Xcloud.id

Tag: Heriyanto

  • Inilah Sosok Kandidat Kapolri Alternatif untuk Reformasi Polri

    Inilah Sosok Kandidat Kapolri Alternatif untuk Reformasi Polri

    GELORA.CO –  Bursa calon Kapolri kembali menghangat. Di tengah nama-nama besar yang beredar, ada satu sosok yang menarik perhatian yaitu Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho. Kombinasi jenderal bintang tiga sekaligus profesor hukum yang sangat jarang di tubuh Polri.

    Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, mengatakan, dari nama-nama yang beredar Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho. membuat isu pergantian Kapolri ini menjadi semakin menarik.

    “Dari yang beredar ini saya memperhatikan satu orang yang agak beda, yang tiga lain kan, seperti Komjen Suyudi (S) Kepala BNN, Pak Dedi (D) Prasetyo Wakapolri dan satu lagi Rudi (R) Darmoko Akpol 93, ini kan semuanya Akpol nih, dan yang menarik ada satu yang beredar nama yaitu Komjen Pol Rudi (R) Heriyanto, ini yang non Akpol, satu-satunya ya yang non Akpol,” ujarnya kepada wartawan, Senin (29/9).

    Sugeng mengatakan, meskipun bukan berasal dari Akpol, Komjen Pol Rudy Heriyanto tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Kapolri.

    “Pertanyaannya apakah bisa (Rudy Heriyanto jadi Kapolri)? Menurut saya bisa, kalau Polri mau menjadi sebuah institusi yang terbuka, memberikan kesempatan yang sama, itu bisa semuanya, termasuk Komjen Rudy Heryanto,” katanya.

    Selain berpangkat Jenderal Bintang Tiga, Sugeng mengungkapkan, Komjen Pol Rudy Heriyanto juga memiliki rekam jejak, kompetensi dan prestasi yang cukup mumpuni.

    “Dia pernah menjabat Kapolda, Kadivkum, sebelumnya Direksus, Dirkrimum Polda, pernah jadi Kapolres, ini kan posisi-posisi yang menurut saya cukup strategis. Artinya, sebagai Non Akpol, dia diakui setara. Memang kemudian saya meneliti ya dari rekam jejak Pak Rudy Heriyanto ini, dia saya lihat sebagai lulusan terbaik SEPA Polri 1993, sama seperti Rudi Darmoko, dia kan Akpol 93 Adhy Makayasa, jadi sama,” ungkapnya.

    Namun, Sugeng mengungkapkan penunjukkan Kapolri merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Sebab semua Perwira Tinggi (Pati) Polri berpangkat Jenderal Bintang Tiga atau Komjen Pol berhak menjadi Kapolri.

    Semua nama Perwira Tinggi Polri yang beredar itu, D, R dan S ini kan (jenderal) bintang tiga ya, semuanya bintang tiga, ini semua punya hak yang sama, punya kans yang sama,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, Komjen Pol Rudy memiliki profilnya unik dari latar belakangnya yang bukan lulusan Akpol. Dia alumni Sekolah Perwira (SEPA) Polri 1993, lulus sebagai yang terbaik di angkatannya. Selama ini kursi Kapolri hampir selalu diisi lulusan Akpol. Kalau Rudy terpilih, ini akan jadi preseden baru yang cukup menarik.

    Jalur non-konvensional ini punya dua sisi. Di satu sisi, membuktikan bahwa sistem merit di tubuh Polri bisa mengalahkan privilege jejaring angkatan. Di sisi lain, secara politik internal, posisinya tidak sekuat kandidat dari jalur mainstream. Inilah dilema yang dihadapi kandidat dari luar sistem dominan.

    Kekuatan utamanya ada di pengalaman lapangan dan kedalaman akademik. Di Bareskrim, dia memimpin direktorat-direktorat vital seperti Dirtipideksus yang menangani kejahatan ekonomi berat—korupsi, pencucian uang, investasi bodong. Kasusnya bukan yang mudah. Ini kasus yang butuh kesabaran tinggi, analisis mendalam, dan ketelitian ekstrem.

    Sebagai akademisi, Rudy adalah doktor hukum dan profesor di bidang Mediasi Kepolisian dari Universitas Lampung. Orasi ilmiahnya tentang Restorative Justice tahun 2022 cukup menarik perhatian. Intinya sederhana: tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan. Ada ruang untuk mediasi, pemulihan, dan solusi yang lebih manusiawi.

