Xcloud.id

Tag: Hendra Gunawan

  • Lembaga & Badan Baru Bermunculan, Ini Sepak Terjangnya

    Lembaga & Badan Baru Bermunculan, Ini Sepak Terjangnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ternyata sudah banyak program yang sudah dijalankan. Sejumlah program unggulan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) ini dijalankan oleh badan dan lembaga baru.

    Sejumlah lembaga baru tersebut memang dibentuk dan sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing di pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

    Tercatat, pembentukan institusi baru umumnya dilakukan saat Presiden dan Wapres resmi menjabat, namun ada juga yang dipersiapkan di zaman pemerintahan sebelumnya. Umumnya, lembaga dan badan tersebut sudah berfungsi dan beroperasi dalam satu tahun ini. Berikut ini rangkuman lembaga dan badan baru tersebut, serta sepak terjangnya.

    1. Badan Gizi Nasional (BGN)

    Badan Gizi Nasional dibentuk pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Badan ini dibentuk dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN).

    Sesuai dengan Perpres ini, BGN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada 19 Agustus 2024, Presiden Jokowi pun melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

    Saat itu, BGN mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk menjalankan MBG mulai Januari 2025. Terbukti pada 6 Januari 2025, MBG mulai berjalan.

    Setelah berjalan selama 6 bulan, MBG menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 22 Juni 2025, sebanyak 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    Menurut Staf Khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi, Redy Hendra Gunawan, jumlah SPPG akan terus bertambah dalam beberapa bulan kedepan. Pada Agustus nanti, menargetkan 7.000 SPPG.

    “Program MBG ini setelah berjalan sejak 6 Januari, hari ini sudah hampir 6 bulan lamanya hingga per 22 Juni per hari ini, telah beroperasional sejumlah 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” katanya dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Minggu (22/6/2025).

    “Jumlah SPPG ini akan bertambah di bulan Juli dan Agustus. Di bulan Agustus, kami menargetkan pertambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sejumlah 7.000 SPPG dan secara eksponensial akan bertambah sampai bulan November dengan target total 32.000 unit SPPG di seluruh Indonesia,” lanjut Redy.

    Namun, pada perjalanannya BGN menghadapi tantangan yang besar. Tantangan ini yaitu, munculnya kasus keracunan anak-anak sekolah penerima MBG. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat ada 11.660 ribu kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 5 Oktober 2025. Data ini dihimpun dari Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons atau SKDR yang dikembangkan Kemenkes.

    Adapun penyebab kasus keracunan MBG bervariasi, mulai dari kesalahan pengadaan bahan baku, distribusi makanan yang melewati batas waktu aman, hingga pergantian pemasok yang tidak siap secara kualitas.

    Sebagai tindak lanjut, BGN menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar SOP hingga proses perbaikan selesai. Presiden Prabowo juga memerintahkan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi, rapid test makanan, serta melibatkan juru masak terlatih.

    Foto: Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis, (2/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis, (2/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Sementara itu sertifikasi akan diperketat. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higieni dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan, serta sertifikasi keamanan pangan berbasis HACCP dari lembaga independen.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, Dadan memastikan bahwa pengawasan terhadap dapur penyedia terus diperketat. Hingga saat ini, lebih dari 300 dapur SPPG telah mengantongi SLHS.

    “Per hari ini ada 361 dari total. Terbanyak di daerah Jawa, terutama tadinya basisnya SPPG berbasis restoran, kafe, sama katering. Tapi kita akan percepat semua untuk SLHS, tapi dengan demikian praktiknya kita terapkan, dari awal kan untuk lolos ke verifikasi memang standar-standar itu dipunyai,” tuturnya dikutip dari Detikcom, minggu lalu (18/10/2025).

    Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sempurna. Pasalnya, dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih ada beberapa ribu anak yang keracunan.

    Kendati demikian dia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

    “Memang program ini tidak sempurna dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut keracunan makan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan seolah-olah program ini harus dihentikan,” kata Prabowo dalam sidang senat terbuka wisuda 521 sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Sabtu (18/10/2025).

    Dirinya menegaskan kasus keracunan secara statistik hanya 0,0008% dari total penerima MBG atau 8.000 dari 1,4 miliar porsi makanan yang telah dibagikan.

    “Artinya program ini 99,99% berhasil, jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil dibilang gagal,” ujarnya.

    Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satu pun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

    “Kita mau zero error kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok,” ujarnya.

    Foto: CNBC Indonesia
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah membuka opsi Kementerian BUMN dilebur ke Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    2. Danantara

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi dibentuk setelah Presiden Prabowo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara pada Februari 2025. Inilah yang menandai terbentuknya Badan Pengelola Inventasi baru yaitu Danantara.

    Sebagai holding BUMN, Danantara memiliki mandat utama untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN dan meningkatkan nilai investasi dan produktivitas aset melalui pendekatan bisnis yang modern dan berorientasi profit.

