Xcloud.id

Tag: Hendropriyono

  • Program Dharma Bhakti Dukung 1.000 Pemuda Bertalenta Indonesia

    Program Dharma Bhakti Dukung 1.000 Pemuda Bertalenta Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Yayasan Warga Bumiputra Indonesia (YWBI) resmi meluncurkan Program Dharma Bhakti Warga Bumiputra Indonesia, yakni program beasiswa bagi 1.000 pemuda-pemudi bertalenta terbaik di Indonesia untuk menempuh pendidikan baik di dalam maupun luar negeri.

    Sebagai wujud komitmen untuk berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia melalui hubungan bilateral Indonesia – Tiongkok termasuk di bidang pendidikan, Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) turut mendukung dengan mengirimkan penerima beasiswa Dharma Bhakti Warga Bumiputera Indonesia setiap tahunnya guna menempuh pendidikan di Universitas Tianjin, Tiongkok.

    Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KIKT Garibaldi Thohir, Ketua Yayasan Warga Bumiputra Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. A.M Hendropriyono, S.T., S.H., M.H, Presiden Universitas Tianjin Prof. Chai Liyuan, serta disaksikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan didampingi Letnan Jenderal TNI (Purn.) Suhartono Suratman, pada Kamis (30/10) di Jakarta.

    Ketua Yayasan Warga Bumiputra Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. A.M Hendropriyono, S.T., S.H., M.H, mengatakan “Kerja sama strategis antara Yayasan Warga Bumiputra Indonesia, Kadin Indonesia Komite Tiongkok dan Universitas Tianjin ini menandai dimulainya program beasiswa pendidikan tinggi bagi generasi muda Indonesia.

    Inisiatif ini diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap rencana nasional pemenuhan kebutuhan tenaga profesional, khususnya dokter, yang menurut amanat Presiden Republik Indonesia masih memerlukan setidaknya 5.000 tenaga dokter baru untuk menjangkau seluruh wilayah tanah air.

    Kami juga akan menggandeng universitas-universitas terkemuka di Indonesia agar para penerima beasiswa tidak hanya menimba ilmu di luar negeri, tetapi juga memperoleh landasan moral dan kultural yang kuat dari bangsa sendiri.

    Dengan demikian, ketika mereka kembali, mereka akan siap mengabdi kepada masyarakat di berbagai daerah—membawa ilmu, semangat nasionalisme, dan nilai-nilai kebumiputraan yang luhur.”

    Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok Garibaldi Thohir mengatakan, “Kami percaya bahwa membangun masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Bersama Yayasan Warga Bumiputra Indonesia dan Universitas Tianjin, Kadin Indonesia Komite Tiongkok berkomitmen untuk menghadirkan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi pemuda pemudi Indonesia. Di samping itu, kerja sama ini mencerminkan semangat persahabatan yang tulus antara Tiongkok dan Indonesia, dua negara yang memiliki komitmen kuat dalam memajukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Kami berharap sinergi antara KIKT, YWBI, dan Universitas Tianjin ini dapat memperkuat pemahaman lintas budaya dan membangun masa depan bersama yang lebih baik. Ke depan, kami juga akan terus menggalang kerja sama pendidikan akan dengan kampus- kampus lain, khususnya di bidang kedokteran, untuk mendukung program unggulan pemerintah.”

    YWBI bekerja sama dengan KIKT dan YWBI akan memilih dan memfasilitasi 50 mahasiswa Indonesia setiap tahunnya untuk belajar di Universitas Tianjin, salah satu universitas nasional terbaik yang berada langsung di bawah administrasi Kementerian Pendidikan di Republik Rakyat Tiongkok.

    Bekerja sama dengan pihak universitas, KIKT dan YWBI juga akan berperan untuk memastikan bahwa mahasiswa yang dinominasikan memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Tianjin.

    Pada kesempatan ini, KIKT dan Universitas Tianjin juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya di bidang pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengembangan sumber daya manusia.

    KIKT akan mengirim sedikitnya 20 tenaga pengajar dan profesional setiap tahun untuk mengikuti pelatihan di Universitas Tianjin, serta mendorong riset dan pengembangan bersama antara perusahaan anggotanya dan Universitas Tianjin untuk menghasilkan inovasi serta mendukung transfer pengetahuan antarnegara.

    Sinergi antara lembaga sosial, pengusaha nasional, serta institusi pendidikan ini bukan hanya memperkuat hubungan kedua negara, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045.

