menu, porsi, pengiriman, hingga waktu memasaknya.
    Jika terlalu lama dimasak pun, kata Herman, risikonya adalah makan bergizi gratis terlambat diantar ke sekolah.
    “Kalau terlalu cepat (dimasaknya), ini bisa basi nanti. Masaknya subuh, baru dikirim jam 12, ya basi,” ucapnya.
    Menurut Herman, tidak mudah untuk mengatur sebuah dapur dengan target 3.000 siswa per hari.
    Namun, Herman meyakini, pada akhirnya program makan bergizi gratis di RI bisa lancar seperti yang dipraktikkan di Jepang.
    “Pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi. Karena ini cara-cara yang tentu dilakukan untuk kebaikan kita, baik dalam jangka pendek untuk memenuhi nutrisi gizi, kemudian memenuhi unsur kebutuhan utama siswa,” ujar Herman.
    “Tetapi dalam jangka panjang, ini akan mempersiapkan generasi-generasi yang unggul,” kata dia melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Dukung Rencana Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis

    Demokrat Dukung Rencana Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mendukung rencana anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah usai program berjalan. Herman menilai akan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan setelah program diluncurkan ke masyarakat.

    “Sekali lagi, ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan besaran yang begitu masif dan continue tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu tadi saya bilang longgarkan lah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini,” kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Herman menilai, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pun beragam, dari menu hingga sistem distribusi. Selain itu, kata dia, penyajian makanan kepada anak-anak harus tepat.

    “Karena pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian terhadap menu, penyesuaian terhadap porsi, penyesuaian terhadap delivery, penyesuaian terhadap memulai masaknya kapan, dapurnya. Kan nggak bisa terlalu lama (penyajian makanan), tidak terlalu cepat juga,” lanjutnya.

    Ketua BPOKK Demokrat ini menilai pengelolaan dapur makan bergizi bukanlah hal mudah. Dia kemudian menyinggung pelaksanaan program makan gratis di Jepang yang telah sukses berjalan bertahun-tahun.

    “Oleh karena tadi saya katakan, ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk mengelola per dapur, per satuan unit dapurnya itu untuk alokasi 3.000 siswa. Ini tidak mudah. Tetapi saya kira ini pasti dalam hari-hari ke depan akan terjadi penyesuaian dan pada akhirnya akan lancar seperti yang dilakukan di Jepang,” katanya.

    Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

    “Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan,” kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

    Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

    “Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya,” ujarnya.

    (fca/taa)

  • Demokrat nilai pemagaran laut di Tangerang salahi aturan perundangan

    Demokrat nilai pemagaran laut di Tangerang salahi aturan perundangan

    Nah, kalau laut saja sudah dipagar, ya sudah pasti ini menyalahi terhadap peraturan perundang-undangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai pemagaran laut sepanjang 30,16 km yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, menyalahi aturan perundang-undangan.

    “Tidak serta merta seseorang dapat memiliki laut karena bahkan di dalam Undang-Undang Kelautan itu kan diberi sepadan garis pantai yang itu juga menjadi common property. Nah, kalau laut saja sudah dipagar, ya sudah pasti ini menyalahi terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Hero, sapaan karibnya, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Sebab, kata dia, laut masuk ke dalam kategori properti umum (common property) yang menjadi milik bersama, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan).

    “Kalau dalam convention international ada UNCLOS 82, The United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 82 (1982), yang mengatur terhadap laut adalah sebagai common property,” ujarnya.

    Bahkan, kata dia, laut bila di Indonesia disebutkan sebagai pemersatu bangsa, jalur transportasi, serta kekayaan sumber daya alam yang bisa dieksploitasi oleh para nelayan.

    “Kalau nelayannya nanti dipagar enggak bisa keluar, ya bagaimana dong? Kan ini milik kita semua, kalau namanya common property, ya juga milik nelayan,” ucapnya.

    Dia juga menyebut apabila laut tersebut hendak dimanfaatkan sebagai kawasan reklamasi maka harus terlebih dahulu mengantongi izin yang jelas.

    “Selama perizinannya belum ditempuh, belum ada izin dari negara untuk melaksanakan itu ya enggak bisa pemagaran, kecuali kalau memang sudah ada izin dari negara, semuanya sudah ditempuh, amdal-nya sudah ada, kemudian izin-izin reklamasinya sudah legal,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi jangan dulu melakukan sesuatu yang tidak ada landasan hukumnya sehingga kemudian berimplikasi terhadap kesulitan nelayan.”

    Menurut dia, apabila tindakan pemagaran laut tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan dapat menjadi yurisprudensi negatif yang bisa ditiru pula oleh masyarakat lain.

    “Ini yang menurut saya kita dudukkan kepada peraturan perundang-undangan sehingga negara kita betul-betul menjadi negara yang panglimanya adalah peraturan perundang-undangan, panglimanya adalah hukum,” kata dia.

    Sebelumnya, Kamis (9/1), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Dari siang tadi sampai sore kami melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, di Tangerang.

