Xcloud.id

Tag: Helmi Hasan

  • Sapi Limousin Seharga Rp 99 Juta dari Presiden Prabowo Disalurkan ke Bengkulu, Tak Semua Dapat Dagingnya Regional 5 Juni 2025

    Sapi Limousin Seharga Rp 99 Juta dari Presiden Prabowo Disalurkan ke Bengkulu, Tak Semua Dapat Dagingnya Regional 5 Juni 2025

    Sapi Limousin Seharga Rp 99 Juta dari Presiden Prabowo Disalurkan ke Bengkulu, Tak Semua Dapat Dagingnya
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 11 ekor sapi kepada warga Provinsi Bengkulu. Sapi-sapi tersebut disalurkan secara merata ke sembilan kabupaten dan satu kota di Bengkulu.
    Penyerahan dilakukan pada Kamis (5/6/2025), salah satunya bertempat di Masjid Raya Baitul Izzah, Kota Bengkulu.
    Gubernur Bengkulu Helmi Hasan
    menerima langsung sapi bantuan tersebut.
    Salah satu sapi yang diserahkan merupakan jenis Limousin dengan berat mencapai 1,1 ton. Sapi tersebut dibeli dengan harga Rp 99,45 juta dari Sigit Budiyono, peternak di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.
    Gubernur Helmi menyampaikan bahwa pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada Sabtu (7/6/2025).
    “Alhamdulillah, sudah kita terima sapi kurban dari Bapak Presiden. Ini akan kita bagikan kepada masyarakat pada hari Sabtu. Kuponnya akan dibagikan oleh panitia. Memang tidak semua masyarakat bisa mendapatkannya, tetapi Insya Allah berkahnya bisa dirasakan bersama,” kata Helmi, Kamis (5/6/2025).
    Selain sapi dari Presiden, panitia kurban Masjid Raya Baitul Izzah juga menerima satu ekor sapi dari Gubernur Bengkulu.
    Helmi turut mengajak masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menunaikan shalat Idul Adha di Masjid Raya Baitul Izzah.
    “Untuk salat Id besok, saya sudah tanya panitia, pelaksanaannya dimulai pukul 06.45 WIB. Jadi jangan telat ya, Adik-Sanak,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Enggano Terpenjara Tanpa Suara, Negara Bungkam Saat Masyarakat Adat Teriak Minta Tolong Regional 5 Juni 2025

    Enggano Terpenjara Tanpa Suara, Negara Bungkam Saat Masyarakat Adat Teriak Minta Tolong Regional 5 Juni 2025

