Tag: Helmi Hasan

  • Dari Rumah Fatmawati ke Benteng Marlborough, Ribuan Warga Ramaikan Kirab Merah Putih di Bengkulu

    Dari Rumah Fatmawati ke Benteng Marlborough, Ribuan Warga Ramaikan Kirab Merah Putih di Bengkulu

    Liputan6.com, Jakarta – Rintik hujan membasahi bumi, namun semangat ribuan peserta Kirab Bendera di Bumi Merah Putih tak padam sedikit pun. Seperti merah yang tak luntur di kain pusaka, mereka melangkah mantap memeriahkan HUT ke-80 RI, Minggu (10/8/2025).

    Kirab dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan. Lebih dari 3.000 jiwa, dari Forkopimda, lembaga dan instansi vertikal, perguruan tinggi, OPD, ASN, THL, hingga masyarakat umum, bersatu dalam warna yang sama merah keberanian, putih kesucian.

    Dengan balutan busana bernuansa merah putih, rombongan menapaki rute kirab dari halaman Rumah Fatmawati Soekarno menuju Benteng Marlborough. Setiap langkah seolah menyusuri jejak sejarah, mengantar pesan bahwa kemerdekaan adalah janji yang harus terus dijaga.

    Acara kian semarak dengan penampilan para siswa yang membentuk konfigurasi Bendera Merah Putih dalam formasi angka 80.

    Gubernur Helmi Hasan bersama Forkopimda terlihat antusias menyaksikan penampilan tersebut, meski hujan deras mengguyur lokasi.

     

  • Temui Menteri Nusron Wahid, Pemprov Bengkulu Rencanakan Bangun Tempat Buang Sampah Terpadu
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Agustus 2025

    Temui Menteri Nusron Wahid, Pemprov Bengkulu Rencanakan Bangun Tempat Buang Sampah Terpadu Regional 7 Agustus 2025

    Temui Menteri Nusron Wahid, Pemprov Bengkulu Rencanakan Bangun Tempat Buang Sampah Terpadu
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Destita Khairilisani, mendampingi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam kunjungan kerja ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (6/8/2025).
    Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di ruang kerjanya.
    Turut hadir dalam pertemuan itu, Bupati Seluma Teddy Rahman dan Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto.
    Agenda utama kunjungan adalah membahas berbagai permasalahan dan potensi pemanfaatan lahan di Provinsi Bengkulu.
    “Alhamdulillah, hari ini kami bersilaturahmi ke Kementerian ATR/BPN bersama Bapak Gubernur Helmi Hasan serta para bupati. Kami memperjuangkan persoalan pertanahan di Provinsi Bengkulu yang insya Allah ke depannya akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Destita dalam pesan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (7/8/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, sejumlah usulan pemanfaatan lahan disampaikan, termasuk rencana pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang akan melayani wilayah Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Seluma.
    Selain itu, pertemuan itu juga membahas pengajuan kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan seperti universitas, serta fasilitas publik lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
    Menanggapi usulan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyambut baik inisiatif dari pemerintah daerah dan senator DPD RI.
    Ia menekankan bahwa kementeriannya terbuka untuk mendukung program-program prioritas daerah, terutama yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
    Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan peta kebutuhan lahan secara perinci agar proses administrasi dan verifikasi berjalan cepat dan tepat sasaran.
    Senator Destita mengapresiasi respons positif dari Kementerian ATR/BPN dan menyatakan siap mengawal proses koordinasi lintas lembaga agar percepatan pembangunan di Bengkulu dapat terwujud.
    Destita menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi persoalan pertanahan.
    Ia juga mengajak masyarakat Bengkulu untuk aktif menyampaikan aspirasi dan masukan terkait isu pertanahan yang dihadapi di daerah masing-masing.
    “Kami semua di Bengkulu harus bersama-sama membangun. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi. Kami dorong kebijakan yang pro-rakyat dan membawa kemajuan nyata. InsyaAllah kami akan terus mengawal ini,” tambahnya.
    Destita juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi daerah, sejalan dengan arah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Jalani Pemeriksaan di Kejagung, Kasus Apa?

    Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Jalani Pemeriksaan di Kejagung, Kasus Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah memeriksa Gubernur Bengkulu Helmi Hasan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan mega mall Bengkulu.

    Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan itu berlangsung di Kejagung. Namun, pemeriksaan dilakukan penyidik Kejati Bengkulu.

    “Yang diperiksa tadi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan ya,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (30/7/2025).

    Anang mengemukakan alasan pemeriksaan itu dilakukan di Kejagung lantaran Helmi Hasan tengah berada di Jakarta dan bersedia diperiksa.

    Di samping itu, penyidik Kejati Bengkulu juga tengah melakukan pemeriksaan tersangka baru dalam perkara kasus dugaan korupsi batubara yaitu, Komisaris PT Ratu Samban Mining (RSM), David Alexander Yowomo (DA).

    “Kebetulan yang bersangkutan sangat kooperatif ada di Jakarta dan bersedia diperiksa serta tim penyidik Kejati bengkulu yang memeriksa juga ada pemeriksaan kasus lain kasus batubara,” pungkasnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus korupsi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) berawal dari pengalihan status lahan Mega Mall dan PTM Bengkulu dari HPL menjadi SHGB.

    Selanjutnya, SHGB tersebut dijadikan jaminan ke perbankan oleh pihak ketiga. Namun, kredit terhadap bank ini terjadi penunggakan. 

    Adapun, dua aset itu juga menjadi jaminan ke empat perbankan sejak 2004. Dengan demikian, atas peristiwa dugaan korupsi ini membuat Pemkot tidak mendapatkan pendapatan dari pajak atas dua aset itu.

  • Komisi V DPR jadwal rapat cegah pengerukan alur Pelabuhan Baai molor

    Komisi V DPR jadwal rapat cegah pengerukan alur Pelabuhan Baai molor

    Bengkulu (ANTARA) – Komisi V DPR RI segera menjadwalkan rapat sebagai upaya mencegah pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu molor dari waktu yang telah ditargetkan.

    “Komisi V akan secepatnya menggelar rapat, kami akan undang semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda usai mencek langsung situasi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, di Bengkulu, Kamis.

    Syaiful Huda mengatakan Komisi V DPR akan menjadwalkan rapat setelah mengetahui progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai sempat molor tiga kali dari yang ditargetkan.

    Awalnya, pengerukan alur tahap pertama untuk mengatasi situasi kedaruratan ditargetkan rampung pada minggu ketiga Juni 2025. Kemudian Pelindo menyebutkan pengerukan baru bisa rampung pada akhir Juni.

    Tetapi kemudian saat inspeksi mendadak Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada akhir Juni, Pelindo mengatakan butuh waktu dua hari untuk finalisasi pengerukan tahap pertama atau rampung pada 2-3 Juli 2025.

    Kemudian, pada kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Pelindo mengatakan pengerukan baru bisa rampung 2-3 hari ke depan, atau alur baru bisa dilewati kapal setelah 5 Juli 2025.

    “Kalau begitu kami akan undang semua stakeholder yang terkait. Semangatnya supaya inpres terlaksana dengan baik dan cepat dan dalam posisi kedaruratan ini. Jadi di sini sudah darurat, karena itu harus bekerja dalam posisi kedaruratan,” kata Syaiful Huda.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Trenggono kerahkan kapal pengawasa bantu warga Pulau Enggano

    Menteri Trenggono kerahkan kapal pengawasa bantu warga Pulau Enggano

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memerintahkan jajarannya agar mengerahkan Kapal Pengawas (KP) Orca 05 untuk membantu warga Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu yang aktivitas terganggu akibat pendangkalan alur masuk dan keluar di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu.

    “Pengerahan KP Orca 5 ke Pulau Enggano merupakan solusi langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat bertemu dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Jakarta pada Selasa (24/06),” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Ipunk mengungkapkan bahwa dalam pertemuan sebelumny itu, Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan siap membantu pengangkutan secara temporer masyarakat Enggano yang akan ke Bengkulu.

    Ia menuturkan hal itu diputuskan Menteri Tenggono karena transportasi kapal niaga tidak dapat menjangkau Pulau Enggano dikarenakan pendangkalan alur masuk dan keluar Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu.

    “KP Orca 05 telah bergerak dan tiba di perairan Enggano untuk membantu warga Enggano,” ujar Ipunk.

    Ipunk menjelaskan, KP Orca 05 tiba di perairan Enggano sekitar perairan Pelabuhan Malakoni sejak Sabtu (28/06). Setibanya di perairan Enggano, Nakhoda KP Orca 05 telah melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah setempat.

