Tag: Heppy Wulansari

  • Tekan Bahan Bakar Fosil, BBM B40 Mulai Disalurkan Secara Bertahap – Halaman all

    Tekan Bahan Bakar Fosil, BBM B40 Mulai Disalurkan Secara Bertahap – Halaman all

    BBN biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persn atau B40 mulai disalurkan secara bertahap di beberapa daerah.

    Tayang: Jumat, 17 Januari 2025 17:26 WIB

    istimewa

    Pertamina Patra Niaga 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persn atau B40 mulai disalurkan secara bertahap di beberapa daerah.

    Hal ini menindaklanjuti keputusan Pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait kebijakan penyaluran Biosolar yang semula memiliki kandungan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) 35 persen atau dikenal dengan sebutan B35 menjadi B40 dengan kandungan FAME 40 persen.

    Corporate Secretary Heppy Wulansari menjelaskan, berdasarkan Kepmen ESDM No. 345.K/EK.01/MEM.E/2024 tanggal 30 Desember 2024 terdapat 24 Badan Usaha BBN yang ditunjuk pemerintah sebagai supplier FAME.

    Di mana, ada  28 Badan Usaha BBN yang diwajibkan untuk melakukan bauran nabati pada produk BBM jenis gasoilnya atau menjual B40, di antaranya Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga. 

    “Hingga saat ini Pertamina Patra Niaga sudah menerima FAME dari BU BBN di 34 titik serah atau sekitar 80 persen dari target titik serah B40. FAME yang telah kami terima langsung di proses di Terminal BBM dan kami salurkan ke SPBU secara bertahap dan telah dimulai pada minggu pertama Januari 2025,” ungkap Heppy dikutip Jumat (17/1/2025).

    Dengan penyaluran B40, Ia berharap dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. 

    Diketahui pada 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Pengumuman! Pertamina Mulai Salurkan BBM Baru B40 Secara Bertahap

    Pengumuman! Pertamina Mulai Salurkan BBM Baru B40 Secara Bertahap

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Patra Niaga mulai menyalurkan Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 secara bertahap di beberapa wilayah.

    Hal tersebut menindaklanjuti keputusan Pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait kebijakan penyaluran Biosolar yang semula memiliki kandungan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) 35% atau B35 menjadi B40.

    Corporate Secretary Heppy Wulansari menjelaskan berdasarkan Kepmen ESDM No. 345.K/EK.01/MEM.E/2024 tanggal 30 Desember 2024 terdapat 24 Badan Usaha BBN yang ditunjuk pemerintah sebagai supplier FAME.

    Selain itu, terdapat 28 Badan Usaha BBM yang diwajibkan untuk melakukan bauran nabati pada produk BBM jenis gasoil nya atau menjual B40, diantaranya Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga.

    “Hingga saat ini Pertamina Patra Niaga sudah menerima FAME dari BU BBN di 34 titik serah atau sekitar 80% dari target titik serah B40. FAME yang telah kami terima langsung di proses di Terminal BBM dan kami salurkan ke SPBU secara bertahap dan telah dimulai pada minggu pertama Januari 2025,” ujar Heppy dalam keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).

    Menurut dia, dengan adanya penyaluran B40 ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa mandatori bahan BBM jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Dengan diberlakukannya kebijakan B40, kuota biodiesel pada 2025 naik menjadi 15,6 juta kilo liter (kl). Dari kuota itu pemerintah bakal mengalokasikan 7,55 juta KL untuk PSO dan sisanya kepada Non-PSO.

    “Nah dari sini kalau untuk yang non-PSO kan dibebankan kepada konsumen saat ini kalau yang non-PSO harganya itu sudah sekitar Rp 13 ribuan. Rp 13 ribuan nanti bertambah sekitar antara Rp 1.500-2.000,” kata Eniya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (7/1/2025).

    Lebih lanjut, Eniya menjelaskan meskipun dibebankan kepada konsumen, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mempengaruhi inflasi. Hal tersebut berdasarkan studi yang sudah dilakukan sebelum kebijakan ini diberlakukan.

    “Ini kita sebelum kita melakukan mandatori kemarin studinya sudah selesai dan dalam kajian kita melihat bahwa tidak mempengaruhi inflasi,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.

