Xcloud.id

Tag: Hendri Satrio

  • Permintaan Maaf Intimidatif, Petisi Copot Gus Miftah Makin Kencang

    Permintaan Maaf Intimidatif, Petisi Copot Gus Miftah Makin Kencang

    GELORA.CO – Meskipun sudah meminta maaf, masyarakat tetap mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Pasalnya, banyak masyarakat yang sangat kecewa dengan sikap Miftah yang melontarkan kata ‘goblok’ kepada tukang es teh yang sedang menjajakan jualannya kepada para jamaah dalam acara Magelang Bersholawat, pada 27 November 2024. 

    Setidaknya saat ini ada 7 petisi daring di situs web change.org yang meminta Miftah dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden, buntut dari merendahkan penjual es teh.

    Menanggapi fenomena ini, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, tindakan Miftah tersebut tidak sejalan dengan apa yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo tentang masyarakat kecil.

    “Pak Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa buat apa kita dipuji negara lain, masuk G20 sebagai kekuatan ekonomi terbesar tapi rakyatnya masih miskin? Nah ini kan kenyataan betul bahwa kenyataan rakyat miskin masih tidak mendapatkan tempat yang layak,” kata Hensat, sapaan akrabnya, kepada RMOL, Kamis 5 Desember 2024.

    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu pun menyoroti tindakan Miftah yang mendatangi Sunhaji untuk meminta maaf, tetapi tetap terlihat intimidatif dan tidak tulus.

    Hensat pun melihat, Sunhaji tidak begitu nyaman dengan sikap Miftah yang tiba-tiba akrab dan merasa dekat dengannya.

    “Dari tayangan yang beredar itu, yang dilakukan Miftah itu bagus, tapi gesturnya setelah minta maaf itu tetap ada sedikit intimidatif. Merangkul Sunhaji dengan begitu eratnya, belum tentu suka dia itu. Bisa jadi Sunhaji juga belum merasa nyaman dengan Miftah,” lanjutnya.

    Oleh karena itu, Hensat menilai pihak Istana perlu mengevaluasi komunikasi publik yang dilakukan oleh jajaran kabinet Prabowo saat ini.

    Ia berharap agar kejadian serupa yang melukai rakyat tidak terjadi lagi ke depannya.

    “Perlu ada sebuah evaluasi yang terbuka dari pemerintah, sehingga bisa diketahui oleh rakyat banyak dan menandakan evaluasi itu adalah bentuk ketegasan dari pemerintahan Pak Prabowo. Sekali lagi salam es teh, salam minuman rakyat,” tandas Hensat.

    Pantauan RMOL, Kamis, 5 Desember 2024, petisi berjudul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden” menjadi petisi dengan dukungan terbanyak. Selain itu juga ada petisi “Copot Miftah Maulana Habiburrahman Sebagai Utusan Khusus Presiden”. 

    Petisi bernada sama antara lain “Mulut Miftah Comberan, Rakyat Marah, Presiden Harus Pecat!”, “Hentikan Gus Miftah dari Utusan Khusus Presiden”, “Berhentikan Gus Miftah dari Jabatan Staf Khusus Presiden”, dan “Tolak Gus Miftah yang Suka Merendahkan Sesama Manusia”.

  • Pengamat: Jika Pilkada satu putaran maka pemerintah ingin bersama PDIP

    Pengamat: Jika Pilkada satu putaran maka pemerintah ingin bersama PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Analis komunikasi politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio ​​​​​​​mengemukakan jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan satu putaran maka pemerintah ingin bersama PDI Perjuangan untuk membangun Jakarta.

    “Jika Pilkada Jakarta hanya terjadi satu putaran, maka itu masih diinginkan PDI Perjuangan berada di dalam pemerintahan,” kata Hendri Satrio ​​​​​​​yang akrab disapa Hensat di Jakarta, Senin.

    Hensat mengatakan, jika Pramono Anung dan Rano Karno menang maka posisi mereka memang diinginkan pemerintah.

    Karena itu, posisi PDI Perjuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lima tahun ke depan dapat ditentukan dengan hasil Pilkada Jakarta 2024.

    Sebaliknya, Hensat berpendapat jika terjadi putaran kedua di Pilkada Jakarta, maka hal itu juga bisa jadi tanda pemerintahan tidak lagi membutuhkan peran PDI Perjuangan.

