Tag: Hendy Siswanto

  • Reaksi Keras PKB Jember Soroti Komentar Bupati Hendy Soal Honor Guru Ngaji Rp2,5 Juta: Dasarnya Apa?

    Reaksi Keras PKB Jember Soroti Komentar Bupati Hendy Soal Honor Guru Ngaji Rp2,5 Juta: Dasarnya Apa?

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

    TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER– Pernyataan Bupati Jember Hendy Siswanto soal wacana menaikan honor guru ngaji jadi Rp 2,5 juta pada 2025 memicu reaksi keras.

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember Ayub Junaidi mengaku terkejut dengan kabar adanya kabar tersebut. Karena tidak ada dasarnya sama sekali.

    Mengingat, kata dia, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025. Alokasi dana honorarium guru ngaji masih Rp 33 miliar, untuk 22 ribu penerima manfaat.

    “Kalau Rp 33 miliar dibagi 22 ribu, untuk masing-masing dapat Rp 1,5 juta. Terus bupati menyampaikan seperti itu (Naik jadi Rp 2,5 juta) dasarnya apa, bahaya lo bupati ngomong tanpa dasar,” ujarnya, Jumat (13/12/2024).

    Menurutnya, kalaupun mau menaikan honor guru ngaji. Hal itu bisa dilakukan melalui pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) pada Juli-Agustus 2025.

    “Sementara pada Februari 2025 kan bupatinya sudah ganti. Apakah Bupati (Hendy Siswanto) ini nglindur atau bagaimana statement seperti itu,” ucap Ayub.

    Ayub mengingatkan, kepada Bupati Hendy menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai kepala daerah, untuk tidak membuat pernyataan, serta memberi harapan palsu kepada guru ngaji. 

    “Kasihan guru ngaji hanya dikasihkan janji dan harapan yang tidak mungkin bisa dia laksanakan. Kecuali kalau beliau (Hendy) menang Pilkada, lalu membuat pertanyaan seperti itu tidak masalah. Mau naikan honor guru ngaji sampai Rp 10 juta misalkan, itu bisa,” ulasnya.

    Hal senada juga dikatakan, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto. Kata dia, pernyataan Bupati Hendy tersebut merupakan kebohongan publik.

    “Kalau dihitung menggunakan kalkulator, dana APBD 2025 sebesar Rp 33 miliar untuk 22 ribu guru ngaji, itu identik dengan Rp 1,5 juta dan bukan Rp 2,5 juta,” imbuhnya .

    David menilai pernyataan Bupati Hendy, berpotensi mengadu domba para guru ngaji dengan Kepala Daerah Kabupaten Jember yang akan datang.

    “Bupati harus minta maaf, karena apa yang diucapkan bisa mengadu domba terhadap pemerintahan mendatang, ini jelas jelas statemennya hoax,” katanya.

    Sementara ini, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Arief Tjahjono tidak bersedia berkomentar soal tersebut. Karena masih di luar kota.

    Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember ini menyarankan untuk menanyakan hal tersebut kepada Bagian Kesejahteraan (Kesra) yang menangani honorarium guru ngaji.

    “Saya posisi diluar kota. Monggo dikoordinasikan dengan Kabag Kesra nggih,” tanggapnya melalui pesan singkat Whatsapp.

    Senafas dengan hal itu, Kepala Bagian Kesra Pemkab Jember Achmad Mushoddaq mengatakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 alokasi dana sebesar Rp 33 miliar untuk honorarium 22 ribu guru ngaji.

    Sementara wacana upati Hendy menaikan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,5 untuk setiap guru ngaji per tahun. Mushoddaq tidak berani berkomentar jauh sebab tidak ikut pembahasan saat APBD Jember 2025 disahkan.

    “Karena kemarin kulo cuti 3 bulan sakit jantung. Ngapunten, kemari saat saya cuti itu ada Plh Kabag kesra,” tuturnya.

