Xcloud.id

Tag: Hendri Satrio

  • Presiden Prabowo Buka Wawancara Tanpa Sensor, Era Baru Komunikasi Politik Indonesia – Halaman all

    Presiden Prabowo Buka Wawancara Tanpa Sensor, Era Baru Komunikasi Politik Indonesia – Halaman all

    Presiden Prabowo komitmen terhadap transparansi, komunikasi terbuka, dan kesiapan untuk menjawab berbagai pertanyaan tajam yang beredar di masyarakat

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejarah baru dalam komunikasi politik Indonesia dengan membuka wawancara langsung tanpa sensor dengan enam pemimpin redaksi media massa. 

    Wawancara yang berlangsung selama empat jam tersebut tidak hanya memperlihatkan keterbukaan, tetapi juga menunjukkan komitmen Presiden terhadap transparansi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam dari media. 

    Langkah ini dianggap sebagai terobosan penting dalam menciptakan komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. 

    Transparansi dalam Komunikasi Politik

    Pertemuan yang diadakan di Hambalang, Jawa Barat, pada 6 April 2025, melibatkan tujuh jurnalis senior dari media-media terkemuka di Indonesia. 

    Dalam wawancara ini, Presiden Prabowo menjawab berbagai pertanyaan sulit yang diajukan oleh para jurnalis tanpa ragu. 

    “Hari ini saya berkesempatan wawancara bersama 7 jurnalis dari 7 media yang ada di tanah air,” ujar Prabowo melalui akun Instagram resminya, memberikan kesan bahwa pertemuan ini adalah bentuk keterbukaan yang langka dalam politik Indonesia. 

    “Semoga jawaban dan penjelasan yang saya berikan dapat diterima dan menjadi informasi yang utuh dan jelas bagi masyarakat semua,” tambahnya. 

    Selama wawancara, Presiden Prabowo juga menunjukkan kemampuannya dalam merespons kritik tajam dan isu-isu sensitif yang beredar di masyarakat.

    Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR), mengungkapkan apresiasinya terhadap wawancara ini. 

    “Presiden menjawab semua pertanyaan sulit yang diberikan dengan jelas dan tepat. Penguasaan beliau atas berbagai persoalan bangsa luar biasa,” ujar Iwan. 

    Ini mencerminkan kesiapan Presiden untuk menerima dan menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintahannya dengan cara yang lebih terbuka dan konstruktif. 

    Iwan juga menambahkan bahwa wawancara ini merupakan bukti Presiden Prabowo pro terhadap keterbukaan informasi. 

    PRABOWO KETEMU PEMRED – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan enam pemimpin redaksi (pemred) media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025). Adapun keenam pemred tersebut adalah Alfito Deannova Ginting (Pemred Detik), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred tvOne), Uni Lubis (Pemred IDN Times), Najwa Shihab (Founder Narasi), Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas), dan Retno Pinasti (Pemred SCTV). Presiden Prabowo membuka wawancara tanpa sensor dengan tujuh pemimpin redaksi, menandai era baru komunikasi politik Indonesia yang lebih transparan. (Tangkapan layar dari Instagram Prabowo Subianto)

    Bukti Kemajuan Komunikasi Politik Indonesia 

    Bagi banyak pengamat, langkah ini menjadi bukti kemajuan dalam komunikasi politik di Indonesia. 

    Hendri Satrio, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, menilai bahwa komunikasi publik yang buruk sebelumnya menyebabkan Presiden merasa perlu untuk langsung berbicara kepada para pemimpin redaksi. 

    “Karena komunikasi publiknya buruk, Presiden merasa harus menyampaikan langsung ke para pemred sekaligus untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan media massa,” jelas Hendri. 

    Langkah ini sekaligus mengubah dinamika hubungan antara pemerintah dan media massa, menuju era yang lebih transparan dan akuntabel.

    https://wartakota.tribunnews.com/2025/04/08/wawancara-khusus-dengan-para-jurnalis-senior-prabowo-disebut-ingin-tunjukkan-tidak-anti-kritik

  • Memang Dingin Tangan Mentan Amran

    Memang Dingin Tangan Mentan Amran

    Jakarta, Beritasatu.com – Perum Bulog mencatat lonjakan serapan beras yang luar biasa dalam tiga bulan pertama tahun 2025. Tercatat hingga bulan Maret ini, Bulog telah menyerap 725.513 ton beras dari petani. Lonjakan ini menjadi serapan tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode yang sama.

    Peningkatan ini mencapai 2.000 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana serapan Bulog hanya sekitar 35.000 ton dalam tiga bulan pertama. Biasanya, Bulog membutuhkan satu tahun penuh untuk menyerap satu juta ton beras. Namun, kini dalam waktu hanya tiga bulan, serapan Bulog sudah mendekati pencapaian tahunan di masa lalu.

    Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) menilai pencapaian ini memang pencapaian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membawa perubahan di sektor pertanian. Dia memahami langsung suara petani dan mengambil tindakan nyata di lapangan.

    “Dalam waktu singkat, kita bisa melihat dampak tangan dingin Amran Sulaiman. Serapan Bulog melonjak, produksi beras meningkat, mafia pangan ditindak, dan efisiensi anggaran membuahkan hasil maksimal. Jargon “tidak ada hari libur di Kementan untuk swasembada” bukan sekadar slogan, tapi benar-benar diterapkan,” ujar Hensa.

    Hensa menyebut bahwa lonjakan capaian serapan gabah tahun ini merupakan kado istimewa lebaran bagi seluruh komponen bangsa karena perlahan tapi pasti Indonesia betul-betul akan mewujudkan swasembada. Namun, Hensa mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu terlena mengingat tantangan swasembada masih cukup panjang, terutama pada persoalan cuaca yang kini memasuki musim hujan lebat.

    “Saya oke ya dengan data ini, prestasi sekaligus kado istimewa bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Pangan itu sektor dasar yang menentukan nasib bangsa kita ke depan. Tapi saya juga mengingatkan jangan terlalu terlena karena tantangan ke depan masih cukup panjang, walaupun saya apresiasi kinerja Bulog dan Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) yang terus bekerja meningkatkan produksi dalam negeri,” ujar Hensa.