    Enggano Terpenjara Tanpa Suara, Negara Bungkam Saat Masyarakat Adat Teriak Minta Tolong
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Ratusan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu menggelar unjuk rasa di Simpang Lima, Kota Bengkulu, Kamis (5/6/2025). Mereka menyoroti kondisi terisolasinya masyarakat adat Enggano akibat lumpuhnya Pelabuhan Pulau Baai sejak tiga bulan terakhir.
    Agus Setiawan, masyarakat adat dari Kabupaten Kaur, menegaskan bahwa
    Pulau Enggano
    bukanlah pulau kosong dan mempertanyakan lambannya respons pemerintah terhadap kondisi warga yang terisolasi.
    “Pulau Enggano bukan pulau kosong, kenapa negara, pemerintah sangat lamban dalam merespon jeritan masyarakat adat di Enggano yang telah terisolasi sejak tiga bulan ini,” ujar Agus.
    Dia menjelaskan bahwa lumpuhnya Pelabuhan Pulau Baai sangat berdampak pada kehidupan masyarakat adat Enggano. Warga sakit sulit dirujuk ke fasilitas kesehatan, hasil bumi tidak dapat dijual, dan perekonomian semakin memburuk sementara perhatian pemerintah tidak terlihat.
    “Lumpuhnya Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu akibatkan tiga bulan masyarakat adat Enggano terisolasi. Warga sakit tak dapat dirujuk, hasil bumi tak terjual, perekonomian semakin memburuk sementara negara dan pemerintah seperti tak melihat,” kata Agus.
    Deftri, peserta aksi lainnya, menambahkan bahwa pelayanan publik di Pulau Enggano terhambat akibat putusnya jalur transportasi. Ia menilai pemerintah abai terhadap masyarakat adat di sana.
    “Negara abai di Enggano akibatkan tiga bulan masyarakat adat Enggano terisolasi,” ujarnya.
    Dalam orasinya, Deftri menuntut tiga kebijakan penting. Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat tahun ini.
    “Belasan tahun ribuan masyarakat adat menunggu disahkannya RUU MA. Namun tidak pernah disahkan, kondisi Enggano merupakan dampak buruk dari tidak adanya UU untuk masyarakat adat,” tegas Deftri.
    Kedua, Deftri meminta Gubernur Bengkulu Helmi Hasan membentuk mitigasi dan kebijakan yang mengakui, melindungi, serta memberdayakan masyarakat adat di Bengkulu agar peristiwa terisolasinya Enggano tidak terulang.
    Ketiga, mereka meminta Pemerintah Daerah Bengkulu Utara menetapkan Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Enggano.
    “Belasan tahun masyarakat adat menemui pemerintah tapi tak satupun yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat adat dalam hal undang-undang,” ujarnya.
    Ali Akbar, peserta lain, menilai bahwa contoh pengelolaan pemerintahan di Enggano menunjukkan ketidakbecusan bupati dan gubernur. Ia menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik negara dan semestinya dilayani, bukan dibiarkan mengemis belas kasihan.
    “Ini satu contoh tidak becusnya mereka. Rakyat pemilik negara ini, mereka harus melayani rakyat. Bukan kita yang mengemis seperti warga Enggano yang memohon belas kasihan,” ucap Ali Akbar.
    Dia juga menyoroti ketimpangan antara kewajiban rakyat membayar pajak dengan pelayanan negara saat masyarakat mengalami kesulitan.
    “Isolasi sama dengan memenjarakan. Selanjutnya masyarakat minta tolong pada pemerintah, padahal sejatinya rakyat dilayani. Masa rakyat harus minta tolong. Tugas rakyat ini minta dilayani. Apapun kita punya dipungutin pajak, sawah, kendaraan, semua dipungutin. Setelah dipungutin, saat Enggano terisolasi lalu kita minta tolong. Ini cara bernegara yang sesat,” pekiknya dalam orasi.
    Selain berorasi, ratusan masyarakat adat bersama mahasiswa menggelar ritual adat dengan memakan nasi kuning dan gulai ayam panggang sebagai bentuk doa agar warga Enggano tetap sabar dan tabah.
    “Ritual adat merupakan bentuk doa agar warga Enggano dalam keadaan sabar dan tabah,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran sampaikan empat arahan tangani kelangkaan BBM di Bengkulu

    Gibran sampaikan empat arahan tangani kelangkaan BBM di Bengkulu

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gibran sampaikan empat arahan tangani kelangkaan BBM di Bengkulu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan empat arahan strategis kepada jajaran terkait, termasuk pemerintah daerah, PT Pelindo, dan kementerian teknis, dalam menangani kelangkaan bahan bakar minyak (BBM)  di Bengkulu.

    Hal itu dikatakannya saat meninjau langsung Pelabuhan Pulau Baai, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Bengkulu, Selasa.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Selasa, peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut laporan kelangkaan BBM yang dialami masyarakat Bengkulu serta terputusnya rantai pasok bahan pokok ke Pulau Enggano.

    Arahan pertama, Wapres menegaskan bahwa pemerintah menempatkan kondisi ini sebagai prioritas, serta akan menanganinya dengan langkah-langkah yang terukur dan serius. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, segala hal yang menyangkut kepentingan rakyat banyak harus menjadi prioritas.

    Kedua, Wapres meminta PT Pelindo untuk segera mempercepat proses pengerukan alur pelayaran yang terdampak sedimentasi guna memastikan jalur logistik, khususnya distribusi energi dan bahan pokok dapat kembali berjalan dengan lancar.

    Ketiga, sembari menunggu proses pengerukan rampung, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina, ataupun pemerintah daerah akan memastikan kelancaran distribusi BBM melalui jalur alternatif, khususnya darat.

    Keempat, Gibran menegaskan bahwa dirinya akan memantau secara langsung perkembangan penanganan hal ini, baik melalui laporan berkala dari Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pertamina, maupun Pelindo, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

    Wapres pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bengkulu atas ketidaknyamanan dan gangguan yang timbul akibat terganggunya distribusi logistik dan energi di daerah tersebut.

    Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin kelancaran logistik nasional yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat kedaulatan maritim.

    Sebagai informasi, pengerukan terakhir dilakukan pada 2022 dan pendangkalan yang terjadi selama lebih dari dua tahun terakhir ini telah menyebabkan kedalaman alur menyusut drastis hingga hanya sekitar 1,5 meter.

    Kondisi ini diperparah juga dengan faktor alam dan cuaca buruk yang membuat sedimentasi lebih cepat terjadi. Hal ini yang menjadikan kapal tanker dan logistik tidak lagi dapat bersandar.

    Adapun upaya yang telah dilakukan Pelindo untuk menormalisasi alur adalah dengan mendatangkan kapal keruk tipe CSD Costa Fortuna 3 yang saat ini telah berada di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan akan segera melakukan pengerukan.

    Hadir mendampingi Wapres, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Pangdam II/Sriwijaya Ujang Darwis, Kapolda Bengkulu Mardiyono, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono, dan Executive Director 2 Regional 2 PT Pelindo Drajat Sulistyo.

    Sumber : Antara

  • Distribusi BBM di Bengkulu terganggu, Pelindo II harus gerak cepat pengerukan

    Distribusi BBM di Bengkulu terganggu, Pelindo II harus gerak cepat pengerukan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Distribusi BBM di Bengkulu terganggu, Pelindo II harus gerak cepat pengerukan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 13:11 WIB

    Elshinta.com – Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah meminta Pelindo II untuk mempercepat pengerukan Pelabuhan Pulau Baai. Karena berlarut-larutnya pengerjaan, sangat berdampak terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk terganggunya distribusi BBM Pertamina kepada masyarakat. 

    ”Besar sekali dampaknya, termasuk distribusi BBM. Makanya, Pelindo II harus gerak cepat terhadap pengerukan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab,” tegas Trubus kepada media hari ini. 

    Menurut Trubus, percepatan pekerjaan pengerukan, hanya satu bagian dari tanggung jawab BUMN tersebut. Tak kalah penting, kata dia, Pelindo II juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena ada kerugian publik di sana, termasuk bertambahnya cost masyarakat. ”Ekspor terdampak, roda perekonomian masyarakat juga sangat terdampak. Jadi, efek dominonya besar sekali, termasuk kepada publik,” lanjutnya. 

    Selain itu, imbuh Trubus, tentu saja harus ada perbaikan tata kelola, dimana di dalamnya ada transparansi. 

    Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan juga meminta PT Pelindo II serius menangani pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu.

    “Ini sudah darurat. Masyarakat terus bertanya, kapan bisa pulang ke Enggano? Kapan anak-anak bisa kembali sekolah di Kota Bengkulu? Kalau Pelindo tidak bisa memastikan kapan alur bisa dilewati kapal, lalu apa yang sudah dikerjakan selama ini,” kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

    Menurutnya, kapal-kapal pengangkut BBM milik Pertamina serta kapal penumpang dan logistik yang melayani Enggano sangat membutuhkan akses pelayaran yang aman dan lancar.  “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita ingin semuanya aman dan arus pelayaran berjalan lancar,” kata Helmi ketika itu.

    Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Doni Swabuana, menyebut, Pertamina juga sangat terdampak dengan pendangkalan tersebut. Biasanya Pertamina menggunakan jalur laut untuk mengirim BBM ke Bengkulu, tetapi sekarang harus beralih ke jalur darat. “Kerugian yang disampaikan Pertamina kepada kami sebesar Rp 500 juta per hari,” kata dia. 

    Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus berkomitmen untuk menjaga keandalan distribusi dan menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat Bengkulu. 

    Seperti disampaikan Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, Pertamina terus memperkuat langkah percepatan distribusi melalui penambahan armada mobil tangki, percepatan penyaluran dari berbagai titik suplai, serta koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk suplai ke FT Lubuk Linggau dan pemerintah daerah setempat, terus dilakukan agar distribusi energi di wilayah Bengkulu tetap berjalan dengan aman dan berkesinambungan.

    “Kami terus menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Pasokan akan terus dimaksimalkan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah Bengkulu dan sekitarnya,” jelasnya.

