Xcloud.id

Tag: Hendri Satrio

  • Ragam Pendapat Positif Politisi soal “Lapor Mas Wapres” yang Dibuka Gibran

    Ragam Pendapat Positif Politisi soal “Lapor Mas Wapres” yang Dibuka Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan pengaduan masyarakat yang dibuka oleh Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka sudah mulai berjalan.

    “Lapor Mas Wapres” diberikan untuk masyarakat umum mengadukan keluhannya, yang dapat diakses dengan mendatangi Istana Wakil Presiden maupun menyampaikannya melalui pesan WhatsApp.

    Baru dibuka pada Senin (11/11) layanan tersebut dilaporkan telah melebihi kuota harian. Kuota awal ditetapkan hanya 50 pelapor, kemudian kuota bertambah menjadi lebih dari 60 pelapor.

    “Kita batasi awal kalau misalnya 50 orang perhitungan kita itu jam 14.00 WIB. Kalau memang 50 sudah terlayani sampai jam 14.00 WIB, itu kita buka lagi,” tutur Deputi Administrasi pada Setwapres, Sapto Harjono di Kantor Wapres Jakarta, Senin (11/11).

    Ia mengatakan bahwa semua aduan dari masyarakat akan diproses selama 14 hari kerja. Pengaduan juga bisa dipantau perkembangannya via setwapreslapor.go.id.

    Kantor Staf Kepresidenan (KSP) optimistis bahwa layanan “Lapor Mas Wapres” dapat lebih cepat memproses persoalan masyarakat.

    “Semua laporan harus diperhatikan oleh kementerian, tetapi kalau lewat saluran tertentu seperti Lapor Mas Wapres ini semoga bisa lebih cepat diperhatikan,” ujar Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Pihak KSP juga akan meneruskan laporan masyarakat ke berbagai institusi yang merupakan penanggung jawab dari permasalahan yang diadukan.

    “Jadi bukan hanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bisa menerima laporan masyarakat,” tuturnya.

    Terkait hal itu, DPR RI berharap “Lapor Mas Wapres” bisa membuat aspirasi masyarakat lebih bisa ditampung oleh pemerintah.

    Pihaknya pun tidak memiliki ego sectoral atas dibukanya kanal pengaduan tersebut. Wakil DPR RI Adies Kadir kemudian menepis terjadinya tumpang tindih keberadaan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dengan Lapor Mas Wapres.

    “Mana yang lebih cepat saja, kami ini kan tidak ego sektoral, mana yang lebih cepat, mana yang baik, yang penting pemerintahan bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, semua program-program pemerintah bisa berjalan,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara.

    Lebih lanjut, dirinya juga meminta semua pihak untuk tidak berburuk sangka dengan kehadiran Lapor Mas Wapres.

    “Kita tidak usah berburuk sangka, suudzon, tapi ini niat baik daripada pemerintahan saat ini Prabowo-Gibran, dan kami sebagai legislatif di DPR, untuk lebih cepat melayani masyarakat,” ujarnya.

    Kata Pengamat soal Aduan “Lapor Mas Wapres”

    Di sisi lain, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa “Lapor Mas Wapres” harus berjalan dengan konsisten dalam melayani aduan masyarakat.

    “Ini soal konsisten, jangan sampai program ini hanya hype di awal saja setelahnya tidak dilanjutkan,” kata Hensa, sapaan akrabnya, dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara.

    Selain itu, layanan tersebut tentunya juga harus menghadirkan solusi agar masyarakat mendapat jawaban konkret atas masalah yang dihadapinya.

  • Status Pejabat Negara Melekat, Cawe-Cawe Prabowo ke Ahmad Luthfi Dinilai Tidak Etis

    Status Pejabat Negara Melekat, Cawe-Cawe Prabowo ke Ahmad Luthfi Dinilai Tidak Etis

    Bisnis.com, JAKARTA – Dukungan terbuka Presiden Prabowo Subianto kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jateng 2024 dinilai tidak etis. 

    Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) Hendri Satrio justru menilai bahwa Prabowo secara tidak etis telah melakukan cawe-cawe dengan mendukung salah satu pasangan calon (paslon).