    (pgr/pgr)

  • Tukar Minyak Jelantah ke Pertamina Dapat Rp 6.000/Liter, Ini Caranya..

    Tukar Minyak Jelantah ke Pertamina Dapat Rp 6.000/Liter, Ini Caranya..

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga melanjutkan program Green Movement UCO, yang berhasil mengumpulkan 1.162 liter minyak jelantah di 6 titik UCOllect Box dan program pengumpulan Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah di sejumlah SPBU dan rumah sakit IHC Pertamina.

    Program ini dilanjutkan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk mengelola limbah minyak jelantah hasil konsumsi rumah tangga ini.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengungkapkan bahwa Green Movement UCO menerapkan prinsip ekonomi sirkular.

    “Program ini merupakan adaptasi kami untuk implementasi ekonomi sirkular dimana UCO yang selama ini dianggap sebagai limbah rumah tangga ini setelah dikumpulkan maka akan kami bawa ke anak perusahaan Pertamina Group untuk diolah menjadi biofuel seperti HVO (Hydro Treated Vegetable Oil) dan SAF (Sustainable Aviation Fuel) sehingga inisiatif ini tidak hanya mengurangi limbah rumah tangga tetapi menjadi bagian dari solusi energi bersih yang lebih ramah lingkungan,” ungkap Heppy dalam siaran persnya, dikutip Kamis (16/1/2025).

    Lebih lanjut Heppy menjelaskan bahwa program pengumpulan minyak jelantah yang dilakukan oleh perusahaan hilir migas telah menjadi tren global dalam mendukung transisi energi bersih.

    “Di Indonesia sendiri, konsumsi minyak goreng di sektor rumah tangga mencapai 2,66 juta ton per tahun sehingga insiasi Green Movement UCO ini adalah upaya kami untuk membawa Indonesia sejalan dengan tren global perusahaan migas yang terbukti efektif mendukung pengelolaan limbah UCO dan membantu mempercepat transisi energi bersih serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil,” jelas Heppy.

    Program Green Movement UCO ini merupakan program pilot project yang akan berlangsung selama setahun kedepan, bekerjasama dengan noovoleum sebagai penyedia UCOllect Box yang telah tersertifikasi internasional sebagai pengumpul minyak jelantah atau UCO.

    Saat ini titik pengumpulan berada di 6 titik yaitu di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat di Jakarta Pusat, Rumah Sakit Pertamina Pusat di Jakarta Selatan, SPBU 31.401.01 Dago Bandung, SPBU 31.128.02 MT Haryono Jakarta Selatan, SPBU 31.134.02 Kalimalang Jakarta Timur, dan SPBU 31.153.01 BSD Tangerang Selatan, keenam titik tersebut akan terus di evaluasi berkelanjutan untuk ekspansi ke lokasi lainnya di Indonesia.

    Dapat Reward Rp 6.000 per liter

    Pertamina Patra Niaga menawarkan beragam keuntungan yang akan di dapatkan masyarakat bila berpartisipasi pada program dimana UCOllector atau masyarakat yang mengumpulkan minyak jelantah di UCollect Box akan memperoleh rewards berupa saldo e-wallet sebesar mulai dari Rp6.000/liter dan akan memperoleh tambahan poin MyPertamina sebanyak 5 poin/liter

    Info terkait Program Green Movement UCO dan lokasi UCollect Box terdekat dapat dilihat melalui aplikasi MyPertamina.

    (pgr/pgr)

  • Sah! Daftar Harga LPG 3 kg Melon dan Bright Gas Pertamina Terbaru per Kamis 16 Januari 2025

    Sah! Daftar Harga LPG 3 kg Melon dan Bright Gas Pertamina Terbaru per Kamis 16 Januari 2025

    Sah! Daftar Harga LPG 3 kg Melon dan Bright Gas Pertamina Terbaru per Kamis 16 Januari 2025

    TRIBUNJATENG.COM- Berikut adalah pembaruan terbaru mengenai harga elpiji tabung 5,5 kg dan 12 kg di seluruh wilayah Indonesia untuk bulan Januari 2025.

    Mengutip Kompas.com, Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan, harga elpiji 5,5 kg dan 12 tidak berubah. 

