Xcloud.id

Tag: Hendri Satrio

  • Prabowo Beri Keris ke Jokowi, Apa Maknanya?

    Prabowo Beri Keris ke Jokowi, Apa Maknanya?

    Prabowo Beri Keris ke Jokowi, Apa Maknanya?
    Editor
    KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan sebuah
    keris
    sebagai hadiah kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra.
    Momen tersebut berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025).
    Penyerahan keris terjadi setelah Jokowi selesai menyampaikan pidatonya.
    Saat hendak turun dari mimbar, Prabowo yang berada di panggung segera menghampiri mantan wali Kota Solo itu.
    Keduanya kemudian bersalaman dan berpelukan di tengah panggung, disaksikan para tamu undangan.
    Tak lama, seorang staf membawa sebuah kotak berisi keris dan menyerahkannya kepada Prabowo.
    Prabowo kemudian memberikan keris tersebut kepada Jokowi.
    Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menerima hadiah tersebut dengan hangat.
    Setelah berfoto bersama, mereka pun turun dari panggung bersamaan.
    Keris
    mempunyai makna atau melambangkan berbagai hal positif, demikian menurut Pengamat politik Hendri Satrio.
    Salah satu makna keris yaitu melambangkan kesatriaan atau kepahlawanan.
    Selain itu, Hendri menilai bahwa senjata tradisional ini juga mempunyai makna dalam kesejahteraan serta kesetiaan.
    Keris sudah lama digunakan sebagai senjata dalam peperangan, khususnya pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, untuk melawan penjajah.
    “Sehingga diharapkan, bila keris itu diberikan, terjadi hubungan loyalitas,” ucap Hendri, kepada Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).
    Selain ke Jokowi, Prabowo juga sempat memberikan keris Bali sebagai cendera mata kepada Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan pada Rabu (12/2/2025).
     
    Keris itu diberikan kepada Erdogan ketika Presiden Turkiye tersebut berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
     
    Karena keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia, sehingga dinilai cocok untuk diberikan kepada para tamu negara.
    Harapannya, keris bisa lebih dikenal oleh dunia sebagai ciri khas Indonesia melalui pemberian cendera mata tersebut.
    “Wajar kalo kemudian keris diberikan sebagai cendera mata nasional kepada tamu-tamu internasional. Artinya lebih ke budaya indonesia dan lebih mendunia,” ujar Hendri.
    Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) telah menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda pada 2008 lalu.
    Dilansir dari Kompas.com (1/3/2022), keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis.
     
    Pembuat keris yang disebut sebagai empu biasanya merupakan orang sangat dihormati serta memiliki pengetahuan tinggi mengenai sastra, sejarah, dan ilmu gaib.
    Bilah dari senjata tradisional ini biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam.
    Sementara, sarung keris terbuat dari kayu, dan bahan lainnya, seperti gading dan emas.
    (KOMPAS.COM/RAHEL NARDA CHATERINE, ADITYA PRIYATNA DARMAWAN)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Minta Kepala Daerah Ikuti Visi Prabowo, Hensat: PDIP Mengutamakan Kepentingan Bangsa

    Hasto Minta Kepala Daerah Ikuti Visi Prabowo, Hensat: PDIP Mengutamakan Kepentingan Bangsa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang meminta kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk mengikuti visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hensa, langkah tersebut merupakan sikap yang tepat demi menjaga sinergi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

    “Kita apresiasi dukungan PDI Perjuangan itu, karena kalau menurut saya, sudah seharusnya kepala daerah satu visi dengan presiden,” ujar Hensa. Ia menilai bahwa keselarasan antara kepala daerah dan pemerintah pusat sangat penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, Hensa menyoroti bahwa pernyataan Hasto mencerminkan sikap PDI Perjuangan yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan pertimbangan politik semata. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa partai berlambang banteng tersebut tetap berkomitmen terhadap kepentingan nasional.