    Sebagai informasi, serapan gabah pada 28 Maret 2025 tercatat mencapai 725.513 ton setara beras atau meningkat 2.243,09 persen bila dibandingkan tahun 2015 yang hanya 30.964 ton. Serapan gabah tahun ini juga jauh meningkat sebesar 1.970,53 persen bila dibandingkan serapan tahun lalu yang hanya 35.040 ton. Sedangkan rata-rata serapan 2015 sampai 2024 mencapai 152.082 ton.

    Capaian ini sejalan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan lonjakan produksi beras nasional pada periode Januari-Maret 2025 sebesar 52,32% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, mencapai 8,67 juta ton, dengan potensi luas panen padi mencapai 2,83 juta hektar. Bahkan produksi beras di periode Januari-April 2025 diperkirakan akan mencapai angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Produksi padi pada periode tersebut diprediksi mencapai 13,95 juta ton, meningkat 25,99% atau naik 2,88 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    Tentu saja peningkatan serap gabah petani tidak bisa dilepaskan juga dari kebijakan HPP gabah yang saat ini mencapai Rp 6.500 perkilogram. Penetapan HPP ini juga disertai denagn penghapusan rafaksi sehingga gabah wajib dibeli dalam kondisi apapun.

    “Komunikasi pemerintah untuk isu penyerapan gabah juga baik, ini tumben baik, tidak seperti kasus lainnya, maka dengan komunikasi yang baik, koordinasi juga baik sehingga, saat pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun untuk Perum Bulog bisa terlaksana,” katanya.

    Selain itu, Hensa mengatakan bahwa terdapat peran besar yang dilakukan jajaran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi sehingga tahun ini pemeintah memutuskan untuk tidak melakukan kebijakan impor.

    “Menteri Amran menyadari perlunya kolaborasi antar kementerian maupun lembaga,  termasuk di level bawah seperti PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan),” katanya.

    Sebagai informasi, Kementan di bawah komando Mentan Amran mampu bekerja taktis dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, dengan memaksimalkan anggaran secara efisien.

    Salah satu faktor utama yang menopang lonjakan produksi beras adalah program pompanisasi, yaitu proses mengalirkan air menggunakan pompa untuk irigasi guna mengatasi masalah pertanian di musim kemarau. Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menjalankan program pompanisasi sebagai solusi tercepat untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Melalui kebijakan refocusing anggaran untuk pompanisasi, produksi padi meningkat sebesar 1,49 juta ton, dengan nilai ekonomi mencapai Rp 17,89 triliun selama Agustus–Desember 2024. Dalam program ini, 62.378 unit pompa alsintan dan 9.904 unit irigasi perpompaan telah dialokasikan ke berbagai sentra produksi padi. Langkah ini memastikan produksi tetap berjalan meskipun menghadapi cuaca ekstrem.

    Keberhasilan serapan Bulog juga merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian Pertanian, Bulog, dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang bekerja dalam satu komando untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sinergi ini memastikan hasil panen petani terserap optimal, harga gabah stabil, dan kesejahteraan petani meningkat.

    Selain strategi produksi dan distribusi, Mentan Amran juga dikenal tegas dalam memberantas mafia pangan. Beberapa langkahnya meliputi penindakan kasus pupuk palsu yang merugikan petani, pengendalian distribusi Minyakita agar harga tetap stabil dan tidak dimainkan spekulan, serta pengawasan harga gabah langsung di lapangan, dengan harga yang dijaga di level Rp 6.500/kg. Mentan juga selalu terbuka dengan petani. Ia memberikan akses langsung bagi mereka untuk menyampaikan keluhan melalui nomor pribadinya.

    Sementara itu, Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto menegaskan bahwa Mentan Amran memberi dorongan besar bagi Bulog dalam menyerap gabah petani. Bahkan Mentan seringkali menanyakan langsung terkait informasi harga gabah di lapanhan agar tetap menguntungkan para petani.

    “Saat ini, seluruh pimpinan wilayah dan cabang Bulog fokus bekerja untuk memastikan petani tidak dirugikan menjelang panen raya. Kami berdiri di depan, bersama petani,” tegas Prihasto.

    Di bawah komando Mentan Amran, Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan hulu ke hilir yang mencakup penyediaan pupuk tepat waktu, pembangunan irigasi modern, peningkatan produksi benih unggul, optimalisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta Program Oplah, yang meningkatkan produktivitas lahan petani. Dengan berbagai langkah strategis ini, Kementerian Pertanian semakin optimistis bahwa Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan yang kuat. Produksi dalam negeri dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

  • Waswas Reformasi Jilid II, Ekonomi Jadi Taruhan

    Waswas Reformasi Jilid II, Ekonomi Jadi Taruhan

    Bisnis.com, JAKARTA – Gelombang aksi demonstrasi di dalam negeri masih menjadi pertanda waswas akan terjadinya ‘reformasi jilid II’. Aksi protes itu tidak sedikit berdampak terhadap geliat ekonomi domestik.

    Pada awal tahun ini,  rangkaian aksi demo masyarakat dimulai pada Februari 2025 yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang berlangsung pada Senin (17/2/2025).

    Ribuan mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama yang mereka nilai dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.

    Adapun, tuntutannya adalah mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.

    Selain itu, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan, mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan, serta menghentikan kebijakan publik yang tidak berbasis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Para demonstran juga menuntut adanya ketegasan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Joko Widodo (Jokowi).

    Pada Agustus 2024, demonstrasi besar-besaran juga terjadi untuk menuntut revisi UU Pilkada di DPR.  Demo ini dihadiri oleh buruh demo, sejumlah Komika, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hingga mahasiswa.

    Para aktivis menyuarakan bahwa ada dugaan revisi UU Pilkada sebagai upaya untuk menganulir dua putusan MK terkait pilkada, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah lewat revisi UU Pilkada.