  • Gugat Cerai Deddy Corbuzier, Sabrina Hapus Foto Momen Pernikahan

    Gugat Cerai Deddy Corbuzier, Sabrina Hapus Foto Momen Pernikahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebgram dan influencer Sabrina Chairunnisa ternyata telah menghapus foto momen pernikahannya dengan Deddy Corbuzier di akun Instagram miliknya. Diketahui, Sabrina dan Deddy menikah pada 6 Juni 2022.

    Pesta pernikahan tersebut berlangsung mewah di hotel Fairmont, Jakarta Selatan. Beberapa pejabat penting negara, selebritas dan kreator konten luar negeri bahkan hadir dalam momen istimewa tersebut.

    Tidak heran jika akhirnya momen tersebut diabadikan oleh Sabrina di akun Instagram miliknya. “Thank you ayahanda Jenderal Purn TNI Prof Dr AM Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof DR ST Burhanuddin SH MM telah menjadi bersedia menjadi saksi di janji suci kami dan terima kasih Gus Miftah atas doa dan nasihat pernikahannya,” tulis Sabrina waktu itu.

    Kini, berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Rabu (29/10/2025), Sabrina justru menghapus foto momen pernikahan itu. Uniknya, Sabrina masih mempertahankan foto-foto kebersamaannya dengan Deddy Corbuzier.

    Tindakan itu sejalan dengan pernyataan Sabrina terkait gugat cerai yang ia ajukan.  Sabrina menegaskan bahwa ia dan Deddy tidak pernah menyesal telah menikah, serta tetap menjaga hubungan baik meski tak lagi menjadi pasangan suami istri.

    “Kami bersyukur atas semua yang telah kami lalui bersama, dan kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Karena kami percaya, akhir hanyalah awal yang tenang dalam bentuk yang baru,” kata Sabrina.

    Sabrina menambahkan, keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan dan tanpa drama. “Kami berdua sepakat untuk menempuh jalan hidup masing-masing. Bukan karena amarah, melainkan karena cinta, kejujuran, dan kedamaian,” lanjutnya.

  • Wapres tanam bibit bakau dukung pemulihan pesisir Banten

    Wapres tanam bibit bakau dukung pemulihan pesisir Banten

    “Ini luar biasa Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanam bibit bakau (mangrove) di Taman Mangrove, Ketapang, Kabupaten Tangerang, Senin, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober sekaligus mendukung upaya pemulihan ekosistem pesisir di Banten.

    Dalam acara itu, Wapres menekankan pemulihan ekosistem pesisir sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang terkait dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

    Wapres Gibran, bersama sejumlah pegiat lingkungan, turun langsung ke area penanaman yang terendam air, dan menanam bibit bakau di area pesisir di Taman Mangrove Ketapang, Banten. Dalam prosesi itu, ada pula Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Gubernur Banten Andra Soni, dan Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki.

    Dalam acara yang sama, Wapres Gibran lanjut berdialog dengan beberapa komunitas lingkungan, terutama yang bergerak di bidang pelestarian ekosistem bakau.

    “Ini luar biasa Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,” kata Wapres Gibran kepada Menteri LH Hanif Faisol.

    Di lokasi yang sama, Menteri LH menjelaskan luas ekosistem bakau nasional mencapai lebih dari 3,4 juta hektare, yang merupakan terbesar di dunia.

    Dari total luasan itu, sebanyak 750.000 hektare diketahui telah rusak, sehingga perlu direhabilitasi.

    “Bapak Wakil Presiden sangat menaruh perhatian pada ekosistem mangrove (bakau, red.) kita. Beliau meminta agar mekanisme pendanaan rehabilitasi segera disiapkan, termasuk penanganan serius bagi wilayah pantai utara Jawa yang kini mengalami penurunan tanah dan abrasi tanah,” kata Hanif Faisol.

    Hanif menyebutkan pemerintah saat ini mempercepat rehabilitasi sekitar 800.000 hektare ekosistem bakau di berbagai daerah Indonesia.

    “Pak Wapres juga menegaskan kembali komitmen Bapak Presiden untuk memastikan dana rehabilitasi mangrove yang nilainya mencapai sekitar Rp2 triliun benar-benar dimanfaatkan optimal. Tahun ini, sudah lebih dari 13.000 hektare mangrove berhasil direhabilitasi, dan pemerintah akan terus memperluas cakupannya agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara nyata,” kata Hanif.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KLH/BPLH Ajak Tokoh Agama dan Masyarakat Atasi Krisis Lingkungan

    KLH/BPLH Ajak Tokoh Agama dan Masyarakat Atasi Krisis Lingkungan

    Jakarta: Krisis lingkungan kini tidak lagi sekadar isu ekologi, melainkan krisis kemanusiaan yang berdampak langsung pada kesehatan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan pentingnya peran tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif menjaga bumi sebagai warisan generasi mendatang.

