Tag: Hatta Rajasa

  • 1
                    
                        Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben
                        Nasional

    1 Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben Nasional

    Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menyebut bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Megawati Soekarnoputri
    adalah politikus yang sangat objektif dan demokratis.
    Hal itu dikatakan JK berkaca pada pengalamannya saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 dan 2014.
    JK mengatakan, pada
    Pilpres 2004
    ,
    Megawati
    sebagai Presiden mempersilakannya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) mengundurkan diri dan ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden (capres).
    Padahal, Megawati saat itu juga maju sebagai calon presiden (capres) inkumben berpasangan dengan Hasyim Muzadi.
    “Beliau bilang, silahkan. Tapi saya kasih surat sehingga beliau selalu mengatakan saya itu punya etika, bahwa saya minta izin dengan baik-baik,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).
    “Jadi, walaupun saya lawan tetap punya hubungan. Itu saya hargai betul sebagai sangat demokratis beliau. Kita bukan memuji tetapi kenyataannya. Kita hargai itu,” ujarnya melanjutkan.
    Tak berhenti sampai di situ, JK menyebut bahwa Megawati tidak menggunakan kekuasaan yang ada padanya sebagai Presiden untuk mengerahkan aparat guna memenangkan Pilpres 2004.
    “Tidak memakai aparat, sama sekali tidak pakai aparat. Walaupun beliau bisa memakai aparat karena dia inkumben tetapi dia tidak pakai aparat. Jadi, kita hormati beliau walaupun kalah tapi kalah dengan kesatria,” katanya.

    Kemudian, pada Pilpres 2024, JK menyebut bahwa Megawati selaku Ketua Umum PDI-P yang menentukan dirinya sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
    Menurut JK, dia tidak pernah meminta agar bisa maju sebagai cawapres. Tetapi, Megawati saat itu memintanya bertanggung jawab karena yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta adalah dirinya.
    “Saya tidak pernah ketemu Ibu Mega. Hanya terakhir dia undang bahwa karena Pak Jokowi kan saya yang bawa dari solo ke Jakarta, dari menjadi wali kota menjadi Gubernur DKI, saya yang ngatur kan, Pak Jokowi terima beres saja kita yang selesaikan,” ujarnya.
    “Setelah mau pencalonan, Ibu Mega tiba-tiba minta saya untuk jadi cawapres karena (dibilang) ‘Pak JK yang tanggung jawab ini, Pak JK yang paling senior punya pengalaman. Pak Jokowi kan belum ada pengalaman jadi harus bapak dampingi karena bapak yang bawa’. Jadi, ya karena itu saya terima tanpa negosiasi tanpa apa langsung saja,” katanya lagi.
    Atas dasar itulah, JK menyebut bahwa Megawati adalah politikus yang sangat demokratis sekaligus objektif.
    “Jadi, saya akui Ibu Mega itu politisi yang paling objektif dan demokratis,” ujarnya.
    Meskipun, saat itu, JK sempat berpandangan bahwa Jokowi belum cocok untuk diusung maju sebagai calon presiden (capres) karena baru dua tahun memimpin Kota Jakarta.
    Sebagaimana diketahui, Pilpres 2004 adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) pertama yang diselenggarakan secara langsung atau rakyat yang memilih.
    Saat itu, ada lima pasangan calon (paslon), yakni Wiranto-Salahuddin Wahid; Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi; Amien Rais-Siswono Yudo Husodo;
    SBY-JK
    ; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Pilpres langsung pertama itu berlangsung dua putaran. Hasilnya, pasangan SBY-JK mampu mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi.
    Dari hasil penghitungan suara, Megawati-Hasyim Muzani mendapatkan 44.990.704 suara atau 39,38 persen. Lalu, SBY-JK memeroleh 69.266.350 suara atau 60,62 persen.
    Sementara itu, pada
    Pilpres 2014
    , pasangan
    Jokowi-JK
    berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
    Berdasarkan penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi-JK mendapatkan 70.997.85 suara atau 53,15 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di Istananya, Singgung Angkor Wat

    Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di Istananya, Singgung Angkor Wat

    Phnom Penh

    Chairman dan Founder CT Corp. Chairul Tanjung diterima dengan hangat saat menyambangi Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Mendampingi pula Menteri Senior Kamboja Datuk Dr Othsman Hassan, Menteri Perdagangan Kamboja Chum Nimul serta jajaran kabinet lainnya.

    Chairul pun tak datang sendiri, ia hadir bersama mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, serta pengusaha Joefly Joesoef.

    Rombongan Chairul sampai istana Perdana Menteri sekitar pukul 15.50 waktu Kamboja, Jumat (22/11/2024). Usai diterima sejenak oleh protokoler, kemudian pukul 16.00 langsung bertemu PM Hun Manet yang baru dilantik pada tahun 2023 lalu dan sempat hadir dalam pelantikan Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Oktober 2024.

    Suasana pertemuan berlangsung cair. Di mana PM Hun Manet usai menanyakan kabar mengawali obrolan dengan menyampaikan sejumlah peluang investasi dan bisnis yang ada di Kamboja dari berbagai sektor.

    “Ekonomi Kamboja memang tak sebesar Indonesia, namun kami memiliki akses ke pasar yang juga besar. Seperti ekspor ke kawasan Asia, Amerika Serikat hingga Eropa. Sektor finansial menjadi salah satu sektor yang sedang berkembang di Kamboja. Selain itu yang juga menjanjikan pertumbuhannya berasal dari sektor properti, agriculture, serta IT,” lanjut PM Hun Manet mengawali diskusi.

