Xcloud.id

Tag: Hendri Satrio

  • Ditinggal Rombongan Menko, Purbaya Harus Pandai Sinyal Politik

    Ditinggal Rombongan Menko, Purbaya Harus Pandai Sinyal Politik

    GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kedapatan ditinggalkan oleh rombongan Menteri Koordinator dalam sesi wawancara media usai acara bersama Danantara baru-baru ini.

    Menurut analis komunikasi politik, Hendri Satrio, kejadian tersebut perlu disikapi secara serius oleh Purbaya. Pasalnya, dalam dinamika politik, peristiwa semacam ini dapat mengandung makna tersirat, meskipun tindakan rombongan Menteri Koordinator tersebut dilakukan dalam suasana yang tampak bercanda.

    “Mengenai peristiwa Menteri Keuangan Purbaya yang ditinggalkan oleh para Menteri Koordinator dalam sesi doorstop, dalam konteks dinamika politik, meskipun terjadi dalam suasana bercanda, hal tersebut tetap memerlukan respons yang serius,” kata Hensat, sapaan akrabnya kepada RMOL, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Menurutnya, kepergian rombongan Menteri Koordinator pada momen tersebut dapat diartikan sebagai isyarat yang mengandung implikasi tertentu, yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi Purbaya.

    “Dalam perspektif positif, hal ini dapat dianggap sebagai sinyal kepercayaan, misalnya, ‘Serahkan tanggung jawab penjelasan kepada Purbaya.’ Namun, dari sudut pandang lain, momen itu juga dapat mengindikasikan sikap seperti, ‘Biarkan Purbaya yang bertanggung jawab,’ atau bahkan menyiratkan sikap enggan dengan nada, ‘Saya tidak ingin berurusan dengan Purbaya’ mungkin seperti itu,” ujar Hensat.

    Kejadian tersebut patut dijadikan momen refleksi mendalam bagi Purbaya selaku Menteri. Ia menilai, meskipun dukungan rakyat condong kepadanya, hal itu belum tentu mencerminkan kesepakatan dari rekan-rekan koleganya terhadap pernyataannya.

    “Momen semacam itu mesti direspons dengan sikap kewaspadaan penuh, sebagaimana pepatah ‘kalau mau belok beri sen dulu’ yang berarti hati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik,” tegas Hensat.

    Dia juga menilai, sinyal tersebut mungkin muncul karena beberapa pernyataan Purbaya yang memicu ketegangan di antara anggota kabinet. 

    Salah satunya adalah pernyataan terkait utang proyek kereta cepat yang enggan dibiayai melalui APBN, yang memunculkan respons beragam dari masyarakat dan anggota kabinet lainnya sebab dianggap memunculkan polemik dengan Danantara bentukan Presiden.

    Oleh karena itu, Hensat merekomendasikan agar Purbaya memperkuat koordinasi dengan para anggota kabinet lainnya sebelum mengeluarkan pernyataan publik. Langkah ini krusial untuk memastikan keselarasan dalam kerja sama tim kabinet serta mencegah munculnya kontroversi yang tidak diperlukan.

    “Meskipun publik mendukung Purbaya, sebagaimana dalam analogi tim sepak bola, keberhasilan tim tidak dapat dicapai oleh satu individu saja. Purbaya tidak akan mampu mencapai tujuan tanpa kerja sama dan dukungan dari rekan-rekan menteri lainnya, kan gak bisa nyetak gol kalo sendirian di lapangan,” pungkas Hensat. 

  • Pertemuan Surya Paloh–Sjafrie Sjamsoeddin Kental Muatan Politik

    Pertemuan Surya Paloh–Sjafrie Sjamsoeddin Kental Muatan Politik

    GELORA.CO -Pertemuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang berlangsung pagi tadi di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Kemenhan, Jakarta Pusat, menarik perhatian publik. 

    Analis komunikasi politik Hendri Satrio melihat, pertemuan tersebut sangat baik meskipun lebih terlihat kental nuansa politiknya dibandingkan membahas isu yang ada di ranah Menhan.

