Xcloud.id

Tag: Hasyim Asy’ari

  • Santri Progresif dari Jombang, Elza Nikma Tawarkan Visi Baru untuk KOPRI PMII Jatim

    Santri Progresif dari Jombang, Elza Nikma Tawarkan Visi Baru untuk KOPRI PMII Jatim

    Jombang (beritajatim.com) – Berangkat dari pesantren dan ruang kaderisasi akar rumput, Elza Nikma Yunita kini melangkah menuju panggung wilayah. Ia resmi mencalonkan diri sebagai Ketua KOPRI PMII (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri) Jawa Timur dengan membawa visi feminisme Islam dan keberdayaan digital.

    Ia datang ke kantor Badan Pekerja Konkoorcab PKC PMII Jatim di Surabaya, Selasa (27/5/2025), didampingi Ketua Umum PC PMII Jombang dan Ketua KOPRI PC PMII Jombang.

    Mengenakan jas biru khas PMII dan kerudung hitam, perempuan kelahiran Jombang, 15 Juni 2001 ini mencatatkan langkah penting dalam sejarah kaderisasi perempuan di tubuh PMII. Ia menjadi salah satu dari sedikit kader perempuan yang memulai dari akar basis: rayon, komisariat, hingga cabang, dan kini menuju wilayah.

    Perjalanan intelektual dan spiritual Elza dimulai dari Tebuireng hingga Kediri. Ia merupakan alumnus Universitas Hasyim Asy’ari (Unhasy) Tebuireng, dan saat ini sedang menempuh studi magister di UIN Syekh Wasil Kediri dengan fokus pada Ekonomi Syariah.

    “Pendidikan adalah ruang pertama perjuangan perempuan. Saya ingin membuktikan bahwa menjadi santri tidak membatasi kita untuk berpikir progresif dan melangkah jauh,” kata Elza, Rabu (28/5/2025).

    Elza juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII Hasyim Asy’ari Unhasy Tebuireng (2022–2023) dan Sekretaris KOPRI PC PMII Jombang (2024–2025). Ia merupakan santri dari Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2 Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

    Kini, ia membawa visi besar untuk KOPRI Jawa Timur: “KOPRI PKC PMII Jawa Timur sebagai ruang aman, inklusif, dan progresif bagi perempuan muda untuk tumbuh, memimpin, dan memberi dampak nyata dalam perubahan sosial di era digital.”

    Visi tersebut ditopang oleh lima misi strategis: penguatan kepemimpinan progresif, keadilan gender, kaderisasi adaptif, solidaritas strategis, dan optimalisasi teknologi digital.

    Elza menegaskan bahwa arah perjuangan KOPRI harus berlandaskan Islam progresif, feminisme kritis, dan literasi digital taktis. “Islam tidak pernah membungkam perempuan. Islam datang membebaskan,” tegasnya, mengutip pemikiran KH. Husein Muhammad.

    Pemikiran Elza juga banyak dipengaruhi oleh tokoh feminis seperti Nancy Fraser, Musdah Mulia, dan Silvia Federici. Ia membangun narasi perlawanan terhadap kapitalisme patriarkal dan sistem sosial-politik yang bias gender.

    Salah satu gagasan penting yang ia usung adalah penguasaan ruang digital sebagai arena perjuangan perempuan masa kini.

    “Teknologi harus kita rebut kembali, bukan sebagai sarana eksistensi personal, tapi sebagai alat perjuangan kolektif,” jelasnya sambil mengutip pemikiran Zeynep Tufekci.

    Bagi Elza, perjuangan perempuan kini hadir juga di layar gawai, di antara tagar dan data, tempat narasi dan identitas perempuan dipertaruhkan.

    Pendaftaran Elza bukan sekadar proses administratif. Ia adalah pernyataan sikap bahwa KOPRI bukan hanya organisasi, melainkan ruang politik etis perempuan muda — tempat mereka bisa bertumbuh, memimpin, dan menebar dampak.

    “Perempuan tidak hanya butuh tempat untuk tumbuh, tapi juga ruang untuk memimpin. KOPRI harus jadi tempat itu,” ucapnya penuh kepercayaan diri. [suf]

  • Khofifah Canangkan Pembangunan Jalan Strategis Rambipuji-Puger

    Khofifah Canangkan Pembangunan Jalan Strategis Rambipuji-Puger

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) bersama kabupaten/kota terus memperhatikan akses jalan di Jatim. Perbaikan pun dilakukan seperti halnya di ruas jalan Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

    Gubernur Khofifah Bersama Bupati Jember Muhammad Fawait mencanangkan pembangunan jalan strategis sepanjang 7,5 km, yang menghubungkan Rambipuji-Puger dan pertigaan Kasiyan-Kencong, saat ini telah selesai 25 persen senilai Rp 24 miliar pada Minggu (25/5/2025)

    Pembangunan ini bertujuan memperkuat infrastruktur dasar guna mendukung konektivitas ekonomi dan membuka ruang investasi di kawasan selatan Jember.

    “Ini penanda keberlanjutan dari program Pemprov 7,5 kilometer ini Insya Allah sampai dengan Oktober selesai, dan pada APBD 2026 Insya Allah ditambah 10 km,” kata Khofifah.

    Menurutnya, dengan jalan yang baru saja dicanangkan selain mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan, jalan ini juga mempercepat arus distribusi barang dan jasa di wilayah Puger dan sekitarnya.

    Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim melalui Dinas PU Bina Marga Jatim juga tengah membangun lanjutan betonisasi dengan mutu yang sama Fs 4,5 Mpa pada ruas Kasiyan – Puger dan Kasiyan – Balung sepanjang 2 km dengan lebar 9 meter.

