Xcloud.id

Tag: Hendri Satrio

  • Golkar, PAN, PKS Dukung Prabowo Pilpres 2029: Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi – Halaman all

    Golkar, PAN, PKS Dukung Prabowo Pilpres 2029: Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah secara resmi menyatakan dukungan mereka kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029 mendatang.

    Deklarasi dukungan yang mengejutkan ini bukan hanya sekadar pernyataan loyalitas, tetapi juga dipandang sebagai langkah politik pragmatis untuk mengamankan posisi mereka dalam kabinet.

    Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), mengungkapkan bahwa dukungan dari tiga partai besar ini menandakan bahwa reshuffle kabinet Indonesia dapat terjadi dalam waktu dekat.

    Menurut Hensa, langkah ini adalah bagian dari strategi klasik partai-partai tersebut untuk menunjukkan kesetiaan mereka terhadap Presiden Prabowo, sekaligus untuk memastikan kursi mereka tetap terjaga dalam pemerintahan yang akan datang.

    “Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan oleh partai-partai besar ini sudah jelas bahwa reshuffle sebentar lagi akan berlangsung,” ujar Hensa saat dikonfirmasi, Sabtu (3/5/2025).

    Hensa menilai bahwa tindakan ini menunjukkan adanya ketegangan dalam koalisi partai-partai yang sedang berebut pengaruh di kabinet. Ia mengatakan bahwa partai-partai tersebut kini berada dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus bergerak cepat untuk mempertahankan posisi mereka, atau berisiko kehilangan tempat di pemerintahan.

    “Ini terlihat seperti mereka tahu kalau nggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet,” tambah Hensa.

    Selain itu, Hensa juga mencatat bahwa deklarasi ini datang terlalu dini mengingat Pilpres 2029 masih cukup jauh.

    Ia berpendapat bahwa seharusnya Golkar, PAN, dan PKS memanfaatkan dihapuskannya presidential threshold menjadi 0 persen, yang memungkinkan mereka untuk lebih berani mengusung calon presiden dari kalangan ketua umum mereka, alih-alih hanya fokus untuk mempertahankan posisi di kabinet.

    “Pilpres 2029 masih jauh, dan dengan presidential threshold nol persen, partai-partai besar ini seharusnya punya nyali buat calonin ketum mereka,” kata Hensa.

    Ia juga mengingatkan bahwa terlalu cepat mendeklarasikan dukungan bisa menimbulkan persepsi negatif di mata publik, yang mungkin melihat langkah ini sebagai bentuk ketidakmampuan partai-partai tersebut untuk berpikir jangka panjang.

    “Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis,” ujar Hensa.

    Hensa juga mengungkapkan bahwa deklarasi dukungan ini bisa menjadi tanda akan adanya perubahan besar dalam peta politik Indonesia. Ia menyarankan agar publik juga menunggu reaksi dari Prabowo terkait dukungan yang diberikan oleh tiga partai ini.

    “Prabowo punya gaya kepemimpinan yang suka kejutan. Bisa jadi reshuffle ini bukan cuma soal ganti menteri, tapi juga bikin peta politik baru. Kita lihat aja, apakah partai-partai ini beneran aman atau tidak,” pungkasnya.

    Reshuffle Kabinet: Pertaruhan bagi Partai-Partai Pendukung

    Seiring dengan berkembangnya spekulasi tentang reshuffle kabinet yang segera terjadi, banyak yang bertanya-tanya apakah langkah ini akan berujung pada perubahan besar dalam struktur kabinet, ataukah hanya sekadar rotasi menteri untuk menyegarkan tampilan pemerintah.

    Jika reshuffle benar-benar terjadi, maka keputusan ini akan menjadi ujian bagi Presiden Prabowo untuk mempertahankan stabilitas politik sekaligus memenuhi janji-janji yang telah disampaikan kepada partai-partai koalisinya.

    Di sisi lain, keputusan ini juga akan sangat menentukan bagi Golkar, PAN, dan PKS dalam menjaga posisi mereka dalam pemerintahan dan mempersiapkan diri untuk Pilpres 2029.

    Dengan langkah ini, dinamika politik Indonesia akan semakin menarik untuk diikuti, terutama terkait dengan bagaimana partai-partai besar ini akan mengelola hubungan mereka dengan Prabowo dan bagaimana peran mereka dalam pemerintahan akan berubah menjelang pemilu yang akan datang.

