Xcloud.id

Tag: Hendri Satrio

  • Dinonaktifkan Partai, Hendri Satrio Pertanyakan Nasionalisme Sahroni Cs, Harusnya Mundur Secara Sukarela

    Dinonaktifkan Partai, Hendri Satrio Pertanyakan Nasionalisme Sahroni Cs, Harusnya Mundur Secara Sukarela

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI per 1 September 2025.

    Keputusan ini diambil menyusul pernyataan dan gestur kontroversial keempat politisi tersebut yang memicu aksi protes masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

    Sebelumnya, analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensa menilai seharusnya Sahroni, Nafa, Eko, dan Uya mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan mereka. Menurutnya, langkah itu tidak hanya akan meredam gejolak publik, tetapi juga menjadi ujian bagi rasa nasionalisme mereka.

    “Kini nasionalisme mereka diuji. Mereka harusnya mendengarkan rakyat dengan mundur dari kursi mereka, atau selamanya akan terus terjadi situasi seperti saat ini, aksi di mana-mana,” kata Hensa kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

    Pendapat serupa disampaikan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof R. Siti Zuhro. Ia menilai keempat politisi tersebut sebaiknya mundur secara sukarela tanpa harus menunggu diberhentikan partai.

    “Iya benar (soal mundur itu), termasuk saya mengusulkan di Indonesia ini memang belum ada tradisi atau budaya malu dan mundur. Kalau sudah tidak becus, tidak mumpuni untuk mengembangkan amanah tadi, seyogyanya yang bersangkutan itu pamit, mundur dan berhenti. Itu jauh lebih elegan daripada diberhentikan,” ujar Siti Zuhro saat dihubungi, Minggu (31/8/2025).

    Meski demikian, ia menegaskan partai politik memiliki kewenangan penuh untuk menonaktifkan kadernya dari jabatan di parlemen. Namun, keputusan itu tetap harus mempertimbangkan dampak publik.

  • Dasco Kini Jubir tak Resmi Prabowo, Prabowo Batuk Saja Dia Sudah Paham

    Dasco Kini Jubir tak Resmi Prabowo, Prabowo Batuk Saja Dia Sudah Paham

    GELORA.CO –  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki peran baru yang strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio, Dasco kerap tampil sebagai juru bicara tak resmi presiden dalam merespons isu-isu publik yang sensitif dan krusial.

    “Jawaban solutif seperti itu yang membuat Dasco tak hanya dikenal publik, tapi juga sepertinya jadi kepercayaan Prabowo untuk meredam keresahan masyarakat,” ujar Hendri, Selasa (26/8/2025).

    Hendri menilai, kedekatan Dasco dengan Prabowo sejak era 1990-an membuatnya sangat memahami pola pikir sang presiden. 

    Loyalitas tegak lurus itu menjadikan Dasco sebagai figur yang mampu menerjemahkan visi Prabowo menjadi kebijakan publik yang pro-rakyat.

    “Dia memahami betul, bahkan Prabowo batuk saja dia mungkin sudah paham,” kata Hendri berseloroh.

    Salah satu contoh peran Dasco terlihat dalam penjelasannya soal tunjangan rumah anggota DPR yang sempat menuai kritik. 

    Dasco menjelaskan bahwa tunjangan Rp50 juta per bulan hanya berlaku selama satu tahun, sebagai pembayaran awal kontrak sewa rumah selama masa jabatan lima tahun. 

    Penjelasan itu dinilai sebagai bentuk transparansi dan respons cepat terhadap keresahan publik.

    Lebih jauh, Hendri menyebut bahwa Dasco kerap hadir sebagai penghubung antara eksekutif dan legislatif, terutama karena posisinya sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Partai Gerindra. 

    Kombinasi ini membuat koordinasi dengan Presiden Prabowo berjalan lebih cepat dan efektif.

    “Pak Prabowo ini ada gap yang lumayan dengan menteri-menterinya. Nah, kelihatannya yang bisa menerjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis yang di sekitarnya, seperti Dasco,” jelas Hendri.

    Di ranah politik, Dasco juga dinilai sebagai figur yang diterima oleh berbagai pihak karena tidak memiliki pretensi pribadi. 

    Hal ini tercermin dari pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pasca-amnesti Hasto Kristiyanto. 

