Xcloud.id

Tag: Hendy Siswanto

  • Bupati Hendy: Jember Raih Dua Sukses dalam Pemilu

    Bupati Hendy: Jember Raih Dua Sukses dalam Pemilu

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menyebut Kabupaten Jember, Jawa Timur, berhasil meraih dua sukses dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun ini. Ia berterima kasih kepada semua partai politik peserta pemilu.

    “Proses pemilu berjalan aman di Jember. Alhamdulillah, itu berjalan luar biasa dan istimewa,” kata Hendy, dalam acara buka puasa bersama pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024).

    Target lainnya adalah dampak perekonomian. “Ekonomi kita berjalan sangat baik dan ketahanan pangan kita aman. Kami menjaga di dua sisi. Menjaga kondusivitas dengan teman-teman Forkopimda. Pemilu ini harus aman. Apapun yang terjadi di dalamnya, kita harus jaga keamanannya,” kata Hendy.

    Hendy tak ingin persoalan dalam pemilu yang berujunh tak kondusifnya suasana berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan Jember. “Jember harus kita jaga bersama, agar semakin baik dan lebih baik lagi,” katanya.

    Seusai pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, Hendy berharap semua pihak bisa berangkulan. Pemilihan kepala daerah menanti pada November 2024. “Kita sudah punya pengalaman kemarin. Kita bikin seenjoy dan sebahagia mungkin. Persahabatan dan persaudaraan tidak boleh putus gara-gara kegiatan apapun. Ini yang saya jaga,” katanya.

    Hendy menjaga kondusivitas pemilu dengan tetap bersikap netral. “Kami berharap pada pilkada ke depan kita jaga sebaik mungkin. Apapun itu, untuk Jember,” katanya.

    Hendy mengingatkan, Jember akan menjadi episentrum di kawasan Tapal Kuda. “Episentrum yang saya maksudkan adalah Jember menjadi cermin bagi kabupaten sekitarnya. Kalau kita ngomong politik, kami masih belum mendetailkan bahwa Jember cerminnya. Tapi kalau ekonomi, kami bisa menghitung, bahwa kami sudah merasakan saat ini. Perputaran uang ada di Jember,” katanya.

    Menurut Hendy, daya beli masyarakat cukup bagus. “Setelah kami melakukan evaluasi bersama BPS (Badan Pusat Statistik), bahwa yang hadir di Jember, bukan hanya dari Jember saja, tapi juga banyak dari tetangga sekitar, sepeti Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, terutama Lumajang dan sebagian kecil Probolinggo,” katanya.

    Jember menjadi pilihan warga daerah lain, karena memiliki varian perekonomian cukup banyak. “Harga-harganya masih ‘melawan’ harga di luar Jember,” kata Hendy.

    Dari sini Hendy berani menyimpulkan, bahwa kegiatan politik berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. “Kemarin pemilu sudah selesai, tinggal pilkada. Kita bikin pilkada seenjoy mungkin dan bikin suasana yang betul-betul punya aura kejujuran dan menjunjung tinggi nilain kejujuran bermartabat,” katanya.

    Buka puasa bersama partai politik, menurut Hendy, adalah bagian dari semangat Pemkab Jember untuk mengajak partai duduk bersama dan berdiskusi sama-sama lagi’. “Siapapun pemimpin kita, itu selalu baik. Kita junjung tinggi dan support semuanya.. Kita dukung semuanya, dan sekarang kita kembali berangkulan dan ber-positive thinking sehingga suasana Jember lebih baik lagi,” kata Hendy. [wir]

  • Partisipasi Pemilih di Jember dalam Pemilu 2024 Meningkat 4 Persen

    Partisipasi Pemilih di Jember dalam Pemilu 2024 Meningkat 4 Persen

    Jember (beritajatim.com) – Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun ini di Kabupaten Jember, Jawa Timur, meningkat kurang lebih empat persen dibandingkan pemilihan umum lima tahun sebelumnya.

    Tingkat kehadiran pemilih pada Pemilihan Umum 2019 sekitar 75 persen dari Daftar Pemilih Tetap 1.832.142 orang pemilih.”Pada Pemilu 2024 menjadi 79 persen dengan Daftar Pemilih Tetap 1.972.216 orang,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jember Sigit Akbari, dalam acara buka puasa bersama antara bupati dengan pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024).

