Xcloud.id

Tag: Herman Khaeron

  • Jelang kongres, Ketua DPD Partai Demokrat sambangi kediaman AHY

    Jelang kongres, Ketua DPD Partai Demokrat sambangi kediaman AHY

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelang digelarnya kongres ke-6 partai tersebut pada 24-25 Februari 2025.

    Berdasarkan pantauan pewarta ANTARA pada Minggu, para ketua DPD dan beberapa ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat tiba di kediaman AHY di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada sekitar pukul 10.34 WIB.

    Mereka datang dengan menggunakan tiga bus dengan beriringan. Kehadiran mereka dipimpin oleh anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Beberapa sosok yang hadir di antaranya adalah Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya.

    Kehadiran mereka disambut langsung oleh AHY di halaman rumahnya. Mereka saling bersalaman dan menyapa.

    AHY mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi dengan 38 ketua DPD Partai Demokrat dan beberapa perwakilan DPC Partai Demokrat.

    “Termasuk perwakilan dari sejumlah organisasi sayap. Saya ingin mendengar juga apa yang ingin disampaikan oleh para pimpinan,” ucapnya.

    Menurut dia, pertemuan ini merupakan ajang yang penting untuk mendengarkan aspirasi para perwakilan wilayah. Terlebih, menjelang Kongres Ke-6 Partai Demokrat.

    “Ini (kongres) sebuah ajang demokrasi setiap lima tahun sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tahun, tentunya kami harapkan bisa menghadirkan semangat kebersamaan dan juga membangun visi-misi perjuangan lima tahun ke depan,” ucapnya.

    Diketahui, Partai Demokrat akan menggelar kongres ke-6 pada 24–25 Februari 2025 di Jakarta.

    Salah satu agenda utama dalam kongres tersebut adalah pembahasan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Ramai-ramai Datangi Rumah AHY Jelang Pemilihan Ketum

    Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Ramai-ramai Datangi Rumah AHY Jelang Pemilihan Ketum

    Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Ramai-ramai Datangi Rumah AHY Jelang Pemilihan Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 38 Ketua DPD
    Partai Demokrat
    ramai-ramai mendatangi kediaman Ketum Partai Demokrat
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) di Jalan Prapanca, Jakarta Selatan, pada Minggu (23/2/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Ketua DPD Demokrat se-Indonesia itu datang bersama-sama dengan menggunakan bus hitam.
    Mereka tampak didampingi oleh Sekjen Demokrat Teuku Riefky dan Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron saat masuk ke rumah AHY.
    “Mau silaturahmi,” seru para Ketua DPD Demokrat saat ditanya perihal kedatangan mereka.
    Lalu, AHY menyambut para Ketua DPD Demokrat dan menyalami mereka satu per satu.
    AHY mengatakan, dirinya diagendakan menerima silaturahmi para Ketua DPD Demokrat.
    “Saya menerima silaturahmi dari para Ketua DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dari 38 provinsi se-Indonesia dan juga perwakilan dari ketua-ketua DPC di tingkat kabupaten dan kota, termasuk perwakilan dari sejumlah organisasi sayap. Ya, saya ingin mendengar juga apa yang ingin disampaikan oleh para pimpinan,” ujar AHY.
    AHY lantas memohon doa kepada masyarakat, mengingat Demokrat akan menggelar Kongres pemilihan Ketum Demokrat pada Senin (24/2/2025) besok.
    AHY menyebut, Kongres merupakan ajang demokrasi lima tahun sekali.
    “Jadi saya merasa ini adalah sebuah ajang yang penting, bukan sekadar formalitas. Dan pagi hari ini di kediaman saya, saya ingin menerima dan mendengarkan aspirasi dari para ketua DPD dan ketua DPC,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fakta-fakta Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo 24 Februari 2025 – Page 3

    Fakta-fakta Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo 24 Februari 2025 – Page 3

    DPR mengebut pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), melalui revisi UU BUMN. Salah satu yang jadi isu utama, yakni profesionalitas pengelolaan Danantara.