    Pemprov, lanjut Khofifah, juga menambah pembangunan 500 meter pada ruas Balung-Rambipuji dengan lebar 11 meter. Kedua proyek ini ditargetkan rampung pada Oktober 2025 dengan total anggaran sebesar Rp 24.000.269.399,66. Selain itu, juga terdapat rekonstruksi jalan oleh PU Bina Marga Provinsi Jatim sepanjang lima kilometer.

    “Jadi, proses ya kawan-kawan sekalian melihat kekuatan fiskal kita kalau misalnya ada yang bisa dimaksimalkan di PAPBD mudah-mudahan masih bisa kita tambahkan percepatan. Insya Allah tahun 2026 sudah dianggarkan untuk penambahan 10 km lagi,” katanya.

    Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim terus mendorong penguatan infrastruktur di wilayah selatan Jember sebagai bagian dari visi besar membangun konektivitas antarwilayah serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan inklusif di seluruh provinsi.

    “Proses ini terus kita maksimalkan sehingga infrastruktur di kabupaten Jember ini bisa lebih memberikan support bagaimana konektivitas di antara barang dan jasa dan warga terutama,” tandasnya.

    Sebelum diperbaiki, ruas jalan ini mengalami kerusakan berat akibat lalu lintas kendaraan bertonase tinggi, khususnya truk pengangkut bahan baku dan hasil produksi industri. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

    “Kini, wajah jalan tersebut telah berubah total menjadi akses yang aman, nyaman, dan efisien,” jelasnya.

    Selain itu juga dilakukan peresmian sepanjang 0,5 km jalan beton di Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, pada Minggu (25/5/2025) pagi, senilai Rp 5,5 miliar yang telah berhasil dibangun dengan dukungan dari PT Semen Imasco Asiatic, sebagai bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

    Dalam kesempatan ini, Khofifah mengapresiasi atas kontribusi CSR dari PT Semen Imasco Asiatic. Jalan beton di Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sepanjang 0,5 Km baru saja diresmikan itu dibangun dengan konstruksi beton mutu Fs 4,5 Mpa dan lebar sembilan meter senilai Rp 5,5 miliar merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Imasco Asiatic.

    Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha merupakan kunci percepatan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pinggiran.

    “Kerja sama seperti ini harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan sinergis dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepemimpinan Gubernur Khofifah. Menurutnya, Gubernur Khofifah bukanlah sosok yang hanya berbicara dalam tataran teori, melainkan pemimpin yang menunjukkan aksi nyata di lapangan

    “Gubernur khofifah itu bukan hanya berteori, tapi lebih pada kerja konkret, dan kerjanya lebih banyak daripada teorinya. Kabupaten Jember siap bersinergi untuk mewujudkan Jatim menjadi Gerbang Baru Nusantara,” tegasnya.

    Disisi lain, warga sekitar menyambut positif pembangunan ini karena memberikan dampak nyata terhadap kehidupan sehari-hari. Jalan yang sebelumnya rusak parah kini menjadi infrastruktur yang mendukung mobilitas warga dan kelancaran logistik industri.

    Kepala Desa Kasiyan Timur, Hariyanto (43), menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jawa Timur serta seluruh jajaran dari tingkat kabupaten hingga pusat atas peresmian jalan yang sudah dijalankan untuk masyarakat.

    “Selama kurang lebih tiga bulan dilakukan perbaikan, akhirnya jalan di area Kasiyan Timur selesai dikerjakan. Dampaknya, efektivitas ekonomi dan aktivitas lainnya berjalan lancar. Terima kasih kepada Gubernur Jatim yang telah membantu masyarakat Kasiyan Timur,” tuturnya.

    Hal senada disampaikan Hasyim Asyari (45), warga Dusun Krajan I, Desa Kasiyan Timur. Ia merasa senang dan terbantu karena sebelumnya jalan mengalami kerusakan parah akibat tonase kendaraan yang berlebihan.

    “Sekarang jalan telah diperbaiki. Selain nyaman, jalan ini membantu perekonomian masyarakat sekitar. Ekonomi warga di sini banyak yang bergantung pada tambang batu gamping. Terima kasih kepada Ibu Gubernur. Kami sebagai warga sangat senang karena merasa nyaman dan terbantu dalam menjalankan aktivitas,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Panglima Perang 10 November Kiai Abbas Berpeluang Jadi Pahlawan Nasional

    Panglima Perang 10 November Kiai Abbas Berpeluang Jadi Pahlawan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Berkas pengusulan KH. Abbas Abdul Jamil Buntet sebagai Calon Pahlawan Nasional dinilai paling lengkap. Kiai Abbas berpeluang besar ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025.

    Hal ini disampaikan Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA. dalam acara Istighosah dan Seminar dalam rangka pengusulan Kiai Abbas Abdul Jamil sebagai Calon Pahlawan Nasional di Pendopo Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Dalam sambutannya, Kiai Asep menyampaikan, bahwa dirinya takjub dan sangat mengapresiasi terhadap selesainya buku profil Kiai Abbas. “Buku profil ini sangat bernilai, karena isinya sangat lengkap dan berdasarkan sumber primer yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau yang membaca profil ini kaum intelek, saya yakin pasti sangat bisa memahami kualitas tulisan yang ada di dalamnya. Referensi yang digunakan sangat lengkap, dan bersumber dari dalam dan luar negeri,” kata Kiai Asep.