    Konsep ini kontroversial. Ada yang menganggapnya terlalu idealis untuk diterapkan di lapangan yang penuh dengan tekanan dan kompleksitas. Ada juga yang melihatnya sebagai jalan keluar dari sistem peradilan yang overload dan seringkali lebih fokus pada pembalasan ketimbang keadilan.

    Pengalaman sebagai Kapolda Banten dari 2020 hingga 2023 menjadi testing ground untuk ide-idenya. Dia menerapkan community policing, mendekatkan polisi dengan masyarakat. Hasilnya? Data menunjukkan penurunan tingkat kejahatan sekitar 12 persen. Tidak spektakuler, tapi konsisten dan terukur.

    Tentu ada kritik. Beberapa pihak menilai pendekatannya terlalu soft untuk daerah yang punya masalah premanisme cukup keras seperti di Banten. Yang lain mempertanyakan apakah penurunan angka kejahatan itu murni karena kebijakannya atau ada faktor eksternal seperti pandemi. Pertanyaan yang wajar dan perlu dijawab.

    Yang menarik adalah penugasannya saat ini. Sejak Desember 2023, Rudy menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jabatan sipil eselon I. Ini menunjukkan kepercayaan pemerintah pada kapasitas manajerialnya di luar struktur kepolisian. Sektor kelautan rawan dengan illegal fishing dan berbagai bentuk penyimpangan—persis domain yang dia kuasai dari pengalaman di Tipideksus.

  • Vale rombak direksi di tengah isu kebocoran pipa minyak

    Vale rombak direksi di tengah isu kebocoran pipa minyak

    Jakarta (ANTARA) – PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale” atau “Perseroan”; Kode Saham: INCO) merombak jajaran direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di tengah isu kebocoran pipa milik PT Vale di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

    Dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa, dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham menerima dan menyetujui pengunduran diri Luke Mahony dari jabatannya sebagai Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer.

    Selain itu, para pemegang saham menyetujui pengangkatan Slamet Sugiharto sebagai Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer untuk menggantikan Luke Mahony, efektif sejak penutupan RUPSLB hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.

    “Sebagai Perseroan yang mengedepankan teknologi dalam operasional tambang, kami menyambut kehadiran Slamet Sugiharto sebagai Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer,” ucap Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale Bernardus Irmanto.

    Ia berharap Slamet dapat memperkuat strategi dan kapabilitas teknis perusahaan.

    PT Vale, kata dia, akan terus memastikan kesinambungan kepemimpinan yang solid, dengan komitmen menjalankan praktik pertambangan terbaik, mendorong hilirisasi yang bertanggung jawab, serta menciptakan nilai jangka panjang.

    Dengan pengangkatan tersebut, maka susunan lengkap Direksi PT Vale adalah sebagai berikut:

    Presiden Direktur dan Chief Executive Officer: Bernardus Irmanto;
    Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer: Abu Ashar;
    Direktur dan Chief Human Capital Officer: Heriyanto Agung Putra;
    Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer: Budiawansyah;
    Direktur dan Chief Financial Officer: Rizky Andhika Putra;
    Direktur dan Chief Project Officer: Muhammad Asril;
    Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer: Slamet Sugiharto.

    Untuk diketahui, saat ini PT Vale sedang mengalami insiden kebocoran pipa yang berasal dari jalur distribusi air bekas operasi tambang. Material cairan kemudian merembes hingga mengalir ke sekitar pemukiman, sawah, dan sebagian sungai.

    PT Vale menyatakan fokus menghentikan penyebaran aliran minyak dari insiden kebocoran pipa minyak di Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan petani yang terdampak insiden kebocoran pipa milik PT Vale di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, akan mendapatkan kompensasi layak, sebagai bentuk perlindungan atas kerugian usaha tani yang mereka alami.

    Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono menjelaskan kebocoran pipa tersebut berdampak pada sekitar 30 hektare sawah di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, yang mengalami gagal panen akibat lahan pertanian terendam dan tidak dapat dipanen.

    Ia menegaskan penanggulangan awal telah dilakukan, termasuk isolasi lokasi kebocoran, sehingga tidak menimbulkan kerusakan tambahan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RUPSLB PT Vale: Penguatan Tata Kelola dengan Perubahan Susunan Direksi

    RUPSLB PT Vale: Penguatan Tata Kelola dengan Perubahan Susunan Direksi

    FAJAR.CO.ID, ​JAKARTA – PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) mengumumkan perubahan susunan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan hari ini. Rapat ini menyetujui pengunduran diri Luke Mahony dari jabatannya sebagai Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer, serta menunjuk Slamet Sugiharto sebagai penggantinya.