    “Pertemuan Sjafrie dengan partai politik ini lebih kuat aura politiknya dibandingkan dengan isu ranah Kemenhan, sehingga pertemuan ini bisa dicitrakan sebagai pertemuan Parpol dengan Sjahrie sebagai orang dekat Prabowo,” kata Hensat, sapaan akrabnya, Rabu, 15 Oktober 2025.

    Hensat memandang ini seperti momen Surya Paloh sedang membahas permasalahan internal partai dengan Sjafrie.

    Terlebih lagi, banyak kader partai Nasdem kini yang berpindah haluan ke partai lain sehingga mungkin Surya Paloh harus bercerita ke orang dekat Prabowo.

    “Pertanyaan besarnya, apakah pertemuan ini menyangkut kepindahan kader-kader Nasdem ke partai politik lain? Ini juga tentu harus dijelaskan sebenernya apa maksudnya dari pertemuan ini,” kata Hensat.

    Dia meyakini bahwa pertemuan itu sudah dengan sepengetahuan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

    “Saya meyakini bahwa pertemuan ini diinfokan ke Menko Polkam, namun yang jelas pertemuan tersebut lagi-lagi lebih kuat nuansa politiknya dibandingkan membahas isu-isu Kemenhan,” pungkas Founder Lembaga Survei Kedai Kopi tersebut. 

  • Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

    Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

    Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kepuasan masyarakat terhadap kinerja sektor pertanian di bawah pimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus menguat. Hal tersebut terjadi seiring berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan Kementan.
    Peneliti Senior Litbang Kompas Budiawan Sidik Arifianto dalam diskusi Kedai Kopi, Sabtu (11/10/2025), mengatakan, kebijakan tersebut mampu menjaga optimisme petani dalam meningkatkan angka produksi.
    Alhasil, tingkat kepuasan petani menjadi jauh lebih tinggi apabila dibandingkan kepuasan responden umum dari berbagai kalangan masyarakat.
    “Responden secara umum menyatakan 77 persen kenaikan HPP berhasil menyejahterakan petani. Namun, jika kita pilah lagi respons berdasarkan pekerjaannya, di situ ada petani dan peternak yang berhubungan langsung dengan agraris. Maka, angkanya jauh lebih tinggi lagi, yaitu 84 persen petani puas dan menyambut baik kebijakan tersebut,” ujar Budiawan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
    Budiawan menjelaskan hasil survei itu mengacu pada wawancara langsung atau
    face to face
    kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sebagai salah satu sentra padi terbesar nasional.
    Wawancara dilakukan kepada semua masyarakat sosial ekonomi, baik bawah, menengah, maupun atas.
    “Kalau bicara pangan yang kita tanya ke responden, ternyata secara umum 62 persen mereka mengikuti. Terus, kalau kita tanya lagi terkait kepuasan program ketahanan pangan di bawah Kementerian Pertanian, 71 persen dari mereka menyatakan puas,” katanya.
    Hampir rata-rata masyarakat, tambah Budiawan, puas dengan kinerja pemerintah, khususnya di Kementan.
    “Kalau kita tanya institusinya, yang ada di benak mereka adalah Kementan dan kalau ditanya lagi terkait kepuasan mereka terhadap Kementan, kepuasannya relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 71 persen,” ucap Budiawan.
    Mengenai hal tersebut, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengapresiasi keberhasilan pangan Indonesia di bawah Presiden Prabowo yang mendapat pengakuan lembaga internasional, baik FAO maupun USDA.
    “Diprediksi angkanya mencapai 35,6 juta ton. Kemarin juga di PBB, Pak Prabowo mengatakan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan yang akan muncul untuk Indonesia ke depan,” ucap Hendri.
    Sejalan dengan hasil survei tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) turut mencatat peningkatan kesejahteraan petani secara nasional.
    Nilai tukar petani (NTP) pada September 2025 tercatat sebesar 124,36. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
    Angka itu menunjukkan bahwa pendapatan petani tumbuh lebih cepat ketimbang pengeluaran rumah tangga mereka.
    Kenaikan kesejahteraan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang digagas Mentan Andi Amran Sulaiman.
    Salah satu langkah penting adalah penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dari Rp 5.500 menjadi Rp 6.500 per kilogram.
    Kebijakan ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan sekaligus meningkatkan semangat produksi di lapangan.
    Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani.
    “Kami ingin petani sejahtera dan terus menanam. Kenaikan HPP bukan hanya soal harga, melainkan bukti bahwa negara hadir untuk memberi nilai yang layak bagi kerja keras petani,” ujar Amran.
    Peningkatan HPP dan perbaikan sistem produksi, NTP yang terus menguat, serta tingkat kepuasan petani yang mencapai 84 persen menjadi indikator kuat bahwa sektor pertanian berada di jalur positif menuju swasembada pangan dan kemandirian nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertemuan Prabowo–Jokowi di Kertanegara Tak Sekadar Silaturahmi, Diduga Bahas Ijazah Gibran atau Dukungan Dua Periode

