Xcloud.id

Tag: Hendy Siswanto

  • Puji Rekomendasi DPRD Jember, Bupati Hendy Menyatakan Diri Tak Sempurna

    Puji Rekomendasi DPRD Jember, Bupati Hendy Menyatakan Diri Tak Sempurna

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto memuji rekomendasi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    “Rekomendasi teman-teman DPRD Jember bagus semua. Tentunya ini bagian dari koreksi terhadap kami, melengkapi apa yang jadi kekurangan kami,” kata Hendy, usai sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Kamis (25/4/2024).

    Hendy berjanji akan memperbaiki kinerjanya sesuai rekomendasi DPRD Jember. “Semua saran itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Kami akan perbaiki semua. Tidak ada kesempurnaan pada kami. Tentu kami butuh dukungan dari DPRD. Ini yang kami harapkan dari DPRD,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, ini adalah LKPJ terakhir pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto untuk periode 2021-2024. “DPRD Jember tetap menaruh harapan besar agar target yang dicanangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setidaknya kalau pun tidak bisa tercapai seratus persen, karena pasca Covid semua kayak diopname, kami tetap berharap (terealisasi),” katanya.

    Itqon mengingatkan, realisasi RPJMD adalah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap masyarakat Jember. “Kalau pun tidak seratus persen, masih ada waktu, dioptimalkan,” kata Itqon.

    “Kalau DPRD tidak muluk-muluk, yang penting jangan sampai indeksnya di bawah Provinsi Jawa Timur. Dari tahun ke tahun semakin baik dan mohon fokus pada pengentasan kemiskinan, pengangguran terbuka, usia sekolah, stunting, kematian ibu dan anak,” kata Itqon. [wir]

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (3): Pasar, Petani, dan Wisatawan

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (3): Pasar, Petani, dan Wisatawan

    Jember (beritajatim.com) – Masalah pendapatan asli daerah (PAD) hingga revitalisasi pasar tradisional menjadi perhatian DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timue, dan dituangkan dalam rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    “Pemerintah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kunjungan dan pendapatan asli daerah dari sektor wisata. Caranya dengan mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan destinasi yang menjadi aset daerah, seperti Watu Ulo dan Rembangan,” kata Mufid.

    Mufid mengingatkan, destinasi wisata di Jember semakin banyak. “Sekarang muncul Pantai Payangan atau Teluk Love. Pemkab Jember hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun Calender of Event yang menarik dan berjalan sepanjang bulan untuk menarik kunjungan wisatawan,” katanya.

    DPRD Jember menghendaki pemerintah daerah menyusun formula yang tepat dalam mendukung tumbuhnya sektor pertanian sebagai sektor dominan. “Terutama pada pemberdayaan petani berbasis komoditas yang rentan penyumbang inflasi tinggi yaitu cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras,” kata Mufid.

    Menurut parlemen, program pertanian sebaiknya difokuskan pada pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian. Ini dapat dilakukan dengan mewujudkan pasar hasil pertanian, mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian; dan memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki kalangan petani.

    Pasar hasil pertanian bisa dikelola kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi lomoditas. “Kembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat melalui badan usaha milik petan, kembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian, sediakan informasi pasar; dan kembangkan lindung nilai,” kata Mufid.

    “Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya segera menyusun kebijakan penetapan lahan pertanian berkelanjutan untuk mengantisiapasi banyaknya pengalihan lahan pertanian produktif menjadi pemukiman dan industri,” tegas Mufid.

    Sementara itu untuk sektor pasar, DPRD Jember meminta pemerintah daerah segera mengarahkan program revitalisasi pasar lebih substantif. Pemkab diminta mendorong pasar berstandar nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Selain itu mengacu pada Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat.

    “Terakhir, Pemerintah Kabupaten Jember diminta lebih tertib lagi dalam merencanakan program dan anggaran dengan didasarkan pada fungsi, indikator program, dan jenis belanja, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara. L:akukan perbaikan tata kelola pengadaan dengan peningkatan kompetensi SDM dan Fungsi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa),” kata Mufid. [wir]

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (2): Antara Stunting dan Platform Digital

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (2): Antara Stunting dan Platform Digital

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan 25 rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    Selain merekomendasi urusan ekonomi, kemiskinan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, DPRD Jember juga merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Undang-Undang Desa, pelaksanaan dana desa, terutama dalam peningkatan linerja badan usaha milik desa (BUMDes). Pemerintah desa juga perlu dilibatkan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat desa.