    Hal ini, kata dia, akan membuat PDI Perjuangan menjadi satu-satunya parpol oposisi murni serta Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyapu bersih kemenangan di Pulau Jawa.

    “Bila ingin sebaliknya, maka RK-Suswono akan dalam tanda kutip dipaksakan menang, sapu bersih Jawa. Ini tentunya juga membuat PDI Perjuangan benar-benar menjadi parpol oposisi,” kata Hensat.

    Adapun hasil penghitungan cepat dari berbagai lembaga survei memperlihatkan bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan masih unggul dibandingkan paslon yang diusung oleh KIM, Ridwan Kamil-Suswono.

    Namun demikian, dia mengatakan, kemenangan pasangan calon (paslon) tak hanya ditentukan oleh rakyat, melainkan juga ada peran penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

    “Saya tak ingin membuat asumsi macam-macam, tapi yang sudah-sudah KPU dan Bawaslu sangat menuruti pemerintah. Semoga tidak terjadi hal yang tak diinginkan,” katanya.

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno telah mendeklarasikan kemenangan satu putaran dalam Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

    Sedangkan tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkapkan bahwa Pilkada Jakarta 2024 akan digelar dalam dua putaran.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hitung cepat KedaiKOPI: Andra-Dimyati 55,16 persen, Airin-Ade 44,84 persen

    Hitung cepat KedaiKOPI: Andra-Dimyati 55,16 persen, Airin-Ade 44,84 persen

    Jakarta (ANTARA) – Hasil hitung cepat atau quick count dari Lembaga Survei KedaiKOPI untuk Pilkada Banten 2024 hingga Rabu sore pukul 16.30 WIB, mencatat pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah unggul dengan perolehan suara 55,16 persen.

    Sedangkan kandidat lainnya yakni Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi memperoleh 44,84 persen suara. Adapun data yang sudah masuk ke lembaga survei itu sudah mencapai 71,75 persen.

    “Jadi memang cukup mengejutkan sebetulnya, karena di survei-survei, Airin unggul sangat jauh ya, ada yang 60-40, ada yang 70-30,” kata Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio di Pusat Unggulan ANTARA atau Antara Heritage Center, Jakarta, Rabu.

    Ia pun belum bisa menganalisis lebih dalam mengenai faktor penyebab unggulnya Andra Soni di Banten. Yang jelas, kata dia, hasil hitung cepat itu sangat mengejutkan karena hasil survei-survei dari lembaga lain biasanya tidak jauh dari hasil survei KedaiKOPI.

    “Ya kalau ada perubahan ya bisa unggul, tapi kalau lihat dari ini, hasil akhir kalaupun paslon 1 unggul ya unggul tipis,” kata dia.

    Namun dia mengungkapkan hasil hitung cepat itu akan bisa dipastikan ketika ada keputusan resmi dari KPU nanti, walaupun biasanya hasil hitung cepat jarang salah. “Setelah dicek di hasil KPU biasanya sama,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mengatasi Politisasi Agama dengan Pancasila dan Moderasi Beragama

    Mengatasi Politisasi Agama dengan Pancasila dan Moderasi Beragama

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang Pilkada 2024 yang kian dekat, berbagai dinamika demokrasi kembali mewarnai masyarakat salah satunya politisasi agama. Namun, masyarakat Indonesia sebenarnya punya senjata untuk menangkalnya, yakni Pancasila serta moderasi beragama.

    Sama seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) awal tahun ini, suasana jelang pilkada diwarnai oleh persaingan kampanye positif. Namun, ada pula pihak-pihak tertentu yang menyebarkan narasi khilafah secara inkonstitusional sebagai alternatif sistem bernegara, yang jelas bertentangan dengan semangat demokrasi dan Pancasila.

    Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio mengungkapkan, bahwa narasi khilafah yang beredar di media sosial kini tidak semasif sebelumnya. “Hal ini menunjukkan masyarakat semakin menyadari bahwa Pancasila adalah dasar negara yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep khilafah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah mengakar di Indonesia,” ujar Hendri pada Kamis (21/11/2024) di Jakarta.

    Hendri, yang akrab disapa Hensat menjelaskan, narasi khilafah kerap muncul kembali menjelang pemilu dan menyasar kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang belum sepenuhnya memahami pentingnya Pancasila dalam kehidupan bernegara. Penulis buku Momentum: Karir, Politik, dan Aktivitas Media Sosial ini menekankan perlunya langkah proaktif dari pemerintah untuk terus menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila.