    Hal itu, lanjut Ipunk, ditandai dengan kehadiran⁠ ⁠⁠Camat Enggano beserta jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) di KP Orca 05.

    “Tim kami di lapangan untuk saat ini telah berkoordinasi terkait dukungan KP. Orca 05 untuk membantu warga Enggano dan menunggu skenario dari Pemprov Bengkulu,” ucap Ipunk.

    KP Orca 05 merupakan salah satu kapal pengawas terbesar milik KKP dengan panjang 63,37 meter, tonase 741 ton dan berkapasitas maksimal 29 orang awak kapal pengawas.

    KP Orcq 05 memiliki jarak tempuh sampai dengan 5.000 mil laut atau mampu bertahan hingga 25 hari di laut. Kapal itu beroperasi di Zona IV Penangkapan Ikan Terukur tepatnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572 dan 573 Samudera Hindia, Laut Sawu dan Laut Timor.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kisah ‘Kuli Bangunan’ Bawa UMKM Bengkulu Naik Kelas

    Kisah ‘Kuli Bangunan’ Bawa UMKM Bengkulu Naik Kelas

    Untuk menguji kualitas dan rasa kopi olahan mereka, UMKM Kopi Lestari mengikuti ajang uji kurasi atau Caping di salah satu laboratorium kopi di Kota Bandung. Biji kopi hijau atau greenbeans asal Sindang Datarang dikirim ke lab bersama ratusan kopi nusantara dan dinyatakan memiliki kualitas baik dan menduduki peringkat 2 secara nasional.

    Artinya Kopi Sintaro olahan UMKM Lestari Kopi berhak mengikuti pameran tingkat dunia atau World Class yang dilaksanakan di Jakarta pada Pertengahan bulan Maret 2025. Hasilnya Kopi Sintaro Lesatasi berhasil kembali menduduki peringkat kedua secara nasional.

    “Jika tidak ada pendampingan dari Bank Indonesia, kami mungkin tidak akan melangkah sejauh ini,” kata Supriyadi.

    Pada 2019, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan BI Provinsi Bengkulu memberikan bantuan dengan membangun delapan rumah jemur kopi bersama kelompok petani di desa Sindang 4 Suku Menanti, lengkap dengan pelatihan pasca-panen dan peningkatan kualitas produk. Tidak hanya bantuan peralatan, Bank Indonesia kemudian juga memberikan pembinaan mulai dari pengolahan perkebunan, metode petik kopi, penjemuran, pengolahan pasca-panen, pengemasan hingga pemasaran.

    Program pembinaan dan kolaborasi Bank Indonesia bersama UMKM, akhirnya membawa Lestari Kopi ke pasar internasional. Permintaan dari negara asing begitu tinggi untuk produk kopi asal Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran. Dan saat ini tantangannya lebih kepada bagaimana memenuhi kuota ekspor yang diinginkan pasar.

    Supriyadi kini mampu membina 16 petani kopi setempat untuk memenuhi pasar domestik. Saat ini dia membuka diri kepada para petani sekitar yang ingin bergabung demi memenuhi permintaan pasar internasional.

    Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk terus mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mampu menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga menarik secara kemasan dan kuat dalam sisi promosi.

    Berbagai produk UMKM binaan Bank Indonesia kini telah mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Salah satunya adalah kopi Bengkulu yang mulai diekspor, serta gula aren bubuk yang telah digunakan oleh sejumlah hotel besar di Indonesia.

    Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, penguatan wawasan dan manajemen usaha, modernisasi peralatan, hingga kemudahan akses terhadap pembiayaan dan pemasaran. Contohnya komoditas kopi, Bank Indonesia memfasilitasi pertemuan antara petani, pelaku usaha, dan agregator dalam ajang Bencoolen Fest Cerita Kopi.

    “Kegiatan ini menjadi jembatan penting dalam membuka akses pasar yang lebih luas,” tegas Wahyu.

    Menurutnya, hasil panen kopi Bengkulu sesungguhnya sangat melimpah. Sayangnya, sebagian besar justru dijual melalui provinsi lain seperti Lampung, sehingga kopi asli Bengkulu jadi tidak dikenal luas oleh pasar nasional dan internasional.