    “Pemerintah Kabupaten Jember diminta mendorong dan memfasilitasi lahirnya inovasi, baik dalam peningkatan pelayanan maupun perekonomian desa, serta mendorong lahirnya desa percontohan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” kata Mufid.

    Dalam sektor transportasi publik,. DPRD Jember mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan program yang jelas dan terukur dalam tata kelola transportasi publik yang ramah. “Prasarana perhubungan termasuk terminal, halte, dan bandara harus dooptimalkan.” kata Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember diharuskan DPRD untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). “Lakukan moratorium pembangunan aplikasi, dengan lebih mengutamakan peningkatan pemanfaatan aplikasi yang sudah beroperasi, untuk mendukung pelayanan serta konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, sebagaimana arahan Menteri Pemberayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Mufid.

    “Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya mendorong pemberdayaan dan kelembagaan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), terutama di desa, serta mendorong keterbukaan Informasi public dengan membentuk Komisi Informasi Publik di daerah,” kata Mufid.

    DPRD Jember merekomendasikan program pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro kecil menengah dan koperasi, melalui dua hal. “Pertama, peningkatan capaian target legalitas, dan, kedua, peningkatan kemampuan untuk naik kelas, serta mendorong pasar UMKM menuju UMKM mendunia yang bisa melakukan ekspor,” jelas Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember juga diminta menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai rumusan strategi pemajuan kebudayaan. “PPKD juga menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi salah satu acuan kerangka baru Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang,” kata Mufid.

    “Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan nasional dipandang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” kata Mufid. [wir]

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (1): Mulai dari Investasi Sampai Penataan PKL

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (1): Mulai dari Investasi Sampai Penataan PKL

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan 25 rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024). DPRD Jember meminta pemerintah daerah merumuskan kembali strategi pembangunan melalui program yang lebih memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sebagai sektor pertumbuhan ekonomi primer.

    Pemkab Jember juga diminta memperhatikan ekonomi inklusif yang menciptakan peluang ekonomi yang adil bagi semua masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. “Tumbuh pesatnya perkembangan Jember merupakan momentum bagi pemerintah untuk merumuskan dan memperjelas kebijakan dan program peningkatan investasi,” kata Mufid.

    Investasi disarankan untuk diarahkan pada sektor ekonomi yang dominan dan mampu menyerap lapangan usaha yang besar. “Bukan investasi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan sebagian masyarakat. Hal ini dilihat bahwa investasi tidak memiliki efek apapun dalam pengurangan kemiskinan, pengguran dan ketimpangan,” kata Mufid.

    DPRD Jember meminta pemerintah daerah agar menata kembali pembangunan kota yang ramah terhadap publik, baik dari sisi penggunaan fasilitas publik, transportasi publik, terutama dalam mendukung geliat Jember sebagai barometer kota pendidikan di Jawa Timur.

    Mufid mendesak jargon kolaborasi dibumikan bupati dengan lebih mempertegas lagi semangat program dan kegiatan. “Terutama dalam mengatasi persoalan pendidikan, karena riilnya progress peningkatan target capaian pendidikan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” jelasnya.

    Dalam sektor kesehatan, DPRD Jember merekomendasikan dilakukannya akselerasi pencapaian cakupan jaminan pelayan kesehatan (UHC atau Universal Health Coverage) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. “Dengan target prioritas warga yang benar – benar membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan,” kata Mufid.

    Pemkab Jember juga disarankan mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit rujukan milik pemerintah, sebagai prioritas bagi pasien rujukan yang didanai sistem jaminan kesehatan yang bersumber dari APBD.

    “Optimalkan percepatan penurunan stunting sebagaimana peraturan presiden dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, melalui evaluasi capaian delapan aksi konvergensi stunting sebagaimana dijelaskan dalam hasil evaluasi kami,” kata Mufid.

    Parlemen juga mendesak Pemkab Jember agar lebih serius dalam mengakselerasi penyusunan kebijakan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Benar-benar optimalkan peran Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), dan tidak memperlakukan TKPRD sebaga alat stempel yang hanya dibutuhkan tanda tangannya untuk persetujuan izin tata ruang,” kata Mufid.