    Harga elpiji 5,5 kg dan 12 kg masih sama dengan tahun 2024. 

    Sementara itu tabung gas melon 3 kg tetap di harga Rp18.000 per tabung.

    Sebelumnya di bulan September 2024 sempat naik, namun bulan Oktober hingga tahun 2025 kini masih sama.  

    Sumarno menyebutkan, perubahan HET itu bukanlah kenaikan, tetapi hanya menyesuaikan saja.  

    “Sebetulnya bukan naik, tapi menyesuaikan saja,” ungkap Sumarno mengutip Kompas.com, Senin (9/9/2024). 

    Menurutnya, penyesuaian HET LPG 3 kg itu telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai pihak.  

    Dia menambahkan, HET LPG 3 kg tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 silam. 

    Namun terjadinya inflasi turut menjadi faktor kenaikan HET LPG 3 kg.  

    Sementara untuk harga gas non subsidi Bright Gas hari ini Kamis 16 Januari 2025 sebagai berikut:

    1. Aceh (Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    2. Sumatera Utara (Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    3. Sumatera Barat (Padang dan Payakumbuh)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    4. Riau (Dumai dan Pekanbaru)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    5. Kepulauan Riau (Batam dan Bintan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    6. Jambi (Jambi)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    7. Sumatera Selatan (Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Palembang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    8. Bengkulu (Bengkulu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    9. Lampung (Bandar Lampung dan Metro)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    10. Bangka Belitung (Bangka, Bangka Barat, dan Belitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    11. Banten (Serang dan Tangerang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    12. DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Utara)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    13. Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    14. Jawa Tengah (Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, dan Tegal)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    15. Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul dan Sleman)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    16. Jawa Timur (Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    17. Bali (Badung, Denpasar, dan Tabanan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    18. Nusa Tenggara Barat (Lombok)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    19. Kalimantan Barat (Pontianak)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    20. Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan Kotawaringin Timur)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    21. Kalimantan Selatan (Banjar, Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    22. Kalimantan Timur (Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    23. Kalimantan Utara (Tarakan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 107.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 229.000.

    24. Sulawesi Selatan (Makassar dan Pare-Pare)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    25. Sulawesi Selatan (Palu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    26. Gorontalo (Gorontalo)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    27. Sulawesi Utara (Bitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    28. Sulawesi Tenggara (Kendari)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    29. Maluku (Ambon)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

    30. Papua (Jayapura)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

     

  • Pertamina jamin kualitas dan harga LPG sesuai HET di pangkalan resmi

    Pertamina jamin kualitas dan harga LPG sesuai HET di pangkalan resmi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pertamina jamin kualitas dan harga LPG sesuai HET di pangkalan resmi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga menjamin kualitas dan harga LPG 3 kg sesuai harga eceran tertinggi (HET) di pangkalan resmi.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, pihaknya kembali mengajak masyarakat mengenali pangkalan LPG 3 kg sebagai rantai distribusi resmi, yang menjual LPG 3 kg bersubsidi tersebut.

    “Dengan membeli dari pangkalan yang sudah terverifikasi, masyarakat dapat memastikan bahwa mereka memperoleh LPG yang aman dan berkualitas dengan harga yang sesuai harga eceran tertinggi (HET),” katanya.

    Heppy menjelaskan, harga LPG 3 kg yang diatur dalam rantai distribusi resmi sesuai Kepmen ESDM 7436.K/12/MEM/2016 adalah harga LPG yang berada di tingkat agen atau penyalur, sedangkan harga di pangkalan atau subpenyalur berdasarkan HET, yang ditetapkan pemerintah daerah.

    “Pangkalan atau subpenyalur merupakan kepanjangan tangan dari Pertamina Patra Niaga di mana harga yang dijual di pangkalan sesuai dengan harga eceran tertinggi sesuai Kepmen ESDM yang mana HET masing-masing wilayah provinsi mengikuti pada harga yang ditetapkan oleh gubernur melalui surat keputusan,” katanya.

    Heppy menambahkan, pangkalan LPG 3 kg dapat dikenali dari papan nama berwarna hijau yang mencantumkan nama pangkalan, nomor registrasi pangkalan, harga eceran tertinggi, nama agen yang menyuplai pangkalan tersebut, dan nomor layanan pengaduan dari Pertamina, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan pemda setempat.