    “Pemerintah harus bekerja sama dengan para tokoh agama dan ulama untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pelibatan ulama dalam menyebarkan kesadaran ini sangat penting agar pengaruh narasi khilafah bisa diminimalkan hingga akhirnya hilang sama sekali,” tambahnya.

    Hensat juga menyoroti fenomena penggunaan agama dalam politik, yang meskipun bukan hal baru, tetap menjadi tantangan karena kuatnya semangat keagamaan di masyarakat.

    Sayangnya, semangat ini sering kali tidak diimbangi dengan literasi agama yang memadai, sehingga muncul pemahaman yang hanya tekstual tanpa menggali makna lebih dalam.

    Menurutnya, konsep moderasi beragama yang diusung pemerintah merupakan solusi efektif untuk mengatasi perbedaan yang ada di masyarakat. “Moderasi beragama berarti saling menghormati agama lain dan toleransi terhadap ajarannya, tetap berpijak pada Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika moderasi beragama ini dipahami, keberagaman di Indonesia akan lebih mudah dipertahankan,” tegas akademisi Universitas Paramadina tersebut.

  • Debat Panas Ridwan Kamil Vs Pramono Buntut Kejar-kejaran Elektabilitas, Imajinasi Terus Diserang

    Debat Panas Ridwan Kamil Vs Pramono Buntut Kejar-kejaran Elektabilitas, Imajinasi Terus Diserang

    TRIBUNJAKARTA.COM – Debat panas Ridwan Kamil versus Pramono Anung terjadi dalam debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu (17/11/2024).

    Ridwan Kamil dengan Pramono Anung sempat beradu argumen mengenai rencana pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara serta keterlibatan dalam Ibu Kota Nusantara (IKN)

    Menurut Pengamat Politik Hendri Satrio, aksi para calon gubernur itu buntut persaingan elektabilitas yang ketat.

    Ia pun menilai debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024 berlangsung seru.

    “Menurut saya, warga Jakarta sangat beruntung ya karena siapapun yang menang ini adalah tipikal orang-orang cerdas gitu ya dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda baik Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun dan Mas Pram,” kata Hendri Satrio dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube MetroTV, Senin (18/11/2024).

    Hendri menuturkan debat pamungkas kemarin paling seru dibandingkan sebelumnya. Apalagi hasil survei menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil dan Pramono Anung kejar-kejaran.

    Pasalnya, kata Hendri, bila salah satu calon unggul jauh maka berdampak pada debat yang tidak seru karena akan ada calon gubernur yang bermain aman.

    “Tapi karena ini kejar-kejaran jadi untuk pertama kalinya kan kemarin saya juga melihat ke apa Bang Ridwan Kamil tuh mulai menyerang ya tentang IKN lah dan lain-lain,” kata Hendri.

    Sedangkan, calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun, kata Hendri menjadi sosok yang paling bebas. 

    Meskipun, Hendri menyoroti pernyataan Dharma Pongrekun mengenai banjir serta rencana global terkait Covid-19.

    “Kita dibukakan sebuah apa fenomena yang luar biasa karena Kang Ridwan Kamil misalnya kemarin berusaha untuk menunjukkan siapa dirinya, dia beberapa kali bertanya tentang planologi tuh kepada Mas Pram,” katanya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Dua Pekan Jelang Hari Pencoblosan Pilkada Jakarta 2024, Elektabilitas Dua Calon Gubernur Kejar-kejaran. RK dan Pramono Ubah Ttrategi?

    Tetapi, lanjut Hendri, Ridwan lupa bahwa Pramono merupakan politisi senior yang sudah makan asam garam perpolitikan di Indonesia. Sehingga, Pramono dapat menjawab pertanyaan Ridwan Kamil melalui argumentasi yang berputar.

    Hal lain yang disorot Hendri yakni ciri khas Pramono yang terus menyerang Ridwan Kamil terkait imajinasi.

    “Kalau menurut saya sih kemarin oke,” katanya.

    Namun, ia mencatat ketiga calon gubernur terlalu fokus terhadap program dan pembangunan sehingga terkadang lupa mengenai nasib warga Jakarta.