    “Ke depan BUMN sebagai jangkar Danantara menganut prinsip Business Judgment Rule (BJR), agar profesional,” kata anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron.

    Business Judgement Rule (BJR) adalah prinsip hukum yang melindungi direksi dan komisaris perusahaan. Khususnya, dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang diambilnya. Prinsip ini berasal dari common law Amerika.

    BJR memberikan perlindungan direksi pengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, penuh tanggung jawab. Kemudian, berdasarkan pertimbangan yang rasional.

    BJR dapat menjadi tameng bagi direksi, selama keputusan yang diambilnya tidak mengandung unsur fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence. Di Indonesia, BJR diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

    “Tidak ada isu politik dalam pembahasan ini, karena kepentingan besar negara ke depan,” kata Herman.

    Dia menegaskan pembahasan revisi UU Dananrara dilakukan secara cermat dan komprehensif. Revisi yang menjadi inisiatif DPR ini disebut Herman akan menfatur pembagian tugas dan kewenangan antara Danantara dan Kementrian BUMN.

    “Posisinya setara dan akan dibentuk holding investasi dan holding operasional,” tegas Herman.

    Di sisi lain, dia mengungkap optimisme terkait pembentukan Danantara. Herman yakin instansi itu akan lebih besar dari super holdings milik negara lain.

    “Saya meyakini Danantara akan lebih besar dari Temasek dan Hazanah, jika dikelola dengan baik, terukur, dan akuntabel,” tegas Herman.

  • Video: Ramai Dibahas, DPR Buka-bukaan Soal Peran & Tujuan Danantara

    Video: Ramai Dibahas, DPR Buka-bukaan Soal Peran & Tujuan Danantara

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersiap meresmikan pembentukan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025

    Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron memastikan dukungan DPR RI terhadap ide Presiden Prabowo yang ingin membentuk lembaga investasi milik negara yang memiliki modal kuat untuk membiayai proyek produktif untuk meningkatkan perekonomian nasional.

    Herman juga menyebutkan kian masifnya hilirisasi di 26 sektor sumber daya alam termasuk sektor pangan sebagai target pembiayaan Danantara. Meski demikian dibutuhkan upaya meningkatkan kemampuan Danantara harus ditopang oleh BUMN yang menghasilkan laba melalui dividen, selain itu

    Danantara juga akan mendapatkan pendanaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun pembiayaan lainnya

    Seperti apa arahan DPR terkait Danantara? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dalam Power Lunch,CNBCIndonesia (Rabu, 19/02/2025)

  • Kongres Partai Demokrat Digelar Akhir Februari, AHY Didorong Kembali Maju Ketua Umum

    Kongres Partai Demokrat Digelar Akhir Februari, AHY Didorong Kembali Maju Ketua Umum

    loading…

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memotong tumpeng saat perayaan HUT ke-23 Partai Demokrat di Kantor DPP, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024). Ikut menyaksikan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). FOTO/ARIF JULIANTO

    JAKARTA – Kongres Partai Demokrat akan digelar pada akhir Februari 2025. Forum tertinggi partai politik berlambang bintang mercy tersebut salah satunya memilih ketua umum.

    “Rencana, tanggal 24-25 Februari ini, di Jakarta,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Berkaitan dengan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, Herman mengungkap bahwa seluruh daerah mendorong kembali Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) untuk memimpin partai. Ia yakin tidak ada pandangan yang berbeda.

    “Saya kira hampir seluruh daerah memang mengusulkan kembali Mas AHY untuk memimpin Demokrat. Seluruh ya seluruh daerah saya kira tidak ada yang berbeda pandangan untuk mengusulkan Mas AHY menjadi ketum kembali,” ujarnya.

    Herman menjamin, tidak akan ada gangguan dalam Kongres mendatang. Seluruh DPD dan DPC Demokrat dalam satu semangat yang sama.

