Xcloud.id

Tag: Henri Subiakto

  • Singgung Hubungan Prabowo dan Jokowi, Prof Henri Subiakto: Kepentingan yang Akan Menentukan Konflik

    Singgung Hubungan Prabowo dan Jokowi, Prof Henri Subiakto: Kepentingan yang Akan Menentukan Konflik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof. Henri Subiakto, kembali blak-blakan mengenai sandiwara politik di Indonesia.

    Dikatakan Henri, panggung politik hampir mirip dengan dunia intelejen. Musuh atau lawan, bisa saja diajak seakan bersahabat.

    “Diajak makan bersama. Diajak ketawa bersama. Tampil bersama, bahkan saling puja di depan orang banyak,” kata Henri di X @henrysubiakto (9/8/2025).

    Sebaliknya, Henri membeberkan bahwa dalam politik dan intelejen sahabat atau teman sejalan yang bekerja sama, kadang harus bisa pura-pura bermusuhan.

    “Pura-pura saling serang. Dan pura-pura seperti rivalitas. Itulah front stage, panggung depan politik,” sebutnya.

    Lebih jauh, Henri mengatakan bahwa yang menentukan adanya konflik atau tidak dalam drama politik adalah tergantung masing-masing kepentingan.

    “Sesungguhnya yang menentukan adanya konflik atau tidak, itu adalah kepentingan,” imbuhnya.

    “Kalau kepentingan mereka ada kesamaaan, ya mereka akan kerjasama. Kalau kepentingan di antara mereka berbeda apalagi berkebalikan, ya walau ditutup-tutupi, pasti mereka itu akan berkonflik,” tambahnya.

    Kata Henri, terbuka dan tertutupnya konflik tersebut tergantung strategi masing-masing dalam mencapai kepentingan.

    “Dramaturgi harus dilakukan agar yang nampak menjadi masuk akal, bisa diterima dan mudah dipahami publik,” tukasnya.

    Meskipun demikian, Henri menuturkan bahwa publik yang kritis akan mudah memahaminya dengan melihat kepentingan politik pribadi di antara para aktor.

    “Bagi Aktor politik, Kepentingan tahun 2024 bisa beda dengan tahun 2025. Bisa beda lagi dengan kepentingan 2029, dan seterusnya,” terangnya.

  • Menanti ‘Perang’ antara Presiden Prabowo dengan Jokowi

    Menanti ‘Perang’ antara Presiden Prabowo dengan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof. Henri Subiakto, blak-blakan menyebut bahwa dirinya sedang menanti perang antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini diungkapkan Henri usai melihat dinamika politik yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Jokowi sebagai mantan Presiden, masih terus mencuri-curi panggung nasional.

    Dikatakan Henri, Jokowi aslinya tidak punya jaringan politik yang lama dan kuat. Adapun ketika menjadi presiden, ia terlihat tangguh karena diback up partai-partai besar.

    “Terutama PDIP yang mengusungnya, dan Partai-partai lain yang mendukung pemerintahnya karena kepentingan memperoleh kekuasaan dan jabatan,” ujar Henri di X @henrysubiakto (7/8/2025).

    Namun berikutnya setelah jadi Presiden dua periode, kata Henri, Jokowi nampak menjadi terlalu percaya diri, melik gendong lali.

    “Dia berani melawan tokoh-tokoh politisi lama dan organisasi politik yang sudah mapan demi anak atau dinastinya,” sebutnya.

    Ia mengaku bahwa awalnya memang bisa efektif dan mencengkeram lawan, karena masih punya kekuasaan dan jaringan di lembaga lembaga negara dan pemerintahan.

    “Namun politik itu dinamis dan sangat mudah berubah, apalagi ada kekuatan baru,” tukasnya.

    Saat ini bukan lagi Jokowi sebagai Presiden, tapi Jabatan tersebut telah diambil alih oleh Prabowo Subianto.

    “Sebagai Presiden Ke 8, Prabowo merupakan tokoh yang sudah lama berkiprah dan memiliki jaringan yang kuat dengan elit-elit dan berbagai organisasi yang mapan,” imbuhnya.