    “Misalnya pada saat bicara tentang pembangunan perumahan Mas Pram sempat menyinggung gitu Ini kalau adanya di tengah kota ya pastinya buat menengah atas,” katanya.

    “Sementara Pak Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa ya secara planologi memang Balai kKtanya mesti dipindahkan ke utara dan lain-lain hanya memang bicara tentang manusia Jakartanya Memang agak kurang sih. Jadi melihat di debat  ini masih fokus terhadap program saja program kemudian infrastruktur pembangunan jarang sekali bicara tentang nasib warga,” sambungnya.

    Adu Debat RK Vs Pramono

    Ridwan Kamil dan Pramono Anung terlibat adu pendapat soal pemindahan Balai Kota Jakarta.

    RK membawa-bawa IKN terkait imajinasi yang kemudian dibalas Pramono lebih terlibat dalam proses awal pemindahan ibu kota Indonesia.

    Hal itu dikatakan RK dan Pramono dalam Debat Ketiga Pilgub Jakarta, Minggu (17/11/2024).

    Berawal dari RK yang menjawab Pramono saat menyinggung mengenai imajinasi.

    “Jakarta juga sama, kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi. Lah, IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik pindah ke sana, menjadi IKN hari ini. Kebetulan saya kurator di sana, Pak Jokowi sudah sangat luar biasa melakukan sebuah namanya gagasan-gagasan yang realitanya terjadi,” kata RK.

    RK pun menegaskan jika ingin mengurangi kemacetan di Jakarta, tata ruang harus dibenahi.

    Salah satunya mengurangi beban di pusat kota.

    “Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat, tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta,” jelas RK.

    Pramono kemudian merespons jawaban RK tersebut.

    Dan Pramono menegaskan lebih banyak terlibat soal IKN dibandingkan RK.

    “Untuk urusan IKN saya lebih terlibat dari Kang Emil. Dari survei lapangan yang terlibat di awal adalah saya presiden, Pak Basuki,” kata Pramono.

    Kemudian Pramono juga menuturkan survei tersebut dilakukan di Kalimantan Tengah ketika pembangunan IKN sedang di tahap awal.

    Dan pada tahap selanjutnya, barulah RK dilibatkan.

    “Terus juga kita survei ke Kalimantan Tengah dan sebagainya, bahwa betul memang di ujung ketika sudah mulai pembangunan kurasi dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil,” kata Pramono.

    Selanjutnya Pramono pun mempertanyakan apakah masih perlu pemindahan balai kota ke kawasan Jakarta Utara

    Ia juga menyinggung soal nasib gedung-gedung di Jakarta Pusat yang akan ditinggalkan usai ibu kota yang berpindah.

    “Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sekarang Jakarta karena ibukota sudah berpindah, apakah masih diperlukan yang namanya pemindahan balai kota ke Jakarta Utara,” ujarnya lagi.

    “Saya tidak ingin berdebat hal itu tetapi dengan banyaknya gedung-gedung yang akan ditinggalkan di pusat pemerintahan di Jakarta Pusat, apakah itu masih diperlukan? Termasuk gagasan Kang Emil untuk membuat gym di samping halte itu perlu di kaji kembali,” tambahnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ragam Pendapat Positif Politisi soal “Lapor Mas Wapres” yang Dibuka Gibran

    Ragam Pendapat Positif Politisi soal “Lapor Mas Wapres” yang Dibuka Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan pengaduan masyarakat yang dibuka oleh Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka sudah mulai berjalan.

    “Lapor Mas Wapres” diberikan untuk masyarakat umum mengadukan keluhannya, yang dapat diakses dengan mendatangi Istana Wakil Presiden maupun menyampaikannya melalui pesan WhatsApp.

    Baru dibuka pada Senin (11/11) layanan tersebut dilaporkan telah melebihi kuota harian. Kuota awal ditetapkan hanya 50 pelapor, kemudian kuota bertambah menjadi lebih dari 60 pelapor.

    “Kita batasi awal kalau misalnya 50 orang perhitungan kita itu jam 14.00 WIB. Kalau memang 50 sudah terlayani sampai jam 14.00 WIB, itu kita buka lagi,” tutur Deputi Administrasi pada Setwapres, Sapto Harjono di Kantor Wapres Jakarta, Senin (11/11).