    Menurut Hendri, unggahan foto Dasco menyampaikan pesan rekonsiliasi dari Prabowo kepada PDI Perjuangan.

    “Dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman. Dia nggak punya pretensi apa-apa. Jadi, Bu Mega melihatnya sebagai messenger dari Pak Prabowo, bukan pemain politik yang punya agenda sendiri,” pungkasnya.

  • KedaiKOPI sebut HUT Ke-80 buktikan Indonesia mampu menjaga kedaulatan

    KedaiKOPI sebut HUT Ke-80 buktikan Indonesia mampu menjaga kedaulatan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menyebutkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI membuktikan Indonesia mampu menjaga kedaulatannya terlepas dari segala tantangan yang ada.

    Founder dari Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan semangat kebangsaan yang terus digaungkan berbagai pihak ikut menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kemajemukan yang sangat luas.

    “Kondisi sosial yang inklusif harus terus dijaga untuk menjauhkan masyarakat dari perpecahan,” ujar Hendri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Namun demikian, dirinya mengingatkan agar hari kemerdekaan tidak hanya menjadi seremonial semata, karena masyarakat lintas budaya, suku, dan keimanan harus bisa memiliki semangat kebangsaan yang sama.

    Menurutnya, pemerintah dapat mengusung konsep Pesta Rakyat Inklusif sebagai Instrumen Ketahanan Sosial dan Kebangsaan. Konsep tersebut menekankan integrasi antara kegiatan simbolik berskala nasional, seperti doa kebangsaan lintas agama dan upacara kemerdekaan, dengan aksi nyata berbasis komunitas yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

    Perayaan kemerdekaan, kata dia, menjadi ruang bersama yang menyatukan berbagai nilai budaya lokal, solidaritas sosial, serta kepedulian terhadap kelompok rentan melalui kegiatan budaya, sosial, dan edukatif yang melibatkan partisipasi aktif warga.

    Akademisi Universitas Paramadina itu pun menjabarkan kerangka kegiatan strategis dalam konsep kebhinekaan bisa mencakup tiga unsur utama, yakni pertama, kegiatan pemersatu berbasis simbol dan nilai seperti doa lintas iman, kirab bendera, atau pembacaan refleksi kemerdekaan oleh tokoh lintas generasi.

    Kedua, lanjut dia, berupa ruang ekspresi budaya yang mendorong komunitas lokal menampilkan kekayaan tradisinya melalui festival, lomba kreatif, atau pertunjukan seni.

    Ditambahkan bahwa unsur ketiga, yaitu program sosial partisipatif seperti layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pasar rakyat inklusif.

    “Dengan menempatkan pemuda, pelajar, dan kelompok marginal sebagai pelaku utama, bukan hanya penonton, pesta rakyat dapat menjadi wahana aktualisasi nilai kebangsaan sekaligus penguat ketahanan sosial di tingkat akar rumput,” tuturnya.

    Dia menjelaskan beragama secara maslahat dapat diartikulasikan menjadi kegiatan bersama yang mampu mereduksi ruang bagi pemahaman radikal dan ideologi transnasional.

    Dikatakan bahwa gangguan yang menyerang kebhinekaan dalam agama tidak harus selalu dilawan menggunakan cara yang serupa.

    Hendri berpendapat ada banyak ruang sosial lain yang secara nyata mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang, di mana salah satu yang paling kuat merupakan olahraga, khususnya ketika tim nasional Indonesia berlaga dan meraih prestasi, entah dalam sepak bola, bulu tangkis, atau cabang lainnya.

    Disebutkan bahwa seluruh pihak bisa melihat jutaan orang dari Aceh sampai Papua, berbagai agama, etnis, bahkan pilihan politik bersatu dalam kebanggaan yang sama dalam olahraga.

    “Tidak ada yang bertanya siapa, agamanya apa, dari suku mana, atau pendukung partai mana. Yang ada hanya satu semangat, bangga menjadi Indonesia,” ucap Hendri menambahkan.

    Di sisi lain, Hendri menginginkan agar pesta rakyat pada peringatan kemerdekaan Indonesia juga berfungsi sebagai sarana membangun ketahanan kebangsaan, khususnya bagi pemuda dan kelompok rentan radikalisme.