    Lebih lanjut Kiai Asep menyampaikan, bahwa buku profil Kiai Abbas ini adalah yang terbaik dan terlengkap sepanjang profil Calon Pahlawan Nasional yang ada. “Saya sudah pernah mengusulkan abah saya, Kiai Abdul Chalim Leuwimunding sebagai Calon Pahlawan Nasional, dan alhamdulillah berhasil. Nah, kalau saya lihat buku profil Kiai Abbas ini, saya optimistis sangat baik dan lengkap. Bahkan, seandainya ada orang diberi uang Rp 1 miliar, dan diminta menyusun buku profil semacam ini dari nol, belum tentu bisa, dan belum tentu selesai,” ungkap Kiai Asep yang dikenal dermawan ini.

    Apabila dilihat dari sisi perjuangan berdasarkan sumber primer yang ada, Kiai Abbas merupakan sosok kiai yang paling layak dijadikan Pahlawan Nasional. Kiai Asep mengisahkan bahwa perang 10 Nopember 1945 tidak akan berlangsung, seandainya Kiai Abbas tidak datang ke Surabaya.

    “Saya baca sejarah, waktu itu Kiai Hasyim Asy’ari tidak akan memulai peperangan sebelum Kiai Abbas datang. Nah, begitu Kiai Abbas datang, maka kemudian Kiai Hasyim As’ary merestui dimulainya Perang 10 Nopember dengan teriakan semangat dari Bung Tomo. Kini, Kiai Hasyim Asy’ari dan Bung Tomo sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, maka tidak berlebihan jika pada tahun ini, Kiai Abbas juga ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” tegas Kiai Asep.

    Nampak hadir dalam acara istighosah dan seminar tersebut, KH. Mustahdi Abdullah Abbas yang merupakan cucu dari Kiai Abbas. Dalam sambutannya mewakili keluarga, Kiai Mustahdi menyampaikan bahwa Gelar Pahlawan Nasional tidaklah penting bagi sosok Kiai Abbas.

    “Namun, hal tersebut menjadi penting bagi kita semua sebagai ikhtiar merawat spiritnya, menjaga semangatnya, dan menumbuhkan sikap kebangsaan dan kepahlawanan beliau di dalam diri kita dan anak cucu kita generasi Indonesia, masa depan Cirebon yang akan datang,” jelasnya.

    Kiai Mustahdi menjelaskan, bahwa Kiai Abbas tidak saja berjuang dalam medan peperangan, tetapi kesehariannya sebagai pengasuh Pondok Buntet tidak bisa dilepaskan dalam perjuangan di dunia pendidikan.

    “Dalam perjuangan kemerdekaan, masyhur Kiai Abbas didapuk sebagai panglima dalam Perang 10 Nopember 1945. Dalam pendidikan, Kiai Abbas juga merupakan sosok pembaharu pendidikan dengan membentuk sistem klasikal madrasah di saat banyak pesantren yang masih belum menerapkannya. Di madrasah itu juga dimasukkan berbagai mata pelajaran umum, utamanya pelajaran bahasa Indonesia yang Kiai Abbas sendiri ikut serta menetapkannya sebagai bahasa satunya Indoensia dalam sumpah pemuda,” kata Kiai Mustahdi.

    Senada dengan Kiai Mustahdi, Penjabat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren KH. Aris Ni’matullah meyakini Kiai Abbas sendiri tidak berkenan dengan gelar Pahlawan Nasional itu. Seperti orang tua yang memberikan jiwa raganya untuk anak, tentu tidak ada harapan mendapatkan balasannya.

    “Kita sebagai santrinya, murid-muridnya, tentu saja ingin menempatkan beliau dalam posisi yang sebenarnya. Hanya itu yang bisa diberikan kepada beliau,” katanya.

    Sementara itu, H.E. Agus Ismail, S.Sos., M.Pd. analis kebijakan ahli madya, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa secara dokumen, pengusulan Kiai Abbas sebagai Calon Pahlawan Nasional sudah memenuhi kriteria. Kontribusinya tercatat dalam berbagai dokumen. Namanya diambil sebagai nama-nama gedung, mulai masjid, mushala, perpustakaan, hingga gedung pertemuan dan Asrama Haji.

    “Seluruh kebutuhan data insyaallah sudah terpenuhi. Banyak data primer terbaru yang ditemukan untuk menambah kekayaan dokumen, seperti dokumen Belanda hingga surat kabar New York Times,” kata pria yang biasa dipanggil Agis itu.

    Sebagaimana sudah diberitakan sebelumnya, pengusulan Kiai Abbas sebagai Calon Pahlawan Nasional dari Jawa Barat telah disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos) pada tanggal 11 April 2025. Setelah berkas diterima oleh Ditjen Dayasos, dilakukan pemeriksaan dokumen, hasilnya dinyatakan lengkap dan telah memenuhi ketentuan administrasi. Selanjutnya berkas tersebut akan diserahkan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk dipelajari sebelum dilaksanakan rapat / sidang TP2GP.

    Sementara itu, Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si., anggota DPR RI Periode 2019-2024 dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dirinya berani menggaransi kualitas buku profil Kiai Abbas karena dirinya mengetahui bahwa dalam penyusunnya mencari sumber data primer hingga negeri Belanda. “saya meyakini bahwa tulisan di buku profil kiai Abbas ini shoheh, karena saya tahu sumber data primernya didapat hingga di Belanda.” Ungkap Prof Zainuddin.

    Lebih lanjur Prof. Zainuddin menyatakan bahwa proses pengusulan gelar pahlawan nasional ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya inisiator dan sponsor. Maka hadirnya Kiai Asep sebagai inisiator dan sponsor utama, menjadikan proses pengusulan gelar pahlawan nasional Kiai Abbas berjalan lancar hingga tahap ini.

