Xcloud.id

Tag: Hatta Rajasa

  • Menkeu Purbaya: Saya Tidak Takut Siapapun

    Menkeu Purbaya: Saya Tidak Takut Siapapun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak takut dengan siapapun, karena dekat banyak para pengambil keputusan dari beberapa rezim.

    Purbaya mengaku sudah pernah membantu maupun menjadi bawahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo, Menko Perekonomian 2009—2014 Hatta Rajasa, Menko Perekonomian 2014 Chairul Tanjung, hingga Menko Marves 2016—2024 Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Jadi, saya sudah biasa bergaul dengan top-top thinker-nya di Indonesia. Saya enggak pernah takut sama siapa saja jadinya. Saya udah selalu terekspos dengan cara berpikir mereka, cara mereka mengambil keputusan,” ungkap Purbaya dalam forum Investor Daily Summit 2025, Jakarta, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

    Dia pun memuji Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo juga terampil mengambil keputusan.

    Purbaya bahkan cara kepala negara dan pemerintahan itu memilihnya menjadi menteri keuangan. Dia mengaku sempat ‘menakut-nakuti’ Prabowo akan terjadi pergantian kekuasaan apabila arah kebijakan ekonomi tidak segera diubah.

    Dia mengaku sempat dipanggil Prabowo bersama sekitar empat orang lain ke Hambalang, Bogor pada Jumat (5/9/2025). Saat itu, sambungnya, Prabowo memberi pemaparan hingga tiga.

    Esoknya, Sabtu (6/9/2025), kepala negara dan pemerintah itu kembali memberikan pemaparan. Selama itu, Purbaya hanya diam tanpa menanggapi.

    Pada hari ketiga, Minggu (7/9/2025), Purbaya dan empat orang lainnya kembali berkumpul di Hambalang. Kala itu, dia tidak mau diam lagi.

    “Kalau hari Minggu, waktu itu saya enggak ngomong, ya sudah lah, enggak ada kans untuk bicara lagi. Waktu ketemu, rapatnya berlima. Begini, begini, begini, saya bilang tadi, saya takut-takuti, ‘Februari Pak [bakal pergantian kekuasaan],’ ‘Oh gitu ya?’ Nah itu, recipe to my success, kita takut-takutin dia,” ungkap Purbaya.

    Dia memberikan data-data ekonomi dari Presiden ke-2 Suharto hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dari waktu ke waktu, selalu ada masa ekspansi ekonomi sekitar tujuh tahun dan masa resesi atau penurunan ekonomi sekitar satu tahun.

    Purbaya menjelaskan jika otoritas salah mengambil keputusan pada saat masa penurunan atau krisis ekonomi maka bisa terjadi pergantian kekuasaan. Dia menilai itu yang terjadi waktu kejatuhan Presiden ke-2 Suharto dan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur.

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengklaim masa penurunan ekonomi Era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008—2009 dan Era Presiden ke-7 Jokowi pada 2016 bisa menghindari pergantian kekuasaan akibat dirinya memberi masukan ke pemerintahan saat itu.

    “Ekonomi jatuh, dia jatuh. Untung ada saya,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa ekonomi akan ‘kering’ apabila pertumbuhan uang primer (M0) rendah. Oleh sebab itu, Purbaya selalu menganjurkan agar kebijakan moneter dan fiskal selalu mendukung likuiditas.

    Masalahnya, sambungnya, pertumbuhan uang primer mendekati 0% pada pertengahan 2025. Dia pun tidak heran apabila sempat terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota besar di Indonesia pada akhir Agustus lalu.

    “Kalau kita tidak berubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu. Semakin lama, semakin parah, dan penghitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan menjadi pergantian kekuasaan yang cost-nya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu dari Presiden Prabowo, makanya saya dimasukin, ‘Yawudah lo betulin’,” ungkapnya.

    Ternyata setelah menyampaikan itu, esoknya atau Senin (8/9/2025), Prabowo melantiknya menjadi menteri keuangan, ganti Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat selama 14 tahun.