    Caranya, sambung dia, yakni dengan melibatkan mereka secara aktif sebagai penyelenggara dan pelaku utama dalam berbagai kegiatan bukan sekadar penonton.

    Dijelaskan bahwa ketika semua kelompok diajak bekerja sama dalam satu kegiatan, mereka saling mengenal, membangun kepercayaan, dan memperluas jaringan sosial.

    “Hal ini mendukung teori modal sosial dari Robert Putnam yang menyatakan bahwa hubungan timbal balik dan jejaring sosial yang kuat menjadi dasar dari masyarakat yang tangguh dan inklusif,” ungkap dia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Habis itu Gibran Tidak Salami AHY

    Habis itu Gibran Tidak Salami AHY

    GELORA.CO – Dalam podcast yang dilakukan oleh Connie Rahakundini Bakrie atau Connie Bakrie menjawab pertanyaan kenapa Gibran tak salami AHY di ajang Upacara Gelar Pasukan Operasional dan kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan di Bandung 10 Agustus 2025.

    Selain AYH dalam kesempatan itu diketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak menyalami 3 Menteri lainnya, di antaranya Zulhas, Bahlil dan Muhaimin.

    Menurut Connie Bakrie, hal tersebut tak lepas dari sikap dari Solo yang ditujukan pada sikap Joko Widodo yang tidak suka dengan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI.

    Dalam podcast bersama Hendri Satrio selaku pengamat politik dalam akun youtube @Hendri Satrio Official, Connie menyampaikan jika dirinya semat bertemu dengan salah satu Ketua Umum salah satu partai.

    “Gua barusan ketemu dengan salah satu Ketua Umum salah satu partai yang baru dipanggil oleh Jokowi dan dia bilang saya tidak suka dengan Agus Harimurti Yudhoyono,” terangnya.

    “Solo tidak suka dengan Agus Harimurti Yudhoyono, kenapa ni,” jelas Connie.

    Connie menyampaikan jika setelah itu AHY tidak disalami oleh Gibran.

    “Jadi di dunia ini enggak ada yang kebetulan,” ungkapnya.

    Connie sendiri mengakui jika dirinya menginginkan adanya pergantian Wapres yang saat ini dijabat oleh Gibran.

    Menurut Connie hal ini tak lepas dari awal pencalonan Gibran yang dianggap terdapat berbagai kejanggalan.

    “Kalau sekarang anak muda yang pantas menjadi Wapres hanya ada dua, satunya adalah AHY dan satunya lagi dari PDI P,” paparnya.

    Sedangkan Profesor Lili Romli selaku pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan ada dua kemungkinan terkait sikap Gibran yang tidak menyalami para menteri tersebut.

    Menurut Lili ada 2 kemungkinan tidak ada salaman Gibran dengan para menteri tersebut.

    “Pertama tidak sengaja karena fokus salaman dengan Pak Dasco dan Jaksa Agung sehingga lupa salaman dengan yang lain. Atau memang sengaja tidak mau salaman dengan para menteri,” paparnya.

    Lili juga mengungkapkan jika hal sikap ini bisa dimaknai dari dua sudut pandang politik.

    “Pertama, wapres menempatkan diri sebagai atasan sehingga tidak harus salaman dengan bawahan,” terangnya.

    Harusnya para menteri dengan datang menyambut wapres, jika seperti ini masih kental sikap feodalisme, suatu sikap dan laku yang tidak baik dalam era modern seperti ini”.

    “Kedua, menggap para menteri tersebut dianggap sebagai rival politiknya,” ungkap Lili.

    “Seperti diketahui AHY pernah disebut oleh Pak Prabowo berpeluang untuk maju pada 2029 dan kerap mendapat tugas kenegaraan dari presiden. Hubungan sesama orang tuanya juga tampak ada rivalitas,” sambungnya.

  • Kans Setya Novanto Kembali ke Panggung Politik Usai Bebas Bersyarat dari Kasus e-KTP

    Kans Setya Novanto Kembali ke Panggung Politik Usai Bebas Bersyarat dari Kasus e-KTP

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi bebas bersyarat dalam kasus korupsi proyek e-KTP menjelang HUT ke-80 RI atau Sabtu (16/8/2025).