    Danantara juga diberi mandat untuk menjadi mitra strategis investor global, membuka peluang kerja sama dalam pengembangan aset negara di berbagai sektor. Terakhir, Danantara harus mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebulan sesudah diundangkan, susunan pengurus Danantara pun dilantik Presiden pada 23 Maret 2025. Dewan Direksinya, yaitu:

    Dewan Direksi Danantara

    Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani
    Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria
    Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir

    Kemudian, Dewan Pengawasnya, terdiri dari:

    Erick Thohir
    Muliaman Hadad
    Menteri Keuangan
    Para Menko dan Mensetneg

    Sejak dilantik direksi dan pengurusnya, Danantara sudah beroperasi selama 7 bulan. Dalam rentang waktu tersebut Danantara mulai menyisir investasi dan proyek-proyek yang akan dijalankan.

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, 33 proyek tersebut salah satunya berfokus di sektor energi dari pengolahan sampah. Rosan menyebut, saat ini pihaknya telah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) sudah rampung, sehingga proses tender segera dilaksanakan.

    “Itu yang 33 itu yang waste to energy kan. Nah kita sedang, PP nya sudah rampung, itu akan segera laksanakan untuk tender prosesnya,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Pada perkembangannya, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan ada lebih dari 100 perusahaan dari dalam negeri maupun asing, yang tergabung dalam 70 konsorsium menyatakan minat terhadap proyek waste to energy.

    “Kita sudah mulai prosesnya dari dua minggu lalu. Ya alhamdulillah bagus sekali,” ujarnya di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (15/10/2025).

    Selain proyek waste to energy, Danantara juga menjalankan pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Luas kampung haji tersebut diperkirakan mencapai 80 hektare.

    Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal proyek pembangunan kampung haji. Setelah itu, Danantara akan mengajak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengawal pembangunan tersebut.

    “Kalau pendanaan enggak ada masalah, ada Danantara kan. Nanti kerja sama dengan BPKH. Mungkin awalnya pembelian tanahnya dari kami, tapi nanti pembangunan ke depannya ya kita akan kolaborasi dengan BPKH,” ujar Rosan saat ditemui di acara ISEF 2025, dikutip dari Detikcom, (8/10/2025).

    3. Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) di seluruh Indonesia pada 21 Juli 2025. Peresmian digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

    Prabowo menegaskan peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.

    Adapun, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Presiden Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.

    Sebagai catatan, Kopdes menjadi salah satu instrumen pemerintah ke depan untuk mengoptimalkan anggaran dana desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lebih cepat.

    Kopdes pun diberikan kemudahan untuk mengakses kredit ke perbankan. Kopdes Merah Putih sudah bisa mengajukan pinjaman modal usaha dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Kebijakan ini sudah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui aturan ini, Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman ke Himbara dengan plafon sampai Rp 3 miliar.

    Sejalan dengan ini, Menteri Keuangan yang menjabat saat itu, Sri Mulyani, juga menekan PMK Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Ini artinya, pemerintah dapat menyalurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebagai modal pembiayaan Himbara untuk Kopdes Merah Putih.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang menjabat saat itu menjelaskan melalui program Kopdes Merah Putih, pemerintah juga tidak lagi meninabobokan Pemerintahan Desa hanya dengan menggelontorkan dana desa secara cuma-cuma, melainkan mengajari cara pendanaan kreatif dengan memasukkan dana APBN melalui dana desa untuk menekan biaya pinjaman di bank dan mencegah risiko gagal bayar.

    “Nah caranya bagaimana supaya tidak berat bebannya itu bunganya? maka pemerintah taruh dana di bank Himbara itu jumlahnya Rp 100 triliun sebetulnya tahun depan, Rp 83 triliun kita sudah tempatkan beberapa sekarang dengan subsidize rate,” ucap Anggito.

    “Jadi itu viable dan feasible untuk Himbara lakukan apabila unit usaha koperasi ingin ekspansi usahanya tapi supaya risikonya nol, maka pemerintah dibolehkan intercept, jadi tidak ada gagal bayar,” tegasnya.

    Sebagai catatan, Kopdes juga diwajibkan untuk memberikan imbal jasa 20% ke pemerintah desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan keuntungan dari KopDes Merah Putih ini akan diberikan ke desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

    Menurut Yandri, hal ini dilakukan sebab KopDes Merah Putih dilahirkan dari musyawarah desa khusus. Dalam pembentukannya pun melibatkan Kepala Desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Karena lahirnya prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini, maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantornya, dikutip dari Detikcom, Rabu (13/8/2025).

    4. Badan Penyelenggara Haji (BP Haji)

    Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) adalah embrio dari Kementerian Haji dan Umrah yang pendiriannya telah disahkan. BP Haji awalnya dibentuk pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No.154 Tahun 2024. BP Haji awalnya diamanatkan untuk mengelola ibadah haji secara profesional. Pasalnya, ke depannya, Kementerian Agama tidak akan lagi bertanggung jawab mengelola haji.