    ​RUPSLB yang digelar secara fisik dan virtual ini, dihadiri oleh para pemegang saham untuk mengesahkan keputusan penting terkait penguatan kepemimpinan perusahaan. Menurut Bernardus Irmanto, Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale, pengangkatan Slamet Sugiharto diharapkan dapat memperkuat strategi dan kapabilitas teknis perusahaan.

    ​”Dengan pengalaman dan keahliannya, beliau diharapkan dapat memperkuat strategi dan kapabilitas teknis perusahaan,” ujar Bernardus Irmanto dalam keterangan resminya. “PT Vale akan terus memastikan kesinambungan kepemimpinan yang solid, dengan komitmen menjalankan praktik pertambangan terbaik, mendorong hilirisasi yang bertanggung jawab, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.”

    ​Luke Mahony yang sebelumnya menjabat, mendapat apresiasi tinggi dari Dewan Komisaris dan Direksi atas kontribusi serta dedikasinya dalam memperkuat aspek strategi dan teknis operasi perusahaan.

    ​Dengan pengangkatan ini, susunan lengkap Direksi PT Vale kini adalah sebagai berikut:

    ​Presiden Direktur dan Chief Executive Officer: Bernardus Irmanto

    ​Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer: Abu Ashar

    ​Direktur dan Chief Human Capital Officer: Heriyanto Agung Putra

    ​Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer: Budiawansyah

    ​Direktur dan Chief Financial Officer: Rizky Andhika Putra

    ​Direktur dan Chief Project Officer: Muhammad Asril

    ​Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer: Slamet Sugiharto

    ​Keputusan RUPSLB ini mencerminkan komitmen PT Vale untuk menjaga keberlanjutan kepemimpinan yang adaptif, stabilitas operasional, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Perusahaan juga memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan akan selalu mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.(yus/fnn)

  • Ini 25 Pati Polri dengan Pangkat Komjen

    Ini 25 Pati Polri dengan Pangkat Komjen

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menaikkan dua pangkat perwira tinggi atau Pati Polri menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) Polri.

    Dua Komjen itu yakni Komjen Pol Karyoto yang menjabat sebagai Kabaharkam Polri dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN.

    Peningkatan pangkat itu sekaligus menambah daftar jenderal bintang tiga di lingkungan kepolisian. Tercatat, setidaknya ada 25 pati polri berpangkat Komjen hingga saat ini.

    Ini daftar Pati Polri berpangkat Komjen dalam penugasan internal maupun eksternal: 

    Internal Polri 

    1. Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo.

    2. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Komjen Wahyu Widada.

    3. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam), Komjen Karyoto.

    4. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komjen Syahar Diantono.

    5. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), Komjen Akhmad Wiyagus.

    6. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdiklat), Komjen Chryshnanda Dwilaksana.

    7. Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Imam Widodo.

    8. Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops), Kapolri, Komjen Mohammad Fadil Imran.

    9. Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat.

    Penugasan Eksternal 

    1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Komjen Mohammad Iqbal.

    2. Inspektur Jenderal Kementerian UMKM, Komjen Raden Prabowo Argo Yuwono.

    3. Sekretaris Utama Lemhannas, Komjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak

    4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Tomsi Tohir Balaw

    5. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto

    6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho

    7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Komjen Nico Afinta

    8. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Komjen Makhruzi Rahman

    9. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Komjen Reynhard Saut Poltak Silitonga

    10. Inspektur Jenderal Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Komjen I Ketut Suardana

    11. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag), Komjen Putu Jayan Danu Putra

    12. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Albertus Rachmad Wibowo

    13. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas), Komjen Yan Sultra Indrajaya.

    14. Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH), Komjen Winarto.

    15. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, Komjen Tornagogo Sihombing.

    16. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Komjen Djoko Poerwanto.

    Isu Pergantian Kapolri

    Adapun, belakangan isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mencuat ke publik pasca aksi demonstrasi yang berujung ricuh di beberapa titik di Indonesia.

    Isu itu beredar lantaran informasi terkait surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri telah beredar di publik. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh pejabat di lingkungan Istana Presiden.

    Dalam hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai isu tersebut.