    Apa pendapat Anda? Berikan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini jika Anda menginginkan orang lain untuk membacanya.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY

    Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa pemilihan sosok Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO bisa mencontoh pada era Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto hingga ke Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

    Pada era Soeharto, menurut dia, sosok kepercayaan yang bertindak sebagai juru bicara, mulai dari Moerdiono selaku Menteri Sekretaris Negara hingga Harmoko ketika menjadi Menteri Penerangan, yang keduanya merupakan sosok dekat dengan Soeharto.

    “Kemudian di zaman Gus Dur (Presiden ke-4 Republik Indonesia) ada Wimar Witoelar, Adhie Massardi,” kata Hendri saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa sosok yang bertindak sebagai juru bicara pada era Presiden SBY, mulai dari Julian Aldrin Pasha hingga Andi Mallarangeng.

    “Di zaman Jokowi, ada Johan Budi,” kata dia.

    Menurut dia, sosok-sosok yang menjadi juru bicara untuk presiden-presiden sebelumnya memiliki keahlian di bidang komunikasi.

    Maka, dia menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun mencontoh hal yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

    Prasetyo, di Jakarta, Selasa (29/4), menyebut bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, namun masih mempelajarinya secara mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    Hasan Nasbi sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office /PCO. Dia pun mengaku sudah tak lagi berkantor sejak Senin pekan lalu, 21 April 2025.

    Sumber : Antara

  • Ketimbang Unggah Video Monolog, Henri Satrio Sarankan Kembali Blusukan dan Bagi-bagi Susu

    Ketimbang Unggah Video Monolog, Henri Satrio Sarankan Kembali Blusukan dan Bagi-bagi Susu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio angkat suara. Terkait video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    Ia meminta Gibran fokus jadi orang menyenangkan. Ketimbang melakukan monolog lalu diunggah di YouTubenya.

    “Saran, mending fokus jadi orang yang menyenangkan, daripada monolog,” kata Gibran dikutip dari unggahannya di X, Senin (28/4/2025).

    “Udah bener fokus blusukan bagi-bagi susu dan buku, banyak orang yang dibikin seneng walau sesaat,” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menilai unggahan video monolog Gibran salah satu cara penyampaian komunikasi agar publik tidak bias dalam memperoleh informasi.

    “Kadang-kadang informasi yang beredar sering kali sudah bias dan tidak benar, karena itu, baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres,” kata Juri dikutip dari Antara, Senin (28/4/2025).

    Ia berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi yang kebenarannya lebih akurat dengan memperoleh langsung dari sumbernya.

    “Kami mengharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih benar, lebih langsung dari sumbernya, masyarakat tidak banyak mendapatkan informasi-informasi yang sudah di-cloning/framing gitu sehingga bias informasi,” ucapnya.

    Menurut dia, seorang pejabat publik tentu memiliki kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diberitahukan kepada masyarakat menyangkut program-program pemerintah maupun hal-hal lainnya.
    (Arya/Fajar)

  • Usulan Purnawirawan TNI Tuntut Pergantian Wapres Bukan Hal Biasa, Pasti Ada Apa-apanya

    Usulan Purnawirawan TNI Tuntut Pergantian Wapres Bukan Hal Biasa, Pasti Ada Apa-apanya

    GELORA.CO – Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka segera diganti, bukanlah usulan yang biasa-biasa saja.

    “Purnawirawan TNI ini kan temannya Pak Prabowo, mereka mengusulkan ganti mas Gibran sebagai Wapres ini kejadian yang luar biasa, tidak biasa, pasti ada apa-apanya,” kata analis komunikasi politik Hendri Satrio lewat akun Instagram miliknya, Minggu 27 April 2025.

    Forum Purnawirawan TNI sebelumnya mengeluarkan delapan tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Delapan poin itu ditandatangani oleh mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Salah satu poin, mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dengan dalih keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    “Selain baru pertama terjadi di Indonesia para Purnawirawan ini pasti nggak cuma Asbun (asal bunyi),” tandas Hensat yang juga Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu.

  • Gibran Sedang Berusaha Bangkit dari Cibiran

    Gibran Sedang Berusaha Bangkit dari Cibiran

    GELORA.CO – Monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal bonus demografi yang diunggah lewat kanal YouTube resminya menuai beragam respons. 

    Di tengah suara-suara sinis yang menyebutnya sekadar pencitraan, analis komunikasi politik Hendri Satrio justru menilai langkah Gibran patut diapresiasi.