  • DPRD Jember: Insentif Guru Ngaji Tetap Rp 1,5 Juta dalam APBD 2025, Bukan Rp 2,5 Juta

    DPRD Jember: Insentif Guru Ngaji Tetap Rp 1,5 Juta dalam APBD 2025, Bukan Rp 2,5 Juta

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menegaskan bahwa nominal inzsentif guru ngaji tetap Rp 1,5 juta per tahun sebagaimana dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Hal ini diungkapkan Alfian Andri Wijaya, anggota Komisi D DPRD Jember, Kamis (12/12/2024) malam. “Dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025 yang dibahas di Komisi D, jumlah anggaran guru ngaji Rp 33 miliar untuk total 22 ribu orang,” katanya.

    Ini artinya, lanjut Alfian, setiap orang guru ngaji mendapatkan Rp 1,5 juta, Tidak ada kenaikan sebagaimana sempat diberitakan Beritajatim.com, Kamis (12/12/2024). “Seandainya Bupati Hendy bermaksud melakukan perubahan pada APBD 2025 terlalu dini dan tidak memiliki kewenangan. Itu sudah menjadi kewenangan bupati baru yang akan dilantik pada 10 Februari 2025,” katanya.

    Alfian sempat mengecek lagi nominal anggaran ini kepada Bagian Kesra Jember. “Dalam RKA 2025 Bagian Kesra, tidak ada penambahan besaran insentif guru ngaji,” katanya.

    Alfian berharap pernyataannya ini bisa meluruskan pernyataan Bupati Hendy Siswanto setelah acara acara penyerahan insentif secara simbolis, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Kamis (12/12/2024).

    Saat itu Hendy menyatakan telah memprogramkan kenaikan insentif guru ngaji sebesar Rp 2,5 juta pada 2025. “Kalau Rp 1,5 juta di bawah upah minimum regional (UMR) jauh. Kalau Rp 2,5 juta, memang senilai itu UMR kita,” katanya.

    Nominal Rp 2,5 juta itu, menurut Hendy, sebenarnya masih belum sepadan. “Kalau dibagi 12 bulan, berapa rupiah. Hanya Rp 200 ribu per bulan,” katanya.

    Namun apapun itu, kenaikan nominal insentif tersebut, menurut Hendy, adalah bagian dari komitmennya jauh-jauh hari untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan generasi muda.

    Hendy berharap pengajaran kitab suci tak hanya diterima anak-anak, namun juga orang dewasa dan remaja yang belum bisa mengaji. “Bukan hanya anak-anak kecil, tapi juga menyasar ke anak muda dan dewasa yang tidak mengerti ngaji. Silakan, itu bagian dari yang harus diberi pembelajaran,” jelasnya. [wir]

  • Bupati Hendy Naikkan Insentif Guru Ngaji di Jember Jadi Rp 2,5 Juta pada 2025

    Bupati Hendy Naikkan Insentif Guru Ngaji di Jember Jadi Rp 2,5 Juta pada 2025

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman memberikan kado sebelum mengakhiri masa kepemimpinan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka menaikkan insentif guru ngaji dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,5 juta per tahun pada 2025.

    “Kalau Rp 1,5 juta di bawah upah minimum regional (UMR) jauh. Kalau Rp 2,5 juta, memang senilai itu UMR kita,” kata Hendy, usai acara penyerahan insentif secara simbolis, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Kamis (12/12/2024).

    Nominal Rp 2,5 juta itu, menurut Hendy, sebenarnya masih belum sepadan. “Kalau dibagi 12 bulan, berapa rupiah. Hanya Rp 200 ribu per bulan,” katanya.

    Namun apapun itu, kenaikan nominal insentif tersebut, menurut Hendy, adalah bagian dari komitmennya jauh-jauh hari untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan generasi muda.

    Hendy berharap pengajaran kitab suci tak hanya diterima anak-anak, namun juga orang dewasa dan remaja yang belum bisa mengaji. “Bukan hanya anak-anak kecil, tapi juga menyasar ke anak muda dan dewasa yang tidak mengerti ngaji. Silakan, itu bagian dari yang harus diberi pembelajaran,” jelasnya.

    Tahun 2024, Hendy-Firjaun menyerahkan insentif masing-masing sebesar Rp 1,5 juta untuk 17.579 orang guru ngaji muslim, 157 guru kitab nonmuslim, dan 286 mudin nikah.