  • Prabowo Subianto: Profil Lengkap dan Kiprah Sebagai Presiden RI ke-8 – Page 3

    Prabowo Subianto: Profil Lengkap dan Kiprah Sebagai Presiden RI ke-8 – Page 3

    Setelah pensiun dari militer pada tahun 1998, Prabowo sempat menekuni dunia bisnis, memimpin berbagai perusahaan di sektor kelapa sawit, migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun, panggilan politik membawanya kembali ke panggung nasional.

    Ia memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Golkar pada tahun 2004, meskipun belum berhasil dalam konvensi calon presiden. Pada tahun yang sama, ia terpilih sebagai Presiden Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan menjabat hingga 2010.

    Pada tahun 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, kemudian menjadi Ketua Umum partai sejak 2014. Ia beberapa kali mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (2009 mendampingi Megawati Soekarnoputri) dan calon presiden (2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa, 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno).

    Meskipun sempat mengalami kekalahan, kegigihannya membawanya pada posisi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019.

  • Ibas Sebut Rumah Pintar Warisan Visioner Ani Yudhoyono

    Ibas Sebut Rumah Pintar Warisan Visioner Ani Yudhoyono

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan Rumah Pintar merupakan warisan visioner Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono untuk menjangkau masyarakat terpencil melalui pendidikan. Ia menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan hadirnya ilmu dan nilai, sekaligus melanjutkan gerakan ini sebagai amal nyata bagi masa depan bangsa.

    Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bertajuk ‘Bersinergi Mencerdaskan Negeri: Membangun Generasi Cerdas Bersama Rumah Pintar Nasional’ yang dihadiri oleh pengurus Perkumpulan Pengelola Rumah Pintar Nasional (P2RPN). Ia didampingi oleh sang istri, Siti Rubi Aliya Rajasa Yudhoyono, yang juga menjabat sebagai Pembina Rumah Pintar Nasional sekaligus Ketua Persatuan Istri Anggota (PIA) Fraksi Partai Demokrat.

    Acara ini juga dihadiri oleh Chief of Staff Partai Demokrat, Yan Harahap beserta sejumlah anggota, seperti Dede Yusuf Macan Effendi, Marwan Cik Asan, Sabam Sinaga, Cellica Nurrachdiana, Dina Lorenza, Hinca Panjaitan dan Rizki Aulia Natakusuma. Sementara itu, turut hadir dari Rumah Pintar adalah Ketua P2RPN Okke Rajasa, Pembina P2RPN Murniati Widodo, Ketua Panitia Rakornas P2RPN 2025 Carolina Kaluku dan Sekretaris Panitia Rakornas P2RPN 2025.

    “Kami bersyukur, bahagia dan bangga sekaligus terharu. Hari ini seperti kita dikunjungi semangat Almarhumah Ibu Ani. Izinkan kami mengirimkan doa Al-Fatihah untuk Beliau, mengenang awal gerakan dari gagasan menjadi ‘to reach the unreached’,” terang Ibas dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Ia menerangkan program Indonesia Pintar adalah sebuah peninggalan dan aset bangsa yang lahir dari pemikiran visioner dan kepedulian sosial.

    “Melalui keteladanan dan pemikiran yang visioner dan kepedulian sosialnya, sebuah inisiatif dalam Gerakan Indonesia Pintar yang diluncurkan melalui SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu), bersama Presiden SBY, bersama Ibu Okke, Ibu Murniati, dan Ibu SIKIB lainnya, Rumah Pintar hadir bukan hanya sekedar memfasilitasi, tapi juga melainkan sebagai bagian dari ruang harapan. Harapan bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat pendidikan, yang tidak tersentuh buku, teknologi, apalagi pelatihan,” sambungnya.

    Dalam sambutannya, Ibas juga mengenang perkataan Ibu Ani mengenai pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa.

    Ia mengatakan program Rumah Pintar terus mengalami perkembangan setiap harinya. Seiring waktu, gagasan ini berkembang menjadi gerakan nasional, menyebar ke seluruh pelosok Indonesia.

    “Mulai dari Rumah Pintar, Mobil Pintar, Motor Pintar, hingga Taman Belajar berbasis budaya lokal. Program Indonesia Pintar melalui Rumah Pintar ini bukan hal biasa-biasa saja, bersama Ibu Okke Hatta Rajasa dan Ibu Murniati Widodo A.S., Gerakan ini mengakar dan tumbuh,” bahasnya lebih lanjut.