    Sigit menegaskan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun ini mengindikasikan tumbuh berkembangnya kehidupan demokrasi di Jember. “Kualitas demokrasi tersebut hendaknya tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan,” katanya.

    Sejumlah upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, menurut Sigit, antara lain menyosialisasikan pemilu secara intensif sebanyak 20 kali. Sasarannya adalah sejumlah wilayah di kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi cukup rendah pada Pemilu 2019.

    “Sosialisasi pemilu juga ditujukan kepada pemilih pemula, mengingat jumlahnya pada Pemilu 2024 berkisar pada 30 – 40 persen,” kata Sigit.

    Upaya lainnya adalah peningkatan jumlah pemberian hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar 100 persen pada tahun anggaran 2023. “Salah satu item yang harus diprioritaskan oleh partai politik adalah penganggaran pada aspek pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai. Jadi tidak hanya kepada calon legislatif, tapi juga kepada internal dan masyarakat sehingga partisipasi politik meningkat,” kata Sigit.

    Usai acara, Bupati Hendy Siswanto mengatakan, peningkatan partisipasi tersebut istimewa. “Artinya warga Jember semakin teredukasi. Ini pesta demokrasi. Naik tapi aman. Ini kan keren. Kalau naik tapi tidak aman kan tidak bagus,” katanya.

    Tinggal dua agenda pemilu lagi yang akan dihadapi pemilih di Jember, yakni pemilihan bupati dan pemilihan gubernur yang akan digelar serentak. “Pilkada lebih sensitif tapi lebih mudah (penanganannya), karena orang dalam sendiri, tidak ada orang luar (Jember). Pesertanya pun tidak banyak. Tidak mungkin yang ikut pilkada puluhan orang. Paling banyak tiga atau empat pasangan calon kepala daerah dan wakilnya,” kata Hendy. [wir]

  • Buka Bersama dengan Bupati Jember, Ini Respons Partai Koalisi

    Buka Bersama dengan Bupati Jember, Ini Respons Partai Koalisi

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menggelar acara buka puasa bersama pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024). Koalisi partai pendukung tak mau berspekulasi acara tersebut merupakan bagian dari pendekatan politik sebelum pemilihan kepala daerah.

    “Kami tidak mengira-ngira seperti itu, karena pada Ramadan ini, keutamaan-keutamaan ibadah, baik yang diwajibkan maupun sunnah, di antaranya silaturahim adalah ibadah yang sangat penting. Ini bagian dari bersyukur, Jember kondusif,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jember Sudiyanto.

    Sudiyanto justru bersyukur bupati menggelar acara buka puasa bersama itu. “Alhamdulillah, persoalan politik adalah persoalan politik. Tapi tali silaturahim harus tetap terjaga, karena memang kunci sukses pembangunan masyarakat di Jember di antaranya kualitas silaturahim di antara pemimpin,” katanya.

    PKS berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat. “Perbedaan pilihan menjadikan masyarakat lebih dewasa. Komitmen menjaga Pilkada 2024 agar kondusif adalah bagian dari komitmen PKS,” kata Sudiyanto.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur melihat buka puasa bersama ini sebagai bagian dari melanjutkan tradisi tahunan. “Memang situasi Jember dalam pemilu kondusif, tidak ada persoalan apapun. Kalau ada riak-riak sedikit wajar. Pak Bupati sudah menyampaikan istilahnya tutup buku, buka lembaran baru pilkada ke depan,” katanya.

    “Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki.

    Soal pertemuan Koalisi Kebersamaan yang terdiri atas PPP, Nasdem, dan PKS beberapa hari sebelum acara buka puasa bersama di pendapa, Marsuki menilainya sebagai sesuatu hal biasa. “Kita kan sampai saat ini belum (melangkah jauh). Pak Bupati sendiri belum melangkah. Ini mungkin baru awal bertemu dalam acara buka bersama. Mungkin setelah hari raya baru akan ada komunikasi,” katanya.

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember Try Sandi Apriana memandang acara buka puasa bersama di pendapa setelah pemilu presiden dan legislatif selesai sangat penting. “Ini momen lima tahun sekali. Partai-partai politik bertarung ya hanya lima tahun sekali. Pak Bupati bagus sekali mengundang semua partai politik, meski ada yang belum bisa hadir karena kepentingan masing-masing,” katanya.