    Sebagaimana terlihat dalam setiap kegiatan seminar pengusulan Kiai Abbas sebagai Calon Pahlawan Nasional, Kiai Asep selalu hadir sebagai inisiator dan sponsor utama. Namun, Kiai Asep menolak disebut sebagai inisiator dan sponsor utama, karena ada sosok Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang dipandang sebagai inisiator dan sponsor yang sesungguhnya. Khofifah selalu memantau dan menanyakan berkaitan dengan perkembangan pengusulan Kiai Abbas sebagai Calon Pahlawan Nasional hingga diterimanya buku profil ini. Seperti hal nya beliau selalu memantau beberapa Calon Pahlawan Nasional lainnya. Sebab, beliau selalu mengatakan bahwasannya Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. (tok/but)

  • Polisi kerahkan 511 personel amankan sidang Hasto

    Polisi kerahkan 511 personel amankan sidang Hasto

    Titik-titik krusial seperti kedatangan massa, kehadiran terdakwa, serta proses keluar-masuk ruang sidang menjadi fokus pengamanan kami

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 511 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakpus dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan pola pengamanan kali ini merupakan kelanjutan dari strategi minggu sebelumnya, dengan beberapa penyesuaian berdasarkan dinamika lapangan.

    “Titik-titik krusial seperti kedatangan massa, kehadiran terdakwa, serta proses keluar-masuk ruang sidang menjadi fokus pengamanan kami,” kata Susatyo di Jakarta, Jumat.

    Ia menekankan sidang ini bersifat terbuka untuk umum, namun dengan pengawasan ketat untuk mencegah tindakan provokatif.

    Polisi kata Susatyo, telah menyiapkan area pemisahan bagi massa pro dan kontra agar tidak terjadi gesekan, dengan pendekatan persuasif kepada seluruh pengunjung.

    “Kami imbau massa untuk menempati areal masing-masing secara tertib. Setelah terdakwa tiba, Jalan Bungur Besar akan kami alihkan sementara demi kelancaran sidang,” ujarnya.

    Kapolres Jakarta Pusat berharap seluruh rangkaian sidang dapat berjalan aman, tertib, dan damai.

    “Kami jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Semoga pengamanan hari ini berjalan lancar tanpa gangguan,” ujarnya.

    Diketahui, sidang kasus Hasto kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi dimaksud, yakni anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2016-2024 Hasyim Asyari dan penyelidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Budi Raharjo.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, pada rentang waktu 2019–2024.

    Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui penjaga Rumah Aspirasi Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya bernama Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam untuk mengantisipasi adanya upaya paksa dari penyidik KPK.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

    Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

    Laporan khusus Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sorotan publik setelah Transparency International Indonesia (TII) mengungkap dugaan mark-up anggaran dalam pengadaan sewa private jet atau jet pribadi untuk Pemilu 2024. 

    Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.​

    Adanya pengadaan sewa jet pribadi oleh KPU pada masa Pemilu 2024 terungkap saat dari anggota DPR RI, Riswan Tony dari Fraksi Golkar menyindir gaya hidup anggota KPU yang dianggap terlalu mewah. Bahkan, ia menyebut seperti tokoh fiksi Don Juan, karena kedapatan menyewa private jet dengan anggaran besar.

    “Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ada yang sudah kayak Don Juan, sewa private jet, belum lagi dugem-nya,” kata Riswan di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

    Pernyataan ini langsung memantik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan, untuk apa private jet digunakan selama proses pemilu?

    Respons dari Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, pun tak kalah menarik. Ia membantah jet pribadi itu untuk kepentingan pribadi.

    Ia mengakui bahwa selama Pemilu 2024, KPU menyewa private jet untuk memastikan distribusi logistik berjalan tepat waktu. Namun, ia mengaku tidak mengetahui berapa unit pesawat yang digunakan dan membantah adanya penyimpangan.

    “Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari lho dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?” kata Hasyim.

    Dugaan Mark Up Rp19,2 Miliar dan Sederet Kejanggalan Pengadaan

    Rupanya, TII sudah lama melakukan investigasi terkait pengadaan sewa private jet oleh pihak KPU ini.

    Berdasarkan penelusuran TII melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal (AMEL) LKPP, ditemukan dua kontrak dengan penyedia layanan penyewaaan private jet, PT Alfalima Cakrawala Indonesia. 

    Kontrak pertama tertanggal 6 Januari 2024 senilai Rp40.195.588.620 dan kontrak kedua tertanggal 8 Februari 2024 senilai Rp25.299.744.375, sehingga totalnya mencapai Rp65.495.332.995.

    Padahal, pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) hanya sebesar Rp46.195.659.000, menyisakan selisih sebesar Rp19.299.673.995 yang diduga merupakan mark-up anggaran.

    “Dengan selisih ini ada dugaan mark-up dalam penyewaan private jet,” peneliti TII, Agus Sarwono.

    Agus mengungkapkan, TII menemukan kejanggalan lain dari perusahaan PT Alfalima Cakrawala Indonesia yang mendapatkan pekerjaan penyediaan private jet yang disewa KPU.

    Rupanya, perusahaan tersebut baru didirikan pada tahun 2022 alias baru beroperasi dua tahun.

    Keterangan pekerjaan dari paket pengadaan tersebut bertuliskan “Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik untuk Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu 2024”. 

    TII menilai ada kejanggalan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini. Sebab, paket pengadaan ini tidak secara spesifik menyebutkan jenis kendaraan apa yang akan disewa oleh KPU.

    Kemudian, paket pengadaan sewa kendaraan ini menggunakan metode e-purchasing, yang cenderung tertutup, sehingga publik tidak dapat mengetahui bagaimana proses penawaran terjadi, termasuk alasan mengapa penyedia tertentu yang dipilih.

    TII juga menemukan ketidaksesuaian antara waktu penggunaan private jet dengan kebutuhan distribusi logistik Pemilu 2024. 