    Dia menyampaikan bahwa penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Adapun pagar laut sepanjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Kekurangan Makan Bergizi Gratis, Demokrat: Longgarkan Dulu Daya Kritis Kita Nasional 15 Januari 2025

    Demokrat Akui Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Masih Perlu Diperbaiki

    Demokrat Akui Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Masih Perlu Diperbaiki
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
    Demokrat
    sekaligus Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Herman Khaeron mengakui bahwa
    program makan bergizi gratis
    masih perlu diperbaiki setelah diluncurkan pada pekan ini.
    Hanya saja, Herman mengingatkan bahwa program
    makan bergizi gratis
    ini memberikan banyak dampak yang luar biasa.
    “Tentu pasti dalam pelaksanaan awal di tanggal 6 (Januari) kemarin, ada hal-hal yang tentu harus terus diperbaiki ke depan. Namun, tentu kita melihat esensinya bahwa program ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai sisi,” ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
    Herman mengatakan, tujuan utama dari makan bergizi gratis adalah untuk meningkatkan gizi dan nutrisi anak-anak.
    Dengan gizi yang cukup, menurut dia, diharapkan para anak-anak ini akan menjadi sumber daya manusia yang mampu meneruskan generasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045.
    Kemudian, Herman menyinggung bahwa program ini mulai meningkatkan ekonomi wilayah masing-masing daerah.
    “Ekonomi daerah akan meningkat karena ada banyak pesanan ataupun ada banyak kebutuhan akan komoditas-komoditas lokal yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing ini, yang tentu akan menjadi pembangkit ekonomi baru. Dan makan bergizi gratis memang belum semasif yang kita harapkan, karena memang dari sisi anggaran kan baru Rp 71 triliun ya tersedianya,” katanya.
    Sementara itu, terkait masih banyaknya ketidaksempurnaan dari program makan bergizi gratis, Herman menyebut bahwa kondisi itu merupakan hal yang biasa terjadi di awal pelaksanaannya.
    Menurut dia, ketika sebuah program dilakukan secara masif dalam wilayah yang besar, pasti masih ada hal-hal yang tidak sesuai harapan.
    Pasalnya, di beberapa daerah, ada anak-anak yang tidak mendapatkan susu hingga makanannya sudah asem.
    “Tetapi saya kira ini adalah proses ya. Proses kepada tahap dan ya mungkin butuh sedikit waktu untuk sampai kepada semua bisa jalan,” ujar Herman.
    “Karena ini adalah program negara, sehingga kalau dari sisi anggarannya belum mencukupi, ayo kita duduk kembali, nyisir kembali dari mana anggaran yang bisa kemudian mencukupi terhadap kebutuhan idealnya anggaran untuk makan bergizi gratis,” katanya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Dukung Rencana Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis

    PD Dorong Makan Bergizi Gratis Terus Disempurnakan: Pembangkit Ekonomi Baru

    Jakarta –

    Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong program Makan Bergizi Gratis yang kini telah berjalan agar terus disempurnakan pelaksanaannya. Herman menilai ada beberapa hal yang harus diperbaiki di lapangan.

    “Ya, ini kan program relatif baru ya, meskipun sudah diuji coba dan tentu seluruh staf yang terlibat di dalam Makan Bergizi Gratis ini juga telah di-training sebelumnya dan tentu strukturnya sudah ada, ada Badan Gizi Nasional dan kemudian dibantu oleh seluruh instrumen negara, tentu pasti dalam pelaksanaan awal di tanggal 6 (Januari) kemarin ada hal-hal yang tentu harus terus diperbaiki ke depan,” kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Sebab, menurut Herman, program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu memberikan dampak besar pada berbagai sektor. Salah satunya, sebut dia, di sektor ekonomi.

    “Namun, tentu kita melihat esensinya bahwa program ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai sisi. Selain, tentu sekarang sudah mulai terasakan akan meningkatkan ekonomi wilayah masing-masing,” kata anggota Komisi VI DPR itu.

    Herman mengatakan program itu akan mendongkrak ekonomi daerah. Dia juga mengungkit komoditas ekonomi tiap daerah dimanfaatkan dalam pelaksanaan program itu.

    “Ekonomi daerah akan meningkat, karena ada banyak pesanan ataupun ada banyak kebutuhan akan komoditas-komoditas lokal yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing. Ini yang tentu akan menjadi pembangkit ekonomi baru,” katanya.

    “Dan tentu ke depannya mudah-mudahan pemerintah dan DPR segera membicarakan kembali nanti setelah tanggal 20 (Januari) masuk masa sidang (DPR) dibicarakan kembali, agar betul-betul program ini sukses, program ini mencapai tujuan, program ini mencapai sasaran. Program ini tentu menjadi program prioritas utama yang bukan berarti mengenyampingkan terhadap program-program lainnya,” kata Herman.

    (fca/azh)

  • Partai Demokrat sebut masih dini bicarakan figur untuk Pemilu 2029

    Partai Demokrat sebut masih dini bicarakan figur untuk Pemilu 2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa masih dini untuk membicarakan figur untuk Pemilu 2029.

    Herman menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan jurnalis mengenai ada atau tidaknya keinginan Partai Demokrat untuk kembali mengusung kadernya sebagai calon presiden, seperti pada Pemilu 2004 dan 2009, yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian terpilih menjadi Presiden Ke-6 RI.

    “Yang penting kami membicarakan sistem dengan hasil keputusan MK presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden) nol persen ini, sistem apa yang harus kita bangun ke depan,” kata Herman ditemui usai menghadiri acara KAHMI di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, saat ini Partai Demokrat sedang fokus menyusun syarat pencalonan presiden dan wakil presiden bersama dengan fraksi partai lain di DPR RI, dan pemerintah.

    “Nah baru saya kira nanti figur lah selanjutnya karena kalau melihat sistem pun kan belum jelas sekarang seperti apa,” ujarnya.

    Dia mengatakan bahwa hal lain yang lebih penting saat ini adalah menyukseskan program yang sedang ditata oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Kamis (2/1), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penghapusan tersebut diatur dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

    MK menilai presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada Pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025