    Diskusi lintas agama dan tokoh masyarakat bertajuk “Kolaborasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mendorong Kepedulian Lingkungan” mempertemukan pemimpin agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Forum ini menjadi sarana peningkatan kapasitas bersama untuk memperkuat kepemimpinan moral dalam mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kepemimpinan dan masukan dari tokoh agama serta masyarakat sangat dibutuhkan agar gerakan perlindungan lingkungan lebih berdampak luas,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq. Ia menambahkan, forum ini juga dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengubah kesadaran menjadi aksi nyata.

    Menteri Hanif menekankan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menggerakkan kesadaran kolektif. Dengan pengaruh moral dan sosial yang mereka miliki, kedua elemen ini dapat menjadi pendorong kuat bagi perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Ia menilai, kolaborasi lintas peran ini akan memperkuat langkah pemerintah dalam menghadapi krisis lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan hidup generasi mendatang.

    Indonesia menghadapi tantangan serius. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2024 tercatat 73,53 atau “cukup baik”, namun 150 daerah masih di bawah skor 65. Dari 56,63 juta ton sampah per tahun, sekitar 34,54 juta ton belum terkelola, sementara 343 kabupaten/kota masih melakukan pembuangan terbuka. Di sisi lain, deforestasi 2023 mencapai 175 ribu hektar, dan emisi gas rumah kaca tembus 1,8 miliar ton CO₂e pada 2022.

    Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono menambahkan, hasil survei Purpose dan YouGov menunjukkan ulama dan pemuka agama merupakan figur paling berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat terkait isu lingkungan. “Karena itu, kolaborasi dengan tokoh agama menjadi kunci. Krisis iklim bukan fenomena alam semata, tetapi akibat dari ulah manusia. Semua elemen bangsa harus bergerak bersama,” tegasnya.

    Ia menekankan, inilah alasan forum ini digelar untuk membangun kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

    KLH/BPLH menargetkan pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 melalui ekonomi sirkular, dengan program seperti pengurangan plastik sekali pakai, bank sampah, dan energi terbarukan. Tokoh agama Din Syamsuddin mengapresiasi langkah ini. “Pertemuan ini momentum penting untuk memperkuat kerja bersama demi kelestarian lingkungan. Kolaborasi lintas iman harus terus diperluas, termasuk melibatkan dunia usaha,” tutupnya.

    Para tokoh lintas agama menegaskan bahwa krisis lingkungan adalah panggilan moral dan spiritual. Pendeta Johan Kristantara menekankan gereja harus menjadi pelopor kepedulian ekologis, sementara Romo Ferry Sutrisna mengaitkan ajaran Laudato Si sebagai panduan umat Katolik dalam memandang bumi sebagai rumah bersama.

    Dari sisi umat Buddha, Prof. Philip Kuntjoro menekankan pentingnya kepedulian yang tertanam dalam perilaku sehari-hari, seperti program Eco Vihara dan pemilahan sampah. Tokoh Hindu, Astoro Chandra Dana, menambahkan bahwa tradisi Nyepi dapat menjadi inspirasi global karena tidak hanya ritual, tetapi juga praktik nyata penghematan energi dan penghormatan pada alam.

    Sementara itu, Prof. Bagus Muljadi menyoroti bahwa krisis ekologis juga merupakan krisis moral yang berakar pada warisan kolonial berupa paradigma eksploitasi alam. Menurutnya, sudah saatnya membangun etika lingkungan baru yang menghubungkan sains, sejarah, dan kearifan lokal.

    Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan harus dipandang sebagai tindakan mulia, sejalan dengan semangat lintas iman untuk menumbuhkan kolaborasi hijau dan menempatkan keberlanjutan alam sebagai bagian penting dari kehidupan bersama.

    Lebih jauh, forum ini diharapkan melahirkan jaringan tokoh agama dan masyarakat peduli lingkungan di berbagai daerah. Jaringan ini akan menjadi motor penggerak kampanye perubahan perilaku, penguatan gotong royong, dan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

    Dengan langkah ini, kolaborasi lintas iman dan masyarakat diharapkan menjadi kekuatan nyata dalam menghadapi krisis iklim global.