    Pertemuan Prabowo–Jokowi di Kertanegara Tak Sekadar Silaturahmi, Diduga Bahas Ijazah Gibran atau Dukungan Dua Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Kertanegara 74, Jakarta Selatan, pada Sabtu (4/10/2025) kemarin.

    Menurutnya, pertemuan berdurasi dua jam tersebut bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan kemungkinan membahas isu-isu sensitif yang sedang mengemuka, termasuk eskalasi tuduhan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan kunjungan Abu Bakar Ba’asyir ke kediaman Jokowi.

    Hensa menilai, meskipun Prabowo dan Jokowi dikenal akrab, pertemuan kali ini terasa tidak biasa karena rangkaian kejadian politik sebelum dan sesudahnya.

    Demo besar pada 28-31 Agustus 2025 yang menyeret nama Jokowi, reshuffle kabinet hingga pernyataan Jokowi yang minta relawannya mendukung Prabowo-Gibran untuk dua periode, menjadi latar belakang yang membuat publik curiga.

    “Kejadian selanjutnya apa lagi? Abu Bakar Ba’asyir ke rumahnya Pak Jokowi, terus meningkat eskalasi isu ijazah Gibran, jadi kejadian-kejadian itu yang kemudian akhirnya diduga oleh masyarakat penyebab kenapa Pak Jokowi mengharuskan dirinya ketemu dengan Pak Prabowo,” kata Hensa kepada wartawan.

    Ia pun menyoroti pemanggilan dua menteri oleh Prabowo pasca pertemuan, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto.

    Menurut Hensa, timing pemanggilan ini cukup membuat publik curiga mengingat isu ijazah Gibran yang kini bergulir dan kunjungan Ba’asyir yang bisa memicu kontroversi keamanan nasional.

  • Pemakzulan Bisa Terjadi Jika Ijazah Gibran Terbukti Bermasalah

    Pemakzulan Bisa Terjadi Jika Ijazah Gibran Terbukti Bermasalah

    GELORA.CO -Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perbincangan di ruang publik. 

    Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, ikut menanggapi isu tersebut dengan menekankan bahwa dampak hukumnya bisa serius bila terbukti ada pemalsuan atau ketidakabsahan dokumen.

    “Ini yang disebut like father like son. Saya jarang ngomongin karena kurang tertarik sebenarnya sama isu itu, tapi bukannya enggak pernah sama sekali. Dampak hukum tata negaranya apa? Karena buat saya tidak menarik ngomongin investigasi. Biarkan orang-orang yang menguji soal itu,” kata Bivitri di kanal Youtube Hendri Satrio, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

    Ia menegaskan, jika terbukti ada kebohongan dalam proses pendaftaran calon wakil presiden, maka konsekuensi hukum dapat mengarah pada pemakzulan.