    Selain itu, para demonstran juga menampilkan berbagai alat untuk mencurahkan kekesalannya terhadap DPR dan pemerintah yang dinilai telah merusak demokrasi, salah satunya adalah alat hukum pancung.

    Para pendemo juga menuliskan “Indonesia Baru Tanpa Dinasti Jokowi” yang tertempel pada replika alat pancung tradisional tersebut. “Hancurkan rezim Jokowi, Hancurkan rezim Jokowi,” teriak pendemo.

    Menurut Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, kemungkinan terjadinya Reformasi Jilid II selalu ada, mengingat banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi.

    “Kalau kita bicara kemungkinan, kemungkinan itu selalu ada, karena jangankan nanti, sekarang saya sudah banyak demo. Pemerintah baru berjalan sebentar, sudah banyak sekali demonstrasi,” terangnya.

    Wijayanto menambahkan bahwa kondisi ekonomi menjadi faktor kunci yang dapat memicu gelombang protes lebih besar. Dia mengatakan bahwa saat ini yang berlangsung bukan hanya mengenai inflasi, tapi juga deflasi, yang berkorelasi pada pelemahan daya beli. 

    Senada, Direktur Pusat Hukum, HAM & Gender LP3ES, Hadi Purnama, menyoroti bahwa permasalahan tidak hanya terbatas pada UU TNI, tetapi juga mencakup RUU Polri dan RUU KUHAP yang sedang dalam pembahasan.

    Hadi juga mengingatkan kembalinya konsep Dwifungsi, baik dalam TNI maupun Polri. Menurutnya, situasi ini tidak boleh dikuasai oleh pemimpin atau presiden yang cenderung mengarah pada sistem imperium, karena berisiko besar untuk disalahgunakan.

    “Dan ingat bahwa ketika kuatnya apakah itu Polri ataupun TNI, itu arahnya adalah kepada otoritarian. Dan sebenarnya sinyal itu sudah ada sejak Presiden yang lalu. Terutama paling kuat itu sinyalnya adalah pada periode kedua Presiden yang lalu,” katanya.

    Sementara itu, Dosen Program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Peni Hanggarini, menyoroti isu korupsi yang juga bisa menjadi salah satu faktor memicunya reformasi jilid II tersebut.

    “Ini akan menambah ricuh [soal korupsi], saya pikir. Menambah ricuh, menambah keruh. Dan ini bisa mengundang keinginan untuk menyuarakan reformasi yang jilid tua di jalanan misalnya. Kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi,” ujarnya.

    Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, Ahmad Khairul Umam, mencatat bahwa setidaknya ada lima faktor yang bisa mendorong konsolidasi gerakan reformasi:

    Menurutnya, ketidakpuasan dan ketimpangan sosial yang meluas., legitimasi pemerintah yang melemah, krisis ekonomi, meningkatnya ketegangan dan polarisasi politik, serta kemunculan pemimpin alternatif yang mampu menginspirasi perlawanan.

    Menurutnya, meskipun faktor-faktor tersebut sudah mulai tampak, gerakan protes saat ini masih belum terkonsolidasi secara matang.

    “By theory, by case study, sangat memungkinkan. Tapi apakah kemungkinannya besar dalam konteks observasi hari ini? Opsi itu mungkin terjadi, tetapi belum terkonsolidasi secara matang,” pungkasnya.

    Ekonomi jadi Taruhan

    Tidak stabilnya kondisi politik di dalam negeri turut berimbas terhadap kepercayaan asing. Terlebih kondisi makroekonomi yang masih menantang turut memberi tekanan.

    Baru-baru ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami goncangan besar pada Selasa (18/3/2024). Alhasil Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa memberlakukan penghentian sementara perdagangan (trading halt) selama 30 menit, kembali terjadi sejak 2020.

    Pada Selasa (18/3/2025), IHSG ditutup melemah 3,84% ke level 6.223,39. Selama sesi perdagangan, 118 saham tercatat menguat, sementara 554 saham merosot, dan 139 saham stagnan. Pada sesi pertama perdagangan, IHSG sempat terjun hingga 6,12%, melampaui batas 5% yang ditetapkan BEI untuk memicu mekanisme trading halt.

    Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, salah satu faktor yang menyebabkan tekanan besar pada IHSG adalah Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

    Pasalnya, sebagai informasi, RUU ini dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, meskipun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah membantah anggapan tersebut.

    Di samping itu, isu-isu aktual seperti keraguan dalam pengelolaan Danantara di tengah maraknya kasus-kasus korupsi di BUMN, kemudian keraguan dalam pengelolaan beberapa program mercusuar yang menelan biaya besar, dan juga terdapat praktik nepotisme yang terjadi di kemudian hari.

    Terlebih, Isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur, menurut Hadi, juga menjadi salah satu alasan mengapa pasar di Tanah Air bergejolak.

    Selain itu, Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio ikut berkomentar soal amblasnya IHSG yang direspons oleh Wakil Ketua DPR RI ke BEI.

    “Pasar saham anjlok itu tanda pasar gak punya trust ke pemerintah. Tidak bisa diselesaikan dengan langkah politik,” tulisnya pada akun X @satriohendri.

  • Saat Dasco hingga Sri Mulyani Turun Gunung Redam Gejolak IHSG

    Saat Dasco hingga Sri Mulyani Turun Gunung Redam Gejolak IHSG

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat ‘kebakaran’ pada Selasa (18/3/2024) hingga membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menghentikan perdagangan sementara (trading halt) untuk pertama kalinya sejak 2020. Beberapa anak buah Presiden Prabowo Subianto bahkan harus ‘turun gunung’ untuk meredam gejolak di pasar modal. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, IHSG ditutup melemah 3,84% ke level 6.223,39 pada Selasa (18/3), dengan 118 saham menguat, 554 saham melemah, dan 139 saham stagnan.

    Sebelumnya, IHSG sempat anjlok 6,12% pada sesi I perdagangan, memaksa BEI melakukan trading halt selama 30 menit. Sesuai regulasi BEI, suspensi perdagangan diberlakukan jika IHSG turun lebih dari 5%.