    Menurut Hendy, seharusnya insentif tersebut sudah bisa diselesaikan pada Agustus dan September 2024. “Honorarium ini diberikan melalui rekening Bank Jatim tanpa ipungut administrasi satu rupiah pun. Maka proses rekening ini harus lewat Bank Jatim pusat,” katanya.

    Hendy menyebut rekening untuk insentif guru ngaji tersebut adalah rekening khusus. “Saya berharap pada 2025, guru ngaji muslim dan nonmuslim, mudin dan marbot bisa menerima lebih awal. Jadi Januari dan Februari sudah mulai berproses, sehingga pada bulan ketiga dan keempat sudah bisa dicairkan,” katanya.

    Para guru ngaji ini akan mendapatkan insentif setiap tahun, karena insentif itu tak lagi berstatus bantuan sosial, melainkan honorarium. “Dokumen akan diminta lagi setiap tahun. Maka guru ngaji harus menyiapkan dokumen setiap tahun,” kata Hendy. [wir]

  • Bupati Hendy Serahkan Insentif untuk 17.579 Guru Ngaji dan 157 Guru Kitab Nonmuslim di Jember

    Bupati Hendy Serahkan Insentif untuk 17.579 Guru Ngaji dan 157 Guru Kitab Nonmuslim di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Jelang lengser, Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman memenuhi janji-janji mereka. Salah satunya adalah dengan menyerahkan insentif masing-masing Rp 1,5 juta untuk 17.579 orang guru ngaji muslim, 157 guru kitab nonmuslim, dan 286 mudin nikah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Insentif untuk marbot masjid sekarang sedang berproses. Insyaallah segera selesai,” kata Hendy, usai acara penyerahan insentif secara simbolis, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Kamis (12/12/2024).

    Hendy mengatakan, seharusnya insentif tersebut sudah bisa diselesaikan pada Agustus dan September 2024. “Alhamdulillah hari ini sudah kelar. Honorarium ini diberikan melalui rekening Bank Jatim tanpa ipungut administrasi satu rupiah pun. Maka proses rekening ini harus lewat Bank Jatim pusat,” katanya.

    Hendy menyebut rekening untuk insentif guru ngaji tersebut adalah rekening khusus. “Saya berharap pada 2025, guru ngaji muslim dan nonmuslim, mudin dan marbot bisa menerima lebih awal. Jadi Januari dan Februari sudah mulai berproses, sehingga pada bulan ketiga dan keempat sudah bisa dicairkan,” katanya.

    Para guru ngaji ini akan mendapatkan insentif setiap tahun, karena insentif itu tak lagi berstatus bantuan sosial, melainkan honorarium. “Dokumen akan diminta lagi setiap tahun. Maka guru ngaji harus menyiapkan dokumen setiap tahun,” kata Hendy.

    Hendy berharap jumlah santri para guru ngaji bisa lebih banyak. “Bukan hanya anak-anak kecil, tapi juga menyasar ke anak muda dan dewasa yang tidak mengerti ngaji. Silakan, itu bagian dari yang harus diberi pembelajaran,” jelasnya.

    Hendy sudah memprogramkan kenaikan nominal insentif untuk guru ngaji pada 2025 sebesar Rp 2,5 juta per tahun. “Kalau Rp 1,5 juta di bawah upah minimum regional (UMR) jauh. Kalau Rp 2,5 juta, memang senilai itu UMR kita,” katanya.

    Nominal Rp 2,5 juta itu, menurut Hendy, sebenarnya masih belum sepadan. “Kalau dibagi 12 bulan, berapa rupiah. Hanya Rp 200 ribu per bulan,” katanya.