    “Berkenaan dengan Surpres, pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada Surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Sabtu (13/9/2025).

    Dia juga mengemukakan bahwa informasi tersebut telah selaras dengan pernyataan pimpinan DPR yang sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada surpres yang masuk terkait pergantian Kapolri.

    Pimpinan DPR itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad misalnya. Dia menyatakan bahwa pimpinan DPR RI belum menerima surat apapun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

    “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” katanya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

  • Ini Identitas 3 Korban Meninggal dan 5 Terluka Dalam Demo Ricuh di Makassar

    Ini Identitas 3 Korban Meninggal dan 5 Terluka Dalam Demo Ricuh di Makassar

    Liputan6.com, Jakarta Delapan orang menjadi korban dalam insiden demonstrasi berujung ricuh di depan gedung DPRD, Kota Makassar, Jumat (29/08/2025). Dari jumlah tersebut, tiga orang meninggal dunia, dan lima orang terluka.

    “Meninggal tiga orang, luka berat dua orang, luka ringan tiga orang,” kata Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar, M Fadli kepada wartawan, Sabtu (30/08/2025).

    Identitas korban meninggal adalah Sarinawat, perempuan berusia 26 Tahun. Korban dievakuasi ke RS Bhayangkara Makassar. Kemudian Syaiful, pria berusia 43 tahun, meninggal di Rumah Sakit Grestelina. Ketiga adalah pria bernama Abay.

    Kemudian untuk korban luka berat Budi Haryadi S, pria berusia 30 tahun. Kondisi koma dan dirujuk ke RS Primaya.

    Heriyanto usia 28 tahun. Dia mengalami luka berat usai loncat dari lantai 3 saat api mengepung gedung DPRD. Korban dirujuk ke RS Grestelina.

    Korban luka ringan adalah Sahabuddin (45). Korban mengalami nyeri pinggul usai melompat dari lantai 2 gedung DPRD. Dirawat di RS Hermina.

    Arif Rahman Hakim (28) dirawat di RS Grestelina usai terkena lemparan batu. Dan terakhir Agung Setiawan (32). Sakit di punggung dan dirujuk ke RS Hermina.

    Akibat kericuhan ini, kondisi kantor DPRD Kota Makassar mengalami kerusakan berat. “Kebakaran diakibatkan oleh massa yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Makassar,” pungkas Fadli.

  • Prabowo dan Luhut Cs Bahas Strategi Ekonomi di Hambalang

    Prabowo dan Luhut Cs Bahas Strategi Ekonomi di Hambalang

    Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membahas kondisi perekonomian nasional dan arah kebijakan strategis ke depan. 

    Adapun anggota DEN yang hadir adalah Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Anggota DEN yakni Firman Hidayat, Septian Hario Seto, Arief Anshory Yusuf, dan Heriyanto Irawan. Presiden Prabowo berharap agar pertemuan ini bisa menciptakan keberhasilan bagi Indonesia.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan keterangan DEN yang disampaikan kepada Presiden tentang tantangan ekonomi global dan peluang strategis Indonesia di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Pertemuan Prabowo dan DEN tersebut digelar di kediaman pribadi Prabowo, tepatnya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Kamis (31/7/2025). 

    “Dunia saat ini tengah menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian bahkan tertinggi dalam sejarah. Situasi ini menuntut kewaspadaan dan kesiapan dalam mengambil langkah-langkah antisipatif,” tulis Teddy dalam keterangan tertulis.

    Kendati demikian, Teddy menyampaikan bahwa optimisme tetap mengemuka, Indonesia diperkirakan mampu menjaga pertumbuhan ekonominya di tingkat yang relatif tinggi dibandingkan negara lain.

    “Hal ini mencerminkan fundamental ekonomi nasional yang tetap solid,” ucapnya.

    Teddy juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo menegaskan pentingnya antisipasi dan strategi konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi. 

    “Kepala Negara pun memberikan arahan agar di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita harus tetap waspada dan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menjaga daya tahan serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Teddy.