    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan IHSG terperosok, salah satunya adalah isu-isu aktual yang berkembang.

    Pertama, ada Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI. Agung menyebut bahwa hal ini utamanya berkaitan mengenai soal supremasi sipil yang dianggap terancam. 

    Pasalnya, sebagai informasi, RUU ini dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, meskipun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah membantah anggapan tersebut. Adapun, pada Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa ke tingkat paripurna.

    “Kedua, terdapat keraguan dalam pengelolaan Danantara dengan dana jumbo tersebut. Keraguan ini juga terjadi di tengah maraknya kasus-kasus korupsi di BUMN,” ujar Hadi kepada Bisnis, Selasa (18/3/2025). 

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto sempat mengatakan bahwa Danantara memiliki dana kelolaan hingga US$900 miliar atau setara dengan Rp14.715 triliun. Bahkan, beberapa saat lalu, ramai juga soal korupsi Pertamina. 

    Ketiga, dikatakan bahwa terdapat beberapa program mercusuar yang menelan biaya besar. Sebab demikian, muncul kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan dana jumbo tersebut. 

    “Apakah bisa bertanggung jawab atau malah mengulang kejadian-kejadian yang sudah-sudah soal korupsinya marak,” imbuhnya. 

    Terakhir, dia juga mengatakan bahwa terdapat praktik nepotisme yang terjadi di kemudian hari. Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat dikaitkan dengan penurunan IHSG, Hadi menilai tidak ada korelasi langsung antara kebijakan tersebut dan kinerja pasar modal.

    Adapun, Isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur, menurut Hadi, juga menjadi salah satu alasan mengapa pasar di Tanah Air bergejolak. 

    Perbesar

    Anak Buah Prabowo Berjibaku ‘Padamkan’ IHSG 

    Kemerosotan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco, bersama Ketua Komisi XI Misbakhun dan sejumlah anggota Komisi XI, mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Rombongan DPR disambut oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman beserta jajaran direksi lainnya sekira pukul 13.39 WIB. Saat tiba, IHSG terpantau berada di level 6.200, atau turun 4,19% dibandingkan sesi sebelumnya.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan respons soal trading halt yang diberlakukan BEI setelah IHSG amblas hingga lebih dari 5%

    “Menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari IHSG 5% yang emang otomatis dan bukan kali ini saja, udah pernah pas Covid-19. Pada hari ini, [kami] memberikan dukungan dan support meyakinkan kepada pasar agar tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk mengambil langkah perlu dengan tempo yang sesingkat-singkatnya agar pasar kembali meningkat,” kata Dasco di BEI, Selasa (18/3/2025). 

    Selain itu, Dasco juga memastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak akan mundur di tengah dinamika ekonomi yang terjadi. Dia juga menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap kuat.

    “Kalo ditanya persepsi investor luar saya kurang paham, tapi kalau soal Bu Sri Mul, saya pastikan tidak akan mundur dan fiskal kita kuat,” ujar Dasco. 

    Pernyataan itu merespons berbagai spekulasi terkait kebijakan fiskal dan dinamika pasar keuangan belakangan ini. Menurut Dasco, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    Ketua Komisi XI Misbakhun menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan respons positif terhadap kondisi pasar dan meredam kepanikan akibat penurunan tajam IHSG.

    “Kami ingin menciptakan respons positif terhadap bursa, tidak ada kepanikan apa pun,” ujar Misbakhun kepada wartawan di BEI, Selasa (18/3/2025).

    Di lokasi berbeda, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025). Pemanggilan Airlangga menjadi menarik di tengah IHSG yang anjlok hingga 6,2%

    Menurut pantauan Bisnis, Airlagga tiba di lingkungan Istana Kepresidenan sejak pukul 15.46 WIB dengan mengenakan jas berwarna hitam. Dengan derap langkah sigap. Airlangga terlihat terburu-buru untuk menemui Kepala Negara.

    Saat ditanyai mengenai kondisi IHSG, mantan Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebut bahwa ketibaannya memang akan melaporkan kondisi-kondisi ekonomi yang tengah berkembang. 

    “Tentu perkembangan perekonomian akan dilaporkan ke Bapak Presiden,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/3/2025).

    Airlangga pun optimistis bahwa dari segi fundamental keadaan perekonomian kuat sehingga apabila terjadi penurunan IHSG memang terjadi di seluruh Negara.

    “Ini terjadi di berbagai negara saham naik turun itu biasa dan saham-saham negara lain minggu lalu turun cukup dalam dan sekarang mungkin kita yang kemarin belum terlalu kena. Namun, sekarang kena imbas satu dua hari,” tandasnya. 

    Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menepis isu terkait dirinya dan Menkeu Sri Mulyani yang dikabarkan mundur dari kabinet Prabowo. Airlangga memastikan dirinya akan tetap bekerja bersama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pertama, saya tetap bekerja konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur,” ujarnya. 

    Tak hanya itu, Airlangga juga menekankan bahwa isu serupa yang melibatkan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari kabinet juga dipastikan olehnya adalah hoaks.

    “Bu Sri Mulyani juga sudah saya komunikasi tadi siang, beliau juga sedang bekerja penuh. Jadi hoaks itu [kami mundur],” tandas Airlangga.

    Pada sore hari, Menkeu Sri Mulyani dan jajaran petinggi Kementerian Keuangan langsung menggelar konferensi pers terkait kondisi ekonomi terkini. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani langsung menjawab rumor mundur dari kabinet. Namun, dia menegaskan bahwa tetap bekerja untuk pemerintahan Prabowo.

    “Banyak rumor mengenai posisi saya, sampai sekarang saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil lelang SUN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Dia tidak menampik rumor itu, tidak juga membenarkannya dalam pernyataan pertamanya. Setelah itu, awak media kembali memastikan maksud pernyataannya, Sri Mulyani berkelakar bahwa dia berdiri di tempat itu menyampaikan konferensi pers dan tidak mundur dari tempatnya.

    “Saya tegaskan, saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur, iya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN, dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara,” ujar Sri Mulyani.

