Xcloud.id

Tag: Hendri Satrio

  • Pemerintah Gagal Tangkap Esensi dari Tagar #AdiliJokowi hingga #KamiBersamaSukatani

    Pemerintah Gagal Tangkap Esensi dari Tagar #AdiliJokowi hingga #KamiBersamaSukatani

    JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.

    Hendri menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut. Di mana menurutnya, gerakan itu bukan sekadar tagar biasa, tetapi “call to action” atau ajakan bertindak dari masyarakat.

    “Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” ujar Hensa dikutip dari akun pribadi X-nya, @satriohendri.

    Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama

    — Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025

    Pria yang akrab disapa Hensat ini pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Dia menilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.

    “Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengerdilkan aksi rakyat, dan menafikan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.

    Hensat menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.

    “Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh,” kata Hensat.

    “Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensat di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama,” lanjutnya.

    Hensat pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Dia menekankan, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.

    “Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk,” tutupnya. 

  • Retret Diboikot Megawati Karena Hasto Ditahan, Hendri Satrio: Apakah PDIP Sudah Menghitung?

    Retret Diboikot Megawati Karena Hasto Ditahan, Hendri Satrio: Apakah PDIP Sudah Menghitung?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengingatkan PDIP agar berhati-hati dalam menyikapi penundaan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah atas instruksi ketua umum Megawati Soekarnoputri.

    Pasalnya kepala daerah bisa saja berpindah partai dan lebih memilih kepentingan rakyat.

    “PDIP apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan,” kata Hendri, Jumat (21/2/2025).

    Hendri juga meminta PDIP waspada agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

    Diketahui, Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2025). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawati per 20 Februari 2025.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku.

    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

    Hasto terlihat mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

    Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK. (Pram/Fajar)

  • Terpopuler, seputar larangan retret hingga libur awal Ramadhan 2025

    Terpopuler, seputar larangan retret hingga libur awal Ramadhan 2025

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler yang menarik untuk disimak pada Sabtu pagi, mulai dari larangan PDIP agar kepala daerah yang diusung partai itu tak mengikuti retret di Magelang hingga libur awal Ramadhan 2025.

    Berikut rangkuman beritanya :

    1.Kepala Daerah se-Bali di Jogja menuju lokasi retret kecuali Koster

    Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I Wayan Budiasa menyampaikan ke-9 Bupati dan Wali Kota se-Bali sudah berada di Yogyakarta untuk menuju lokasi retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Selengkapnya di sini.

    2. Pengiriman pertama rumah modular dari Mesir ke Gaza berhasil dilakukan

    Pengiriman pertama rumah modular dari Mesir menuju Jalur Gaza dimulai pada Kamis (20/2) di bawah kesepakatan gencatan senjata dengan Israel, menurut laporan media Mesir. Selengkapnya di sini.

    3.Rano Karno tanggapi soal instruksi kepala daerah PDIP tak ikut retret

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi soal Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Selengkapnya di sini.

    4. Jadwal libur sekolah awal Ramadhan 2025

    Menjelang bulan suci Ramadhan 1446H/2025M, pemerintah Indonesia telah menetapkan jadwal libur sekolah bagi siswa. Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB), libur awal puasa bagi siswa akan berlangsung selama tujuh hari. Selengkapnya di sini.

    5. Pengamat beberkan potensi dampak dari larangan retret kepala daerah

    Analis komunikasi politik Hendri Satrio membeberkan dua potensi dampak yang sekiranya bisa ditimbulkan terhadap situasi negara dan politik saat ini. Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Indriani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pro-Kontra Prabowo Minta Megawati, SBY, hingga Jokowi jadi Pengawas Danantara

    Pro-Kontra Prabowo Minta Megawati, SBY, hingga Jokowi jadi Pengawas Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk meminta para Presiden RI pendahulunya, yaitu Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Joko Widodo (Jokowi) ikut mengawasi lembaga pengelola investasi anyar pemerintah, yaitu BPI Danantara, mengundang sejumlah pro-kontra. 