    Namun apapun itu, kenaikan nominal insentif tersebut, menurut Hendy, adalah bagian dari komitmennya jauh-jauh hari untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan generasi muda. “Harapan kita, guru ngaji tak hanya mengajari anak-anak saja. Di sekitar mereka ada orang tua yang tidak mengerti bagaimana cara mengaji. Mereka bagian dari santri yang bisa dilaporkan jumlahnya,” katanya. [wir]

  • Makelar Jabatan Mulai Buka Lapak Usai Pilkada Jember

    Makelar Jabatan Mulai Buka Lapak Usai Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Makelar-makelar jabatan mulai beraksi usai pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka menjanjikan posisi di organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Saya melihat di setiap transisi (kekuasaan), pasti banyak orang, khususnya dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), akan menempuh jalur ke mana-mana. Saya ingin menyelamatkan ASN,” kata Fadhil Muzakki Syah, salah satu anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Muhammad Fawait-Djoko Susanto, Rabu (11/12/2024).

    Fadhil mendengar ada ASN yang mencoba mencari cara untuk mengamankan posisi. “Bahkan bukan hanya satu orang. Ada beberapa pintu yang dilalui. Istilahnya membuka peluang, membuka lapak. Itu bukan satu orang. Saya tidak bisa menyebut nama. Ada beberapa orang, dan jalurnya pun berbeda,” katanya.

    Fadhil juga mendengar, bahkan ada sejumlah pihak yang mulai melakukan penjaringan pejabat. “Ada yang dari dalam (ASN), ada yang dari luar. Saya tidak menuduh. Itu selentingan-selentingan yang saya dengar,” katanya.

    Situasi ini juga ditemui Fadhil pada masa transisi pemerintahan Bupati Faida ke Bupati Hendy Siswanto pada 2020.

    “Saya saat itu juga memasrahkan penuh keputusan kepada Pak Hendy. Begitu pun ketika Gus Fawait menang, kita pasrahkan penuh untuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) apapun keputusannya Pak Bupati,” kata Fadhil.

    Sebagaimana masa awal pemerintahan Bupati Hendy, saat ini orang-orang dekat calon bupati terpilih hanya bisa memberi saran. “Tidak ada matahari kembar. Semua hanya bisa memberi saran, memberi masukan. Keputusan akhir tergantung bupati,” kata Fadhil.

    Melihat fenomena ini, Fadhil pun membuat video singkat berisi seruan yang beredar di media sosial. “Saya ingin menyelamatkan masyarakat Jember supaya tidak tertipu siapapun, bahwa kita harus satu komando,” katanya.

    Dalam video berdurasi satu menit 55 detik tersebut, Fadhil meminta kepada seluruh relawan dan pendukung Fawait untuk tidak bingung menghadapi masa transisi pemerintahan.

    “Semuanya harus kita percayakan kepada Gus Fawait untuk menyusun kabinet di Jember. Saya yakin beliau sangat bijaksana dan memang aturannya, semua apa kata bupati. Yang lain membantu bupati. Tidak bisa mengatur. Bisanya hanya memberi saran. Tapi hak prerogatif tetap pada bupati,” kata Fadhil.

    Fadhil meminta semua pihak tetap bijaksana. “Tetap satu komando di bawah pimpinan bupati kita, Gus Fawait, karena tidak ada tanda tangan wakil, tanda tangan sekda, tanda tangan perangkat, yang ada adalah tanda tangan bupati,” katanya. [wir]

  • Bupati Hendy: Birokrasi Jember Jangan Laksanakan Perintah yang Tak Sesuai Regulasi

    Bupati Hendy: Birokrasi Jember Jangan Laksanakan Perintah yang Tak Sesuai Regulasi

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto berpesan kepada jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar meningkatkan pelayanan publik. Perintah dari siapapun yang tidak sesuai regulasi harus ditolak.

    Ada 203 orang pejabat fungsional tenaga penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, dan guru yang dilantik Hendy di Pendapa Wahyawibawagraha, Jember, Jumat (6/12/2024). “Sampaikan kepada teman-teman ASN dan non-ASN Kabupaten Jember: apapun tugasnya, harus berdasarkan regulasi,” katanya.

    “Siapapun yang memberikan perintah kepada Anda, apabila itu tidak sesuai regulasi, mohon diberikan penjelasan. Jangan ditinggalkan, bahkan iabaikan, atau dilaporkan. Beri penjelasan yang baik, dan jangan dilakukan jika itu tidak sesuai regulasi,” kata Hendy.