    “Saya kira solid ya. Karena soliditas seluruh kader. Baik di tingkat DPC maupun di DPD itu solid, baik sehingga sampai hari ini gangguan gangguan enggak pernah melihat. Enggak ada. Karena itu soliditas kader luar biasa,” tuturnya.

    Selain memilih ketua umum, kata dia, Kongres juga bakal membahas program umum partai dan laporan pertanggungjawaban. “Ya Kongres kan pertama membahas ADRT, kemudian program umum partai, kemudian membahas laporan pertanggungjawaban, dan tentu pada akhirnya kami akan memilih ketua umum,” katanya.

    (abd)

  • Dorong Hilirisasi Sektor Kelautan, Anggota DPR Sebut Indonesia Punya Potensi Besar – Halaman all

    Dorong Hilirisasi Sektor Kelautan, Anggota DPR Sebut Indonesia Punya Potensi Besar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan komitmennya dalam mendukung program Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Hal ini disampaikan Khaeron dalam diskusi bertajuk “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Suksesnya Program Asta Cita” yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Menurut Herman, hilirisasi sektor kelautan dan perikanan menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi besar Indonesia di bidang maritim 

    “Tentu sebetulnya potensi-potensi besar kita keniscayaannya ada di laut, ada di perairan, karena 2/3 kawasan Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu ke depan harus menjadi prioritas,” kata Herman dalam sambutannya.

    Khaeron, yang juga Ketua Umum MPN, mengapresiasi langkah-langkah Presiden Prabowo dalam sektor kelautan dan perikanan, khususnya hilirisasi.

    Menurutnya, hal ini semakin memperjelas arah kemajuan Indonesia dalam sektor tersebut.  

    “Kami juga merasa ada prospek besar setelah Pak Prabowo Subianto, presiden kita semua ini mencanangkan hilirisasi di sektor-sektor tertentu yang salah satunya di sektor kelautan perikanan,” ujarnya. 

    “Beliau mencatatkan secara sektoral hilirisasi di sektor garam kemudian di komoditas garam, kemudian komoditas budidaya, yang menjadi keunggulan di sektor kelautan dan perikanan,” sambungnya. 

    Menurut Khaeron, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang belum tergali sepenuhnya. Oleh karena itu, dia menilai perlunya pemerintah yang proaktif agar  berbagai potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. 

    “Bahkan kalo bicara energi, ada energi arus laut yang ini juga belum dikembangkan. Bagaimana ke depan potensi ini tentu menjadi domain negara, pemerintah,” tuturnya. 

    Khaeron menegaskan bahwa pihaknya juga siap memberi kontribusi positif kepada negara guna mendukung terwujudnya program Asta Cita Prabowo-Gibran. Dia juga menjamin MPN akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif dan produktif. 

    “Kami tekadkan ke depan akan ada diskusi yang melahirkan inovasi kreativitas apa yang bisa disumbangkan ke negara dengan menjadi semangat kami, bukan hanya reklamasi, pagar laut tapi sumber dayanya yang bisa kita kembangkan,” tuturnya.

  • Demokrat Dukung Asta Cita Prabowo di Sektor Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

    Demokrat Dukung Asta Cita Prabowo di Sektor Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan dukungan partainya terhadap program Asta Cita dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor hilirisasi kelautan dan perikanan.

    Menurut Herman, Indonesia mempunyai banyak potensi kelautan yang masih perlu digali dan dikembangkan. 

    “Tentu sebetulnya potensi-potensi besar kita keniscayaannya ada di laut, ada di perairan karena 2/3 kawasan Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu ke depan harus menjadi prioritas,” ujar Khaeron saat membuka dan memberi sambutan dalam diskusi bertajuk “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Suksesnya Program Asta Cita”yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara atau MPN, di Jakarta, Jumat (14/2/2025). 

    Anggota DPR Fraksi Demokrat itu juga mengapresiasi langkah-langkah yang saat ini sudah dilakukan Presiden Prabowo dalam sektor perikanan dan kelautan. Menurutnya, hal ini semakin memperjelas arah kemajuan Indonesia dalam sektor tersebut.  