    Kuatnya unsur politis atas wacana tersebut membuat beberapa pihak meminta Prabowo mempertimbangkan lagi usulan yang disampaikannya itu.

    Pernyataan Kepala Negara itu awalnya dilontarkan saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). Saat itu, Prabowo mengungkap Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.

    Prabowo lalu secara terbuka meminta agar semua mantan presiden RI ikut menjadi pengawas di lembaga baru tersebut. Dia juga turut membuka potensi untuk turut mengundang pimpinan sejumlah ormas, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah hingga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    Saat ini, dari total tujuh pendahulu Prabowo yang pernah memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, hanya tersisa tiga orang, yaitu Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan, saat Prabowo memberikan pernyataan terbuka itu, Jokowi pun turut hadir.

    “Tanggal 24 Februari yang akan datang kita akan luncurkan Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini,” katanya pekan lalu.

    Ketiga mantan presiden sebelum Prabowo itu saat ini masih aktif dalam politik Tanah Air. Dua di antaranya bahkan memegang jabatan level tinggi di partai politik dengan kursi di parlemen. SBY kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sedangkan Megawati hingga kini masih menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP).

    Kendati permintaan Prabowo, draf RUU BUMN yang baru saja disahkan DPR mengatur Dewan Pengawas Danantara nantinya akan diduduki oleh Menteri BUMN.

    Untuk diketahui, beleid tersebut mengatur adanya tiga komponen yang berada dalam tubuh calon embrio superholding BUMN itu. Ada Dewan Pengawas, Dewan Penasihat dan Badan Pengelola Danantara.

    Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, pasal 3N pada RUU tersebut mengatur bahwa Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

    Perbesar

    Rangkul Semua Kalangan 

    Peneliti politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, keinginan Prabowo agar mantan presiden menjadi pengawas Danantara adalah bagian dari upaya merangkul semua kalangan.

    Wasisto lalu mengingatkan, pengawasan kepada Danantara diharapkan bukan semata-mata simbolis saja. Dia menyebut harus ada kompetensi dan pengalaman kerja yang menjadi indikator utama bagi para pejabat Danantara.

    “Mengingat arah lembaga ini diproyeksikan seperti Temasek. Maka ada baiknya peran politik praktis diminimalkan,” kata Wasisto kepada Bisnis, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Wasisto, pengawasan Danantara lebih ideal berada di tangan teknokrat. Dia menilai lembaga dengan aset ekonomi terbesar akan riskan apabila berbenturan dengan kepentingan politik.

    Senada dengan Wasisto, Analis Komunikasi Politik KedaiKOPI Hendri Satrio menyebut Prabowo harus mempertimbangkan kembali soal idenya untuk mengajak mantan presiden ke dalam tubuh Danantara. Dia mengatakan bahwa kapabilitas dan potensi konflik kepentingan harus menjadi pertimbangan.

    “Karena kan tujuannya adalah negara mendapatkan keuntungan [dari] Danantara ini. Sebuah ide bagus yang harus dikaji lagi. Jadi jangan sampai kemudian Danantara ini dijadikan organisasi politik, karena ini organisasi bisnis,” katanya kepada Bisnis.

    Perbesar

    Ambisi Prabowo Kelola Aset Rp14.715 Triliun 

    Prabowo menyampaikan bahwa melalui BPI Danantara, atau lengkapnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, proyek besar di Tanah Air bisa dibiayai tanpa harus meminta investasi dari luar negeri.

    Menurut pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu, sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia tersebut diperkirakan bakal mengelola lebih dari US$900 miliar asset under management atau setara Rp14.715 triliun.

    Selain itu, initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326 triliun (asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS). Nilai itu masih rendah dari amanat Undang-undang (UU) BUMN yang mematok modal BPI Danantara minimal Rp1.000 triliun.

    Danantara, kata Prabowo, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain.

    “Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ujarnya saat memberi pidato di gelaran World Government Summit 2025 melalui konferensi video, Kamis (13/2/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

    “Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8%,” pungkasnya.