    Hendri menilai bahwa apabila ingin mendukung ada banyak opsi lain yang bisa dilakukan, salah satunya dengan melalui mulut dari Wakil Ketua Umum (Waketum) yang tak terafiliasi sebagai pejabat Negara.

    “Harusnya Prabowo walaupun berbicara sebagai Ketum Parpol, tetapi tidak bisa begitu karena posisinya sebagai Presiden. Kalau mau parpol yang memberikan endorsement, suruh saja Waketum yang bukan pejabat negara untuk memberikan endorsement dan itu memang tidak benar dan seharusnya tidak dilakukan,” pungkas Hendri.

    Di lain pihak, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai bahwa dukungan Prabowo terhadap kandidat calon Kepala Daerah tersebut adalah hal yang lumrah dilakukan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    Apalagi, Ujang melanjutkan bahwa partai berlogo kepala garuda itu sejak awal memang memberikan dukungan mereka terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah alias Pilkada Jateng 2024.

    “Bahkan, Gerindra mendukung sebelum partai lain mendukung. Jadi sah-sah saja yang penting kan Prabowo tidak cawe-cawe dan tidak intervensi secara kekuasaan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu, kata Ujang, menunjukkan integritasnya dengan langsung berkunjung ke Luar Negeri  yang menyiratkan adanya pemisahan atribusi.

    Menurutnya, Prabowo dengan cermat mampu memahami kapan bertindak sebagai Presiden dan sebagai Ketua Umum Partai Politik (Parpol). Sehingga, dukungannya dinilai sah dan tak melanggar aturan.

    “Saya melihat kalau Ketum partai tidak boleh mendukung ya fungsinya buat apa karena sebagai Ketua salah satunya untuk mendorong Kepala Daerah dan disaat yang sama bisa berkampanye untuk kandidat yang didorong,” imbuh Ujang.

    Pernyataan Prabowo menuai polemik, apalagi status Prabowo adalah presiden yang seharusnya diharapkan netral dalam kontestasi Pilkada 2024. Dukungan Prabowo terhadap pasangan nomor urut 2 tersebut diunggah langsung di Instagram Ahmad Lutfi pada Sabtu, 9 November 2024.

    Prabowo mengatakan jika Ahmad Luthfi-Taj Yasin adalah dua tokoh yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah.

    “Untuk itu saya butuh dukungan dari provinsi dan kota atau kabupaten. Dan saya yakin dua tokoh yang tepat untuk memimpin Jateng adalah Ahmad Luthfi-Taj Yasin,” kata Prabowo dalam video tersebut.

    Presiden Ke-8 RI itu juga menambahkan pada 27 November mendatang menilai perlu adanya kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan.

    “Saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih dan saya bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi sehingga rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia,” tandas Prabowo. 

    Jawaban Istana

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, tidak ada aturan yang melarang Presiden memberikan dukungan atau endorsement kepada salah satu calon pasangan di Pilkada 2024. Dia menyebut dukungan dimaksud disampaikan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk mengusung calon-calon kepala daerah. Berarti beliau mendukung calon tertentu,” ujar Hasan kepada wartawan melalui pesan singkat, Minggu (10/11/2024).

    Hasan menyebut calon yang direkomendasikan oleh Prabowo sebagai ketua umum, berarti calon yang juga didukung olehnya. Seperti diketahui, pasangan Ahmad Luthfi–Taj Yasin adalah pasangan yang didukung oleh koalisi besar pendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming, alias Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Hasan lalu menuturkan, aturan perundang-undangan soal netralitas penyelenggara negara selama Pemilihan Umum hanya berlaku untuk TNI/Polri serta aparatur sipil negara (ASN).

    Sementara itu, menteri-menteri terutama yang berasal dari partai politik boleh memberikan endorsement kepada calon tertentu, bahkan berkampanye.

    “Presiden dan para pejabat negara boleh ikut dalam kampanye, dengan ketentuan tidak menyalahgunakan fasilitas jabatan untuk berkampanye, atau berkampanye di hari kerja tanpa mengajukan cuti,” ujar pendiri lembaga Cyrus Network itu.