    Lalu, pada perkembangannya, melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, status BP Haji ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah, yang disahkan pada 26 Agustus 2025.

    Pada 8 September 2025, Presiden telah melantik Menteri Haji dan Umrah, yakni Mochamad Irfan Yusuf, yang juga dikenal sebagai Gus Irfan. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Dengan adanya kementerian baru ini, pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

    Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i mengatakan Presiden sangat menginginkan pertama, agar pelayanan haji ke depan itu harus semakin lebih baik dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Wamenag dalam rilis resmi (9/9/2025).

    Presiden berharap berbagai persoalan yang kerap muncul setiap musim haji tidak lagi terulang. “Maka dengan adanya penanganan khusus oleh kementerian ini, kita tidak mendengar lagi perulangan persoalan pelaksanaan haji dan umrah,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar ongkos haji bisa lebih efisien melalui skema yang lebih sederhana. “Apakah pengurangan durasi tinggal di Arab Saudi, atau juga dengan mekanisme penerbangan, juga dengan akurasi penetapan katering, hotel, dan (layanan) Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina),” kata Wamenag.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • UMK Tangerang 2025 Naik 6,5 Persen, Masuk 10 UMK Tertinggi RI

    UMK Tangerang 2025 Naik 6,5 Persen, Masuk 10 UMK Tertinggi RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang tahun 2025 naik 6,5 persen sebesar Rp309.418, menjadi Rp5.069.708 menurut pengumuman Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

    Penetapan angka ini merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Pleno Dewan Pengupahan, yang berlangsung di kantor Disnaker Kota Tangerang, ungkap Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan.

    Kepala Disnaker Kota Tangerang menjelaskan kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 dan wajib ditaati seluruh perusahaan di wilayah Kota Tangerang. Namun demikian, pemerintah masih belum memberikan keterangan resmi mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2026.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan proses pembahasan dan kajian penetapan UMP 2026 masih berlangsung dan akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

    “Masih ada waktu. Kan kita punya batas waktu bulan November ya, November itu untuk UMP 2026. Tenang aja, masih ada waktu insya Allah,” ujar Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).

    Kenaikan UMP pun otomatis akan memengaruhi upah minimum regional atau UMR per kota/kabupaten.

    Adapun saat ini, UMR tertinggi di Indonesia dipegang oleh Kota Bekasi dengan nominal Rp5.690.752 yang mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau Rp347.322 dari tahun 2024.

    Besaran UMR di setiap daerah dapat berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya. UMR ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah karyawan.

    Namun perlu diketahui bahwa istilah UMR saat ini sudah tidak digunakan lagi. Istilah yang berlaku sekarang adalah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

    Rincian UMK Tangerang 2025

    Kota Tangerang: Rp5.069.707
    Kabupaten Tangerang: Rp4.901.117
    Kota Tangerang Selatan: Rp4.974.392

    Daftar 10 UMR Tertinggi di Indonesia 2025

    Kota Bekasi: Rp5.690.752
    Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
    Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
    DKI Jakarta: Rp5.396.761
    Kota Depok: Rp5.195.721
    Kota Cilegon: Rp5.128.084
    Kota Bogor: Rp5.126.897
    Kota Tangerang: Rp5.069.708
    Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
    Kota Batam: Rp4.989.600

    Demikian informasi mengenai besaran UMK dan atau UMR Tangerang tahun 2025.

  • Pelaku UMKM di NTB raih “cuan” selama MotoGP Mandalika 2025

    Pelaku UMKM di NTB raih “cuan” selama MotoGP Mandalika 2025

    Sirkuit Mandalika, NTB (ANTARA) – Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjualan di dalam areal Sirkuit Mandalika mengaku meraih “cuan” (untung) selama berlangsungnya MotoGP Indonesia pada 3-5 Oktober 2025.

    Sejumlah pelaku UMKM yang ditemui di Sirkuit Mandalika, Minggu, mengatakan rata-rata omzet mereka naik tiga kali lipat di banding hari biasa. Mereka, menilai ajang internasional ini mampu mendongkrak peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal.

    “Alhamdulillah, jualan habis terjual,” ujar seorang pedagang kuliner Hendra Gunawan.

    Ia mengaku, dalam sehari dirinya mampu menjual 500 boks makanan dan minuman.

    “Nggak ada yang tersisa. Habis pokoknya semuanya dibeli pengunjung,” tuturnya.

    Hendra mengatakan tidak mematok harga terlalu tinggi untuk barang dagangannya. Cukup dengan harga Rp15 ribu hingga Rp25 ribu, dirinya sudah mendapatkan untung.

    “Kalau biasanya dapat Rp1 juta, sekarang bisa dapat Rp2,5 juta,” terang Hendra.