    Ia mengatakan bahwa semua aduan dari masyarakat akan diproses selama 14 hari kerja. Pengaduan juga bisa dipantau perkembangannya via setwapreslapor.go.id.

    Kantor Staf Kepresidenan (KSP) optimistis bahwa layanan “Lapor Mas Wapres” dapat lebih cepat memproses persoalan masyarakat.

    “Semua laporan harus diperhatikan oleh kementerian, tetapi kalau lewat saluran tertentu seperti Lapor Mas Wapres ini semoga bisa lebih cepat diperhatikan,” ujar Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Pihak KSP juga akan meneruskan laporan masyarakat ke berbagai institusi yang merupakan penanggung jawab dari permasalahan yang diadukan.

    “Jadi bukan hanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bisa menerima laporan masyarakat,” tuturnya.

    Terkait hal itu, DPR RI berharap “Lapor Mas Wapres” bisa membuat aspirasi masyarakat lebih bisa ditampung oleh pemerintah.

    Pihaknya pun tidak memiliki ego sectoral atas dibukanya kanal pengaduan tersebut. Wakil DPR RI Adies Kadir kemudian menepis terjadinya tumpang tindih keberadaan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dengan Lapor Mas Wapres.

    “Mana yang lebih cepat saja, kami ini kan tidak ego sektoral, mana yang lebih cepat, mana yang baik, yang penting pemerintahan bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, semua program-program pemerintah bisa berjalan,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara.

    Lebih lanjut, dirinya juga meminta semua pihak untuk tidak berburuk sangka dengan kehadiran Lapor Mas Wapres.

    “Kita tidak usah berburuk sangka, suudzon, tapi ini niat baik daripada pemerintahan saat ini Prabowo-Gibran, dan kami sebagai legislatif di DPR, untuk lebih cepat melayani masyarakat,” ujarnya.

    Kata Pengamat soal Aduan “Lapor Mas Wapres”

    Di sisi lain, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa “Lapor Mas Wapres” harus berjalan dengan konsisten dalam melayani aduan masyarakat.

    “Ini soal konsisten, jangan sampai program ini hanya hype di awal saja setelahnya tidak dilanjutkan,” kata Hensa, sapaan akrabnya, dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara.

    Selain itu, layanan tersebut tentunya juga harus menghadirkan solusi agar masyarakat mendapat jawaban konkret atas masalah yang dihadapinya.

  • Status Pejabat Negara Melekat, Cawe-Cawe Prabowo ke Ahmad Luthfi Dinilai Tidak Etis

    Status Pejabat Negara Melekat, Cawe-Cawe Prabowo ke Ahmad Luthfi Dinilai Tidak Etis

    Bisnis.com, JAKARTA – Dukungan terbuka Presiden Prabowo Subianto kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jateng 2024 dinilai tidak etis. 

    Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) Hendri Satrio justru menilai bahwa Prabowo secara tidak etis telah melakukan cawe-cawe dengan mendukung salah satu pasangan calon (paslon).

    Hendri menilai bahwa apabila ingin mendukung ada banyak opsi lain yang bisa dilakukan, salah satunya dengan melalui mulut dari Wakil Ketua Umum (Waketum) yang tak terafiliasi sebagai pejabat Negara.

    “Harusnya Prabowo walaupun berbicara sebagai Ketum Parpol, tetapi tidak bisa begitu karena posisinya sebagai Presiden. Kalau mau parpol yang memberikan endorsement, suruh saja Waketum yang bukan pejabat negara untuk memberikan endorsement dan itu memang tidak benar dan seharusnya tidak dilakukan,” pungkas Hendri.

    Di lain pihak, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai bahwa dukungan Prabowo terhadap kandidat calon Kepala Daerah tersebut adalah hal yang lumrah dilakukan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    Apalagi, Ujang melanjutkan bahwa partai berlogo kepala garuda itu sejak awal memang memberikan dukungan mereka terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah alias Pilkada Jateng 2024.

    “Bahkan, Gerindra mendukung sebelum partai lain mendukung. Jadi sah-sah saja yang penting kan Prabowo tidak cawe-cawe dan tidak intervensi secara kekuasaan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu, kata Ujang, menunjukkan integritasnya dengan langsung berkunjung ke Luar Negeri  yang menyiratkan adanya pemisahan atribusi.