    “Ini harus disorot, kalau PDI Perjuangan ini adalah partai yang lagi-lagi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan politik,” tambahnya.

    Hensa juga menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia berharap, dalam menjalankan tugasnya, para pemimpin daerah dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

    “Kepala daerah dan partai-partai politik diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya. (zak/fajar)

  • Gedung ATR/BPN Kebakaran, Musibah atau Sabotase?

    Gedung ATR/BPN Kebakaran, Musibah atau Sabotase?

    GELORA.CO – Diperlukan penyelidikan mendalam terhadap insiden kebakaran yang terjadi di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, 8 Februari 2025, 

    Penyelidikan penting dilakukan untuk memastikan apakah peristiwa ini benar-benar musibah atau adanya dugaan sabotase seperti yang belakangan berkembang di tengah publik.

    “Siapa lagi itu yang buang putung rokok sembarangan sampe bikin ada yang terbakar?” seloroh analis komunikasi politik Hendri Satrio melalui akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Peristiwa kebakaran yang menghanguskan bangunan lantai satu ruangan Humas Kementerian ATR/BPN) itu menarik perhatian publik.

    Meski belum dapat dipastikan dokumen apa saja yang terbakar dalam gedung tersebut, aparat kepolisian didorong segera melakukan uji forensik mengenai penyebab utama kebakaran tersebut.

    “Pertanyaan terpentingnya, apa yang terbakar?” tanya Founder Lembaga Survei Kedai KOPI yang akrab disapa Hensat itu.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan lewat keterangan resminya menyebut kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN diduga akibat korsleting listrik.

    “Objek terdampak Gedung lantai 1 Ruang Humas, dengan estimasi kerugian Rp 448.656.000,” jelasnya.

    Informasi kebakaran di Kementerian ATR/BPN diterima pukul 23.16 WIB. Sebanyak 21 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.

    Petugas dari BPBD DKI Jakarta, PMI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PLN serta Personel Polsek Kebayoran Baru dan Koramil turut diterjunkan mengamankan lokasi.

    “Tidak ada korban dan atau pun pengungsi dari kejadian ini,” sambung Yohan.

  • Hasto Minta Kepala Daerah Ikuti Visi Prabowo, Hensat: PDIP Mengutamakan Kepentingan Bangsa

    Kasus Elpiji 3 Kg, Hendri Satrio Soroti Masalah Komunikasi Publik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai tren positif dalam survei kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus diiringi dengan komunikasi yang lebih baik di internal pemerintah.

    Menurutnya, beberapa kebijakan yang menuai kontroversi, seperti larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram yang kemudian dibatalkan, seharusnya bisa dihindari jika komunikasi pemerintah dengan masyarakat lebih terstruktur dan efektif.

    “Tidak terlihat perubahan signifikan. Keputusan-keputusan meninggalkan kontroversi. Ada masalah komunikasi yang besar sekali di pemerintah Pak Prabowo dengan rakyat,” kata Hendri Satrio dalam acara perilisan survei di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Hendri menekankan bahwa ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemerintahan ini bukan hanya disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang dianggap kurang berpihak, tetapi juga karena sikap dan perilaku beberapa menteri serta pejabat di lingkaran pemerintahan yang kurang peka terhadap respons publik. Ia mencontohkan kebijakan terkait distribusi LPG 3 kilogram yang sebelumnya menuai polemik hingga akhirnya diperbaiki.

    “Contohnya gas elpiji, kalau komunikasi pemerintah dengan pengecer, agen, dan rakyat itu bagus, tentu tidak akan terjadi antrean panjang yang akhirnya menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.

    Sementara itu, dalam survei yang dirilis oleh KedaiKOPI, sebanyak 72,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara 27,5 persen lainnya menyatakan tidak puas.

  • Catatan Pengamat di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Catatan Pengamat di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Isu kabinet gemuk, beban warisan dari Joko Widodo (Jokowi), hingga aksi pangkas-pangkas anggaran menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli misalnya, mengatakan bahwa masalah ketersediaan anggaran akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran akan merealisasikan program-programnya.