    Bagaimana Seharusnya Pemerintah Merespon?

    Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio di platform X (Twitter) yakni @satriohendri ikut berkomentar soal amblasnya IHSG yang direspons oleh Wakil Ketua DPR RI ke BEI. 

    “Pasar saham anjlok itu tanda pasar gak punya TRUST ke pemerintah. Gak bisa diselesaikan dengan langkah politik,” tulis @satriohendri. 

    Senada dengan Satrio, Agung Baskoro menuturkan bahwa sentimen negatif pasar menurutnya tidak direspon dengan aksi politik, namun juga dari aksi ekonomi dari pemerintah. 

    Dia kemudian berpendapat bahwa pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik ke semua jajarannya, mulai dari Presiden, Menteri, hingga ke level birokrasi terbawah. Hal ini diperlukan karena pasar membutuhkan kepastian, arah dalam bagaimana pemerintah berjalan dan menghindari kegaduhan yang selama ini mengemuka. 

    Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus korupsi juga harus diperkuat. Hal ini agar pasar dapat nyaman berinvestasi di Indonesia. 

    Dia memberi contoh jika hukuman kepada koruptor rendah, lemah, tidak mencerminkan komitmen masyarakat yang sudah jenuh dengan kasus-kasus korupsi tersebut, dia khawatir pemerintah akan mendapat tantangan luar biasa di internal.

    “Terlepas ada tantangan eksternal yang luar biasa,” ujar Agung, merujuk pada kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump serta konflik geopolitik. “Terakhir, isu-isu maupun rumor-rumor yang berkembang di masyarakat menurutnya harus disudahi. Misalnya seperti soal reshuffle ataupun kinerja tim kabinet di bidang ekonomi.
     

  • Dasco Bantah Pembahasan Revisi UU TNI Kebut-kebutan dan Diam-diam di Hotel Fairmont

    Dasco Bantah Pembahasan Revisi UU TNI Kebut-kebutan dan Diam-diam di Hotel Fairmont

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membantah pembahasan revisi Undang-Undang No.34/2004 tentang Tentara Negara Indonesia atau RUU TNI dilakukan secara tergesa-gesa alias kebut-kebutan.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pembahasan RUU TNI telah bergulir sejak beberapa bulan lalu. Untuk itu pula, kata dia, pembahasan dilakukan di Komisi I DPR dengan mengundang partisipasi publik.

    “Saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari beberapa bulan lalu,” katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

    Tak hanya itu, Dasco juga membantah rapat Panja guna membahas revisi UU TNI di Hotel Fairmont dilakukan secara diam-diam. Dia menyebut itu merupakan rapat terbuka.

    Menurutnya juga, konsinyering dalam setiap pembahasan Undang-Undang itu memang memiliki aturannnya di dalam peraturan pembuatan Undang-Undang dan tidak menyalahkan mekanisme yang ada.

    Dalam rapat panja itu, katanya, perlu mengundang institusi lain, sehingga memang diperlukan konsinyering. Lebih lanjut, dia merincikan mulanya rapat panja akan digelar empat hari, tetapi disingkat menjadi dua hari dalam rangka efisiensi. 

    “Bahwa kemudian 3 pasal ini sudah dinyatakan selesai pembahasannya, ini juga tidak kebut-kebut, tapi dalam mekanisme itu memang diserahkan kepada Komisi  I dalam hal ini, tim perumus, Timus Timsin, dan kemudian Panja, yang akan melakukan sesuai dengan mekanisme,” pungkasnya.

    Pasal-pasal Kontroversial 

    Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio juga memberikan catatan kritis terkait Revisi Undang-Undang TNI.

    Menurutnya, Pasal 47 ayat (2) khususnya kalimat terakhir yang berbunyinya ‘sesuai kebijakan Presiden’ berpotensi merusak demokrasi di Indonesia.

    Untuk diketahui, Pasal 47 ayat (2) yang mengatur bahwa Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden.

    Melalui revisi UU TNI, yang tertuang dalam DIM, pemerintah mengusulkan menambah lima pos kementerian/lembaga yang dapat diisi prajurit aktif. Kelimanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung.

    “Mengapa bahaya? sebab kita tidak mengetahui kondisi Presiden saat memutuskan, jadi seharusnya jangan ada kata atau kalimat dalam undang-undang yang melibatkan kondisi bersayap,” pungkas Hendri.

    Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan pengajuan revisi terhadap UU TNI tidak mendesak karena UU TNI No. 34 tahun 2004 masih relevan digunakan untuk membangun transformasi TNI ke arah militer yang profesional sehingga belum perlu diubah.

    Justru, Koalisi menilai secara substansi RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah. Pertama, perluasan di jabatan sipil yang menambah Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak tepat dan ini jelas merupakan bentuk dwifungsi TNI.

    Untuk di kantor Kejaksaan Agung, penempatan ini tidaklah tepat karena fungsi TNI sejatinya sebagai alat pertahanan negara, sementara Kejaksaan fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum.

    “Walau saat ini sudah ada Jampidmil di Kejaksaan agung, namun perwira TNI aktif yang menjabat di Kejaksaan Agung itu semestinya harus mengundurkan diri terlebih dahulu,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

  • Masyarakat Sipil Ramai-ramai Tolak Revisi RUU TNI, Demokrasi RI Terancam?

    Masyarakat Sipil Ramai-ramai Tolak Revisi RUU TNI, Demokrasi RI Terancam?

    Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil hingga pengamat politik ramai-ramai menolak serta mengkritisi pembahasan revisi Undang-Undang atau RUU TNI yang saat ini dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah. 

    Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti turut menyoroti revisi Undang-Undang (UU) TNI yang menuai kontroversi lantaran sejumlah aspek yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip efisiensi serta berpotensi mengancam demokrasi. 

    Salah satu poin krusial dalam revisi UU TNI adalah terkait dengan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Meski disebut sebagai ‘pembatasan’, faktanya revisi ini justru memperluas cakupan peran TNI di ranah sipil, dari 10 posisi menjadi 16.