    Menurut Henri, ini menjadi tantangan dan saingan berat saat Jokowi yang sudah tidak lagi jadi Presiden tapi masih memiliki agenda ingin berkuasa bersama keluarga dan pengikutnya.

  • Guru Besar Unair Komentari Prof Sofian yang Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi: Itu Irreversible, Tidak Bisa Dicabut

    Guru Besar Unair Komentari Prof Sofian yang Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi: Itu Irreversible, Tidak Bisa Dicabut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto angkat suara. Terkait eks Rektor UGM Prof Sofian Effendi yang menarik ucapannya soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi.

    “Komunikasi itu irreversible, tidak bisa dicabut. Kalaupun ditarik agar dianggap tidak ada, keadaan yang terjadi tidak akan kembali seperti semula, sebelum ada pernyataan yang ditarik itu,” kata Henri dikutip dari unggahannya di X, Jumat (18/7/2025).

    Apalagi, kata dia, di era digital dengan medsos yang makin marak sebagai pilar terjadinya mass self communication. Yaitu komunikasi yang menyebar dengan cepat ke jutaan orang lewat self to self communication. Person to person communication dalam jaringan digital yang jejaknya sudah kemana mana.

    “Maka komunikasi yang sudah terjadi tdk bisa ditarik kembali oleh siapapun. Karenanya meniadakan dampak pesan yang tidak diharap, dari suatu pernyataan yang sudah masuk dalam jaringan komunikasi digital, tidak bisa menanggulanginya dengan cara menyuruh orang mencabut pernyataan,” jelasnya.

    “Tak bisa pula menyuruh yang bersangkutan membantah sendiri pernyataannya yang sebelumnya,” tambah Henri.

    Satu satunya yang lebih tepat, kata dia, adalah give the fact. Beri fakta fakta berdasar data apa adanya.

    “Never argue, jangan terlalu banyak memenuhi jaringan digital dengan argumentasi dan narasi tanpa bukti. Justru retorika yang berlebihan akan membuat publik makin tidak percaya,” terangnya.

    Menurut, hanya fakta berdasar kebenaran yang kuat yang bisa menghentikan keraguan dan perdebatan. Namun celaka jika pihak yang ingin memperbaiki citra memang ternyata tidak memiliki data berdasar fakta kebenaran,” ujarnga.

  • Guru Besar Unair Komentari Prof Sofian yang Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi: Itu Irreversible, Tidak Bisa Dicabut

    Guru Besar Unair Komentari Prof Sofian yang Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi: Itu Irreversible, Tidak Bisa Dicabut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto angkat suara. Terkait eks Rektor UGM Prof Sofian Effendi yang menarik ucapannya soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi.

    “Komunikasi itu irreversible, tidak bisa dicabut. Kalaupun ditarik agar dianggap tidak ada, keadaan yang terjadi tidak akan kembali seperti semula, sebelum ada pernyataan yang ditarik itu,” kata Henri dikutip dari unggahannya di X, Jumat (18/7/2025).

    Apalagi, kata dia, di era digital dengan medsos yang makin marak sebagai pilar terjadinya mass self communication. Yaitu komunikasi yang menyebar dengan cepat ke jutaan orang lewat self to self communication. Person to person communication dalam jaringan digital yang jejaknya sudah kemana mana.

    “Maka komunikasi yang sudah terjadi tdk bisa ditarik kembali oleh siapapun. Karenanya meniadakan dampak pesan yang tidak diharap, dari suatu pernyataan yang sudah masuk dalam jaringan komunikasi digital, tidak bisa menanggulanginya dengan cara menyuruh orang mencabut pernyataan,” jelasnya.

    “Tak bisa pula menyuruh yang bersangkutan membantah sendiri pernyataannya yang sebelumnya,” tambah Henri.

    Satu satunya yang lebih tepat, kata dia, adalah give the fact. Beri fakta fakta berdasar data apa adanya.

    “Never argue, jangan terlalu banyak memenuhi jaringan digital dengan argumentasi dan narasi tanpa bukti. Justru retorika yang berlebihan akan membuat publik makin tidak percaya,” terangnya.

    Menurut, hanya fakta berdasar kebenaran yang kuat yang bisa menghentikan keraguan dan perdebatan. Namun celaka jika pihak yang ingin memperbaiki citra memang ternyata tidak memiliki data berdasar fakta kebenaran,” ujarnga.