    Menurutnya, Prabowo dengan cermat mampu memahami kapan bertindak sebagai Presiden dan sebagai Ketua Umum Partai Politik (Parpol). Sehingga, dukungannya dinilai sah dan tak melanggar aturan.

    “Saya melihat kalau Ketum partai tidak boleh mendukung ya fungsinya buat apa karena sebagai Ketua salah satunya untuk mendorong Kepala Daerah dan disaat yang sama bisa berkampanye untuk kandidat yang didorong,” imbuh Ujang.

    Pernyataan Prabowo menuai polemik, apalagi status Prabowo adalah presiden yang seharusnya diharapkan netral dalam kontestasi Pilkada 2024. Dukungan Prabowo terhadap pasangan nomor urut 2 tersebut diunggah langsung di Instagram Ahmad Lutfi pada Sabtu, 9 November 2024.

    Prabowo mengatakan jika Ahmad Luthfi-Taj Yasin adalah dua tokoh yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah.

    “Untuk itu saya butuh dukungan dari provinsi dan kota atau kabupaten. Dan saya yakin dua tokoh yang tepat untuk memimpin Jateng adalah Ahmad Luthfi-Taj Yasin,” kata Prabowo dalam video tersebut.

    Presiden Ke-8 RI itu juga menambahkan pada 27 November mendatang menilai perlu adanya kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan.

    “Saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih dan saya bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi sehingga rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia,” tandas Prabowo. 

    Jawaban Istana

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, tidak ada aturan yang melarang Presiden memberikan dukungan atau endorsement kepada salah satu calon pasangan di Pilkada 2024. Dia menyebut dukungan dimaksud disampaikan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk mengusung calon-calon kepala daerah. Berarti beliau mendukung calon tertentu,” ujar Hasan kepada wartawan melalui pesan singkat, Minggu (10/11/2024).

    Hasan menyebut calon yang direkomendasikan oleh Prabowo sebagai ketua umum, berarti calon yang juga didukung olehnya. Seperti diketahui, pasangan Ahmad Luthfi–Taj Yasin adalah pasangan yang didukung oleh koalisi besar pendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming, alias Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Hasan lalu menuturkan, aturan perundang-undangan soal netralitas penyelenggara negara selama Pemilihan Umum hanya berlaku untuk TNI/Polri serta aparatur sipil negara (ASN).

    Sementara itu, menteri-menteri terutama yang berasal dari partai politik boleh memberikan endorsement kepada calon tertentu, bahkan berkampanye.

    “Presiden dan para pejabat negara boleh ikut dalam kampanye, dengan ketentuan tidak menyalahgunakan fasilitas jabatan untuk berkampanye, atau berkampanye di hari kerja tanpa mengajukan cuti,” ujar pendiri lembaga Cyrus Network itu.

  • Menerka Makna Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo Jelang Pilkada Serentak 2024

    Menerka Makna Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo Jelang Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Angkringan Omah Semar menjadi saksi hangat yang menyelimuti Kota Surakarta saat Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pada Minggu (3/11/2024) malam.

    Dikutip melalui akun twitter atau X @jokowi, Presiden Ke-7 RI itu mengaku senang sekali saat ditemui oleh Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kerja (kunker) perdananya di Merauke, Papua Selatan.

    “Pak Prabowo menyempatkan mampir ke kediaman tadi malam. Saya juga mengajak beliau menikmati sajian khas tradisional di rumah makan sekitar. Semoga Pak Presiden Prabowo selalu diberi kelancaran dan kesehatan di tengah semangatnya dalam membangun Indonesia,” ujar Jokowi lewat akun twitter pribadinya, Senin (4/11/2024).

    Sekadar informasi, Prabowo tiba di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sekitar pukul 18.00 WIB, dan langsung menuju kediaman pribadi Jokowi yang berlokasi di Kelurahan Sumber, Surakarta. 

    Pertemuan hangat antara kedua tokoh tersebut berlangsung di rumah Presiden Jokowi dengan kehadiran Ibu Iriana Jokowi, yang turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

    Setelah berbincang santai di kediaman, Presiden Prabowo dan Jokowi kemudian bersama-sama menuju Angkringan Omah Semar yang merupakan salah satu rumah makan di Solo untuk melanjutkan obrolan sambil menikmati santap malam.

