Xcloud.id

Tag: Hendri Satrio

  • Gibran Bertemu Dasco hingga Viral Tak Salami AHY, Hensa Ungkap Ini

    Gibran Bertemu Dasco hingga Viral Tak Salami AHY, Hensa Ungkap Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik, Hendri Satrio bicara terkait pertemuan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

    Dalam unggahan Wakil Presiden RI itu, keduanya terlihat berada dalam satu meja makan yang sama.

    Gibran terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana berwarna krem. Sedangkan Dasco memakai kemeja batik hitam.

    Pertemuan ini kemudian menjadi pertanyaan dan isyarat-isyarat pun hadir dari unggahan tersebut.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Hendri Satrio coba menganalisis pertemuan ini.

    Ia menyebut pertemuan Gibran dan Dasco bukan hanya sekedar makan bersama, namun punya tujuan.

    Ada maksud dari Wapres Gibran menurutnya untuk bertemu langsung dengan Dasco.

    “Cuma mau foto sebelum makan, gak pengen obrolannya dibahas apalagi bahas pemakzulan,” tulisnya dikutip Selasa (12/8/2025).

    Ia pun memberikan sindiran soal Gibran tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu 10 Agustus 2025.

    “Kelewatan gak sengaja, gak ada maksud gak pengen salaman, udah telat, acara mau mulai jadi buru-buru deh,” terangnya.

    Sebelumnya, Gibran menulis Caption soal pertemuannya dengan Dasco dalam akun Instagramnya.

    “Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco. Menunya Mie Bakso, Nasi Dendeng Balado dan Tumis Daun Pepaya. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua,” tulis Gibran.

  • Tunjuk Sugiono jadi Sekjen Gerindra, Pengamat Analogikan Prabowo Sedang Bermain Catur: Setiap Langkah Dirancang Matang

    Tunjuk Sugiono jadi Sekjen Gerindra, Pengamat Analogikan Prabowo Sedang Bermain Catur: Setiap Langkah Dirancang Matang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah memulai proses regenerasi untuk memastikan keberlangsungan partainya di masa depan.

    Langkah ini terlihat dari penunjukan Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, menggantikan Ahmad Muzani yang kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan.

    “Saya kira Prabowo menyesuaikan diri dengan zaman melalui kaderisasi untuk menjamin masa depan Gerindra. Ini adalah strategi terencana yang memberikan kesempatan kepada kader muda agar partai tetap relevan dan kompetitif di panggung politik,” kata Hensa kepada wartawan.

    Hensa menilai penunjukan Sugiono sebagai Sekjen mencerminkan strategi Prabowo untuk memberikan ruang kepada kader-kader ideologisnya dalam memimpin partai.

    Ia melihat, anak-anak ideologis Prabowo kini sudah siap melanjutkan perjuangan partai, didukung figur senior seperti Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian dan Ahmad Muzani untuk menjaga stabilitas kepemimpinan Gerindra dengan pengalaman mereka.

    “Prabowo ibarat pemain catur, setiap langkah dirancang matang. Penempatan Sugiono sebagai Sekjen dengan panduan Dasco sebagai mentor menunjukkan pendekatan terarah untuk menjaga kepemimpinan Gerindra tetap kokoh tanpa kekosongan figur berpengalaman,” ungkapnya.

    Hensa menambahkan bahwa regenerasi ini dilakukan pada momentum yang tepat karena Gerindra sedang mempersiapkan diri untuk menjadi partai juara umum pada Pemilu mendatang.

    Dengan kehadiran kader muda seperti Sugiono, ia melihat Gerindra ingin mengulang kesuksesan yang dialami oleh Golkar, Demokrat, atau PDI-P pada Pemilu selanjutnya.

  • Gaspol! Hari Ini: Otak Atik Anak Ideologis, Prabowo Mulai Transisi Gerindra Nasional 9 Agustus 2025

    Gaspol! Hari Ini: Otak Atik Anak Ideologis, Prabowo Mulai Transisi Gerindra Nasional 9 Agustus 2025

    Gaspol! Hari Ini: Otak Atik Anak Ideologis, Prabowo Mulai Transisi Gerindra
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto dianggap tengah mempersiapkan transisi di internal Partai Gerindra.
    Founder lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio menilai, langkah itu tampak dari pergantian posisi sekretaris jenderal (sekjen) Gerindra dari Ahmad Muzani ke Sugiono.
    “Mungkin ini saatnya dia (Prabowo) mendapatkan sosok-sosok baru yang juga dia persiapkan untuk sustainable Gerindra,” ujar Hensat dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Sabtu (9/8/2025).
    Ia menuturkan, Muzani sudah menjabat selama 17 tahun di Gerindra dan sudah waktunya mendapatkan posisi yang lebih tinggi.
    Saat ini, Muzani didapuk menjadi Sekretaris Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan Gerindra.
    Sementara itu, Hensat menganggap, Sugiono yang merupakan anak ideologis Prabowo, memang sudah dipersiapkan sejak lama untuk juga menduduki jabatan strategis Gerindra.