    Para petani tidak mendapatkan harga yang layak, karena harus menjual melalui perantara, bukan langsung ke pasar utamanya. Hal ini tentu merugikan petani sebab menurunkan nilai jual kopi Bengkulu itu sendiri, itu merupakan dampak dari panjangnya rantai pemasaran.

    Lewat Bencoolen Fest Cerita Kopi, Bank Indonesia juga menghadirkan pihak perbankan sebagai sumber pendanaan yang bisa diakses pelaku UMKM sehingga semakin kuat dari sisi modal. Harapannya, UMKM Bengkulu bisa benar-benar berdaya dan menjadi kebanggaan daerah di tingkat nasional bahkan dunia.

    Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyatakan terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kopi sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk kolaborasi strategis dengan akademisi.

    Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun riset tentang kopi, baik dari tingkat produksi hingga jaringan industri kopi. Tim akademisi sedang melakukan survei ke beberapa kabupaten penghasil kopi di Bengkulu untuk melihat potensi dan kesiapan daerah.

    Targetnya, kopi Bengkulu bisa masuk ke pasar global dan harganya di tingkat petani menjadi lebih baik, harga yang didapat petani menjadi harga internasional. Hal tersebut tentu meningkatkan kesejahteraan bagi petani serta mengakselerasi perekonomian daerah.

    Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan Bengkulu nantinya juga akan membangun hilirisasi industri turunan produk kopi (contohnya sabun berbahan dasar kopi) untuk memperkuat branding kopi daerah. Hilirisasi juga akan memperluas pasar komoditas kopi Bengkulu.Upaya tersebut juga menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi daerah, dengan semangat menjadi provinsi yang bangkit sebagai pemain penting dalam industri kopi Indonesia.

  • Mensos Ajak Gubernur Bengkulu Kolaborasi Bangun Sekolah Rakyat di Wilayahnya – Page 3

    Mensos Ajak Gubernur Bengkulu Kolaborasi Bangun Sekolah Rakyat di Wilayahnya – Page 3

    Gus Ipul juga meminta para kepala daerah tersebut untuk mengirim data warganya ke Kemensos guna memutakhirkan DTSEN. “Mari data kita perbaiki agar tepat sasaran,” katanya.

    Merespons hal ini, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan mengatakan Sekolah Rakyat sebagai program yang bagus. Ia pun menyerahkan dokumen usulan Sekolah rakyat kepada Gus Ipul.

    “Kita juga akan satukan data,” katanya.

    Pada kesempatan sama, Bupati Karimun, Iskandarsyah menilai Sekolah Rakyat sebagai program luar biasa. Ia memastikan akan menyiapkan lahan usulan untuk sekolah ini.

    “Insya Allah, mudah-mudahan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, tahun depan kami berharap bisa dibangun Sekolah Rakyat,” katanya.

    Ia mengatakan ada sejumlah pilihan lahan yang dapat menjadi lokasi Sekolah Rakyat. Ia akan memilih lokasi yang strategis.

    “Karena memang tadi Sekolah Rakyat ini kan boarding school, bagusnya di mana tempatnya, kami lihat cocoknya seperti apa. Mudah-mudahan kami siapkan lahan yang terbaik,” ujarnya.

  • Sapi Limousin Seharga Rp 99 Juta dari Presiden Prabowo Disalurkan ke Bengkulu, Tak Semua Dapat Dagingnya
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        5 Juni 2025

    Sapi Limousin Seharga Rp 99 Juta dari Presiden Prabowo Disalurkan ke Bengkulu, Tak Semua Dapat Dagingnya Regional 5 Juni 2025