    “Tentu saja, ini tidak bisa disebut sebagai pembatasan, tapi perluasan. Pembatasan seharusnya mengurangi jumlah posisi militer aktif di jabatan sipil, bukan menambahnya,” tegas Ray. 

    Sementara itu, Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio juga memberikan catatan kritis terkait Revisi Undang-Undang TNI.

    Menurutnya, Pasal 47 ayat (2) khususnya kalimat terakhir yang berbunyinya ‘sesuai kebijakan Presiden’ berpotensi merusak demokrasi di Indonesia.

    Untuk diketahui, Pasal 47 ayat (2) yang mengatur bahwa Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden.

    Melalui revisi UU TNI, yang tertuang dalam DIM, pemerintah mengusulkan menambah lima pos kementerian/lembaga yang dapat diisi prajurit aktif. Kelimanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung.

    “Mengapa bahaya? sebab kita tidak mengetahui kondisi Presiden saat memutuskan, jadi seharusnya jangan ada kata atau kalimat dalam undang-undang yang melibatkan kondisi bersayap,” pungkas Hendri.

    Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan pengajuan revisi terhadap UU TNI tidak mendesak karena UU TNI No. 34 tahun 2004 masih relevan digunakan untuk membangun transformasi TNI ke arah militer yang profesional sehingga belum perlu diubah.

    Justru, Koalisi menilai secara substansi RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah. Pertama, perluasan di jabatan sipil yang menambah Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak tepat dan ini jelas merupakan bentuk dwifungsi TNI.

    Untuk di kantor Kejaksaan Agung, penempatan ini tidaklah tepat karena fungsi TNI sejatinya sebagai alat pertahanan negara, sementara Kejaksaan fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum.

    “Walau saat ini sudah ada Jampidmil di Kejaksaan agung, namun perwira TNI aktif yang menjabat di Kejaksaan Agung itu semestinya harus mengundurkan diri terlebih dahulu,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. 

    Koalisi menilai, sebenarnya yang diperlukan bukanlah perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Akan tetapi justru penyempitan, pembatasan dan pengurangan TNI aktif untuk duduk di jabatan sipil sebagaimana diatur dalam UU TNI. Jadi jika ingin merevisi UU TNI justru seharusnya 10 jabatan sipil yang diatur dalam pasal 47 ayat (2) UU TNI dikurangi bukan malah ditambah.

    Menurut Koalisis, sejak Panglima TNI menyatakan bahwa prajurit TNI aktif yang menempati jabatan sipil di luar dari 10 lembaga yang dibolehkan pasal 47 ayat (2), harus mundur dari dinas aktif kemiliteran, maka kami mendesak agar seluruh prajurit TNI yang saat ini menduduki jabatan sipil di luar dari 10 lembaga yang diperbolehkan dalam pasal 47 ayat (2) UU TNI tersebut, segera mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif TNI.

    “Terutama Letkol Teddy Indra Wijaya yang berulangkali melanggar ketentuan dalam UU TNI, mulai dari terlibat dalam kampanye politik praktis 2024 hingga pengangkatannya sebagai Seskab,” imbuhnya. 

  • Pengamat Ungkap Pesan Puan di Balik Hubungan Megawati-Prabowo

    Pengamat Ungkap Pesan Puan di Balik Hubungan Megawati-Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menyoroti pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat acara retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Hensat menilai manuver Puan dilakukan sebagai upaya menjaga hubungan baik antara Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah situasi politik yang sensitif. Menurutnya, langkah tersebut adalah cerminan sikap strategis partai berlogo banteng di tengah situasi yang tak mudah bagi PDIP. 

    “Jadi kan semakin jelas, Megawati juga sebetulnya enggak ingin ada kegaduhan politik. Dia cukup saja, ingin enggak ada kegelisahan politik,” ujar Hensat dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025). 

    Dia menilai keputusan PDIP menunda keikutsertaan dalam retreat kepala daerah bukan sekadar langkah spontan, melainkan respons reaktif terhadap situasi yang mengejutkan bagai partai pemenang Pemilu 2024 tersebut.

    Kondisi itu merujuk pada penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025.

    “Hasto ditangkap [KPK]. Sekjen ditangkap itu kan dia belum pernah mengalami itu, jadi respon reaktif Megawati ya [penundaan) retreat,” terang Hensa.

    Penangkapan ini, lanjutnya, menjadi pukulan psikologis dan politis bagi PDIP, mengingat Hasto merupakan figur kunci dalam struktur partai.

    Namun, di balik langkah reaktif tersebut, dia melihat adanya upaya Megawati untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo. Pesan yang disampaikan melalui Puan Maharani, menurutnya, menjadi sinyal bahwa PDIP tidak ingin memperkeruh situasi politik meski tengah menghadapi tekanan.

  • Pengamat Menilai Megawati Berusaha Menghindari Konflik yang Dapat Merusak Hubungannya dengan Prabowo – Halaman all

    Pengamat Menilai Megawati Berusaha Menghindari Konflik yang Dapat Merusak Hubungannya dengan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio Hensa mengungkapkan pandangannya terkait pesan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang disampaikan melalui putrinya sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Pesan tersebut terkait dengan keputusan Megawati untuk meminta kepala daerah PDIP menunda keikutsertaan dalam acara retret atau retreat di Magelang yang sempat menjadi sorotan publik.

    Hensa menganggap langkah Megawati ini sebagai tindakan strategis yang bertujuan menjaga stabilitas politik mengingat situasi politik yang cukup sensitif bagi PDIP saat ini.

    Menurut Hensa, Megawati berusaha menghindari konflik yang dapat merusak hubungan partai dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan Prabowo Subianto.

    Megawati jelas tidak ingin ada kegaduhan politik.

    “Dia lebih memilih menjaga ketenangan dan stabilitas, baik di dalam partai maupun dalam hubungan politik dengan pihak lain,” kata Hensa kepada wartawan, Minggu 23 Februari 2025.

    Hensa menambahkan keputusan Megawati untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah tersebut bukanlah keputusan yang diambil secara spontan.