    “Kalau misalnya terbukti bahwa belum pernah ada penyetaraan atau ijazahnya tidak diakui, dan ternyata ada kebohongan waktu mendaftar sebagai calon wakil presiden, ya bisa (dimakzulkan),” tegasnya.

    “Kan ada pasal 7 soal pemakzulan, salah satunya kalau ada perbuatan tercela, berbohong ketika melakukan pendaftaran. Bahkan bisa ada pidananya kalau melakukan kebohongan publik,” jelas Bivitri.

    Meski demikian, Bivitri menilai isu ijazah bukanlah hal yang ia anggap prioritas untuk diperbincangkan, sebab masih banyak persoalan hukum tata negara yang lebih berdampak luas. 

    “Kalau digoreng, aduh 17 + 8 tuntutan rakyat saat demonstrasi saja enggak kelar-kelar. Jadi saya lebih tertarik bicara soal reformasi partai politik, hal-hal yang implikasinya memang lebih banyak buat masyarakat luas,” tambahnya.

    Sebagai catatan, Gibran menyelesaikan pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura (2002-2004), lalu melanjutkan ke UTS Insearch Sydney, Australia (2004-2007). Dua lembaga ini oleh KPU dikategorikan setara dengan SMA di Indonesia.

  • Gibran Jarang Muncul, Kenapa?

    Gibran Jarang Muncul, Kenapa?

    GELORA.CO -Fenomena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang semakin jarang muncul di acara resmi negara disorot analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensat.

    Menurut Hensat, ketidakhadiran Gibran dalam berbagai agenda resmi dapat menjadi strategi yang efektif untuk mempertahankan perhatian publik.

    Ia menyatakan bahwa dalam seminggu terakhir terdapat sejumlah pelajaran yang bisa diambil dari sikap Gibran. Hensat menilai Gibran menunjukkan peningkatan kepercayaan diri yang signifikan dalam menghadapi kritik dan perbedaan opini.

    “Lama-kelamaan saya menilai kepercayaan diri seorang Gibran itu meningkat tajam. Dia tidak terlalu peduli dengan apa kata orang, dan tetap setia dengan keyakinannya,” ujar Hensat kepada wartawan, Jumat 19 September 2025.

    Sebagai contoh, Hensat menyebut peristiwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, di mana Gibran memilih mengenakan batik sementara peserta lain mengenakan kemeja putih.

    “Mas Gibran nggak masalah dengan penggunaan batik itu. Dia tetap percaya diri mengikuti acara itu, mendampingi Presiden,” ujarnya.

    Selanjutnya, Hensat juga mengamati bahwa Gibran sangat fokus pada agenda pribadinya. Ia tidak terganggu oleh acara di luar jadwalnya, seperti saat reshuffle kabinet di mana Gibran tidak berada di sisi Presiden Prabowo Subianto.

    “Misalnya, pada saat reshuffle dua kali, Mas Gibran nggak ada di samping Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena mungkin tidak diminta datang. Jadi Wapres itu, kalau tidak diminta oleh Presiden, maka fine, oke. Nggak perlu hadir,” ujarnya.

    Ia menilai sikap ini menunjukkan kedewasaan Gibran dalam berpolitik. Hensat menambahkan bahwa Gibran tetap menjalankan kegiatannya, seperti bertemu masyarakat dan mengikuti ajaran ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Ia juga menyoroti bahwa eksistensi Gibran bersifat pribadi dan tidak bergantung pada orang lain. Setiap ketidakhadiran justru membuatnya semakin dibahas di media dan media sosial.

    “Jadi Mas Gibran makin hari memang makin menunjukkan eksistensi. Setiap ketidakhadiran Gibran dalam acara negara, tanpa disadari oleh Pak Prabowo, itu justru meningkatkan popularitas dia,” ujarnya.

    Dosen Universitas Paramadina itu menyebut hal tersebut sebagai strategi yang efektif. Saat reshuffle kabinet ke-2 dan ke-3, Gibran tidak hadir, tetapi tetap fokus pada agenda sendiri tanpa menunjukkan kekecewaan.