    “Karena memang Gerindra ini ya adalah Prabowo, justru pertanyaannya nanti after Prabowo, Gerindra gimana? Makanya dipersiapkan dari sekarang, sudah Sugiono deh. Apakah Sugiono tiba-tiba (ditunjuk jadi sekjen) atau sudah lama (dipersiapkan), menurut gue memang disiapin saja,” paparnya.
    Terakhir, ia menyatakan bahwa Sugiono juga punya waktu untuk belajar dalam mengelola partai.
    Pasalnya, masih ada Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan juga Muzani yang bisa menjadi mentornya.
    “Sugiono enggak sendiri, dia punya tandem dan tempat nasihat, masukan-masukan selain Pak Prabowo ada ketua harian, Dasco ya. Jadi walaupun ini terjadi pergantian, menurut gue ya enggak terlalu banyak (berpengaruh), dan satu lagi, Muzani enggak ke mana-mana, Muzani nya ada di situ,” imbuh dia.
    Simak obrolan selengkapnya dalam program Gaspol! tayang malam ini pukul 20:00 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Matematika Politik Ala PDI Perjuangan, Disebut Jadi Partai Penyeimbang Bukan Jalur Oposisi

    Matematika Politik Ala PDI Perjuangan, Disebut Jadi Partai Penyeimbang Bukan Jalur Oposisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai PDI Perjuangan tengah memainkan strategi politik yang cerdas dengan mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Langkah ini, menurut Hendri, efektif menjaga pengaruh politik partai sekaligus mengamankan dukungan rakyat menjelang Pemilu 2029.

    “PDI Perjuangan saat ini sedang memainkan matematika sederhana sebetulnya. Dengan menempatkan diri di luar kabinet, maka rakyat akan ingat bahwa PDI Perjuangan ini di luar kabinet. Jadi kalau nanti pas pemilu 2029, suara-suara oposisi itu larinya ke PDI Perjuangan,” ujar Hendri kepada wartawan.

    Dikenal dengan sapaan Hensa, ia menjelaskan bahwa strategi “penyeimbang” yang diusung PDI Perjuangan memberikan keuntungan politik tanpa kehilangan akses kekuasaan. Ia mencontohkan posisi kader partai seperti Megawati Soekarnoputri di BRIN dan BPIP, serta Puan Maharani sebagai Ketua DPR.

    “Jadi nikmatnya dapat, suara juga tidak hilang. Nah ini sebetulnya yang dimainkan oleh PDI Perjuangan, makanya saya katakan ini matematika sederhana aja,” lanjut Hensa.

    Ia menilai narasi “penyeimbang” yang dibentuk PDI Perjuangan merupakan upaya untuk menjaga citra independen partai di mata publik.

    “PDI-P, Partai Demokrasi Indonesia Penyeimbang. Kata-katanya aja dibikin sama mereka kalau adalah mereka partai penyeimbang,” katanya.

    Hensa juga menilai langkah ini memungkinkan PDI Perjuangan merebut simpati kelompok kritis yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintahan ke depan.

  • Gibran Bertemu Dasco hingga Viral Tak Salami AHY, Hensa Ungkap Ini

    Munaslub Golkar, Hendri Satrio Bilang Banyak Kader Bisa Gantikan Bahlil Lahadalia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tampaknya semakin mengemuka, meski sejumlah elite partai tersebut telah membantah adanya keinginan kader untuk melakukan munaslub.

    Yang pasti, jika Munaslub terjadi, Partai Golkar tidak kekurangan kader yang bisa menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar.

    Salah satu alasannya, karena Partai Golkar memiliki sejugudang tokoh yang bisa tampil sebagai pimpinan partai. Perlu diketahui, munaslub sudah menjadi salah satu tradisi yang kerap terjadi di tubuh partai tersebut.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sendiri telah membantah adanya wacana untuk melakukan Munaslub di tubuh partai yang dimpimpinnya. Dia juga dengan tegas membantah telah terjadi keretakan dalam kepengurusan partai tersebut.