    Menurut Sandi, buka puasa bersama di pendapa adalah rekonsiliasi. “Pemilu 2024 hanya kompetisi. Tak perlu ada yang sakit hati. Kalau misalkan ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat ekonomi menurun,” katanya. [wir]

  • Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengajak pimpinan 18 partai politik untuk berbuka puasa bersama di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024). Dari lima partai koalisi pendukung, hanya ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya yang absen.

    Dalam acara buka puasa bersama yang juga dihadiri Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu, petinggi empat partai koalisi pendukung pemerintah daerah saat ini kompak berbuka dan berfoto bareng dalam satu meja.

    Selain Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sudiyanto, ada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Marsuki Abdul Ghafur, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Try Sandi Apriana, dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Abu Yazid Merdeka.

    Hendy menyebut acara tersebut bukan bagian dari pendekatan kepada partai jelang pemilihan kepala daerah. Ia hanya ingin berterima kasih kepada partai-partai peserta pemilu dalam acara buka bersama tersebut. “Saya kemarin penanggungjawab keamanan politik di Jember. Kemarin yang saya takutkan kan dampak (negatif terhadap) ekonomi. Ternyata tidak. Pemilu aman.” katanya.

    Hendy menilai partai politik berhasil ikut menciptakan kondusivitas Jember yang istimewa. “Dampak teman-teman peserta pemilu kemarin istimewa dan bagus. Ekonomi kita selama pemilu tidak terganggu, malah bagus dan meningkat,” katanya.

    Soal ada petinggi partai yang tidak hadir, Hendy tak mempersoalkan. Ia mendengar ada sejumlah partai yang menggelar acara buka bersama bersamaan dengan acara di pendapa.

    Hendy hanya berharap situasi kondusif ini terjaga saat pemilihan kepala daerah pada November mendatang. “Harapan saya di pilkada lebih bagus lagi. Kita tetap berangkulan. Namanya pemimpin, semua bagus. Siapapun pemenangnya kita hormati dan kita tetap berangkulan seperti yang dilakukan pada pemilu presiden dan legislatif kemarin,” katanya.

    Dimintai konfirmasi soal ketidakhadirannya, Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim menyatakan sedang di Surabaya. “Saya mewakili DPRD Jember untuk acara Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Timur,” katanya.

    Sekretaris DPC Gerindra Jember Hanan Kukuh Ratmono juga mengatakan tengah ada acara buka puasa bersama. Ia minta maaf tidak bisa hadir dalam acara di pendapa.

    Sementara itu, Sudiyanto bersyukur bupati menggelar acara buka puasa bersama. “Alhamdulillah, persoalan politik adalah persoalan politik. Tapi tali silaturahim harus tetap terjaga, karena memang kunci sukses pembangunan masyarakat di Jember di antaranya kualitas silaturahim di antara pemimpin,” katanya.

    Sudiyanto tak mau berspekulasi soal buka bersama sebagai momentum pendekatan kepada partai politik untuk pilkada. “Kami tidak mengira-ngira seperti itu, karena pada Ramadan ini, keutamaan-keutamaan ibadah, baik yang diwajibkan maupun sunnah, di antaranya silaturahim adalah ibadah yang sangat penting. Ini bagian dari bersyukur, Jember kondusif,” katanya.

    PKS berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat. “Perbedaan pilihan menjadikan masyarakat lebih dewasa. Komitmen menjaga Pilkada 2024 agar kondusif adalah bagian dari komitmen PKS,” kata Sudiyanto.

    Marsuki Abdul Ghafur melihat buka puasa bersama ini sebagai bagian dari melanjutkan tradisi tahunan. “Memang situasi Jember dalam pemilu kondusif, tidak ada persoalan apapun. Kalau ada riak-riak sedikit wajar. Pak Bupati sudah menyampaikan istilahnya tutup buku, buka lembaran baru pilkada ke depan,” katanya.

    “Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki.