    Selain itu, lanjut Nikho, Petamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya antrean dan keterbatasan pasokan BBM yang sempat terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Bengkulu dalam beberapa hari terakhir.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi. Situasi ini merupakan dampak dari kondisi di luar kendali kami, namun Pertamina berkomitmen penuh untuk menjaga ketersediaan energi. Kami pastikan pasokan BBM untuk masyarakat Bengkulu terus diupayakan agar kembali normal secara bertahap,” ujar Nikho. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pelindo Segera Keruk Pendangkalan Pulau Baai agar Pasokan BBM Segera Normal

    Pelindo Segera Keruk Pendangkalan Pulau Baai agar Pasokan BBM Segera Normal

    Jakarta: Pendangkalan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai menjadi penyebab Kapal Tanker Pengiriman BBM gagal sandar di pelabuhan dan menghambat pasokan distribusi BBM di Bengkulu, sehingga Pertamina lakukan alih suplai dari berbagai Terminal BBM terdekat di luar Bengkulu melalui jalur darat. 
     
    Baca juga: Tingkatkan Kapasitas Domestik, Strategi Pertamina Hadapi Tantangan Global
     
    Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan bahwa pendangkalan alur Pulau Baai merupakan penyebab kapal pertamina tidak bisa masuk ke dermaga sehingga pengiriman BBM dilakukan Pertamina dari wilayah lain yang tentu biayanya besar bagi Pertamina.

    (Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap tenang karena upaya pemulihan terus dilakukan. Foto: Dok. Pertamina)
     
    “Sekarang kapal keruk sudah datang dan akan segera dilakukan pengerukan dalam waktu dekat. Pelindo yang harus kerja untuk pengerukan. Semoga dalam waktu dekat BBM bisa kembali lancar dan kapal Pertamina bisa masuk,” tegas Helmi.
     
    Sementara, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telah melakukan berbagai langkah mitigasi, termasuk mengalihkan pasokan dari FT Lubuk Linggau dan FT Teluk Kabung, mempercepat penyaluran, dan menambah armada mobil tangki. Distribusi BBM melalui jalur kereta api juga terus ditingkatkan dengan dukungan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI).
     
    Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat. 
     
    “Kami berkomitmen penuh untuk menjaga pasokan energi dan terus memaksimalkan distribusi hingga situasi kembali stabil,” ujarnya.
     
    Baca juga: Konsorsium PHE, Petronas, dan SK earthon Tandatangani Kontrak PSC Wilayah Kerja Binaiya
     
    Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap tenang karena upaya pemulihan terus dilakukan. Informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 atau mengunjungi website resmi Pertamina.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Tingginya Angka Kecelakaan Siswa, Gubernur Bengkulu Minta Pelajar Jalan Kaki ke Sekolah

    Tingginya Angka Kecelakaan Siswa, Gubernur Bengkulu Minta Pelajar Jalan Kaki ke Sekolah

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan baru-baru ini mengeluarkan wacana melarang siswa membawa kendaraan sepeda motor ke sekolah. Hal tersebut dilakukan setelah meningkatnya angka kecelakaan siswa sekolah karena membawa motor.

    Adapun Helmi meminta siswa agar tidak menggunakan kendaraan ke sekolah terutama jika belum memiliki SIM. Pihaknya menyampaikan banyak kecelakaan terjadi ketika siswa membawa kendaraan saat pergi ke sekolah.

    “Banyak pelajar membawa kendaraan yang tidak memiliki surat izin mengemudi, inilah yang menyebabkan banyak terjadi kecelakaan. Untuk itu, pelajar yang belum memiliki SIM agar dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Kita menjaga keselamatan mereka,” ucapnya kepada media pada Rabu (7/5/2025).

    Sementara itu, Helmi juga menyampaikan berjalan kaki bisa menjadi solusi terbaik bagi siswa. Selain aman dari kecelakaan, juga dapat menyehatkan pelajar dan tidak memicu kecemburuan sosial bagi pelajar yang tidak memiliki kendaraan.

    “Jalan pagi hari itu menyehatkan. Kita melatih siswa dan siswi untuk hidup sehat. Yang jelas, usia di bawah 17 tahun belum mendapatkan SIM. Aturan yang mengatur bila tidak memiliki SIM maka dilarang membawa kendaraan,” ucapnya.

