Xcloud.id

Tag: Hatta Rajasa

  • Canda Prabowo ke Jokowi: Cawe-Cawe Artinya Apa Sih, Pak?

    Canda Prabowo ke Jokowi: Cawe-Cawe Artinya Apa Sih, Pak?

    Bisnis.com, JAKARTA – Terdapat momen menarik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri pernikahan putra politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, yakni Rasyid Rajasa dengan cucu dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, yaitu Tamara Kalla.

    Dalam video yang tersebar di media sosial itu, terlihat Presiden Prabowo mempertanyakan arti cawe-cawe kepada Jokowi. Awalnya, Prabowo berbincang dengan seseorang yang ada di depannya dan menyampaikan niatnya untuk mampir ke Solo.

    “Masalahnya apa sih? Saya padahal mau mampir ke Solo,” kata Prabowo seperti dilihat di Instagram story Jokowi, Senin (3/2/2025).

    Alhasil, Jokowi yang berada di samping Prabowo lalu menyauti Prabowo dan berkelakar bahwa niat dari Prabowo untuk mampir ke Solo untuk cawe-cawe bertemu dengan dirinya.

    “Mau apa, mampir ke Solo, beliau [Prabowo] mau cawe-cawe, bukan saya yang cawe-cawe, beliau,” ujar Jokowi disambut tawa Prabowo.

    Prabowo kemudian bertanya cawe-cawe bahasa apa. Jokowi menjawab bahwa istilah tersebut berasal dari bahasa Jawa dan menjelaskan arti dari cawe-cawe.

    “Cawe-cawe bahasa apa sih pak? Bahasa Jawa?” tanya Prabowo.

    “Bahasa Jawa,” jawab Jokowi.

    “Artinya?” timpal Prabowo.

    “Ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan,” balas Jokowi.

    Sempat terdiam, Prabowo pun lanjut berkelakar bahwa dirinya ingin cawe-cawe dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Gayung bersambut, Jokowi tertawa dengan guyonan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI di Kabinet Indonesia Maju (KIM) miliknya itu dan menimpali jika cawe-cawe dengan SBY memang diperbolehkan tetapi tidak dengan dirinya.

    “Saya mau juga cawe-cawe sama Pak SBY,” kata Prabowo.

    “Ke Pak SBY boleh, kalau ke saya enggak boleh,” saut Jokowi.

    “Ke Bapak enggak boleh? Ah bekas panglima saya kok,” pungkas Prabowo.

  • Zulhas: Persahabatan Prabowo, Hatta Rajasa & PAN Tak Lekang Oleh Waktu

    Zulhas: Persahabatan Prabowo, Hatta Rajasa & PAN Tak Lekang Oleh Waktu

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri pernikahan anak dari Hatta Rajasa, Rasyid Rajasa dengan Tamara Kalla di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Sabtu (1/2). Tamara merupakan cucu dari Wakil Presiden Ke-11 dan ke 12 Jusuf Kalla.

    “Sosok Hatta Rajasa sudah seperti abang bagi saya. Maka pernikahan @rasyidrajasa sudah seperti pernikahan putra sendiri bagi saya,” kata Zulhas dikutip dari akun Instagram @zul.hasan, Minggu (2/2/2025).

    Ketua Umum PAN ini mengungkapkan Hatta Rajasa merupakan sosok sahabat seperjuangan. Di pernikahan anak Hatta Rajasa, Zulhas pun diminta menjadi among tamu untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto.

    “Diminta oleh Kak Hatta Rajasa menjadi among tamu untuk Presiden @prabowo Subianto di pernikahan ananda Rasyid Rajasa dan Tamara. Persahabatan Pak Prabowo, Kak @mhattarajasa, dan PAN tak pernah lekang oleh waktu,” ungkapnya.

    Ia berharap hubungan Rasyid dan Tamara tidak pernah lekang oleh waktu.

    “Begitupun kami doakan semoga cinta @rasyidrajasa dan Tamara tak pernah lekang oleh waktu,” tutupnya.

    Sebagai informasi, pernikahan Rasyid dan Tamara turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, seperti Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2024 Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia Periode 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Periode 2009-2014 Boediono, dan pejabat lainnya.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Populer Nasional: Kata Jokowi soal HGB SHM Laut Tangerang – Eks Jenderal Terseret Kasus Pagar Laut – Halaman all

    Populer Nasional: Kata Jokowi soal HGB SHM Laut Tangerang – Eks Jenderal Terseret Kasus Pagar Laut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut berita populer dari kanal nasional Tribunnews.com dalam 24 jam terakhir, 25-26 Januari 2025.