    “Ini sebuah strategi yang sangat luar biasa untuk meningkatkan popularitas. Kemarin pada saat reshuffle kabinet ke-2 dan ke-3, Mas Gibran nggak ada. Tapi apakah dia kecewa? Tidak. Dia tidak kecewa, dia tetap saja menjalankan agendanya,” kata Hensat.

    Menurut Hensat, Gibran meningkatkan popularitas melalui pendekatan diam dan gerakan bertahap.

    “Tapi menurut saya, Mas Gibran meningkatkan popularitasnya dengan silence: dalam diam, bergerak pelan-pelan,” tukasnya.

  • Absen Gibran di Acara Negara Justru Dongkrak Popularitas

    Absen Gibran di Acara Negara Justru Dongkrak Popularitas

    GELORA.CO -Fenomena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang semakin jarang muncul di acara resmi negara disorot analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat.

    Menurutnya, ketidakhadiran Gibran dalam berbagai agenda resmi dapat menjadi strategi yang efektif untuk mempertahankan perhatian publik. Pasalnya, setiap Gibran menghilang pasti langsung viral.

    “Lama-kelamaan saya menilai kepercayaan diri seorang Gibran itu meningkat tajam. Dia tidak terlalu peduli dengan apa kata orang, dan tetap setia dengan keyakinannya,” ujar Hensat kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 19 September 2025.

    Hensat mengamati bahwa Gibran sangat fokus pada agenda pribadinya. Ia tidak terganggu oleh acara di luar jadwalnya, seperti saat reshuffle kabinet di mana Gibran tidak berada di sisi Presiden Prabowo Subianto.

    “Misalnya, pada saat Reshuffle dua kali, Mas Gibran nggak ada di samping Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena mungkin tidak diminta datang. Jadi Wapres itu, kalau tidak diminta oleh Presiden, maka fine, oke. Nggak perlu hadir,” ujarnya.

    Dia menilai sikap ini menunjukkan kedewasaan Gibran dalam berpolitik. Ia tetap menjalankan kegiatannya, seperti bertemu masyarakat, mengikuti ajaran ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Jadi Mas Gibran makin hari, memang makin menunjukkan eksistensi. Setiap ketidakhadiran Gibran dalam acara negara, tanpa disadari oleh Pak Prabowo, itu justru meningkatkan popularitas dia,” ujar Hensa.

    Hensat menyebut ini sebagai strategi yang efektif. Saat reshuffle kabinet ke-2 dan ke-3, Gibran tidak hadir, tetapi tetap fokus pada agenda sendiri tanpa menunjukkan kekecewaan.

    Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu menambahkan bahwa di tengah kompetisi politik menuju 2029, Gibran sebagai wakil presiden terus maju, mengembangkan citra tanpa terganggu isu kontroversial.

    “Ada sebuah kompetisi yang terbuka nanti di 2029, di saat anak-anak presiden lain, seperti Mbak Puan, Mas AHY, mungkin tidak terlalu sibuk dengan panggungnya, mas Gibran jalan aja sebagai Wapres.”

    Dosen ilmu poltik Universitas Paramadina itu menyimpulkan bahwa Gibran sedang memainkan gerakan politik yang diam-diam berpotensi membawa namanya ke posisi lebih tinggi.

    “Ini adalah sebuah gerakan politik senyap, diam-diam merayap, kemudian datang. Tapi pada suatu saat nanti, tanpa disadari, dia bisa mengapai puncak kejayaannya,” pungkasnya