    “Ribuan kader dilatih, ratusan komunitas juga terus terinspirasi dan jutaan anak-anak, ibu rumah tangga, guru paud, setengah warga desa ikut merasakan hadirnya negara melalui ilmu dan nilai,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Ibas mengingatkan pentingnya peran negara dalam pendidikan. “Merasakan hadirnya negara melalui ilmu dan nilai,” sebutnya.

    “Ini bukan nostalgia, ini bukan romantika masa lalu. Tapi ini penggalan ilmu, pengalaman dan amal untuk bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Rakornas P2RPN 2025 Deden Arrifan berharap dengan adanya audiensi ini dapat memberikan manfaat konkret bagi pendidikan anak-anak Indonesia.

    “Kami optimis, Rumah Pintar di Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta membawa keberkahan bagi bangsa dan negara,” pungkas Deden.

    (akd/akd)

  • Kalah empat kali dalam pemilu, Prabowo: Ini bukti demokrasi berjalan

    Kalah empat kali dalam pemilu, Prabowo: Ini bukti demokrasi berjalan

    Saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan karena saya ikut pemilu lima kali. Alhamdulillah empat kali kalah, tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pengalamannya mengikuti pemilihan presiden sebanyak lima kali, dengan empat kali mengalami kekalahan, menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan.

    “Saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan karena saya ikut pemilu lima kali. Alhamdulillah empat kali kalah, tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan, pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menilai bahwa perjalanan politiknya mencerminkan kuatnya sistem demokrasi di Indonesia.

    Prabowo merasa ditakdirkan menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia karena dirinya saat ini memimpin perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-8 dasawarsa.

    Prabowo pun mengucapkan Dirgahayu ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Diketahui, Prabowo telah lima kali mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan presiden.

    Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvensi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Dirinya kalah suara dari Wiranto.

    Pada Pilpres 2009, Prabowo maju dalam kontestasi pertamanya dengan menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, pasangan Megawati-Prabowo kalah dari duet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada Pilpres 2009.

    Prabowo kemudian kembali maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa. Namun pilpres akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

    Pantang putus asa, Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Kali ini Prabowo berduet dengan pengusaha muda Sandiaga Uno.

    Namun, perjalanan Prabowo menuju Istana Merdeka kembali kandas setelah kalah dari pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

    Kemudian dalam Pilpres kelimanya ini, Prabowo maju sebagai bacapres dengan menggandeng putra pertama Joko Widodo sebagai wakilnya, yakni Gibran Rakabuming Raka.

    Hasil Pemilihan Presiden 2024 akan terungkap saat penghitungan suara pada 14-15 Maret 2023 dan rekapitulasi penghitungan suara pada 15 Februari-20 Maret 2024.Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo

    Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nusron Wahid yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang dikaitkan dengan isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

    Namanya kini menyita perhatian setelah diduga ikut terseret dalam isu munaslub Partai Golkar guna memilih ketua umum baru menggantikan Bahlil Lahadalia.

    Nusron disebut terlibat dalam komunikasi dengan Istana untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Golkar saat ini.

    Menilik ke belakang, Tokoh NU ini diketahui pernah tercatat dipecat oleh partainya pada era Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) pada momen Pemilu 2014.

    Saat itu, ARB juga memecat dua kader muda Golkar lainnya, yakni Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang.

    Aksi main pecat oleh pimpinan parpol berlambang beringin rindang itu kabarnya dilakukan lantaran Nusron ogah mendukung calon presiden yang diusung Golkar, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Dia memilih berseberangan dengan keputusan partai dengan mendukung duet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat itu Nusron menyebut pemecatan terhadap dirinya karena Golkar mendapat tekanan luar biasa sebagai risiko mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Menurut Nusron, dirinya dapat memahami keputusan Aburizal dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Golkar mengeluarkan surat pemecatan tersebut. Sebab, kata Nusron, dorongan untuk memecat dirinya, Poempida dan Agus Gumiwang justru bukan dari internal Golkar kala itu.

