Xcloud.id

Tag: Hendy Siswanto

  • Bupati Jember Bacakan LKPJ Sepanjang 9.745 Kata

    Bupati Jember Bacakan LKPJ Sepanjang 9.745 Kata

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto membacakan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 sepanjang 9.745 kata selama kurang lebih dua jam, dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Sebanyak 27 dari 50 anggota DPRD Jember hadir langsung di ruang paripurna dan sisanya mengikuti secara daring. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim absen, sehingga rapat dipimpin dua wakil ketua, yakni Dedy Dwi Setiawan dan Agus Sofyan.

    Dalam pidatonya, Hendy mengatakan, target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3,996 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp 3,957 triliun atau 99,01 persen. “Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 845,98 miliar dapat terealisasi Rp 764,36 miliar atau 90,35 persen,” katanya.

    Sementara itu, belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan sebesar Rp 4,11 triliun dapat terealisasi sebesar Rp 3,80 triliun atau 92,33 persen. “Sedangkan anggaran pembiayaan daerah yang dialokasikan sebesar Rp 121,33 miliar dapat terealisasi sebesar Rp.121,39 miliar atau 100,04 persen,” kata Hendy.

    Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh menurut lapangan usaha pada 2023 meningkat menjadi 4,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,53 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi ada pada lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan sebesar 12,13 persen, kategori jasa perusahaan sebesar 10,81 persen, dan kategori penyediaan akomodasi makan dan minum 7,72 persen.

    Pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti pemerataan yang menyeluruh. Tingkat ketimpangan ekonomi di Jember pada 2023 lebih tinggi daripada 2022, yakni 0,344 berbanding 0,301. “Namun Indeks Gini Kabupaten Jember Tahun 2023 lebih baik dibandingkan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur pada tahun yang sama yang tercatat sebesar 0,387,” kata Hendy.

    Sementara itu angka kemiskinan bertambah 3.730 jiwa dari 232.730 jiwa pada 2022 menjadi 236.460 jiwa pada 2023. “Data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten pada Maret 2023 adalah data yang diambil pada saat inflasi di Kabupaten Jember sedang tinggi, yaitu sebesar 6,48 persen year on year,” kata Hendy.

    Namun Hendy masih bisa menarik napas lega. “Angka kemiskinan di Kabupaten Jember pada 2023 masih lebih rendah dibandingkan nilai rata- rata angka kemiskinan di Jawa Timur yang tercatat sebesar 10,35 persen,” jelasnya.

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jember pada Agustus 2023 sebesar 4,01 persen turun sebesar 0,05 persen dibandingkan pada Agustus 2022. “Secara makro besaran TPT di Kabupaten Jember pada 2023 masih lebih rendah di bandingkan TPT Propinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 4,88 persen dan TPT Nasional sebesar 5,32 persen,” katanya. [wir]

  • BKPSDM Jember: Jangan Ragukan Kualitas 11 PPPK Pengadaan Barang dan Jasa

    BKPSDM Jember: Jangan Ragukan Kualitas 11 PPPK Pengadaan Barang dan Jasa

    Jember (beritajatim.com) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta masyarakat tidak meragukan kualitas dan kapasitas sebelas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilantik menjadi pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa oleh Bupati Hendy Siswanto.

    Sebelas orang itu dilantik di Pendapa Wahyawibawagraha, 20 Maret 2024. Kepala BKPSDM Suko Winarno mengatakan, mereka sudah melewati empat tes pada perekrutan PPPK tahun lalu, yakni uji kompetensi manajerial, uji kompetensi sosio kultural, kompetensi teknis bidang, dan wawancara.

    “Semua materi tes itu diujikan melalui CAT (Computer Assisted Test), dan untuk jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa ini, materi di dalamnya termasuk pendalaman terkait pengadaan barang dan jasa,” kata Suko.

    Dengan demikian, lanjut Suko, PPPK yang lulus seleksi fungsional pengadaan barang dan jasa tak perlu diragukan lagi. “Karena memang yang bersangkutan sudah memenuhi standar atau passing grade yang ditetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” katanya.

