Xcloud.id

Tag: Hendri Satrio

  • Boy Rafli Amar ajak alumni SMAN 37 Jakarta asah kemampuan berwirausaha

    Boy Rafli Amar ajak alumni SMAN 37 Jakarta asah kemampuan berwirausaha

    “Dalam mengatasi keterbatasan peluang kerja saat ini, para alumni perlu meningkatkan kemampuan di bidang entrepreneurship di berbagai sektor. Selain itu, soft skill seperti komunikasi digital, kepemimpinan, dan adaptasi sosial sangat penting agar bis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Ikatan Alumni SMAN 37 Jakarta (IKASMAN 37) Komjen Pol. (Purn.) Boy Rafli Amar mengajak para lulusan sekolah itu untuk mengasah keterampilan berwirausaha guna menciptakan peluang kerja baru.

    “Dalam mengatasi keterbatasan peluang kerja saat ini, para alumni perlu meningkatkan kemampuan di bidang entrepreneurship di berbagai sektor. Selain itu, soft skill seperti komunikasi digital, kepemimpinan, dan adaptasi sosial sangat penting agar bisa memahami kebutuhan dan peluang di masyarakat,” ujar Boy Rafli dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, Boy Rafli menggarisbawahi perlunya para alumni untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang terus berubah.

    Ia menyoroti bahwa peluang kerja konvensional kini semakin terbatas akibat tingginya persaingan dan kuota yang minim.

    Ia menegaskan bahwa dengan menguasai keterampilan seperti komunikasi digital, alumni dapat lebih mudah menavigasi dunia kerja modern yang kian bergantung pada teknologi.

    Dengan demikian, para alumni dapat juga melihat peluang kerja yang tidak konvensional seperti pegawai negeri sipil (PNS).

    “Jangan hanya berorientasi menjadi pegawai negeri yang slotnya terbatas,” ujarnya.

    Sementara itu, humas IKASMAN 37 Debbie Dahlia mengatakan bahwa Indonesia sedang berada di era bonus demografi dan transisi menuju ekonomi hijau, yang membuka peluang besar untuk penciptaan lapangan kerja baru.

    Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan menghapus persyaratan diskriminatif seperti batasan usia dan penampilan, yang dinilainya sebagai sinyal positif bagi alumni IKASMAN 37 untuk menciptakan peluang kerja.

    “Ini adalah kesempatan emas bagi generasi muda untuk menjadi agen perubahan. Jejaring alumni seperti IKASMAN 37 menjadi strategis untuk kolaborasi lintas angkatan guna menciptakan peluang baru,” katanya.

    Sedangkan, anggota IKASMAN 37 sekaligus analis komunikasi politik Hendri Satrio menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif dari pejabat, salah satunya bisa untuk menyampaikan kebijakan ketenagakerjaan.

    Ia menilai komunikasi publik yang buruk dapat menghambat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja.

    “Komunikasi publik pejabat saat ini kerap menimbulkan kegaduhan sehingga perlu diperbaiki agar tidak memicu polemik. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan pesan-pesan pemerintah tersampaikan tanpa salah paham,” ucapnya.

    Diketahui, IKASMAN 37 menggelar halalbihalal 2025 di Gedung Graha Dirgantara, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (24/5).

    Acara itu menjadi momen silaturahmi lintas angkatan sekaligus platform untuk membahas tantangan serius yang dihadapi generasi saat ini, khususnya keterbatasan lapangan kerja di tengah dinamika ekonomi yang kian kompleks.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Bukan Boneka Jokowi, Independen Sejak Awal Jadi Presiden

    Prabowo Bukan Boneka Jokowi, Independen Sejak Awal Jadi Presiden

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa dirinya bukanlah bonekanya mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi.

    Pernyataan ini berhasil mematahkan narasi yang menyebutkan bahwa selama ini Presiden Prabowo dikendalikan Jokowi.

    Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menjelaskan, apa yang disampaikan Prabowo adalah upaya untuk menegaskan posisi sebagai pemimpin negara.

    Dia pun meyakini bahwa Prabowo sangat independen sejak awal menjabat sebagai Presiden RI.