    Sapi Limousin Seharga Rp 99 Juta dari Presiden Prabowo Disalurkan ke Bengkulu, Tak Semua Dapat Dagingnya
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 11 ekor sapi kepada warga Provinsi Bengkulu. Sapi-sapi tersebut disalurkan secara merata ke sembilan kabupaten dan satu kota di Bengkulu.
    Penyerahan dilakukan pada Kamis (5/6/2025), salah satunya bertempat di Masjid Raya Baitul Izzah, Kota Bengkulu.
    Gubernur Bengkulu Helmi Hasan
    menerima langsung sapi bantuan tersebut.
    Salah satu sapi yang diserahkan merupakan jenis Limousin dengan berat mencapai 1,1 ton. Sapi tersebut dibeli dengan harga Rp 99,45 juta dari Sigit Budiyono, peternak di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.
    Gubernur Helmi menyampaikan bahwa pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada Sabtu (7/6/2025).
    “Alhamdulillah, sudah kita terima sapi kurban dari Bapak Presiden. Ini akan kita bagikan kepada masyarakat pada hari Sabtu. Kuponnya akan dibagikan oleh panitia. Memang tidak semua masyarakat bisa mendapatkannya, tetapi Insya Allah berkahnya bisa dirasakan bersama,” kata Helmi, Kamis (5/6/2025).
    Selain sapi dari Presiden, panitia kurban Masjid Raya Baitul Izzah juga menerima satu ekor sapi dari Gubernur Bengkulu.
    Helmi turut mengajak masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menunaikan shalat Idul Adha di Masjid Raya Baitul Izzah.
    “Untuk salat Id besok, saya sudah tanya panitia, pelaksanaannya dimulai pukul 06.45 WIB. Jadi jangan telat ya, Adik-Sanak,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Enggano Terpenjara Tanpa Suara, Negara Bungkam Saat Masyarakat Adat Teriak Minta Tolong
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        5 Juni 2025

    Enggano Terpenjara Tanpa Suara, Negara Bungkam Saat Masyarakat Adat Teriak Minta Tolong Regional 5 Juni 2025

    Enggano Terpenjara Tanpa Suara, Negara Bungkam Saat Masyarakat Adat Teriak Minta Tolong
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Ratusan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu menggelar unjuk rasa di Simpang Lima, Kota Bengkulu, Kamis (5/6/2025). Mereka menyoroti kondisi terisolasinya masyarakat adat Enggano akibat lumpuhnya Pelabuhan Pulau Baai sejak tiga bulan terakhir.
    Agus Setiawan, masyarakat adat dari Kabupaten Kaur, menegaskan bahwa
    Pulau Enggano
    bukanlah pulau kosong dan mempertanyakan lambannya respons pemerintah terhadap kondisi warga yang terisolasi.
    “Pulau Enggano bukan pulau kosong, kenapa negara, pemerintah sangat lamban dalam merespon jeritan masyarakat adat di Enggano yang telah terisolasi sejak tiga bulan ini,” ujar Agus.
    Dia menjelaskan bahwa lumpuhnya Pelabuhan Pulau Baai sangat berdampak pada kehidupan masyarakat adat Enggano. Warga sakit sulit dirujuk ke fasilitas kesehatan, hasil bumi tidak dapat dijual, dan perekonomian semakin memburuk sementara perhatian pemerintah tidak terlihat.
    “Lumpuhnya Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu akibatkan tiga bulan masyarakat adat Enggano terisolasi. Warga sakit tak dapat dirujuk, hasil bumi tak terjual, perekonomian semakin memburuk sementara negara dan pemerintah seperti tak melihat,” kata Agus.
    Deftri, peserta aksi lainnya, menambahkan bahwa pelayanan publik di Pulau Enggano terhambat akibat putusnya jalur transportasi. Ia menilai pemerintah abai terhadap masyarakat adat di sana.
    “Negara abai di Enggano akibatkan tiga bulan masyarakat adat Enggano terisolasi,” ujarnya.
    Dalam orasinya, Deftri menuntut tiga kebijakan penting. Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat tahun ini.
    “Belasan tahun ribuan masyarakat adat menunggu disahkannya RUU MA. Namun tidak pernah disahkan, kondisi Enggano merupakan dampak buruk dari tidak adanya UU untuk masyarakat adat,” tegas Deftri.
    Kedua, Deftri meminta Gubernur Bengkulu Helmi Hasan membentuk mitigasi dan kebijakan yang mengakui, melindungi, serta memberdayakan masyarakat adat di Bengkulu agar peristiwa terisolasinya Enggano tidak terulang.
    Ketiga, mereka meminta Pemerintah Daerah Bengkulu Utara menetapkan Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Enggano.
    “Belasan tahun masyarakat adat menemui pemerintah tapi tak satupun yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat adat dalam hal undang-undang,” ujarnya.
    Ali Akbar, peserta lain, menilai bahwa contoh pengelolaan pemerintahan di Enggano menunjukkan ketidakbecusan bupati dan gubernur. Ia menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik negara dan semestinya dilayani, bukan dibiarkan mengemis belas kasihan.
    “Ini satu contoh tidak becusnya mereka. Rakyat pemilik negara ini, mereka harus melayani rakyat. Bukan kita yang mengemis seperti warga Enggano yang memohon belas kasihan,” ucap Ali Akbar.
    Dia juga menyoroti ketimpangan antara kewajiban rakyat membayar pajak dengan pelayanan negara saat masyarakat mengalami kesulitan.
    “Isolasi sama dengan memenjarakan. Selanjutnya masyarakat minta tolong pada pemerintah, padahal sejatinya rakyat dilayani. Masa rakyat harus minta tolong. Tugas rakyat ini minta dilayani. Apapun kita punya dipungutin pajak, sawah, kendaraan, semua dipungutin. Setelah dipungutin, saat Enggano terisolasi lalu kita minta tolong. Ini cara bernegara yang sesat,” pekiknya dalam orasi.
    Selain berorasi, ratusan masyarakat adat bersama mahasiswa menggelar ritual adat dengan memakan nasi kuning dan gulai ayam panggang sebagai bentuk doa agar warga Enggano tetap sabar dan tabah.
    “Ritual adat merupakan bentuk doa agar warga Enggano dalam keadaan sabar dan tabah,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran sampaikan empat arahan tangani kelangkaan BBM di Bengkulu