    Pemkab Jember membuka 15 formasi untuk pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa dalam seleksi PPPK tahun lalu. “Tapi hanya terisi 11. Ini berarti ada empat yang tidak terisi. Ini menunjukkan bahwa panitia seleksi nasional menjaga kualiitas dan kompetensi melalui CAT dengan benar,” kata Suko.

    Pernyataan Suko ini menjawab somasi yang dilayangkan Mohammad Husni Thamrin, seorang pegacara di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (29/3/2024). Ia menggugat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 11 orang pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Pengangkatan ini telah melanggar aturan Undang-Undang Admistrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” kata Thamrin. Pejabat itu seharusnya diangkat dari aparatur sipil negara bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Sertifikat pengadaan barang dan jasa diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

    Thamrin berharap bupati mengganti sebelas orang tersebut agar program pengadaan barang dan jasa dapat berjalan semestinya. “Saya khawatir pelelangan yang dilakukan pejabat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini berpotensi untuk digugat dan dibatalkan segala putusannya,” katanya. [wir]

  • Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto berharap semua partai politik bisa menilai obyektif capaian kinerjanya selama memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia percaya bisa merangkul semua partai politik untuk mengusung dan mendukungnya dalam pemilihan kepala daerah pada November 2024.

    “Saya berharap ada satu obyektivitas,” kata Hendy. Dia mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat.

    Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

    Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya, ditulis Sabtu (30/3/2024).

    Hendy mengakui dengan keterbatasan waktu dan banyaknya persoalan, kinerjanya tak maksimal. “Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

    Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Hendy untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya. “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” katanya.

    Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

    Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

    Dengan semua capaian sejak Februari 2021 ini, Hendy menyatakan siap mencalonkan diri kembali dalam pilkada. “Insyaallah kami akan berusaha semaksimal mungkin, pencalonan ini lebih baik lagi ke depannya. Kami siap untuk maju lagi, dan itu pun jika masyarakat menginginkan,” katanya.

    Hendy masih berharap semua partai akan mendukungnya kembali untuk memperpanjang masa kekuasaan hingga 2029. “Saya melamar seluruh partai yang ada. Kami berniat memajukan Jember,” katanya.

    “Silakan teman-teman partai menilai saja, apa yang dirasakan masyarakat kayak begini. Kira-kira apakah saya layak mendapat rekom. Tapi saya tetap meminta kepada seluruh ketua DPD, DPC, dan ketua umum. Saya akan datangi untuk memberikan rekom kepada saya,” kata Hendy.

    “Kami tidak akan sungkan-sungkan menanyakan dan meminta seluruh partai. Gerindra nyalonin saya aja. Ngapain, ke siapa lagi? Apa yang kami bangun sekarang cocok tidak, begitu saja tawarannya. Kalau ada yang perlu dievaluasi, itu hak prerogatif partai. Tapi saya menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Saya menawarkan diri, karena memang untuk Jember,” kata Hendy.

    “Tidak menutup kemungkinan saya juga minta ke PDIP untuk mendukung saya, karena dulu pertama kali mencalonkan bupati saya juga melamar ke PDIP. Pakai surat, karena kami bukan kader partai. Sekarang kami menawarkan hasil yang sudah kami kerjakan seperti ini,” kata Hendy. [wir]

  • Seorang Pengacara Kirimkan Somasi untuk Bupati Jember

    Seorang Pengacara Kirimkan Somasi untuk Bupati Jember

    Jember (beritajatim.com) – Mohammad Husni Thamrin, seorang pegacara di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengirimkan somasi untuk Bupati Hendy Siswanto, Jumat (29/3/2024). Ia menggugat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 11 orang pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Saya sudah mengirimkan somasi. Pengangkatan ini telah melanggar aturan Undang-Undang Admistrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” kata Thamrin kepada beritajatim.com.

    Menurut Thamrin, pejabat itu seharusnya diangkat dari aparatur sipil negara bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Sertifikat pengadaan barang dan jasa diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

    “Sementara dari informasi data yang saya miliki, sebelas orang ini selain bukan ASN yang tidak diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan pejabat barang dan jasa, mereka belum mempunyai sertifikat pengadaan, sehingga tidak mempunyai kompetensi,” kata Thamrin.