    Melansir dari RRI, Helmi Hasan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut baru disampaikan dan masih dalam pengkajian serta menunggu pendapat masyarakat. Namun, sudah ada dua sekolah yang diketahui melakukan kegiatan sekolah tanpa menggunakan kendaraan yaitu SMA Negeri 15 di Kabupaten Bengkulu Utara dan SMA Negeri 2 Kabupaten Lebong.

  • 2 Gubernur Sebut Dedi Mulyadi Kepala Daerah Teladan: Ikuti Program hingga Langsung Kerja Sama

    2 Gubernur Sebut Dedi Mulyadi Kepala Daerah Teladan: Ikuti Program hingga Langsung Kerja Sama

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak hanya mencuri perhatian warganya, tapi juga kepala daerah lain.

    Gebrakannya yang prorakyat dan dinilai solutif menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengambil kebijakan.

    Bahkan, ada dua kepala daerah yang terang-terangan menyebut Dedi Mulyadi sebagai teladan.

    Mereka adalah Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

    Gubernur Bengkulu

    Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, terang-terangan menyatakan kagum dengan Dedi Mulyadi.

    Helmi yang kerap dijuluki ‘Gubernur TikTok’ mirip seperti Dedi Mulyadi yang kini mendapat sebutan ‘Gubernur Konten’.

    Politikus PAN itu memang kerap membagikan aktivitas dan programnya sebagai orang nomor satu di Bengkulu di TikTok (@helmi_hasan).

    Helmi memiliki 230 ribu pengikut di TIkTok.

    Ia mengaku akan mengikuti sejumlah kebijakan Dedi, terutama di bidang pendidikan dan keselamatan pelajar.

    “Insya Allah, satu hal yang baik. Kita tidak akan hanya menduplikasi, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi daerah kita. Kita tahu bahwa Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, adalah gubernur yang inovatif dengan banyak gagasan positif,” kata Helmi kepada wartawan, Kamis (1/5/2025), dikutip dari Kompas.com. 

    Salah satu kebijakan yang siap diadopsi Helmi adalah larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah.

    Ia menilai, langkah itu tidak hanya efektif mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, tapi juga membawa banyak dampak positif bagi perkembangan anak-anak.

    Pada unggahan TIkToknya tiga hari lalu, Helmi menjawab pernyataan yang menyebut dirinya disama-samakan dengan Dedi Mulyadi.

    Dengan rendah hati, Helmi menjawab dirinya masih jauh dari sosok Dedi Mulyadi, bak bumi dan langit.

    “Itu bagaikan bumi dan langit. Kang Dedi itu langitnya, Helmi Hasan itu di bawah bumi.”

    “Jauh, tidak sama, tidak seimbang. Kebaikan Kang Dedi, inovasi-inovasi Kang Dedi, kecerdasan Kang Dedi, jauh melampaui Helmi Hasan”

    “Helmi Hasan harus banyak belajar tentunya, dan kita tidak usah anti terhadap kebaikan orang. Kalau ada orang punya kebaikan banyak. Justru kebaikan itu harusnya menjadi amal kita juga.”

    Ketika ada kebaikan amalkan, ketika ada keburukan tinggalkan,” kata Helmi.

    Gubernur Kaltim

    Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, juga menyatakan kekagumannya dengan Dedi Mulyadi.

    Sebagai informasi, pada rapat di DPR Selasa (29/4/2025), Rudy memberi julukan Dedi Mulyadi sebagia ‘Gubernur Konten’.

    Terkini, Rudy menyambangi langsung Dedi Mulyadi di kediamannya, di Jawa Barat, Senin (5/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Rudy dan Dedi membahas potensi kerja sama di sektor pertanian.

    “Di Kaltim itu sawahnya luas, lautnya luas, kebunnya luas, tapi orang yang ngurusnya sedikit,” kata Dedi, dikutip dari Antara, Senin (5/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Ia menyoroti kurangnya sumber daya manusia yang mengelola sektor-sektor tersebut, yang disebabkan oleh mayoritas masyarakat Kaltim yang bekerja di sektor pertambangan.

    Untuk mengatasi masalah ini, Dedi menawarkan solusi berupa penempatan warga Jawa Barat di desa-desa yang tersedia di Kaltim.

    Ia menyatakan kesiapan untuk mengirimkan petani dan nelayan guna mengelola sumber daya alam Kaltim yang kaya.

