Xcloud.id

Tag: Hendri Satrio

  • Polemik Pemindahan Pulau Aceh ke Sumut Akibat Buruknya Komunikasi Menteri

    Polemik Pemindahan Pulau Aceh ke Sumut Akibat Buruknya Komunikasi Menteri

    GELORA.CO -Polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara mencerminkan pola berulang, di mana kurangnya komunikasi menteri hingga memaksa Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung untuk menyelesaikan konflik.

    Berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025, empat pulau yang dipindahkan dari Aceh ke Sumut adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. 

    “Lagi-lagi ini masalah komunikasi, menurut saya ini seharusnya enggak sampai ke meja presiden. Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, masalah ini bisa selesai di level menteri,” ujar analis komunikasi politik, Hendri Satrio alias Hensat, kepada redaksi, Senin 16 Juni 2025.

    Menurut Hensat, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri, sehingga dapat menerima masukan penting yang dapat mencegah eskalasi konflik.

    “Kalau Tito melakukan komunikasi terlebih dahulu, pasti dia akan mendapatkan masukan juga dari Aceh, dan pastinya Prabowo tidak akan kerepotan hingga harus turun tangan,” paparnya.

    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai, kasus ini menambah rentetan panjang masalah komunikasi yang melibatkan menteri-menteri Kabinet Prabowo.

    Ia menekankan bahwa komunikasi yang buruk tidak hanya memicu konflik, tetapi juga membebani Presiden Prabowo, yang seharusnya fokus pada agenda strategis nasional.

    “Menteri harus proaktif berkonsultasi dengan semua pihak terkait. Komunikasi ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal sensitivitas dalam pengambilan keputusan,” katanya. 

    Untuk itu, dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu menyarankan agar para menteri memperbaiki komunikasi dan lebih cermat dalam pengambilan keputusan.

    “Presiden sudah punya banyak tugas. Kalau menteri terus-menerus membuat masalah yang sebenarnya bisa dihindari, ini akan menguras energi pemerintahan,” katanya.

    Hensat berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para menteri untuk lebih peka terhadap pentingnya komunikasi yang efektif.

    “Komunikasi adalah kunci. Tanpa itu, kita akan terus melihat presiden dipaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya bisa dicegah,” pungkasnya.

  • Pemindahan Empat Pulau Aceh ke Sumut Sarat Kepentingan Ekonomi

    Pemindahan Empat Pulau Aceh ke Sumut Sarat Kepentingan Ekonomi

    GELORA.CO -Pemerintah diingatkan untuk bersikap hati-hati dalam menyelesaikan polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara.

    Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat mengatakan, konflik batas wilayah seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, umumnya dipicu bukan karena persoalan politik.

    “Konflik atau lebih halusnya perdebatan perbatasan, batas wilayah hingga ke level RT/RW sekalipun biasanya bermotif ekonomi, bukan politik. Termasuk polemik empat pulau di Utara Sumatera,” kata Hensa lewat akun X, Senin 16 Juni 2025.

    Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, yang berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 dipindahkan dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara.

    Langkah pemerintah pusat itu memantik reaksi keras dari berbagai tokoh Aceh. Mereka menilai keputusan diambil sepihak dan tanpa melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

    Menariknya, secara geografis, pulau-pulau tersebut hanya berjarak 4,7 km dari pantai Aceh. Sementara dari Sumut berjarak 22 km. Wilayah ini pun disebut-sebut kaya dengan sumber daya alam.

    Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu menilai persoalan ini muncul akibat kurangnya komunikasi antarpejabat sebelum keputusan dikeluarkan.

    “Berjajar pulau-pulau sudah diatur dari dulu, bukan cuma lagu! Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia! Karena pejabat nggak paham maka jadi persoalan,” ujarnya.

    Hensat menambahkan, seandainya ada komunikasi lebih dulu antara pemerintah pusat dengan daerah yang terdampak, keputusan tersebut bisa diambil dengan lebih bijak dan tidak memicu polemik.

    “Padahal bila dikomunikasikan dulu sebelum keputusan dibuat, pasti hasilnya lebih baik,” pungkas dosen ilmu politik Universitas Paramadina itu.