    Jakarta: Krisis lingkungan kini tidak lagi sekadar isu ekologi, melainkan krisis kemanusiaan yang berdampak langsung pada kesehatan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan pentingnya peran tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif menjaga bumi sebagai warisan generasi mendatang.
     
    Diskusi lintas agama dan tokoh masyarakat bertajuk “Kolaborasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mendorong Kepedulian Lingkungan” mempertemukan pemimpin agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Forum ini menjadi sarana peningkatan kapasitas bersama untuk memperkuat kepemimpinan moral dalam mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan.
     
    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kepemimpinan dan masukan dari tokoh agama serta masyarakat sangat dibutuhkan agar gerakan perlindungan lingkungan lebih berdampak luas,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq. Ia menambahkan, forum ini juga dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengubah kesadaran menjadi aksi nyata.

    Menteri Hanif menekankan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menggerakkan kesadaran kolektif. Dengan pengaruh moral dan sosial yang mereka miliki, kedua elemen ini dapat menjadi pendorong kuat bagi perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Ia menilai, kolaborasi lintas peran ini akan memperkuat langkah pemerintah dalam menghadapi krisis lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan hidup generasi mendatang.
     
    Indonesia menghadapi tantangan serius. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2024 tercatat 73,53 atau “cukup baik”, namun 150 daerah masih di bawah skor 65. Dari 56,63 juta ton sampah per tahun, sekitar 34,54 juta ton belum terkelola, sementara 343 kabupaten/kota masih melakukan pembuangan terbuka. Di sisi lain, deforestasi 2023 mencapai 175 ribu hektar, dan emisi gas rumah kaca tembus 1,8 miliar ton CO₂e pada 2022.
     
    Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono menambahkan, hasil survei Purpose dan YouGov menunjukkan ulama dan pemuka agama merupakan figur paling berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat terkait isu lingkungan. “Karena itu, kolaborasi dengan tokoh agama menjadi kunci. Krisis iklim bukan fenomena alam semata, tetapi akibat dari ulah manusia. Semua elemen bangsa harus bergerak bersama,” tegasnya.
     
    Ia menekankan, inilah alasan forum ini digelar untuk membangun kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta aksi nyata menghadapi perubahan iklim.
     
    KLH/BPLH menargetkan pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 melalui ekonomi sirkular, dengan program seperti pengurangan plastik sekali pakai, bank sampah, dan energi terbarukan. Tokoh agama Din Syamsuddin mengapresiasi langkah ini. “Pertemuan ini momentum penting untuk memperkuat kerja bersama demi kelestarian lingkungan. Kolaborasi lintas iman harus terus diperluas, termasuk melibatkan dunia usaha,” tutupnya.
     
    Para tokoh lintas agama menegaskan bahwa krisis lingkungan adalah panggilan moral dan spiritual. Pendeta Johan Kristantara menekankan gereja harus menjadi pelopor kepedulian ekologis, sementara Romo Ferry Sutrisna mengaitkan ajaran Laudato Si sebagai panduan umat Katolik dalam memandang bumi sebagai rumah bersama.
     
    Dari sisi umat Buddha, Prof. Philip Kuntjoro menekankan pentingnya kepedulian yang tertanam dalam perilaku sehari-hari, seperti program Eco Vihara dan pemilahan sampah. Tokoh Hindu, Astoro Chandra Dana, menambahkan bahwa tradisi Nyepi dapat menjadi inspirasi global karena tidak hanya ritual, tetapi juga praktik nyata penghematan energi dan penghormatan pada alam.
     
    Sementara itu, Prof. Bagus Muljadi menyoroti bahwa krisis ekologis juga merupakan krisis moral yang berakar pada warisan kolonial berupa paradigma eksploitasi alam. Menurutnya, sudah saatnya membangun etika lingkungan baru yang menghubungkan sains, sejarah, dan kearifan lokal.
     
    Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan harus dipandang sebagai tindakan mulia, sejalan dengan semangat lintas iman untuk menumbuhkan kolaborasi hijau dan menempatkan keberlanjutan alam sebagai bagian penting dari kehidupan bersama.
     