  • Hutang BUMN Karya Membengkak hingga Rp181 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir, Guru Besar Unair: Mengerikan

    Hutang BUMN Karya Membengkak hingga Rp181 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir, Guru Besar Unair: Mengerikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kondisi yang sekarat atau kritis.

    Hal ini disebabkan oleh kondisi finansial mereka menyimpan tanya. Pada rentang 10 tahun terakhir, utangnya membengkak.

    Jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Beban utang itu di luar utang negara atau pemerintah.

    Hal ini terungkap dari Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan sejumlah BUMN, Rabu (5/3/2025).

    Oleh direktur utama (Dirut) PT Wakita, PT Wika, PT Adhi, PT Hutama Karya dan PT Abipraya.

    ‘’Sebetulnya menyedihkan BUMN Karya ini. Itu naiknya utang Rp 181 triliun, sampai September 2024,’’ kata Darmadi Durianto, anggota Komisi VI DPR.

    Lanjut, ia menyebut kondisi BUMN Karya itu menjadi BUMN zombie seperti mayat hidup.

    Darmadi pun membacakan dalam RDP tersebut. Perinciannya, PT Brantas Abripraya, utang sebelumnya Rp 1,2 triliun era Presiden SBY, utang sekarang per September 2024 menjadi Rp 6,9 triliun. Lalu, PT Adhi Karya, utang sebelumnya Rp 8,7 triliun, sekarang per September 2024 menjadi Rp 25,3 triliun.

    Kemudian, PT Waskita Karya, sepuluh tahun lalu masih Rp 9,69 triliun, per September 2024 membengkak jadi Rp 80,850 triliun. Artinya, ada kenaikan lebih dari Rp 70 triliun.

    PT Wijaya Karya (WIKA), sebelumnya Rp 11 triliun, per September 2024 mencapai Rp 50,721 triliun atau naik hampir Rp 39 triliun. Dan, Hutama Karya, sebelumnya cuma Rp 5 triliun, kini Rp 53 Triliun.

    “Dahsyat kan, kemana uang ini? Utang-utang ini diapakan,” ungkapnya

    Terkait hal ini, Pakar Ilmu Komunikasi Politik Unair Henri Subiakto menyebut hal ini sebagai salah satu yang mengerikan.

  • Singgung Hubungan Prabowo dan Jokowi, Prof Henri Subiakto: Kepentingan yang Akan Menentukan Konflik

    Guru Besar Unair Desak Presiden dan Jaksa Agung Kejar Dalang Korupsi Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Airlangga, Henri Subiakto, kembali mengeluarkan pernyataan tajam terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui cuitan di akun X pribadinya, ia menegaskan bahwa BUMN adalah subsistem yang berada di bawah kendali langsung pemerintah.

    Dalam pernyataannya, Henri mengingatkan bahwa jika sistem pemerintahan tidak transparan dan dikelola oleh para koruptor, maka dampaknya akan berimbas langsung pada BUMN. “BUMN itu subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu pemerintahan dan negara,” tulisnya dalam unggahan yang dikutip pada Kamis (6/3/2025).

    Ia menyoroti bagaimana korupsi di tingkat elit pemerintahan bisa mencerminkan keadaan di dalam BUMN itu sendiri. “Kalau sistem pemerintahnya dikelola tidak transparan oleh elit-elit yang korup, maka BUMN sebagai subsistem juga akan memiliki karakter yang sama dengan sifat korupnya sistem besar yang menaunginya,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Henri menekankan bahwa jika ingin membersihkan BUMN dari praktik korupsi, maka pembersihan harus dimulai dari pemerintah itu sendiri. Menurutnya, langkah ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan perubahan yang benar-benar efektif.

    “Membersihkan BUMN dari para pelaku korupsi, maka harus juga dimulai dengan membersihkan pemerintahan dari para pelaku korupsi,” tegasnya.

    Ia juga menjelaskan alasan mengapa langkah ini penting. “Kenapa demikian? Karena yang mengendalikan BUMN itu orang pemerintah. Level menteri ke atas. Dirut dan Komut BUMN itu hanya pelaksana. Hanya kepanjangan tangan pemerintah. Ibarat seni, mereka adalah wayang yang dimainkan. Sedangkan dalangnya adalah Menteri dan atasannya,” ujarnya.