  • Soal Kedekatan Prabowo dan AHY, Hendri Satrio: AHY ini Menko Pilihan Prabowo

    Soal Kedekatan Prabowo dan AHY, Hendri Satrio: AHY ini Menko Pilihan Prabowo

    “AHY ini kan sedikit menteri yang memang mewakili anak muda di kabinetnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo memperhatikan betul sebak terjang anak-anak muda di dalam kabinetnya. Kan banyak tuh anak-anak muda lain ya, ada Sudaryono, ada Sugiono, ada Prasetyo, ada Angga Raka, ada Teddy, dan lain-lain,” kata Hensa.

    “Dan memang anak-anak muda ini jadi perhatian Pak Prabowo, kemarin kan disebut oleh Pak Prabowo di Unhan, ini adalah generasi yang menggantikan kita nantinya. Walaupun dia tunjuk para mahasiswa Unhan, tapi kan intinya dia memperhatikan betul sebak terjang anak-anak muda,” lanjutnya.

    Hensa tidak terkejut melihat AHY sering mendampingi Prabowo dalam berbagai agenda resmi. Ia bahkan menyebut wajar ketika Prabowo memuji kinerja AHY secara terbuka saat penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

    “AHY ini juga terlihat memiliki kinerja yang bagus di mata Prabowo, dan menarik memang ketika melihat AHY diperhatikan sekali oleh Prabowo sampai diikutkan ke berbagai agenda dibandingkan Wapres Gibran,” katanya.

    Kebersamaan antara Prabowo dan AHY ini, menurut Hensa, bisa memicu spekulasi bahwa AHY berpotensi menjadi figur kunci yang kuat dalam dinamika politik ke depan.

    “Melihat AHY begitu sering bersama Pak Prabowo, wajar jika publik mulai berpikir bahwa dia sedang dipersiapkan untuk peran yang lebih besar, dan ini pasti bikin suasana politik di sekitar Gibran jadi lebih panas,” pungkas Hensa.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan AHY kerap terlihat bersama dalam agenda resmi.

  • Pengamat: Seharusnya Menteri dan Wamen Akur, Saling Sinergi

    Pengamat: Seharusnya Menteri dan Wamen Akur, Saling Sinergi

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menanggapi munculnya isu persaingan antara menteri dan wakil menteri di sejumlah kementerian dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut pengamat komunikasi politik itu kabar tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena sudah menjadi pembicaraan yang cukup lama di kalangan publik.

    “Ya kan memang banyak desas desus ada persaingan Menteri dan Wamennya, bukan hal baru,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (9/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa para menteri dan wakilnya diangkat oleh Presiden Prabowo dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk hubungan kerja yang harmonis antara keduanya.

    “Sejatinya menteri tidak memilih wakil menterinya, tapi presiden yang memilih wakil menteri untuk menterinya, dan itu sudah mempertimbangkan banyak hal termasuk chemistry,” ujarnya.

    Hendri menambahkan bahwa fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu atau dua kementerian, melainkan juga terlihat di beberapa kementerian lainnya.

    Sebagai ilustrasi, dia menyebut dinamika antara Menteri Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Fahri Hamzah di Kementerian Perumahan Rakyat, serta antara Menteri Erick Thohir dan Wakil Menteri Dony Oskaria di Kementerian BUMN.

    “Seharusnya tidak ada persaingan di antara menteri dan wamen, karena seharusnya yang ada hanyalah visi dari Presiden Prabowo yang dijalankan oleh kabinetnya,” katanya.

    Meski begitu, Hendri mencatat bahwa tidak semua kementerian menunjukkan indikasi rivalitas tersebut.

    Dia menyoroti kerja sama harmonis di antara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro, serta antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wamen Sudaryono.

    Terkait dengan Kementerian BUMN, Hendri memberikan perhatian pada posisi Dony Oskaria yang disebut kerap menempati posisi kedua dalam struktur hierarki.

    Dony, selain menjabat sebagai Wamen BUMN di bawah Erick Thohir, juga berada di bawah Rosan Roeslani dalam struktur kepemimpinan PT Danantara.