    “Papan ini harus diletakkan di tempat usaha yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen,” ujarnya.

    Selanjutnya, untuk menjaga kualitas tabung LPG 3 kg yang dijual, pangkalan wajib menyediakan timbangan.

    “Tabung kosong LPG 3 kg memiliki bobot kurang lebih 5 kg, sehingga tabung dengan keadaan isi memiliki bobot 8 kilogram, dan bilamana konsumen menemukan berat tabung segel yang kurang dari 8 kilogram, maka konsumen berhak untuk minta ditukar,” kata Heppy.

    Dijelaskan Heppy, idealnya konsumen mengecek terlebih dahulu LPG yang akan dibeli apakah sesuai timbangan atau tidak.

    Untuk itulah pihak pangkalan harus dilengkapi dengan alat ukur yang ditera setiap tahun oleh dinas metrologi setempat untuk memastikan timbangan yang digunakan tingkat akurasinya telah sesuai dan tepat ukur.

    “Apabila masyarakat maupun konsumen membutuhkan informasi seputar layanan dan produk LPG atau produk lainnya, dapat mengunjungi sosial media @pertaminapatraniaga serta menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135,” kata Heppy.

    Sumber : Antara

  • Jangan Salah, Begini Cara Kenali Pangkalan Resmi LPG 3 Kg yang Harga Sesuai HET – Page 3

    Jangan Salah, Begini Cara Kenali Pangkalan Resmi LPG 3 Kg yang Harga Sesuai HET – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina Patra Niaga kembali mengajak masyarakat untuk mengenali pangkalan LPG 3 kg sebagai rantai distribusi resmi untuk menjual LPG 3Kg bersubsidi tersebut.

    Dengan membeli dari pangkalan yang sudah terverifikasi, masyarakat dapat memastikan bahwa mereka memperoleh LPG yang aman dan berkualitas dengan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan bahwa harga LPG 3kg yang dapat diatur di rantai distribusi resmi dalam kepmen ESDM 7436.K/12/MEM/2016 adalah harga LPG yang berada di tingkat agen atau penyalur, sedangkan harga di pangkalan atau sub penyalur berdasarkan HET ditetapkan oleh pemerintah daerah.

    “Pangkalan atau Sub Penyalur merupakan kepanjangan tangan dari Pertamina Patra Niaga dimana harga yang dijual di pangkalan sesuai dengan Harga Ecera Tertinggi sesuai dengan kepmen ESDM dimana HET masing-masing wilayah provinsi mengikuti pada harga yang ditetapkan oleh Gubernur melalui Surat Keputusan,” jelas Heppy.

    Pangkalan LPG 3Kg dapat dikenali dengan papan nama berwarna hijau yang mencantumkan nama pangkalan, nomor registrasi pangkalan, Harga Eceran Tertinggi, Nama Agen yang menyuplai pangkalan tersebut, dan nomor layanan pengaduan Pertamina , Ditjen Migas dan Pemda setempat. Papan ini harus diletakkan di tempat usaha yang mudah dilihat dan di baca oleh konsumen.

    Heppy kembali menambahkan bahwa untuk menjaga kualitas Tabung LPG 3Kg yang dijual, pangkalan wajib menyediakan timbangan.

    “Tabung kosong LPG 3 Kg memiliki bobot kurang lebih 5 Kg sehingga tabung dengan keadaan isi memiliki bobot 8 kilogram, dan bilamana konsumen menemukan berat tabung segel yang kurang dari 8 kiloogram, maka konsumen berhak untuk minta ditukar,” kata Heppy.

    Dijelaskan Heppy, idealnya konsumen sebaiknya mengecek terlebih dahulu LPG yang akan dibeli apakah sesuai timbangan atau tidak. 

    Untuk itulah pihak pangkalan harus dilengkapi dengan alat ukur yang ditera setiap tahun oleh dinas metrologi setempat untuk memastikan timbangan yang digunakan tingkat akurasinya telah sesuai dan tepat ukur.