    “Bisa jadi pimpinan-pimpinan kita bisa jadi khilaf, bisa jadi tidak memahami benar. Maka perlu diberikan masukan. Namun yang saya harapkan Bapak-Ibu jangan mengikuti arus yang ada: karena seorang pimpinan, apa boleh buat saya harus mengikuti. Jangan,” kata Hendy.

    Hendy mengingatkan bahwa ASN memiliki keluarga. “Bapak punya istri dan anak. Ibu punya suami dan anak, punya saudara, punya kawan,” katanya. Seluruh pembangunan harus dilakukan berdasarkan regulasi.

    “Saya ingatkan sekali lagi: tetap di dalam regulasi. Pelayanan ditingkatkan. Speed-nya dibikin cepat. Berikan pengabdian (saran) kepada siapapun, jika ada sesuatu yang tidak tepat dalam kebijakan atau bahkan melanggar regulasi yang ada,” kata Hendy.

    Hendy menyerukan kepada seluruh ASN Pemkab Jember untuk menjaga loyalitas. “Jangan tidak pernah loyal. Loyalitas itu bagian dari tugas ASN. Kita wajib loyal dengan siapapun. Loyal dalam profesionalisme. Bukan yang penting loyal, walau salah kita ikuti,” katanya. [wir]

  • Lantik 203 ASN Fungsional Jember, Bupati Hendy Minta Maaf dan Berterima Kasih

    Lantik 203 ASN Fungsional Jember, Bupati Hendy Minta Maaf dan Berterima Kasih

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto melantik 203 orang pejabat fungsional tenaga penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, dan guru.Pemerintah Kabupaten Jember, di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (6/12/2024).

    “Kewajiban pemerintah untuk memberikan apresiasi dan nilai kepada Anda semua dalam meniti karier sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata Hendy dalam sambutannya.

    Menurut Hendy, seorang pejabat fungsional dituntut memberikan pelayanan lebih yang bermanfaat kepada masyarakat. “Jadi bukan sekadar dilantik. Tapi implementasinya adalah kemanfaatan kepada masyarakat,” katanya.

    Hendy berharap para ASN tersebut lebih konsisten dan terukur dalam melayani publik. “Begitu kita beri jabatan fingsional, kewajiban pemerintah adalah menaikkan pendapatan yang diterima Bapak-Ibu sekalian. Pendapatan itu tentunya dari APBD. APBD dari masyarakat Jember yang dikemas dalam pendapatan Kabupaten Jember yang diteruskan kepada para penyelenggara negara,” katanya.

    Dengan adanya jabatan fungsional, Hendy berharap banyak. “Untuk yang selama ini sudah bagus pelayanannya, agar ditingkatkan lagi. Dengan jabatan yang baru ini tentu menjadi motivasi dan semangat kepada Anda untuk melayani masyarakat lebih baik lagi,” katanya.

    Hendy dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman meminta maaf dan berterima kasih kepada para ASN. “Jika selama ini apa yang kami sampaikan kepada Anda semua, apa yang kami berikan kepada Anda semua, mungkin banyak kekurangan dan kekhilafan,” katanya.

    Hendy menegaskan, seluruh kebijakan selama ini bermuara pada kesejahteraan masyarakat. “Kami memberikan kebijakan berdasarkan regulasi. Cuma bagaimana kecepatannya untuk melayani masyarakat lebih banyak lagi,” katanya.

    Pelayanan terhadap masyarakat tak cukup dilakukan hanya pada jam kerja. “Tentunya ada hal-hal lain yang memberikan nilai lebih. Pelayanan itu tidak harus berpaku pada jam kerja. Sisi pelayanan itu adalah membantu masyarakat,” kata Hendy.

    “Hampir 30 ribu karyawan Pemkab Jember, jika betul-betul membantu masyarakat Jember secara kaffah, insyaallah Jember akan bisa lebih baik lagi ke depan. Kesejahteraan tidak sulit diraih,” kata Hendy. [wir]

  • Hendy-Firjaun Menang di 6 Kecamatan, Fawait-Djoko Unggul di 25 Kecamatan

    Hendy-Firjaun Menang di 6 Kecamatan, Fawait-Djoko Unggul di 25 Kecamatan

    Jember (beritajatim.com) – Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Kamis 56/12/2024), pasangan Muhammad Fawait-Djoko Susanto mengungguli pasangan Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman dengan selisih 93.262 suara.