    “Erick, Dony, dan Rosan ini dipilih oleh Prabowo, sehingga ketiganya diyakini membawa misi dan visi yang sejalan dengan Prabowo,” jelasnya.

    Hendri menekankan pentingnya kolaborasi antara menteri dan wakil menteri dalam menjalankan program-program utama Presiden Prabowo.

    Tanpa sinergi, menurut Hendri, berbagai agenda prioritas seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga penguatan BUMN dapat terhambat.

    “Seharusnya menteri dan wakil menteri saling bahu-membahu membawa visi dan misi Presiden Prabowo, serta menjaga keberlangsungan program-program kerja Prabowo,” tegasnya.

    Tak hanya itu, dia pun menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan para pembantu presiden untuk mengedepankan kerja kolektif.

    “Dengan visi besar Presiden Prabowo, menteri dan wakil menteri harus mampu menunjukkan kerja tim yang solid,” pungkas Hendri.

  • Kemarin, Prabowo undang timnas hingga peta politik usai Dasco temui PDIP

    Kemarin, Prabowo undang timnas hingga peta politik usai Dasco temui PDIP

    Jakarta (ANTARA) – ​​​​​​Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemain tim nasional sepak bola Indonesia ke kediamannya hingga peta politik usai Ketua Harian Gerindra temui petinggi PDIP.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Prabowo undang Ole Romeny cs hingga Patrick Kluivert makan siang di kediaman pribadi

    Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemain Tim Nasional (Timnas) Sepak bola Indonesia mulai dari Ole Romeny, Jay Idzes, Justin Hubner hingga sang pelatih Patrick Kluivert makan siang di kediaman pribadi di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Jumat.

    Pemain Timnas tiba di Kertanegara sekitar pukul 13.20 WIB dengan menggunakan bus merah bertuliskan Indonesia dan lambang PSSI.

    Saat tiba, satu per satu pemain yang mengenakan jaket dan training merah mulai keluar dari bus, diawali kapten timnas Jay Idzes, Ole Romeny, Justin Hubner, Joey Pelupessy, Marselino Ferdinan hingga Ricky Kambuaya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Arus Bawah Prabowo apresiasi pemerintah tangani isu tambang Raja Ampat

    Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) mengapresiasi respons cepat yang ditunjukkan oleh Pemerintah dalam menangani polemik terkait dengan dugaan aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Sekretaris Jenderal ABP Ary Nugroho menilai langkah cepat itu sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta merespons aspirasi masyarakat.

    “Ini menunjukkan keberpihakan pada kelestarian lingkungan dan aspirasi rakyat. Raja Ampat adalah aset bangsa yang harus kita jaga bersama,” ujar Ary dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Erick Thohir: Bantuan Pemerintah untuk sepak bola nasional luar biasa

    Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyebut bahwa bantuan Pemerintah untuk sepak bola nasional luar biasa.

    Erick, saat wawancara cegat di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa Pemerintah telah memberikan bantuan sekitar Rp200 miliar per tahun untuk mendukung sepak bola di Indonesia.

    “Pemerintah sudah bantu sepak bola nasional hampir 200 miliar per tahun. Jadi itu angka yang luar biasa,” ucap Erick di pelataran depan kediaman pribadi Presiden Prabowo selepas acara jamuan makan siang bersama Timnas Sepak Bola Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menteri Kebudayaan sebut Gua purba di Indonesia terancam tambang

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut gua-gua purba yang tersebar di berbagai daerah Indonesia terancam aktivitas tambang di sekitar situs-situs bersejarah tersebut.

    Oleh karena itu, Fadli melanjutkan Kementerian Kebudayaan saat ini mengkaji sekaligus memetakan gua-gua purba yang kelestariannnya terancam oleh aktivitas tambang, termasuk yang ada di Sulawesi dan Kalimantan.