    Kasus pagar laut di Tangerang masih menjadi sorotan.

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi hak guna bangun (HGB) laut Tangerang yang terbit di masa kepemimpinannya.

    Selain Jokowi, tiga mantan jenderal TNI turut terseret dalam kasus pagar laut di Tangerang.

    Selain soal pagar laut, momen libur panjang di penghujung bulan Januari 2025 menjadi sorotan pembaca.

    Berikut empat berita nasional populer Tribunnews:

    1. Jokowi Komentari HGB dan SHM Laut Tangerang

    (Jokowi) dikaitkan dalam keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

    Di mana proses pembuatan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di area tersebut telah ada sejak era kepemimpinannya.

    Jokowi meminta semua pihak untuk melihat legalitas pagar laut tersebut.

    Menurutnya, mencari pokok permasalahan dari polemik pagar laut bisa dilihat dari proses pengajuan dari pihak yang bersangkutan, apakah sesuai prosedur atau tidak.

    “Yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau nggak betul,” ungkap Jokowi saat menjamu politikus senior PAN, Hatta Rajasa, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (24/1/2025).

    Baca selengkapnya

    2. Rekam Jejak 3 Eks Jenderal TNI Terseret Kasus Pagar Laut

    Sejak awal Januari publik telah dihebohkan dengan temuan pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Sejumlah nama terkenal pun ikut terseret ke dalam pusaran kasus pagar laut Tangerang.

    Bahkan ada tiga purnawirawan TNI yang namanya ikut mencuat gegara kasus ini.

    Yaitu Letjen (Purn) Nono Sampono, Freddy Numberi, dan Hadi Tjahjanto.

    Baca selengkapnya

    3. Kades Kohod Dikawal ‘Paspampres’

    Ada pemandangan menarik saat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid mengecek fisik lahan yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (24/1/2025).

    Turut hadir saat itu Kepala Desa Kohod, Asrin, yang ikut mendampingi kedatangan Menteri Nusron di wilayahnya.

    Namun, saat itu ada sejumlah orang berperawakan kekar yang mengawal kepala desa tersebut.

    Dalam kunjungannya, Menteri Nusron sempat terlibat perdebatan dengan Asrin soal status lahan yang disebut Asrin dahulunya merupakan empang sebelum terkena abrasi.

    Baca selengkapnya

    4. Kalender Januari 2025

    Januari 2025 menjadi bulan yang dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia karena terdapat beberapa hari libur nasional dan cuti bersama.

    Momen libur panjang terdapat di bulan Januari 2025.

    Yaitu momen peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad, Imlek, dan cuti bersama yang menyertai.

    Baca selengkapnya

    (Tribunnews.com)

  • Dr. H.C. Ir. Muhammad Hatta Rajasa – Halaman all

    Dr. H.C. Ir. Muhammad Hatta Rajasa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dr. H.C. Ir. Muhammad Hatta Rajasa seorang politisi senior dari Partai Amanat Nasional (PAN).

    Pria yang akrab disapa Hatta Rajasa itu juga dikenal sebagai birokrat dan pernah menjabat sebagai Menteri di sejumlah Kementerian.

    Ia tercatat pernah mengemban tugas sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Gotong Royong hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II.

    Berikut profil Hatta Rajasa.

    Kehidupan Pribadi 

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Hatta Rajasa lahir di Palembang, Sumatra Selatan pada 18 Desember 1953.

    Saat ini, ia telah berusia 71 tahun.

    Hatta Rajasa memiliki istri yang bernama Oktiniwati Ulfa Dariah dan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Siti Ruby Aliya Rajasa.

    Pendidikan

    Hatta Rajasa, saat ditemui di kediamannya di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (28/7/2014). (Kompas.com)

    Hatta Rajasa tercatat sebagai alumni SMA Negeri 4 Palembang.

    Usai lulus SMA, ia melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan berhasil meraih gelar Insinyur Teknik Perminyakan tahun 1973.

    Hatta Rajasa pernah mendapat gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Institut Teknologi Bandung pada 25 November 2019.