  • Harga LPG 3 Kg di Pangkalan Berdasarkan HET Ditetapkan Pemda – Halaman all

    Harga LPG 3 Kg di Pangkalan Berdasarkan HET Ditetapkan Pemda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masyarakat diajak mengenali pangkalan LPG 3 kg sebagai rantai distribusi resmi untuk menjual gas tabung melon tersebut.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, harga LPG 3 kg yang dapat diatur di rantai distribusi resmi dalam Kepmen ESDM 7436.K/12/MEM/2016 adalah harga LPG, berada di tingkat agen atau penyalur.

    Sedangkan harga di pangkalan atau sub penyalur berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan oleh pemerintah daerah.

    “Pangkalan atau Sub Penyalur merupakan kepanjangan tangan dari Pertamina Patra Niaga, dimana harga yang dijual di pangkalan sesuai dengan HET sesuai dengan Kepmen ESDM, HET masing-masing wilayah provinsi mengikuti pada harga yang ditetapkan oleh Gubernur melalui Surat Keputusan,” jelas Heppy dikutip Selasa (141/2025).

    Pangkalan LPG 3 kg dapat dikenali dengan papan nama berwarna hijau yang mencantumkan nama pangkalan, nomor registrasi pangkalan, harga eceran tertinggi, nama agen yang menyuplai pangkalan tersebut, dan nomor layanan pengaduan Pertamina , Ditjen Migas dan Pemda setempat. 

    Papan ini harus diletakkan di tempat usaha yang mudah dilihat dan di baca oleh konsumen.

    Heppy menyebut, untuk menjaga kualitas Tabung LPG 3Kg yang dijual, pangkalan wajib menyediakan timbangan.

    “Tabung kosong LPG 3 kg memiliki bobot kurang lebih 5 kg, sehingga tabung dengan keadaan isi memiliki bobot 8 kg, dan bilamana konsumen menemukan berat tabung segel yang kurang dari 8 kg, maka konsumen berhak untuk minta ditukar,” kata Heppy.

    Dijelaskan Heppy, idealnya konsumen sebaiknya mengecek terlebih dahulu LPG yang akan dibeli apakah sesuai timbangan atau tidak. 

    Untuk itulah pihak pangkalan harus dilengkapi dengan alat ukur yang ditera setiap tahun dinas metrologi setempat untuk memastikan timbangan yang digunakan tingkat akurasinya telah sesuai dan tepat ukur. 

  • Awal tahun 2025, Harga BBM Pertamina resmi naik termasuk Papua-Maluku

    Awal tahun 2025, Harga BBM Pertamina resmi naik termasuk Papua-Maluku

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Awal tahun 2025, Harga BBM Pertamina resmi naik termasuk Papua-Maluku
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 19:14 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM Non Subsidi per 1 Januari 2025. 

    Harga BBM Non Subsidi yang mengalami kenaikan yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Sementara harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar tetap, tidak mengalami kenaikan. 

    PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

    Kepmen tersebut merupakan perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengungkapkan, harga BBM Non Subsidi mengalami kenaikan karena ada penyesuaian. 

    “Harga BBM Non Subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus,” jelas Heppy seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Rabu (8/1/2025).

    Penyesuaian juga dilakukan dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sejatinya, nilai tukar uang satu dollar AS senilai Rp 16.220 per 1 Januari 2025.

    “Di bulan Januari 2025 ini harga BBM Non Subsidi Pertamina mengalami penyesuaian namun kami pastikan tetap yang paling kompetitif,” lanjut Heppy. 

    Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mengungkapkan penyesuaian harga BBM selalu dilakukan setiap bulannya.

    “Setiap bulan memang ada penyesuaian harga, bisa naik, bisa turun, ada evaluasi terkait pertimbangan harga yang bergantung pada fluktuasi minyak dunia dan nilai tukar rupiah,” sebut Edi.

    Dengan adanya kenaikan harga BBM Non Subsidi, Edi memastikan bahwa terkait harga BBM subsidi jenis Biosolar dan Pertalite tidak mengalami kenaikan. 

    “Untuk BBM Subsidi, Biosolar tetap di harga Rp6.800 per liter dan Pertalite tetap Rp10.000 per liter,” tegas Edi.

    Dengan adanya penyesuaian harga, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku berharap dapat terus mendukung kebutuhan energi masyarakat di seluruh wilayah Papua Maluku.