    Namun demikian, Setya Novanto alias Setnov tidak langsung dapat memperoleh kembali hak politik atas menduduki jabatan di pemerintahan.

    Pasalnya, menurut Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Rika Aprianti, hak tersebut baru bisa digunakan Setnov setelah 2,5 tahun sejak dinyatakan bebas murni pada April 2029.

    “Maka hak [menduduki jabatannya] di 2 tahun 6 bulan dihitung sejak selesai menjalani PB [pembebasan bersyarat] tanggal 1 April 2029,” ujarnya saat dihubungi, Senin (18/8/2025).

    Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor menyatakan bahwa kemungkinan Setya Novanto kembali ke panggung politik Indonesia akan sangat kecil.

    Sebab, kata Firman, rekam jejak Setnov sebagai koruptor membuatnya tidak akan diusung kembali oleh partai sebelumnya Golkar.

    “Ya tidak ada yang mau terkena citra sebagai partai yang dipimpin koruptor lah. Meskipun sudah bebas ya. Jadi saya kira kan Golkar yang gak sebodoh itu. Perlu menjaga citra,” ujar Firman saat dihubungi, Senin (18/8/2025).

    Bahkan, menurut, tidak akan ada partai yang ingin mengambil risiko mengusung eks napi koruptor menjabat di pemerintahan.

    “Tidak ada yang mau. Jadi itu udah berantakan [Setnov] Citra-nya. Jadi gak ada yang ambil risikountuk dia jadi pimpinan,” pungkasnya.Berbeda dengan Firman, Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengatakan bahwa Setya Novanto masih sangat berpotensi terjun kembali ke dunia politik.

    Hensa menjelaskan dua modal yang dimiliki oleh Setnov, mulai dari jaringan politiknya yang dinilai masih kuat di Golkar hingga masih mempunyai modal politik.

    “Besar banget, apalagi dia punya Golkar yang semuanya pendekar dan kuat-kuat Politiknya. Kedua saya yakin dia masih punya bahasa rakyat, kekuatan bahasa rakyatnya masih kuat tuh, apa itu? Bahasa rakyat kan dua, bansos dan uang. Nah menurut saya di masih ada,” tutur Hensa.

  • Singgung Peristiwa 1998, Rocky Gerung Prediksi Gibran Bisa Alami Skenario Lengser ala Soeharto

    Singgung Peristiwa 1998, Rocky Gerung Prediksi Gibran Bisa Alami Skenario Lengser ala Soeharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi tekanan politik yang bisa memaksanya mengambil langkah ekstrem, termasuk mengundurkan diri, bahkan mengalami situasi seperti peristiwa 1998.

    Pendapat ini ia sampaikan melalui kanal YouTube Hendri Satrio Official. Rocky menjelaskan, meskipun secara konstitusi pemakzulan dimungkinkan melalui mekanisme DPR, MPR, hingga Mahkamah Konstitusi, proses tersebut panjang dan rumit.

    “Yang gampang, senior di kampus pasti akan mengajari cara berorganisasi dan cara untuk berdemonstrasi ke junior. Kalau mahasiswa sudah masuk kuliah demo ke DPR, (Gibran) tinggal pilih, mengundurkan diri atau (mengulangi peristiwa) ’98. Gitu aja kan lebih efisien,” ujar Rocky, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Rocky mengingatkan, sejarah mencatat bagaimana tekanan massa mahasiswa memaksa Presiden ke-2 RI Soeharto turun demi meredam kerusuhan nasional.

    “Beliau sangat cerdas dan cerdik dalam politik, tapi beliau merasa sudah melihat massa sebanyak itu, artinya kerusuhan di mana-mana, ya mundur,” ungkapnya.

    Menurut Rocky, skenario serupa bukan hal yang mustahil terjadi lagi.

    Ia menegaskan, Indonesia memiliki banyak sosok pengganti jika Gibran harus mundur.

    “Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Dari mana? Ya dari partai politik,” tegas Rocky.

    Ia juga menilai prosedur resmi hanyalah salah satu sisi persoalan. Dalam banyak kasus, dinamika politik dan respons publik sering kali lebih menentukan nasib pejabat tinggi negara.

  • Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:12 WIB

    Elshinta.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengatakan penunjukan kembali Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025-2030 tidaklah mengejutkan.