  • Dewan Guru Besar UI Rekomendasikan Disertasi Bahlil Dibatalkan, Pengamat: Mereka Punya Alasan Kuat

    Dewan Guru Besar UI Rekomendasikan Disertasi Bahlil Dibatalkan, Pengamat: Mereka Punya Alasan Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto angkat suara. Terkait usulan pembatalan disertasi Bahlil Lahadalia.

    Setelah Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia mengusulkan pembatalan disertasi Bahlil. Henri mengaku percaya dengan DGB.

    “Saya percaya dengan integritas Dewan Guru Besar UI yang merekomendasi untuk batalkan Disertasi Bahlil,” kata Henri dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (1/2/2025).

    Menurutnya, hal tersebut bentuk dari integritas tinggi. Mengingat Bahlil merupakan Ketua Partai Golkar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

    “Tentu mereka punya alasan kuat berdasar hati nurani, etika akademis dan kebenaran yang tidak tunduk pada uang dan jabatan tinggi,” jelasnya.

    “Bagaimana menurut Anda?” tambahnya.

    Kasus ini bermula dari polemik gelar doktor (S-3) yang diperoleh Bahlil dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI, yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

    Namun, hingga saat ini, pihak UI menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi terkait polemik ini. “Bisa saya sampaikan bahwa UI sampai saat ini belum mengeluarkan keputusan resmi apa pun terkait status Pak Bahlil,” ujar Direktur Humas, Media, Pemerintahan, dan Internasional UI, Arie Afriansyah, dilansir dari disway.id.

    Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar (DGB) UI, Harkristuti Harkrisnowo, membenarkan bahwa tim sidang etik telah menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan rekomendasi kepada Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), dan Senat Akademik UI.

    “Tim sidang etik DGB UI sudah selesaikan tugasnya dengan menyampaikan rekomendasi kepada Rektor, MWA, dan Senat. Rektor yang harus memutuskan,” jelas Harkristuti.

  • Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    “Ubur-ubur Ikan Lele. Jangan sampai begitu ya, Le,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP yang dalam perjalanan menuju retreat untuk menunda.

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

    Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

    “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

    Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

    Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.

  • Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia

    Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. .

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

    Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

    “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

    Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

    Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.

  • Akademisi Sebut Demo Besar ‘Indonesia Gelap’ Gara-gara Kalimat Provokasi Prabowo dan Jokowi

    Akademisi Sebut Demo Besar ‘Indonesia Gelap’ Gara-gara Kalimat Provokasi Prabowo dan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ilmu Komunikasi Politik, Henri Subiakto menyebut demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar hampir di seluruh wilayah di Indonesia tak hanya karena merespon keadaan Indonesia gelap yang membuat gelisah kalangan muda yang berpikir kritis di kampus kampus,

    Tapi juga reaksi kemarahan terhadap kata-kata Presiden Prabowo dan Jokowi yang jelas-jelas bermakna provokasi.

    “Mosok Jokowi bilang Pemerintahan Prabowo sangat kuat dan tak ada yg berani mengkritiknya hanya karena dia dukung bersama para ketua partai yang digalangnya,” kata Henri dalam keterangan di X, Kamis (20/2/2025).

    Ia menyampaikan, kekeliruan kebijakan pemerintah yang jelas merugikan rakyat dan masa depan Indonesia, ditambah pesan pesan arogan dari elit pemimpinnya membuat aktivis dan masyarakat sipil tertantang untuk bersatu melawan oligarki dan elit-elit koruptif.

    “Jadilah kemudian demo demo besar yang tersebar beritanya secara internasional dan isi pesan pesan kritikannya memenuhi media sosial,” ungkapnya.

    Pada demonstrasi “Indonesia Gelap” yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sejak 17 Februari 2025, terdapat tujuh tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan-tuntutan tersebut adalah:

    Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan rakyat.

    Menuntut transparansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

    Meminta pemerintah untuk tidak melakukan intervensi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2025, guna menjaga netralitas dan demokrasi yang sehat.