Tag: Herlina Harsono Njoto

  • Tekan Kecelakaan Siswa, DPRD Surabaya Dorong Penambahan Bus Sekolah Gratis

    Tekan Kecelakaan Siswa, DPRD Surabaya Dorong Penambahan Bus Sekolah Gratis

    Jakarta – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto mendorong penambahan armada bus sekolah untuk memperluas layanan transportasi gratis bagi pelajar. Usulan ini dinilai tidak hanya untuk membantu siswa yang bersekolah lintas zona, tetapi juga menekan angka kecelakaan di jalan raya.

    Herlina menilai, keberadaan bus sekolah dapat mempermudah mobilitas pelajar, khususnya siswa SMP dan SMA yang kerap bersekolah cukup jauh dari rumah.

    “Tidak semua siswa sekolah berasal dari jalur zonasi yang jarak tempat tinggalnya dekat. Ada pula dari jalur prestasi, nah yang paling banyak memanfaatkan bus sekolah selama ini memang siswa SMP dan SMA terutama yang rumahnya jauh dari sekolah,” ujar Herlina dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Menurutnya, banyak pelajar yang akhirnya harus bersekolah cukup jauh demi menyesuaikan dengan prestasi yang dimiliki. Kondisi itu membuat kehadiran bus sekolah menjadi solusi nyata. Dengan ini, pelajar tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi yang berpotensi meningkatkan risiko di jalan.

    “Biasanya anak-anak ini sekolahnya jauh dari rumah karena mengejar sekolah yang sesuai dengan prestasinya. Jadi jarak rumah ke sekolah bisa lumayan jauh. Nah, bus sekolah ini sangat membantu mereka, selain gratis juga jauh lebih aman,” tambah Herlina.

    Lebih lanjut, Herlina mengatakan saat ini sudah ada beberapa bus sekolah yang rutin beroperasi tiap harinya. Namun, jika penambahan armada ini terealisasi, cakupan layanan bisa semakin luas dan semakin banyak pelajar lintas zona yang bisa merasakan manfaatnya.

    “Kalau rute bertambah, tentu makin banyak siswa yang bisa dijangkau. Kita ingin semua anak Surabaya merasa aman dan nyaman berangkat ke sekolah,” katanya.

    Usulan Tambahan Bus Sekolah untuk Tekan Angka Kecelakaan

    Diketahui, saat ini Pemkot Surabaya sendiri telah memiliki 9 unit bus sekolah yang melayani 7 rute utama, di antaranya Dukuh Menanggal-Wijaya Kusuma, Rungkut-Wijaya Kusuma, Tandes-Wijaya Kusuma, Romokalisari, SDN Greses, Dinsos Rias-Wonorejo, dan Liponsos-UHW Perbanas. Setiap rute rata-rata melewati tiga hingga empat sekolah.

    Ketua Komisi C DPRD Surabaya, M. Eri Irawan mengungkapkan bahwa selain memudahkan mobilitas pelajar, keberadaan bus sekolah turut berkontribusi dalam menekan angka kecelakaan dan kemacetan di Surabaya.

    “Yang jelas, bus sekolah ini membantu pelajar karena gratis. Tapi yang paling penting, bisa menekan risiko kecelakaan di jalan sekaligus mengurangi kemacetan, terutama di jam-jam sibuk,” ungkapnya.

    Eri pun menyebut pihaknya telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pengadaan dua unit bus sekolah baru dan biaya operasionalnya.

    “Satu unit untuk mengganti bus yang sudah tidak layak, satu lagi untuk menambah rute. Jadi dari 7 rute akan menjadi 8,” jelas Eri.

    (prf/ega)

  • DPRD Surabaya Desak Pemkot Tegas Soal Legalitas PT SJL: Pabrik Emas Harus di Kawasan Industri

    DPRD Surabaya Desak Pemkot Tegas Soal Legalitas PT SJL: Pabrik Emas Harus di Kawasan Industri

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, mendesak Pemerintah Kota Surabaya memperjelas legalitas izin usaha PT Suka Jadi Logam (SJL) di tengah polemik yang memicu keresahan warga Wisma Tengger, Kandangan. Ia menegaskan, jika terbukti beroperasi sebagai pabrik peleburan emas, maka PT SJL wajib dipindahkan ke kawasan industri.