    Thamrin berharap Bupati Hendy berbesar hati mencabut surat keputusan pejabat pengadaan barang dan jasa tersebut. “Informasinya, sebelas orang tersebut sudah berdinas di ULP – PBBJ (Unit Layanan Pengadaan – Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa) untuk melakukan pelelangan,” katanya.

    Thamrin berharap bupati mengganti sebelas orang tersebut agar program pengadaan barang dan jasa dapat berjalan semestinya. “Saya khawatir pelelangan yang dilakukan pejabat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini berpotensi untuk digugat dan dibatalkan segala putusannya,” katanya.

    “Kalau ini terjadi, pembangunan di Jember baik infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa lain berpotensi terhenti,” kata Thamrin.

    Menanggapi somasi itu, Bupati Hendy Siswanto menegaskan, pengangkatan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sudah berdasarkan sejumlah peraturan yang berlaku.

    Pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

    “Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa adalah salah satu jabatan fungsional yang dapat diangkat atau diisi dari PPPK, selain bisa diangkat atau diiisi formasinya dari pegawai negeri sipil,” kata Hendy.

    Pemkab Jember juga berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. “Namun jika pengangkatan dari PPPK berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional,” kata Hendy.

    Hendy menjelaskan, dasar pengadaan untuk pengangkatan sebelas orang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Jember ini sudah berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

    “Sebelas orang yang diangkat dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, seleksi kompetensi serta dinyatakan memenuhi syarat jabatan saat verifikasi penetapan NIP (Nomor Identitas Pegawai) oleh Badan Kepegawaian Nasional,” kata Hendy.

    \Sebagiamana diatur dalam ketentuan pasal 41 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, PPPK yang sudah diterbitkan NIP-nya oleh BKN, melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

    Keputusan Hendy semakin kuat, karena aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa terdiri dari PNS dan PPPK.

    Ini sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 1 Ayat 10.

    Hal ini dipertegas lagi dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024.

    “Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)/Pejabat Pengadaan. Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Hendy. [wir]

  • Keputusan MK Buka Kesempatan Bupati Jember Selesaikan Janji

    Keputusan MK Buka Kesempatan Bupati Jember Selesaikan Janji

    Jember (beritajatim.com) – Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati dan wali kota hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Bupati Hendy Siswanto di Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya.

    “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” kata Hendy, ditulis Jumat (29/3/2024).

    Hendy mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

    Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Kami baru bekerja secara fisik, murni, hanya dua tahun. Maka dua tahun ini yang bisa diperoleh sekarang. Namun tidak bisa maksimal juga. Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

    Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

    Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

    Hendy mengatakan, masih banyak yang harus dilakukannya selama sisa masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman. “Kami mau menggratiskan pupuk organik sebesar-besarnya untuk teman-teman petani,” katanya.

    Hendy juga ingin mewujudkan pembangunan pelabuhan. “Transportasi untuk jalan tol sulit ini. Bagaimana kita bisa membuat pelabuhan. Hasil produksi kita kan sangat besar. Kalau yang lain, seperti jalan-jalan desa, sudah kami perbaik semua. Ini secara bertahap (pembangunan jalan) di seluruh Kabupaten Jember harus selesai semua,” katanya.

    Pembangunan jalan di Jember harus dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran. “Jalan desa sampai gunung akan kami perbaiki, dengan pola strategi anggaran yang ada. Oleh karena itu pekerjaan rumah kami belum selesai,” kata Hendy.

    Hendy ingin memperbaiki tempat-tempat wisata, terutama akses jalan menuju lokasi tersebut. Jalan sepanjang 15 kilometer di kawasan Bandealit, Taman Nasional Meru Betiri, segera diperbaiki tahun ini.

    Hendy menganggap penyelesaian perbaikan jalan tidak terlalu sulit. “Karena fondasi kami sudah ada semua sekarang. Perangkatnya ada semua. Tidak mulai dari nol seperti saat saya awal menjabat. Tinggal meneruskan saja. Tapi juga harus berhati-hati, karena kalau kita tidak betul-betul piawai, kembali ke nol lagi,” katanya. [wir]

  • PKB Ingin Kader Terbaik NU Pimpin Jember

    PKB Ingin Kader Terbaik NU Pimpin Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa ingin kader terbaik Nahdlatul Ulama bisa memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kuncinya adalah kekompakan PKB dan NU.

    Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi, dalam acara silaturahim calon anggota legislatif DPRD Jember terpilih, di kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember, Rabu (27/3/2024) malam.

    “Kita akan sering melakukan koordinasi dan konsiltasi untuk menghadapi pemilihan kepala daerah. Kita ingin dalam pemilihan bupati, kader terbaik NU yang memimpin Kabupaten Jember. Kalau NU dan PKB kompak, Jember dipimpin kader terbaik NU,” kata Ayub.

    Menurut Ayub, momentum itu sudah hadir. “Tinggal apakah bisa dilaksanakan dengan kekompakan dan kebersamaan. Kalau tidak kompak, kocar-kacir,” katanya.

    Ayub berkomitmen untuk selalu berkomunikasi dengan Pengurus Cabang NU Jember dan Kencong. “Kami sudah memtuskan desk pilkada diketuai Gus Fuad Akhsan,” katanya.

    Munculnya sejumlah nama calon bupati saat ini, menurut Ayub, akan dipertimbangkan. “Itu salah satu bentuk aspirasi. Apakah aspirasi itu betul atau tidak, kami akan cross check. Kalau di PKB dan NU tak hanya sebatas survei. Survei langit penting,” katanya.

    “Kalau survei di bawah kayak begitu (bagus), tapi survei langitnya tidak kena, tidak bisa jadi acuan di PKB. Baru nanti nama-nama itu sudah kami godok, baru diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat,” kata Ayub.

    Bagaimana peluang Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Firjaun Barlaman untuk diusung PKB? “Hubungan kami selama ini baik. Biar pun kami bukan partai pengusung. Tapi komunikasi kami baik. Dengan NU juga baik. Silakan saja,” kata Ayub.

    Ayub menekankan pentingnya kemaslahatan calon bupati dan wakil bupati untuk NU jika terpilih. “Semua masih terbuka. Hari ini yang muncul siapapun, tapi pada Juni-Juli baru ketemu nama yang dicalonkan,” katanya. [wir]

  • Petani Minta Bupati Jember Mediasi Konflik Pembabatan Kopi

    Petani Minta Bupati Jember Mediasi Konflik Pembabatan Kopi

    Jember (beritajatim.com) – Petani meminta Bupati Hendy Siswanto agar memediasi konflik pembabatan kurang lebih tiga ribu batang pohon kopi robusta varietas baru Milo Pace, yang ditanam di atas lahan tanah kas desa seluas tiga hektare.

    Varietas Milo Pace ditanam dan dikembangkan Hasan Putra bersama petani lainnya dan sudah didaftarkan sebagai kopi dengan indikasi geografis khas Jember. Pembabatan oleh Kepala Desa Muhammad Farhan terjadi pada medio Februari 2024, justru setelah varietas Milo Pace didaftarkan Bupati Hendy ke Direkrotat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

    “Pak Bupati sebagai pemangku kebijakan saja dilecehkan, apalagi kami. Tapi jangan anggap kami diam. Kami akan bergerak. Saya minta tolong ke depan kalau ada masalah seperti ini, tolong segera tindaklanjuti,” kata Ketua Forum Petani Jember Jumantoro, Rabu (27/3/2024).

    Jumantoro mengatakan siap menunggu bupati. “Kalau mau, saya tunggui itu Pak Bupati. Cuma kan tidak etis, karena ada wakil rakyat,” katanya.

    Alananto, kuasa hukum petani, menegaskan, petani kopi di Pace menghormati Bupati Hendy Siswanto. Apalagi pendaftaran varietas ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama bupati.

    “Bupati memiliki kewajiban hukum maupun moral terhadap apa yang terjadi di Desa Pace ini. Karena sampai detik ini, kami menanyakan petani, belum ada tanggapan sama sekali, apa langkah ke depan untuk menyelesaikan permasalahan ini,” kata Alananto.

    Petani ingin tahu langkah bupati. “Tapi kami juga membatasi waktu. Kalau dalam beberapa waktu ke depan tidak ada upaya mediasi atau langkah-langkah yang diambil Bapak Bupati dalam menyelesaikan permasalahan ini, kami tentu tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut,” tambah Alananto.