    Hensa menilai penunjukan kembali Hasto menjadi sekjen partai berlogo banteng bermoncong putih tersebut sudah bisa diprediksi bahwa sejak awal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memang tak akan mengganti Hasto.

    “Dari awal kita sudah bisa menebak ya saat ibu Megawati merangkum ketum sekaligus sekjen itu tanda bahwa dari awal sudah ada yang dipersiapkan dan itu dipersiapkan untuk Hasto,” kata Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, sinyal-sinyal tersebut telah terlihat, di mana Megawati secara konsisten menunjukkan kepercayaan penuh terhadap loyalisnya, termasuk dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti kasus hukum yang sempat menimpa Hasto.

    Hensa menilai saat ini Megawati belum terlihat ingin mengganti Hasto dengan orang lain. Hal ini didasari oleh rekam jejak Hasto yang hingga saat ini tegak lurus dan loyal terhadap Megawati.

    Loyalitas ini, menurut Hensa, menjadi kunci utama dalam dinamika internal PDI Perjuangan, di mana kestabilan kepemimpinan dianggap penting untuk menghadapi agenda politik mendatang, seperti persiapan Pemilu 2029 dan pengawalan program-program pro-rakyat.

    “Jika tidak ada kasus hukum yang menjerat Hasto kemarin, ia pasti akan tetap menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan dia kan dikenal sebagai orang yang tegak lurus dan loyal ke bu Mega, pagi sampai sore ketemunya bu Mega kok,” ujarnya.

    Ia juga menyebut Megawati saat ini masih nyaman menahkodai PDI Perjuangan dengan didampingi Hasto.

    Oleh karena itu, merupakan hal wajar jika Hasto terpilih lagi menjadi Sekjen PDI Perjuangan dalam periode 2025-2030.

    “Kenyamanan itu masih ada di Hasto, jadi selama kenyamanan itu masih ada, saya rasa tidak akan posisi sekjen itu diberikan ke orang lain,” tutur Hensa.

    Sumber : Antara

  • Rocky Gerung Analisis Potensi Pemakzulan Gibran, Puan Jadi Wapres Pengganti

    Rocky Gerung Analisis Potensi Pemakzulan Gibran, Puan Jadi Wapres Pengganti

    GELORA.CO – Pengamat politik Rocky Gerung menganalisis potensi pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan sosok yang akan menggantikannya.

    Hal itu ia sampaikan Rocky pada podcast dengan pengamat politik yang juga pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, di channel Youtube @hendri.satrio, tayang Jumat (15/8/2025).

    Seperti diketahui desakan pemakzulan terhadap Gibran dilayangkan para pensiunan jenderal TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan. Usulan pemakzulan sudah disampaikan ke DPR/MPR namun belum ada tindak lanjutnya.

    Menurut Rocky, pemakzulan melalui parlemen terlalu berbelit.

    “Caranya ya melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang, tapi itu panjang, musti DPR proses dulu, lalu ke MPR, MPR kirim ke MK, MK buka sidang dengan hukum acara pemakzulan setelah diputuskan, kan sulit kan,” kata Rocky. 

    Menurutnya, cara paling tepat melengserkan Gibran adalah dengan cara mendesak langsung dengan cara unjuk rasa.

    Hal yang sama pernah terjadi pada 1998, ketika mahasiswa demo menduduki DPR sampai Presiden Suharto mengumumkan pengunduran diri.

    “Nah, kalau dia mulai dibuka kasusnya, mahasiswa mulai masuk kuliah demo ke DPR. Kalau dia mau ke DPR, saya hitung misalnya ya mungkin satu minggu empat hari demo massif, asal polisi jangan larang mahasiswa. Itu tinggal bisikin pada Pak Gibran ya. Petinggi siapalah, mungkin intelijen, polisi atau kalangan militer. ‘Pak Gibran demonya ini akan berlanjut loh. Jadi tinggal pilih menurutkan diri atau 98’ gitu-gitu aja,” kata Rocky.

    “Kan lebih efisien kan. Begitu jadi fakta politik, ya udah mungkin Pak Gibran merasa ya udah, saya mengundurkan diri aja,” lanjutnya.