  • Hendri Satrio Sebut Jokowi Sedang Sindir Dominasi Elite Partai Lewat Gagasan Partai Super Terbuka

    Hendri Satrio Sebut Jokowi Sedang Sindir Dominasi Elite Partai Lewat Gagasan Partai Super Terbuka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti sejumlah pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang belakangan ini menarik perhatian publik. Menurutnya, Jokowi menyampaikan dua kritik tajam terkait situasi politik di Indonesia saat ini.

    Salah satu kritik utama yang dilontarkan Jokowi adalah mengenai sistem kepartaian di Tanah Air. Dalam wawancara di acara Mata Najwa beberapa waktu lalu, Jokowi menyinggung wacana “partai perseorangan” hingga “Partai Super Terbuka”. Hensa melihat pernyataan ini bukan sekadar gagasan membentuk partai baru, melainkan kritik terselubung terhadap sistem kepartaian yang ada saat ini.

    “Pernyataan Jokowi soal partai perseorangan dan Partai Super Terbuka bukan sekadar keinginan membentuk partai baru. Jika ia hanya mengejar kekuasaan, buat apa mendirikan partai setelah tak lagi bisa maju sebagai presiden? Ini jelas kritik terhadap sistem kepartaian yang ada,” ujar Hensa kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Hensa menjelaskan bahwa konsep partai perseorangan mengacu pada partai yang dapat dibentuk individu tanpa proses verifikasi ketat seperti saat ini. Sementara itu, Partai Super Terbuka menekankan kebebasan penuh bagi anggota dalam pengambilan keputusan. Gagasan ini, menurut Hensa, menunjukkan ketidakpuasan Jokowi terhadap dominasi elite partai dalam menentukan arah politik di Indonesia.

    “Jokowi tampaknya melihat bahwa keputusan partai politik sering kali hanya ditentukan oleh segelintir elite, bukan oleh anggota secara luas. Konsep Partai Super Terbuka ini merupakan sindiran bahwa partai seharusnya lebih demokratis—dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota,” papar Hensa.

  • Prabowo Beri Keris ke Jokowi, Apa Maknanya?

    Prabowo Beri Keris ke Jokowi, Apa Maknanya?

    Prabowo Beri Keris ke Jokowi, Apa Maknanya?
    Editor
    KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan sebuah
    keris
    sebagai hadiah kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra.
    Momen tersebut berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025).
    Penyerahan keris terjadi setelah Jokowi selesai menyampaikan pidatonya.
    Saat hendak turun dari mimbar, Prabowo yang berada di panggung segera menghampiri mantan wali Kota Solo itu.
    Keduanya kemudian bersalaman dan berpelukan di tengah panggung, disaksikan para tamu undangan.
    Tak lama, seorang staf membawa sebuah kotak berisi keris dan menyerahkannya kepada Prabowo.
    Prabowo kemudian memberikan keris tersebut kepada Jokowi.
    Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menerima hadiah tersebut dengan hangat.
    Setelah berfoto bersama, mereka pun turun dari panggung bersamaan.
    Keris
    mempunyai makna atau melambangkan berbagai hal positif, demikian menurut Pengamat politik Hendri Satrio.
    Salah satu makna keris yaitu melambangkan kesatriaan atau kepahlawanan.
    Selain itu, Hendri menilai bahwa senjata tradisional ini juga mempunyai makna dalam kesejahteraan serta kesetiaan.
    Keris sudah lama digunakan sebagai senjata dalam peperangan, khususnya pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, untuk melawan penjajah.
    “Sehingga diharapkan, bila keris itu diberikan, terjadi hubungan loyalitas,” ucap Hendri, kepada Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).
    Selain ke Jokowi, Prabowo juga sempat memberikan keris Bali sebagai cendera mata kepada Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan pada Rabu (12/2/2025).
     
    Keris itu diberikan kepada Erdogan ketika Presiden Turkiye tersebut berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
     
    Karena keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia, sehingga dinilai cocok untuk diberikan kepada para tamu negara.
    Harapannya, keris bisa lebih dikenal oleh dunia sebagai ciri khas Indonesia melalui pemberian cendera mata tersebut.
    “Wajar kalo kemudian keris diberikan sebagai cendera mata nasional kepada tamu-tamu internasional. Artinya lebih ke budaya indonesia dan lebih mendunia,” ujar Hendri.
    Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) telah menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda pada 2008 lalu.
    Dilansir dari Kompas.com (1/3/2022), keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis.
     