    Fawait-Djoko mendapat dukungan 588.761 suara pemilih dan pasangan Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman didukung 495.499 suara pemilih. Jumlah warga yang memilih golput alias tidak datang ke tempat pemungutan suara masih lebih dominan, yakni 843.727 orang.

    Hendy-Firjaun unggul di enam kecamatan, yakni Sukorambi, Pakusari, Ambulu, dan tiga kecamatan eks kota administratif (Sumbersari, Kaliwates, dan Patrang). Sementara Fawait-Djoko unggul di 25 kecamatan.

    Candra Ary Fianto, politisi PDI Perjuangan yang juga tim pemenangan Hendy-Firjaun, menyebut rekapitulasi berjalan lancar. “Semoga ke depannya demokrasi kita akan terus terjaga dengan baik,” katanya.

    “Mengenai tindak lanjutnya (setelah rekapitulasi), kami masih berkoordinasi dengan tim kampanye, DPC PDI Perjuangan, dan pasangan calon,” kata Candra.

    Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Fawait-Djoko, Gogot Cahyo Baskoro, bersyukur dengan hasil tersebut. “Proses pelaksanaan pilkada di Kabupaten Jember berjalan aman dan kondusif, dan hasilnya sesuai dengan harapan kami,” katanya.

    Gogot berterima kasih kepada masyarakat yang mengawal proses pilkada dan memilih Fawait-Djoko untuk memimpin Jember 2025-2030.

    “Sekarang sudah tidak ada lagi 01 dan 02. Semua warga masyarakat Jember. Karenanya kami berharap teman-teman tim pemenangan, relawan, partisan, dan seluruh kelompok masyarakat yang mendukung kami tak menyampaikan ungkapan kebahagiaan dengan cara berlebihan yang membuat iklim politik di Jember tidak kondusif,” kata Gogot. [wir]

  • Bupati Hendy Serahkan Pengelolaan Bandara Jember ke Pemprov Jatim

    Bupati Hendy Serahkan Pengelolaan Bandara Jember ke Pemprov Jatim

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto melayangkan surat kepada Penjabat Gubernur Adhi Karyono untuk menyerahkan pengelolaan Bandara Notohadinegoro di Kabupaten Jember kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dalam surat tertanggal 29 November 2024, Hendy menyampaikan bahwa kondisi pelayanan dan infrastruktur Bandara Notohadinegoro sangat minim karena keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

    Hendy juga menyampaikan, bahwa Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat dalam surat tertanggal pada 12 November 2024, telah mengusulkan bantuan keuangan sebesar Rp 100 miliar untuk memperpanjang landasan pacu, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan kinerja pelayanan transportasi udara.

    “Dalam rangka meningkatkan kelas layanan bandara serta tidak adanya tanggapan dari pemerintah pusat, dengan hormat kami mohon agar kiranya penyelenggaraan, pengelolaan, pengusahaan, dan pengembangan Bandata Notohadinegoro Kabupaten Jember dapat diambil alih Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” demikian pernyataan Hendy dalam suratnya.

    Dimintai konfirmasi mengenai surat tersebut, Hendy mengatakan, berat bagi Pemkab Jember untuk mengelola bandara tersebut. “Kalau kita pegang dan kita minta bantuan keuangan saja, untuk pembangunannya pun tidak ada ada anggaran,” katanya.

    Hendy mengatakan penyerahan ini bertujuan baik. “Ini untuk peningkatan kelas layanan. Bukan diserahkan begitu (saja). Ini karena Kementerian Perhubungan tidak mau menjadikan (Notohadinegoro) bandara perintis,” katanya.

    Kementerian Perhubungan menginginkan Notohadinegoro menjadi bandara komersial. Sementara Pemkab Jember berharap bandara itu menjadi bandara perintis. “Kalau komersial, berat di kita. Kalau perintis dibantu subsidi terus,” kata Hendy.