    Karier

    Perjalanan karier Hatta Rajasa dimulai saat ia bekerja sebagai Teknisi Lapangan di PT. Bina Patra Jaya dari tahun 1977 hingga 1978.

    Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Manajer teknis PT. Meta Epsi dan Presiden Direktur Arthindo.

    Hatta Rajasa kemudian memilih untuk terjun ke dunia politik dan bergabung bersama Partai Amanat Nasional (PAN).

    Setelah bergabung dengan PAN, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 1999 dari daerah pemilihan (Dapil) Bandung, Jawa Barat. 

    Karier politiknya mulai meroket, di lembaga legislatif itu, ia terpilih menjadi ketua Fraksi Reformasi DPR RI.

    Pada saat kongres I PAN pada tahun 2000, Hatta Rajasa didaulat menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN mendampingi Ketua Umum Soetrisno Bachir periode 2000 hingga 2005.

    Dari dunia legislatif, dia beralih ke lembaga eksekutif dengan menjadi beberapa kali menteri di kebinet yang berbeda, yakni Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

    Seiring dengan kariernya yang cemerlang di lembaga eksekutif, Hatta Rajasa juga naik kelas di kepengurusan partai. Dari sekjen, ia lalu ditunjuk menjadi Ketua Umum DPP PAN periode 2010 hingga 2015.

    Di dalam organisasi, pria kelahiran Palembang itu juga menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Teknologi dan Sains Bandung dari 2009 hingga sekarang.

    Berikut riwayat perjalanan karier Hatta Rajasa:

    Teknisi Lapangan PT. Bina Patra Jaya (1977-1978)
    Wakil Manajer teknis PT. Meta Epsi (1980-1983)
    Presiden Direktur Arthindo (1982-2000)
    Anggota Komisi VIII DPR-RI (1999-2001)
    Ketua Fraksi Reformasi DPR-RI (1999-2001)
    Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (2000-2005)
    Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Gotong Royong (2001-2004)
    Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2007)
    Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu (2007-2009)
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)
    Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Teknologi dan Sains Bandung (2009-sekarang)
    Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (2010-2015).

     

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Sampaikan Undangan Pernikahan Putranya, Hatta Rajasa Temui Jokowi di Solo

    Sampaikan Undangan Pernikahan Putranya, Hatta Rajasa Temui Jokowi di Solo

    Solo, Beritasatu.com – Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa menemui Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (24/1/2025). Pertemuan tersebut dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan undangan pernikahan putra Hatta, Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa.

    Hatta yang didampingi putranya, Rasyid, melaksanakan salat Jumat bersama Jokowi di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Setelah itu, mereka menikmati santap siang di rumah makan Ikan Cianjur, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

    “Sowan silaturahmi kepada sahabat lama saya, Presiden Republik Indonesia ke-7. Sudah lama tidak berjumpa, dan sekaligus juga kami mengundang beliau dan ibu untuk hadir pada resepsi pernikahan putra kami Rasyid yang akan dilaksanakan pada 1 Februari 2025,” kata Hatta Rajasa kepada awak media seusai santap siang bersama Jokowi.

    Hatta merasa senang karena Jokowi menyatakan akan memenuhi undangan tersebut, meski agenda luar negeri sempat menjadi kendala.

    “Pak Jokowi sebenarnya akan ke luar negeri, tetapi tadi saya bilang, ‘Pak, kalau bisa digeser sedikit.’ Alhamdulillah, bapak berkenan untuk menghadiri acara resepsi putra kami di Jakarta,” jelas Hatta.

    Hatta juga kagum dengan kebiasaan Jokowi yang tetap menyempatkan diri menyapa masyarakat di tengah kesibukannya.

    “Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, saya menyaksikan sendiri bagaimana Pak Jokowi tidak pernah lelah dan selalu menyapa masyarakat meskipun hanya sebentar. Hal ini luar biasa,” ucap Hatta.

    Selain menyampaikan undangan pernikahan, Jokowi mengungkapkan pertemuannya dengan Hatta juga membahas sejumlah isu lain, seperti politik dan ekonomi.

    “Ya, tadi juga sempat membicarakan beberapa isu politik dan ekonomi, tetapi yang paling utama adalah soal pernikahan mas Rasyid pada hari Sabtu, Minggu depan,” tutup Jokowi mengenai pertemuannya dengan Hatta Rajasa.