    Lebih jauh, forum ini diharapkan melahirkan jaringan tokoh agama dan masyarakat peduli lingkungan di berbagai daerah. Jaringan ini akan menjadi motor penggerak kampanye perubahan perilaku, penguatan gotong royong, dan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
     
    Dengan langkah ini, kolaborasi lintas iman dan masyarakat diharapkan menjadi kekuatan nyata dalam menghadapi krisis iklim global.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (MMI)

  • PLN IP raih 16 penghargaan ajang ENSIA 2025

    PLN IP raih 16 penghargaan ajang ENSIA 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) meraih 16 penghargaan ajang Environmental & Social Innovation Awards (ENSIA) 2025 yang mencerminkan komitmen kuat perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, menurut Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN IP Purnomo.

    Ia mengatakan pencapaian itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan PLN IP yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan zaman.

    “ENSIA 2025 bukan hanya pengakuan atas upaya kami, tetapi juga bukti strategi ESG (environmental, social, and governance) telah terintegrasi dalam operasional harian,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Ajang ENSIA 2025 yang diselenggarakan BUMN SUCOFINDO dan IDSurvey itu menjadi barometer nasional bagi perusahaan-perusahaan, yang mampu mengintegrasikan inovasi lingkungan dan sosial ke dalam strategi bisnisnya.

    Dari 178 peserta yang berasal dari sektor energi, manufaktur, dan pertambangan, unit-unit pembangkitan PLN IP meraih penghargaan berbagai kategori, mulai dari platinum hingga bronze.

    Purnomo mengatakan inovasi seperti pengurangan emisi karbon melalui teknologi efisiensi, pemberdayaan UMKM lokal, dan penerapan ekonomi sirkular di unit pembangkit PLN IP mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Menurut dia, prestasi itu melengkapi pencapaian PLN IP sebelumnya dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) 2024 dengan 19 unit pembangkitnya meraih peringkat emas atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

    “Konsistensi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar slogan, melainkan telah menjadi bagian integral dari budaya kerja PLN IP,” ujar dia.

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono juga menyebutkan ENSIA sebagai pelengkap strategis bagi Proper.

    “Ajang ini mendukung metodologi terintegrasi yang menempatkan ekonomi, ekologi, dan sosial sebagai pilar utama keberlanjutan, sejalan dengan visi nasional untuk ekosistem bisnis hijau,” ujar dia.

    Lebih jauh, Purnomo mengatakan pencapaian ini menjadi bagian dari strategi besar PLN IP dalam mendukung target nasional net zero emission (NZE) 2060.

    Melalui pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan seperti panas bumi dan surya, serta program komunitas yang melibatkan ribuan warga sekitar, PLN IP tidak hanya memitigasi risiko lingkungan tetapi juga membangun ketahanan sosial dan ekonomi di wilayah operasionalnya.

    Dengan semangat transformasi dan inovasi, PLN IP berkomitmen mereplikasikan model keberhasilan ini ke seluruh unit operasional di Indonesia.

    Langkah itu, menurut dia, diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin transisi energi di kawasan Asia Tenggara, sekaligus membuktikan bahwa ESG bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan pendorong utama pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing perusahaan.

    Adapun 16 unit PLN IP yang meraih penghargaan ENSIA 2025 adalah PT PLN Indonesia Power UBP Bali PLTG Gilimanuk, PT PLN Indonesia Power UBP Bali PLTDG Pesanggaran, PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang Unit PLTP Kamojang Darajat dan PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang UP Lahendong.

    Selanjutnya, PT PLN Indonesia Power UBP Priok, PT PLN Indonesia Power UBP Bali Unit PLTGU Pamaron, PT PLN Indonesia Power UBP JPR, PT PLN Indonesia Power UBP SLA; PT PLN Indonesia Power UBP BSLA, dan PT PLN Indonesia Power UBP Tello.

    Kemudian, PT PLN Indonesia Power UBP Kepri, PT PLN Indonesia Power UBP Barru; PT PLN Indonesia Power UBP BLT, PT PLN Indonesia Power UBP Semarang, PT PLN Indonesia Power UBP Saguling, dan PT PLN Indonesia Power UBP Mrica.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pilihan Tepat Presiden Prabowo: Erick Thohir Angkat Derajat Pemuda dan Olahraga – Page 3

    Pilihan Tepat Presiden Prabowo: Erick Thohir Angkat Derajat Pemuda dan Olahraga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Keputusan ini dinilai tepat di tengah upaya pemerintah memperkuat standar kepemimpinan di kementerian serta menghadirkan figur yang visioner, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman.

    Indonesia saat ini sedang bergerak menuju puncak bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia muda. Kondisi ini membuka peluang besar sekaligus tantangan, karena generasi muda membutuhkan ruang luas untuk berkarya, berinovasi, dan mengasah kapasitas mereka di berbagai bidang.