    Pembuat keris yang disebut sebagai empu biasanya merupakan orang sangat dihormati serta memiliki pengetahuan tinggi mengenai sastra, sejarah, dan ilmu gaib.
    Bilah dari senjata tradisional ini biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam.
    Sementara, sarung keris terbuat dari kayu, dan bahan lainnya, seperti gading dan emas.
    (KOMPAS.COM/RAHEL NARDA CHATERINE, ADITYA PRIYATNA DARMAWAN)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retret Diboikot Megawati Karena Hasto Ditahan, Hendri Satrio: Apakah PDIP Sudah Menghitung?

    Hasto Minta Kepala Daerah Ikuti Visi Prabowo, Hensat: PDIP Mengutamakan Kepentingan Bangsa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang meminta kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk mengikuti visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hensa, langkah tersebut merupakan sikap yang tepat demi menjaga sinergi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

    “Kita apresiasi dukungan PDI Perjuangan itu, karena kalau menurut saya, sudah seharusnya kepala daerah satu visi dengan presiden,” ujar Hensa. Ia menilai bahwa keselarasan antara kepala daerah dan pemerintah pusat sangat penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, Hensa menyoroti bahwa pernyataan Hasto mencerminkan sikap PDI Perjuangan yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan pertimbangan politik semata. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa partai berlambang banteng tersebut tetap berkomitmen terhadap kepentingan nasional.

    “Ini harus disorot, kalau PDI Perjuangan ini adalah partai yang lagi-lagi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan politik,” tambahnya.

    Hensa juga menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia berharap, dalam menjalankan tugasnya, para pemimpin daerah dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

    “Kepala daerah dan partai-partai politik diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya. (zak/fajar)

  • Gedung ATR/BPN Kebakaran, Musibah atau Sabotase?

    Gedung ATR/BPN Kebakaran, Musibah atau Sabotase?

    GELORA.CO – Diperlukan penyelidikan mendalam terhadap insiden kebakaran yang terjadi di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, 8 Februari 2025, 

    Penyelidikan penting dilakukan untuk memastikan apakah peristiwa ini benar-benar musibah atau adanya dugaan sabotase seperti yang belakangan berkembang di tengah publik.

    “Siapa lagi itu yang buang putung rokok sembarangan sampe bikin ada yang terbakar?” seloroh analis komunikasi politik Hendri Satrio melalui akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Peristiwa kebakaran yang menghanguskan bangunan lantai satu ruangan Humas Kementerian ATR/BPN) itu menarik perhatian publik.

    Meski belum dapat dipastikan dokumen apa saja yang terbakar dalam gedung tersebut, aparat kepolisian didorong segera melakukan uji forensik mengenai penyebab utama kebakaran tersebut.

    “Pertanyaan terpentingnya, apa yang terbakar?” tanya Founder Lembaga Survei Kedai KOPI yang akrab disapa Hensat itu.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan lewat keterangan resminya menyebut kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN diduga akibat korsleting listrik.

    “Objek terdampak Gedung lantai 1 Ruang Humas, dengan estimasi kerugian Rp 448.656.000,” jelasnya.

    Informasi kebakaran di Kementerian ATR/BPN diterima pukul 23.16 WIB. Sebanyak 21 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.

    Petugas dari BPBD DKI Jakarta, PMI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PLN serta Personel Polsek Kebayoran Baru dan Koramil turut diterjunkan mengamankan lokasi.

    “Tidak ada korban dan atau pun pengungsi dari kejadian ini,” sambung Yohan.

  • Retret Diboikot Megawati Karena Hasto Ditahan, Hendri Satrio: Apakah PDIP Sudah Menghitung?