    Selain kuliner, beberapa penjual jersey otomotif, kaos, topi Mandalika GP, hingga aksesoris seperti kaca mata, kain tenun, dan gelang, mutiara juga mengaku omzet jualannya naik selama MotoGP Mandalika.

    “Alhamdulillah kami bersyukur, jualan kami banyak diburu pengunjung,” ujar pedagang mutiara, Kamarudin.

    Kamarudin mengaku barang yang paling banyak dicari pengunjung gelang adalah mutiara. Dirinya pun mengaku pembeli banyak berasal dari luar daerah, seperti Jawa dan Sumatera.

    Tak hanya dari Nusantara, menurut Kamarudin, banyak di antara tamunya yang berbelanja merupakan warga negara asing (WNA) yang datang menonton MotoGP di Sirkuit Mandalika.

    “Ada dari Australia dan Eropa, kebanyakan yang dicari itu gelang untuk di pakai sendiri dan oleh-oleh,” ujar pria yang juga menjadi Ketua Asosiasi Pedagang Asongan NTB ini.

    Untuk mutiara yang di jual-nya dari harga Rp100 ribu hingga di atas Rp500 ribu ke atas tergantung kualitas mutiara dan tingkat kerumitan pembuatan apakah itu mutiara air tawar maupun air laut.

    “Kalau berapa omzet yang di dapat saya nggak bisa sampaikan. Tapi yang jelas naik drastis,” katanya.

    Kamarudin mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah baik pusat dan provinsi, termasuk kabupaten serta pengelola KEK Mandalika, karena diberikan kesempatan untuk berjualan saat momen MotoGP. Dirinya pun berharap semakin banyak pelaku UMKM yang dilibatkan dalam ajang itu nantinya.

    “Kita bersyukur, ada perhatian pemerintah daerah, pak gubernur dan pusat terhadap pelaku UMKM lokal,” katanya.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Ahmad Masyhuri menargetkan perputaran uang dari hasil pelaku UMKM selama MotoGP Mandalika mencapai miliaran.

    “Untuk tahun ini kita perkirakan nilai yang dihasilkan pelaku UMKM kita itu naik dari tahun 2024, angkanya berapa kita belum bisa hitung sekarang, nanti ada lembaga resmi yang menghitung itu,” ujarnya.

    Ia mengatakan pada tahun ini jumlah pelaku UMKM yang dilibatkan pemerintah berjualan di areal Sirkuit Mandalika sebanyak 120 UMKM. Terbagi 60 UMKM yang difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan 60 yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

    “Dari 120 UMKM yang kita libatkan, 80 persen bergerak di usaha kuliner, sisanya 20 persen adalah usaha kerajinan,” katanya.

    Masyhuri, menilai secara umum pelibatan pelaku UMKM pada tahun ini jauh lebih baik lantaran melibatkan asosiasi/organisasi pelaku UMKM, sehingga masing-masing asosiasi merasa terwakili.

    “Kami juga mengapresiasi ITDC, dengan semua kemudahan yang diberikan. Pelaku UMKM kita juga diberikan tempat yang layak,” ujarnya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ZTE, MyRepublic, dan MetaX Kolaborasi Sediakan 90 Live TV Channels di Indonesia – Page 3

    ZTE, MyRepublic, dan MetaX Kolaborasi Sediakan 90 Live TV Channels di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – ZTE Corporation bersama penyedia internet fiber optik MyRepublic dan platform konten digital MetaX, mengumumkan komersialisasi skala besar solusi Free Ad-Supported TV (FAST) di Indonesia.

    Inisiatif ini menandai model kolaborasi tripartit untuk mengatasi tantangan utama yang dihadapi pasar negara berkembang: menyeimbangkan investasi tinggi dengan hasil yang rendah dalam peningkatan layanan media.

    Solusi ini dirancang untuk menjawab dilema operator yang ingin meningkatkan layanan tanpa harus menanggung biaya modal yang besar.

    Melalui kerja sama ini, MyRepublic dapat menghadirkan lebih dari 90 saluran TV langsung (live TV channels) dan berbagai konten on-demand, membuka sumber pendapatan baru dari iklan, serta memperkuat posisi mereka sebagai penyedia internet fiber optik.

    Chief Commercial Officer MyRepublic, Hendra Gunawan, menjelaskan solusi ini secara akurat memenuhi kebutuhan perusahaan untuk menyeimbangkan peningkatan layanan dan pengendalian biaya.

    “Dengan memanfaatkan arsitektur teknis ZTE dan sistem periklanan MetaX, kami dapat menawarkan lebih dari 90 saluran tanpa investasi baru, sambil menciptakan aliran pendapatan melalui pembagian hasil iklan,” ujar Hendra dalam keterangannya, Rabu (17/9/2025).

    Melalui kolaborasi ini, ia menambahkan, MyRepublic membawa hiburan ke level berikutnya dengan memperkenalkan FAST Channel di Indonesia.