    “Menurut saya perlu kita hargai apresiasi dan boleh juga kita acungi jempol karena itu butuh keberanian loh untuk bicara tentang kebangsaan,” katanya lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 22 April 2025.

    Sosok yang akrab disapa Hensat itu menyebut, terlepas dari proses produksi video yang jelas melibatkan persiapan matang seperti penyusunan naskah, pengambilan ulang gambar, hingga penyuntingan, substansi yang disampaikan Gibran tetap layak dipuji.

    Menurutnya, publik tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa Gibran kini adalah Wakil Presiden. Dalam posisi itu, sudah sewajarnya ia tampil lebih matang, lebih bernas, dan lebih berani menyampaikan gagasan besar ke publik.

    “Ada yang menilai ini pencitraan semata, ya enggak apa-apa. Tapi kita enggak bisa mengenyampingkan bahwa Gibran ini sudah jadi Wakil Presiden,” sambungnya.

    Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu juga mengajak publik untuk kembali mengingat, adakah wakil presiden dalam 15-20 tahun terakhir yang pernah tampil sendirian, berbicara dalam bentuk monolog dengan narasi tentang masa depan bangsa?

    Langkah ini, menurutnya, adalah upaya sadar Gibran untuk “menaikkan level” dirinya. Dari sosok yang sebelumnya banyak dicibir karena dianggap minim pengalaman politik, menjadi figur yang mulai berani menawarkan gagasan.

    “Gibran berusaha menaikkan levelnya dia dari yang tadinya penuh cibiran menjadi yang lumayan oke,” tutup dosen ilmu politik Universitas Paramadina itu.

  • Pengamat Sarankan Presiden Prabowo Beri Amnesti Umum Bagi Koruptor, Demi Pulihkan Keuangan Negara – Halaman all

    Pengamat Sarankan Presiden Prabowo Beri Amnesti Umum Bagi Koruptor, Demi Pulihkan Keuangan Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya, dengan syarat tegas mereka mengembalikan seluruh aset atau dana yang diambil.

    Hendri menegaskan bahwa amnesti ini bertujuan mengembalikan dana negara untuk kebutuhan rakyat, terinspirasi dari pandangan Prabowo sendiri.

    Diketahui dalam wawancara dengan enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, pada (6/4/2025) Prabowo menyatakan setuju aset hasil korupsi disita, namun mengingatkan agar keadilan diperhatikan supaya anak dan keluarga koruptor tidak menderita.

    “Negara sedang kekurangan dana untuk proyek strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Uang yang dikorupsi adalah hak rakyat yang harus kembali untuk membangun Indonesia,” ujar Hendri kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025). 

    Lebih lanjut, Hendri menyoroti pentingnya kebersamaan dalam situasi krisis. Amnesti ini, menurutnya, dimaksudkan untuk membangun kebersamaan dan rasa memikul tanggung jawab bersama tersebut.

    “Kita membutuhkan persatuan dalam menghadapi situasi sulit. Amnesti dimaksudkan untuk membangun kebersamaan dan rasa memikul tanggung jawab bersama, bukan hanya memaafkan pelaku, tapi memastikan semua pihak berkontribusi demi Indonesia yang lebih baik,” katanya.

    Ia menyarankan Prabowo menyampaikan pesan tegas untuk koruptor bahwa mereka diberi kesempatan terakhir untuk bertanggung jawab, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi.

    Hendri menegaskan, setelah amnesti, penegakan hukum harus diperketat. Ia mengusulkan, pasca-batas waktu amnesti, misalnya 17 Agustus 2025, pelaku korupsi baru menghadapi hukuman berat, seperti penyitaan seluruh aset, pengasingan ke pulau terpencil, atau sanksi sosial yang membuat jera.

    “Uang negara harus dilindungi. Sekali diberi kesempatan, tidak ada toleransi lagi,” ujarnya.

    Hendri juga menyinggung pandangan Prabowo yang mendukung penyitaan aset hasil korupsi dengan mempertimbangkan keadilan bagi keluarga pelaku.

    “Prabowo bilang aset harus kembali ke negara, tapi kita juga harus adil. Itu sejalan dengan amnesti ini, asal uangnya pulih untuk rakyat,” ujarnya.

    Hendri menegaskan, kebutuhan mendesak dana negara dan persatuan nasional adalah alasan utama di balik usulan ini. Ia berharap kebijakan ini menyeimbangkan pemulihan ekonomi, persatuan, dan penegakan hukum.