    Bahlil bahkan menyebut, isu Munaslub Golkar yang belakangan berkembang tidak memiliki sumber yang jelas, alias tidak jelas kader yang menyuarakan dilaksanakannya Munaslub.

    Merespons isu Munaslub Partai Golkar yang belakangan mengemuka, pengamat politik, Hendri Satrio turut angkat suara terkait munaslub di tubuh parpol berlambang beringin rindang itu.

    Menurutnya, Munaslub Partai Golkar bukan sesuatu yang mustahil terjadi meski sejumlah pimpinan partai tersebut sudah berkali-kali melakukan bantahan.

    “Munaslub Golkar bisa saja terlaksana meski dibantah berkali-kali oleh para pimpinan partai tersebut, ” kata Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, Selasa (5/8).

    Sekiranya Munaslub tersebut terjadi sebagaimana yang yang mulai berkembang belakangan ini, Hendri Satrio memastikan bahwa partai tersebut memiliki banyak stok atau sosok yang bisa menggantikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

  • Keputusan Amnesti Bagus Banget, Semua Kaget!

    Keputusan Amnesti Bagus Banget, Semua Kaget!

    GELORA.CO -Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, merupakan pesan damai untuk merangkul semua pihak.

    Kendati begitu, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau Hensat, mempertanyakan siapa pihak yang berperan di balik keputusan tersebut, khususnya amnesti kepada Hasto Kristiyanto, karena publik bisa mencurigai adanya motif politik tersembunyi.

    “Ini siapa yang ngelontarin umpan lambung ke Pak Prabowo sehingga ada keputusan ini? Keputusan amnesti ini kan bagus banget, semua kaget,” ujar Hensat kepada wartawan, Sabtu, 2 Agustus 2025. 

    Hensat menilai amnesti untuk Hasto bukan sekadar langkah hukum, melainkan mencerminkan komunikasi politik yang kuat.

    Sebab Prabowo, kata Hensat, ingin menunjukkan komitmennya untuk menciptakan stabilitas politik dengan merangkul kelompok-kelompok yang selama ini dianggap berseberangan, termasuk PDIP.

    “Pak Prabowo itu ngomong dari awal, dia mau merangkul semua pihak untuk pembangunan. Nah, salah satu caranya ya seperti ini, menghilangkan kegaduhan politik yang bisa bikin eskalasi enggak oke,” ujar Hensa.

    Hubungan antara Prabowo dan PDIP, menurut Hensat, sebenarnya tidak pernah benar-benar renggang.

    Ia mencontohkan bagaimana posisi politik PDI Perjuangan, seperti jabatan Puan Maharani sebagai Ketua DPR, tetap dipertahankan meski Gerindra memiliki kekuatan koalisi untuk mengubah aturan.

    Bahkan, pengangkatan Junimart Girsang sebagai duta besar menunjukkan bahwa Prabowo tidak mengambil “kenikmatan politik” PDI Perjuangan, melainkan justru menambahkannya. 

    “Kalau saya sih menilainya mereka tidak pernah tidak mesra ya. PDI Perjuangan punya kenikmatan politik, kayak Mbak Puan tetap Ketua DPR, itu nggak diutak-atik,” katanya.

  • Wakil Menteri Ramai-ramai Rangkap Jabatan, Mahfud MD: Sama dengan Memperkaya Diri Sendiri

    Wakil Menteri Ramai-ramai Rangkap Jabatan, Mahfud MD: Sama dengan Memperkaya Diri Sendiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD angkat bicara terkait ramainya Wakil Menteri (Wamen) yang rangkap jabatan.

    Terkait hal ini, Mahfud menyebut adanya rangkap yang dilakukan oleh para wamen melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dan ini menurutnya juga membuka peluang besar dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

    Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di kanal YouTube Hendri Satrio Official dengan menyampaikan beberapa kritik.

    Diantaranya ada, pemerintah yang tampak mengabaikan putusan MK tersebut, meskipun bersifat final dan mengikat.

    Ia menjelaskan, MK melarang wamen menjabat komisaris karena statusnya sebagai jabatan politik, bukan karier.

    “Gini, MK sudah memberi putusan dengan jelas bahwa apa yang dilarang bagi menteri dilarang juga bagi wamen. Kan itu bunyi putusan,” kata Mahfud.