    Soal pertemuan Koalisi Kebersamaan yang terdiri atas PPP, Nasdem, dan PKS beberapa hari sebelum acara buka puasa bersama di pendapa, Marsuki menilainya sebagai sesuatu hal biasa. “Kita kan sampai saat ini belum (melangkah jauh). Pak Bupati sendiri belum melangkah. Ini mungkin baru awal bertemu dalam acara buka bersama. Mungkin setelah hari raya baru akan ada komunikasi,” katanya.

    Try Sandi Apriana memandang acara buka puasa bersama di pendapa setelah pemilu presiden dan legislatif selesai sangat penting. “Ini momen lima tahun sekali. Partai-partai politik bertarung ya hanya lima tahun sekali. Pak Bupati bagus sekali mengundang semua partai politik, meski ada yang belum bisa hadir karena kepentingan masing-masing,” katanya.

    Menurut Sandi, buka puasa bersama di pendapa adalah rekonsiliasi. “Pemilu 2024 hanya kompetisi. Tak perlu ada yang sakit hati. Kalau misalkan ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat ekonomi menurun,” katanya. [wir]

  • Nasdem Ingatkan Bupati Soal Honor Guru Ngaji Saat Jember Bershodaqoh

    Nasdem Ingatkan Bupati Soal Honor Guru Ngaji Saat Jember Bershodaqoh

    Jember (beritajatim.com) – Partai Nasional Demokrat mengingatkan Hendy Siswanto agar lebih memperhatikan guru ngaji di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjelang berakhirnya masa jabatan bupati, terutama saat kegiatan Jember Bershodaqoh.

    “Jabatan Bupati sudah mau habis. Kenapa banyak dari guru ngaji yang belum memperoleh insentif? Kasihan para guru ngaji yang mengajar tanpa pamrih ini. Seharusnya Pemkab Jember mengerti,” kata Budi Wicaksono, legislator DPRD Jember dari Nasdem.

    Saat ini setiap hari Bupati Hendy melakukan kegiatan Jember Bershodaqoh. Ini adalah kegiatan rutin Bupati Hendy berkeliling desa sembari membagikan bantuan kepada warga miskin, sekaligus mengajak pemangku kepentingan lain untuk bersedekah, yang sudah rutin dilakukan sejak tahun lalu.

    “Kala turun ke lokasi Jember Bershodaqoh, Bupati tidak pernah menanyakan guru ngaji yang belum mendapatkan insentif dari Pemkab Jember. Guru ngaji tidak berharap. Tapi paling tidak, kalau satu diberi, paling tidak yang lain juga sama-sama diberi. Kasihan,” kata Budi.

    Budi juga meminta Bupati Hendy membangun sinergi dengan baik. “Koordinasi harus ditingkatkan, karena Bupati dulu mendekat ke kiai-kiai, tapi ternyata banyak kiai yang belum memperoleh perhatian. Mohon perhatian kepada Bupati untuk memenuhi janji agar warga lebih bersimpati untuk pencalonan kepala daerah periode berikutnya,” katanya.

    Tidak ada penjelasan tentang guru mengaji dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember 2023 yang dibacakan Bupati Hendy di depan sidang paripurna DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Namun sebanyak 12.591 orang guru ngaji muslim, non muslim, dan mudin telah menerima dana insentif masing-masing Rp 1,5 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2023. Jumlah itu hasil verifikasi data sekitar 21 rbu guru ngaji. [wir]

  • Komisi C: Warga Desa Badean Jember Urunan untuk Mengecor Jalan

    Komisi C: Warga Desa Badean Jember Urunan untuk Mengecor Jalan

    Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerimtah daerah segera memperbaiki jalan di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, agar warga tidak urunan untuk memperbaiki sendiri.

    “Bupati memprioritaskan pembangunan jalan. Tapi di Desa Badean, warga sampai urunan iuran Rp 100 ribu – 200 ribu per rumah untuk mengecor jalan karena di sana tidak tersentuh. Apakah selaku pejabat pemerintah Jember akan diam?” kata Ketua Komisi C DPRD Jember Budi Wicaksono, Selasa (2/4/2024).

    Budi mengingatkan, warga Desa Badean membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. “Kedua, Badean masuk bagian dari Kabupaten Jember. Kenapa tidak mendapat prioritas, sementara tahun-tahun kemarin tidak ada proyek multiyears,” katanya.