    Sebagai representasi pemerintah, Camat Silo Joni Pelita mengaku sudah berusaha mencegah aksi pembabatan ini begitu Farhan menerbitkan surat peringatan pertama untuk Hasan. Masa sewa lahan Hasan memang berakhir pada Desember 2023.

    Joni mengundang Farhan untuk hadir di ruang kerjanya untuk membicarakan persoalan tersebut. “Saya memang belum bisa mempertemukan Pak Haji Hasan dengan Farhan. Kalau saya mempertemukan mereka, bisa-bisa saya dituduh membela Pak Haji Hasan,” katanya.

    Perselisihan antara Farhan dan Hasan tak lepas dari urusan perbedaan dukungan saat pilkades. Hasan bukan pendukung Farhan. “Ini semua karena politik,” kata Joni.

    Joni juga mendekati tokoh masyarakat untuk meredam konflik. “Ternyata tokoh juga tidak mampu,” katanya.

    Joni menegaskan posisinya netral sebagai camat kepada Farhan. “Kalau tidak ada kopi (di atas lahan yang disewa Hasan), slakan mau diapakan,” katanya.

    Setelah pembabatam, Joni sempat menelepon Farhan. Adu mulut terjadi. “Kalau begini, saya gagal memimpin Anda,” kata Joni saat itu.

    Joni menilai Farhan memang sengaja berniat membabat kopi yang ditanam Hasan. “Muspika tidak diberitahu (sebelum pembabatan). Kalau Muspika tahu, saya bisa blokade kebun itu agar tidak ada yang masuk,” katanya.

    Joni berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jember juga dilibatkan menyelesaikan persoalan di Pace. “Kami tetap bertanggung jawab di wilayah. Tanggung jawab di wilayah berat, katena dinamikanya luar biasa,” katanya.

    Fenomena kepala desa bertindak semaunya bukan fenomena baru. “Persoalan kepala desa memang luar biasa. Pemerintahan desa adalah pemerintahan terendah dalam bingkai NKRI. Tapi dia berani ke atasan. Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk membenahi itu. Kenapa kepala desa kok begitu,” kata Joni.

    Sejumlah camat juga pernah mengeluhkan perilaku kepala desa lepada Joni. Joni lantas mengusulkan agar tingkat kepatuhan kades dikaitkan dengan alokasi anggaran di desa tersebut. “Biar ada takutnya. Kalau seperti ini dibiarkan, bupati saja dilawan, apalagi camat. Saya minta data saja sulit. Lain dengan zaman Orde Baru,” katanya.

    DPRD Jember sudah melakukan rapat gabungan Komisi A dan Komisi B di gedung parlemen, Senin (25/3/2024) malam dengan mengundang Dinas TPHP Jember, camat Silo, penyewa, dan kepolisian. Namun Kepala Desa Pace Muhammad Farhan tidak hadir. [wir]

  • Kopi Dibabat, Kuasa Hukum Petani Beri Kesempatan Bupati Jember Memediasi

    Kopi Dibabat, Kuasa Hukum Petani Beri Kesempatan Bupati Jember Memediasi

    Jember (beritajatim.com) – Alananto, kuasa hukum petani kopi yang menjadi sasaran pembabatan oleh Pemerintah Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, memberikan kesempatan kepada Bupati Hendy Siswanto untuk memediasi konflik.

    Pemerintah Desa Pace membabat kurang lebih tiga ribu batang pohon kopi robusta varietas baru Milo Pace yang ditanam di atas lahan tanah kas desa seluas tiga hektare medio Februari 2024. Varietas itu ditanam dan dikembangkan Hasan Putra bersama petani lainnya dan sudah didaftarkan sebagai kopi dengan indikasi geografis khas Jember.

    Tim kuasa hukum petani sebenarnya sudah menyiapkan konstruksi hukum untuk ditindaklanjuti. Alananto sudah mempelajari dokumen terkait persoalan itu. “Saya sangat kaget, betapa mudahnya oknum dengan enaknya menebang habis kopi yang menjadi varietas unggulan,” kata Alananto, ditulis Rabu (27/3/2024).