    Dengan pengalaman panjang Erick Thohir di dunia manajemen, olahraga, dan kepemimpinan nasional, publik menaruh harapan besar agar pemuda Indonesia semakin berdaya dan olahraga nasional mampu naik kelas ke panggung dunia.

    Penunjukan ini juga mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan standar baru dalam tata kelola kementerian, di mana figur yang dipilih tidak hanya berpengalaman tetapi juga memiliki visi membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik posisi baru Erick Thohir sebagai sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Sosoknya sebagai Menpora membuat banyak kalangan optimistis.

    Salah satunya dari Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Pariwisata Olahraga dan Minat Khusus, AM Hendropriyono. Dia berharap, Erick mampu membawa transformasi nyata bagi olahraga Indonesia.

    “Erick Thohir adalah figur yang tepat di waktu yang tepat. Dengan pengalaman global dan kepemimpinan yang visioner, ia bisa membawa transformasi nyata bagi olahraga Indonesia sekaligus memberdayakan generasi muda,” kata Hendropriyono kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

    Senada dengan itu, Pengamat Olahraga Djoko Pekik Irianto menilai keputusan Presiden Prabowo memilih Erick Thohir sebagai Menpora adalah tepat. Menurut dia, Erick Thohir menjadi harapan baru olahraga Indonesia.

    “Terpilihnya Erick Thohir sebagai Menpora adalah harapan baru bagi olahraga Indonesia dengan rekam jejak dan jaringan internasional yang dimiliki,” kata Djoko dalam kesempatan terpisah.

    “Saya kira Pak Erick Thohir paham apa yang harus segera dilaksanakan. Misalnya dengan segera mensinergikan stakeholder seperti KONI, KOI, dan cabang olahraga lainnya menuju keterlaksanaan desain besar olahraga nasional,” imbuh dia.

    Djoko berharap, Erick dapat langsung fokus dalam persiapan teknis terkait SEA Games, Asian Games, Olimpiade, termasuk mendongkrak kembali prestasi bulu tangkis dan juga membawa sepak bola lolos ke Piala Dunia 2026.

    “Erick Thohir cocok dan pantas menjadi Menpora karena memiliki kapabilitas dan manajerial yang mumpuni,” tutur dia.

    Dengan pengalaman Erick Thohir di bidang olahraga, Djoko percaya, banyak lagi yang bisa diselesaikan oleh Erick ke depannya.

    “Kita berharap Indonesia betul-betul bisa tancap gas untuk mengakselerasi di pentas dunia, tidak hanya sepak bola tapi di semua cabang, utamanya menuju Olimpiade,” kata Djoko.

    Ketua PSSI, Erick Thohir, resmi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI. Dia menggantikan Dito Ariotedjo.

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    JAKARTA – Narasi antek asing yang terus digunakan Presiden Prabowo Subianto dinilai berbahaya karena mengerdilkan perjuangan rakyat.

    Narasi soal adanya kelompok asing yang menunggangi aksi demonstrasi sepanjang pekan lalu meluas di media sosial. Salah satu yang menuturkan hal tersebut adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengaku mengetahui ada campur tangan asing di balik kericuhan demo 28 Agustus lalu. Ia menyebut pihak asing itu memiliki pengaruh besar kepada negaranya.

    Narasi antek asing juga pernah diucapkan Presiden Prabowo belum lama ini, tepatnya ketika memberikan arahan dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, 22 Agustus.

    Dalam pidatonya di hadapan 2.296 guru dan 155 kepala sekolah, Prabowo mengklaim kabinetnya telah menunjukkan hasil meski baru bekerja 300 hari. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kebangkitan Indonesia.

    Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. (ANTARA/Wahyu Putro A/wsj)

    “Saya katakan mereka sadar mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia!” ujar Prabowo.

    Antek Asing Berubah Sasaran

    Prabowo melontarkan retorika antek asing terekam sejak lama. Ia cukup sering menggunakan narasi tersebut di berbagai pidato, wawancara, dan peristiwa tertentu. Jejak itu terekam setidaknya sejak di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, untuk mengkritik pejabat pemerintahan dan media.

    Pria yang pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menuding ada intervensi asing dalam Pilpres 2014.

    “Negara asing tertentu mengundang bupati, wali kota, dan berusaha memengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Bayangkan pemilu Republik Indonesia, negara asing ikut memengaruhi,” kata Prabowo ketika persidangan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus 2014.