    Budi mendesak Bupati Hendy Siswanto menindaklanjuti ini. “Kami tidak akan diam dan tidak akan berhenti. Kami akan bertanya terus pada sidang paripurna berikutnya,” katanya.

    Alumnus Universitas Muhammadiyah ini meminta Bupati Hendy tak hanya mendengarkan masukan yang menyenangkan. “Bupati jangan cuma terima laporan serba baik, karena masih banyak jalan rusak di Kabupaten Jember yang perlu dipriroritaskan,” kata Budi.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Eko Ferdianto sudah bertemu langsung dengan beberapa anggota Komisi C, termasuk Budi. “Perihal masalah tersebut, kami akan segera melakukan pengecekan kondisi jalan dimaksud untuk dapat menentukan tindakan atau perlakuan apa yang sesuai,” katanya.

    Sementara itu, dalam naskah Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember 2023 disebutkan, persentase kemantapan jalan beraspal di Jember sebesar 90,54 persen atau sepanjang 2.368 kilometer dari keseluruhan panjang jalan beraspal sepanjang 2.647 kilometer. “Ini meningkat dibandingkan pada 2022 sebesar 86,08 persen atau sepanjang 2.327 kilometer dari keseluruhan panjang jalan beraspal sepanjang 2.652 kilometer,” kata Bupati Hendy.

    Perbaikan jalan ini memenuhi program andalan Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap. Program unggulan ini mencakup Jember Outer Ring Road (JORR), transportasi interkonektivitas wilayah, pembangunan dermaga dan peningkatan kelas bandara, optimalisasi JSG (Jember Sport Garden), lingkungan hidup lestari, dan pengelolaan persampahan. [wir]

  • Setelah Bupati, Giliran Kepala Dispora Jember Kena Somasi

    Setelah Bupati, Giliran Kepala Dispora Jember Kena Somasi

    Jember (beritajatim.com) – Setelah Bupati Hendy Siswanto, giliran Edi Budi Susilo, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang kena somasi pengacara Mohammad Husni Thamrin.

    Dalam somasinya, Thamrin mempertanyakan lima pengadaan barang dan jasa oleh Dispora Jember, yakni
    1. Belanja Barang Marching Band sebesar Rp.5,4 miliar yang dimenangkan CV. Duta Mitra
    2. Belanja Pengadaan Peralatan Fitness Rp.570 juta yang dimenangkan CV. Ultri Persada
    3. Jasa Penyelenggaraan Acara ASTA (Asosiasi Seni Tarung Tradisi) dengan HPS Rp. 99.816.750,00
    4. Jasa Penyelenggaraan Acara FORMASI (Federasi Olahraga Mancing Seluruh Indonesia) dengan HPS Rp. 99.877.800,00
    5. Jasa Penyelenggaraan Acara KOSTI (Komunitas Sepeda Tua Indonesia) dengan HPS Rp 99.988.800,00

    “Kami berpendapat proses pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember mengandung cacat hukum, karena pengangkatan dan pelantikan personil pejabat pengadaan oleh Bupati Jember pada Rabu, 20 Maret 2024, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Thamtin, Selasa (2/4/2024).

    Undang-undang yang dilanggar itu, menurut Thamrin, adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

    Selain itu, ada dugaan pelanggaran dua peraturan presiden, yakni Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

    Peraturan lain yang diduga dilanggar adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional.

    Ada juga dugaan pelanggaran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

    Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan dari Jabatan lain diduga dilanggar.

    Begitu pula Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personil Lainnya Bersertifikat Kompetensi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024 diduga juga dilanggar.

    “Kami memperingatkan dan menegur keras Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk menghentikan proses pengadaan barang dan Jasa sebagaimana dimaksud, sampai terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Thamrin.

    Dimintai konfirmasi, Edi Budi Susilo mengatakan, somasi itu masih harus dipelajari. “Sebagai pembukanya, saya katakan, Dispora sudah melakukan proses pengadaan mulai 25 Maret 2024 kemarin. Sudah ada beberapa paket kegiatan yang sudah kami proses, mulai dari multi event, paket pengadaan belanja modal untuk alat-alat, apakah itu alat drum band maupun olahraga,” katanya.

    Pemelihataan rutin stadion dan fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Jember, menurut Edi, juga sudah melalui proses yang sesuai aturan.