    Pemkab Jember juga diminta segera menata dan menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar penggunaan fasilitas publik.

    Dalam urusan kemiskinan, DPRD Jember meminta pemerintah daerah segera mendata dan memutakhirkan data kemiskinan daerah secara berkala enam bulan sekali sesuai dengan ketentuan. “Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengoptimalkan koordinasi penanganan kemiskinan, serta memperbaiki kualitas data dan program yang lebih tepat sasaran,” kata Mufid.

    Penanganan yang lebih tepat sasaran bisa dilaksanakan dengan memfungsikan peran koordinasi lintas sektoral melalui Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di bawah kepeimpinan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlama. Targetnya tentu saja menekan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen tahun ini.

    Dalam hal ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Jember disarankan untuk serius melakukan terobosan dan inovasi program yang efektif dan efisien untuk menyerap tenaga kerja dan mengatasi pengangguran. DPRD juga meminta pemerintah lebih serius dalam program penanganan permasalahan hubungan industrial dengan lebih meningkatkan kolaborasi dengan serikat pekerja, atau assosiasi buruh.

    “Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam peran mediasi untuk hubungan industrial. Pemerintah harus lebih tegas dalam memberlakukan pemenuhan upah minimum regional pada perusahan-perusahan yang beroperasi di Jember,” kata Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember diminta segera mengimplementasikan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran dengan membuat peraturan daerah dan pusat pelayanan terpadu, baik di tingkat daerah maupun desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran.

    “Pemerintah Kabupaten Jember harus serius dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender melalui pangarusutamaan gender di setiap organisasi perangkat daerah, baik untuk pendataan, perencananaaan program, serta peningkatan anggaran,” kata Mufid. [wir]

  • Bupati Jember Tambah Jumlah Insentif Guru Ngaji dan Sasaran Penerimanya

    Bupati Jember Tambah Jumlah Insentif Guru Ngaji dan Sasaran Penerimanya

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menambah jumlah insentif untuk guru ngaji dan sasaran penerimanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini. Ini bagian dari perbaikan kesejahteraan guru ngaji dan guru agama non Islam secara bertahap.

    “Teman-teman cek saja, mulai dari 2021, 2022, 2023, naik terus guru ngajinya. Kami programkan tahun ini dan tahun depan, kami akan naikkan (nominal insentifnya) seratus persen, dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 3 juta (per tahun),” kata Hendy, usai mendaftarkan diri dalam penjaringan calon kepala daerah di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember, Rabu (24/4/2024).

    Jumlah calon penerimanya pun kini mencapai 24 ribu orang guru ngaji. “Tapi itu masih kurang. Masih banyak guru ngaji yang belum dapat. Termasuk guru agama non muslim, dari Kristen, Katolik, Hindu, semuanya dapat. Semua guru agama di Jember dapat,” kata Hendy,

    Pemkab Jember saat ini sedang melakukan verifikasi data guru ngaji calon penerima bantuan. “Insyaallah nanti pada Mei-Juni, anggaran guru ngaji akan keluar. Kenapa seperti itu? Karena (harus memenuhi) persyaratan Badan Pemeriksa Keuangan. Jangan sampai kami sudah menyerahkan honor guru ngaji, lalu diperiksa dan disuruh mengembalikan. Ini jadi persoalan,” katanya.

    Alasan ini yang membuat Pemkab Jember tidak membagikan insentif untuk guru ngaji pada saat sebelum lebaran. “Lebih baik mundur sedikit (waktunya). Kenapa saat lebaran kemarin belum dibagikan? Belum siap dokumennya. Karena dokumen yang disiapkan banyak, termasuk share loc guru ngaji dan kegiatannya difoto. Ini bukan syarat dari Pemkab Jember, tapi BPK,” kata Hendy,

    Hendy mengatakan, perbaikan kesejahteraan untuk para guru ngaji akan semakin mudah dilakukan pada periode pemerintahannya yang kedua.