    Berikut update daftar harga BBM Pertamina di wilayah Maluku hingga Papua :

    Provinsi Maluku 
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: (-)

    Provinsi Maluku Utara
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: (-)

    Provinsi Papua
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: (-)

    Provinsi Papua Barat
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: Rp14.200

    Provinsi Papua Barat Daya
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: Rp14.200

    Provinsi Papua Selatan
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: (-)

    Provinsi Papua Pegunungan
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: (-)

    Provinsi Papua Tengah
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: (-)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kuota BBM 2025, Pertalite 31,1 Juta KL Biosolar 17,3 Juta KL

    Kuota BBM 2025, Pertalite 31,1 Juta KL Biosolar 17,3 Juta KL

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk 2025.

    Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024, kuota untuk Biosolar ditetapkan sebesar 17,3 juta kiloliter (KL), sementara Pertalite mencapai 31,1 juta kL.

    Kuota Pertalite 2025 ini sedikit lebih rendah dibandingkan kuota 2024 yang mencapai 31,6 juta KL. Sebaliknya, kuota Biosolar mengalami peningkatan dari 16,94 juta KL pada tahun sebelumnya.

    Terkait penetapan tersebut, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan penugasan distribusi BBM Bersubsidi sesuai arahan pemerintah.

    “Besaran kuota untuk 2025 telah kami terima, dan kami siap mendistribusikannya. Kami juga terus berupaya mewujudkan subsidi tepat sasaran melalui sistem digital QR Code, sambil menunggu skema baru yang akan ditetapkan pemerintah,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangan resminya, Jumat (3/1).

    Sepanjang 2024, Pertamina mencatat 100 persen transaksi Biosolar secara digital. Untuk Pertalite, 93,9 persen transaksi telah tercatat secara digital, dengan distribusi 97,03 persen kepada kendaraan dan 2,97 persen untuk sektor usaha perikanan, pertanian, UMKM, serta layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB.

    Menurut Heppy, digitalisasi ini merupakan upaya untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi lebih transparan. “Melalui program Subsidi Tepat, kami berkomitmen menyediakan data penyaluran yang valid dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penugasan pemerintah,” ujarnya.

  • Konsumsi BBM Pertalite Pertamina Tahun 2024 Capai 29,7 Juta KL

    Konsumsi BBM Pertalite Pertamina Tahun 2024 Capai 29,7 Juta KL

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga mencatat capaian konsumsu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi seperti Pertalite mencapai sebesar 29.700.081 Kilo Liter (KL) dari kuota yang ditetapkan tahun 2024 mencapai 31.604.602 KL.

    Sementara itu, untuk Jenis BBM Tertentu yakni Solar mencapai sebesar 16.648.912 KL dari kuota yang ditetapkan pada tahun 2024 mencapai 16.940.519 KL.

    Adapun di tahun ini, Pemerintah menetapkan kuota penyaluran BBM Pertalite mencapai 31,1 juta Kilo Liter. Sementara untuk Solar Subsidi mencapai 17,3 juta KL di tahun 2025 ini. Besaran kuota subsidi BBM pada tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan pada SK Kepala BPH Migas No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024.

    Menanggapi itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan kesiapannya memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2025 sesuai kuota dan skema yang ditetapkan Pemerintah.

    “Besaran kuota sudah kami terima dan siap kami distribusikan untuk tahun 2025 dan kami terus melakukan upaya mewujudkan subsidi tepat sasaran melalui sistem digital QR Code sembari menunggu skema yang akan ditetapkan Pemerintah,” ujar Heppy, Jumat (3/1/2024)

    Sepanjang tahun 2024, transaksi Biosolar sudah 100% tercatat secara digital. Sementara untuk Pertalite 93,9% transaksi telah tercatat secara digital dimana 97,03% penyaluran ke kendaraan dan 2,97% sisanya kepada usaha perikanan, usaha pertanian, UMKM, dan layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB.

    “Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM bersubsidi semakin transparan penyalurannya. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga ini berkomitmen menyediakan data penyaluran yang se-transparan mungkin, ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan,” lanjut Heppy.

    (pgr/pgr)