     

     

  • ZTE-MyRepublic Komersialisasi FAST TV, Tingkatkan ARPU Tanpa Investasi

    ZTE-MyRepublic Komersialisasi FAST TV, Tingkatkan ARPU Tanpa Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — ZTE Corporation mengumumkan komersialisasi solusi Free Ad-Supported TV (FAST) komprehensif dengan menggandeng penyedia layanan internet tetap MyRepublic Indonesia dan serta platform konten digital MetaX.

    Free Ad-Supported TV (FAST) adalah model distribusi konten streaming gratis yang menawarkan saluran TV linear (terjadwal) dan konten video lainnya kepada pemirsa tanpa biaya berlangganan, namun dimonetisasi melalui penayangan iklan di dalamnya. 

    Layanan ini menggabungkan pengalaman menonton TV tradisional dengan kenyamanan streaming internet di berbagai perangkat. 

    General Manager Digital Home Product Line ZTE Liu Qun mengatakan proyek ini mengatasi dilema yang dihadapi operator yang ragu melakukan peningkatan layanan karena biaya investasi tinggi.

    “Kerangka teknis ZTE yang terintegrasi dengan ekosistem periklanan MetaX menciptakan sinergi yang memungkinkan MyRepublic Indonesia memulai transformasi layanan tanpa risiko. Model kolaborasi ini menjadi referensi berharga bagi pasar Asia Tenggara,” kata Qun dalam siaran pers, Senin (15/9/2025).

    Model bisnis ini memungkinkan operator meningkatkan penawaran konten dan memeroleh pendapatan iklan tanpa investasi perangkat keras tambahan, serta menciptakan jalur yang berkelanjutan untuk meningkatkan average revenue per user (ARPU).

    ZTE menyediakan kerangka teknis komprehensif yang mencakup distribusi konten dan manajemen terminal dan jaminan layanan, sedangkan MetaX memimpin integrasi konten, menyediakan lebih dari 90 saluran TV langsung dan beragam konten on-demand, serta mengelola sistem bagi hasil pendapatan iklan.

    Sementara itu, MyRepublic Indonesia berfokus pada keterlibatan pengguna, serta pengoperasian dan pemeliharaan layanan jaringan.

    Adapun, kerja sama tripartit ini telah memverifikasi rantai tertutup komersial dari perluasan konten tanpa biaya – berbagi pendapatan iklan – peningkatan pengalaman pengguna.

    Chief Commercial Officer MyRepublic Indonesia Hendra Gunawan mengatakan Solusi FAST menjawab keperluan perusahaan untuk menyeimbangkan peningkatan layanan dan pengendalian biaya. 

    “Dengan arsitektur teknis ZTE dan sistem periklanan konten MetaX, kami berhasil menghadirkan lebih dari 90 live channel tanpa investasi baru, sekaligus membuka sumber pendapatan baru dari pembagian hasil iklan,” ujarnya.

    General Manager MetaX Ryan Chi menambahkan kerja sama ini membuktikan dengan mencocokkan secara tepat preferensi audiens Indonesia dengan kebutuhan pengiklan, perusahaan mencapai peningkatan ganda dalam nilai pengguna dan pendapatan komersial.

  • Keracunan MBG Masih Terjadi, Bos BGN Bongkar Biang Keroknya

    Keracunan MBG Masih Terjadi, Bos BGN Bongkar Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab masih terjadinya kasus keracunan program makanan bergizi gratis (MBG), pasca program ini telah bergulir sepanjang delapan bulan sejak 6 Januari 2025.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan kasus keracunan MBG yang masih terjadi hingga saat ini telah mengganggu kepercayaan publik terhadap program ini, meski jumlah kasusnya sedikit.

    “Terkait dengan keracunan, itu memang kami masih menyesalkan itu terjadi karena target kami kan tidak ada kejadian [keracunan MBG]. Tapi meskipun jumlahnya kecil, tetapi itu tetap mengganggu kepercayaan publik terhadap kami,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (5/8/2025). 

    Namun, Dadan menuturkan bahwa BGN tengah meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) dalam melayani program MBG ke penerima manfaat.

    Dia menuturkan penyebab insiden keracunan MBG ini berasal dari proses pemilihan bahan baku hingga waktu pengolahan menu MBG.

    Dadan menuturkan bahwa insiden keracunan MBG ini terjadi mulai dari bahan baku, proses pengolahan, proses penyajian, proses pengiriman, proses konsumsi, termasuk kondisi penerima manfaat.

    “Karena bisa saja makanannya fine-fine saja, anaknya dalam keadaan sakit. Nah karena makan bergizi seolah-olah sakitnya, muntahnya dari makanan. Padahal pernah terjadi di satu kelas ada satu anak yang muntah padahal anaknya lagi sakit, satu sekolah muntah,” tuturnya.

    Ke depan, BGN akan memperketat proses pengolahan bahan baku hingga pengiriman MBG ke penerima manfaat sesuai dengan SOP.