    “Di Kalimantan, ada penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun. (Tambang, red.) ini juga sangat membahayakan,” kata Fadli menjawab pertanyaan wartawan pada sela-sela kegiatannya saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Analis: Peta politik PDIP masih sama usai Dasco bertemu Megawati

    Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio (Hensa) menilai arah peta politik PDI Perjuangan masih akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di luar kabinet, usai pertemuan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Dia menilai pertemuan tersebut tak ubahnya upaya Presiden Prabowo untuk merangkul semua elemen, di samping menyampaikan pesan khusus Prabowo kepada Megawati.

    “Menurut saya masih sama saja, mendukung pemerintahan Pak Prabowo tidak harus masuk ke kabinet,” kata Adi kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Analis: Peta politik PDIP masih sama usai Dasco bertemu Megawati

    Analis: Peta politik PDIP masih sama usai Dasco bertemu Megawati

    Jakarta (ANTARA) – Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio (Hensa) menilai arah peta politik PDI Perjuangan masih akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di luar kabinet, usai pertemuan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Dia menilai pertemuan tersebut tak ubahnya upaya Presiden Prabowo untuk merangkul semua elemen, di samping menyampaikan pesan khusus Prabowo kepada Megawati.

    “Menurut saya masih sama saja, mendukung pemerintahan Pak Prabowo tidak harus masuk ke kabinet,” kata Adi kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, dia memandang bahwa bentuk dukungan yang diberikan PDIP kepada Prabowo berbeda, sama halnya dengan apresiasi yang diberikan Prabowo kepada PDIP dalam bentuk berbeda.

    Dia pun menilai PDIP sejak awal telah memberikan dukungannya terhadap Prabowo dan hal itu tak berubah sejauh ini.

    “PDI Perjuangan beberapa kali menyampaikan mendukung program Pak Prabowo,” ucapnya.

    Adapun, lanjut dia, Prabowo memberikan dukungan dengan tidak mengambil ‘kenikmatan’ yang dimiliki oleh PDIP, seperti mengambil atau mengurangi jabatan yang sudah dimiliki oleh PDIP sekalipun mampu.

    Dia mencontohkan misalnya kursi Ketua DPR RI yang diduduki oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak diutak-atik dengan merevisi Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3).

    “Padahal kan dengan kekuatan 80 persen di parlemen bukan hal yang sulit buat Pak Prabowo dan Gerindra mengganti Undang-Undang MD3 sehingga Mbak Puan tidak lagi menjadi Ketua DPR,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Ada kader-kader PDI Perjuangan yang tetap mendapat jabatan duta besar misalnya.”

    Menurut dia, sikap politik PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan, namun tetap memberikan dukungan terhadap program pembangunan pemerintah tersebut tak ubahnya seperti yang pernah terjadi ketika era pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Kalaupun ada kader PDI Perjuangan yang masuk ke kabinet itu menurut saya bonus saja. Ini pernah terjadi pada saat Pak Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR, zaman SBY,” kata dia.

    Sebelumnya diberitakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengunjungi kediaman presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    Dasco mengatakan bahwa kehadirannya dengan Prasetyo karena diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pesan konfidensial yang tak bisa diungkapkan ke publik.

    Ia pun mengaku datang membawa pesan dari Prabowo dan pulang membawa jawaban dari Megawati.

    “Kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (5/6).

    Dalam pertemuan itu, ada pula Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati, Puan Maharani, beserta Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna Laoly dan Said Abdullah.

    Foto-foto pertemuan itu pun diunggah di akun media sosial Instagram Dasco dan Prasetyo, Kamis (5/6). Keterangan foto dari foto-foto itu menyebutkan pertemuan itu berlangsung beberapa hari yang lalu.

    Dalam keterangan foto-foto tersebut, Dasco melalui akun Instagram pribadinya menyebut: “Saya mendapatkan wejangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rocky Gerung Sebut Proses Pemakzulan Gibran Bakal Menyeret Jokowi, Ini Analisanya

    Rocky Gerung Sebut Proses Pemakzulan Gibran Bakal Menyeret Jokowi, Ini Analisanya

    GELORA.CO – Saat ini sedang ramai isu pemakzulan atau penggulingan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Wacana pemakzulan itu diusung oleh pensiunan atau purnawirawan jenderal TNI.