  • Menerka Makna Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo Jelang Pilkada Serentak 2024

    Menerka Makna Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo Jelang Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Angkringan Omah Semar menjadi saksi hangat yang menyelimuti Kota Surakarta saat Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pada Minggu (3/11/2024) malam.

    Dikutip melalui akun twitter atau X @jokowi, Presiden Ke-7 RI itu mengaku senang sekali saat ditemui oleh Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kerja (kunker) perdananya di Merauke, Papua Selatan.

    “Pak Prabowo menyempatkan mampir ke kediaman tadi malam. Saya juga mengajak beliau menikmati sajian khas tradisional di rumah makan sekitar. Semoga Pak Presiden Prabowo selalu diberi kelancaran dan kesehatan di tengah semangatnya dalam membangun Indonesia,” ujar Jokowi lewat akun twitter pribadinya, Senin (4/11/2024).

    Sekadar informasi, Prabowo tiba di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sekitar pukul 18.00 WIB, dan langsung menuju kediaman pribadi Jokowi yang berlokasi di Kelurahan Sumber, Surakarta. 

    Pertemuan hangat antara kedua tokoh tersebut berlangsung di rumah Presiden Jokowi dengan kehadiran Ibu Iriana Jokowi, yang turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

    Setelah berbincang santai di kediaman, Presiden Prabowo dan Jokowi kemudian bersama-sama menuju Angkringan Omah Semar yang merupakan salah satu rumah makan di Solo untuk melanjutkan obrolan sambil menikmati santap malam.

    Hidangan yang disajikan pun mencerminkan cita rasa tradisional, meliputi bakmie jowo, nasi goreng jowo, pisang goreng, tempe mendoan, hingga bakwan jagung. 

    Sambil menikmati sajian sederhana namun lezat, keduanya terlihat berbicara dengan santai, tertawa, dan sesekali berbagi cerita, menunjukkan keakraban yang menghangatkan suasana.

    Pertemuan hangat ini berlangsung selama sekitar satu jam. Setelahnya, Jokowi turut mengantarkan Presiden Prabowo hingga ke Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, untuk kembali ke Jakarta.

    Perbesar

    Makna Pertemuan Prabowo-Jokowi

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memastikan bahwa tak ada agenda khusus dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, pada Minggu (3/11/2024).

    Hasan menekankan bahwa isi pertemuan kedua tokoh Negara itu sebagai silahturahmi biasa lantaran mereka merupakan sahabat atau bestie.

    Dia menjelaskan bahwa Prabowo memang sengaja berkunjung ke Solo usai menyelesaikan kunjungan kerja (kunker) dari Merauke, Papua Selatan dan Bali sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta.

    “Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat. Pertemuan dua bestie lah kita bisa bilang seperti itu,” katanya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

    Dia melanjutkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu pun murni datang sebagai teman serta tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan. Dia mengamini bahwa yang membuat heboh karena pertemuan keduanya merupakan tokoh Negara yang mana merupakan Presiden dan mantan Kepala Negara.

    “Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo, dengan menyampaikan ‘kok capek-capek datang ke Solo?’. Lalu, Bapak Prabowo menjawab ‘enggak capek kok Pak, ini kan pakai pesawat’ jadi memang pertemuan dua bestie,” imbuhnya.

    Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin justru menilai pertemuan antara Prabowo dan Jokowi kental dengan pembahasan politik. 

    “Kita tahu Jokowi dan Prabowo saling mendukung di Pilpres dan saling menguntungkan dan konsepnya keberlanjutan. Bisa jadi membicarakan soal Pilkada 2024, sebab Jokowi sudah purnatugas dan sekarang Prabowo berkuasa mungkin orang di daerah, orangnya Jokowi perlu dimenangkan dan itu butuh bantuan Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

    Belum lagi, dia melanjutkan bahwa hal yang membuat Prabowo rela menemui Jokowi mengenai gaunt keberlanjutan. Ujang menuturkan rekam jejak dari Presiden Ke-8 RI itu berasal dari lingkungan militer sehingga komitmen yang pernah dibicarakan sebelumnya dengan Jokowi harus direalisasikan.