    Bandara Notohadinegoro membutuhkan biaya operasional besar. Penerbangan di bandara ini, menurut Hendy, juga membutuhkan okupansi penumpang tinggi. “Sebetulnya bukan kelas Pemkab Jember untuk menangani ini. Tentu perlu biaya tak sedikit untuk pengelolaan bandara. Sangat tepat sekali, kalau sekelas pemerintah provinsi yang turun tangan mengelola. Ini akan mengurangi beban Pemkab Jember,” katanya.

    “Intinya, bandara ini wajib dibangun pada 2025, dan harus difungsikan kembali, karena bandara ini tidaj mungkin dihapus. Diharapkan Pemprov Jatim bisa berkontribusi lebih banyak untuk bandara ini,” kata Hendy.

    Bagaimana soal bagi hasil pendapatan bandara? “Gampang. Yang penting pengelolaannya. Tidak ada bandara profit, apalagi perintis. Yang penting orang-orang bisa digaji,” kata Hendy.

    Bandara Notohadinegoro dibuka pada 2004 pada masa pemerintahan Bupati Samsul Hadi Siswoyo. Sebelumnya, Pemkab Jember sudah berkali-kali berupaya untuk menghidupkan kembali bandara Notohadinegoro untuk penerbangan komersial. Saat ini bandara tersebut hanya untuk rute penerbangan perintis ke Kabupaten Sumenep, Madura.

    Persoalan pengelolaan bandara tak juga selesai karena terbentur status lahan. Angkasa Pura tidak bisa mengelola bandara tersebut karena status tanahnya masih dimiliki PT Perkebunan Nusantara XII (sekarang PT Perkebunan Nusantara I Regional 5). Pengambilalihan lahan untuk keperluan bandara membutuhkan ganti rugi.

    Masalah status tanah ini membuat pembangunan bandara tidak berjalan maksimal. Apalagi rute penerbangan komersial Jember-Surabaya ternyata tidak cukup menjanjikan keuntungan besar bagi maskapai. Satu demi satu maskapai memilih tak lagi beroperasi karena mahalnya biaya penerbangan tidak sebanding dengan jumlah penumpang. [wir]

  • Fawait-Djoko Menangi Pilkada, 843 Ribu Warga Jember Golput

    Fawait-Djoko Menangi Pilkada, 843 Ribu Warga Jember Golput

    Jember (beritajatim.com) – Rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Hotel Luminor, Kamis (5/12/2024), memutuskan pasangan Muhammad Fawait-Djoko Susanto sebagai pemenang.

    Fawait-Djoko mendapat dukungan 588.761 suara pemilih dan pasangan Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman didukung 495.499 suara pemilih. Jumlah warga yang memilih golput alias tidak datang ke tempat pemungutan suara masih lebih dominan, yakni 843.727 orang.

    Dengan jumlah 1.955.219 orang pemilih yang tercantum di daftar pemilih tetap, tingkat partisipasi warga dalam pilkada kali ini hanya 56,85 ;persen (1.111.492 pemilih). Persentase ini lebih sedikit daripada pilkada pada 2020 yang mencatatkan partisipasi 58,53 persen.

    “Angka golput tinggi. Memang memilih ini kan bagian dari hak, sehingga tidak bisa memaksa pemilih menggunakan haknya,” kata Ketua KPU Jember Dessi Anggraeni.

    Dessi menganggap tingginya angka golput di luar kendali KPU Jember. “Proses sosialisasi dan upaya memfasilitasi pemilih sudah kami laksanakan semua,” katanya. KPU Jember akan mengevaluasi partisipasi tersebut.

    Setelah proses rekapitulasi tingkat kabupaten ini, KPU Jember akan melanjutkan proses rekapitulasi tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur di Surabaya pada 8-9 Desember 2024. “Alhamdulillah proses (di Jember) tidak ada kendala. Tidak ada keberatan dari saksi. Tidak ada kejadian khusus. Ada catatan-catatan dari Bawaslu, tapi lebih pada administrasi yang bisa kami sesuaikan,” kata Dessi. [wir]