    Ada empat purnawirawan jenderal TNI yang menandatangani surat pemakzulan yang dikirim ke DPR RI pada 26 Mei 2025 tersebut, yakni: 

    Jenderal TNI (Purn) Fachrul RaziMarsekal TNI (Purn) Hanafie AsnanJenderal TNI (Purn) Tyasno SoedartoLaksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai, proses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bakal tidak mudah.

    Sebab, harus melalui prosedur panjang yang melibatkan proses politik dan hukum di MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.

    Selain itu, ada pendapat bahwa Gibran adalah satu paket dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, Rocky Gerung mengatakan, satu paket itu tidak berlaku.

    Hal ini dia sampaikan dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (4/6/2025).

    “Iya, pasti ada banyak keberatan prosedural, karena dianggap bahwa ini kan satu paket dengan Pak  Prabowo. Itu soal yang secara teknis bisa diselesaikan,” kata Rocky dikutip dari Tribunnews.com.

    “Apakah karena satu paket? Kalau pendamping presiden itu bermasalah, maka presiden juga mesti dinyatakan di dalam kondisi yang sama? Kan enggak begitu,” tambahnya.

    Selanjutnya, Rocky Gerung menyebut bahwa dasar legitimasi pemakzulan Gibran adalah opini publik.

    Sehingga, MPR meski mengambil langkah sesuai prosedur, tetapi yang harus dipersoalkan adalah legitimasinya.

    “Justru kita mau lihat apa dalil yang akan diajukan di dalam perdebatan publik nanti. Ketika surat permintaan pemakzulan Gibran itu sudah masuk ke MPR, nggak mungkin MPR berdiam diri,” kata Rocky.

    “Iya, tunggu prosedur, tetapi ini soal legitimasi, dan dasar legitimasi itu adalah opini publik,” jelasnya.

    “Opini publik artinya, kesungguhan hati publik untuk mempersoalkan hal-hal yang bagi publik tidak masuk akal,” lanjutnya.

    “Gibran jadi wakil presiden tidak masuk akal. Gibran disodorkan, lalu dimanipulasi melalui Mahkamah Konstitusi itu sangat tidak masuk akal,” tambahnya.

    Selanjutnya, Rocky Gerung menegaskan, jika nanti Jokowi dimintai keterangan dalam proses pemakzulan Gibran, hal tersebut tidak boleh dianggap berbahaya.

    Sebab, ia tidak ingin demokrasi di Indonesia tercoreng.

    “Jadi tentu Pak Jokowi akan dimintai keterangan dan proses-proses semacam ini kita mesti anggap sebagai proses yang nggak berbahaya, karena justru kita ingin tidak ada flek, tidak ada goresan di dalam demokrasi kita,” papar Rocky Gerung.

    “Sejak Gibran dinyatakan sebagai wakil presiden, justru banyak goresan di situ,” tegasnya. 

    “Karena kedudukan dia itu dihasilkan dengan cara-cara yang oleh pikiran publik itu dianggap tidak layak, tidak fit and proper dengan tata cara bernegara yang benar dan baik,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan, surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI kini sudah berada di meja Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    “Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR. Tapi sekarang lagi reses memang jadi kalau saya ada di sini kan ada Dapil saya di Jakarta,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2025), dilansir Tribunnews.

    Namun, terkait peluang MPR RI akan menindaklanjuti surat tersebut dengan mengagendakan pemanggilan terhadap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, HNW tak mau berspekulasi mengenai hal tersebut. 

    Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    “Itu terserah Pak Ketua,” ucapnya.

    Kendati demikian, HNW mengatakan bahwa proses pemakzulan itu memang tidak mudah dikarenakan harus melalui proses dan mekanisme yang cukup panjang. 

    “Sebagaimana ada dalam surat yang rekan-rekan bagikan itu, dari pihak para Forum Purnawirawan juga menyebutkan bahwa MPR baru bisa melakukan itu atas usulan DPR,” ujarnya.

    “Nah jadi mungkin MPR pun juga nunggu kapan DPR bersidang untuk membahas apa yang menjadi usulan daripada (Forum Purnawirawan TNI), karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya,” ucapnya.

    Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, langkah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR  untuk membahas pemakzulan Gibran sudah tepat.

    Pasalnya menurut dia, memang sudah seharusnya para purnawirawan TNI itu kirim surat ke DPR yang notabene sebagai lembaga negara untuk menangkap aspirasi para warganya termasuk para purnawirawan.

    Hal itu juga tepat dilakukan para purnawirawan agar isu pemakzulan tidak berkembang liar di masyarakat dan langsung dibahas oleh yang semestinya dalam hal ini DPR.

    “Ya memang ke sana harusnya purnawirawan TNI untuk kirim surat, dan sebelumnya saya bilang DPR harus menangkap aspirasi para purnawirawan TNI ini agar tidak liar sehingga isu pemakzulan ini ditangani secara lembaga,” kata pria yang akrab disapa Hensa dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).

    Hensa menambahkan, penanganan melalui lembaga seperti DPR penting agar isu tersebut tidak memicu polemik yang tidak terkendali.

    Terlebih dalam surat yang dilayangkan oleh para Purnawirawan TNI itu tidak hanya berisi soal pemakzulan Gibran, melainkan juga ada urusan tata negara.

    “Sebab 8 usulan tersebut juga membahas terkait tata negara, makanya menurut saya harus ditangkap oleh legislatif atau DPR agar isunya tidak liar,” jelasnya.

    Di sisi lain, Hensa melihat langkah purnawirawan TNI ini seperti menindaklanjuti saran Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto.

    Di mana, pada 25 April 2025, Wiranto sempat mengatakan bahwa tuntutan para purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran bukan bidang Prabowo sebagai presiden untuk menanggapi.

    “Kelihatannya para purnawirawan tersebut menerjemahkan pesan Wiranto. Saat itu, setelah Wiranto bertemu Prabowo, Wiranto seperti memberikan tips bahwa untuk membahas pemakzulan Gibran ini bukan dengan Prabowo, karena Prabowo sebagai Presiden kan eksekutif saja,” tandas dia.

  • Perebutan Kursi Ketum PPP: Jokowi atau Amran? Semua Tergantung Haji Isam

    Perebutan Kursi Ketum PPP: Jokowi atau Amran? Semua Tergantung Haji Isam

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat politik, Hendri Satrio memberi tanggapan terkait rencana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mencari Ketua Umum baru.

    Lewat salah satu video unggahan di cuitan akun X pribadinya, Hendri Satrio menyebut alasan utama jelas karena logistik.

    Logistik yang dimaksudnya adalah sokongan dana dengan tujuan atau target utama tentu bisa tembus dan mendapatkan kursi di Senayan.

    “Menurut saya jawabannya logistik, uang supaya bisa menembus ke Senayan,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Hensa sapaan akrabnya menyebut ini memang prakmatik namun kenyataan yang terjadi memang seperti itu.

    Logistik di dunia politik Indonesia khususnya saat ini memang menjadi sokongan utama.

    Jika cuma mengandalkan ideologi dan idealisme menurutnya itu bakalan sulit karena semuanya dikalahkan oleh logistik.

    “Terdengar prakmatik tapi inilah kenyataan yang dihadapi di dunia politik Indonesia saat ini,” tuturnya.

    “Bahwa Ideologi dan idealisme di kalahkan oleh logistik,” terangnya.

    Sebelumnya, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo menyebutnya sebagai salah satu kandidat kuat memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Bukan tidak mungkin hal ini bisa terjadi, namun ada syarat yang harus dipenuhi jika Jokowi ingin menduduki posisi ini.

    Ray Rangkuti menyebut syarat yang harus dipenuhi adalah Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam bisa mengambil alih partai berlambang Ka’bah itu.

    Ray mengatakan urusan mengambil alih PPP hanya tinggal formalitas ketika Haji Isam benar-benar turun dalam gelanggang.