  • 9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang belum berhenti karena dua kursi menteri belum diisi oleh pejabat definitf, dua orang kepercayaan Prabowo ini bertemu.
    Dua kursi menteri yang belum terisi itu adalah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
    Adapun dua orang kepercayaan Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka berjumpa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Dasco tampak menyambut Sjafrie di Gedung Nusantara II dan menemaninya berjalan menuju ruang pimpinan DPR RI. Kemarin, Sjafrie datang Senayan untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
    “Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco,” ujar Sjafrie pada awak media.
    Berdasarkan unggahan video di akun Instagram Dasco @sufmi_dasco, keduanya sempat berbincang empat mata sebelum akhirnya menuju ke ruang Komisi I DPR. Tawa merekah pada wajah dua orang dekat Prabowo itu.
    Dalam masa penting dan genting, Sjafrie dan Dasco memang sering tampil di muka umum. Misalnya, Dasco menjadi figur yang muncul saat bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pertama kali mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
    Selain itu, Dasco juga ikut rapat penyelesaian konflik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
    Kemudian, dari Dasco pula kita mengetahui Prabowo memberikan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Sementara, Sjafrie tampil ke muka publik setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan 25-31 Agustus 2025 terjadi. Kala itu, Sjafrie memastikan bahwa TNI dan Polri solid untuk memastikan keamanan nasional.
    Bahkan, saat ini Sjafrie juga ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara atau ad interim setelah Budi Gunawan bersama empat menteri lain dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Menilik sepak terjang Dasco dan Sjafrie, keduanya memang memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak lama.
    Dasco merupakan loyalis Prabowo yang juga terlibat langsung dalam pembentukan Partai Gerindra di tahun 2008. Ia juga sudah mengenal Prabowo sejak medio ’90-an.
    Selain itu, perjalanan politik Dasco juga tak lepas dari kedekatannya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena keduanya pernah menjadi rekan bisnis.

    Founder lembaga riset KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan, Dasco memang dikenal sebagai pembawa pesan Prabowo.
    “Kelihatannya yang bisa menterjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis di sekitarnya, ya ada Sugiono, ada Sudaryono, ya salah satunya Dasco,” ujar Hensat dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , 25 Agustus 2025.
    Selain itu, Hensat menganggap, Dasco bisa diterima semua elite politik karena selalu tegak lurus dengan Prabowo. Artinya, langkah yang diambilnya selalu atas persetujuan dan perintah Prabowo.
    Jika melihat ke belakang, Dasco pun sempat mendapatkan pujian dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai
    rising star
    dalam politik Tanah Air.
    Tak hanya itu, ia juga mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah amnesti pada Hasto diberikan.
    “Dasco itu secara politik diterima oleh semua pihak, karena dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman, karena dia tak punya pretensi apa-apa,” tutur Hensat.
    “Dalam politik itu di saat seseorang dianggap bukan ancaman, dia bisa bebas masuk ke mana-mana,” sambung dia.
    Sementara itu, Sjafrie adalah teman satu angkatan Prabowo, keduanya sama-sama lulus dari Akabri di tahun 1974.
    Tak hanya itu, Sjafrie juga pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto yang merupakan mantan mertua Prabowo, dalam setiap lawatan ke luar negeri.
    Penasihat Senior Lab 45 Andi Widjajanto memandang, Prabowo memang sangat memercayai Sjafrie. Baginya, Sjafrie adalah orang yang paling dipercaya Prabowo ketimbang siapa pun.
    Hal itu tampak dari munculnya Sjafrie menyampaikan konferensi pers di Istana pada 31 Agustus 2025.
    “Presiden Prabowo jauh-jauh lebih dalam memahami operasional
    skill
    dan tempo seorang Sjafrie daripada siapa pun di republik ini. Karena mereka sudah bersama lama banget,” ucap Andi dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (13/9/2025).
    Andi yang juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) di periode pertama Presiden ke 7 RI Joko Widodo itu melihat, pada masa kritis, seorang presiden memang lebih baik menunjuk orang yang paling dipercaya untuk tampil di depan masyarakat.
    “Jadi pada saat
    critical time
    terjadi, memang sebaiknya tidak mencari, tidak membentuk tim baru.
    Critical time
    terjadi saat pemimpin harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan cepat, tuntas, dan membutuhkan orang yang sudah betul-betul dipercaya, dipahami, itu ada di diri Pak Sjafrie,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Main Domino Sama Tersangka Pembalakan Liar, Menteri Kok Pengen Banget Viral

    Main Domino Sama Tersangka Pembalakan Liar, Menteri Kok Pengen Banget Viral

    GELORA.CO -Foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tengah asyik bermain domino bersama Azis Wellang, tersangka kasus pembalakan liar hutan, viral di media sosial.

