Tag: Hendrik Lewerissa

Mendagri Apresiasi Provinsi Maluku Mampu Jaga Inflasi Tetap Terkendali Nasional 27 November 2025

Mendagri Apresiasi Provinsi Maluku Mampu Jaga Inflasi Tetap Terkendali
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi jajaran kepala daerah se-Provinsi Maluku yang mampu menjaga inflasi tetap terkendali di angka 2,30 persen secara tahunan (
year-on-year
/yoy).
Sebagai daerah kepulauan, Tito menyadari bahwa upaya menjaga
inflasi
tersebut sangat menantang, sehingga capaian ini layak diapresiasi.
“Paling tidak gampang daerah kepulauan ini ya, apalagi kalau ada ombak besar. Tapi, (mampu) terjaga di angka itu selama setahun ini, sangat bagus sekali,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (27/11/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito di hadapan awak media seusai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-
Provinsi Maluku
Tahun 2025 di Ruang VIP Bandara Pattimura, Kota Ambon, Maluku, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, Tito meminta agar
pertumbuhan ekonomi
di Provinsi Maluku dapat terus ditingkatkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku triwulan III-2025 berada di angka 4,31 persen yoy. Capaian ini meningkat dari triwulan II-2025 sebesar 3,39 persen.
Tito secara khusus mendorong agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dioptimalkan di atas rata-rata nasional, yakni lima persen.
Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan bahwa geliat perekonomian di masyarakat berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, kepala daerah perlu mengevaluasi target realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar sesuai dengan rencana.
Tito menekankan bahwa kondisi perekonomian suatu daerah akan berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Karena kalau seandainya pendapatan belanjanya tidak jalan, enggak sesuai target, otomatis uang yang beredar akan berkurang. Ekonomi melamban,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tito mendorong kepala daerah se-Maluku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini dapat dilakukan dengan menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan perizinan berusaha.
Tito mencontohkan langkah serupa yang pernah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada masa Covid-19, sektor swasta, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di DIY mampu menjaga laju ekonomi tetap terkendali.
“Buatlah program-program yang pro kepada swasta, supaya mereka bisa hidup,” ucapnya.
Selain itu, Tito juga mendorong jajaran kepala daerah se-Maluku agar berkonsolidasi dalam rangka menyongsong perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).
Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, jajaran kepala daerah serta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) diminta menggelar rapat untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.
“Tolong dikonsolidasikan masalah keamanan ya. Satu lagi masalah pangan, kesediaan pangan, stok pangan, karena pasti
demand
akan meningkat, orang mau merayakan Natal dan Tahun Baru,” tegas Tito.
Sebagai informasi, rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, serta para pejabat terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/11/2025 20:44
Wapres cek pembangunan Bendungan Way Apu di Pulau Buru

“Bendungan Way Apu agar selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,”

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kepulauan Maluku mengecek kemajuan pembangunan Bendungan Way Apu yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Buru, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Selasa (14/10).

Dalam kunjungannya itu, sebagaimana disiarkan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu dini hari, Wapres Gibran memberikan beberapa arahan kepada pekerja dan penanggung jawab pembangunan, serta meminta mereka bekerja sesuai jadwal yang ditargetkan sehingga masyarakat dapat segera menerima manfaat dari pembangunan Bendungan Way Apu.

“Bendungan Way Apu agar selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan oleh siaran resmi Setwapres RI.

Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Kementerian Pekerjaan Umum Fery Moun Hepy merupakan salah satu pejabat yang menerima arahan langsung dari Wapres dalam kegiatan pengecekan di lokasi pembangunan bendungan. Fery menyebut Wapres Gibran terus memantau perkembangan penyelesaian pembangunan bendungan, yang ditargetkan rampung pada September 2026.

“Jadi harapan beliau ini agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Fery sebagaimana dikutip dari siaran resmi Setwapres RI.

Bendungan Way Apu diproyeksikan mengairi sekitar 10.000 hektare sawah, menyediakan air bersih, dan mengurangi risiko banjir. Bendungan itu juga dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 8 megawatt (MW) yang merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan di Kabupaten Buru, Maluku.