    Selain itu, Calon Wakil Presiden di Pemilu 2024 itu menyebut adanya konflik kepentingan dalam permasalahan ini.

    Ketika pejabat dari Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat Danantara, yang seharusnya diawasi secara independen.

    “Memperkaya diri sendiri, tahu bahwa itu dilarang, tapi tetap mengambil gaji di situ. Yang mengangkat juga memperkaya orang lain, merugikan keuangan negara,” ungkapnya.

    Dengan tegas Mahfud MD menyebut rangkap jabatan sama dengan memperkaya diri.

    Merujuk pada Pasal 55 KUHP, ia mengatakan yang memberikan jabatan pun bisa terseret dalam pusaran korupsi tersebut.

  • Pengamat: Ide Cak Imin soal Pilkada Dipilih Pemerintah Pusat Cuma untuk Nyenengin Prabowo

    Pengamat: Ide Cak Imin soal Pilkada Dipilih Pemerintah Pusat Cuma untuk Nyenengin Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Analis komunikasi atau pengamat politik, Hendri Satrio berpendapat usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal kepala daerah ditunjuk pusat atau dipilih oleh DPRD provinsi adalah strategi komunikasi politik untuk menyenangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Hensa, sapaan akrabnya, berpendapat seperti itu lantaran Prabowo juga sebelumnya pernah mengemukakan ide serupa pada akhir tahun 2024 soal Pilkada dipilih DPRD. 

    “Jadi omongannya Cak Imin kemarin jangan diartikan secara leterlek [letterlijk] dia ingin kepala daerah dipilih oleh pusat atau DPRD provinsi. Menurut saya, ucapan dia kemarin itu dia hanya ingin menyenangkan Prabowo, karena ide ini kan awalnya dari Prabowo,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Sebab demikian, menurutnya usulan Cak Imin itu lebih mengarah pada sinyal politik untuk menjaga hubungan dengan Prabowo, bukan keinginan nyata untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung. 

    “Saya yakin Cak Imin tahu Prabowo juga tergantung rakyat. Jadi sebenarnya omongan kemarin itu ucapan Cak Imin yang menunggu dukungan rakyat. Jadi bukan berarti semata-mata dia ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD,” tambah Hensa.

    Lebih jauh, dia menyoroti pernyataan Cak Imin mencerminkan pemahaman dinamika politik dan preferensi publik. Karena Cak Imin sadar masyarakat cenderung ingin pilkada digelar secara langsung.

    “Dia ngomong seperti itu buat nyenengin Prabowo, dan dia tahu pasti Prabowo itu tergantung rakyat, dan rakyat kan kelihatannya tetap ingin pemilihan langsung,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa PKB dan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. 

    “Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah yang kadang-kadang ini tidak rasional,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Melihat kondisi tersebut, Cak Imin dan NU berpandangan harus ada jalan yang cepat dan efektif untuk mewujudkan keinginan rakyat dan pemerintah pusat.

    “Makanya usul kami ada 2 pola, pertama itu gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang ditunjuk oleh presiden,” ujarnya.

    Sementara itu, kata Cak Imin, pola kedua yaitu untuk kepala daerah setingkat bupati ditunjuk oleh rakyat melalui DPRD.

  • Rocky Gerung Akui Ijazah Jokowi Asli, Tapi Pemiliknya Palsu

    Rocky Gerung Akui Ijazah Jokowi Asli, Tapi Pemiliknya Palsu

    GELORA.CO – Polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah pernyataan terbaru dari pengamat politik Rocky Gerung di kanal YouTube Hendri Satrio Official pada 12 Juli 2025.

    Tak ada yang disinggung soal keaslian fisik itu sudah dinyatakan asli oleh UGM namun Rocky melontarkan sindiran tajam terhadap “pemiliknya”.

    Rocky lagi-lagi menegaskan bahwa keaslian ijazah Jokowi tak perlu diragukan karena sudah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada.

    “Kalau UGM menyatakan asli, ya sudah, ijazah itu asli,” ujarnya.

    Menurut Rocky, cukup klasifikasi yang resmi; tak perlu terjebak dalam tuduhan bahwa dokumen tersebut dicetak di lokasi tak resmi seperti “Pasar Pramuka.”

    Setelah membenarkan bahwa dokumen fisik itu asli, Rocky langsung menyentil:

    “Ijazah Jokowi itu asli, tapi pemiliknya palsu.”