  • 9 Polemik Ijazah Jokowi, Analis Komunikasi: Menurut Saya Sih, Sebaiknya Disudahi Saja Regional

    9 Polemik Ijazah Jokowi, Analis Komunikasi: Menurut Saya Sih, Sebaiknya Disudahi Saja Regional

    Polemik Ijazah Jokowi, Analis Komunikasi: Menurut Saya Sih, Sebaiknya Disudahi Saja
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Analis komunikasi politik Hendri Satrio mempertanyakan sikap Roy Suryo yang terus mempermasalahkan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), meskipun berbagai pihak berwenang telah menyatakan keasliannya.
    Menurut Hendri, keabsahan
    ijazah Jokowi
    sudah ditegaskan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan juga diperkuat oleh kepolisian.
    “UGM kan sudah bilang asli, kepolisian juga bilang asli. Sebetulnya tuh yang paling kuat UGM, karena dia yang mengeluarkan ijazahnya,” kata Hendri Satrio, seperti dikutip
    Tribun Solo
    , Selasa (27/5/2025). 
    Hendri, yang akrab disapa Hensa, menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam hal ini bukan pada Jokowi, melainkan pada UGM sebagai lembaga penerbit ijazah.
    “Menurut saya sih, dari awal ya, Pak Jokowi tahu bahwa tentang keaslian ijazah itu bukan dia yang bertanggung jawab, tapi UGM,” ucap Hensa.
    “UGM tuh sudah berkali-kali bilang bahwa
    ijazah Jokowi asli
    dan dia kuliah. Jadi, sebetulnya itu udah
    ultimate
    tuh,” jelas dia menambahkan.
    Karena itu, ia mempertanyakan motif Roy Suryo yang hingga kini masih menuding ijazah tersebut palsu.
    “Yang mau kita cari apa lagi? Apakah kita mesti oprak-oprak terus? Kan enggak juga. Silakan pertanyakan, tapi tujuannya apa?” tegasnya.
    Meskipun Hensa menghargai hak Roy Suryo dan pihak-pihak lain seperti Dokter Tifa dan Rismon untuk mempertanyakan ijazah Jokowi, ia menegaskan bahwa tujuan dari pertanyaan tersebut harus jelas.
    “Tapi sekarang nih mesti dikasih tahu tuh tujuannya dia apa gitu ya. Dia mau lihat ijazah Pak Jokowi yang asli atau gimana? Ya, Pak Jokowi memang dari dulu kan seringnya begitu, A – B – A – B,” tambahnya, mengomentari gaya komunikasi Jokowi yang terkadang dinilai berubah-ubah.
    Lebih lanjut, Hensa menilai bahwa otoritas UGM sebagai penerbit ijazah lebih tinggi daripada kepolisian dalam hal menyatakan keaslian dokumen akademik.
    “UGM sudah
    stated
    asli berkali-kali. Polisi juga kemarin bilang asli. Tetapi, menurut saya, level hak menyatakan itu asli atau tidak, lebih tinggi UGM daripada polisi, mohon maaf, ya.”
    “Jadi kalau menurut saya sih, sebaiknya disudahi saja,” tandasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suara Mantan Militer Terpecah, Gibran Cetak Rekor

    Suara Mantan Militer Terpecah, Gibran Cetak Rekor

    JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Menurutnya, pihak yang meributkan hal tersebut adalah orang-orang kampungan.

    “Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 5 Mei.

    Dikatakan Luhut, sudah seharusnya semua pihak mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran, apalagi di tengah kondisi dinamika global yang tidak menentu. Menanggapi isu pemakzulan dari purnawirawan TNI terhadap Gibran Rakabuming Raka dinilai Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron sebagai bagian dari dinamika politik perwujudan dari aspirasi masyarakat.

    “Aspirasi itu biasa dan harus dihormati. Tapi tentu ada proses hukum dan peraturan perundang-undangan yang harus dilalui,” kata Herman di markas Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu 7 Mei 2025.

    Meski begitu dia menegaskan, selama tidak ada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan wapres, tidak ada dasar untuk menindaklanjuti usulan pencopotan tersebut.

    Karena itu, Demokrat tidak menanggapi isu tersebut secara serius dan memilih fokus pada agenda lain. Selain itu Herman juga menegaskan partainya ingin berkontribusi dalam menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Demokrat lebih baik kita membicarakan hal-hal lain bagaimana undang-undang perampasan, kami akan bedah itu. Terus kemudian tadi bagaimana menyehatkan BUMN, bagaimana meningkatkan perekonomian nasional, itu yang kami bicarakan di sini,” jelasnya.