Wapres Gibran berharap proyek pembangunan Bendungan Way Apu membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, dan memperkuat peran Maluku dalam menopang ketahanan pangan nasional.

Di lokasi pembangunan Bendungan Way Apu, Kabupaten Buru, Wapres Gibran turut didampingi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Bupati Buru Ikram Umasugi, Dandim Kabupaten Buru Letkol Inf. Heribertus Purwanto, Kapolres Kabupaten Buru AKBP Sulastri Sukidjang, Kajari Kabupaten Buru Adri Notanubun, Kepala Satuan Kerja Bendungan Way Apu Budi Prasetyo, dan General Manager Operasional PT PP (Persero) Tbk. Apri Setiawan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 02:57
Telusuri Jejak Belasan Tentaranya yang Hilang di Ambon saat Perang Dunia II, Delegasi Pemerintah Jepang Temui Gubernur Maluku, Regional 2 Oktober 2025

Telusuri Jejak Belasan Tentaranya yang Hilang di Ambon saat Perang Dunia II, Delegasi Pemerintah Jepang Temui Gubernur Maluku,
Tim Redaksi
AMBON,KOMPAS.com
– Delegasi resmi Pemerintah Jepang melakukan kunjungan ke Provinsi Maluku.
Kedatangan delegasi pemerintah Jepang ini untuk mencari informasi guna menelusuri sejumlah tentara Jepang yang gugur di wilayah Maluku khususnya Kota Ambon pada masa Perang Dunia II.
Dalam kunjungan ke Ambon, delegasi Jepang mendatangi Kantor Gubernur Maluku dan diterima langsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di ruang kerjanya, Rabu (1/10/2025).
Adapun delegasi Pemerintah Jepang yang datang ke Kantor Gubernur Maluku terdiri dari perwakilan Kedutaan Jepang di Jakarta, Kementerian Tenaga Kerja, Sosial dan Kesejahteraan Jepang, serta unsur dari Kementerian Kebudayaan.
Sementara gubernur didampingi pejabat dari dinas sosial, Dinas Pendidikan Kota Ambon, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengakui bahwa kunjungan delegasi pemerintah Jepang tersebut memiliki tujuan khusus.
“Delegasi Jepang ingin melakukan survei atas tentara mereka yang menjadi korban Perang Dunia II dan dimakamkan di Ambon.”
“Sebelum ke sini, mereka sudah melaksanakan survei di Morotai dan Tobelo,” ungkapnya kepada Kompas.com dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, pemerintah Jepang mengutus tim untuk menelusuri makan sejumlah tentaranya yang gugur di Ambon berdasarkan laporan lama dari Pemerintah Australia, yang dikenal sebagai laporan J40.
Laporan tersebut menyebutkan ada 17 tentara Jepang yang gugur di Pulau Ambon yakni 16 tentara dimakamkan secara massal di sebuah lokasi dan tentara lagi dimakamkan secara terpisah di Desa Laha.
Menurutnya delegasi Jepang telah melakukan survei di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, namun hasilnya belum sesuai dengan catatan laporan tersebut.
Menurut Kasrul, Pemerintah Jepang berencana kembali lagi ke Ambon guna melanjutkan pencarian.
“Mereka belum mendapatkan hasil yang menggembirakan, sehingga survei ini akan terus dilanjutkan,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, lanjut Kasrul, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada pemerintah Jepang yang sedang berusaha mencari makam tentaranya di Ambon.
“Pak Gubernur menyampaikan bahwa apa yang dilakukan delegasi Jepang adalah bentuk penghormatan kepada para korban perang.”
“Pemerintah Provinsi dan Kota Ambon siap membantu, karena menghormati para pahlawan adalah bagian dari nilai kemanusiaan yang universal,” lanjut Kasrul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/10/2025 22:49
Kepala daerah dukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah kepala daerah kompak mendukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional bersinergi dengan Kementerian Pertanian guna meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing global.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, sebanyak 29 provinsi dan 259 kabupaten menyatakan komitmen menyukseskan program strategis itu.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan kesiapan daerahnya mendukung percepatan hilirisasi, khususnya komoditas kelapa, pala, dan cengkeh yang menjadi unggulan, dengan mengapresiasi program pemerintah tersebut.