    “Itu resiko yang harus dibayar Prabowo ketika Jokowi berhasil memenangkan Prabowo-Gibran. Nah, bisa juga membahas soal KIM plus yang tidak kompak, di Jakarta, di Pilkada, itu membuat skema Jokowi khawatir dan butuh bertemu,” tuturnya.

    Selain soal Pilkada Serentak, dia menilai alasan Prabowo rela untuk menemui Jokowi untuk membahas kebijakan strategis yang perlu diambil pemerintah. Apalagi, Jokowi merupakan ayah kandung dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    “Kita tahu kalau Gibran adalah wajahnya Jokowi. Jadi ketika ada apa-apa langsung ke Jokowi bukan ke Gibran itu rumitnya di sana. Makanya Jokowi yang ditemui untuk mengambil kebijakan strategis,” tandas Ujang. 

    Senada, pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio mengamini bahwa Pilkada menjadi topik yang bakal dibahas oleh keduanya.

    “Jelas tentang pilkada karena di beberapa daerah yang jadi perhatian Jokowi seperti Jawa Tengah dan Sumatra Utara untuk dimenangkan,” tuturnya kepada Bisnis.

    Selain itu, Hendri tak menutup kemungkinan Prabowo juga melaporan pekerjaan di Kabinet. Mengingat, dia melanjutkan beberapa menteri dari Jokowi juga ditarik dalam Kabinet Merah Putih.

    Termasuk, kata Hendri, melapor tentang Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) yang secara resmi telah dideklarasikan oleh Rosan Roeslani yang menjabat sebagai Ketua Umum GSN di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024). 

    Dia menilai lantaran Prabowo juga menjadi Ketua Dewan Pembina GSN. Peluang besar yang terjadi Presiden Ke-8 Ri itu mengajak Jokowi agar turut bergabung dalam Gerakan tersebut.

    “Ada kemungkinan Prabowo mengajak Jokowi masuk agar jadi Ketua Dewan Pembina, kalau itu terjadi ada misteri sebagaimana hubungan antara mereka berdua. Apakah Prabowo independen atau masih mengekor kemauan Jokowi?”  imbuhnya.

  • Hensat Sebut Pertemuan Prabowo-Jokowi di Solo Bukan Main, Ada Isyarat Besar?

    Hensat Sebut Pertemuan Prabowo-Jokowi di Solo Bukan Main, Ada Isyarat Besar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi di Solo baru-baru ini menarik perhatian publik.

    Momen ini dinilai memiliki makna lebih dari sekadar silaturahmi.

    Mengingat pertemuan ini berlangsung di awal masa kepresidenan Prabowo dan terjadi cukup intens dalam beberapa waktu terakhir.

    Pengamat Ilmu Komunikasi Politik, Hendri Satrio, atau yang dikenal sebagai Hensat, menyebut pertemuan tersebut sebagai bukan pertemuan biasa.

    Hensat menilai bahwa pertemuan yang berlangsung di kediaman Jokowi di Solo tersebut menunjukkan adanya hubungan dinamis dan strategi politik yang tidak main-main di antara kedua tokoh besar ini.

    “Pertemuan di Solo yang baru saja terjadi adalah pertemuan yang bukan main!,” kata Hensat dalam keterangannya di x @santriohendri (4/11/2024).

    Bukan hanya Hensat, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, juga angkat suara mengenai Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ini sering bertemu dengan mantan Presiden Jokowi di Solo.

    Melalui cuitan di X, Umar mempertanyakan frekuensi pertemuan Prabowo dengan Jokowi, yang dinilai berlangsung hampir setiap pekan.

    “Kenapa yah Prabowo mau aja nemui jokowi ke Solo tiap minggu?,” ujar Gus Umar, sapaannya, dikutip dari keterangannya @UmarSyadatHsb__ (3/11/2024).