    Momen ini menuai sorotan lantaran muncul di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan. 

    Ironisnya, tidak hanya Raja Juli,  Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding juga kedapatan hadir dalam pertemuan tersebut.

    Pengamat politik Hendri Satrio ikut menanggapi beredarnya foto tersebut.

    “Main domino aja difoto, Menteri kok pengen banget viral (otomatis geleng-geleng saya ni),” ujar sosok yang akrab disapa Hensat itu melalui akun X miliknya, Minggu, 7 September 2025.

    Dalam foto tersebut, Raja Juli yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terlihat duduk satu meja bersama Azis Wellang dan dua orang lainnya. Raja Juli mengenakan batik cokelat lengan panjang, sementara Azis tampak dengan ciri khas rambut uban putih. Keduanya terlihat akrab saat bermain domino.

    Kejadian ini menjadi pengingat bahwa pejabat negara harus lebih berhati-hati menjaga sikap dan pergaulan. Di era keterbukaan informasi, sebuah foto bisa dengan cepat menjadi sorotan publik dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif, apalagi bila melibatkan figur yang sedang bermasalah dengan hukum.

  • Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    JAKARTA – Narasi antek asing yang terus digunakan Presiden Prabowo Subianto dinilai berbahaya karena mengerdilkan perjuangan rakyat.

    Narasi soal adanya kelompok asing yang menunggangi aksi demonstrasi sepanjang pekan lalu meluas di media sosial. Salah satu yang menuturkan hal tersebut adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengaku mengetahui ada campur tangan asing di balik kericuhan demo 28 Agustus lalu. Ia menyebut pihak asing itu memiliki pengaruh besar kepada negaranya.

    Narasi antek asing juga pernah diucapkan Presiden Prabowo belum lama ini, tepatnya ketika memberikan arahan dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, 22 Agustus.

    Dalam pidatonya di hadapan 2.296 guru dan 155 kepala sekolah, Prabowo mengklaim kabinetnya telah menunjukkan hasil meski baru bekerja 300 hari. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kebangkitan Indonesia.

    Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. (ANTARA/Wahyu Putro A/wsj)

    “Saya katakan mereka sadar mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia!” ujar Prabowo.

    Antek Asing Berubah Sasaran

    Prabowo melontarkan retorika antek asing terekam sejak lama. Ia cukup sering menggunakan narasi tersebut di berbagai pidato, wawancara, dan peristiwa tertentu. Jejak itu terekam setidaknya sejak di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, untuk mengkritik pejabat pemerintahan dan media.

    Pria yang pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menuding ada intervensi asing dalam Pilpres 2014.

    “Negara asing tertentu mengundang bupati, wali kota, dan berusaha memengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Bayangkan pemilu Republik Indonesia, negara asing ikut memengaruhi,” kata Prabowo ketika persidangan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus 2014.

    Istilah antek asing kembali dipakai Prabowo pada Pilpres 2019. Ia mengkritik situasi negara yang saat itu dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Purnawirawan jenderal itu menyebut masih ada pihak asing yang ingin menguasai Indonesia meski negara ini sudah merdeka. “Indonesia itu merdeka untuk berdaulat, bukan untuk menjadi antek asing,” ujarnya pada 22 September 2018.

    Tapi ketika Prabowo menjadi menteri di kabinet Jokowi, narasi antek asing mulai bergeser. Ia tak lagi melekatkan narasi antek asing pada pemerintahan, namun kepada kelompok yang kritis.

    Narasi antek asing ia gunakan saat berpidato di sebuah acara di Kementerian Pertahanan pada November 2023. Ia menyebut konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ada campur tangan intelijen asing.