Sherly menekankan dukungan Maluku Utara diwujudkan melalui pemenuhan data calon petani dan calon lokasi secara by name by address yang akurat, agar program hilirisasi perkebunan berjalan tepat sasaran dan efektif.

Menurutnya, hilirisasi penting agar komoditas unggulan tak hanya dijual mentah, tapi juga diolah menjadi produk turunan bernilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan petani, daya saing nasional, dan kontribusi devisa negara.

“Saat ini, kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan adanya program ini, kami optimistis pengembangan bibit dan hilirisasi akan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat,” kata Sherly.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan dukungan dan kesiapan daerahnya menyukseskan program hilirisasi dan mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memastikan implementasi berjalan nyata.

Menurut Hendrik, kesiapan kini berada di tangan pemerintah daerah, dengan Kabupaten Maluku Tengah tahun ini menjadi salah satu penerima bantuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) guna mendukung pengembangan komoditas unggulan pala.

Ia menegaskan data penerima bantuan sudah lengkap dan siap diimplementasikan, serta memastikan akan mengawasi implementasi program agar hilirisasi berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal.

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah (tengah) menjawab pertanyaan awak media ditemui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga menegaskan dukungan penuh terhadap program hilirisasi perkebunan, khususnya gambir, yang diyakini dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menilai rapat koordinasi Kementerian Pertanian sangat strategis karena kebijakan hilirisasi bisa langsung diterjemahkan ke daerah dengan dukungan anggaran dan pendampingan pemerintah pusat.

Ia menyebutkan Sulawesi Tenggara fokus pada hilirisasi tebu, mete, dan kakao, dengan berencana membangun dua pabrik tebu di Konawe Selatan senilai Rp10 triliun guna memperluas lapangan kerja.

Andi menegaskan percepatan koordinasi lintas kementerian sangat penting agar hambatan regulasi, terutama terkait status lahan, dapat segera diselesaikan, sehingga program hilirisasi benar-benar berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi perkebunan bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif.

“Anggaran yang kita rencanakan sebesar Rp371 triliun melibatkan BUMN dan swasta. Selain itu, dana KUR disiapkan Rp189 triliun,“ kata Amran.

Kementerian Pertanian pada 2025 memperoleh ABT Rp9,9 triliun untuk pengembangan hilirisasi perkebunan, menyediakan benih gratis 800 ribu hektare yang diproyeksikan membuka lapangan kerja bagi 1,6 juta orang.

Amran menyebut langkah ini terobosan besar yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo.

Ia menyebut program ini akan berjalan cepat melalui sinergi pemerintah pusat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan dukungan nyata dari gubernur dan bupati.