    “Jadi proses yang cukup panjang dalam hal anak sakit karena makan karena prosesnya panjang jadi itu yang memang harus kita terus perketat sehingga seluruh faktornya bisa kita identifikasi,” terangnya.

    Kendati begitu, lanjut Dadan, kasus keracunan MBG teranyar yang terjadi di SMPN 8 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 21 Juli 2025 bukan berasal dari program MBG. Dia mengklaim pasca MBG diberhentikan sementara di SMPN 8 Kupang, siswa tetap mengalami keracunan.

    “Khusus untuk kasus yang terjadi belakangan ini [di NTT], ini kan juga sudah clear ya bahwa ternyata tidak ada MBG pun ada juga keracunan. Bahkan setelah 8 hari kita setop di 1 sekolah itu, tidak kami beri makan terjadi keracunan juga. Jadi bukan dari MBG saja keracunan itu,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara BGN Redy Hendra Gunawan menyatakan insiden keracunan MBG di Kupang, NTT telah ditindaklanjuti bersama dengan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan investigasi dan pengecekan sampel MBG.

    “Kami hentikan memang pelayanan terhadap SMPN 8 Kupang disesuaikan dengan permintaan sekolah untuk pemberhentian pemberian MBG di SMPN 8 Kupang sampai hasil investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan BGN, BPOM dan Dinkes setempat dan pemerintah daerah keluar, kemudian pelaksanaan program MBG di seluruh provinsi NTT tidak terganggu dengan insiden tersebut,” ujar Redy dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (5/8/2025).

    Untuk itu, BGN menekankan adanya pengetatan SOP terhadap pelayanan di SPPG dan memberikan perhatian serta peringatan kepada seluruh KA SPPG dan mengimbau untuk lebih serius dalam pelaksanaan proses pengolahan dari bahan ke pangan.

    “SPPG Kelapa Lima 1 tidak berhenti operasional secara total. Namun, sementara waktu, distribusi MBG ke SMPN 8 Kota Kupang dihentikan atas permintaan dari pihak sekolah” ujarnya.

    Redy menyatakan BGN telah bergerak dengan cepat dalam menanggulangi insiden yang terjadi. Adapun, beberapa langkah yang dilakukan oleh BGN, antara lain penyusunan laporan khusus, melakukan investigasi dan pendalaman kejadian, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah.

  • BGN Hentikan Operasional SPPG di NTT Imbas Insiden Kasus Keracunan MBG

    BGN Hentikan Operasional SPPG di NTT Imbas Insiden Kasus Keracunan MBG

    JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Menyikapi kejadian tersebut, BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

    Pernyataan ini disampaikan Staf Khusus Kepala BGN, Redy Hendra Gunawan dalam Update Mingguan Akselerasi dan Evaluasi Program MBG yang disiarkan secara daring, Selasa, 29 Juli.

    “Kami telah menindaklanjuti beberapa keluhan terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Beberapa waktu ini, khususnya insiden yang terjadi di NTT, Badan Gizi Nasional telah mengambil langkah tegas dengan melakukan pemberhentian operasional SPPG terkait,” katanya mengutip dari kanal Youtube Badan Gizi Nasional.

    Investigasi tersebut, lanjut dia, dilakukan secara menyeluruh bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, serta lembaga-lembaga independen.

    BGN memastikan bahwa semua hasil investigasi akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang. Redy menambahkan, koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus dilakukan secara intensif untuk memastikan penanggulangan insiden berjalan cepat dan efektif.

    “Badan Gizi Nasional tidak menoleransi kelalaian dalam hal pengelolaan SPPG yang tentu sangat berbahaya bagi kesehatan penerima manfaat. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga telah dilakukan secara rutin demi penanganan insiden. Dan hari ini, semua pihak bergerak cepat dalam hal penanggulangan insiden tersebut,” tegasnya.

    BGN turut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 tentang Keamanan Pangan dalam menangani situasi yang dikategorikan sebagai kejadian luar biasa.

    “Berdasarkan PP 86 terkait dengan keamanan pangan, BGN juga telah melakukan penanggulangan terkait dengan kejadian luar biasa sehingga semua pihak terlibat di dalam penyelesaian dan penanggulangan insiden yang terjadi di NTT,” jelasnya.

    “Ini akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan di masa depan. Tentu semua masukan, semua kritik, semua laporan yang berasal dari masyarakat sangat kami perlukan untuk perbaikan yang akan datang,” imbuh Redy.

    Insiden keracunan ini terjadi pada Selasa, 23 Juli lalu, ratusan anak sekolah SMP Negeri 8 Kota Kupang mengalami mual, muntah, disertai nyeri perut yang hebat sehingga menyebabkan kelemasan.

    Dugaan sementara, diduga akibat mengonsumsi MBG yang didistribusikan pada Senin, 22 Juli.