    Dia menilai keputusan itu sebagai respons terhadap kejadian mengejutkan yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025.

    Penangkapan Hasto jelas mengejutkan karena selama ini PDIP belum pernah menghadapi situasi seperti ini.

    “Itu adalah respons reaktif dari Megawati atas situasi yang tiba-tiba dan cukup mengguncang partai,” ucap Hensa.

    Menurut Hensa, penahanan Hasto memberikan dampak psikologis yang cukup berat bagi PDIP mengingat Hasto adalah figur kunci dalam struktur partai.

    Namun di tengah respons reaktif tersebut, Hensa melihat bahwa Megawati masih memiliki niat tulus untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo Subianto.

    Pesan salam yang disampaikan melalui Puan Maharani kepada Prabowo, menurut Hensa, menunjukkan bahwa Megawati tidak ingin memperburuk ketegangan yang ada meskipun situasi politik cukup rumit.

    Megawati jelas ingin tetap menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan Prabowo.

    Ini adalah sinyal bahwa meski ada ketegangan, dia tidak ingin hubungan politik menjadi lebih buruk, ucap Hensa.

    Hensa juga menekankan pentingnya hubungan harmonis antara Megawati sebagai pemimpin partai pemenang legislatif dan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2024.

    Menurut Hensa, hubungan ini sangat penting untuk stabilitas politik di Indonesia.

    Ini merupakan hal yang positif.

    Sebagai pemenang Pilpres, hubungan yang baik dengan pemenang legislatif akan menciptakan suasana politik yang kondusif.

    “Megawati sudah menunjukkan sikap yang sangat baik dalam hal ini,” pungkasnya.

    Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memastikan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Puan mengatakan pertemuan antara Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Partai Gerindra itu digelar secepatnya.

    “Pasti, pasti, secepatnya. Insya Allah secepatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat 28 Februari 2025.

    Pernyataan ini disampaikan Puan setelah mengikuti Parade Senja retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari 2025.

    Dalam acara tersebut, Puan bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan Presiden Prabowo Subianto.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Agar retret tak jadi simalakama

    Agar retret tak jadi simalakama

    Kepala Daerah mengikuti retret bertujuan membangun solidaritas serta kesiapan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah masing-masing (ANTARA/HO)

    Agar retret tak jadi simalakama
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Di era 60an ketika menjadi Presiden Amerika Serikat (AS), John F Kennedy pernah berkata “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins”- “Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai”. Kalimat itu seyogyanya mengakhiri kebimbangan mereka, para kepala daerah yang pekan lalu sempat dihadapkan pada simalakama antara loyalitas pada partai atau memenuhi panggilan negara.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang sempat menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun apapun itu, dalam kancah politik, setiap keputusan strategis sering kali menyimpan pesan ganda yang kerap melampaui apa yang terlihat.

    Di satu sisi keputusan sejumlah kepala daerah yang pada akhirnya tidak hadir dalam retret di Akmil itu bukan sekadar bentuk ketidakhadiran, banyak yang menyebut keputusan itu sebagai sebuah pernyataan pembangkangan terhadap hierarki kepemimpinan yang telah ditetapkan.

    Jika ditelisik lebih dalam, ketidakhadiran maupun perintah ketidakhadiran menyiratkan protes atau manuver politis terhadap otoritas tertinggi yaitu presiden yang seharusnya menjadi simbol persatuan dan pengayom kepentingan bangsa sekaligus panglima tertinggi. Tindakan tersebut pada akhirnya mendatangkan dilema yang mendalam bagi para kepala daerah untuk memilih antara loyalitas kepada partai dan penghormatan terhadap prinsip kenegaraan yang sesungguhnya.

    Analis komunikasi politik Hendri Satrio sebelumnya telah menggarisbawahi pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.

    “Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai,” katanya.

    Memang dalam tatanan politik yang ideal, setiap elemen pemerintahan dan partai seharusnya menempatkan kepentingan nasional di atas ambisi partai. Presiden, sebagai figur yang memikul amanah tertinggi, bukan hanya representasi kekuatan politik, tetapi juga lambang integritas dan identitas bangsa.

    Oleh karena itu, ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam konteks ini, seolah mengisyaratkan ketidakmampuan untuk menyelaraskan kepentingan partai dengan semangat kebangsaan. Mereka, dengan tidak hadir, seolah menyuarakan ketidaksetujuan terhadap suatu narasi kepemimpinan, sebuah narasi yang mengedepankan pertimbangan politis di atas prinsip kenegaraan.

    Kata Hendri, surat larangan untuk hadir dari Ketua Umum PDI Perjuangan itu berpotensi membuat kepala daerah usungan PDI Perjuangan itu tidak tegak lurus pada Presiden RI. Lebih jauh, perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan itu berpotensi menimbulkan dilema etika dan politis yang mendalam.

    Dengan adanya tindakan ini, maka gambaran politik Indonesia semakin dipenuhi oleh pertentangan antara kepentingan kelompok dan identitas bangsa.

    Ujian berat

    Di sinilah terselip ironi yang patut direnungkan bahwa sebuah partai yang seharusnya menjadi perwujudan semangat nasional, ternyata jiwa besar mereka bisa saja teruji. Ada yang ketika menghadapi ujian besar justru menunjukkan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan internal sehingga mengorbankan prinsip-prinsip kenegaraan yang lebih luas.

    Sebagai contoh, sebuah studi kasus yang dapat dijadikan refleksi adalah dinamika internal dalam Partai Konservatif Inggris pasca-Brexit. Pada masa itu, perbedaan pandangan antara faksi-faksi di dalam partai menimbulkan ketegangan yang cukup signifikan.

    Beberapa anggota memilih untuk menentang keputusan pimpinan yang telah disepakati, tidak semata-mata karena perbedaan ideologi, melainkan juga sebagai upaya menjaga kekuatan internal partai. Konflik tersebut tidak hanya menggoyahkan fondasi partai, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang komitmen mereka terhadap visi nasional yang lebih inklusif.