“Dalam tiga tahun kita melakukan akselerasi untuk merealisasikan target yang diberikan Bapak Presiden. Dengan demikian, masalah pangan bisa kita atasi, pangan nasional semakin terjaga, bahkan kita bisa memperkuat ketahanan pangan dan mendorong ekspor perkebunan untuk mendominasi pasar internasional,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/09/2025 02:10
Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari “Middle Income Trap”
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari
middle income trap
(jebakan pendapatan menengah).
Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
Tito mengatakan, Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun.
“Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara,
northern hemisphere
(belahan bumi utara), maupun di selatan,
southern hemisphere
, belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan,” katanya dalam siaran pers.
Namun, kata Tito, Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa bercocok tanam dalam 12 bulan.
Tak hanya iklim bersahabat, ia menyebut Indonesia juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah, mulai dari ribuan sungai, danau, gunung berapi, hingga tanah yang subur.
Potensi tersebut menjadi modal penting yang membedakan Indonesia dengan banyak negara lain.
“
Nah
, jadi saya berpendapat, inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” ungkap Tito.
Ia menambahkan, industrialisasi merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Namun, industrialisasi tidak selalu identik dengan industri manufaktur besar.
“Tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik,
chip
, dan lain-lain.
Nah
, saya mengatakan
yes or not. Agree and disagree
,” tegas Tito.
Dia mencontohkan, Selandia Baru yang tidak bertumpu pada industri manufaktur, melainkan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memberi nilai tambah tinggi.
Model tersebut, kata Tito, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
Lebih jauh, dia menekankan, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama.
Presiden, kata Tito, tidak hanya menegaskan swasembada pangan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, untuk memastikan ketahanan pangan benar-benar terwujud.
Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rakor.
Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui langkah nyata, bukan sekadar tindakan normatif.
“Dengan anggaran yang ada, kami ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya,” imbuh Tito.
Sebab, kata dia, Indonesia memiliki modal alam yang besar. Tugas pemerintah adalah meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lainnya.
Dalam rakor itu, Tito turut menyaksikan penandatanganan
memorandum of understanding
(MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 17:40
Maluku dan SBT Sepakati Pembagian PI 10 Persen untuk Blok Seram Non Bula Regional 2 September 2025

Maluku dan SBT Sepakati Pembagian PI 10 Persen untuk Blok Seram Non Bula
Tim Redaksi
AMBON, KOMPAS.com
– Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menandatangani kesepakatan pembagian Participating Interest (PI) sebesar 10 persen untuk Blok Seram Non Bula (BSNB) -salah satu ladang minyak dan gas bumi (migas) potensial di Indonesia Timur.
Penandatanganan dilakukan bersama Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri, pada Senin malam (1/9/2025) di kediaman Gubernur di Ambon.
Kesepakatan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Porsi PI 10 persen tersebut dibagi rata: lima persen dikelola oleh Maluku Energi Non Bula (MENB), anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Maluku Energi Abadi (MEA), dan lima persen lainnya akan dikelola oleh BUMD Kabupaten SBT yang akan segera dibentuk.
Blok Seram Non Bula selama ini dikenal sebagai salah satu ladang migas strategis di Indonesia Timur. Namun, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat setempat.
Dengan kesepakatan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan hasil sumber daya alam dapat dinikmati langsung oleh rakyat Maluku, khususnya di Seram Bagian Timur.
“PI ini bukan sekadar angka. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi ini untuk menciptakan lapangan kerja, mengembangkan sektor hilir migas, dan memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat,” ujar Gubernur Hendrik seusai penandatanganan.
Ia menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah awal untuk memperkuat perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil.
Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, juga menyampaikan optimismenya.
“Kesepakatan ini adalah peluang emas bagi SBT. Bersama Provinsi Maluku, kami akan memastikan hasil bumi benar-benar kembali ke masyarakat, bukan hanya tercatat dalam laporan,” kata dia.
Fachri menambahkan, pembentukan BUMD SBT akan segera direalisasikan untuk mendukung pengelolaan PI ini.
Sementara, Direktur Utama MEA, Musalam Latuconsina menjelaskan, pembagian PI ini memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016.
“Aturan ini menetapkan, daerah penghasil migas berhak atas porsi PI yang adil, yakni 50 persen untuk provinsi dan 50 persen untuk kabupaten.”
“Kesepakatan ini akan segera diajukan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan pengesahan,” ungkap Musalam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/09/2025 20:40
Pemprov Maluku terima 8.000 bibit tanaman perkebunan dari Kementan

Ambon (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menerima sebanyak 8.000 bibit tanaman perkebunan dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendukung upaya ketahanan pangan di daerah itu.

“Bantuan itu berupa 2.600 bibit pala, 1.900 bibit kakao, 1.400 bibit jambu mete, 1.100 bibit kelapa dalam, dan 1.000 bibit,” kata Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Kamis.

Penyerahan bantuan disampaikan langsung oleh Plt. Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon.