    “Koruptor tidak boleh menikmati hasil curian sementara rakyat menunggu pembangunan. Amnesti ini tentang tanggung jawab bersama, tapi hukuman jera tetap krusial,” pungkasnya.

  • Hendri Satrio Yakin Ada ‘Deal’ Politik di Balik Pertemuan Prabowo-Megawati

    Hendri Satrio Yakin Ada ‘Deal’ Politik di Balik Pertemuan Prabowo-Megawati

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Pakar komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) meyakini pertemuan kedua tokoh bangsa itu melahirkan ‘deal’ politik.

    “Kalau tidak ada deal, ya tidak akan diumumkan. Kalau ada deal, barulah dibuka bahwa pertemuan itu terjadi. Ini soal menjaga marwah dan dinamika politik,” ujar Hensa dalam keterangan tertulis, Jumat (11/4/2025).

    Hensa menilai adanya ‘deal’ politik ini ditandai dengan pengumuman oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sehari setelah pertemuan. Ditambah lagi, katanya, pertemuan dilakukan secara mendadak.

    Deal politik itu, menurut Hensa, tidak hanya melulu menambah kekuasaan. Dalam konteks pertemuan Prabowo-Megawati, kata Hensa, bisa jadi ada ‘deal’ mempertahankan posisi yang sudah ada.

    “Deal politik itu bukan cuma soal memperpanjang kekuasaan, tapi bisa juga mempertahankan kuasa yang sudah ada. Misalnya, Puan tetap Ketua DPR, padahal kalau mau, dengan kekuatan koalisi, UU MD3 bisa diubah. Atau Mas Pram yang tetap jadi Gubernur tanpa ada gangguan. Itu bagian dari menjaga kenikmatan yang sudah ada,” katanya.

    Foto: Potret momen pertemuan empat mata Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar. (Dok Instagram Sufmi Dasco Ahmad).

    Setelah pertemuan itu, PDIP menyatakan tetap memilih berada di luar pemerintahan. Kata Hensa, hal itu tidak bertentangan dengan ‘deal’ politik.

    Hensa juga berpandangan ‘deal’ tersebut bukan soal Hasto Kristiyanto yang kini ditahan oleh KPK. Dia menilai Prabowo bukan tipikal pemimpin yang suka mencampuri urusan hukum dalam berpolitik.

    “Prabowo bukan tipe yang akan masuk ke ranah intervensi hukum untuk deal. Jadi, kalau pun ada pembicaraan dengan Ibu Mega, bukan soal itu (Hasto),” tegasnya.

    “Ini levelnya beda. Prabowo dan Megawati punya cara menghormati yang jauh di atas dinamika politik biasa. Kalau tidak ada apa-apa, ngapain diumumkan? Politik itu soal sinyal, dan sinyal ini jelas,” ujarnya.

    Diketahui, Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, Senin (7/4) malam. Pertemuan penting empat mata tersebut berlangsung di kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    (whn/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pertemuan Prabowo dan Megawati Diduga Hasilkan Kesepakatan Politik yang Signifikan

    Pertemuan Prabowo dan Megawati Diduga Hasilkan Kesepakatan Politik yang Signifikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menghasilkan suatu kesepakatan alias dealpolitik yang signifikan.

    Meski demian, Hensa, sapaan akrabnya, melihat pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat itu merupakan langkah positif bagi pemerintahan ke depan. 

    “Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita tidak usah tahu kok, tidak usah kita pikirin. Tapi yang jelas, ini bagus buat pemerintahan,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (10/4/2025).

    Adapun, secara pribadi Hensa beranggapan salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kemungkinan masuknya kader PDIP dalam kabinet Prabowo dan juga kehadiran Prabowo dalam Kongres PDIP mendatang.

    Dia menduga kesepakatan antara Prabowo dan Megawati tersebut memerlukan waktu yang lama dan matang, karena salah satu isu krusialnya adalah dinamika hubungan antara Megawati dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” duganya.

    Maka demikan, Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini memprediksi akan ada pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Jokowi dalam dinamika ini.

    “Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Buktinya, dia mengomentari bahwa ini bagus. Selamat buat Prabowo, Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Dasco yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi,” tegasnya.

    Isi Obrolan Prabowo dan Megawati

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan Megawati banyak berbicara tentang pengalamannya saat menjadi Presiden RI ke-5, terutama ketika menghadapi situasi yang tak mudah dalam pemulihan ekonomi nasional.