  • BGN Targetkan Program MBG Layani 15 Juta Penerima Manfaat

    BGN Targetkan Program MBG Layani 15 Juta Penerima Manfaat

    JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

    Staf Khusus Kepala BGN, Redy Hendra Gunawan mengatakan, BGN menargetkan sebanyak 47.088 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan beroperasi dalam 10 hari ke depan 

    untuk melayani sekitar 15 juta penerima manfaat.

    “Dalam rangka percepatan program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional dalam 10 hari ke depan akan mengoperasionalkan sejumlah 2.401 SPPG,” ucapnya secara daring, Selasa, 29 Juli.

    “Dan total dalam 10 hari ke depan, akan beroperasi sebanyak 47.088 SPPG. Artinya, Badan Gizi Nasional dalam 10 hari ke depan akan melayani sekitar 15 juta penerima manfaat,” sambung dia.

    Dia menjelaskan, percepatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program tidak hanya berdampak pada peningkatan status gizi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya dari kelompok masyarakat paling rentan secara ekonomi.

    “Sesuai arahan pak presiden bahwa Program Makan Bergizi Gratis ini harus berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja terutama tenaga kerja dari desil 1 dan desil 2,” kata Redy.

    Untuk itu, lanjut Redy, BGN telah menetapkan kebijakan inklusif dalam proses perekrutan.

    Dari total 47 orang yang akan direkrut untuk setiap unit SPPG, minimal 30 persen wajib berasal dari keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2.

    “BGN sudah membuat kebijakan bahwa dari total 47 orang yang akan direkrut oleh BGN untuk setiap satuan pemenuhan gizi, 30 persen minimal berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2. Kami berharap dengan kebijakan ini, BGN akan berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama yang berasal dari keluarga di desil 1 dan desil 2,” paparnya.

    Sejak diluncurkan Program MBG sejak 6 Januari hingga kini, telah menjangkau lebih dari 7 juta penerima manfaat se-Indonesia.

    “Hari ini, Badan Gizi Nasional sudah melayani sebanyak 7.444.238 penerima manfaat di seluruh Indonesia,” sebut Redy.

  • BGN Mulai Salurkan Makan Bergizi Gratis ke Sekolah Rakyat, Usulkan Gizi Masuk Kurikulum Wajib

    BGN Mulai Salurkan Makan Bergizi Gratis ke Sekolah Rakyat, Usulkan Gizi Masuk Kurikulum Wajib

    JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengintegrasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam Sekolah Rakyat, program pendidikan baru yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini ditujukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan berkualitas sekaligus asupan gizi seimbang secara rutin.

    Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan, menyatakan bahwa peluncuran Sekolah Rakyat pada Senin 14 Juli lalu langsung dibarengi dengan penyaluran program MBG secara bertahap di sekolah-sekolah tersebut. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 848 siswa Sekolah Rakyat yang menjadi penerima manfaat MBG.

    “Bersamaan dengan peluncuran Sekolah Rakyat, BGN telah menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah tersebut. Jumlah penerima manfaat akan terus bertambah seiring bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah,” ujar Redy di Jakarta, Sabtu, 19 Juli.

    Skema pemberian makan di Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah umum. Jika sekolah umum hanya menerima satu kali makan siang, siswa Sekolah Rakyat mendapatkan tiga kali makan (sarapan, makan siang, makan malam) serta dua kali kudapan pagi dan sore.

    BGN juga telah mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk mendukung distribusi makanan bergizi. Dari hasil pemetaan, saat ini terdapat 16 SPPG yang siap menjalankan layanan untuk Sekolah Rakyat. Dua di antaranya, yakni SPPG Margahayu dan SPPG Graha Prima Kencana, bahkan telah dijadikan proyek percontohan dengan melayani ribuan penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan.

    Sementara itu, secara nasional, Program MBG menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga akhir pekan ini, jumlah SPPG yang beroperasi telah mencapai 2.109 unit—bertambah 111 unit sejak awal pekan. Total penerima manfaat MBG kini telah menembus angka 6.379.433 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    Tak hanya soal distribusi makanan bergizi, BGN juga mendorong penguatan edukasi gizi secara struktural di lingkungan pendidikan. Dalam pernyataan terpisah, Dewan Pakar Bidang Gizi BGN, Ikeu Tanziha, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar pendidikan gizi dijadikan pelajaran wajib di sekolah.

    “Gizi bukan hanya soal makanan, tapi soal masa depan. Anak yang memahami gizi akan tumbuh sehat, berpikir tajam, dan mampu berkontribusi bagi bangsa,” kata Ikeu.

    Ia menilai sekolah merupakan ruang edukatif yang ideal untuk mentransfer pengetahuan gizi secara sistematis. Pendidikan gizi akan mencakup topik-topik seperti konsep dasar nutrisi, pengelompokan makanan, peran zat gizi, serta dampak buruk dari kebiasaan makan tidak sehat.