Dalam pertemuan itu Gubernur Maluku mengapresiasi perhatian Kementan terhadap pembangunan pertanian di wilayah kepulauan. Gubernur mengatakan ada beberapa komoditas unggulan Maluku yang perlu mendapat perhatian, seperti pala, cengkeh, kelapa dalam, kakao, jambu mete, serta sagu dan hilirisasinya.

“Khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk tanaman pangan, juga diperlukan pengembangan tanaman hotong di Pulau Buru dan cabai sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi,” katanya.

Sementara itu Plt Dirjen Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat menyatakan bahwa nantinya ada bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) tahun 2025 akan digunakan untuk pengembangan pala seluas 250 hektare, sementara 8.000 bibit perkebunan yang disalurkan mulai didistribusikan pada tahun 2026.

“Kami serahkan ke Gubernur Maluku untuk segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian,” tuturnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/07/2025 20:35
30 Karung Dokumen Dana BOS dan DAK Dinas Pendidikan Maluku Hilang, Polisi Selidiki Regional 25 Juni 2025

30 Karung Dokumen Dana BOS dan DAK Dinas Pendidikan Maluku Hilang, Polisi Selidiki
Tim Redaksi
AMBON, KOMPAS.com
– Pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease telah memeriksa satu saksi pelapor dalam kasus hilangnya
dokumen
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan
Dana Alokasi Khusus
(
DAK
) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2019, 2023, 2024 Dinas Pendidikan Provinsi
Maluku
, Rabu (25/6/2025).
Kasi Humas Polresta Pulau Ambon Janet Luhukay menyatakan, saat ini tim penyidik tengah memeriksa saksi terkait hilangnya dokumen penting milik dinas pendidikan tersebut.
“Saat ini dalam tahap penyelidikan. Baru kita periksa satu saksi pelapor dan masih tahap penyelidikan tim sedang lakukan olah TKP di kantor dinas pendidikan provinsi bersama dengan Inafis polda Maluku,” kata Kasi Humas Polresta Pulau Ambon kepada
Kompas.co,
Rabu malam.
Menurut dia, hilangnya dokumen penting berupa 30 karung dokumen dari ruang penyimpanan dinas pendidikan itu telah dilaporkan pada Sabtu (21/6/2925).
“Sudah ada, kami terima laporannya hari Sabtu kemarin dengan nomor LP 347 dan masih dalam penyelidikan,” ujar dia.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa pada Selasa (24/6/2025) mengecam keras kasus hilangnya dokumen penting milik dinas pendidikan.
“Aneh juga bagaimana mungkin 30 karung dokumen milik negara atau daerah itu hilang dari ruang penyimpanannnya,” katanya saat ditemui di Hotel Santika Ambon.
Menurut Lewerissa, informasi yang diterima dari Plt Kepala Dinas Pendidikan James Leiwakabessy, kabar hilangnya karung dokumen itu baru diketahui pada Jumat (20/6/2025). Dia lalu meminta agar kasus ini segera diusut ke pihak kepolisian.
“Saya minta pihak kepolisian ini untuk diusut tuntas dan segara kalau sudah ada bukti tetapkan tersangka,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/06/2025 19:39
Mau IPO, Bank DKI Bentuk KUB dengan Bank Maluku Malut

Jakarta –

PT Bank DKI resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Maluku Malut (BMM) melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan, sekaligus memperkokoh stabilitas sektor keuangan nasional.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/6), disaksikan oleh para gubernur dari Jakarta, Maluku, dan Maluku Utara, serta OJK.

Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menegaskan KUB ini adalah momentum penting dalam transformasi Bank DKI menjadi bank regional yang mampu bersaing secara nasional.

“Kerja sama ini memperluas penetrasi pasar dan memperkuat struktur bisnis kami. Ini bagian dari perjalanan menuju IPO Bank DKI,” ujar Agus dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).

Sebagai pemegang saham pengendali kedua di BMM, Bank DKI akan mendampingi penguatan tata kelola, manajemen risiko, sistem IT, hingga pengembangan SDM. Kolaborasi ini juga dianggap sebagai model konkret penguatan BPD yang sesuai dengan arahan konsolidasi dari POJK No. 12/POJK.03/2020.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut kerja sama ini sebagai bentuk nyata kolaborasi antarwilayah dalam rangka pemerataan pembangunan.