    Saat ini, Nusron yang menjabat Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar, masih ramai dikaitkan dengan isu munaslub. Namun, Nusron membantah rumor tersebut.

  • Wapres Gibran Diminta Berkantor di IKN atau Papua, Begini Respon PAN

    Wapres Gibran Diminta Berkantor di IKN atau Papua, Begini Respon PAN

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus siap berkantor di mana pun sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Partai Amanat Nasional (PAN) pun buka suara soal hal tersebut.

    Tentang penempatan kantor wakil presiden itu disampaikan Ketua Majelis Penasihat DPP PAN Hatta Rajasa usai melayat ke rumah duka Kwik Kian Gie di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, Selasa (29/72025).

    Menurut Hatta, jika ditugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, Gibran Rakabuming Raka harus sudah siap. Dia menjelaskan bahwa wakil presiden adalah pembantu presiden, sehingga tidak boleh menolak jika diberikan perintah berkantor di mana pun.

    “Ya kalau menurut saya kan beliau itu kan wapres yang bertugas jadi pembantunya presiden. Jadi terserah presiden saja mau menempatkan beliau di mana,” tuturnya.

    Hatta pun menolak berkomentar lebih jauh mengenai wilayah yang tepat untuk menjadi kantor wakil presiden nanti.

    “Itu sajalah komentar saya, saya tidak mau terlalu jauh,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah siap jika ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua.

    Gibran mengemukakan sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto, dirinya harus sudah siap ditempatkan di mana pun, baik di IKN maupun Papua. 

    Gibran menegaskan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk ditempatkan di wilayah mana. 

    “Di Papua maupun di IKN, kami menunggu perintah dari Presiden. Sebagai pembantu Presiden, harus siap,” tuturnya di Jakarta, Senin (28/7).

  • Hatta Rajasa Nilai Ide Pilkada Tak Langsung Perlu Didiskusikan Nasional 29 Juli 2025

    Hatta Rajasa Nilai Ide Pilkada Tak Langsung Perlu Didiskusikan Nasional 29 Juli 2025

    Hatta Rajasa Nilai Ide Pilkada Tak Langsung Perlu Didiskusikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (
    PAN
    )
    Hatta Rajasa
    menilai wacana penghapusan
    pilkada langsung
    dan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh
    DPRD
    yang diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias
    Cak Imin
    merupakan isu strategis yang perlu dibahas secara nasional.
    Menurut Hatta, wacana tersebut tidak bisa hanya menjadi perdebatan di lingkungan partai politik, tetapi juga perlu didiskusikan oleh seluruh komponen bangsa mengingat dampaknya yang sangat fundamental terhadap sistem demokrasi.
    “Kalau menurut saya biarkanlah itu berkembang, pandangan-pandangan itu yang menjadi diskursus bangsa, tidak hanya menjadi katakanlah diskusi pada kelompok partai, tapi ini harus didiskusikan seluruh komponen bangsa karena ini sesuatu perubahan yang mendasar juga menurut pandangan saya,” kata Hatta ditemui usai melayat Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    Dia menilai opsi untuk mengubah sistem pilkada merupakan hal yang sah dalam demokrasi, namun harus melewati proses yang inklusif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang masyarakat sipil, akademisi, hingga pegiat demokrasi.
    Sebab, menurutnya, usulan seperti itu pernah mendapatkan penolakan dari pegiat demokrasi.
    “Dulu pernah ada pandangan seperti itu, masih ingat enggak, mendapatkan penolakan yang cukup dari para kawan-kawan kita aktivis dan juga pegiat-pegiat di bidang demokrasi. Dan kita tidak ingin pandangan-pandangan itu justru menimbulkan distorsi. Jadi biarkan berkembang. Jadikan itu sebagai sebuah masukan dan kemudian dicari solusi yang terbaik,” kata Hatta.
    Saat ditanya apakah PAN mendukung usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, Hatta menyebut partainya belum mengambil sikap resmi karena masih mendalami berbagai aspek.
    “Belum sampai ke situ. Karena kita sendiri juga masih mendiskusikan hal-hal seperti itu,” imbuhnya.
    Menurut Hatta, apabila memang ingin mengatasi persoalan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, masih ada cara lain tanpa harus mengubah mekanisme dasar pemilihan kepala daerah secara drastis.
    Hal ini disampaikan usai ditanya tentang pandangan bahwa biaya politik yang tinggi membuat munculnya usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
    “Kalau menurut saya itu kita masih bisa kok mencari solusi untuk menekan biaya-biaya tinggi di dalam pilkada, pemilu, atau apa pun juga, tanpa kita katakanlah mengurangi esensi dari nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Cak Imin mengusulkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung.
    Itu ia sampaikan dalam acara Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, Rabu (23/7/2025) malam.
    Menurutnya, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” ujar Cak Imin dalam pidatonya, Rabu malam.
    Dia menilai, perlu ada penyempurnaan tata kelola politik nasional yang bertujuan untuk membuat pembangunan nasional kondusif.
    Cak Imin mengatakan, usulan PKB tersebut sudah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tetapi PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” ujar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kwik Kian Gie Meninggal Dunia