  • Jokowi Soal Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut di Tangerang: Cek Proses Legalnya

    Jokowi Soal Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut di Tangerang: Cek Proses Legalnya

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait polemik pagar laut di Tangerang, Banten, yang dikaitkan dengan masa pemerintahannya karena penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB). Jokowi menegaskan pentingnya memastikan proses legalitas penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan HGB tersebut.

    “Ya yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul,” ujar Jokowi seusai bertemu dengan Hatta Rajasa di Resto Ikan Goreng Cianjur, Solo, Jumat (24/1/2025).

    Jokowi menjelaskan, pengecekan legalitas harus dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

    “Itukan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN, kabupaten kalau untuk SHM-nya. Kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian. Dicek saja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak,” lanjutnya.

    Jokowi juga mengungkapkan, penerbitan sertifikat serupa tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di wilayah lain, seperti Bekasi dan beberapa daerah di Jawa Timur.

    “Yang paling penting adalah investigasi prosesnya,” tegas Jokowi.

  • Soal Pagar Laut, Jokowi: Paling Penting Cek Itu, Investigasi

    Soal Pagar Laut, Jokowi: Paling Penting Cek Itu, Investigasi

    TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal isu yang tengah ramai diperbincangkan mengenai pagar laut sepanjang 30 Km yang terbentang di wilayah Tangerang.

    Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi usai makan siang bersama Hatta Rajasa di salah satu rumah makan wilayah Kota Solo, Jumat (24/1/2025) siang.

    Adapun pertemuan antara Jokowi dan Hatta Rajasa tersebut merupakan silaturahmi biasa sekaligus menyerahkan undangan pernikahan dari putra politikus PAN yang akan digelar pada awal Februari 2025.

    Saat disinggung mengenai pagar laut di Tangerang Banten yang kini tengah menjadi polemik, Jokowi menyampaikan, bahwa yang terpenting ialah soal proses legalitasnya baik itu Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari pagar laut tersebut.

    “Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau nggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses di kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten kalau untuk SHM-nya. Kalau proses SHGB-nya juga kementerian, dicek saja,” katanya kepada wartawan, Jumat siang.

    Dia menuturkan, legalitas yang perlu dicek tidak hanya pagar laut di Tangerang, Bekasi dan Jawa Timur saja tapi juga di tempat lain.

    “Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu,” ucapnya. (Ais).

  • MK Hapus Presidential Threshold, Ini Sejarah Penerapan hingga Dampaknya bagi Politik Indonesia

    MK Hapus Presidential Threshold, Ini Sejarah Penerapan hingga Dampaknya bagi Politik Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang mengubah dinamika pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan ketentuan presidential threshold (PT) yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    Keputusan ini membuka babak baru dalam sejarah pemilu Indonesia yang sejak 2004 selalu diwarnai dengan ambang batas minimal suara atau kursi untuk calon presiden.

    Dimulai sejak Pilpres 2004
    Presidential threshold pertama kali diperkenalkan pada Pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang ini, Pasal 5 ayat (4) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 15% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

    Penerapan presidential threshold pertama kali ini bertepatan dengan penyelenggaraan pilpres langsung pertama di Indonesia, yang melibatkan beberapa pasangan calon, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan presiden petahana Megawati Soekarnoputri.

    Ambang Batas Ditingkatkan
    Pada Pilpres 2009, ketentuan presidential threshold mengalami perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, ambang batas diubah menjadi minimal 25% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Pemilu ini menghasilkan SBY-Budiono sebagai pemenang dengan 60,80% suara, mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

    Pada Pemilu 2014, aturan presidential threshold tetap berlaku dengan besaran yang sama. Pilpres 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi-JK keluar sebagai pemenang Pilpres 2014.

    Pemilu Serentak
    Pemilu 2019 menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya, pilpres dan pileg dilaksanakan serentak. Meskipun begitu, aturan presidential threshold tidak mengalami perubahan signifikan, tetap menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan ambang batas minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Pilpres 2019 kembali diikuti oleh dua pasangan calon utama, yakni Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, dengan Jokowi-Ma’ruf keluar sebagai pemenang dengan 55,50% suara.

  • Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

    Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

    Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dari keanggotaan partai, Senin (16/12/2024).
    Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.
    Surat tersebut sudah ditetapkan sejak tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
    “Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).
    Melalui surat pemecatan ini, PDI-P menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar partai banteng. Jokowi juga dilarang mengatasnamakan PDI-P untuk berkegiatan atau menduduki jabatan tertentu.
    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI-P tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan oleh saudara Jokowi,” kata Komarudin.
    Jokowi bukanlah orang baru di PDI-P. Perjalan panjang karier politiknya hingga menjadi presiden 2 periode tidak terlepas dari peran PDI-P sebagai partai yang menaunginya.
    Lantas bagaimana rekam jejak Gibran bersama PDI-P sampai akhirnya dipecat? Berikut rangkumannya.
    Diketahui, debut pertama kebersamaan Jokowi dan PDI-P dimulai saat Pilkada Solo 2005. Ketika itu, Jokowi yang berstatus kader PDI-P maju menjadi calon wali kota bersama FX Hadi Rudyatmo.
    Pasangan itu pun sukses memenangkan kontestasi, walaupun hanya didukung oleh PDI-P, menumbangkan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota lain yang berlaga.
    Dua kader PDI-P ini pun akhirnya dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta untuk masa jabatan 2005-2010. Dari sini, Jokowi mulai dikenal oleh khalayak luas, popularitas pun melesat tajam karena kegemarannya blusukan.
    Tak jarang warga bisa menjumpai Jokowi sedang berada pasar, jalanan dan perkampungan. Popularitas ini pun kemudian dimanfaatkan Jokowi dan PDI-P untuk kembali berlaga pada Pilkada Solo 2010.
    Jokowi yang kembali disandingkan dengan FX Rudy kembali menang. Mereka pun dilantik lagi sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk masa jabatan 2010-2015.
    Belum tuntas masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi ditugaskan PDI-P untuk menjadi kandidat di Pilkada Jakarta 2012. Jokowi pun mundur dari jabatannya demi menjadi calon gubernur Jakarta.
    Saat itu, PDI-P yang berkoalisi dengan Gerindra menduetkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk bersaing melawan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
    Duet kader PDI-P dan Gerindra itu pun keluar sebagai pemenang. Jokowi dan Ahok kemudian dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta periode 2012-2017.
    Sosok Jokowi pun semakin menjadi tenar karena posisinya sebagai gubernur di Ibu Kota Negara. Banyaknya pemberitaan soal Jokowi berkunjung ke pasar dan pemukiman warga, bahkan masuk ke gorong-gorong Ibu Kota, membuatnya semakin banyak dikenal publik.
    Melihat semakin tingginya elektabilitas Jokowi, PDI-P mengutusnya untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Jokowi pun siap untuk menjalankan perintah partai dan mundur dari posisi “DKI 1”, meski baru 2 tahun menjabat.
    “Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan,” kata Jokowi saat blusukan ke kawasan Marunda, Jakarta Utara, 14 Maret 2014.
    PDI-P pun membentuk koalisi bersama PKB, Nasdem dan Hanura untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2014. Jokowi dipasangkan dengan politisi senior Golkar sekaligus Wakil Presiden (Wapres) ke-10 Jusuf Kalla (JK).
    Jokowi-JK pun berhadapan dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP dan PBB. Gabungan partai ini menamakan diri Koalisi Merah Putih.
    Kebersamaan PDI-P dan Jokowi dalam Pemilu lagi-lagi membuah hasil yang memuaskan. Jokowi-JK menang atas Prabowo-Hatta di Pilpres 2014.
    Jokowi pun kemudian menuntaskan masa jabatannya sebagai Presiden RI selama 5 tahun penuh untuk periode 2014-2019. Namun, melejitnya karier politik Jokowi tak hanya berhenti sampai sini.
    Menjelang Pilpres 2019, PDI-P lagi-lagi memutuskan untuk mengusung Jokowi sebagai Capres. Kali ini, Jokowi disandingkan dengan Ma’ruf Amin, seorang kiai yang saat itu dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Sedangkan lawannya adalah Prabowo yang berpasangan dengan anaknya buahnya di Gerindra, yakni Sandiaga Uno.
    Tetapi, kemenangan rupanya masih berpihak kepada Jokowi dan PDI-P. Jokowi-Ma’ruf yang diusung PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB, mendapatkan 55,5 persen suara.
    Sedangkan Prabowo-Sandi yang diusung Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Berkarya, hanya memperoleh perolehan 44,5 persen suara.
    Menjelang Pilpres 2024, keretakan hubungan Jokowi dan PDI-P muncul, seiring dengan kabar Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) dari Prabowo.
    Tak lama kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Aturan yang diputuskan oleh Ketua MK Anwar Usman -adik ipar Jokowi- ini membuka jalan untuk Gibran mencalonkan diri.
    Setelahnya, Prabowo kemudian mengumumkan bahwa Gibran akan menjadi Cawapresnya. Pendaftaran pun dilaksanakan pada Rabu (25/10/2023).
    Sejalan dengan itu, Jokowi pun memberi restu kepada putra sulungnya untuk berlaga bersama Prabowo di Pilpres 2024. Menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution bahkan secara terbuka menyatakan dukungan buat kakak iparnya itu.
    Merespons hal ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Jokowi telah meninggal partai yang selama ini membersamainya.
    “Kami begitu mencintai dan memberikan privilese yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” tutur Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10/2023).
    Meski begitu, PDI-P tak langsung mengambil sikap terhadap Jokowi, Gibran dan Bobby, walaupun dianggap tidak tegak lurus dengan instruksi partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    PDI-P baru memutuskan untuk memecat Jokowi setelah masa jabatannya sebagai presiden selesai dan Gibran telah resmi menduduki posisi Wapres RI, Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Chairul Tanjung Bertemu PM Kamboja, Bicarakan Angkor Wat