    Kalimat ini menegaskan ada perdebatan mendalam tentang kredibilitas, integritas, dan representasi pemimpin bukan hanya bukti legalitas ijazah.

    Bukan soal kertas, tapi jiwa intelektual dan moral yang memegang gelar.

    Isu ijazah ini bukan baru; sudah bergulir sejak 2022 dan sempat sampai ke pengadilan.

    Beberapa pihak termasuk pengacara dan tokoh politik mengaku khawatir bahwa tuntutan transparansi bisa menimbulkan kekacauan sosial.

    Roy Suryo pun menuduh bahwa analisis teknologi seperti Error Level Analysis menunjukkan kejanggalan pada versi ijazah yang beredar secara digital.

    Rocky mempertentangkan respons kubu Jokowi. Menurutnya pernyataan seperti “negara akan chaos jika ijazah ditunjukkan” adalah argumen bodoh yang justru memperburuk citra ketidakjujuran.

    Menurut Rocky, perdebatan ijazah bukan hanya teknis, melainkan cerminan kondisi filosofis bangsa.

    Ketika seorang kepala negara menolak menunjukkan dokumen penting, propaganda langsung muncul dengan narasi “pemilik palsu”.

    Ia menekankan bahwa publik berhak memastikan integritas pemimpin, bukan hanya memfokuskan pada fisik dokumen.

    Polemik ini menimbulkan efek psikologis signifikan, baik bagi elit politik maupun publik.

    Menurut Rocky, ketika sebuah isu kebenaran dasar tidak diselesaikan, maka muncul ketidakpercayaan dan friksi politik.

    Di sisi lain, publik yang masih meragukan bisa semakin skeptis terhadap narasi resmi.

    Pernyataan Rocky Gerung yang menyatakan ijazah Jokowi asli berdasarkan UGM, tapi “pemiliknya palsu”, membuka ruang diskusi lebih dalam.

    Bukan sekadar soal kertas atau stempel, melainkan tentang kredibilitas dan moralitas seorang pemimpin.

    Polemik ini mempertegas bahwa publik menuntut transparansi intelektual, bukan sekadar legalitas administratif.

  • Rocky Gerung: Asli Ijazahnya, yang Palsu Pemiliknya

    Rocky Gerung: Asli Ijazahnya, yang Palsu Pemiliknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung, ikut memberikan komentar soal dugaan ijazah palsu mantan Presiden dua periode Indonesia, Jokowi.

    Blak-blakan, Rocky menyebut bahwa yang palsu bukanlah dokumen ijazah, melainkan pemiliknya.

    “Ijazahnya asli, yang nggak asli pemiliknya. Ijazah pasti asli, pemiliknya yang palsu,” kata Rocky dikutip dalam kanal YouTube @Hendri Satrio Official, Minggu (13/7/2025).

    Rocky juga mempertanyakan apakah isu ijazah palsu ini justru dibina oleh Jokowi sendiri. Menurutnya, jika Jokowi memang percaya diri dengan keaslian ijazahnya, tidak seharusnya ia terlihat tertekan.

    “Kalau isu ini dibina Jokowi, nggak mungkin Jokowi setiap malam minum obat penenang. Stres dia. Kan nggak bisa dong sampai psikosomatik. Emang Pak Jokowi sakit apa? Nggak ada kan? Gejala semua, epidermis itu,” cetus Rocky.

    Tak hanya soal ijazah, Rocky juga menyinggung isu lama terkait Rewang, tokoh yang dulu dikenal sebagai petinggi PKI.

    Ia mengaitkan nama Rewang dengan latar belakang sejarah Jokowi saat masih menjabat Wali Kota Solo.

    “Rewang anak muda waktu itu, umurnya mungkin 30-an, jadi pemimpin Pemuda Rakyat, berarti otaknya bagus,” bebernya.

    “Waktu Jokowi masih Wali Kota, sebelum 2014, Rewang itu kemudian meninggal sebelum Jokowi jadi Presiden,” sambung Rocky.

    Ia menjelaskan bahwa Rewang memang tokoh penting di masa lalu, bahkan pernah ditahan di Cipinang.

    “Orang bilang Rewang zaman dulu, iyalah. Dia udah bebas kok. Ketua Pemuda Rakyat, menangkap anggota CC PKI, Komite Central PKI, paling muda di situ. Itu anak muda yang bermutu,” tandasnya.