    Rudy Mas’ud menyambut baik tawaran kerja sama tersebut, memberikan apresiasi kepada Dedi Mulyadi, dan menegaskan kesiapan Kaltim untuk berkolaborasi.

    “Kami tunggu semuanya, Kang,” ungkap Rudy. 

    Lebih lanjut, Rudy Mas’ud menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

    Ia menyebutkan adanya program kelas khusus bidang pertanian yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad), yang diperuntukkan bagi mahasiswa Kaltim dan akan dibiayai oleh Pemprov Kaltim.

    Rudy juga menyebut dirinya banyak belajar dari Dedi Mulyadi.

    Pada program Retret Kepala Daerah beberapa waktu lalu, Rudy mengaku banyak mendapat ilmu soal efisiensi dari eks Bupati Purwakarta itu.

    Rudy juga mengatakan, konten Dedi Mulyadi menginspirasi para kepala daerah, khususnya soal cara meningkatkan pendapatan asli daerah.

    “Jadi konten-kontennya Kang KDM itu memberikan inspirasi buat kita semuanya khususnya kepala-kepala daerah se-Indonesia ini bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alam ini menjadi pendapatan asli daerah,” kata Rudy.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Beda Pendapat Gubernur Kaltim dan Gubernur Bengkulu soal Dedi Mulyadi ‘Gubernur Konten’ – Halaman all

    Beda Pendapat Gubernur Kaltim dan Gubernur Bengkulu soal Dedi Mulyadi ‘Gubernur Konten’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyindir Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten” dalam rapat resmi, sementara Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, memuji gagasan-gagasan positif Dedi yang dianggap inspiratif. 

    Perbedaan pandangan antara kedua gubernur ini memicu perhatian publik tentang peran media sosial dalam kepemimpinan daerah.

    Sindiran Rudy Mas’ud terhadap Dedi Mulyadi

    Pada Selasa (29/4/2025), Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menarik perhatian publik setelah menyebut Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten” dalam sambutannya di rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

    Dalam sambutannya, Rudy mengatakan, “Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten.

    Mantap nih Kang Dedi.” Ucapan ini langsung menjadi bahan perbincangan publik, menyasar Dedi Mulyadi yang dikenal aktif membuat konten sosial di media sosial.

    Helmi Hasan Puji Dedi Mulyadi Sebagai Gubernur Inovatif

    Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, justru memuji Dedi Mulyadi sebagai seorang gubernur yang inovatif. 

    Dalam pandangannya, Dedi merupakan sosok yang banyak memberi gagasan positif untuk masyarakat. 

    Bahkan, Helmi Hasan mengaku terinspirasi untuk meniru beberapa kebijakan yang diterapkan Dedi, seperti cara berkomunikasi di media sosial dan kebijakan menindak siswa nakal. 

    “Hal baik, kenapa tidak duplikasi?” ujar Helmi Hasan pada Kamis (1/5/2025).

    Ia menegaskan bahwa meniru kebijakan yang baik dan sesuai dengan kondisi daerah tidak masalah, selama memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    Dedi Mulyadi Tanggapi Sindiran Rudy Mas’ud

    Tidak tinggal diam, Dedi Mulyadi memberikan balasan yang cukup menohok terhadap sindiran Rudy Mas’ud. 

    Saat rapat, Dedi mengungkapkan bahwa konten-kontennya yang viral justru memberikan dampak positif bagi anggaran belanja iklan Pemprov Jawa Barat. 

    “Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” kata Dedi. 

    Dedi menjelaskan bahwa sebelumnya Pemprov Jawa Barat mengeluarkan dana Rp 50 miliar untuk belanja iklan, namun setelah konten-kontennya viral, pengeluaran tersebut turun drastis menjadi hanya Rp 3 miliar.

    Kontroversi dalam Dunia Kepemimpinan Sosial Media

    Perbedaan pandangan ini mencerminkan perdebatan mengenai peran media sosial dalam pemerintahan. 

    Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan sebutan “Gubernur Konten,” telah menggunakan media sosial untuk lebih dekat dengan rakyat dan menyampaikan kebijakan-kebijakan daerah. 

    Di sisi lain, sindiran dari Rudy Mas’ud menyoroti dampak dari ketergantungan terhadap media sosial dalam kepemimpinan. 