    Menurut rilis KPU, distribusi logistik hingga ibu kota kabupaten/kota dijadwalkan selesai pada 16 Januari 2024, sementara penggunaan private jet tercatat hingga Juni 2024, jauh setelah tahapan distribusi logistik selesai.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan tujuan penggunaan private jet tersebut.

    “Selain soal urgensi penggunaan private jet dalam logistik pemilu, ada dugaan penggunaan private jet justru tidak digunakan untuk hal tersebut. Ini semakin memunculkan kuatnya indikasi kerugian negara dalam pengadaan sewa private jet,” ujar peneliti TII, Agus Sarwono.

    Saat ini, TII belum melaporkan temuan ini ke aparat hukum, tapi hasilnya bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

    Siapa Saja Penumpang Private Jet?

    Ia juga meminta KPU membuka data penggunaan private jet, termasuk daftar penumpang, karena penggunaannya yang tidak jelas menimbulkan keanehan.

    Alih-alih mengupayakan efisiensi anggaran, ia menilai, keanehan terjadi ketika KPU memilih menggunakan private jet untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, baik untuk mendistribusikan logistik ataupun memonitoring distribusi logistik pemilu.

    “Pesawat komersil itu bisa menjangkau daerah terluar, kok. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan pesawat komersil?” ucapnya.

    Alasan Temuan Baru Dipublikasi

    Agus menjelaskan, pihaknya baru mempublikasikan temuan ini setelah Pemilu 2024 karena proses penelusuran yang lama.

    Awalnya, isu pengadaan private jet muncul dari rapat Komisi II DPR pada September 2024, namun tidak didalami lebih jauh.

    TII kemudian melakukan penyelidikan mendalam, termasuk analisis anggaran dan dokumen pengadaan, meski terkendala akses informasi.

    “Karena lagi-lagi kan informasinya itu umum banget ya, ‘sewa kendaraan untuk monitoring distribusi logistik’, ini kan maknanya apa. Ini apa mereka itu sewa pesawat untuk distribusi atau distribusi monitoring?” ujar Agus.

    Agus menegaskan bahwa proses pengadaan ini perlu transparansi, apalagi klaim pemerintah tentang pengadaan digital yang minim praktik korupsi tidak sepenuhnya terbukti.

    Eks Ketua KPU Curiga Sewa Jet untuk Kepentingan Tertentu: Pasti Sekjen Tahu

    Pegiat pemilu sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini dan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (7/8/2024).  (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampaow)

    Mantan Ketua KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyatakan temuan investigasi TII menjadid sinyal buruk bagi kondisi lembaga penyelenggara pemilu di Tanah Air.

    “Kalau sudah membaca laporan investigasi dari TII, itu indikasinya (korupsi) menurut saya cukup kuat,” tegas Hadar, Rabu (30/4).

    Menurutnya, pengadaan sewa private jet dengan anggaran besar dan waktu yang dianggap tidak relevan tidak masuk akal, mengingat tahapan logistik pemilu telah terjadwal jauh hari.

    “Jadi itu sudah bisa direncanakan. Jadi tidak perlu dilakukan mepet dengan kemudian menggunakan private jet yang bisa terbang seenak jadwalnya. Karena itu kan biayanya lebih tinggi,” ujarnya.

    Hadar juga menilai alasan penggunaan jet untuk menjangkau daerah terpencil tidak berdasar. Ia menyebut jalur transportasi umum sudah memadai dan KPU pusat bisa menugaskan KPU daerah untuk memastikan kesiapan pemilu.

    Yang paling tajam, Hadar menduga kuat bahwa pengadaan sewa jet ini tak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Bernad Dermawan Sutrisno.

    “(Sekjen KPU) sudah pasti tahu (soal pengadaan sewa private jet). Sudah pasti. Tidak mungkin tidak tahu,” tegas Hadar.

    Ia menambahkan, “Sekjen itu dibuat untuk men-support kerja komisioner dalam menyelenggarakan pemilu. Memang tugas mereka, Kesekjenan. Ya harus dikerja mereka, ditanya itu.”

    Sebagai Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar mendorong agar aparat hukum segera menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Ia mengingatkan, seluruh penggunaan uang negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai aturan.

    “Penegakan hukum penting dilakukan agar citra penyelenggara pemilu tidak bertambah hancur,” pungkasnya.

    Tribunnews.com telah berupaya menghubungi Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta beberapa anggota KPU, di antaranya Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat.

    Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari semua anggota KPU RI tersebut mengenai isu pengadaan sewa private jet ini.

    Bagaimana pendapat Anda tentang dugaan mark-up dalam pengadaan sewa private jet oleh KPU? Bagikan opini Anda di kolom komentar dan sebarkan artikel ini di media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik.​

     

     

     

  • 54 Kasus Pelecehan Seksual Dilakukan Penyelenggara Pemilu pada 2023, KPU RI Jadi Contoh Buruk Nasional 28 April 2025