    “Kami juga merasa ada prospek besar pada kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Sebelumnya, presiden kita semua ini mencanangkan hilirisasi di sektor-sektor tertentu yang salah satunya di sektor kelautan perikanan, bisa hilirisasi di sektor garam atau komoditas budidaya,” tandas Herman.

    Menurut Khaeron, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang belum tergali sepenuhnya. Oleh karena itu, dia menilai perlunya pemerintah yang proaktif agar  berbagai potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. 

    “Bahkan kalau bicara energi, ada energi arus laut yang ini juga belum dikembangkan. Bagaimana ke depan potensi ini tentu menjadi domain negara, pemerintah,” tutur ketua umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) ini.

    Herman menegaskan pihaknya juga siap memberi kontribusi positif kepada negara guna mendukung terwujudnya program Asta Cita Prabowo-Gibran dalam hilirisasi perikanan dan kelautan.

  • Demokrat Jawa Barat Segera Punya Kantor Baru Sekaligus Bentuk Dukungan ke AHY Jadi Ketua Umum Kembali

    Demokrat Jawa Barat Segera Punya Kantor Baru Sekaligus Bentuk Dukungan ke AHY Jadi Ketua Umum Kembali

    JABAR EKSPRES – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) bersama Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto bersama jajaran, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPD Partai Demokrat Jabar di Jalan Arcamanik, pada Sabtu, (08/02/2025)

    Pada kesempatan tersebut, Anton menyatakan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ketua Umum DPP Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    BACA JUGA: Program 3 Juta Rumah Subsidi Kena Pangkas, jadi 1,6 Triliun!

    Selain itu turut mendampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Rifki (Menteri Ekonomi Kreatif), Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

    ‘’Kehadiran mereka menjadi bukti nyata soliditas dan kebersamaan kita dalam membangun serta membesarkan Partai Demokrat, khususnya di Jawa Barat,’’ ujar Anton dalam keterangannya.

    BACA JUGA: Presiden Prabowo Beri Sinyal, Akan Pecat Menteri yang Tidak Becus!

    Anton juga mengucapkan terima kasih kepada 27 Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat, yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara ini.

    Kehadiran dan dukungan mereka semakin menguatkan semangat kita dalam mengawal perjuangan Demokrat untuk rakyat Jawa Barat.

    Menurut Anton, Pembangunan kantor DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga simbol dari keseriusan dan komitmen kami dalam memperkuat infrastruktur partai.

    BACA JUGA: Investasi Batal Rp 300 Triliun, Gara-gara Harga Gas Bumi Naik?

    Dengan adanya kantor ini, Anton berharap konsolidasi dan kerja-kerja politik di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

    ‘’Demokrat semakin dekat dengan rakyat dan mampu menjawab berbagai tantangan ke depan,’’ ujar Anton.

    Kehadiran kantor ini nantinya akan menjadi pusat pergerakan Demokrat di Jawa Barat, tempat menyusun strategi, menyerap aspirasi masyarakat.

    ‘’Dan yang terenting adalah sebagai tempat memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,’’ tuturnya.

    Dalam kesempatan bersejarah ini, DPD Partai Demokrat Jawa Barat bersama 27 Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat dengan tegas menyatakan dukungan agar Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali bersedia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.

  • Tuntutan Polis Pensiun Jiwasraya Berlanjut, DPR: Pupuk Kaltim Sudah Tidak Memiliki Kewajiban

    Tuntutan Polis Pensiun Jiwasraya Berlanjut, DPR: Pupuk Kaltim Sudah Tidak Memiliki Kewajiban

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VI DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (6/2/2025) terkait tuntutan pensiunan Jiwasraya dan Pupuk Kaltim. Diketahui, pensiunan Pupuk Kaltim menuntut pemulihan manfaat seumur hidup atas polis mereka di Jiwasraya. Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPR menegaskan bahwa Pupuk Kaltim/PKT tidak lagi memiliki kewajiban hukum.