    “Pak Prabowo memahami betul posisinya sebagai Presiden. Dia tahu cara berterima kasih kepada Pak Jokowi. Tapi untuk urusan negara, dari awal saya yakin dia independen,” ujarnya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Menurut Hendri, pernyataan Presiden Prabowo tersebut merupakan pesan politik yang disampaikan secara tegas guna mempertahankan legitimasi kepemimpinannya.

    “Pak Prabowo paham narasi boneka bisa melemahkan posisinya. Jadi, dia langsung mematahkan narasi itu,” katanya.

    Di sisi lain, dia menilai bahwa hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Jokowi adalah sesuatu yang baru dalam sejarah politik Indonesia.

    Namun, hal itu tidak bisa langsung diartikan bahwa Jokowi memiliki pengaruh besar dalam kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Saya sering bilang, ini pertama kalinya dalam sejarah ada mantan presiden dan presiden yang saling berkomunikasi akrab. Tapi, bukan berarti Prabowo boneka Jokowi. Mereka hanya berkomunikasi hangat dan Prabowo tahu caranya berterima kasih,” jelasnya.

    Hendri juga menyoroti persepsi publik terkait narasi “boneka” ini.

    Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo seharusnya cukup untuk meredam spekulasi hubungan dengan Jokowi.

    “Mungkin publik menilai dari tindakan atau kedekatan mereka. Tapi mestinya sekarang sudah clear bahwa Prabowo adalah sosok yang memegang kendali penuh sebagai Presiden,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo membantah persepsi segelintir pihak yang menuding dirinya selama ini dikendalikan oleh Jokowi.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggapan itu sama sekali tidak benar.

    Hal itu disampaikannya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” ujarnya.

    Presiden Prabowo mengatakan, selama ini dirinya hanya berkonsultasi dan meminta saran kepada Jokowi, yang terbukti berhasil memimpin Indonesia selama dua periode.

    “Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya meminta, saya menghadap beliau, tidak ada masalah,” jelasknya.

    Menurut Presiden Prabowo, konsultasi dan meminta saran adalah hal yang wajar. Sekalipun kepada pendahulunya seperti Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

    “Saya menghadap Pak SBY tak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur kalau bisa, menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa, minta pandangan, minta saran,” ungkapnya.

  • Gibran Sibuk Perbaiki Citra di 6 Bulan Pertama, Pengamat: Tak Mau Dianggap Jadi Wapres karena Ayah – Halaman all

    Gibran Sibuk Perbaiki Citra di 6 Bulan Pertama, Pengamat: Tak Mau Dianggap Jadi Wapres karena Ayah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Hendri Satrio menilai Gibran Rakabuming Raka berupaya membangun citra diri dalam enam bulan pertamanya menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Hensat, Gibran berupaya agar terlepas dari bayang-bayang sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan Hendri dalam program Overview Tribunnews, Rabu (7/5/2025).

    “Dia berusaha memang membaiki skill-nya gitu ya, dia punya citra skill-nya belum mumpuni bahkan kualifikasinya belum masuk sebagai wapres, maka kemudian dia melakukan hal-hal yang menurut dia perlu supaya citranya dia terangkat,” ungkapnya.

    Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu mengatakan sejumlah hal dilakukan Gibran sebagai upaya membentuk citra baik sebagai wapres.

    “Misalnya bikin Lapor Mas Wapres gitu ya atau kemudian mengundang menteri untuk rapat koordinasi dengan dirinya, atau kemudian bermonolog tentang isu-isu yang luar biasa berat seperti demokrasi dan hilirisasi,” ungkap pria yang juga akrab disapa Hensat itu.

    Hendri bilang, enam bulan ini Gibran disibukkan dengan memperbaiki citranya di publik.

    “Dia tidak ingin dianggap sebagai sosok yang memang jadi wapres karena ayahanda gitu ya.”

    “Makanya kemudian dia berusaha untuk menaikkan citra misalnya dengan bagi-bagi susu, bagi-bagi skincare, dia bermonolog,” ungkapnya.