    Salah satu peluang strategis yang menjadi sorotan adalah keberhasilan Indonesia dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut dinilai mampu mendorong ekspor dan investasi, khususnya pada sektor padat karya yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

    Selain itu, deregulasi juga kembali ditekankan sebagai faktor kunci percepatan ekonomi. “Penyederhanaan regulasi akan menjadi katalis untuk percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

  • Kepemimpinan Baru di Tengah Momentum Strategis: PT Vale Mengumumkan Perubahan Susunan Pengurus Melalui RUPSLB

    Kepemimpinan Baru di Tengah Momentum Strategis: PT Vale Mengumumkan Perubahan Susunan Pengurus Melalui RUPSLB

    Perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Adriansyah Chaniago, Bapak Muhammad Rachmat Kaimuddin, Bapak Edi Permadi, dan Bapak Yusuke Niwa atas kontribusinya yang berharga dan dedikasinya terhadap Perseroan.

    Sejalan dengan apresiasi tersebut, kepemimpinan baru Perseroan berkomitmen untuk melanjutkan fondasi yang telah dibangun serta memperkuat arah transformasi di masa depan. Bernardus Irmanto, Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale, menegaskan “Dengan kepercayaan yang diberikan, saya bertekad untuk memastikan keberlanjutan praktik pertambangan terbaik (best mining practices) yang telah menjadi fondasi PT Vale. Kami akan terus menjaga kelangsungan proyek-proyek strategis yang tengah berjalan, mendorong

    hilirisasi yang bertanggung jawab, serta menciptakan nilai bersama bagi negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui disiplin, integritas, dan pengabdian, kami ingin memastikan kontribusi nyata PT Vale terhadap kedaulatan energi dan pembangunan berkelanjutan Indonesia”.

    Dengan pengangkatan ini, susunan lengkap Direksi dan Dewan Komisaris PT Vale adalah sebagai berikut:

    Direksi:

    Presiden Direktur dan Chief Executive Officer : Bernardus Irmanto

    Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer: Abu Ashar

    Direktur dan Chief Human Capital Officer : Heriyanto Agung Putra

    Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer : Budiawansyah

    Direktur dan Chief Financial Officer : Rizky Andhika Putra

  • Kapolri Listyo Sigit Telah Mengantongi Nama Calon Wakapolri

    Kapolri Listyo Sigit Telah Mengantongi Nama Calon Wakapolri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengantongi sejumlah nama untuk calon pengganti Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan calon pengganti Dofiri merupakan perwira tinggi Polri terbaik yang cocok untuk mengisi jabatan dari Trunojoyo dua tersebut.

    “Dan sampai dengan saat ini, calon-calon terbaik dari Pati Polri untuk menduduki Wakapolri sudah ada di tangan Bapak Kapolri,” ujar Sandi di Mabes Polri, Rabu (2/7/2025).

    Dia menambahkan, untuk saat ini pihaknya belum bisa merincikan secara detail terkait dengan nama-nama calon Wakapolri. Namun demikian, pengangkatan Wakapolri baru hanya tinggal menunggu keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa segera kita umumkan untuk mengganti Bapak Dofiri selaku Wakapolri untuk jabatan berikut,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Dofiri telah resmi menyerahkan jabatannya ke Kapolri Sigit pada Senin (30/6/2025). Dofiri resmi menanggalkan jabatannya setelah memasuki masa pensiun di usia 58 tahun.

    Dalam catatan Bisnis setidaknya terdapat sejumlah Komjen yang berpotensi untuk menempati jabatan Wakapolri. Misalnya, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

    Selanjutnya, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kabaintelkam Polri Syahardiantono, Dankorbrimob Polri Komjen Imam Widodo hingga Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran.

    Sementara itu, anggota yang bertugas di luar lembaga yang berpotensi lainnya adalah Sekjen KKP, Komjen Rudy Heriyanto; Sekjen Kemenkum Komjen Nico Afinta hingga Kepala BNN Mathius Hukom.

  • Kampus UIN Alauddin Makassar membahas revisi RUU KUHAP

    Kampus UIN Alauddin Makassar membahas revisi RUU KUHAP

    “Saatnya RUU KUHAP direvisi. Bisa di bayangkan itu sejak 1981 sampai 2025, sudah waktunya memang untuk diperbaiki. Karena kalau menurut teori hukum yang baik, adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan,”

    Makassar (ANTARA) – Civitas Akademika Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar turut membahas revisi Rencana Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kini sedang diproses pemerintah dan DPR RI.

    “Saatnya RUU KUHAP direvisi. Bisa di bayangkan itu sejak 1981 sampai 2025, sudah waktunya memang untuk diperbaiki. Karena kalau menurut teori hukum yang baik, adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan,” kata Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Muh Amiruddin di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

    Ia berharap dalam revisi RUU KUHAP tersebut yang membahas adanya kebebasan bagi masyarakat ketika diperhadapkan dengan hukum, bebas memberikan keterangan tanpa intimidasi dari penegak hukum, adalah hal tepat serta memenuhi hak asasi manusia.