    Hidangan yang disajikan pun mencerminkan cita rasa tradisional, meliputi bakmie jowo, nasi goreng jowo, pisang goreng, tempe mendoan, hingga bakwan jagung. 

    Sambil menikmati sajian sederhana namun lezat, keduanya terlihat berbicara dengan santai, tertawa, dan sesekali berbagi cerita, menunjukkan keakraban yang menghangatkan suasana.

    Pertemuan hangat ini berlangsung selama sekitar satu jam. Setelahnya, Jokowi turut mengantarkan Presiden Prabowo hingga ke Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, untuk kembali ke Jakarta.

    Perbesar

    Makna Pertemuan Prabowo-Jokowi

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memastikan bahwa tak ada agenda khusus dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, pada Minggu (3/11/2024).

    Hasan menekankan bahwa isi pertemuan kedua tokoh Negara itu sebagai silahturahmi biasa lantaran mereka merupakan sahabat atau bestie.

    Dia menjelaskan bahwa Prabowo memang sengaja berkunjung ke Solo usai menyelesaikan kunjungan kerja (kunker) dari Merauke, Papua Selatan dan Bali sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta.

    “Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat. Pertemuan dua bestie lah kita bisa bilang seperti itu,” katanya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

    Dia melanjutkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu pun murni datang sebagai teman serta tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan. Dia mengamini bahwa yang membuat heboh karena pertemuan keduanya merupakan tokoh Negara yang mana merupakan Presiden dan mantan Kepala Negara.

    “Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo, dengan menyampaikan ‘kok capek-capek datang ke Solo?’. Lalu, Bapak Prabowo menjawab ‘enggak capek kok Pak, ini kan pakai pesawat’ jadi memang pertemuan dua bestie,” imbuhnya.

    Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin justru menilai pertemuan antara Prabowo dan Jokowi kental dengan pembahasan politik. 

    “Kita tahu Jokowi dan Prabowo saling mendukung di Pilpres dan saling menguntungkan dan konsepnya keberlanjutan. Bisa jadi membicarakan soal Pilkada 2024, sebab Jokowi sudah purnatugas dan sekarang Prabowo berkuasa mungkin orang di daerah, orangnya Jokowi perlu dimenangkan dan itu butuh bantuan Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

    Belum lagi, dia melanjutkan bahwa hal yang membuat Prabowo rela menemui Jokowi mengenai gaunt keberlanjutan. Ujang menuturkan rekam jejak dari Presiden Ke-8 RI itu berasal dari lingkungan militer sehingga komitmen yang pernah dibicarakan sebelumnya dengan Jokowi harus direalisasikan.

    “Itu resiko yang harus dibayar Prabowo ketika Jokowi berhasil memenangkan Prabowo-Gibran. Nah, bisa juga membahas soal KIM plus yang tidak kompak, di Jakarta, di Pilkada, itu membuat skema Jokowi khawatir dan butuh bertemu,” tuturnya.

    Selain soal Pilkada Serentak, dia menilai alasan Prabowo rela untuk menemui Jokowi untuk membahas kebijakan strategis yang perlu diambil pemerintah. Apalagi, Jokowi merupakan ayah kandung dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    “Kita tahu kalau Gibran adalah wajahnya Jokowi. Jadi ketika ada apa-apa langsung ke Jokowi bukan ke Gibran itu rumitnya di sana. Makanya Jokowi yang ditemui untuk mengambil kebijakan strategis,” tandas Ujang. 

    Senada, pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio mengamini bahwa Pilkada menjadi topik yang bakal dibahas oleh keduanya.

    “Jelas tentang pilkada karena di beberapa daerah yang jadi perhatian Jokowi seperti Jawa Tengah dan Sumatra Utara untuk dimenangkan,” tuturnya kepada Bisnis.

    Selain itu, Hendri tak menutup kemungkinan Prabowo juga melaporan pekerjaan di Kabinet. Mengingat, dia melanjutkan beberapa menteri dari Jokowi juga ditarik dalam Kabinet Merah Putih.

    Termasuk, kata Hendri, melapor tentang Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) yang secara resmi telah dideklarasikan oleh Rosan Roeslani yang menjabat sebagai Ketua Umum GSN di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024). 

    Dia menilai lantaran Prabowo juga menjadi Ketua Dewan Pembina GSN. Peluang besar yang terjadi Presiden Ke-8 Ri itu mengajak Jokowi agar turut bergabung dalam Gerakan tersebut.