    Selain itu, destinasi turis utama Kamboja Angkor Wat juga sempat disinggung PM Hun Manet. Disebutkannya bahwa pembangunan fasilitas dan infrastruktur terus digeber di kawasan wisata berupa candi dari abad ke-12 tersebut.

    “Hotel-hotel sudah semakin banyak di Angkor Wat, airport baru pun sudah kami selesaikan untuk membuka konektivitas lebih luas lagi dari berbagai destinasi ke Angkor Wat yang berada di wilayah Siem Reap itu,” lanjut PM Hun Manet.

    Chairul Tanjung yang juga memiliki basis bisnis finansial di Indonesia — lewat Bank Mega dan Allo Bank — pun langsung menyambut ‘diskusi pembukaan’ dari PM Hun Manet. Ia mengatakan, peluang investasi yang ditawarkan tentu akan disambutnya dengan tangan terbuka, namun tetap saja harus dilihat kelaikan bisnisnya kemudian.

    Adapun terkait Angkor Wat, potensi yang bisa dilakukan adalah membangun ekosistem destinasi wisata di kawasan turis tersebut. Sehingga traveler tak cuma datang untuk menikmati candi yang menempati lahan seluas 162,6 hektar tersebut melainkan juga membangun destinasi aktivitas menarik lainnya yang bisa dinikmati.

    Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di istana Perdana Menteri sekitar pukul 15.50 waktu Kamboja, Jumat (22/11/2024). (Ist.)

    “Inilah yang disebut ekosistem. Dimana kita membangun destinasi atau aktivitas lainnya sehingga turis akan lebih lama dan mengeluarkan budget wisata yang lebih besar di kawasan tersebut. Nanti kita lihat apa yang bisa kolaborasikan. Karena kami juga memiliki jaringan hotel, indoor theme park indoor hingga dan snow theme park,” papar Chairul Tanjung.

    Tak ayal, PM Hun Manet menyambut antusias usulan tersebut. Ia pun meyakini konsep ekosistem di destinasi wisata akan lebih power full untuk membuat turis betah sehingga bakal lebih berkontribusi dan membuat sektor pariwisata Kamboja lebih menggeliat.

    “Selain itu, kami punya struktur insentif bagi para investor. Hal ini untuk menarik minat dan mempermudah investor untuk membangun ekonomi di Kamboja. Kita siap diskusikan terkait insentif apa yang bisa kami berikan,” lanjutnya.

    Obrolan lain yang disinggung dari pertemuan tersebut adalah terkait peluang kolaborasi di dunia pendidikan Kamboja. Hal ini diutarakan oleh mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh yang turut ikut dalam rombongan. Disampaikan M Nuh, peluang ini terutama bisa dilakukan di pendidikan tinggi dan advokasi.

    Mahfum saja, bahasa Kamboja itu sulit dipelajari, bahkan hal ini diakui sendiri oleh staf kedutaan yang ditemui penulis dalam kunjungan ke Kamboja ini. Namun ternyata, ada sejumlah orang pegawai pemerintahan Kamboja yang sangat fasih berbahasa Indonesia. Ternyata setelah ditelisik, mereka kuliah di kampus Indonesia — di antaranya yang ditemui penulis berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.

    “Anda tak bisa memaksa orang untuk membeli TV, tapi orang butuh pendidikan dan orangtua juga akan memaksa agar anaknya mendapatkan pendidikan yang bagus. Jadi investasi di sektor pendidikan itu sangat penting. Bahkan Kamboja punya empat kementerian yang mengurus pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, tinggi hingga advokasi,” pungkas PM Kamboja Hun Manet.

    Komunitas Muslim Kamboja

    Sebelumnya, Chairul Tanjung berbicara di hadapan sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim di Kamboja untuk menularkan ‘virus’ entrepreneurship. Soliditas masyarakat muslim Kamboja patut diacungi jempol.
    Sebab meski cuma berjumlah sekitar 850 ribu jiwa atau setara 5% dari total populasi 17 juta jiwa di Kamboja, mereka sangat solid dan power full. Bahkan banyak mengisi posisi strategis di pemerintahan, senat, parlemen hingga kepala provinsi di Kamboja.

    Sehingga harapannya, soliditas ini bisa lebih diperkuat dengan menciptakan ide-ide entrepreneurship bagi masyarakat muslim Kamboja.

    Chairul Tanjung berbagi ilmu kepada sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim Kamboja. Foto: Ardhi Suryadhi/detikcom

    “Jadi kalau secara jumlah, muslim itu mayoritas (di Asia Tenggara), termasuk di Indonesia. Tetapi menjadi minoritas dalam kontrol ekonomi,” ujar Chairul di hadapan audiens yang berasal dari anggota parlemen, senat, wakil Gubernur, pengusaha dan sejumlah elemen komunitas musilm dari berbagai provinsi di Kamboja tersebut.

    Ia pun menyinggung ada 5 ‘musuh bersama’ bagi masyarakat muslim sehingga sulit berkembang. Yakni kurangnya pengetahuan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidaktahuan/tak ada kepedulian serta rasa malas!

    Lantas apa yang harus dilakukan? Pendidikan! Itulah jawaban utama resep mengubah nasib dalam hidup yang diyakini Chairul. Mulai dari akses, kualitas, fasilitas dan infrastruktur pendidikan hingga mengikuti perkembangan teknologi yang dianggap bakal jadi alat untuk mengubah nasib masyarakat muslim.

    “Pendidikan merupakan keyword untuk mendapatkan akses informasi yang luas serta bisa berkompetisi. Madrasah pun harus bisa bersaing dengan top universitas,” lanjut pria yang kerap disapa CT tersebut di acara yang digelar di Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC), Phnom Penh, Kamboja, Kamis (23/11/2024) tersebut.

    (ash/rrd)