    Yunizar Wahyu, salah satu anggota tim advokasi petani, melihat perusakan kopi itu sudah terukur. Dia sudah ke lokasi kejadian dan melihat ada tanaman kopi lain yang dalam kondisi aman. Perusakan hanya terjadi terhadap kopi yang ditanam Hasan.

    Namun Alananto memilih mediasi sebagai langkah terbaik. “Kalau tinggal lapor saja, gampang. Kami tinggal datang ke teman-teman kepolisian, dibuatkan laporan, tinggal ditindaklanjuti. Tapi lagi-lagi kami memegang teguh upaya mediasi,” katanya.

    Menurut Alananto, petani kopi di Pace menghormati Bupati Hendy Siswanto. Apalagi pendaftaran varietas ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama bupati.

    “Bupati memiliki kewajiban hukum maupun moral terhadap apa yang terjadi di Desa Pace ini. Karena sampai detik ini, kami menanyakan petani, belum ada tanggapan sama sekali, apa langkah ke depan untuk menyelesaikan permasalahan ini,” kata Alananto.

    Petani ingin tahu langkah bupati. “Tapi kami juga membatasi waktu. Kalau dalam beberapa waktu ke depan tidak ada upaya mediasi atau langkah-langkah yang diambil Bapak Bupati dalam menyelesaikan permasalahan ini, kami tentu tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut,” tambah Alananto.

    Apalagi sebagian petani sebenarnya sudah telanjur geram, salah satunya adalah Ketua Forum Petani Jember Jumantoro. “Alhamdulillah saya bisa mengerem beliau. Beliau sudah mau melaporkan saja persoalan ini ke polisi. Tapi saya bilang jangan dulu. Kami ingin mencari upaya mediasi,” kata Alananto.

    Jumantoro membenarkan jika berang dengan pembabatan itu. “Saya ini cuma alumni Politabeh, Politeknik Tengah Sabeh (politeknik di tengah sawah, red). Bisa ngawur saya. Tapi kami akan menjaga kondusivitas wilayah. Kalau itu yang tanda tangan permohonan sertifikasi bukan Pak Bupati, saya sudah e pecapat (balas balik, red),” katanya. [wir]

  • Golkar Punya 5 Opsi Koalisi Pilkada Jember

    Golkar Punya 5 Opsi Koalisi Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, baru akan dilangsungkan pada November 2024. Namun Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jember sudah memiliki lima opsi koalisi.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jember Nurdiansyah Rachman mengatakan, pihaknya mengusulkan nama sang ketua Karimullah Dahrujiadi untuk mendapatkan rekomendasi calon bupati dari Dewan Pimpinan Pusat partai tersebut.

    Pengajuan nama Karimullah tak lepas dari keberhasilannya mendongkrak kursi Golkar di DPRD Jember dari dua perwakilan menjadi enam perwakilan pada pemilu kali ini. “Kami sudah melayangkan surat resmi kepada DPP Partai Golkar hari ini, Senin (25/3/2024). Surat itu dilengkapi simulasi opsi koalisi yang bisa ditempuh Partai Golkar,” kata Nurdiansyah.

    Koalisi harus dilakukan, karena kursi Golkar di DPRD Jember tak mencukupi untuk mencalonkan pasangan bupati dan wakil bupati secara mandiri. Dibutuhkan minimal 10 kursi untuk pencalonan mandiri. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, hanya Gerindra yang punya 10 kursi di Jalan Kalimantan 86.

    Opsi pertama koalisi adalah melanjutkan koalisi pemilihan presiden bersama Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang berarti ada 17 kursi DPRD Jember. Opsi berikutnya adalah koalisi PDI Perjuangan – Golkar yang menguasai 14 kursi.

    Koalisi Gerindra – Golkar yang memiliki 16 kursi juga masuk pertimbangan. Ada pula opsi koalisi gemuk bersama Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional yang setara dengan 24 kursi DPRD Jember. Alternatif koalisi lainnya adalah Golkar – Partai Nasional Demokrat yang berkekuatan 12 kursi.

    “Sejauh ini kami sudah berkomunikasi dengan sejumlaj pihak, antara lain Bupati Jember Hendy Siswanto, politisi Gerindra Muhammad Fawait, mantan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nanang Handoko Prasetyo, mantan bupati Faida, dan berapa tokoh ulama di Jember,” kata Nurdiansyah.