    “Ada kemungkinan Prabowo mengajak Jokowi masuk agar jadi Ketua Dewan Pembina, kalau itu terjadi ada misteri sebagaimana hubungan antara mereka berdua. Apakah Prabowo independen atau masih mengekor kemauan Jokowi?”  imbuhnya.

  • Hensat Sebut Pertemuan Prabowo-Jokowi di Solo Bukan Main, Ada Isyarat Besar?

    Hensat Sebut Pertemuan Prabowo-Jokowi di Solo Bukan Main, Ada Isyarat Besar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi di Solo baru-baru ini menarik perhatian publik.

    Momen ini dinilai memiliki makna lebih dari sekadar silaturahmi.

    Mengingat pertemuan ini berlangsung di awal masa kepresidenan Prabowo dan terjadi cukup intens dalam beberapa waktu terakhir.

    Pengamat Ilmu Komunikasi Politik, Hendri Satrio, atau yang dikenal sebagai Hensat, menyebut pertemuan tersebut sebagai bukan pertemuan biasa.

    Hensat menilai bahwa pertemuan yang berlangsung di kediaman Jokowi di Solo tersebut menunjukkan adanya hubungan dinamis dan strategi politik yang tidak main-main di antara kedua tokoh besar ini.

    “Pertemuan di Solo yang baru saja terjadi adalah pertemuan yang bukan main!,” kata Hensat dalam keterangannya di x @santriohendri (4/11/2024).

    Bukan hanya Hensat, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, juga angkat suara mengenai Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ini sering bertemu dengan mantan Presiden Jokowi di Solo.

    Melalui cuitan di X, Umar mempertanyakan frekuensi pertemuan Prabowo dengan Jokowi, yang dinilai berlangsung hampir setiap pekan.

    “Kenapa yah Prabowo mau aja nemui jokowi ke Solo tiap minggu?,” ujar Gus Umar, sapaannya, dikutip dari keterangannya @UmarSyadatHsb__ (3/11/2024).

    Gus Umar bahkan menyarankan agar Prabowo menghentikan pertemuan dengan Jokowi untuk menghindari kesan bahwa pemerintahannya dikendalikan oleh mantan presiden tersebut

    “Sudahlah pak Prabowo stop nemui jokowi. Janganlah sampai orang-orang berasumsi kalau anda presiden yang dikontrol Jokowi,” tandasnya.

  • Haikal Hasan Diminta Cek Joget Sadbor: Halal Apa Nggak?

    Haikal Hasan Diminta Cek Joget Sadbor: Halal Apa Nggak?

    GELORA.CO –  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang diketuai Haikal Hassan, diminta turun tangan menyikapi fenomena “joget sadbor” yang viral di TikTok. 

    Permintaan ini disampaikan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio alias Hensat melalui video singkatnya di Instagram, Minggu 3 November 2024.

    “Joget sadbor halal apa nggak? Karena ada dugaan yang memberikan reward terkait judi online,” kata Hensat.

    Fenomena joget sadbor yang dipelopori TikTokers Gunawan muncul di TikTok, dengan pengguna yang melakukan siaran langsung selama 24 jam. 

    Saat live TikTok, Gunawan beserta para warga lainnya bergerak maju-mundur dan sesekali menyebut nama pemberi gift atau hadiah yang bisa ditukar dengan uang

    “Setiap buka TikTok, pasti ada yang live joget sadbor. Mulai dari bapak-bapak, anak muda, ibu-ibu, bahkan ada yang awalnya petani kini menjadi ‘karyawan Gunawan sadbor’,” ujar Hensat.

    Sambil berkelakar, Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu meminta BPJPH perlu mengkaji fenomena ini, apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip halal, mengingat dugaan keterkaitan dengan judi online 

    “Kalau kata Pak Jokowi, cari kerjaan itu susah,  tidak dengan masyarakat Sukabumi, yang kalau beras habis langsung ikut joget-joget sadbor,” tandas Hensat.

    Teranyar, Polda Jawa Barat melalui Polres Sukabumi menangkap TikTokers Gunawan yang dikenal dengan joget “Sadbor” pada Kamis 31 Oktober 2024. Alasan penangkapan Gunawan, diduga kuat terkait promosi judi online.