    Anggota Komisi I DPR RI Dr Syamsu Rizal MI menyampaikan pada Seminar Legislatif Nasional bertema Revisi RUU KUHAP Sebuah Urgensi Nasional dalam Mewujudkan Keadilan, di kampus setempat, bahwa revisi RUU KUHP merupakan urgensi strategis mewujudkan sistem peradilan yang adil dan modern.

    Isu strategis yang dibahas pada RUU tersebut yakni adanya ketimpangan kekuasaan, lemahnya perlindungan tersangka dan korban, dimana hak-hak dasar tidak diatur secara operasional dan tegas.

    “Termasuk menjadi tantangan di era digital yang belum ada mekanisme jelas untuk bukti elektronik, penyadapan digital dan penggeledahan cloud serta keadilan restoratif yang tidak komprehensif,” paparnya.

    Hal senada disampaikan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi mengemukakan, ada hal yang menarik yang perlu yang perlu dimasukkan dalam RUU KUHAP yaitu peran jaksa dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

    “Restorative Justice atau RJ, bukan hanya soal penyelesaian perkara. Ini cara baru negara menghadirkan keadilan lebih manusiawi, adil, dan bermartabat. Untuk itu, peran jaksa sebagai pengendali perkara, harus menjadi pilar utama RJ dalam sistem hukum pidana Indonesia,” tuturnya.

    Sementara Ketua Dewan Kehormatan Peradi Sulsel Tadjuddin Rachman memaparkan hasil penelitian mengenai penegak hukum. Ia menyebut bahwa setiap ada Undang undang yang baru harus selalu diikuti dengan infrastruktur yang mengikuti perubahan dalam sebuah peraturan.

    Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Sulsel Heriyanto menambahkan, terkait RJ dimana ada perbedaan antara Kriminal Justice dengan Restorative Justice. Kriminal Justice memandang bahwa kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara. Sedangkan RJ memandang kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap rakyat.

    “Sekarang waktunya mahasiswa untuk memahami lebih dalam terhadap teori-teori hukum yang telah di pelajari di kelas, dipadukan dengan pengalaman praktik lapangan serta ilmu hukum dari narasumber,” kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Dr Abd Rauf Muhammad Amin menekankan.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Wakapolri Baru Harus Bisa Terjemahkan Visi Misi Kapolri dan Berkarakter Kuat – Page 3

    Pengamat: Wakapolri Baru Harus Bisa Terjemahkan Visi Misi Kapolri dan Berkarakter Kuat – Page 3

    Saat ini terdapat sejumlah perwira tinggi Polri berpangkat Komjen (jenderal bintang tiga) yang berpotensi menjadi pengganti Wakapolri, baik yang bertugas di struktur internal Polri maupun di lembaga negara lain.

    Mereka adalah lulusan Akpol dari tahun 1990 hingga 1993, berikut daftarnya:

    • Irwasum Polri: Komjen Dedi Prasetyo (Akpol 1990)

    • Kepala Baharkam: Komjen Mohammad Fadil Imran (Akpol 1991)

    • Kepala Bareskrim: Komjen Wahyu Widada (Akpol 1991)

    • Kepala Baintelkam: Komjen Syahardiantono (Akpol 1991)

    • Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri: Komjen Wahyu Hadiningrat (Akpol 1992)

    Selain nama-nama di atas, terdapat pula jenderal bintang tiga yang bertugas di luar struktur Polri, seperti di BNN, BNPT, BSSN, Kementerian/Lembaga hingga BIN, diantaranya:

    • Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas): Komjen Panca Putra Simanjuntak (Akpol 1990)

    • Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Komjen Tomsi Tohir Balaw (Akpol 1990)

    • Sekretaris Jenderal DPD RI: Komjen Mohammad Iqbal (Akpol 1991)

    • Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN): Komjen Marthinus Hukom (Akpol 1991)

    • Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Komjen Nico Afinta (Akpol 1992)

    • Sekretaris BNPP RI: Komjen Komjen Makhruzi Rahman (Akpol 1992)

    • Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Komjen Albertus Rachmad Wibowo (Akpol 1993)

    • Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho (Sekolah Perwira Polri 1993).