    Nurdiansyah berharap nantinya rekomendasi resmi partai didasarkan empat hal. “Survei (elektabilitas kandidat), kaderisasi parpol, konsensus elit internal parpol, dan kemampuan finansial,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi sebelumnya mengatakan, kesuksesan saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif memotivasi para kader untuk berpartisipasi dan mengambil langkah strategis saat pilkada.

    “Bagaimana caranya sukses pilkada juga bisa kita raih demi kebaikan kesejahteraan masyarakat Jember,” kata Karimullah.

    DPD Partai Golkar Jember akan menengaskan kepada enam caleg terpilih agar bekerja keras memanfaatkan momen Ramadan untuk menyapa konstituen. “Dalam penyapaan itu saya meyakini ada aspirasi dan nformasi yang bisa ditangkap para caleg terpilih,” kata Karimullah. [wir]

  • Ketua Golkar Jember Tidak Tutup Kemungkinan Foto Bareng Dewi Persik

    Ketua Golkar Jember Tidak Tutup Kemungkinan Foto Bareng Dewi Persik

    Jember (beritajatim.com) – Beberapa waktu lalu sempat beredar foto Karimullah Dahrujiadi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Jawa Timur, bersama Nanang Handono Prasetyo yang muncul di media massa sebagai salah satu kandidat bupati.

    Karimullah membenarkan adanya pertemuan dengan pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu. “Ini bagian dari safari Ramadan dan komunikasi politik. Tidak menutup kemungkinan saya bisa foto bareng dengan Dewi Persik, sama Anang Hermansyah, sama Bupati Pak Hendy Siswanto. Saya pikir sah-sah saja,” katanya, Minggu (24/3/2024).

    Sebelumnya Nanang juga menemui Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jember Madini Farouq. Namun belum ada kesepakatan apapun soal pilkada. PPP masih akan menjalankan prosedur penjaringan calon.

    Sebagaimana PPP, Golkar segera menjaring nama-nama calon bupati dan wakil bupati untuk menyambut pemilihan kepala daerah Jember tahun ini. Karimullah ingin Golkar Jember melengkapi trisukses dengan kesuksesan memenangi pilkada setelah memenangi pemilihan presiden dan meningkatkan kursi DPRD Jember hingga dua ratus persen.

    Karimullah mengatakan, enam kursi di parlemen mendongkrak motivasi partai itu untuk mewarnai pemilihan kepala daerah. “Paling tidak Partai Golkar harus jadi pengusung dan pendukung calon bupati dan wakil bupati. Tidak menjadi penonton,” katanya.

    Menjaring kriteria dan nama kandidat yang diinginkan konstituen dan kader, DPD Partai Golkar Jember memanfaatkan momentum tasyakuran makan sate dan gule kambing saat berbuka puasa bersama di setiap daerah pemilihan. “Saya punya nazar akan menyembelih kambing sesuai perolehan kursi Golkar di DPRD Jember,” kata Karimullah.

    Karimullah ingin mendengarkan suara arus bawah, termasuk kemungkinan mengusung kader Golkar sendiri dalam pemilihan kepala daerah Jember. “Selama ada kader terbaik dari internal partai, harus kami dorong. Bisa saja Pak Jarwo (calon legislator terpilih), bisa saja Mas Dima Ahyar (Wakil Ketua DPD Golkar Jember), bisa Cak Nung (Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Jember Nurdiansyah Rahman),” katanya.

    Karimullah akan berkomunikasi dengan partai lain. “Komunikasi dengan para tokoh calon bupati dan wakil bupati kami lakukan juga,” katanya.

    DPD Partai Golkar Jember akan menjaring nama-nama yang layak dicalonkan dan mengkomunikasikannya. “Kami akan mengusulkan dan laporkan ke DPD Partai Golkar Jawa Timur. Nanti ditindaklanjuti ke DPP Golkar. Seluruh keputusan DPP, Golkar Jember akan patuh,” kata Karimullah.

    Namun Karimullah percaya, DPP akan menghargai aspirasi dari bawah. “Saya pikir Golkar berharap trisukses pilkada jadi target,” katanya. [wir]