    “Kemudian, koordinasi di antara menteri, birokrasi yang tidak ramping, beban bayar utang yang besar, kemiskinan, pengangguran, dan kekuatan oligarki,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Lili menuturkan bahwa struktur dalam Kabinet Merah Putih dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat gemuk dan tidak efisien. Hal itu berimbas kepada tidak efektifnya penuntasan sejumlah program masyarakat.

    Kasus kepailitan Sritex hingga polemik pagar laut tak bertuan di perairan Tangerang menjadi salah satu contoh ketidaksinkronan koordinasi antar Kementerian.  

    Sementara itu, Pengamat Politik Algoritma, Aditya Perdana memandang bahwa tantangan utama untuk Prabowo-Gibran adalah mengenai birokrasi yang belum bisa bergerak lincah.

    “Tantangannya tentu birokrasi yang lincah untuk ikut serta dalam gaya kepemimpinan Prabowo, yang tidak mudah diikuti oleh seluruh birokrasi,” katanya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Adapun, lengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menekankan bahwa pada 100 hari pertama Prabowo bekerja, sebagian besar dilalui hanya untuk sinkronisasi jabatan di kementerian, sehingga nyaris tidak bekerja secara praktis dan membuang waktu.

    Mengenai Tantangan, Dedi mengungkapkan bahwa hal-hal yang perlu dihadapi oleh Prabowo adalah soal sinergi antar kementerian, efisiensi anggaran, dan kinerja tim yang solid. Sejauh ini, dia merasa tim di Prabowo tidak mengesankan hal itu.

    Sementara itu, pengamat politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengaskan bahwa tantangan paling utama bagi Prabowo adalah berkaitan dengan anggaran.

    “Beberapa kali Pak Prabowo bicara tentang uang kan. Negara ini gak punya duit. Sampai terakhir dia bilang harus ada penghematan, karena tadi program-programnya kebanyakan spending-nya gitu,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Berbeda dengan pengamat lainnya, pengamat politik Adi Prayitno menilai koordinasi dan birokrasi antar lembaga telah berjalan cukup bagus. Hanya saja dia masih mencatat persoalan dari sisi anggaran.

    “Misalnya soal makan bergizi gratis anggarannya masih diupayakan dari berbagai sumber, termasuk program rumah 3 juta rakyat juga masih diupayakan anggarannya,” pungkasnya.

  • Gebrakan Gibran: Bikin Lapor Mas Wapres, Malah Banyak Laporan Iseng

    Gebrakan Gibran: Bikin Lapor Mas Wapres, Malah Banyak Laporan Iseng

    Bisnis.com, JAKARTA–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat inisiatif untuk menampung aspirasi warga melalui program Lapor Mas Wapres yang resmi dibuka mulai 11 November 2024 lalu.

    Gibran semula optimistis melalui program tersebut pemerintah bisa lebih responsif pada saat menangani laporan dan aduan dari semua masyarakat di Indonesia.

    Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang membuat laporan namun tidak ditindaklanjuti oleh lembaga maupun kementerian, sehingga dibuatlah program Lapor Mas Wapres.

    “Kepada yang saya cintai, seluruh warga negara Indonesia, mulai besok, saya akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum,” tulis Gibran melalui akun Instagram @gibran_rakabuming.

    Masyarakat pun bisa melaporkan seluruh aduannya baik secara langsung datang ke kantor wapres yang berlokasi di Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, maupun lapor secara daring, meskipun per hari hanya boleh 60 laporan saja.

    Namun sayang seribu sayang, fasilitas layanan yang memangkas birokrasi itu banyak digunakan masyarakat untuk membuat laporan aneh-aneh. Salah satu yang menarik adalah laporan tentang kebohongan Presiden Jokowi yang berjanji ingin memberikan sapi ke warga Bekasi atas nama Astinah Septiani (42) jika Covid-19 sudah hilang dari Indonesia.