    54 Kasus Pelecehan Seksual Dilakukan Penyelenggara Pemilu pada 2023, KPU RI Jadi Contoh Buruk Nasional 28 April 2025

    54 Kasus Pelecehan Seksual Dilakukan Penyelenggara Pemilu pada 2023, KPU RI Jadi Contoh Buruk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Peneliti firma hukum Themis Indonesia,
    Feri Amsari
    , mengungkapkan, terjadi 54 kasus
    pelecehan seksual
    yang dilakukan oleh
    penyelenggara pemilu
    di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2023.
    “Sebagai sebuah gambaran, penyelenggara pemilu kita di tahun 2023 melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan di 54 kasus,” ujar Feri dalam acara diskusi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).
    Dia tidak menjabarkan secara perinci daerah mana saja yang terjadi kasus pelecehan seksual. Namun Feri mengatakan, angka ini menjadi bukti ketidaprofesionalan penyelenggara pemilu.
    Menurut Feri, kasus kekerasan seksual yang marak ini terjadi karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang menjadi episentrum justru memberikan contoh tindakan pelecehan seksual.
    “Kalau kelakuan
    KPU RI
    -nya begitu, di bawahnya juga akan begitu,” ujarnya.
    Untuk diketahui, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dipecat karena skandal pelecehan seksual kepada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.
    Atas puluhan peristiwa pelecehan seksual ini, Feri menilai harus ada proses seleksi yang lebih ketat untuk menentukan penyelenggara pemilu yang lebih baik.
    Termasuk bentuk manipulasi para penyelenggara yang memiliki rekam jejak kasus kejahatan seksual, namun memanipulasi data pribadi agar bisa lolos seleksi.
    “Terutama misalnya istrinya dua, dibilang satu. Itu yang kemudian mempertegas bahwa orang-orang seperti ini disengaja juga untuk dipilih sebagai bagian untuk mengatur kepentingan-kepentingan politik,” ucapnya.
    “Jadi penyelenggaranya punya rekam jejak buruk bukan untuk tidak dipilih, tapi untuk dipilih sebagai bargaining politik kepentingan partai,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasyim Asyari Sempat Verifikasi Keabsahan Ijazah Jokowi ke UGM, Ini Hasilnya

    Hasyim Asyari Sempat Verifikasi Keabsahan Ijazah Jokowi ke UGM, Ini Hasilnya

    GELORA.CO – Keabsahan ijazah Strata Satu (S1) Presiden Joko Widodo pernah diverifikasi Hasyim Asyari, saat masih menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah dan RI.

    “Saya punya pengalaman menangani syarat fotocopy ijazah Pak Jokowi,” ujar Hasyim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Rabu, 23 April 2025.

    Dia menjelaskan, dirinya pernah mendapati Jokowi sebagai peserta pemilu saat aktif menjadi anggota KPU sebanyak lima kali.

    “(Yakni menjadi peserta di) Pilkada (pemilihan kepala daerah) Kota Solo (tahun) 2005, Pilkada Kota Solo 2010, Pilgub (pemilihan gubernur) DKI Jakarta 2012, Pilpres (pemilihan presiden) 2014, dan Pilpres 2019,” urainya.

    Hasyim menyatakan, ketika seseorang ingin maju sebagai kontestan dalam pilkada ataupun pilpres, maka salah satu syarat dokumen yang diperlukan adalah fotocopy ijazah Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.

    “Dalam hal calon menggunakan gelar S1, S2 atau S3, maka calon yang bersangkutan harus menyerahkan fotocopy ijazah tersebut yang dilegalisir lembaga yang berwenang,” paparnya.

    Ketika memeriksa keterpenuhan dokumen persyaratan yang diamanatkan undang-undang (UU) Pemilu ataupun Pilkada, Hasyim memastikan KPU akan menempuh jalur klarifikasi.

    “Dalam hal terdapat keraguan atau laporan masyarakat tentang kebenaran dan keabsahan ijazah seorang calon, maka KPU menempuh langkah klarifikasi kepada lembaga yang berwenang menerbitkan ijazah dan melegalisir fotocopy ijazah tersebut,” jelasnya.

    Khusus terkait keabsahan dokumen persyaratan ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Hasyim mengaku telah menjalankan klarifikasi kepada kampus itu di setiap Jokowi mencalonkan diri.

    “Pada peristiwa tersebut, KPU melakukan klarifikasi terhadap fotocopy ijazah Pak Jokowi kepada pihak yang berwenang yaitu UGM, dan UGM menyatakan ijazah tersebut benar dan sah,” demikian Hasyim menambahkan.

  • Selamat Hari Kartini 21 April 2025: Kartini, Al-Qur’an, dan Gen Z yang Haus Makna

    Selamat Hari Kartini 21 April 2025: Kartini, Al-Qur’an, dan Gen Z yang Haus Makna

    Dr. Muhammad Ash-Shiddiqy,M.E. Dosen UIN Saizu Purwokerto

    TRIBUNJATENG.COM – Setiap bulan April, bangsa Indonesia kembali mengenang sosok agung bernama Raden Ajeng Kartini.

    Ia bukan sekadar nama di kalender nasional atau lirik dalam lagu gubahan WR Soepratman, tetapi simbol perjuangan emansipasi perempuan, pendidikan, dan pencerahan pikiran.

    Di balik kata-kata terkenalnya “Habis gelap terbitlah terang”, tersimpan perjalanan spiritual yang mendalam: kisah perjumpaannya dengan tafsir Al-Qur’an yang membuka cakrawala hidupnya.

    Tepatnya, saat Kartini menghadiri kajian KH. Sholeh Darat di Pendopo Bupati Demak, beliau tersentak oleh tafsir surah Al-Fatihah yang begitu dalam dan menyentuh.

    Bukan sekadar bacaan yang dihafal, tetapi makna yang menghidupkan. 

    “Kyai, betapa berdosanya para kiai,” keluh Kartini yang merasa selama ini hanya dibekali mantra, bukan pemahaman. 

    Dari situ, Kartini mendorong agar tafsir Al-Qur’an diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa—agar kaum perempuan, rakyat jelata, dan masyarakat awam bisa memahami isi kitab suci itu.

    Warisan Spiritual Kartini

    Seringkali kita hanya mengenang Kartini sebagai pelopor pendidikan bagi perempuan.