    “SJL ini kan kemudian sudah menjadi polemik yang cukup ramai. Nah, satu yang tadi saya sampaikan di forum rapat, kalau mencermati apa yang disampaikan oleh warga dan perusahaan, ini adalah pabrik emas, peleburan emas,” kata Herlina dalam hearing bersama warga dan pihak PT SJL, Rabu (17/9/2025).

    Herlina memaparkan, berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), izin yang dimiliki PT SJL tercatat sebagai industri kerajinan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan aktivitas produksi yang lebih besar dan berbeda dari izin awal tersebut.

    “Sementara ketika disampaikan di DPRKPP, izin yang dimiliki oleh PT SJL adalah untuk industri kerajinan. Maka saya bukan langsung bicara soal tutup pabrik atau seperti apa, tapi kita harus cek terlebih dahulu hulunya,” tegasnya.

    Menurut Herlina, industri kerajinan seharusnya berskala kecil dan masuk dalam kategori UMKM. Jika PT SJL ternyata beroperasi dengan kapasitas besar, maka klasifikasinya berubah menjadi pabrik emas yang wajib berada di kawasan industri, bukan di kawasan perdagangan atau jasa yang dekat dengan permukiman.

    “Sebenarnya ini industri kerajinan sebagaimana ketentuan, yaitu dengan skala kecil dan skala UKM UMKM. Ataukah sebenarnya dia adalah pabrik emas yang kemudian skalanya besar,” jelasnya.

    Ia menambahkan, jika terbukti PT SJL merupakan pabrik emas dengan kapasitas besar, maka pemerintah wajib mengambil langkah tegas dengan memindahkan aktivitas produksi ke kawasan industri. Keberadaan pabrik peleburan logam di tengah permukiman, apalagi berdekatan dengan sekolah, berpotensi besar merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan warga.

    “Maka kalau ini adalah pabrik emas, bunyinya mutlak harus ada di kawasan industri. Tidak bisa ada di kawasan perdagangan dan jasa yang dekat dengan pemukiman warga,” ujarnya.

    Politisi Demokrat ini juga menyebut perlunya evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha yang sudah diberikan kepada PT SJL. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara izin dan aktivitas produksi, maka revisi bahkan pencabutan izin harus dilakukan demi melindungi kepentingan publik.

    “Maka kalau kemudian melihat klasifikasinya, maka izin-izin yang sudah ada ataukah nanti perlu dilakukan koreksi itu mutlak diperlukan. Wis iku wae iku adalah PR besar,” pungkasnya.

    Hearing yang digelar Komisi C DPRD Surabaya ini merupakan tindak lanjut dari aksi protes warga Wisma Tengger yang menuntut penutupan pabrik PT SJL. Warga mengaku terganggu oleh bau menyengat yang diduga berasal dari proses peleburan emas dan khawatir akan dampak kesehatan, terutama bagi anak-anak yang bersekolah di SDN Kandangan III yang berada persis di belakang pabrik.

    Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah memberi tenggat waktu sejak Juni 2025 agar PT SJL melakukan uji emisi dan memperbaiki sistem pengelolaan limbah. Namun hingga kini warga menilai belum ada langkah konkret, karena asap dan bau kimia masih sering tercium di lingkungan permukiman. [asg/beq]

  • KPU Tetapkan 50 Caleg Melenggang ke DPRD Surabaya

    KPU Tetapkan 50 Caleg Melenggang ke DPRD Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Surabaya menetapkan hasil Pemilu Legislatif 2024 melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 66 Tahun 2024. Dalam penetapan ini sedikitnya 50 caleg akhirnya melenggang ke DPRD Surabaya.

    PDIP menjadi partai yang meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tingkat Kota Surabaya. Disusul partai Gerindra, PKB, dan Golkar di urutan kedua, ketiga, dan Keempat. 