    Hendy membantah jika kenaikan anggaran dan sasaran ini terkait dengan pemilihan kepala daerah Jember tahun ini. “Tidak. Memang sudah saatnya. Uangnya ada. Kenapa tidak dinaikkan kemarin? (Anggarannya) dibuat pembangunan infrastruktur yang membutuhkan uang cukup banyak. Itu alasannya, tidak ada yang lain,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Jember harus memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak dan bangunan sekolah yang tak layak. “Dari ribuan sekolah, kami sudah memperbaiki 800 sekolah. Jalan juga begitu. Kami sudah menyelesaikan 1.800 kilometer. Ada yang rusak? Masih ada, sekitar 350 kilometer. Kenapa tidak selesai semua? Tidak ada uang,” kata Hendy. [wir]

  • Hendy Pimpin Salawat Saat Daftar Bakal Cabup Pertama di PKB Jember

    Hendy Pimpin Salawat Saat Daftar Bakal Cabup Pertama di PKB Jember

    Jember (beritajatim.com) – Hendy Siswanto yang saat ini menjabat bupati Jember, Jawa Timur, memimpin pembacaan salawat bersama-sama, saat menjadi pendaftar pertama penjaringan bakal calon bupati yang dibuka Partai Kebangkitan Bangsa, Rabu (24/4/2024), untuk pemilihan kepala daerah tahun ini.

    Hendy datang ke kantor Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember di Jalan Danau Toba dengan diiringi sang istri Kasih Fajarini, sejumlah kerabat, dan pendukungnya. Ia sempat ditemui langsung Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi.

    Hendy tak hanya mengambil formulir pendaftaran, tapi langsung melengkapi berkas yang diperlukan. Dua hari sebelumnya dia juga langsung menyerahkan berkas lengkap kepada panitia penjaringan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember.

    “Kami hadir hari ini dalam rangka memenuhi undangan pengumuman, PKB menerima pendaftaran calon bupati untuk pilkada periode 2024 – 2029,” katanya. Dia berjanji akan memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan PKB.

    Hendy pernah melamar PKB untuk pilkada pada 2020. Namun saat itu PKB lebih memilih mencalonkan Abdus Salam. “Kalau pada 2020 tidak diusung, bukan berarti saya tidak diterima. Itu belum saja. Kalau sekarang wes wayahe PKB memberikan rekomendasi kepada kami,” katanya.

    Apalagi, Hendy merasa PKB mendukung pemerintahannya sejak 2021 kendati sering melancarkan kritik keras. “Sampai hari ini saya tiga tahun dua bulan memimpin Jember. Setiap kegiatan kami ada kritik dari PKB yang sangat luar biasa, namun saran pun mengiringi. Ada pendapat-pendapat bagus untuk proses pembangunan,” katanya.

    Sebelum pamit, Hendy mengajak para hadirin di kantor DPC PKB Jember untuk membaca salawat bersama-sama. “Semoga kita semua mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi kelak,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Desk Pilkada PKB Jember Fuad Akhsan akan mengecek kelengkapan berkas yang diberikan Hendy. “Setelah itu kami juga akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pengurus DPC PKB Jember. Sampai nantinya berkas ini akan kami sampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat PKB,” katanya. [wir]

  • Nasdem: Alun-alun Jember Kumuh, Itu ‘Penghargaan Terbaik’ untuk Bupati Hendy

    Nasdem: Alun-alun Jember Kumuh, Itu ‘Penghargaan Terbaik’ untuk Bupati Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Partai Nasional Demokrat mengkritik keras kondisi alun-alun kota Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selama masa kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto, alun-alun cenderung tak terawat.

    “Sekarang ini ‘penghargaan terbaik’ untuk Pak Haji Hendy adalah alun-alun. Kumuh. Itu ‘penghargaan terbaik’,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur, Rabu (24/4/2024).

    Kritik memang banyak ditujukan kepada perawatan alun-alun Jember. Sejak beberapa tahun lalu, alun-alun Jember menjadi lokasi berjualan ratusan pedagang kaki lima. Selain itu rumputnya tak terawat, dan kesan kumuh muncul.

    Berdasarkan data Satpol PP Jember pada 2023, saat ini ada 248 orang PKL yang berjualan di di alun-alun sejak 2 November 2022. Sebanyak 39 orang di antaranya adalah pedagang kopi keliling, 55 orang pedagang mainan dan aksesoris, 134 orang pedagang makanan dan minuman.

    Komisi B pernah meminta Satuan Polisi Pamong Praja Jember dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk menertibkan PKL. “Ada tamu dari kabupaten lain yang menyampaikan soal PKL yang semrawut. Kami cek. Ini berada di depan pendapa, berhadapan persis. Kata orang Jawa: ‘nyulek mata’ (menyolok mata),” kata Sekretaris Komisi B David Handoko Seto melakukan inspeksi ke alun-alun, Kamis (3/8/2023).

    Bupati Hendy sendiri memang mempersilakan alun-alun dijadikan pusat kegiatan untuk menggerakan perekonomian mikro kecil dan menengah. “Kok seperti pasar alun-alun sekarang? Iya, memang seperti pasar. Kita kemarin masih pandemi Covid. Kita butuh makan,” katanya, diberitakan Beritajatim.com, Senin (17/7/2023).

    Selain kumuhnya alun-alun, Marsuki juga mengkritik lemahnya kebijakan di sektor pertanian. “Tidak ada kebijakan yang signifikan dan menyentuh sektor pertanian,” katanya.

    Marsuki memandang 94 penghargaan yang diterima Pemkab Jember selama 2023 tak perlu dibanggakan berlebihan. “Saya bisa meminta penghargaan. Mohon maaf, zaman Presiden SBY saat mendapat penghargaan petani tebu seluruh Indonesia. Kalau hanya penghargaan, tindaklanjutnya apa,” katanya.

    Saat ini DPRD Jember tengah menyusun rekomendasi untuk menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember Tahun Anggaran 2023. Rencananya, sidang paripurna akan dilangsungkan di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024). [wir]

  • Kalau Masih Ingin Jadi Bupati Jember, PKS Sarankan Hendy Lakukan Ini

    Kalau Masih Ingin Jadi Bupati Jember, PKS Sarankan Hendy Lakukan Ini

    Jember (beritajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera mengakui pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dirasakan masyarakat. Namun harus ada yang dilakukan Hendy jika ingin memimpin untuk periode kedua.

    “Kalau Bupati Hendy masih mau menjabat lagi, program-programnya harus berubah. Jangan seperti sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya memprioritaskan jalan. Selanjutnya apa prioritasnya? Ini yang harus digali. Kebutuhan masyarakat selanjutnya apa yang paling urgen,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PKS Jember Moch. Zakkiy Ardianto.

    “Kebijakan terkait usaha mikro kecil menengah dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat masih belum tersentuh,” kata Zakkiy.

    Zakkiy menilai pembangunan ekonomi di Jember masih berjalan spontan dan hanya di lingkup perkotaan. “Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk melakukan perubahan,” katanya.

    Saat ini DPRD Jember tengah menyusun rekomendasi untuk menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember Tahun Anggaran 2023. Rencananya, sidang paripurna akan dilangsungkan di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    Bupati Hendy sendiri sempat menyampaikan alasannya ingin memerintah di peroode kedua, karena masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. “Kenapa saya mencalonkan diri lagi? (Tugas saya) belum selesai,” katanya.

    “Saya baru tiga tahun dua bulan jadi bupati, dan insyaallah tidak sampai lima tahun karena mengikuti pilkada serentak. Apa yang saya janjikan dulu masih belum selesai,” kata Hendy, diberitakan Beritajatim.com, Senin (22/4/2024).

    Hendy menegaskan, janji politik berlaku lima tahun. “Kami belum sampai lima tahun. Insyaallah dipotong satu tahun tiga bulan. Kami sudah melakukan penetrasi di Jember, cukup bagus. Tentunya tinggal take-off saja, sehingga tidak mungkin kami tinggalkan. Take-off dulu baru setelah itu kami serahkan kepada masyarakat Jember,” katanya. [wir]

  • PKB Mengevaluasi Kinerja Bupati Hendy: Infrastruktur Bagus, Kota Jember Kok Kumuh

    PKB Mengevaluasi Kinerja Bupati Hendy: Infrastruktur Bagus, Kota Jember Kok Kumuh

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengevaluasi kinerja Bupati Hendy Siswanto dalam memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada periode 2021-2024. PKB menilai di tengah keberhasilan, ada kelemahan yang harus diperbaiki.