    Tapi lebih dari itu, Kartini juga haus akan ilmu agama—bukan hanya ritualistik, tapi yang esensial. 

    Ia belajar akhlak, tasawuf, dan tafsir Qur’an kepada KH. Sholeh Darat, yang kelak menjadi guru dari para ulama besar seperti KH. Hasyim Asy’ari.

    Dalam usia yang sangat muda, Kartini menyadari satu hal penting: ilmu tanpa pemahaman adalah hampa.

    Dan pemahaman tanpa akhlak adalah bencana.

    Maka tak heran jika perjuangannya bukan hanya tentang membuka sekolah, tetapi membuka hati dan pikiran bangsanya.

    Di zaman modern ini, semangat Kartini masih relevan, bahkan sangat dibutuhkan. Kita hidup di era digital, zaman Gen Z yang serba cepat, penuh distraksi, dan dibanjiri informasi.

    Namun, justru di tengah derasnya arus informasi itu, banyak dari kita yang haus makna. Kita bisa dengan mudah membaca ribuan status, caption, atau thread—tapi seberapa sering kita benar-benar membaca hidup ini dengan makna?

    Kartini dan Gen Z: Titik Temu di Era Digital

    Generasi Z—yang lahir dan tumbuh bersama teknologi—memiliki akses tak terbatas pada informasi. Tapi, apakah mereka juga semakin dekat pada kebijaksanaan?

    Kartini muda mengkritik pembelajaran yang tanpa makna. Ia berani bertanya, bahkan kepada para ulama, tentang kenapa Al-Qur’an hanya diajarkan sebagai bacaan, bukan sebagai panduan hidup.

    Bukankah pertanyaan yang sama juga bisa diajukan hari ini?

    Di banyak tempat, masih banyak anak muda yang bisa membaca Al-Qur’an secara fasih, tapi tidak tahu apa itu rahmah, taqwa, atau husnudzan.

    Banyak pula yang memahami tren terkini, namun tidak tahu arah hidupnya. Maka, pertanyaannya: siapa yang akan menjadi “Kartini” baru di era ini?

    Kisah Kartini dan KH. Sholeh Darat bukan hanya romansa masa lalu, tetapi pelajaran bagi masa kini.

    Kita butuh lebih banyak ulama yang bisa menerjemahkan nilai-nilai Qur’an ke dalam bahasa zaman. 

    Kita juga butuh lebih banyak “Kartini muda” yang mau bertanya, belajar, dan berjuang agar pemahaman menjadi terang, bukan sekadar hafalan.

    Pendidikan untuk Akhlak dan Kemandirian

    Kartini adalah contoh ideal perempuan cerdas dan mandiri yang tetap menjunjung tinggi nilai dan adab.

    Ia tidak menolak kodrat sebagai perempuan, tetapi ia menolak untuk dibodohi atas nama tradisi. 

    Ia ingin perempuan bisa berdaya, bukan supaya bersaing dengan laki-laki, tetapi agar bisa mendidik generasi yang lebih baik.

    Banyak perempuan Gen Z hari ini yang punya mimpi besar.

    Mereka kuliah, bekerja, bahkan memimpin perusahaan sejak muda. 

    Tapi, apakah mereka juga membekali diri dengan akhlak dan adab yang dulu begitu dijaga Kartini? Sebab kecerdasan tanpa adab, hanya akan menciptakan generasi yang egois dan rapuh di balik layar sosial media.

    Sebaliknya, perempuan yang cerdas dan berakhlak akan menjadi fondasi keluarga dan masyarakat yang kuat.

    Ia tidak silau dengan pencapaian duniawi, tapi juga tidak meninggalkan dunia. 

    Ia bisa mandiri, sekaligus menjadi tempat bersandar. Inilah cita-cita Kartini yang mungkin belum tuntas: menjadikan perempuan Indonesia sebagai madrasah pertama dan utama, bukan hanya untuk anak-anaknya kelak, tetapi juga untuk lingkungannya sekarang.

    Menjadi Kartini Zaman Ini

    Hari ini, 21 April 2025, saat para ibu dan ayah mengantar anak-anak perempuan mereka ke sekolah, kita kembali melihat semangat Kartini itu hadir.

    Para “Kartini kecil” hari ini bukan hanya belajar berhitung atau membaca, tetapi juga diajari bagaimana menjadi pribadi yang baik, sopan, tangguh, dan bijak.

    Karena seperti Kartini, kita butuh perempuan yang tidak hanya pintar, tapi juga punya nilai.

    Perempuan Indonesia hari ini tidak kekurangan akses pendidikan, tapi jangan sampai kekurangan arah.

    Tidak kekurangan mimpi, tapi jangan sampai kekurangan makna.

    Jadilah Kartini masa kini yang bukan hanya ingin sukses secara pribadi, tapi juga memberi terang bagi orang lain. 

    Bacalah Qur’an bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai cahaya. Jadikan teknologi bukan sebagai candu, tapi sebagai alat perjuangan.

    Kartini sudah menunjukkan caranya—mari kita teruskan perjuangannya.

    Selamat Hari Kartini. Untuk seluruh perempuan Indonesia. Teruslah menjadi cahaya dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. (*)

  • Unwahas Gelar Deklarasi The Unified Great Heroes, Angkat Keteladanan Tiga Ulama Besar NU

    Unwahas Gelar Deklarasi The Unified Great Heroes, Angkat Keteladanan Tiga Ulama Besar NU

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Keteladanan tokoh Nahdlatul Ulama KH Muhammad Hasyim Asy’ari, KH A Wahid Hasyim, dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan mendapat penghormatan dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang dalam sebuah acara deklarasi The Unified Great Heroes.