    “Misalnya terkait pengadaan, tentu saja sudah menggunakan e-purchasing dan dilaksanakan PPK (pejabat pembuat komitmen) dan pejabat pengadaan barang dan jasa kami. Jadi semua sudah mengacu kepada yang terakhir, Surat Edaran Nomor Tahun 2024 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” katanya.

    Ada lima paket pengadaan barang dan jasa Dispora yang sudah diakses pihak ketiga. “Tiga multi event, dan dua pengadaan barang belanja modal,” kata Edi.

    “Sejauh ini sudah kami lalui semua. Saya pikir ini kehati-hatian saya, kami lakukan sudah pada tanggal 25, dan OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga sudah melakukan itu. Bahkan kalau kita lihat mungkin lebih dari 100 (paket) OPD yang mengadakan penunjukan pengadaan barang,” kata Edi.

    Sebelumnya, terkait masalah pengangkatan dan pelantikan personil pejabat pengadaan oleh Bupati Hendy Siswanto pada 20 Maret 2024 yang dipersoalkan Thamrin, Pemkab Jember sudah sempat menyampaikan penjelasan, sebagaimana dilansir Beritajatim.com, Jumat (29/3/2024).

    Bupati Hendy Siswanto menegaskan, pengangkatan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sudah berdasarkan sejumlah peraturan yang berlaku.“Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa adalah salah satu jabatan fungsional yang dapat diangkat atau diisi dari PPPK, selain bisa diangkat atau diiisi formasinya dari pegawai negeri sipil,” katanya.

    Pemkab Jember berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. “Namun jika pengangkatan dari PPPK berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional,” kata Hendy.

    “Sebelas orang yang diangkat dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, seleksi kompetensi serta dinyatakan memenuhi syarat jabatan saat verifikasi penetapan NIP (Nomor Identitas Pegawai) oleh Badan Kepegawaian Nasional,” kata Hendy.

    Keputusan Hendy semakin kuat, karena aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa terdiri dari PNS dan PPPK.

    Ini sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 1 Ayat 10.

    Hal ini dipertegas lagi dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024.

    “Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)/Pejabat Pengadaan. Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Hendy. [wir]

  • Dikeroyok Kritik Koalisi Partai Pendukung Sendiri, Bupati Jember: Fenomena Istimewa

    Dikeroyok Kritik Koalisi Partai Pendukung Sendiri, Bupati Jember: Fenomena Istimewa

    Jember (beritajatim.com) – Tanda-tanda pecah kongsi antara Bupati Hendy Siswanto dengan koalisi partai pendukungnya di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, terlihat dalam sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Enam legislator Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang jadi pengusung saat Pilkada 2020 menginterupsi jalannya sidang dan menghujani Hendy dengan kritik pedas. Wakil Ketua DPRD Jember dari Partai Nasdem, Dedy Dwi Setiawan, yang memimpin sidang pun membuka ruang sebebasnya kepada rekan-rekannya.

    Menanggapi itu, Hendy tak terlalu risau. “Ini fenomena istimewa. Sebuah kemajuan yang bagus buat teman-teman Dewan. Apalagi kan barusan (setelah pemilu), ada konstalasi politik yang berubah dari perolehan kursinya,” katanya.

    “Kalau mengomentari, berarti mereka cinta dengan saya. Begitu dikomentari semakin pedas, semakin emas cinta itu,” kata Hendy.

    Hendy melihat ada perubahan semangat yang patut dihargai. “Artinya ke depan, kawan-kawan Dewan akan lebih rigid dalam melihat kegiataan-kegiatan kami. Saya mengapresiasi. Ini bagus semua. Tidak ada satu pun usulan yang tidak bagus,” katanya.

    Hendy menilai semua kritik itu masukan. “Setiap koreksi adalah sebuah perbaikan. Setiap koreksi adalah penyempurnaan. Tidak ada yang sempurna dari yang kami lakukan,” katanya.

    Hendy sudah memaparkan 94 capaian prestasi sepanjang tahun lalu dalam nota pengantar LKPJ. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa kinerja Pemkab Jember diapresiasi pihak lain dan ada hasilnya. “Kami harus tunjukkan bahwa ini hasilnya,” katanya.