    Apa pun pandangan yang diambil, satu hal yang jelas: media sosial kini menjadi alat yang tidak bisa diabaikan dalam dunia politik modern.

    Rekam Jejak Dedi Mulyadi dan Pengaruh Media Sosial

    Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan kemampuannya dalam memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat, terus mendapat perhatian publik. 

    Kendati mendapat kritik dan sindiran, ia tetap yakin bahwa konten-konten yang dibuatnya memberikan dampak positif dalam hal komunikasi pemerintahan dan pengelolaan anggaran. 

    “Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus,” tegas Dedi.

    Kisah ini menunjukkan bagaimana peran media sosial dalam pemerintahan semakin tidak terelakkan, dengan setiap gubernur memiliki pendekatannya masing-masing.

    Perdebatan antara Gubernur Kaltim dan Gubernur Bengkulu hanya memperjelas bagaimana media sosial dan konten menjadi bagian tak terpisahkan dari politik dan komunikasi modern.

    Apa pendapat Anda? Berikan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini jika Anda menginginkan orang lain untuk membacanya.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 2 Dianggap Tiru Gaya Dedi Mulyadi, Gubernur Bengkulu: Hal Baik Kenapa Tak Kita Duplikasi Regional

    2 Dianggap Tiru Gaya Dedi Mulyadi, Gubernur Bengkulu: Hal Baik Kenapa Tak Kita Duplikasi Regional

    Dianggap Tiru Gaya Dedi Mulyadi, Gubernur Bengkulu: Hal Baik Kenapa Tak Kita Duplikasi
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com – 
    Gubernur Bengkulu

    Helmi Hasan
    , dianggap kerap meniru sejumlah gaya dan kebijakan Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    .
    Mulai dari gaya berkomunikasi lewat media sosial, hingga kebijakan pendidikan.
    Beberapa langkah yang disebut mirip antara lain: larangan perpisahan dan wisuda sekolah, penggemblengan militer bagi siswa “nakal”, larangan membawa kendaraan pribadi ke sekolah, serta respons cepat terhadap keluhan warga melalui media sosial.
    Tak sedikit warga yang menyampaikan kritik langsung melalui akun TikTok resmi milik Helmi Hasan.
    Bahkan, sebagian menjulukinya sebagai “Gubernur TikTok”.
    Menanggapi tudingan tersebut, Helmi tidak membantah.
     
    Ia mengaku meniru kebijakan Dedi Mulyadi karena menilai banyak di antaranya yang inovatif dan layak diterapkan.
    “Satu hal yang baik, kenapa tidak kita duplikasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, itu gubernur inovatif, banyak gagasan-gagasannya yang positif,” ujar Helmi kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).
    Salah satu kebijakan yang sedang dikaji untuk diterapkan di Bengkulu adalah larangan siswa membawa motor ke sekolah.
    Menurut Helmi, ide itu tak hanya bernilai edukatif tetapi juga menyangkut keselamatan.
    “Di Bengkulu, kebijakan itu sedang dikaji untuk diterapkan,” ungkap dia.
    Helmi menuturkan, gagasan itu muncul setelah kejadian tragis yang menimpa dua siswi.
    “Ada dua siswi ke sekolah mengendarai motor tersenggol truk angkutan batubara; keduanya meninggal dunia,” ujarnya khawatir.
    Menurutnya, banyak siswa di Bengkulu yang berkendara tanpa SIM dan tidak mengenakan helm. Hal itu tentu membahayakan.
    Lebih jauh, ia menjelaskan manfaat dari berjalan kaki ke sekolah.
    “Banyak sekali manfaatnya ketika anak sekolah jalan kaki; maka ia akan bangun lebih pagi, jauh lebih sehat, dan ada kebersamaan. Tidak ada jarak antara si miskin dan si kaya. Kita akan terapkan di Bengkulu,” demikian Helmi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Musdesus se-Bengkulu simbol kekuatan masyarakat wujudkan kemandirian ekonomi

    Musdesus se-Bengkulu simbol kekuatan masyarakat wujudkan kemandirian ekonomi

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Menkop Budi Arie Setiadi:

    Musdesus se-Bengkulu simbol kekuatan masyarakat wujudkan kemandirian ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 April 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membuka secara resmi pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih serentak se Provinsi Bengkulu secara daring, Rabu (23/04). Musdesus ini menjadi tahapan awal yang wajib dilakukan oleh masyarakat desa dalam rangka mendukung pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih.