    Tidak hanya itu, sejumlah nitizen pun turut serta melaporkan akun fufufafa ke Lapor Mas Wapres secara daring yang dibuka mulai pukul 08.00 WIB-14.00 WIB.

    Sejak 4 hari dibuka, 11 November 2024 lalu, jumlah aduan yang diterima Lapor Mas Wapres ada sebanyak 296 laporan dari masyarakat.

    Rinciannya, pada hari pertama Lapor Mas Wapres, jumlah aduan yang diterima ada sebanyak 62 aduan, lalu pada hari kedua ada 87 aduan, hari ketiga 81 aduan dan hari keempat 60 aduan. 

    Istana Mengapresiasi

    Tenaga Ahli Utama pada Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura mengemukakan antusiasme masyarakat sangat tinggi atas Program Lapor Mas Wapres tersebut.

    Dia menjelaskan Program Lapor Mas Wapres itu merupakan upaya dari pemerintah untuk memaksimalkan kinerja para penyelenggara negara di seluruh Indonesia. 

    “Jadi ini bagaimana penyelenggara negara bisa mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tuntas dan juga terkoordinasi dengan baik,” tutur Prita di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (14/11/2024)

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa program ‘Lapor Mas Wapres’ dan Lapor.go.id tidak tumpang tindih.

    Pasalnya, semua pelaporan di dua kanal tersebut tetap akan ditindaklanjuti pemerintah.”Jadi ini memperkuat, bukan menggantikan dan semua yang dicatat di sini, itu pun juga tercatat secara otomatis di input otomatis di lapor.go.id,” tuturnya di Kantor Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/11).

    Program Lapor Mas Wapres tersebut pun tidak hanya menuai pujian, namun juga kritikan. Salah satunya datang dari Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) Hendri Satrio yang menilai bahwa gebrakan dari orang nomor dua di Indonesia itu murni sebagai program pencitraan.  

    Apalagi, Hendri juga menilai bahwa tak ada kejelasan bagaimana hasil pengaduan akan direalisasikan secara eksplisit di lapangan. Maka dari itu, dia menilai bahwa program ini sebaiknya diserahkan ke Kepala Daerah.

    “Ini program bagus, tetapi ini level Kepala Daerah jadi harusnya setelah ini diturunkan ke level Bupati/Walikota. Mungkin Gibran masih bernostalgia sebagai Walkot, padahal penanganannya tidak bisa sekecil ini,” ujarnya.

  • Evaluasi 100 Hari Pemerintahan, Prabowo Harus Pertimbangkan Reshuffle

    Evaluasi 100 Hari Pemerintahan, Prabowo Harus Pertimbangkan Reshuffle

    JAKARTA – Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensat) menilai Presiden Prabowo Subianto harus melakukan evaluasi termasuk membuka peluang reshuffle atau perombakan kabinet menjelang 100 hari kerja pemerintahan.

    Menurut dia, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi 100 hari pemerintahan, seperti etika politik hingga kebijakan pemerintah. Bahkan, etika politik seharusnya menjadi sorotan Prabowo mengingat banyak pernyataan pejabat yang layak dievaluasi selama 100 hari Prabowo menjabat presiden.

    “Mulai dari anggaran Rp20 triliun untuk membangun Universitas HAM, insiden penjual es teh, patwal RI 36, hingga demo di Kementerian Dikti yang sudah didamaikan oleh Seskab Mayor Teddy,” ujar Hensat, Minggu 26 Januari 2025.

    Selain itu, pengangkatan pejabat di lingkungan kementerian juga perlu menjadi bahan evaluasi Prabowo. Dia mencontohkan diangkatnya sosok yang diduga sebagai buzzer di Kementerian Komunikasi dan Digital oleh Menkomdigi, Meutya Hafid.

    “Apalagi menterinya sendiri mengaku tidak mengetahui latar belakang orang yang diangkat sebagai pejabat di kementerian. Itu kan sangat berbahaya. Hal-hal seperti ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo,” sambung Hensat.