    Istilah antek asing kembali dipakai Prabowo pada Pilpres 2019. Ia mengkritik situasi negara yang saat itu dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Purnawirawan jenderal itu menyebut masih ada pihak asing yang ingin menguasai Indonesia meski negara ini sudah merdeka. “Indonesia itu merdeka untuk berdaulat, bukan untuk menjadi antek asing,” ujarnya pada 22 September 2018.

    Tapi ketika Prabowo menjadi menteri di kabinet Jokowi, narasi antek asing mulai bergeser. Ia tak lagi melekatkan narasi antek asing pada pemerintahan, namun kepada kelompok yang kritis.

    Narasi antek asing ia gunakan saat berpidato di sebuah acara di Kementerian Pertahanan pada November 2023. Ia menyebut konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ada campur tangan intelijen asing.

    Pengunjuk rasa menghindari gas air mata saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (29/8/2025). (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/sgd)

    “Kami mendapat laporan dari berbagai sumber bahwa peristiwa di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel asing,” kata dia.

    Kemudian pada masa kampanye Prabowo menuding pihak yang mengkritik Jokowi sebagai antek asing. “Presiden Joko Widodo ada yang sekarang ini, saya kira ini kemungkinan ini orang-orang mungkin ya antek-antek asing ini. Pak Jokowi dijelek-jelekin terus,” kata Prabowo di Gelanggang Olahraga Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Februari 2024.

    Setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo secara intensif menggunakan antek asing untuk kelompok yang mengkritisinya. Retorika antek asing ia sematkan kepada mahasiswa, lembaga non-pemerintah, atau kelompok kritis lainnya.

    Salah satunya ketika ia Prabowo memberikan amanat di Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila pada 2 Juni lalu.

    “Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi HAM, kebebasan pers padahal itu adalah versi mereka sendiri,” kata Prabowo.

    Paradigma Prabowo

    Pengamat politik sekaligis Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai narasi antek asing terlontar karena didorong rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga membentuk cara berpikir, paradigma anti asing.

    Bagi Prabowo, kata Karyono, asing adalah ancaman dari luar yang ingin menghancurkan atau melemahkan sebuah negara, mengganggu stabilitas keamanan, stabilitas politik, dan integritas bangsa.

    Dalam catatannya, mantan Menteri Pertahanan ini memang sering menggunakan narasi antek asing sebelum menjadi presiden. Namun kini, setelah menjabat sebagai presiden, ia menyarankan agar Prabowo harus lebih berhati-hati dengan ucapannya.

    Massa dari Aliansi Balikpapan Bergerak melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai dengan tuntutan nasional, salah satunya pengesahan RUU Perampasan Aset, serta sejumlah tuntutan terkait permasalahan di daerah. (ANTARA/Aditya Nugroho/nz)

    “Jangan sedikit-sedikit antek asing, kepentingan asing. Harus lebih hati-hati, lebih proporsional. Jangan semua persoalan dibilang adalah ditunggangi asing atau kepentingan asing,” ucap Karyono ketika dihubungi VOI.

    Terkait aksi demonstrasi yang disebut-sebut ada pihak asing yang terlibat, Karyono menilai Presiden Prabowo seharusnya introspeksi apa yang menjadi penyebab aksi demonstrasi di berbagai kalangan. 

    “Banyak kejakan tidak pro rakyat dan perilaku penyelenggara negara yang dinilai oleh publik tidak tepat di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja,” lanjutnya.

    Butuh Dukungan Data Valid

    Dalam dunia multipolar, Karyono tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan asing terhadap suatu negara. Namun tetap, narasi ini harus disampaikan dengan hati-hati dan tidak selalu mencari kambing hiyam di semua persoalan.

    Tudingan antek asing harus disebutkan secara jelas dengan dukungan data yang valid. Jika narasi ini terus dilontarkan, apalagi di tengah aksi demonstrasi, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan kelompok yang dituding sebagai antek asing.

    “Jangan hanya melempar pernyataan antek asing, ini justru membingungkan dan bisa membuat civil society marah. Kalau negara bisa membuktikan, ya tangkap saja, kalau memang benar itu tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,” tegas Karyono.

    Dihubungi terpisah, analis komunikasi politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai retorika antek asing yang digunakan Presiden Prabowo Subianto untuk menggagalkan kelompok asing yang memang ingin mengganggu keutuhan negara.

    “Mungkin dia (Prabowo) mengetahui dari informasi intelijen bahwa ada antek asing yang menunggangi demo,” ucapnya.

    “Dampak yang diharapkan dari seringnya dia mengatakan hal itu supaya masyarakat bersatu dan memiliki Indonesia, supaya kalau ada antek-antek asing yang ingin mengganggu kita gagal, karena ini tujuannya untuk persatuan Indonesia,” pungkas pria yang akrab disapa Hensa ini.

  • Eks Kepala BIN Singgung Pihak Asing Dalang Demo Anarkis, Siapa Rockefeller dan Soros yang Disebut Hendropriyono?

    Eks Kepala BIN Singgung Pihak Asing Dalang Demo Anarkis, Siapa Rockefeller dan Soros yang Disebut Hendropriyono?

    Siapa George Soros?

    Sementara terkait Soros yang namanya juga disebut oleh Hendropriyono, beritanya muncul terkait dengan seruan dari Donald Trump.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan agar miliarder George Soros dan putranya, Alexander Soros, dikenai tuntutan pidana dan menyeretnya ke pengadilan.

    Melansir Aljazeera, Jumat (29/8/2025), Trump menuduh keduanya terlibat dalam mendukung kerusuhan yang disertai kekerasan di sejumlah wilayah AS. Tuduhan ini dinilai tidak memiliki dasar hukum dan sebelumnya juga pernah ia lontarkan.

    Bahkan, Trump merekomendasikan agar Soros dan putranya dijerat dengan Undang-Undang Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), aturan federal yang biasa digunakan untuk menindak jaringan kejahatan terorganisir.

    “George Soros, dan putranya yang berhaluan Kiri Radikal, harus didakwa dengan RICO karena dukungan mereka terhadap protes kekerasan, dan banyak hal lain, di seluruh Amerika Serikat,” tulis Trump di Truth Social.

    Donald Trump menuding Soros bersama kelompoknya telah menimbulkan kerusakan besar bagi Amerika Serikat.

    Tudingan Donald Trump tersebut semakin menegaskan posisi Soros sebagai sosok yang kerap dijadikan sasaran teori konspirasi, terutama oleh kalangan sayap kanan.

    Sejumlah pemimpin dunia seperti Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan Perdana Menteri India Narendra Modi juga pernah menuding keluarga Soros sebagai aktor di balik kerusuhan politik di negara mereka.

    Trump sendiri beberapa kali mengaitkan protes publik yang ditujukan padanya dengan Soros. Pada 2018, misalnya, ketika ia mencalonkan Brett Kavanaugh ke Mahkamah Agung, Trump menuduh aksi protes terhadap calon hakim agung itu dibiayai Soros. (*)

  • Tudingan Antek Asing Berpotensi Adu Domba Rakyat, Idrus Marham Minta Hendropriyono Beber Dalang Kerusuhan Demonstrasi

    Tudingan Antek Asing Berpotensi Adu Domba Rakyat, Idrus Marham Minta Hendropriyono Beber Dalang Kerusuhan Demonstrasi

    FAJAR.CO.ID — Isu keterlibatan pihak luar dan antek asing pada demo anarkis dalam sepekan ini diembuskan mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. Pernyataan ini dinilai rawan menimbulkan spekulasi, adu domba, dan perpecahan di tengah masyarakat.

    Beberapa pihak menyoroti pernyataan AM Hendropriyono terkait pihak asing yang mendalangi aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Kamis (28/8/2025). Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham.

    Idrum Marham menilai pernyataan Hendropriyono yang mengindikasikan adanya aktor pengendali dari luar negeri dengan jaringan di Indonesia tidak boleh berhenti hanya sebagai isu.

    Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan itu mendesak
    Hendropriyono membuka identitas aktor di balik aksi demo berujung anarkis dan menelan korban jiwa. Insiden yang sangat memilukan dan tragis terjadi saat mobil Brimob menabrak dan melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.

    Idrus menilai publik tidak boleh terjebak pada spekulasi akibat adanya isu pihak asing yang menjadi dalang aksi demonstrasi yang melibatkan “kaki tangan” di dalam negeri.

    “Kalau Pak Hendro bilang ada dalang, baik luar maupun dalam negeri, ya sebaiknya disampaikan ke publik siapa orangnya. Jangan dibiarkan masyarakat berspekulasi. Apalagi sudah ada korban jiwa. Ini menyangkut kepentingan bangsa,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/8/2025), dikutip dari laman Jawapos.com.

    Tidak hanya itu, Idrus mengingatkan, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi upaya adu domba, baik oleh pihak eksternal maupun internal.