    Kasus Elpiji 3 Kg, Hendri Satrio Soroti Masalah Komunikasi Publik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai tren positif dalam survei kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus diiringi dengan komunikasi yang lebih baik di internal pemerintah.

    Menurutnya, beberapa kebijakan yang menuai kontroversi, seperti larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram yang kemudian dibatalkan, seharusnya bisa dihindari jika komunikasi pemerintah dengan masyarakat lebih terstruktur dan efektif.

    “Tidak terlihat perubahan signifikan. Keputusan-keputusan meninggalkan kontroversi. Ada masalah komunikasi yang besar sekali di pemerintah Pak Prabowo dengan rakyat,” kata Hendri Satrio dalam acara perilisan survei di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Hendri menekankan bahwa ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemerintahan ini bukan hanya disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang dianggap kurang berpihak, tetapi juga karena sikap dan perilaku beberapa menteri serta pejabat di lingkaran pemerintahan yang kurang peka terhadap respons publik. Ia mencontohkan kebijakan terkait distribusi LPG 3 kilogram yang sebelumnya menuai polemik hingga akhirnya diperbaiki.

    “Contohnya gas elpiji, kalau komunikasi pemerintah dengan pengecer, agen, dan rakyat itu bagus, tentu tidak akan terjadi antrean panjang yang akhirnya menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.

    Sementara itu, dalam survei yang dirilis oleh KedaiKOPI, sebanyak 72,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara 27,5 persen lainnya menyatakan tidak puas.

  • Catatan Pengamat di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Catatan Pengamat di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Isu kabinet gemuk, beban warisan dari Joko Widodo (Jokowi), hingga aksi pangkas-pangkas anggaran menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli misalnya, mengatakan bahwa masalah ketersediaan anggaran akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran akan merealisasikan program-programnya.

    “Kemudian, koordinasi di antara menteri, birokrasi yang tidak ramping, beban bayar utang yang besar, kemiskinan, pengangguran, dan kekuatan oligarki,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Lili menuturkan bahwa struktur dalam Kabinet Merah Putih dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat gemuk dan tidak efisien. Hal itu berimbas kepada tidak efektifnya penuntasan sejumlah program masyarakat.

    Kasus kepailitan Sritex hingga polemik pagar laut tak bertuan di perairan Tangerang menjadi salah satu contoh ketidaksinkronan koordinasi antar Kementerian.  

    Sementara itu, Pengamat Politik Algoritma, Aditya Perdana memandang bahwa tantangan utama untuk Prabowo-Gibran adalah mengenai birokrasi yang belum bisa bergerak lincah.

    “Tantangannya tentu birokrasi yang lincah untuk ikut serta dalam gaya kepemimpinan Prabowo, yang tidak mudah diikuti oleh seluruh birokrasi,” katanya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Adapun, lengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menekankan bahwa pada 100 hari pertama Prabowo bekerja, sebagian besar dilalui hanya untuk sinkronisasi jabatan di kementerian, sehingga nyaris tidak bekerja secara praktis dan membuang waktu.

    Mengenai Tantangan, Dedi mengungkapkan bahwa hal-hal yang perlu dihadapi oleh Prabowo adalah soal sinergi antar kementerian, efisiensi anggaran, dan kinerja tim yang solid. Sejauh ini, dia merasa tim di Prabowo tidak mengesankan hal itu.

    Sementara itu, pengamat politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengaskan bahwa tantangan paling utama bagi Prabowo adalah berkaitan dengan anggaran.

    “Beberapa kali Pak Prabowo bicara tentang uang kan. Negara ini gak punya duit. Sampai terakhir dia bilang harus ada penghematan, karena tadi program-programnya kebanyakan spending-nya gitu,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Berbeda dengan pengamat lainnya, pengamat politik Adi Prayitno menilai koordinasi dan birokrasi antar lembaga telah berjalan cukup bagus. Hanya saja dia masih mencatat persoalan dari sisi anggaran.

    “Misalnya soal makan bergizi gratis anggarannya masih diupayakan dari berbagai sumber, termasuk program rumah 3 juta rakyat juga masih diupayakan anggarannya,” pungkasnya.