    Kwik Kian Gie Meninggal Dunia

    Jakarta –

    Ahli ekonomi dan politikus Indonesia, Kwik Kian Gie, meninggal dunia. Kabar ini disampaikan langsung oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II Hata Rajassa.

    “Turut berduka yang dalam atas wafatnya Pak Kwik kia Gie, sahabat saya sesama di kabinet Bu Mega,” kata Hatta Rajasa kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

    Hatta lantas mengungkap sosok Kwik Kian Gie. Menurutnya, almarhum sosok yang mencintai Indonesia.

    “Beliau sangat mencintai Indonesia, tokoh yang kritis namun memiliki rasa Nasionalisme yang tinggi,” ucap dia.

    Hatta Rajasa pun menyebut Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaiknya.

    (maa/imk)

  • Profil Ahmad Dhani, Pendiri Dewa 19 yang Kini Berkiprah di DPR RI

    Profil Ahmad Dhani, Pendiri Dewa 19 yang Kini Berkiprah di DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Musisi legendaris yang dikenal sebagai pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, kini resmi menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I dari Fraksi Partai Gerindra.

    Sosok yang sebelumnya dikenal luas di dunia musik ini kini mengemban tugas legislatif di Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, dan riset. Pilihan ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejak panjang Ahmad Dhani dalam industri kreatif Tanah Air.

    Profil Ahmad Dhani

    Lahir di Surabaya pada 26 Mei 1972, Ahmad Dhani Prasetyo menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Surabaya dan melanjutkan kuliah di Universitas Pancasila.

    Namanya melesat sejak mendirikan grup musik Dewa 19 pada akhir 1980-an, yang kemudian menjadi salah satu band paling berpengaruh di Indonesia.

    Tak hanya sebagai musisi, Dhani juga sukses sebagai produser dan pendiri Republik Cinta Management, yang menaungi banyak artis dan band ternama. Ia juga membentuk beberapa grup musik lainnya seperti Ahmad Band, The Rock, dan TRIAD.

    Awal Kiprah Politik

    Perjalanan Ahmad Dhani menuju Senayan tidaklah instan. Ia mulai menapaki dunia politik sejak lebih dari satu dekade lalu. Dukungan terbukanya terhadap pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014 menjadi titik awal keterlibatannya secara langsung dalam panggung politik nasional.

    Meski sempat gagal dalam beberapa pencalonan sebelumnya, akhirnya pada Pemilu 2024 Ahmad Dhani berhasil mengamankan kursi legislatif.

    Berbekal pengalamannya di industri musik dan manajemen hiburan, Dhani datang ke DPR RI dengan misi khusus. Ia menyuarakan perlunya pembaruan regulasi yang selama ini dianggap merugikan pelaku seni, termasuk isu penting seputar hak cipta dan tata kelola industri musik.

    Kiprah di Komisi X DPR RI

    Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani berfokus pada isu-isu strategis seperti pendidikan, kebudayaan, dan riset. Ia aktif dalam berbagai rapat kerja yang membahas rencana pendidikan nasional serta program pembinaan pemuda dan olahraga.