    Selain teori, siswa juga akan dibekali keterampilan praktis seperti memasak sederhana dan berkebun, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ikeu yakin pendidikan gizi akan menjadi bekal penting bagi siswa dalam membuat keputusan yang sehat terkait pola makan, sekaligus menjadi alat preventif terhadap penyakit tidak menular seperti obesitas dan diabetes.

    “Pendidikan gizi sejak dini menciptakan sinergi positif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini langkah penting menuju Generasi Emas Indonesia 2045,” imbuhnya.

    Sebagai bagian dari upaya edukasi publik, BGN juga aktif menyosialisasikan pentingnya gizi melalui berbagai kanal media, seperti podcast di YouTube, video edukatif dengan latar dapur dan sekolah, serta kampanye di pasar tradisional.

    Dengan integrasi MBG dan edukasi gizi di Sekolah Rakyat, serta usulan kurikulum wajib gizi, BGN berharap dapat meletakkan fondasi yang kuat untuk membentuk generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif di masa mendatang.

  • Belajar dari Brasil, Prabowo Targetkan 82,9 Juta Porsi Makan Bergizi Gratis per Hari

    Belajar dari Brasil, Prabowo Targetkan 82,9 Juta Porsi Makan Bergizi Gratis per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto membahas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis saat kunjungan kenegaraannya ke Brasil.

    Dalam pernyataan pers bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto, Rabu (9/7/2025) waktu setempat, Kepala negara mengungkapkan bahwa Indonesia menilai program Brasil sebagai salah satu model inspiratif dalam membangun ketahanan pangan, khususnya terkait pemenuhan gizi anak-anak.

    “Kami saat ini tengah menjalankan program ambisius penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia, dan target kami adalah 82,9 juta porsi per hari pada Desember 2025,” ujar Prabowo.

    Menurutnya, keberhasilan Brasil dalam mengelola program sosial di sektor pangan menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia. Pemerintah Brasil selama bertahun-tahun dikenal berhasil menekan angka kelaparan dan gizi buruk melalui kebijakan subsidi pangan dan program makan di sekolah.

    “Sangat penting bagi Indonesia dan kami sangat jujur dalam mengatakan bahwa kami telah menggunakan program Anda sebagai model peran kami,” pungkas Prabowo.

    Dalam pernyataannya, Lula juga menyoroti kesamaan visi Indonesia dan Brasil dalam menanggulangi kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim. Presiden Lula pun mengapresiasi program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagai salah satu program pemberian makan gratis bagi ibu hamil dan menyusui, balita, serta anak sekolah.

    “The Global Alliance against Hunger and Poverty yang terbentuk saat Presidensi Brasil dalam G20 akan membantu mewujudkan rencana ini. Saya sampaikan kepada Presiden Prabowo pengalaman Brasil dalam National School Feeding Program, PNAE, sebuah referensi global mengenai subjek tersebut,” ujar Presiden Lula.

    Dengan target ambisius mencapai hampir 83 juta porsi per hari pada akhir 2025, program MBG dipandang menjadi salah satu proyek sosial terbesar dalam sejarah Indonesia, sekaligus menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda kerja sama internasional pemerintahan Prabowo.

    Sejauh ini, Badan Gizi Nasional (BGN) terus menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengejar target 82 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (BMG) pada akhir 2025.

    Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN) Redy Hendra Gunawan mengatakan hingga pekan pertama di Bulan Juli, ada penambahan sebanyak 1.200 penerima manfaat MBG. Sehingga kini, total penerima manfaat MBG mencapai hampir 7 juta orang.

    “Ini sudah melebihi dari total penduduk Singapura,” kata Redy saat menyampaikan progres implementasi Program MBG, Minggu (6/6/2025).

    Redy merinci, total SPPG yang sudah beroperasi mencapai 1.873 unit. Pekan depan akan bertambah sebanyak 473 unit SPPG. Sehingga totalnya sudah hampir mencapai 2.200 unit SPPG.

    “Ini sudah melebihi target dari BGN yang menargetkan Juli akan beroperasi sejumlah 1.994 SPPG,” ujar Redy.

    Dengan penambahan jumlah SPPG, Redy menjelaskan, pelaksanaan Program MBG menyerap hampir 100.000 orang tenaga kerja langsung. Program MBG melibatkan sekitar 10.000 UMKM, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan koperasi yang sudah menyuplai bahan baku ke SPPG.

    Menurut Redy, BGN sedang mempercepat proses verifikasi mitra SPPG. Ada sekitar 4.000 SPPG yang akan diverifikasi. Harapannya target BGN pada Agustus, yakni sebanyak 24 juta penerima manfaat dengan total 8.000 SPPG bisa tercapai.

    “Kita semua berharap Badan Gizi Nasional tetap bisa melaksanakan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan standar-standar yang sudah kami tentukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh kita semua,” kata Redy.