    Gus Umar bahkan menyarankan agar Prabowo menghentikan pertemuan dengan Jokowi untuk menghindari kesan bahwa pemerintahannya dikendalikan oleh mantan presiden tersebut

    “Sudahlah pak Prabowo stop nemui jokowi. Janganlah sampai orang-orang berasumsi kalau anda presiden yang dikontrol Jokowi,” tandasnya.

  • Haikal Hasan Diminta Cek Joget Sadbor: Halal Apa Nggak?

    Haikal Hasan Diminta Cek Joget Sadbor: Halal Apa Nggak?

    GELORA.CO –  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang diketuai Haikal Hassan, diminta turun tangan menyikapi fenomena “joget sadbor” yang viral di TikTok. 

    Permintaan ini disampaikan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio alias Hensat melalui video singkatnya di Instagram, Minggu 3 November 2024.

    “Joget sadbor halal apa nggak? Karena ada dugaan yang memberikan reward terkait judi online,” kata Hensat.

    Fenomena joget sadbor yang dipelopori TikTokers Gunawan muncul di TikTok, dengan pengguna yang melakukan siaran langsung selama 24 jam. 

    Saat live TikTok, Gunawan beserta para warga lainnya bergerak maju-mundur dan sesekali menyebut nama pemberi gift atau hadiah yang bisa ditukar dengan uang

    “Setiap buka TikTok, pasti ada yang live joget sadbor. Mulai dari bapak-bapak, anak muda, ibu-ibu, bahkan ada yang awalnya petani kini menjadi ‘karyawan Gunawan sadbor’,” ujar Hensat.

    Sambil berkelakar, Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu meminta BPJPH perlu mengkaji fenomena ini, apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip halal, mengingat dugaan keterkaitan dengan judi online 

    “Kalau kata Pak Jokowi, cari kerjaan itu susah,  tidak dengan masyarakat Sukabumi, yang kalau beras habis langsung ikut joget-joget sadbor,” tandas Hensat.

    Teranyar, Polda Jawa Barat melalui Polres Sukabumi menangkap TikTokers Gunawan yang dikenal dengan joget “Sadbor” pada Kamis 31 Oktober 2024. Alasan penangkapan Gunawan, diduga kuat terkait promosi judi online.

  • Pengamat: Pertemuan Pramono dan Prabowo bentuk dukungan politik

    Pengamat: Pertemuan Pramono dan Prabowo bentuk dukungan politik

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Hendri Satrio menilai pertemuan Pramono Anung dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjadi salah satu bentuk dukungan politik dalam mengikuti kontestasi di Pilkada Jakarta 2024.

    “Ya mungkin itu ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta, mungkin untuk dukungan Pak Prabowo ke Mas Pram” kata Hendri di Jakarta, Kamis.

    Menurut Hendri, pertemuan tersebut bisa dipersepsikan apa saja sebab Prabowo tidak memberikan penjelasan lengkap.

    “Jadi bolehlah kita berpersepsi macam-macam ya. Termasuk dukungan Prabowo untuk Mas Pram di Pilkada Jakarta,” ujar Hendri yang juga Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI.

    Namun, kata Hendri, bisa saja pertemuan tersebut bukan membahas tentang Pilkada Jakarta.

    “Bisa saja tentang PDIP, kan Pram juga orang dekat Ibu Mega tapi karena tidak ada penjelasan jadi kita berpersepsi seperti itu juga boleh,” kata Hendri.

    Baca juga: Cagub Jakarta Pramono tiba di kawasan Rumah Prabowo
    Baca juga: Puan: Pramono ke Kertanegara menyampaikan pesan Megawati

    Sebelumnya, Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung menegaskan tidak bergabung dalam Kementerian Kabinet Prabowo karena tengah fokus memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

    “Kalau ada yang bilang jangan-jangan Mas Pram ini mau jadi menteri lagi, enggak. Saya akan berjuang untuk memenangkan di Pilgub ini,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (16/10).

    Pramono menegaskan akan bekerja sungguh-sungguh untuk memenangkan Pilkada demi bisa membangun Jakarta. Pramono juga mengakui secara pribadi memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
     

     

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024