    “Apapun kita harus mengakui, semua pemerintahan ada plus dan minus. Mungkin dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan, apapun harus kita akui, bahwasanya di era pemerintahan Pak Hendy ada perbaikan. Berbeda dengan pemerintahan dulu. Dirasakan masyarakat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, Rabu (24/4/2024).

    “Cuma, pembangunan infrastruktur juga mengorbankan pembangunan yang lain, karena jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember terbatas. Bagai sebuah balon, dipencet di sini, menggelembung di sana,” kata Ayub.

    Beberapa sektor pembangunan yang harus dikorbankan karena Bupati Hendy lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan antara lain banyaknya gedung sekolah rusak yang belum diperbaiki. Bupati Hendy sendiri pernah menyatakan, dari 2.854 lembaga pendidikan, kurang lebih ada 437 lembaga yang kondisi ruang kelasnya rusak atau rusak berat.

    “Ini tetap menjadi konsentrasi untuk prioritas perbaikan di tahun berikutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” kata Bupati Hendy Siswanto, diberitakan Beritajatim.com (19/11/2023).

    Ayub juga mencontohkan kumuhnya kota Jember saat ini. “Penataan pedagang kaki lima dan bagaimana kondisi alun-alun. Coba lihat, alun-alun kumuh,” katanya.

    PKB Jember menghargai raihan 94 penghargaan oleh Pemkab Jember sepanjang 2023. “Tapi kita ini kadang melihat sesuatu dengan trofi, tapi tidak dirasakan masyarakat. Tidak usah jauh-jauh. Jember ini lalulintasnya semrawut, Ini butuh perbaikan,” kata Ayub.

    Ayub menyodorkan tim nasional sepak bola Indonesia sebagai analogi. “Pelatih Shin Tae-Yong belum mendapatkan trofi bergengsi. Tapi kita lihat permainan timnas kita semakin baik. Jadi kualitasnya dulu. Trofi dengan sendirinya akan hadir, apabila kualitas diperbaiki,” katanya.

    Saat ini DPRD Jember tengah menyusun rekomendasi untuk menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember Tahun Anggaran 2023. Rencananya, sidang paripurna akan dilangsungkan di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    Ayub berpesan agar Bupati Hendy tak terlalu membanggakan penghargaan yang diterimanya. “Mohon maaf, seorang pemimpin jangan bangga dengan penghargaan. Itu kewajiban seorang pemimpin untuk melayani masyarakat. Contoh: opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, itu kewajiban. Ngapain dibanggakan,” katanya. [wir]

  • Belum Jelas Jadi Wabup Jember Lagi, Benarkah Hubungan Gus Firjaun dengan Bupati Hendy Memburuk?

    Belum Jelas Jadi Wabup Jember Lagi, Benarkah Hubungan Gus Firjaun dengan Bupati Hendy Memburuk?

    Jember (beritajatim.com) – Kesediaan Muhammad Balya Firjaun Barlaman alias Gus Firjaun untuk kembali mendampingi Bupati Hendy Siswanto sebagai wakil bupati Jember, Jawa Timur, untuk periode kedua, masih menyisakan teka-teki.

    Belum adanya kepastian Gus Firjaun menjadi wakil bupati untuk periode kedua disampaikan langsung oleh Hendy, usai menyerahkan berkas pendaftaran calon bupati di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember, Senin (22/4/2024). “Saat ini wakil kami masih Gus Firjaun. Gus Firjaun saat ini antara mau dan belum mau (berpasangan kembali). Silakan bertanya sendiri kepada Gus Firjaun,” katanya.

    Dimintai konfirmasi Beritajatim.com, Gus Firjaun tidak menjelaskan terang-benderang soal pencalonannya kembali sebagai sekondan Hendy untuk periode kedua. “Belum ada signal. Doakan saja yang terbaik untuk Jember,” katanya, ditulis Selasa (23/4/2024).

    Firjaun membantah jika relasinya dengan Hendy memburuk, “Tidak. Hubungan tetap baik,” katanya.

    Hendy dan Firjaun berpasangan dengan diusung koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan kepala daerah pada 2020.

    Mereka berhasil mengalahkan dua pasangan kandidat lain, yakni Abdus Salam – Ifan Ariadna yang diusung koalisi enam partai, termasuk PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa, dan Faida – Dwi Arya Nugraha Oktavianto yang mencalonkan diri dari jalur independen. [wir]