    Hendy tidak merasa cemas bakal ditinggalkan oleh koalisi partai pendukungnya saat Pilkada 2020 jelang pemilihan serupa pada November 2024. “Justru saya mau ambil (dukungan) semuanya. Seluruh partai harus mendukung bupati,” katanya.

    “Dari dulu saya serius terus dengan partai-partai. Dari DPC (Dewan Pimpinan Cabang), DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jawa Timur, sampai Pusat kami serius,” kata Hendy. [wir]

  • Pemilu Panen 6 Kursi, Golkar Jember Percaya Diri Sentil Bupati Hendy

    Pemilu Panen 6 Kursi, Golkar Jember Percaya Diri Sentil Bupati Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Hasil pemilihan umum rupanya mendongkrak kepercayaan diri legislator Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur. Holil Asyari, salah satu legislator, mengeluarkan kritiknya kepada Bupati Hendy Siswanto.

    “Saya memberanikan diri ngomong karena Golkar sudah dapat enam kursi. Kalau selama ini cuma dua kursi, saya tidak berani ngomong. Kalau sudah enam kursi, saya berani ngomong,” kata Holil, saat menginterupsi sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Golkar memperoleh kenaikan kursi tiga lipat dalam Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019. Holil adalah legislator Golkar paling senior di DPRD Jember, karena sudah menjabat sejak 2009.

    Dalam pernyataannya, Holil Asyari mempertanyakan kesan wah yang dimunculkan Bupati Hendy terhadap 94 prestasi Pemkab Jember sepanjang 2023. Daftar prestasi itu disebutkan Hendy dalam nota pengantar LKPJ yang dibacakan di hadapan sidang paripurna parlemen.

    “Kalau memang Jember betul-betul mendapatkan penghargaan yang hebat dari pusat, kenapa kok terjadi penurunan dana transfer dari pusat, sehingga APBD Jember dari tahun ke tahun menurun?” kata Holil

    Penurunan dana transfer dari pusat ini, menurut Holil, perlu dikupas lebih jauh dibandingkan sederet penghargaan yang diperoleh Pemkab Jember. “Penghargaan itu sepertinya wah, tapi sebenarnya APBD Jember masih kurang dirasakan masyarakat. Maka perlu kita evaluasi,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo tak ketinggalan menginterupsi jalannya sidang untuk mengingatkan pelaksanaan rekomendasi LKPJ tahun-tahun sebelumnya dari DPRD Jember.

    Edi mencontohkan penanganan pengangguran. “Saya sebagai warga Jember merasa malu, karena ini pernah dideklarasikan dalam pembahasan APBD 2023, bahwa untuk menekan pengangguran pasca pandemi Covid, ada program Jember Berteman. Ini mendapat apresiasi luar biasa. Tapi ternyata pada 2023 sama sekali tidak terlaksana,” katanya.

    Edi juga menyentil integrasi penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data penerima bantuan dari Dinas Sosial. tahun lalu. “Ini seharusnya terintegrasi dengan Dinas Sosial. Tapi masih orang yang sudah meninggal tiga atau empat tahun lalu masuk dalam daftar penerima bantuan,” katanya.

    Edi mengkritik tidak adanya ruang bagi fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar LKPJ Bupati. Menurut jadwal, setelah pembacaan nota pengantar, pembahasan LKPJ yang berujung rekomendasi DPRD Jember akan dilakukan dua panitia khusus yang masing-masing beranggotakan 12 orang.

    Edi ingin DPRD Jember mengundang seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk dimintai pendapat soal pelaksanaan pembangunan setahun kemarin. “Saya berharap dokumen LKPJ 2023 bisa diberikan kepada stakeholder yang diundang. Harapan kami pembahasan tahun ini lebih baik,” katanya. [wir]

  • Puji Dulu, Sentil Kemudian: Gaya Nasdem Jember Hadapi Bupati Hendy

    Puji Dulu, Sentil Kemudian: Gaya Nasdem Jember Hadapi Bupati Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Puji dulu, sentil kemudian. Demikian gaya Partai Nasional Demokrat saat menghadapi Bupati Hendy Siswanto, dalam sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    David Handoko Seto, legislator Nasdem, menginterupsi jalannya paripurna saat hendak diakhiri. Tepuk tangan terdengar, saat dia memuji capaian 94 penghargaan yang dipaparkan Bupati Hendy dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023. “LKPJ 2023 ini adalah yang terpanjang dan memunculkan semua prestasi,” katanya.