    Sementara itu terkait peran Gibran sebagai wapres, Hendri menilai apa yang dilakukan mantan Wali Kota Solo itu sudah pas.

    “Mas Gibran jarang-jarang muncul karena kan namanya wakil ya, wakil presiden itu kan dia bergerak atas izin presiden ya. Jadi kalau presidennya enggak minta hadir ya enggak apa-apa juga gitu.”

    “Pak Ma’ruf Amin kan juga waktu dengan Pak Jokowi jarang juga tampil bersama-sama Pak Jokowi bila tidak diminta Pak Jokowi kan,” ungkapnya.

    Gibran Lemah secara Legislatif

    Pada kesempatan itu, Hendri juga menilai lemahnya posisi Gibran secara legislatif.

    Gibran dinilai lemah karena saat ini tidak memiliki partai politik setelah dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Hal itu diungkapkan Hendri menanggapi usulan pemakzulan Gibran.

    “Kalau kita bicara tentang legislatif, justru menurut saya Mas Gibran tidak dalam posisi yang kuat tuh karena kan Mas Gibran tidak berpartai lagi sekarang,” ungkap Hendri.

    Sehingga menurut Hensat, panggilan akrabnya, Gibran perlu berhati-hati dalam menjalankan jabatannya saat ini.

    “Jadi artinya ya dia mesti hati-hati, kecuali memang sang ayahanda masih memegang atau bisa masih bisa mencengkeram beberapa partai politik sehingga tidak ada pemakzulan untuk Mas Gibran gitu,” ujarnya.

    Meski begitu, relasi sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah partai politik membuat Gibran masih dalam posisi aman.

    “Dengan kedekatannya Pak Zulhas Ketua Umum PAN, kemudian Bahlil Ketua Umum Golkar dengan Pak Jokowi, keberadaan Mas Gibran mungkin masih aman lah ya,” ungkap Hensat.

    Adapun terkait wacana pemakzulan Gibran, Hensat menilai hal itu sulit terjadi.

    “Kalau pemakzulan Wapres menurut saya masih jauh ya. Kecuali memang ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Mas Wapres gitu.”

    “Dan itu ya tadi saya katakan kalau pun ada, itu harus masuk ke MK (Mahkamah Konstitusi) dulu gitu keputusannya. Dan di MK kan ada pamannya gitu kan,” kata Hensat.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, Forum Purnawirawan TNI-Polri merekomendasikan delapan poin kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Di antaranya soal tenaga kerja asing, penolakan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.

    Namun, satu di antara poin yang mengundang pro dan kontra adalah usul pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kabarnya akan disampaikan kepada MPR RI.

    Forum Purnawirawan TNI-Polri ini mengklaim berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Antara lain ada Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Hensa Ungkap Keterbelahan Purnawirawan TNI Gara-Gara Gibran

    Hensa Ungkap Keterbelahan Purnawirawan TNI Gara-Gara Gibran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat politik Hendri Satrio ikut memberikan komentar terkait situasi atau polemik yang terjadi di tubuh Purnawirawan TNI saat ini.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Hendri Satrio situasi untuk Purnawirawan TNI saat ini terbelah.

    Terbelah yang dimaksudnya karena ada memberikan pembelaan atau dukungan.

    Sementara di sisi lain, ada juga yang terus memberikan kritiknya terhadap upaya pelengseran posisi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya saat ini.

    “Purnawirawan terbelah,” tulisnya dikutip Minggu (4/5/2025)

    “Ngebelain vs Kritis terhadap posisi Gibran sebagai Wapres,” ujarnya.

    Hendri menyebut situasi ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia.

    Dimana, posisi Wakil Presiden menjadi salah satu faktor utama adanya keterbelahan dan perbedaan pendapat.

    “baru pertama terjadi di Indonesia, ada keterbelahan gegara posisi Wapres, ckckck,” sebutnya.

    Ia pun menaruh kekhawatiran dengan apa yang ke depannya bisa saja terjadi melihat situasi yang terjadi saat ini.

    “Duh, Negeriku, Negeri Cintaku #Hensa,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Tiga Partai Deklarasi Dukung Prabowo di 2029, Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi

    Tiga Partai Deklarasi Dukung Prabowo di 2029, Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi

    GELORA.CO – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menilai deklarasi dukungan dari Partai Golkar, PAN, dan PKS kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029, menjadi pertanda kuat bahwa reshuffle kabinet sudah dekat.

    Ia menyebut dukungan tersebut bukan sekadar ekspresi loyalitas, melainkan strategi politik pragmatis untuk mengamankan kursi di kabinet.

    “Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan para partai besar ini sudah jelas, reshuffle sebentar lagi akan berlangsung,” kata Hensat dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

    Hensat bilang, deklarasi ini juga menunjukkan adanya ‘kegaduhan politik’ di antara partai koalisi yang berebut perhatian Prabowo. “Ini terlihat seperti, mereka tahu kalau enggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet,” ujarnya.

    Terlebih, deklarasi ketiga partai tersebut terlalu dini untuk konteks Pilpres 2029. Padahal partai-partai besar seperti Golkar, PAN, dan PKS seharusnya memanfaatkan dihapuskannya presidential threshold (PT) yang tadinya 20 persen menjadi 0 persen, untuk lebih berani mengusung ketum mereka sebagai capres, alih-alih hanya fokus mempertahankan posisi di kabinet.

    “Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis,” tegasnya.

    Hensat menduga,bisa jadi dukungan dari tiga partai ini sebagai tanda, akan ada peta politik baru atau masuknya anggota baru ke dalam koalisi.

    “Prabowo punya gaya kepemimpinan yang suka kejutan. Bisa jadi reshuffle ini bukan cuma soal ganti menteri, tapi juga bikin peta politik baru. Kita lihat saja, apakah partai-partai ini beneran aman atau tidak,” ucapnya. (*)

  • Golkar, PAN, PKS Dukung Prabowo Pilpres 2029: Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi – Halaman all

    Golkar, PAN, PKS Dukung Prabowo Pilpres 2029: Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah secara resmi menyatakan dukungan mereka kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029 mendatang.

    Deklarasi dukungan yang mengejutkan ini bukan hanya sekadar pernyataan loyalitas, tetapi juga dipandang sebagai langkah politik pragmatis untuk mengamankan posisi mereka dalam kabinet.

    Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), mengungkapkan bahwa dukungan dari tiga partai besar ini menandakan bahwa reshuffle kabinet Indonesia dapat terjadi dalam waktu dekat.

    Menurut Hensa, langkah ini adalah bagian dari strategi klasik partai-partai tersebut untuk menunjukkan kesetiaan mereka terhadap Presiden Prabowo, sekaligus untuk memastikan kursi mereka tetap terjaga dalam pemerintahan yang akan datang.

    “Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan oleh partai-partai besar ini sudah jelas bahwa reshuffle sebentar lagi akan berlangsung,” ujar Hensa saat dikonfirmasi, Sabtu (3/5/2025).

    Hensa menilai bahwa tindakan ini menunjukkan adanya ketegangan dalam koalisi partai-partai yang sedang berebut pengaruh di kabinet. Ia mengatakan bahwa partai-partai tersebut kini berada dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus bergerak cepat untuk mempertahankan posisi mereka, atau berisiko kehilangan tempat di pemerintahan.

    “Ini terlihat seperti mereka tahu kalau nggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet,” tambah Hensa.

    Selain itu, Hensa juga mencatat bahwa deklarasi ini datang terlalu dini mengingat Pilpres 2029 masih cukup jauh.

    Ia berpendapat bahwa seharusnya Golkar, PAN, dan PKS memanfaatkan dihapuskannya presidential threshold menjadi 0 persen, yang memungkinkan mereka untuk lebih berani mengusung calon presiden dari kalangan ketua umum mereka, alih-alih hanya fokus untuk mempertahankan posisi di kabinet.

    “Pilpres 2029 masih jauh, dan dengan presidential threshold nol persen, partai-partai besar ini seharusnya punya nyali buat calonin ketum mereka,” kata Hensa.

    Ia juga mengingatkan bahwa terlalu cepat mendeklarasikan dukungan bisa menimbulkan persepsi negatif di mata publik, yang mungkin melihat langkah ini sebagai bentuk ketidakmampuan partai-partai tersebut untuk berpikir jangka panjang.

    “Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis,” ujar Hensa.

    Hensa juga mengungkapkan bahwa deklarasi dukungan ini bisa menjadi tanda akan adanya perubahan besar dalam peta politik Indonesia. Ia menyarankan agar publik juga menunggu reaksi dari Prabowo terkait dukungan yang diberikan oleh tiga partai ini.

    “Prabowo punya gaya kepemimpinan yang suka kejutan. Bisa jadi reshuffle ini bukan cuma soal ganti menteri, tapi juga bikin peta politik baru. Kita lihat aja, apakah partai-partai ini beneran aman atau tidak,” pungkasnya.

    Reshuffle Kabinet: Pertaruhan bagi Partai-Partai Pendukung

    Seiring dengan berkembangnya spekulasi tentang reshuffle kabinet yang segera terjadi, banyak yang bertanya-tanya apakah langkah ini akan berujung pada perubahan besar dalam struktur kabinet, ataukah hanya sekadar rotasi menteri untuk menyegarkan tampilan pemerintah.

    Jika reshuffle benar-benar terjadi, maka keputusan ini akan menjadi ujian bagi Presiden Prabowo untuk mempertahankan stabilitas politik sekaligus memenuhi janji-janji yang telah disampaikan kepada partai-partai koalisinya.

    Di sisi lain, keputusan ini juga akan sangat menentukan bagi Golkar, PAN, dan PKS dalam menjaga posisi mereka dalam pemerintahan dan mempersiapkan diri untuk Pilpres 2029.

    Dengan langkah ini, dinamika politik Indonesia akan semakin menarik untuk diikuti, terutama terkait dengan bagaimana partai-partai besar ini akan mengelola hubungan mereka dengan Prabowo dan bagaimana peran mereka dalam pemerintahan akan berubah menjelang pemilu yang akan datang.

    Apa pendapat Anda? Berikan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini jika Anda menginginkan orang lain untuk membacanya.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY

    Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa pemilihan sosok Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO bisa mencontoh pada era Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto hingga ke Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

    Pada era Soeharto, menurut dia, sosok kepercayaan yang bertindak sebagai juru bicara, mulai dari Moerdiono selaku Menteri Sekretaris Negara hingga Harmoko ketika menjadi Menteri Penerangan, yang keduanya merupakan sosok dekat dengan Soeharto.

    “Kemudian di zaman Gus Dur (Presiden ke-4 Republik Indonesia) ada Wimar Witoelar, Adhie Massardi,” kata Hendri saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa sosok yang bertindak sebagai juru bicara pada era Presiden SBY, mulai dari Julian Aldrin Pasha hingga Andi Mallarangeng.

    “Di zaman Jokowi, ada Johan Budi,” kata dia.

    Menurut dia, sosok-sosok yang menjadi juru bicara untuk presiden-presiden sebelumnya memiliki keahlian di bidang komunikasi.

    Maka, dia menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun mencontoh hal yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

    Prasetyo, di Jakarta, Selasa (29/4), menyebut bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, namun masih mempelajarinya secara mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    Hasan Nasbi sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office /PCO. Dia pun mengaku sudah tak lagi berkantor sejak Senin pekan lalu, 21 April 2025.

    Sumber : Antara

  • Ketimbang Unggah Video Monolog, Henri Satrio Sarankan Kembali Blusukan dan Bagi-bagi Susu

    Ketimbang Unggah Video Monolog, Henri Satrio Sarankan Kembali Blusukan dan Bagi-bagi Susu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio angkat suara. Terkait video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    Ia meminta Gibran fokus jadi orang menyenangkan. Ketimbang melakukan monolog lalu diunggah di YouTubenya.

    “Saran, mending fokus jadi orang yang menyenangkan, daripada monolog,” kata Gibran dikutip dari unggahannya di X, Senin (28/4/2025).

    “Udah bener fokus blusukan bagi-bagi susu dan buku, banyak orang yang dibikin seneng walau sesaat,” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menilai unggahan video monolog Gibran salah satu cara penyampaian komunikasi agar publik tidak bias dalam memperoleh informasi.

    “Kadang-kadang informasi yang beredar sering kali sudah bias dan tidak benar, karena itu, baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres,” kata Juri dikutip dari Antara, Senin (28/4/2025).

    Ia berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi yang kebenarannya lebih akurat dengan memperoleh langsung dari sumbernya.

    “Kami mengharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih benar, lebih langsung dari sumbernya, masyarakat tidak banyak mendapatkan informasi-informasi yang sudah di-cloning/framing gitu sehingga bias informasi,” ucapnya.

    Menurut dia, seorang pejabat publik tentu memiliki kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diberitahukan kepada masyarakat menyangkut program-program pemerintah maupun hal-hal lainnya.
    (Arya/Fajar)

  • Usulan Purnawirawan TNI Tuntut Pergantian Wapres Bukan Hal Biasa, Pasti Ada Apa-apanya

    Usulan Purnawirawan TNI Tuntut Pergantian Wapres Bukan Hal Biasa, Pasti Ada Apa-apanya

    GELORA.CO – Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka segera diganti, bukanlah usulan yang biasa-biasa saja.

    “Purnawirawan TNI ini kan temannya Pak Prabowo, mereka mengusulkan ganti mas Gibran sebagai Wapres ini kejadian yang luar biasa, tidak biasa, pasti ada apa-apanya,” kata analis komunikasi politik Hendri Satrio lewat akun Instagram miliknya, Minggu 27 April 2025.

    Forum Purnawirawan TNI sebelumnya mengeluarkan delapan tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Delapan poin itu ditandatangani oleh mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Salah satu poin, mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dengan dalih keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    “Selain baru pertama terjadi di Indonesia para Purnawirawan ini pasti nggak cuma Asbun (asal bunyi),” tandas Hensat yang juga Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu.

  • Gibran Sedang Berusaha Bangkit dari Cibiran

    Gibran Sedang Berusaha Bangkit dari Cibiran

    GELORA.CO – Monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal bonus demografi yang diunggah lewat kanal YouTube resminya menuai beragam respons. 

    Di tengah suara-suara sinis yang menyebutnya sekadar pencitraan, analis komunikasi politik Hendri Satrio justru menilai langkah Gibran patut diapresiasi.

    “Menurut saya perlu kita hargai apresiasi dan boleh juga kita acungi jempol karena itu butuh keberanian loh untuk bicara tentang kebangsaan,” katanya lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 22 April 2025.

    Sosok yang akrab disapa Hensat itu menyebut, terlepas dari proses produksi video yang jelas melibatkan persiapan matang seperti penyusunan naskah, pengambilan ulang gambar, hingga penyuntingan, substansi yang disampaikan Gibran tetap layak dipuji.

    Menurutnya, publik tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa Gibran kini adalah Wakil Presiden. Dalam posisi itu, sudah sewajarnya ia tampil lebih matang, lebih bernas, dan lebih berani menyampaikan gagasan besar ke publik.

    “Ada yang menilai ini pencitraan semata, ya enggak apa-apa. Tapi kita enggak bisa mengenyampingkan bahwa Gibran ini sudah jadi Wakil Presiden,” sambungnya.

    Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu juga mengajak publik untuk kembali mengingat, adakah wakil presiden dalam 15-20 tahun terakhir yang pernah tampil sendirian, berbicara dalam bentuk monolog dengan narasi tentang masa depan bangsa?

    Langkah ini, menurutnya, adalah upaya sadar Gibran untuk “menaikkan level” dirinya. Dari sosok yang sebelumnya banyak dicibir karena dianggap minim pengalaman politik, menjadi figur yang mulai berani menawarkan gagasan.

    “Gibran berusaha menaikkan levelnya dia dari yang tadinya penuh cibiran menjadi yang lumayan oke,” tutup dosen ilmu politik Universitas Paramadina itu.