    “Karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

    Sebab itu, kata Muzani, Megawati menyampaikan pengalamannya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional yang pada saat masanya juga tidak mudah. Prabowo, imbuhnya, sangat memperhatikan berbagai pandangan dan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Megawati dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional.

    “Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir satu setengah jam yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo,” tukasnya.

  • Analis: Pertemuan Prabowo-Megawati tunjukkan ada kesepakatan politik

    Analis: Pertemuan Prabowo-Megawati tunjukkan ada kesepakatan politik

    Jakarta (ANTARA) – Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensa) menilai pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Senin (8/4) malam menunjukkan adanya kesepakatan politik yang signifikan.

    “Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita nggak usah tahu kok, nggak usah kita pikirkan, tapi yang jelas ini bagus buat pemerintahan,” kata Hensa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menengarai salah satu hasil dari pertemuan tersebut ialah kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo, serta kehadiran Prabowo dalam Kongres PDI Perjuangan mendatang.

    “Sangat mungkin kader PDI Perjuangan akan masuk ke kabinetnya Prabowo, dan Prabowo mungkin saja akan hadir di acara Kongres PDI Perjuangan,” ucapnya.

    Dia lantas menyinggung suasana pertemuan Prabowo-Megawati yang digagas dalam situasi yang menurutnya tampak “mendesak”.

    Menurut dia, urgensi tersebut menunjukkan adanya opsi politik yang sedang dikembangkan, yang baru terungkap setelah foto pertemuan keduanya dirilis ke publik.

    “(Pertemuan) dilakukan malam hari, seperti tak bisa menunggu pagi, tapi setiap silaturahim adalah baik,” ujarnya.

    Dia menyoroti pula proses di balik kesepakatan pertemuan tersebut, yang dinilainya memerlukan waktu untuk dimatangkan.

    Dia menduga salah satu isu krusial terkait hal tersebut ialah dinamika hubungan antara Megawati dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    “Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” katanya.

    Meski pertemuan kedua tokoh tersebut terkesan positif bagi pemerintahan ke depan, dia mengingatkan bahwa pertemuan tersebut juga dapat menjadi tantangan bagi demokrasi.

    Dia menyebut hal itu terkait pentingnya fungsi DPR RI sebagai penampung aspirasi rakyat di tengah situasi elit politik yang tampak semakin solid.

    “Buat demokrasi, ini challenge bagus. Masyarakat sipil harus benar-benar mengandalkan DPR untuk mengkritisi pemerintah,” tuturnya.

    Terakhir, dia pun memprediksi adanya pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Jokowi dalam dinamika tersebut.

    “Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Buktinya, dia mengomentari bahwa ini bagus,” ucap dia.

    Dia lantas berkata, “Sekali lagi, selamat buat Prabowo, Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Dasco yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi”.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • DNA PDIP itu Perjuangan dan Oposisi

    DNA PDIP itu Perjuangan dan Oposisi

    loading…

    Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tetap memilih berada di luar pemerintahan kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tetap memilih berada di luar pemerintahan kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Sikap Megawati itu disampaikan Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespon hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-5 itu beberapa waktu lalu.

    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menilai keputusan Megawati harus dihormati yang memilih tetap berada di luar pemerintahan.

    “Tapi yang harus digarisbawahi silaturahmi itu baik, apapun hasilnya. Nanti kita liat aja, karena kan ada yang bilang tetap di luar, tapi ada yang bilang akan mendukung pemerintahan pak prabowo,” ujarnya saat dihubungi Inews Media Group, Kamis (10/4/2025).

    Hendri menganggap banyak cara yang bisa dilakukan kedua tokoh nasional itu untuk membangun bangsa dan negara di tengah tantangan ekonomi-politik nasional yang tidak mudah saat ini.

    Karenanya, pria yang akrab disapa Hensat ini meyakini sikap Megawati dan tentunya PDIP yang memilih di luar pemerintahan Prabowo juga positif untuk menjaga iklim demokrasi.

    “Tapi kalo kemudian PDIP tetap berada di luar pemerintahan ya bagus. Bagus buat demokrasi, bagus juga buat PDIP karena kan DNA PDIP itu kan perjuangan gitu. Artinya kan DNA nya itu oposisi. Saat oposisi mereka jadi besar, bisa menang hatrick pileg itu buah dari mereka oposisi,” ujarnya.

    (shf)