    Karena itu, dengan banyaknya kontroversi di lingkaran kabinet, merupakan hal yang wajar bila publik menunggu hasil evaluasi termasuk peluang reshuffle menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo. Terlebih, Prabowo juga menegaskan ingin melakukan penghematan APBN.

    “Kalau soal reshuffle, tentu kita ingat tanggal 21 Oktober lalu mereka dilantik menjadi menteri, jam 10 kalau saya tidak salah, itu jam 12 sudah banyak yang bertanya kapan reshuffle akan dilakukan. Nah ini sudah hampir 100 hari, nanti apakah Pak Prabowo akan lakukan reshuffle sebelum lebaran atau setelah lebaran, ya nanti kita tunggu,” kata Hensat.

  • Hendri Satrio Sebut Evaluasi PSN oleh Prabowo Bukan Pertanda Menjauhi Jokowi

    Hendri Satrio Sebut Evaluasi PSN oleh Prabowo Bukan Pertanda Menjauhi Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengkaji ulang proyek strategis nasional (PSN) era Joko Widodo. Menurutnya, langkah ini bukan pertanda bahwa Prabowo ingin menjauhi Jokowi, melainkan sebagai bagian dari dinamika pemerintahan yang selalu menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan zaman.

    “Ini bukan soal apakah Prabowo ingin meninggalkan Jokowi atau tidak. Tidak bisa dilihat seperti itu,” ujar Hensa kepada wartawan. Ia menekankan bahwa setiap presiden pasti memiliki prioritasnya masing-masing dalam menyusun kebijakan nasional.

    Hensa menjelaskan bahwa program pemerintah selalu berkembang sesuai dengan kondisi keuangan negara dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, PSN di era Jokowi dirancang berdasarkan situasi saat itu, sementara di bawah kepemimpinan Prabowo, kebijakan tersebut mungkin perlu disesuaikan agar lebih relevan.

    “Saya yakin setiap program pemerintah ada masanya. Saat era Presiden Jokowi, PSN memang dirancang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, bisa saja ada pertimbangan baru, baik dari sisi keuangan, keadilan, maupun prioritas nasional,” jelasnya.

    Ia juga menilai bahwa evaluasi terhadap PSN adalah langkah yang wajar dalam pemerintahan. Menurutnya, keputusan Prabowo untuk meninjau kembali proyek-proyek strategis harus diapresiasi, karena menunjukkan kepedulian terhadap efektivitas dan dampak kebijakan bagi masyarakat luas.

    “Evaluasi ini tidak berarti hubungan antara Jokowi dan Prabowo memburuk. Bisa saja PSN yang telah dirancang tetap dilanjutkan, tetapi ada juga kemungkinan beberapa proyek ditunda atau disesuaikan dengan situasi negara saat ini,” tambah Hensa.

  • Pengamat Usul Masyarakat yang Bantu Makan Bergizi Gratis Dapat Keringanan Pajak

    Pengamat Usul Masyarakat yang Bantu Makan Bergizi Gratis Dapat Keringanan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa waktu terakhir, muncul berbagai usulan pendanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis. Terbaru, masyarakat yang membantu Program Makan Bergizi Gratis diusulkan mendapatkan insentif keringanan pajak.

    Usulan tersebut disampaikan oleh pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Hendri Satrio alias Hensat, merespons Ketua DPD RI Sultan Najamuddin yang merekomendasikan pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) bersumber dari zakat.

    Hensat menilai keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program MBG merupakan ide yang baik. Apalagi, sambungnya, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia sangat tinggi berdasarkan temuan Lembaga Survei KedaiKOPI

    Analisis komunikasi politik itu pun mengusulkan masyarakat yang mau membantu program MBG mendapatkan semacam imbalan seperti keringanan pajak.

    “Itu kan juga keren tuh, kan demi membantu pemerintah,” kata Hensat, dikutip Minggu (19/1/2024).