“Bukan hanya tentang modal, tapi juga tentang semangat membangun dari pinggiran. Jakarta mengambil peran sebagai enabler pembangunan nasional,” ujarnya.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra, menyambut positif sinergi ini. Keduanya yakin penguatan layanan keuangan akan mendongkrak aktivitas ekonomi lokal dan mendorong inklusi finansial, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menilai kolaborasi ini sebagai hasil dari visi jangka panjang konsolidasi BPD yang strategis dan berdampak nyata.

Sementara itu, Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar, menyebut langkah ini sebagai awal transformasi besar untuk BMM dan potensi kolaborasi bisnis antar pelaku usaha Jakarta dan Maluku.

Inisiasi KUB Bank DKI-BMM dimulai sejak 2024 untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, memperkuat efisiensi BPD, serta menyiapkan Bank DKI menuju IPO. Sinergi ini ditargetkan mulai berdampak pada laporan keuangan konsolidasi dalam 6-12 bulan ke depan.

Dengan langkah ini, Bank DKI kian mantap menjadi kekuatan baru di industri perbankan nasional. Sebuah investasi jangka panjang di tengah surplus dagang Indonesia yang terus berlanjut.

(rrd/rrd)

08/06/2025 13:08
Bank DKI dan Bank Maluku Malut Bentuk Kelompok Usaha Bank

JAKARTA – PT Bank DKI dan PT Bank Maluku Balut melakukan perjanjian pernyertaan modal dan perjanjian pemegang saham dalam rangka pembentukan kelompok usaha bank (KUB).

Penandatanganan kerja sama ini disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menyebut kerja sama antara kedua bank pembangunan daerah (BPD) ini bertepatan dengan proses transformasi Bank DKI jelang penawaran saham perdana.

“Pembentukan KUB ini juga menjadi bagian dari investment story Bank DKI menuju Initial Public Offering (IPO) dan go public. Sebab, jika sudah go public, saya yakin pengawasnya adalah publik,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 5 Juni.

Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo, menyampaikan bahwa pembentukan KUB ini merupakan tonggak penting dalam transformasi Bank DKI menjadi bank yang sehat, kuat, dan berdaya saing nasional.

“Melalui kerja sama ini, Bank DKI akan memperluas penetrasi pasar, memperkuat struktur bisnis, serta meningkatkan kontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah. Ini adalah bagian dari investment story kami menuju IPO,” ungkap Agus.

Bank DKI akan menjadi pemegang saham pengendali Kedua di Bank Maluku Malut (BMM) dan akan aktif mendampingi penguatan tata kelola, manajemen risiko, sistem IT, serta pengembangan bisnis dan SDM di BMM, sejalan dengan prinsip Governance, Risk & Compliance (GRC) yang terintegrasi.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyatakan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal.

“Dengan dukungan Bank DKI, kami yakin BMM dapat mengakselerasi transformasi layanan keuangan dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah,” ujarnya.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra, menambahkan bahwa kerja sama ini penting di tengah ketidakpastian ekonomi dan percepatan digitalisasi perbankan.

“Langkah ini adalah bentuk adaptasi dan kolaborasi di era yang penuh tantangan,” tutur Sherly.

Sementara itu, Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar, menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai awal dari transformasi besar BMM.

“Kami berharap langkah ini juga membuka ruang kerja sama ekonomi antara pengusaha Maluku dan Maluku Utara dengan pelaku usaha di Jakarta.”

Sebagai informasi, proses inisiasi pembentukan KUB antara Bank DKI dan BMM dimulai sejak 2024, dan bertujuan untuk:

1. Memenuhi ketentuan modal inti minimum

2. Memperkuat ketahanan, efisiensi, dan daya saing BPD

3. Mendorong integrasi teknologi, budaya kerja, serta tata kelola

4. Menjadi pilar value creation dalam transformasi dan persiapan IPO Bank DKI

06/06/2025 09:38