    Sedangkan penghitungan perolehan suara partai menggunakan metode sainte lague sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, maka komposisi perolehan kursi di DPRD Kota Surabaya sebagai berikut:

    1. PDI Perjuangan sebelas kursi (336.698 suara)
    2. Gerindra delapan kursi (241.231 suara)
    3. PKB lima kursi (159.362 suara)
    4. Golkar lima kursi (136.814 suara)
    5. PKS lima kursi (135.733 suara)
    6. PSI lima kursi (133.236 suara)
    7. Demokrat tiga kursi  (103.382 suara)
    8. PAN tiga kursi (83.567 suara)
    9. PPP tiga kursi (52.410 suara)
    10. NasDem dua kursi (62.658 suara).

    Sementara daftar nama 50 calon anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara KPU Surabaya terdiri dari:

    Dapil Surabaya 1

    1. Budi Leksono (PDI Perjuangan) 13.271 suara.
    2. Ajeng Wira Wati (Gerindra) 11.467 suara.
    3. Ais Shafiyah Asfar (PKB) 10.860 suara.
    4. Michael Leksodimulyo (PSI) 5.790 suara.
    5. Aldy Blaviandy (Golkar) 7.824 suara.
    6. Tri Didik Adiono (PDI Perjuangan) 12.021 suara.
    7. Zuhrotul Mar’ah (PAN) 9.985 suara.
    8. Enny Minarsih (PKS) 5.484 suara.
    9. Imam Syafli (NasDem) 10.233 suara.
    10. Azhar Kahfi (Gerindra) 7.114 suara.

    Dapil Surabaya 2

    1. Baktiono (PDI Perjuangan) 16.049 suara.
    2. Luthfiyah (Gerindra) 10.142 suara.
    3. Mohammad Faridz Afif (PKB) 15.576 suara.
    4. Achmad Nurdjayanto (Golkar) 11.960 suara.
    5. Faris Abidin (PKS) 4.906 suara.
    6. Abdul Malik (PDI Perjuangan) 10.993 suara.
    7. Juliana Eva Wati (PAN) 7.237 suara.
    8. Muhammad Saifuddin (Demokrat) 8.535 suara.
    9. Yuga Pratisabda Widyawasta (PSI) 2.005 suara.
    10. Buchori Imron (PPP) 13.268 suara.
    11. Saiful Bahri (NasDem) 7.365 suara.

    Dapil Surabaya 3

    1. Eri Irawan (PDI Perjuangan) 13.384 suara.
    2. Bagas Iman Waluyo (Gerindra) 6.020 suara.
    3. William Wirakusuma (PSI) 8.192 suara.
    4. Aning Rahmawati (PKS) 13.859 suara.
    5. Laila Mufidah (PKB) 13.865 suara.
    6. Arif Fathoni (Golkar) 11.795 suara.
    7. Adi Sutarwijono (PDI Perjuangan) 12.799 suara.
    8. Herlina Harsono Njoto (Demokrat) 8.261 suara.
    9. Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am (PDI Perjuangan) 5.959 suara.
    10. Muhaimin (PPP) 6.156 suara.

    Dapil Surabaya 4

    1. Arjuna Rizki Dwi Krisnayana (PDI Perjuangan) 16.157 suara.
    2. Bahtiyar Rifai (Gerindra) 13.927 suara.
    3. Cahyo Siswo Utomo (PKS) 7.926 suara.
    4. Agoeng Prasodjo (Golkar) 11.678 suara.
    5. Pdt Rio Pattiselanno (PSI) 5.268 suara.
    6. Tubagus Lukman Amin (PKB) 8.525 suara.
    7. Sukadar (PDI Perjuangan) 9.649 suara.
    8. Ghofar Ismail (PAN) 11.299 suara.
    9. Rabbany Al Yunifar (Gerindra) 7.303 suara.

    Dapil Surabaya 5

    1. Yona Bagus Widyatmoko (Gerindra) 16.872 suara.
    2. Syaifuddin Zuhri (PDI Perjuangan) 13.175 suara.
    3. Mochamad Machmud (Demokrat) 17.066 suara.
    4. Minun Latif (PKB) 10.387 suara.
    5. Josiah Michael (PSI) 9.083 suara.
    6. Johari Mustawan (PKS) 6.561 suara.
    7. Akmarawita Kadir (Golkar) 11.832 suara.
    8. Alif Iman Waluyo (Gerindra) 12.532 suara.
    9. Siti Maryam (PDI Perjuangan) 5.141 suara.
    10. Agus Mashuri (PPP) 11.460 suara. 

    [asg/aje]