    Sejumlah pakar menyampaikan pro dan kontra dari usulan tersebut. Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin misalnya, yang melihat pemerintah membutuhkan dukungan terkait pendanaan MBG. Oleh sebab itu, dia menilai dukungan dari masyarakat atau pihak swasta sangat diperlukan.

    Dia mencontohkan praktik di Malaysia dan Singapura, yang mana perusahaan-perusahaan aktif mempromosikan citra negara mendapatkan keringanan pajak.

    “Sisi negatifnya, ini akan membuat kebijakan perpajakan kita yang sudah sangat rumit akan semakin rumit karena penuh dengan pendekatan diskresi,” ujar Wijayanto. 

    Sejalan, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Tri Astuti melihat usulan tersebut seperti pisau bermata dua, yakni di satu sisi bisa membantu meringankan beban pemerintah, tetapi di sisi lain malah membebani pemerintah.

    “Plusnya, pemerintah diringankan bebannya karena pendanaannya tidak hanya dari APBN. Minusnya penerimaan negara dari sisi pajak berkurang jika swasta yang bantu program MBG diberikan insentif pajak,” kata Esther.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah melihat sebaiknya program MBG tidak melibatkan masyarakat. Jika program MBG turut dibiayai masyarakat maka terdapat risiko pertanggungjawaban.

    Menurut Piter, MBG harus sepenuhnya dibiayai APBN. Tugas pemerintah, sambungnya, mencari sumber pembiayaan program itu sehingga jika tidak sanggup maka artinya MBG merupakan program yang memang belum bisa diterapkan.

    “Secara tata kelola ada resiko kalau program pemerintah dicampur-campur dengan bantuan masyarakat atau dengan zakat, dana pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang ada berbeda dengan dana masyarakat atau zakat,” ujar Piter.

    Perlu Rp400 Triliun

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.

    Dadan memerinci, 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

    Pengajar di Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, angka-angka tersebut didapat usai Badan Gizi Nasional melakukan percontohan. Ketika melayani 3.000 anak sekolah, dibutuhkan setidak 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur, 350 kg sayur, dan 6.000 liter susu per harinya.

    Belum lagi diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Dadan mengatakan, program MBG membutuhkan dana dan sumber daya yang besar.

    Dadan menjelaskan program MBG akan dimulai pada Januari 2025. Kendati demikian, penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak langsung membutuhkan Rp400 triliun pada 2025.

    “3 juta anak dulu [target penerimaan manfaat pada Januari]. Nanti naik ke 6 juta di April. Nanti di Juli baru 15 juta,” ungkapnya usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

    Oleh sebab itu, Dadan meyakini anggaran Badan Gizi Nasional yang sudah ditetapkan sebesar Rp71 triliun pada 2025 masih bisa menjalankan program MBG tersebut.

  • Uya Kuya Fokus Saja Urus Rakyat, Nggak Usah Ngonten-ngonten

    Uya Kuya Fokus Saja Urus Rakyat, Nggak Usah Ngonten-ngonten

    GELORA.CO -Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya diminta untuk fokus mengurus rakyat bukan malah sibuk membuat konten media sosial di lokasi bencana.

    Penegasan tersebut disampaikan pengamat politik Hendri Satrio alias Hensat menanggapi aksi Uya Kuya yang membuat konten di kediaman korban kebakaran di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

    “Fokus saja jadi anggota dewan gak usah ngonten-ngonten, banyak hal yang harus diperhatiin,” kata Hensat kepada RMOL, Minggu 19 Januari 2025.

    “Urus rakyat Indonesia, masih banyak yang bisa diurus kan,” tutupnya.

    Aksi Uya Kuya dikritik warga Los Angeles, California, Amerika Serikat, saat membuat konten di lokasi kebakaran, viral di media sosial.

    Uya Kuya membuat konten di depan puing-puing rumah korban kebakaran di kebakaran AS. 

    Sikap Uya Kuya dinilai tidak peka terhadap musibah yang dialami warga setempat.