    Hendri Satrio, tuan rumah sekaligus host podcast tersebut menanyakan Rocky tentang sosok yang akan menggantikan Gibran.

    “(Pengganti Gibran) Dari partai politik atau profesional?” tanya Hendri.

    “Ya pasti dari partai politik lah,” jawab Rocky.

    “Kan Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Yang punya kepentingan pertama nekan Gibran siapa coba?” Rocky balik bertanya.

    “PDIP,” kata Hendri.

    “Yaudah deal,” timpal Rocky.

    Hendri lanjut bertanya tentang kader PDIP yang cocok gantikan Gibran, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani.

    “Yang punya chair utama di DPR?” Rocky balik bertanya.

    “Puan,” kata Hendri.

    “Yaudah, sepakat aja,” kata Rocky.

    Seperti diketahui, Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP.

    Ia juga putri dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDPIP sekaligus Presiden ke-5 RI.

  • Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Jakarta (ANTARA) – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengatakan penunjukan kembali Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025-2030 tidaklah mengejutkan.

    Hensa menilai penunjukan kembali Hasto menjadi sekjen partai berlogo banteng bermoncong putih tersebut sudah bisa diprediksi bahwa sejak awal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memang tak akan mengganti Hasto.

    “Dari awal kita sudah bisa menebak ya saat ibu Megawati merangkum ketum sekaligus sekjen itu tanda bahwa dari awal sudah ada yang dipersiapkan dan itu dipersiapkan untuk Hasto,” kata Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, sinyal-sinyal tersebut telah terlihat, di mana Megawati secara konsisten menunjukkan kepercayaan penuh terhadap loyalisnya, termasuk dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti kasus hukum yang sempat menimpa Hasto.

    Hensa menilai saat ini Megawati belum terlihat ingin mengganti Hasto dengan orang lain. Hal ini didasari oleh rekam jejak Hasto yang hingga saat ini tegak lurus dan loyal terhadap Megawati.

    Loyalitas ini, menurut Hensa, menjadi kunci utama dalam dinamika internal PDI Perjuangan, di mana kestabilan kepemimpinan dianggap penting untuk menghadapi agenda politik mendatang, seperti persiapan Pemilu 2029 dan pengawalan program-program pro-rakyat.

    “Jika tidak ada kasus hukum yang menjerat Hasto kemarin, ia pasti akan tetap menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan dia kan dikenal sebagai orang yang tegak lurus dan loyal ke bu Mega, pagi sampai sore ketemunya bu Mega kok,” ujarnya.

    Ia juga menyebut Megawati saat ini masih nyaman menahkodai PDI Perjuangan dengan didampingi Hasto.

    Oleh karena itu, merupakan hal wajar jika Hasto terpilih lagi menjadi Sekjen PDI Perjuangan dalam periode 2025-2030.

    “Kenyamanan itu masih ada di Hasto, jadi selama kenyamanan itu masih ada, saya rasa tidak akan posisi sekjen itu diberikan ke orang lain,” tutur Hensa.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Abraham Samad Bakal Melawan Jika Ditersangkakan

    Abraham Samad Bakal Melawan Jika Ditersangkakan

    GELORA.CO -Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad turut diperiksa dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi.

    Samad termasuk dalam daftar 12 terlapor setelah Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.

    “Jadi saya menduga (diperiksa) karena podcast, karena di antara 12 terlapor ada empat orang podcaster. Atau mungkin ada orang yang memanfaatkan musuh-musuh lama saya,” katanya di kanal YouTube Hendri Satrio Official, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Laporan itu menggunakan Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Mantan pimpinan lembaga antirasuah itu khawatir kasus ini dimanfaatkan untuk menjatuhkan dirinya. 

    “Saya takutnya ada orang memanfaatkan kasus ini ingin mentarget saya, makanya nama saya dimasukkan di 12 itu, paling tidak mendiskreditkan saya,” ujarnya.

    Namun Abraham Samad tidak gentar. Dia justru menegaskan siap menghadapi proses hukum jika hal ini bertujuan mengkriminalisasi dirinya. 

    “Kalau ini bertujuan menarget saya atau ingin mengkriminalisasi saya kembali seperti di masa lalu waktu saya jadi Ketua KPK, saya akan hadapi sampai titik darah penghabisan,” tegasnya