    Pertama dalam Sejarah

    Adanya perpecahan di kalangan mantan petinggi militer terkait isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka merupakan hal pertama di Indonesia. Dalam kalangan mantan petinggi militer itu ada yang membela dan ada juga yang mengkritisi. Pakar komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan biasanya purnawirawan TNI biasanya menunjukkan sikap yang relatif solid dalam menyikapi dinamika politik nasional, namun kehadiran Gibran yang masih muda dan dinilai minim pengalaman memunculkan perbedaan tajam di internal mereka.

    Ilustrasi Pemakzulan Gibran (Ist)

    “Purnawirawan terbelah, ada yang membela, ada yang kritis. Baru kali ini terjadi di Indonesia,” ujar Hensat dalam akun X nya dikutip VOI, Kamis, 8 Mei.

    Terbelahnya mantan petinggi militer disebutkan Hensat, bagi purnawirawan yang menyatakan dukungan penuh pada Gibran, menganggapnya sebagai simbol regenerasi dan keterlibatan generasi muda dalam politik. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang mengkritisi langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang dianggap terlalu mendorong anaknya hingga ke posisi strategis dalam pemerintahan.

    “Baru pertama terjadi di Indonesia, ada keterbelahan gegara posisi Wapres. Duh, Negeriku, Negeri Cintaku,” tutup Hensat dengan nada prihatin.

    Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang didalamnya terdapat Jenderal (Purn) Agum Gumelar hingga Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan sikapnya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan isu pemakzulan yang berhembus dan memecah suara mantan petinggi militer merupakan bagian dari legitimasi adanya proses yang cacat dalam konstitusi. “Jadi tidak mungkin pemerintah mengendalikan ingatan publik,” kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 6 Mei 2025.

    Rocky menilai Prabowo sedang berupaya keras membangun pendekatan baru dalam ekonomi, seperti program makan siang gratis dan penyederhanaan distribusi pupuk bagi petani. Rocky menyebut publik menghargai upaya tersebut, namun tetap menyimpan kerisauan soal legitimasi politik. “Bukan terhadap kebijakan ekonomi Prabowo, tapi terhadap legitimasi yang masih dianggap cacat, yaitu Gibran,” katanya.

    Tuntutannya Sudah Terukur

    Tuntutan yang disampaikan seratusan pensiunan tentara yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera diberhentikan dari jabatannya dinilai tidak keluar dari ideologi Pancasila dan UUD 1945.

    Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan seratusan pensiunan tentara itu telah terukur dan tidak keluar dari ideologi atau aturan yang dianut bangsa ini.

    Suasana halal BI halal Presiden bersama para purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini Jakarta, Selasa (6/5/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

    “Tuntutan itu terukur dan tidak keluar dari aturan Pancasila dan UUD 1945,” katanya.

    Pria berkumis ini menambahkan tuntutan dari seratusan para pensiunan tentara merupakan bagian dari aspirasi. Dan dalam aturan demokrasi yang dianut bangsa ini penyampaian aspirasi tidak dilarang dan sah.

    Sementara itu Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto menegaskan jika Presiden Prabowo Subianto sangat memahami delapan tuntutan yang disampaikan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat.

    Menurut Wiranto, bagi seorang Prabowo, delapan tuntutan yang disampaikan PPAD itu merupakan masalah yang tidak mudah diselesaikan dengan cepat. Oleh karenanya tuntutan itu perlu dipelajari Presiden Prabowo terlebih dahulu. Selain itu, Wiranto menegaskan delapan tuntutan dari PPAD, tidak serta merta langsung bisa diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Indonesia ini memiliki sistem Trias Politika yang memisahkan lembaga Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas. Banyak bidang yang harus dipertimbangkan Presiden Prabowo sebelum mengambil keputusan. Karena itu, bila ada tanggapan Presiden Prabowo tidak merespons, pernyataan itu keliru,” tandasanya.