    Menkop Budi Arie berharap agar Musdesus yang digelar pada 1.341 desa se Provinsi Bengkulu tidak hanya sekedar simbol semata namun harus menjadi langkah awal dalam membangun perekonomian masyarakat di desa secara konkret dan mandiri. Musdesus harus menjadi dasar bagi seluruh perangkat di desa untuk memastikan kedepan Kopdes/Kel Merah Putih dapat benar-benar memberikan dampak yang positif bagi perekonomian di desa khususnya di Bengkulu. 

    “Kami ingin koperasi yang lahir dari musyawarah desa khusus ini bukan koperasi papan nama dan bukan koperasi yang hanya hidup di atas kertas namun tidak hidup dalam praktiknya,” kata Menkop Budi Arie. 

    Ditegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih menjadi alat bagi masyarakat desa mensejahterakan dirinya secara bersama-sama karena keberadaan Kopdes ini akan menghilangkan peran tengkulak (middleman), praktik rentenir dan pinjaman online (pinjol). Beberapa unit bisnis/ usaha yang dikelola oleh Kopdes/Kel Merah Putih dipastikan dapat menjamin kebutuhan dasar masyarakat di desa-desa.

    “Koperasi Desa/Kelurahan ini akan menjawab permasalahan yang ada di desa khususnya menghadapi rantai distribusi panjang, keterbatasan permodalan dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen,” ucap Menkop Budi Arie.

    Menkop optimis apabila Kopdes/Kelurahan Merah Putih dijalankan secara profesional dan baik serta didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang sehat, maka desa akan menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi negara. Selain itu Kopdes ini akan menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan ekstrem yang hampir terjadi di semua desa di Indonesia. 

    “Saya percaya dengan sinergi dan gotong royong dari semua pihak, Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi tonggak baru kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia  yang dimulai dari desa-desa khususnya dari Bengkulu,” ujar Menkop Budi Arie.

    Melalui Musdesus ini, Menkop Budi Arie  berharap dapat menjadi simbol kedaulatan masyarakat di desa terutama untuk merancang masa depannya sendiri. Semua keputusan yang dihasilkan dari Musdesus tersebut diharapkan dapat dilakukan secara demokratis sebagaimana tertuang di dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang telah ditetapkan. 

    “Semoga kegiatan ini (Musdesus) ini dapat berjalan dengan sukses dan membawa berkah bagi kita semua sehingga nantinya keberadaan Kopdes mampu mengangkat harkat masyarakat di Provinsi Bengkulu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa – desa di Bengkulu,” katanya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam kesempatan tersebut. Menteri Yandri berharap Bengkulu dapat menjadi salah satu Provinsi yang mampu menunjukkan bahwa Kopdes Merah Putih sebagai solusi utama bagi permasalahan di setiap desa. 

    Mendes Yandri turut mengapresiasi dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pembentukan Kopdes tersebut. Dia optimis melalui sinergi yang baik, Kopdes Merah Putih di Provinsi Bengkulu dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 

    Sementara itu Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mempertegas komitmennya untuk menyukseskan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Provinsi Bengkulu melalui sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan. Beberapa diantaranya adalah pemberian bantuan satu unit mobil ambulan ke setiap desa untuk membantu mobilitas warga yang sakit. Aset ini dapat memperkuat ekosistem Kopdes Merah Putih khususnya untuk unit usaha apotek / klinik kesehatan desa.

    “Kita juga menganggarkan Rp1 miliar dari APBD untuk memberikan advokasi atau pendampingan hukum serta pelatihan bagi masyarakat desa agar tidak tersandung masalah hukum saat mengelola dana dari APBN atau APBD,” kata Helmi.

    Helmi berharap agar Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi jalan pintas bagi pemerintah daerah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu kurang dari 5 persen. Diharapkan melalui Kopdes tersebut tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi akan meningkat menjadi 8 persen. 

    “Ketika sudah terbentuk Kopdes maka kita harus luruskan niat untuk benar-benar membangun koperasi ini menjadi koperasi garda terdepan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ucapnya.

    Sumber : Elshinta.Com