    Dalam konteks ini, para anggota yang memilih untuk menolak arahan pimpinan tampak terjebak dalam dinamika kekuasaan yang sempit, sehingga mengesampingkan kepentingan yang lebih besar yakni kesejahteraan dan persatuan negara. Walaupun konteks sejarah dan dinamika politiknya tentu berbeda, benang merahnya tetap sama, tak lain adalah ketika kepentingan politik pribadi atau kelompok mulai mendominasi, nilai-nilai kebangsaan dan persatuan berisiko terkikis.

    Kisah tersebut seolah menjadi cermin bagi situasi saat ini, di mana adanya kecenderungan untuk mencampuradukkan urusan partai dengan kepentingan nasional telah mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan. Dalam tatanan kenegaraan, seorang negarawan seharusnya mampu mengambil jarak dari pertarungan internal dan menitikberatkan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

    Namun, ketika keputusan partai diambil tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan nasional, secara tidak langsung terjadi pergeseran nilai di mana loyalitas terhadap pimpinan partai mulai mendahului loyalitas kepada negara. Dengan demikian, tindakan hal yang dilakukan oleh sejumlah pejabat bukan semata-mata merupakan respons terhadap perintah internal, melainkan juga merupakan penolakan simbolis terhadap apa yang dianggap telah menyimpang dari idealisme kenegaraan.

    Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang secara tegas bahkan menilai sikap Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri terkait pembekalan/retret kepala daerah sebagai bentuk penggembosan dan pembangkangan terhadap program Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kondisi ideal, pimpinan seharusnya membuka ruang dialog dan musyawarah yang dapat mengakomodasi aspirasi berbagai elemen, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar kenegaraan. Suatu kepemimpinan yang berwibawa akan menyelaraskan kepentingan internal partai dengan dinamika negara, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi tidak hanya di mata partai, tetapi juga di mata rakyat.

    Jika tidak, maka politik praktis yang menyatu dengan tujuan kelompok akan terus menimbulkan perpecahan, mengikis kepercayaan publik, dan pada akhirnya melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri. Realitas ini menuntut suatu refleksi mendalam, di mana setiap pemimpin, baik di tingkat partai maupun negara, harus mampu mengedepankan integritas sebagai modal utama.

    Keterbukaan, dialog konstruktif, dan komitmen terhadap kepentingan umum harus dijadikan pedoman utama agar politik tidak semata-mata menjadi arena pertarungan ego dan kekuasaan.

    Lebih bijaksana

    Mengapa retret menjadi penting? Ini tentu agar kepala daerah yang baru terpilih dapat benar-benar memahami tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan dengan lebih baik. Retret sendiri juga bertujuan untuk membekali para pemimpin dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) Bima Arya Sugiarto menegaskan, retret pembekalan kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Tak hanya meningkatkan pemahaman, retret diarahkan untuk membangun kedekatan antarkepala daerah, sehingga mendukung pelaksanaan berbagai program kerja.

    Maka langkah strategis yang seharusnya diambil adalah mengembalikan semangat kenegaraan yang sesungguhnya yakni menempatkan retret ini pada posisi seharusnya. Sekaligus menempatkan presiden sebagai simbol persatuan yang diharapkan agar mampu mengikat perbedaan dan menuntun bangsa menuju arah yang lebih baik.

    Apabila sikap para kepala daerah yang tidak hadir ini dibiarkan terjadi, maka ini ibarat percikan api di tengah hutan kering, konflik yang lebih besar pun mudah berkobar dan mengancam stabilitas negara. Dalam situasi seperti ini, analisis kritis harus terus dilakukan agar setiap tindakan politik tidak melunturkan semangat kebangsaan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa.

    Ke depan, harus ada upaya bersama untuk menegakkan nilai-nilai integritas dan keberanian moral, yang menjunjung tinggi kepentingan negara di atas segala perhitungan politik sempit. Hanya dengan demikian, bangsa ini dapat terus tumbuh dalam kerangka demokrasi yang sehat, di mana setiap keputusan tidak lagi dipenuhi oleh manuver politis, melainkan oleh tekad untuk membangun Indonesia yang lebih bersatu dan berkeadaban.

    Sumber : Antara

  • Polemik Danantara yang Diluncurkan Hari Ini, Hendri Satrio Ingatkan Pemerintah: Negara Bisa Kebagian Zonk

    Polemik Danantara yang Diluncurkan Hari Ini, Hendri Satrio Ingatkan Pemerintah: Negara Bisa Kebagian Zonk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis politik Hendri Satrio atau Hensat kembali menyoroti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diluncurkan hari ini.

    Dikatakan Hensat, Danantara bukan sekadar proyek ekonomi, tetapi juga merupakan pesan komunikasi dari pemerintah kepada pelaku ekonomi.

    “Danantara sejatinya adalah juga pesan komunikasi dari Pemerintah kepada Pelaku Ekonomi,” ujar Hensa di X @satriohenri (23/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa komunikasi mengenai proyek ini harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berdampak negatif.

    “Bila pesan ditangkap salah maka bukan hanya noise yang didapat tapi tentu negara bisa kebagian zonk!,” ucapnya.

    Hendri juga menyebut Danantara sebagai percobaan super mahal yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam aspek komunikasi kepada publik dan dunia usaha.

    “Oleh sebab itu, komunikasikan dengan benar percobaan super mahal ini,” kuncinya.

    Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengkritik keras pembentukan Danantara, menyebutnya sebagai konspirasi terbesar dalam sejarah Indonesia yang berpotensi menggerogoti uang rakyat.

    Dikatakan Gigin, mekanisme pengelolaan Danantara yang menempatkan aset negara dalam satu brankas besar dan hanya bisa diaudit atas izin DPR merupakan bentuk penguasaan terstruktur oleh kelompok tertentu.

    “Danantara adalah buah konspirasi terbesar dalam sejarah Indonesia untuk menggerogoti uang rakyat,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (19/2/2025).

    Gigin mengatakan, mereka mengumpulkan aset negara di satu brankas raksasa dan hanya dikuasai kelompoknya sendiri.