    Pengunjuk rasa menghindari gas air mata saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (29/8/2025). (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/sgd)

    “Kami mendapat laporan dari berbagai sumber bahwa peristiwa di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel asing,” kata dia.

    Kemudian pada masa kampanye Prabowo menuding pihak yang mengkritik Jokowi sebagai antek asing. “Presiden Joko Widodo ada yang sekarang ini, saya kira ini kemungkinan ini orang-orang mungkin ya antek-antek asing ini. Pak Jokowi dijelek-jelekin terus,” kata Prabowo di Gelanggang Olahraga Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Februari 2024.

    Setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo secara intensif menggunakan antek asing untuk kelompok yang mengkritisinya. Retorika antek asing ia sematkan kepada mahasiswa, lembaga non-pemerintah, atau kelompok kritis lainnya.

    Salah satunya ketika ia Prabowo memberikan amanat di Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila pada 2 Juni lalu.

    “Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi HAM, kebebasan pers padahal itu adalah versi mereka sendiri,” kata Prabowo.

    Paradigma Prabowo

    Pengamat politik sekaligis Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai narasi antek asing terlontar karena didorong rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga membentuk cara berpikir, paradigma anti asing.

    Bagi Prabowo, kata Karyono, asing adalah ancaman dari luar yang ingin menghancurkan atau melemahkan sebuah negara, mengganggu stabilitas keamanan, stabilitas politik, dan integritas bangsa.

    Dalam catatannya, mantan Menteri Pertahanan ini memang sering menggunakan narasi antek asing sebelum menjadi presiden. Namun kini, setelah menjabat sebagai presiden, ia menyarankan agar Prabowo harus lebih berhati-hati dengan ucapannya.

    Massa dari Aliansi Balikpapan Bergerak melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai dengan tuntutan nasional, salah satunya pengesahan RUU Perampasan Aset, serta sejumlah tuntutan terkait permasalahan di daerah. (ANTARA/Aditya Nugroho/nz)

    “Jangan sedikit-sedikit antek asing, kepentingan asing. Harus lebih hati-hati, lebih proporsional. Jangan semua persoalan dibilang adalah ditunggangi asing atau kepentingan asing,” ucap Karyono ketika dihubungi VOI.

    Terkait aksi demonstrasi yang disebut-sebut ada pihak asing yang terlibat, Karyono menilai Presiden Prabowo seharusnya introspeksi apa yang menjadi penyebab aksi demonstrasi di berbagai kalangan. 

    “Banyak kejakan tidak pro rakyat dan perilaku penyelenggara negara yang dinilai oleh publik tidak tepat di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja,” lanjutnya.

    Butuh Dukungan Data Valid

    Dalam dunia multipolar, Karyono tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan asing terhadap suatu negara. Namun tetap, narasi ini harus disampaikan dengan hati-hati dan tidak selalu mencari kambing hiyam di semua persoalan.

    Tudingan antek asing harus disebutkan secara jelas dengan dukungan data yang valid. Jika narasi ini terus dilontarkan, apalagi di tengah aksi demonstrasi, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan kelompok yang dituding sebagai antek asing.

    “Jangan hanya melempar pernyataan antek asing, ini justru membingungkan dan bisa membuat civil society marah. Kalau negara bisa membuktikan, ya tangkap saja, kalau memang benar itu tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,” tegas Karyono.

    Dihubungi terpisah, analis komunikasi politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai retorika antek asing yang digunakan Presiden Prabowo Subianto untuk menggagalkan kelompok asing yang memang ingin mengganggu keutuhan negara.

    “Mungkin dia (Prabowo) mengetahui dari informasi intelijen bahwa ada antek asing yang menunggangi demo,” ucapnya.

    “Dampak yang diharapkan dari seringnya dia mengatakan hal itu supaya masyarakat bersatu dan memiliki Indonesia, supaya kalau ada antek-antek asing yang ingin mengganggu kita gagal, karena ini tujuannya untuk persatuan Indonesia,” pungkas pria yang akrab disapa Hensa ini.