    Namun David tak selesai sampai di sana. Dia mengingatkan perlunya evaluasi terhadap slogan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi yang selalu didengungkan Hendy. “Faktanya, semua partai pengusung tidak pernah dilibatkan pada penetapan program-program strategis Pemkab Jember, termasuk penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” katanya.

    Nasdem adalah satu dari lima partai pengusung pasangan Hendy Siswanto – Muhammad Balya Firjaun Barlaman dalam Pilkada 2020.

    Menurut Davi, ada beberapa persoalan yang muncul pada masa pemerintahan Hendy yang bisa menghambat pembangunan. Salah satunya adalah pengangkatan 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi fingsional pengadaan barang dan jasa yang dinilainya sangat terlambat. Sementara pelaksanaan pemilihan kepala daerah tinggal beberapa bulan lagi.

    David juga mempertanyakan perlindungan Pemkab Jember terhadap varietas baru kopi robusta Milo Pace yang rusak karena pembabatan. “Hari ini kita kehilangan satu varietas yang baru saja diresmikan beberapa bulan lalu oleh bupati sendiri. Tapi saya melihat Pemkab Jember tidak berbuat apa-apa dalam hal ini,” katanya.

    Pembentukan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) oleh Pemkab Jember mengundang kritikan dari David. “Yang ditunjuk sebagai Ketua Forum CSR adalah salah satu direktur badan usaha milik daerah. Apakah ini dibenarkan atau tidak oleh regulasi?” katanya.

    “Selama bupati menjabat, belum pernah ada laporan CSR yang disampaikan dalam forum sidang paripurna: dari mana CSR itu berasal, perusahaan mana saja yang memberikan CSR, dan ke mana saja CSR itu didistribusikan,” kata David.

    David mengingatkan sebagian besar konstituen Bupati Hendy dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman juga konstituen anggota DPRD Jember. “Anehnya, kamus usulan Pokir (Pokok Pikiran) 2024 yang sudah menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan untuk membangun Jember, kurang menyentuh kepentingan langsung masyarakat,” katanya.

    David menyebut, dari ratusan usulan Pokir, tak ada satu pun yang dikhususkan untuk penanganan bencana sebagaimana diusulkan DPRD Jember. Padahal Jember adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana rutin.

    “Relawan bencana di Jember adalah yang terbanyak di Jawa Timur. Tapi ketika kami di DPRD Jember tidak bisa membawa aspirasi teman-teman relawan dalam APBD yang dituangkan ke dalam pokir, maka kami pastikan, sekuat apapun BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tidak akan mampu menangani bencana di Jember dengan cepat,” kata David.

    Tidak masuknya pembiayaan untuk sektor seni budaya melalui Pokir juga mendapat sorotan dari David. “Percuma kita melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), kalau kemudian aspirasi masyarakat yang dilaksanakan itu hanya yang bersifat fisik. Tidak ada pemberdayaan sama sekali,” katanya.

    “Kami berharap semua OPD, terutama OPD teknis dan pelaksana, yang melaksanakan kegiatan aspirasi melalui jalur Pokir tidak mengakali regulasi. Sesungguhnya Pokir itu murni hibah dan di situ ada pemberdayaan masyarakat seperti swakelola. Faktanya kami selalu dibenturkan dengan urusan pelaksana,” kata David.

    Kritik David ini ditimpali Budi Wicaksono, Ketua Komisi C dan juga legislator Partai Nasdem. Dia mengingatkan Bupati Hendy soal keluhan dari para guru ngaji yang belum menerima insentif. “Tolong Bupati membantu pemerataannya. Bupati pada saat kegiatan Jember Bershodaqoh juga minta data kepada kepala desa, mana guru ngaji yang belum memperoleh insentif dan yang sudah mendapatkan,” katanya.

    Sebagai ketua komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur, Budi mengakui keberhasilan pembangunan jalan yang dilakukan selama pemerintahan Bupati Hendy. “Namun masih ada warga yang menutup lubang jalan sendiri dengan urunan. Di salah satu desa, ada warga yang urunan Rp 100 ribuan per rumah,” katanya. [wir]