    Chairul Tanjung Bertemu PM Kamboja, Bicarakan Angkor Wat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Chairman dan Founder CT Corp Chairul Tanjung bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di istana perdana menteri. Pertemuan pada Jumat sore (22/11/2024), juga dihadiri mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, serta pengusaha Joefly Joesoef.

    Salah satu yang dibicarakan adalah destinasi utama Kamboja, yakni Angkor Wat. Hun Manet menjelaskan pembangunan fasilitas dan infrastruktur terus dilakukan di kawasan tersebut.

    “Hotel-hotel sudah semakin banyak di Angkor Wat, airport baru pun sudah kami selesaikan untuk membuka konektivitas lebih luas lagi dari berbagai destinasi ke Angkor Wat yang berada di wilayah Siem Reap itu,” jelas Hun Manet, dikutip dari Detik.com, Minggu (22/11/2024).

    Chairul dalam kesempatan itu menjelaskan soal konsep ekosistem di dalam tempat wisata. Angkor Wat menawarkan potensi yang sangat besar, karena kawasan seluas 162,6 hektare itu bisa dibangun destinasi menarik selain untuk menikmati kawasan candi yang ada di sana.

    Bahkan pria yang akrab disapa CT juga mengungkapkan akan melihat potensi apa yang bisa dikolaborasikan dua belah pihak. Sebab pihaknya juga memiliki jaringan hotel hingga theme park.

    “Inilah yang disebut ekosistem. Di mana kita membangun destinasi atau aktivitas lainnya sehingga turis akan lebih lama dan mengeluarkan budget wisata yang lebih besar di kawasan tersebut. Nanti kita lihat apa yang bisa kolaborasikan. Karena kami juga memiliki jaringan hotel, indoor theme park indoor hingga dan snow theme park,” ucapnya.

    Hum Manet menyambut antusias usulan tersebut. Konsep ekosistem di destinasi wisata, dinilainya bisa lebih powerfull untuk membuat turis bisa lebih lama di sana.

    Pada akhirnya dapat berkontribusi meningkatkan sektor pariwisata Kamboja. “Selain itu, kami punya struktur insentif bagi para investor. Hal ini untuk menarik minat dan mempermudah investor untuk membangun ekonomi di Kamboja. Kita siap diskusikan terkait insentif apa yang bisa kami berikan,” lanjutnya.

    Diskusi itu juga menyinggung soal potensi kerja sama dalam dunia pendidikan Kamboja. Muhammad Nuh yang ikut dalam rombongan mengatakan peluangnya bisa dilakukan dalam pendidikan tinggi dan advokasi.

    Terkait hal ini, Hun Manet menjelaskan investasi pada sektor pendidikan merupakan hal penting. Di Kamboja sendiri, terdapat empat kementerian yang mengurusi soal pendidikan.

    “Anda tak bisa memaksa orang untuk membeli TV, tapi orang butuh pendidikan dan orangtua juga akan memaksa agar anaknya mendapatkan pendidikan yang bagus. Jadi investasi di sektor pendidikan itu sangat penting. Bahkan Kamboja punya empat kementerian yang mengurus pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, tinggi hingga advokasi,” pungkas Hun Manet.

    (mkh/mkh)