    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Subardi menyatakan bahwa secara administratif dan hukum, kewajiban Pupuk Kaltim telah selesai. Hal ini merujuk pada dipilihnya opsi 3 restrukturisasi polis oleh para pensiunan Pupuk Kaltim sebagai nasabah Jiwasraya.

    “Khusus PKT (Pupuk Kaltim), saya melihat secara administratif hukum sudah clear, karena para nasabah itu sudah menyatakan dengan suratnya untuk pilih opsi 3, sedangkan Jiwasraya sudah menyelesaikan opsi 3. Berarti (Pupuk Kaltim) tidak ada urusan (untuk memenuhi tuntutan pensiunan), (kewajiban) PKT sudah clear,” pungkasnya.

    Ia juga menegaskan agar tidak ada pembayaran yang berpotensi melanggar aturan hukum.

    “Kalau tidak harus bayar (tuntutan polis pensiunan), ya (Pupuk Kaltim) tidak perlu bayar. Jangan sampai nanti sudah bayar tapi ternyata salah (menyalahi hukum). Ya, aspek hukum yang harus dipegang,” lanjut Subardi.

    Dalam rapat tersebut, hadir perwakilan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kaltim, PT Asuransi Jiwa IFG, dengan PT Jiwasraya.

    Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron turut bertanya mengenai kemungkinan hukum Pupuk Kaltim dalam memenuhi tuntutan para pensiunan terkait polis Jiwasraya.

    “Apakah masih ada celah untuk melakukan pemulihan atau ini given, tidak bisa lagi karena misalnya sudah lewat fatwa BPKP dan Kejaksaan, karena dikhawatirkan menabrak GCG?”, kata Herman.

    Menanggapi hal tersebut, sebagai holding, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan bahwa upaya pemulihan tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum.

    “BUMN milik negara jadi harus ada governance-nya. Untuk masalah ini, Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim telah menyelesaikan kewajiban perusahaan sesuai hukum dan sebagaimana juga ditegaskan dalam pendapat hukum Jamdatun,” pungkas Rahmad.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pupuk Kaltim tetap beritikad baik dengan memberikan berbagai bentuk bantuan, salah satunya dengan mengajukan pendapat hukum kembali kepada Jamdatun.

    Herman pun menyimpulkan bahwa tuntutan pensiunan tidak dapat dipenuhi secara hukum.

    “Berarti tuntutan itu (tuntutan para pensiunan) tidak bisa (dipenuhi) karena dipastikan bahwa untuk pemulihan (polis seumur hidup) tidak bisa,” ujar Herman.

  • Penunjukan Direksi dan Komisaris Tetap Kewenangan Kementerian BUMN

    Penunjukan Direksi dan Komisaris Tetap Kewenangan Kementerian BUMN

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron memastikan eksistensi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seusai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN menjadi undang-undang. Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak serta merta mereduksi tugas dan peran Kementerian BUMN.

    “Seluruh pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris BUMN menjadi domain Kementerian BUMN,” ujar Herman seusai rapat paripurna pengesahan RUU BUMN menjadi Undang-Undang BUMN di gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Tak hanya kewenangan menunjuk direksi dan komisaris, Herman menyampaikan Kementerian BUMN juga tetap memiliki kewenangan terkait rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) BUMN, termasuk BPI Danantara. Herman menyampaikan detail perubahan UU BUMN masih menunggu peraturan pemerintah (PP).

    “Hal ini juga termasuk detail untuk aset dan pegawai BUMN yang nanti diatur dalam PP, ” ucap politisi Partai Demokrat tersebut.

    Herman menyampaikan UU BUMN mengatur pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan BPI Danantara. Herman menyampaikan salah satu perubahan yang terjadi terkait setoran dividen BUMN.

    “Kalau dulu, dividen disetor ke Kementerian Keuangan, ke negara, sekarang itu ke Danantara, dikelola BPI Danantara untuk selanjutnya dilakukan investasi di lingkungan BUMN dan luar BUMN,” pungkas Herman.