    Ketiganya dikenal bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai pemikir, pejuang, dan pilar kebangsaan yang berjasa besar dalam membentuk wajah Indonesia.

    Deklarasi The Unified Great Heroes merupakan bagian dari komitmen Yayasan Wahid Hasyim Semarang bersama Universitas Wahid Hasyim dalam menjaga dan menghidupkan warisan intelektual, spiritual, dan kebangsaan yang telah diletakkan oleh para ulama besar ini.

    Deklarasi akan dilangsungkan bersamaan dengan pengajian akbar Gus Muwafiq yang rencananya digelar pada Sabtu, 26 April 2025 pukul 09.00 WIB di Komplek Kampus II Unwahas, Jalan Nongkosawit, Gunungpati, Semarang.

    Ketua I Yayasan Wahid Hasyim sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan, Prof Abu Hafsin Umar, mengungkapkan setidaknya ada empat faktor yang membuat ketiganya dideklarasikan sebagai The Unified Great Heroes.

    Yaitu, mereka terikat dalam satu ideologi kebangsaan, memiliki wawasan kebangsaan yang sama meski berbeda zaman, dipersatukan oleh ideologi keagamaan dan kepesantrenan, serta memiliki genealogi satu keturunan.

    “Ini adalah fenomena istimewa,” kata Prof Abu Hafsin Umar, Sabtu (19/4/2025).

    Ia menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas keteladanan tiga tokoh ulama besar yang memiliki pengaruh lintas generasi.

    Melalui momentum ini, Unwahas menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya mengedepankan intelektualitas, tetapi juga menjaga ruh perjuangan para ulama dalam membumikan Islam rahmatan lil ‘alamin serta mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadaban.

    Pengajian ini juga menjadi ruang refleksi bersama untuk menghidupkan semangat perjuangan para tokoh NU dalam konteks kekinian.

    Dari pesantren hingga ruang kebijakan negara, dari medan perlawanan hingga kursi kepemimpinan nasional, keteladanan mereka menjadi warisan moral dan spiritual yang relevan untuk diteruskan.

    Sekretaris Yayasan Wahid, Prof Mahmutarom, menambahkan bahwa acara ini bukan sekadar forum ceramah keagamaan.

    Namun menjadi momentum penting untuk merekatkan kembali semangat kebangsaan, memperkuat nilai kemanusiaan, serta menegaskan peran tokoh Islam dalam sejarah perjuangan dan pembangunan negeri ini.

    Deklarasi The Unified Great Heroes menjadi pengingat bahwa bangsa ini dibangun atas kerja sama para tokoh lintas bidang yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kemaslahatan umat.

    Mengusung tema “Mewarisi Nilai Perjuangan Ulama, Mewujudkan Indonesia Emas”, acara pengajian akbar dan deklarasi ini dibuka untuk umum dan rencananya akan dihadiri Dzuriah Mbah Hasyim, Mbah Abdul Wahid Hasyim, dan keluarga besar Gus Dur.

    Panitia menargetkan jumlah peserta mencapai 5.000 hingga 6.000 orang, dan beberapa tokoh penting dijadwalkan hadir.

  • Jadi Khatib Salat Idulfitri 1446 H, Menteri Nusron Bahas Tiga Pesan Usai Ramadan

    Jadi Khatib Salat Idulfitri 1446 H, Menteri Nusron Bahas Tiga Pesan Usai Ramadan

    JABAR EKSPRES – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron wahid, menjadi khatib dalam pelaksanaan salat Idul fitri 1446 H yang berlangsung di Masjid Raya KH. Hasyim Asy’ari, Jakarta, Senin (31/03/2025)

    Dalam khotbahnya, ia menyampaikan tiga pesan penting yang dapat dimaknai setelah menjalani bulan Ramadan.

    “Pesan pertama adalah pesan moral dalam diri kita atau _tahdzibun nafsi_. Artinya, di bulan Ramadan kita harus mawas diri. Kedua, pesan keadilan sosial karena salah satu kewajiban memasuki bulan Syawal adalah membayar zakat fitrah. Ketiga adalah jihad, yaitu usaha manusia untuk mencapai derajat yang lebih tinggi,” ungkap Menteri Nusron.

    Berkaitan dengan pesan keadilan sosial, Menteri Nusron berharap semangat bulan suci Ramadan dapat menginspirasi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan pemerataan harta, terutama dalam sektor pertanahan. Hal ini ia sampaikan saat ditemui awak media usai pelaksanaan salat Idul fitri berlangsung.

    Menurut Menteri Nusron, prinsip keadilan dan pemerataan ini juga menjadi dasar kebijakan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

    Ia menegaskan, Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan agar prinsip tersebut diterapkan secara adil tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Yang besar tetap harus besar, tetapi juga harus membantu yang kecil agar bisa berkembang. Tidak boleh ada dominasi satu pihak saja,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang kebijakan yang mendukung usaha kecil, salah satunya dengan mempermudah akses dalam pengajuan HGU dan HGB.

    Ia pun menyoroti soal kebijakan plasma perkebunan, di mana perusahaan besar yang memperoleh HGU atau HGB harus berbagi dengan masyarakat.

    “Saat ini, pengusaha besar hanya memberikan sekitar 20% plasma kepada rakyat kecil. Kami berencana menaikkan angka tersebut menjadi 30-50%,” jelasnya.

    Pentingnya pemberantasan mafia tanah juga menjadi perhatian Menteri Nusron. Di momen ini, ia menegaskan komitmennya untuk memastikan tanah tidak dikuasai secara ilegal dan untuk mengurangi _low investment_.

    Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk segera menyertipikatkan tanah mereka guna menghindari penyalahgunaan hak atas tanah dan potensi sengketa.