    Gibran sampaikan empat arahan tangani kelangkaan BBM di Bengkulu

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gibran sampaikan empat arahan tangani kelangkaan BBM di Bengkulu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan empat arahan strategis kepada jajaran terkait, termasuk pemerintah daerah, PT Pelindo, dan kementerian teknis, dalam menangani kelangkaan bahan bakar minyak (BBM)  di Bengkulu.

    Hal itu dikatakannya saat meninjau langsung Pelabuhan Pulau Baai, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Bengkulu, Selasa.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Selasa, peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut laporan kelangkaan BBM yang dialami masyarakat Bengkulu serta terputusnya rantai pasok bahan pokok ke Pulau Enggano.

    Arahan pertama, Wapres menegaskan bahwa pemerintah menempatkan kondisi ini sebagai prioritas, serta akan menanganinya dengan langkah-langkah yang terukur dan serius. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, segala hal yang menyangkut kepentingan rakyat banyak harus menjadi prioritas.

    Kedua, Wapres meminta PT Pelindo untuk segera mempercepat proses pengerukan alur pelayaran yang terdampak sedimentasi guna memastikan jalur logistik, khususnya distribusi energi dan bahan pokok dapat kembali berjalan dengan lancar.

    Ketiga, sembari menunggu proses pengerukan rampung, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina, ataupun pemerintah daerah akan memastikan kelancaran distribusi BBM melalui jalur alternatif, khususnya darat.

    Keempat, Gibran menegaskan bahwa dirinya akan memantau secara langsung perkembangan penanganan hal ini, baik melalui laporan berkala dari Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pertamina, maupun Pelindo, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

    Wapres pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bengkulu atas ketidaknyamanan dan gangguan yang timbul akibat terganggunya distribusi logistik dan energi di daerah tersebut.

    Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin kelancaran logistik nasional yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat kedaulatan maritim.

    Sebagai informasi, pengerukan terakhir dilakukan pada 2022 dan pendangkalan yang terjadi selama lebih dari dua tahun terakhir ini telah menyebabkan kedalaman alur menyusut drastis hingga hanya sekitar 1,5 meter.

    Kondisi ini diperparah juga dengan faktor alam dan cuaca buruk yang membuat sedimentasi lebih cepat terjadi. Hal ini yang menjadikan kapal tanker dan logistik tidak lagi dapat bersandar.

    Adapun upaya yang telah dilakukan Pelindo untuk menormalisasi alur adalah dengan mendatangkan kapal keruk tipe CSD Costa Fortuna 3 yang saat ini telah berada di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan akan segera melakukan pengerukan.

    Hadir mendampingi Wapres, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Pangdam II/Sriwijaya Ujang Darwis, Kapolda Bengkulu Mardiyono, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono, dan Executive Director 2 Regional 2 PT Pelindo Drajat Sulistyo.

    Sumber : Antara