    Dhani juga menyoroti pentingnya memperkuat posisi pelaku seni dalam kebijakan pemerintah. Ia menyatakan akan memperjuangkan hak-hak seniman dan menjamin keberlangsungan industri kreatif yang sehat di Indonesia. Salah satu isu yang ia angkat adalah perlunya revisi undang-undang hak cipta agar lebih berpihak pada para kreator.

    Isu dan Dinamika di Parlemen

    Selama masa tugasnya, Ahmad Dhani sempat menjadi sorotan akibat pernyataannya dalam sebuah rapat kerja yang dianggap menyinggung kelompok tertentu.

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pun memberikan sanksi teguran serta meminta klarifikasi dan permintaan maaf. Dhani telah menyampaikan klarifikasi dan menyatakan komitmennya untuk menjaga etika parlemen.

    Menariknya, keterlibatannya di Komisi X juga menjadi perbincangan publik karena ia berada satu komisi dengan Once Mekel, rekan sesama musisi yang pernah terlibat konflik soal hak cipta lagu Dewa 19.

    Namun kini keduanya menjalani peran sebagai legislator dalam forum yang sama, sebuah gambaran menarik tentang dinamika politik di tengah latar belakang industri kreatif.

    Keterlibatan Ahmad Dhani di DPR RI menandai babak baru dalam kariernya sekaligus membawa warna berbeda dalam komposisi anggota legislatif. Sebagai figur dari dunia seni yang kini berada di parlemen, ia membawa harapan baru bagi pelaku industri kreatif Indonesia.

  • Sikapi Tarif Trump, AHY Ajak RI Ubah Krisis Jadi Peluang

    Sikapi Tarif Trump, AHY Ajak RI Ubah Krisis Jadi Peluang

    Jakarta –

    Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Dr. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan empat strategi untuk membentengi dan mengakselerasi kebangkitan Indonesia di tengah tekanan global. Hal ini termasuk menghadapi tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS, Donald Trump.

    AHY menekankan pentingnya memperkokoh struktur ekonomi domestik yang dapat dicapai dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, termasuk mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan.

    Kedua, mengutip semangat dari Chairman TYI, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), AHY menyerukan agar bangsa ini mengubah krisis menjadi peluang.

    “Gunakan momentum ini untuk mendorong transformasi ekonomi, mempercepat hilirisasi dan digitalisasi. Segera mewujudkan ekonomi hijau. Termasuk transisi energi baru dan terbarukan,” ujar AHY dalam keterangannya, Minggu (13/4/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Panel bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, hari ini.

    Berikutnya adalah diversifikasi pasar dan mitra global. AHY menyebut dalam dunia yang mulai terpolarisasi, Indonesia harus memperluas cakrawala ekonominya.

    “Jangan hanya bergantung pada satu poros kekuatan. Indonesia harus menjadi pemain global yang cerdas dan mandiri,” serunya.

    Dan yang terakhir, AHY menyerukan penguatan solidaritas regional.

    AHY menilai perkembangan terbaru ini berpotensi membawa dunia ke dua arah yang ekstrem. Pertama, negara-negara terdampak akan menjauhi Amerika Serikat dan membangun blok ekonomi baru. Kedua, jika kebijakan Trump ini terbukti efektif untuk memaksa negara-negara lain, maka dunia akan semakin tunduk pada satu kekuatan yang semakin hegemonik.

    “Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, kita menghadapi risiko fragmentasi ekonomi, politik dan ekonomi,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, AHY juga mengapresiasi pendekatan dual track diplomacy Presiden Prabowo Subianto yakni mengirimkan tim khusus untuk melakukan negosiasi dengan Trump dan di sisi lain membangun komunikasi dengan negara lain.

    Menurut AHY, apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah diplomasi yang tidak reaktif dan tidak pasif.

    “Dunia tidak lagi dibagi menjadi yang kuat dan yang lemah, tetapi antara yang cepat dan yang tertinggal,” tegasnya.

    Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh seperti Presiden ke-7 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Chairul Tanjung. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat hadir di ruangan, seperti Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi, Iftitah Suryanegara, dan Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini