Xcloud.id

Tag: Hasyim Asy’ari

  • Polisi kerahkan 511 personel amankan sidang Hasto

    Polisi kerahkan 511 personel amankan sidang Hasto

    Titik-titik krusial seperti kedatangan massa, kehadiran terdakwa, serta proses keluar-masuk ruang sidang menjadi fokus pengamanan kami

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 511 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakpus dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan pola pengamanan kali ini merupakan kelanjutan dari strategi minggu sebelumnya, dengan beberapa penyesuaian berdasarkan dinamika lapangan.

    “Titik-titik krusial seperti kedatangan massa, kehadiran terdakwa, serta proses keluar-masuk ruang sidang menjadi fokus pengamanan kami,” kata Susatyo di Jakarta, Jumat.

    Ia menekankan sidang ini bersifat terbuka untuk umum, namun dengan pengawasan ketat untuk mencegah tindakan provokatif.

    Polisi kata Susatyo, telah menyiapkan area pemisahan bagi massa pro dan kontra agar tidak terjadi gesekan, dengan pendekatan persuasif kepada seluruh pengunjung.

    “Kami imbau massa untuk menempati areal masing-masing secara tertib. Setelah terdakwa tiba, Jalan Bungur Besar akan kami alihkan sementara demi kelancaran sidang,” ujarnya.

    Kapolres Jakarta Pusat berharap seluruh rangkaian sidang dapat berjalan aman, tertib, dan damai.

    “Kami jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Semoga pengamanan hari ini berjalan lancar tanpa gangguan,” ujarnya.

    Diketahui, sidang kasus Hasto kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi dimaksud, yakni anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2016-2024 Hasyim Asyari dan penyelidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Budi Raharjo.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, pada rentang waktu 2019–2024.

    Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui penjaga Rumah Aspirasi Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya bernama Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam untuk mengantisipasi adanya upaya paksa dari penyidik KPK.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

    Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

    Laporan khusus Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sorotan publik setelah Transparency International Indonesia (TII) mengungkap dugaan mark-up anggaran dalam pengadaan sewa private jet atau jet pribadi untuk Pemilu 2024. 

    Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.​

    Adanya pengadaan sewa jet pribadi oleh KPU pada masa Pemilu 2024 terungkap saat dari anggota DPR RI, Riswan Tony dari Fraksi Golkar menyindir gaya hidup anggota KPU yang dianggap terlalu mewah. Bahkan, ia menyebut seperti tokoh fiksi Don Juan, karena kedapatan menyewa private jet dengan anggaran besar.

    “Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ada yang sudah kayak Don Juan, sewa private jet, belum lagi dugem-nya,” kata Riswan di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

    Pernyataan ini langsung memantik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan, untuk apa private jet digunakan selama proses pemilu?

    Respons dari Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, pun tak kalah menarik. Ia membantah jet pribadi itu untuk kepentingan pribadi.

    Ia mengakui bahwa selama Pemilu 2024, KPU menyewa private jet untuk memastikan distribusi logistik berjalan tepat waktu. Namun, ia mengaku tidak mengetahui berapa unit pesawat yang digunakan dan membantah adanya penyimpangan.

    “Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari lho dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?” kata Hasyim.

    Dugaan Mark Up Rp19,2 Miliar dan Sederet Kejanggalan Pengadaan

    Rupanya, TII sudah lama melakukan investigasi terkait pengadaan sewa private jet oleh pihak KPU ini.

    Berdasarkan penelusuran TII melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal (AMEL) LKPP, ditemukan dua kontrak dengan penyedia layanan penyewaaan private jet, PT Alfalima Cakrawala Indonesia. 

    Kontrak pertama tertanggal 6 Januari 2024 senilai Rp40.195.588.620 dan kontrak kedua tertanggal 8 Februari 2024 senilai Rp25.299.744.375, sehingga totalnya mencapai Rp65.495.332.995.

    Padahal, pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) hanya sebesar Rp46.195.659.000, menyisakan selisih sebesar Rp19.299.673.995 yang diduga merupakan mark-up anggaran.

    “Dengan selisih ini ada dugaan mark-up dalam penyewaan private jet,” peneliti TII, Agus Sarwono.

    Agus mengungkapkan, TII menemukan kejanggalan lain dari perusahaan PT Alfalima Cakrawala Indonesia yang mendapatkan pekerjaan penyediaan private jet yang disewa KPU.

    Rupanya, perusahaan tersebut baru didirikan pada tahun 2022 alias baru beroperasi dua tahun.

    Keterangan pekerjaan dari paket pengadaan tersebut bertuliskan “Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik untuk Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu 2024”. 

    TII menilai ada kejanggalan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini. Sebab, paket pengadaan ini tidak secara spesifik menyebutkan jenis kendaraan apa yang akan disewa oleh KPU.

    Kemudian, paket pengadaan sewa kendaraan ini menggunakan metode e-purchasing, yang cenderung tertutup, sehingga publik tidak dapat mengetahui bagaimana proses penawaran terjadi, termasuk alasan mengapa penyedia tertentu yang dipilih.

    TII juga menemukan ketidaksesuaian antara waktu penggunaan private jet dengan kebutuhan distribusi logistik Pemilu 2024. 

    Menurut rilis KPU, distribusi logistik hingga ibu kota kabupaten/kota dijadwalkan selesai pada 16 Januari 2024, sementara penggunaan private jet tercatat hingga Juni 2024, jauh setelah tahapan distribusi logistik selesai.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan tujuan penggunaan private jet tersebut.

    “Selain soal urgensi penggunaan private jet dalam logistik pemilu, ada dugaan penggunaan private jet justru tidak digunakan untuk hal tersebut. Ini semakin memunculkan kuatnya indikasi kerugian negara dalam pengadaan sewa private jet,” ujar peneliti TII, Agus Sarwono.

    Saat ini, TII belum melaporkan temuan ini ke aparat hukum, tapi hasilnya bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

    Siapa Saja Penumpang Private Jet?

    Ia juga meminta KPU membuka data penggunaan private jet, termasuk daftar penumpang, karena penggunaannya yang tidak jelas menimbulkan keanehan.

    Alih-alih mengupayakan efisiensi anggaran, ia menilai, keanehan terjadi ketika KPU memilih menggunakan private jet untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, baik untuk mendistribusikan logistik ataupun memonitoring distribusi logistik pemilu.

    “Pesawat komersil itu bisa menjangkau daerah terluar, kok. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan pesawat komersil?” ucapnya.

    Alasan Temuan Baru Dipublikasi

    Agus menjelaskan, pihaknya baru mempublikasikan temuan ini setelah Pemilu 2024 karena proses penelusuran yang lama.

    Awalnya, isu pengadaan private jet muncul dari rapat Komisi II DPR pada September 2024, namun tidak didalami lebih jauh.

    TII kemudian melakukan penyelidikan mendalam, termasuk analisis anggaran dan dokumen pengadaan, meski terkendala akses informasi.

    “Karena lagi-lagi kan informasinya itu umum banget ya, ‘sewa kendaraan untuk monitoring distribusi logistik’, ini kan maknanya apa. Ini apa mereka itu sewa pesawat untuk distribusi atau distribusi monitoring?” ujar Agus.

    Agus menegaskan bahwa proses pengadaan ini perlu transparansi, apalagi klaim pemerintah tentang pengadaan digital yang minim praktik korupsi tidak sepenuhnya terbukti.

    Eks Ketua KPU Curiga Sewa Jet untuk Kepentingan Tertentu: Pasti Sekjen Tahu

    Pegiat pemilu sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini dan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (7/8/2024).  (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampaow)

    Mantan Ketua KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyatakan temuan investigasi TII menjadid sinyal buruk bagi kondisi lembaga penyelenggara pemilu di Tanah Air.

    “Kalau sudah membaca laporan investigasi dari TII, itu indikasinya (korupsi) menurut saya cukup kuat,” tegas Hadar, Rabu (30/4).

    Menurutnya, pengadaan sewa private jet dengan anggaran besar dan waktu yang dianggap tidak relevan tidak masuk akal, mengingat tahapan logistik pemilu telah terjadwal jauh hari.

    “Jadi itu sudah bisa direncanakan. Jadi tidak perlu dilakukan mepet dengan kemudian menggunakan private jet yang bisa terbang seenak jadwalnya. Karena itu kan biayanya lebih tinggi,” ujarnya.

    Hadar juga menilai alasan penggunaan jet untuk menjangkau daerah terpencil tidak berdasar. Ia menyebut jalur transportasi umum sudah memadai dan KPU pusat bisa menugaskan KPU daerah untuk memastikan kesiapan pemilu.

    Yang paling tajam, Hadar menduga kuat bahwa pengadaan sewa jet ini tak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Bernad Dermawan Sutrisno.

    “(Sekjen KPU) sudah pasti tahu (soal pengadaan sewa private jet). Sudah pasti. Tidak mungkin tidak tahu,” tegas Hadar.

    Ia menambahkan, “Sekjen itu dibuat untuk men-support kerja komisioner dalam menyelenggarakan pemilu. Memang tugas mereka, Kesekjenan. Ya harus dikerja mereka, ditanya itu.”

    Sebagai Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar mendorong agar aparat hukum segera menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Ia mengingatkan, seluruh penggunaan uang negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai aturan.

    “Penegakan hukum penting dilakukan agar citra penyelenggara pemilu tidak bertambah hancur,” pungkasnya.

    Tribunnews.com telah berupaya menghubungi Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta beberapa anggota KPU, di antaranya Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat.

    Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari semua anggota KPU RI tersebut mengenai isu pengadaan sewa private jet ini.

    Bagaimana pendapat Anda tentang dugaan mark-up dalam pengadaan sewa private jet oleh KPU? Bagikan opini Anda di kolom komentar dan sebarkan artikel ini di media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik.​

     

     

     

  • 54 Kasus Pelecehan Seksual Dilakukan Penyelenggara Pemilu pada 2023, KPU RI Jadi Contoh Buruk Nasional 28 April 2025

    54 Kasus Pelecehan Seksual Dilakukan Penyelenggara Pemilu pada 2023, KPU RI Jadi Contoh Buruk Nasional 28 April 2025

    54 Kasus Pelecehan Seksual Dilakukan Penyelenggara Pemilu pada 2023, KPU RI Jadi Contoh Buruk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Peneliti firma hukum Themis Indonesia,
    Feri Amsari
    , mengungkapkan, terjadi 54 kasus
    pelecehan seksual
    yang dilakukan oleh
    penyelenggara pemilu
    di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2023.
    “Sebagai sebuah gambaran, penyelenggara pemilu kita di tahun 2023 melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan di 54 kasus,” ujar Feri dalam acara diskusi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).
    Dia tidak menjabarkan secara perinci daerah mana saja yang terjadi kasus pelecehan seksual. Namun Feri mengatakan, angka ini menjadi bukti ketidaprofesionalan penyelenggara pemilu.
    Menurut Feri, kasus kekerasan seksual yang marak ini terjadi karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang menjadi episentrum justru memberikan contoh tindakan pelecehan seksual.
    “Kalau kelakuan
    KPU RI
    -nya begitu, di bawahnya juga akan begitu,” ujarnya.
    Untuk diketahui, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dipecat karena skandal pelecehan seksual kepada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.
    Atas puluhan peristiwa pelecehan seksual ini, Feri menilai harus ada proses seleksi yang lebih ketat untuk menentukan penyelenggara pemilu yang lebih baik.
    Termasuk bentuk manipulasi para penyelenggara yang memiliki rekam jejak kasus kejahatan seksual, namun memanipulasi data pribadi agar bisa lolos seleksi.
    “Terutama misalnya istrinya dua, dibilang satu. Itu yang kemudian mempertegas bahwa orang-orang seperti ini disengaja juga untuk dipilih sebagai bagian untuk mengatur kepentingan-kepentingan politik,” ucapnya.
    “Jadi penyelenggaranya punya rekam jejak buruk bukan untuk tidak dipilih, tapi untuk dipilih sebagai bargaining politik kepentingan partai,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasyim Asyari Sempat Verifikasi Keabsahan Ijazah Jokowi ke UGM, Ini Hasilnya

    Hasyim Asyari Sempat Verifikasi Keabsahan Ijazah Jokowi ke UGM, Ini Hasilnya

    GELORA.CO – Keabsahan ijazah Strata Satu (S1) Presiden Joko Widodo pernah diverifikasi Hasyim Asyari, saat masih menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah dan RI.

    “Saya punya pengalaman menangani syarat fotocopy ijazah Pak Jokowi,” ujar Hasyim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Rabu, 23 April 2025.

    Dia menjelaskan, dirinya pernah mendapati Jokowi sebagai peserta pemilu saat aktif menjadi anggota KPU sebanyak lima kali.

    “(Yakni menjadi peserta di) Pilkada (pemilihan kepala daerah) Kota Solo (tahun) 2005, Pilkada Kota Solo 2010, Pilgub (pemilihan gubernur) DKI Jakarta 2012, Pilpres (pemilihan presiden) 2014, dan Pilpres 2019,” urainya.

    Hasyim menyatakan, ketika seseorang ingin maju sebagai kontestan dalam pilkada ataupun pilpres, maka salah satu syarat dokumen yang diperlukan adalah fotocopy ijazah Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.

    “Dalam hal calon menggunakan gelar S1, S2 atau S3, maka calon yang bersangkutan harus menyerahkan fotocopy ijazah tersebut yang dilegalisir lembaga yang berwenang,” paparnya.

    Ketika memeriksa keterpenuhan dokumen persyaratan yang diamanatkan undang-undang (UU) Pemilu ataupun Pilkada, Hasyim memastikan KPU akan menempuh jalur klarifikasi.

    “Dalam hal terdapat keraguan atau laporan masyarakat tentang kebenaran dan keabsahan ijazah seorang calon, maka KPU menempuh langkah klarifikasi kepada lembaga yang berwenang menerbitkan ijazah dan melegalisir fotocopy ijazah tersebut,” jelasnya.

    Khusus terkait keabsahan dokumen persyaratan ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Hasyim mengaku telah menjalankan klarifikasi kepada kampus itu di setiap Jokowi mencalonkan diri.

    “Pada peristiwa tersebut, KPU melakukan klarifikasi terhadap fotocopy ijazah Pak Jokowi kepada pihak yang berwenang yaitu UGM, dan UGM menyatakan ijazah tersebut benar dan sah,” demikian Hasyim menambahkan.

  • Selamat Hari Kartini 21 April 2025: Kartini, Al-Qur’an, dan Gen Z yang Haus Makna

    Selamat Hari Kartini 21 April 2025: Kartini, Al-Qur’an, dan Gen Z yang Haus Makna

    Dr. Muhammad Ash-Shiddiqy,M.E. Dosen UIN Saizu Purwokerto

    TRIBUNJATENG.COM – Setiap bulan April, bangsa Indonesia kembali mengenang sosok agung bernama Raden Ajeng Kartini.

    Ia bukan sekadar nama di kalender nasional atau lirik dalam lagu gubahan WR Soepratman, tetapi simbol perjuangan emansipasi perempuan, pendidikan, dan pencerahan pikiran.

    Di balik kata-kata terkenalnya “Habis gelap terbitlah terang”, tersimpan perjalanan spiritual yang mendalam: kisah perjumpaannya dengan tafsir Al-Qur’an yang membuka cakrawala hidupnya.

    Tepatnya, saat Kartini menghadiri kajian KH. Sholeh Darat di Pendopo Bupati Demak, beliau tersentak oleh tafsir surah Al-Fatihah yang begitu dalam dan menyentuh.

    Bukan sekadar bacaan yang dihafal, tetapi makna yang menghidupkan. 

    “Kyai, betapa berdosanya para kiai,” keluh Kartini yang merasa selama ini hanya dibekali mantra, bukan pemahaman. 

    Dari situ, Kartini mendorong agar tafsir Al-Qur’an diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa—agar kaum perempuan, rakyat jelata, dan masyarakat awam bisa memahami isi kitab suci itu.

    Warisan Spiritual Kartini

    Seringkali kita hanya mengenang Kartini sebagai pelopor pendidikan bagi perempuan.

    Tapi lebih dari itu, Kartini juga haus akan ilmu agama—bukan hanya ritualistik, tapi yang esensial. 

    Ia belajar akhlak, tasawuf, dan tafsir Qur’an kepada KH. Sholeh Darat, yang kelak menjadi guru dari para ulama besar seperti KH. Hasyim Asy’ari.

    Dalam usia yang sangat muda, Kartini menyadari satu hal penting: ilmu tanpa pemahaman adalah hampa.

    Dan pemahaman tanpa akhlak adalah bencana.

    Maka tak heran jika perjuangannya bukan hanya tentang membuka sekolah, tetapi membuka hati dan pikiran bangsanya.

    Di zaman modern ini, semangat Kartini masih relevan, bahkan sangat dibutuhkan. Kita hidup di era digital, zaman Gen Z yang serba cepat, penuh distraksi, dan dibanjiri informasi.

    Namun, justru di tengah derasnya arus informasi itu, banyak dari kita yang haus makna. Kita bisa dengan mudah membaca ribuan status, caption, atau thread—tapi seberapa sering kita benar-benar membaca hidup ini dengan makna?

    Kartini dan Gen Z: Titik Temu di Era Digital

    Generasi Z—yang lahir dan tumbuh bersama teknologi—memiliki akses tak terbatas pada informasi. Tapi, apakah mereka juga semakin dekat pada kebijaksanaan?

    Kartini muda mengkritik pembelajaran yang tanpa makna. Ia berani bertanya, bahkan kepada para ulama, tentang kenapa Al-Qur’an hanya diajarkan sebagai bacaan, bukan sebagai panduan hidup.

    Bukankah pertanyaan yang sama juga bisa diajukan hari ini?

    Di banyak tempat, masih banyak anak muda yang bisa membaca Al-Qur’an secara fasih, tapi tidak tahu apa itu rahmah, taqwa, atau husnudzan.

    Banyak pula yang memahami tren terkini, namun tidak tahu arah hidupnya. Maka, pertanyaannya: siapa yang akan menjadi “Kartini” baru di era ini?

    Kisah Kartini dan KH. Sholeh Darat bukan hanya romansa masa lalu, tetapi pelajaran bagi masa kini.

    Kita butuh lebih banyak ulama yang bisa menerjemahkan nilai-nilai Qur’an ke dalam bahasa zaman. 

    Kita juga butuh lebih banyak “Kartini muda” yang mau bertanya, belajar, dan berjuang agar pemahaman menjadi terang, bukan sekadar hafalan.

    Pendidikan untuk Akhlak dan Kemandirian

    Kartini adalah contoh ideal perempuan cerdas dan mandiri yang tetap menjunjung tinggi nilai dan adab.

    Ia tidak menolak kodrat sebagai perempuan, tetapi ia menolak untuk dibodohi atas nama tradisi. 

    Ia ingin perempuan bisa berdaya, bukan supaya bersaing dengan laki-laki, tetapi agar bisa mendidik generasi yang lebih baik.

    Banyak perempuan Gen Z hari ini yang punya mimpi besar.

    Mereka kuliah, bekerja, bahkan memimpin perusahaan sejak muda. 

    Tapi, apakah mereka juga membekali diri dengan akhlak dan adab yang dulu begitu dijaga Kartini? Sebab kecerdasan tanpa adab, hanya akan menciptakan generasi yang egois dan rapuh di balik layar sosial media.

    Sebaliknya, perempuan yang cerdas dan berakhlak akan menjadi fondasi keluarga dan masyarakat yang kuat.

    Ia tidak silau dengan pencapaian duniawi, tapi juga tidak meninggalkan dunia. 

    Ia bisa mandiri, sekaligus menjadi tempat bersandar. Inilah cita-cita Kartini yang mungkin belum tuntas: menjadikan perempuan Indonesia sebagai madrasah pertama dan utama, bukan hanya untuk anak-anaknya kelak, tetapi juga untuk lingkungannya sekarang.

    Menjadi Kartini Zaman Ini

    Hari ini, 21 April 2025, saat para ibu dan ayah mengantar anak-anak perempuan mereka ke sekolah, kita kembali melihat semangat Kartini itu hadir.

    Para “Kartini kecil” hari ini bukan hanya belajar berhitung atau membaca, tetapi juga diajari bagaimana menjadi pribadi yang baik, sopan, tangguh, dan bijak.

    Karena seperti Kartini, kita butuh perempuan yang tidak hanya pintar, tapi juga punya nilai.

    Perempuan Indonesia hari ini tidak kekurangan akses pendidikan, tapi jangan sampai kekurangan arah.

    Tidak kekurangan mimpi, tapi jangan sampai kekurangan makna.

    Jadilah Kartini masa kini yang bukan hanya ingin sukses secara pribadi, tapi juga memberi terang bagi orang lain. 

    Bacalah Qur’an bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai cahaya. Jadikan teknologi bukan sebagai candu, tapi sebagai alat perjuangan.

    Kartini sudah menunjukkan caranya—mari kita teruskan perjuangannya.

    Selamat Hari Kartini. Untuk seluruh perempuan Indonesia. Teruslah menjadi cahaya dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. (*)

  • Unwahas Gelar Deklarasi The Unified Great Heroes, Angkat Keteladanan Tiga Ulama Besar NU

    Unwahas Gelar Deklarasi The Unified Great Heroes, Angkat Keteladanan Tiga Ulama Besar NU

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Keteladanan tokoh Nahdlatul Ulama KH Muhammad Hasyim Asy’ari, KH A Wahid Hasyim, dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan mendapat penghormatan dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang dalam sebuah acara deklarasi The Unified Great Heroes.

    Ketiganya dikenal bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai pemikir, pejuang, dan pilar kebangsaan yang berjasa besar dalam membentuk wajah Indonesia.

    Deklarasi The Unified Great Heroes merupakan bagian dari komitmen Yayasan Wahid Hasyim Semarang bersama Universitas Wahid Hasyim dalam menjaga dan menghidupkan warisan intelektual, spiritual, dan kebangsaan yang telah diletakkan oleh para ulama besar ini.

    Deklarasi akan dilangsungkan bersamaan dengan pengajian akbar Gus Muwafiq yang rencananya digelar pada Sabtu, 26 April 2025 pukul 09.00 WIB di Komplek Kampus II Unwahas, Jalan Nongkosawit, Gunungpati, Semarang.

    Ketua I Yayasan Wahid Hasyim sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan, Prof Abu Hafsin Umar, mengungkapkan setidaknya ada empat faktor yang membuat ketiganya dideklarasikan sebagai The Unified Great Heroes.

    Yaitu, mereka terikat dalam satu ideologi kebangsaan, memiliki wawasan kebangsaan yang sama meski berbeda zaman, dipersatukan oleh ideologi keagamaan dan kepesantrenan, serta memiliki genealogi satu keturunan.

    “Ini adalah fenomena istimewa,” kata Prof Abu Hafsin Umar, Sabtu (19/4/2025).

    Ia menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas keteladanan tiga tokoh ulama besar yang memiliki pengaruh lintas generasi.

    Melalui momentum ini, Unwahas menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya mengedepankan intelektualitas, tetapi juga menjaga ruh perjuangan para ulama dalam membumikan Islam rahmatan lil ‘alamin serta mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadaban.

    Pengajian ini juga menjadi ruang refleksi bersama untuk menghidupkan semangat perjuangan para tokoh NU dalam konteks kekinian.

    Dari pesantren hingga ruang kebijakan negara, dari medan perlawanan hingga kursi kepemimpinan nasional, keteladanan mereka menjadi warisan moral dan spiritual yang relevan untuk diteruskan.

    Sekretaris Yayasan Wahid, Prof Mahmutarom, menambahkan bahwa acara ini bukan sekadar forum ceramah keagamaan.

    Namun menjadi momentum penting untuk merekatkan kembali semangat kebangsaan, memperkuat nilai kemanusiaan, serta menegaskan peran tokoh Islam dalam sejarah perjuangan dan pembangunan negeri ini.

    Deklarasi The Unified Great Heroes menjadi pengingat bahwa bangsa ini dibangun atas kerja sama para tokoh lintas bidang yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kemaslahatan umat.

    Mengusung tema “Mewarisi Nilai Perjuangan Ulama, Mewujudkan Indonesia Emas”, acara pengajian akbar dan deklarasi ini dibuka untuk umum dan rencananya akan dihadiri Dzuriah Mbah Hasyim, Mbah Abdul Wahid Hasyim, dan keluarga besar Gus Dur.

    Panitia menargetkan jumlah peserta mencapai 5.000 hingga 6.000 orang, dan beberapa tokoh penting dijadwalkan hadir.

  • Jadi Khatib Salat Idulfitri 1446 H, Menteri Nusron Bahas Tiga Pesan Usai Ramadan

    Jadi Khatib Salat Idulfitri 1446 H, Menteri Nusron Bahas Tiga Pesan Usai Ramadan

    JABAR EKSPRES – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron wahid, menjadi khatib dalam pelaksanaan salat Idul fitri 1446 H yang berlangsung di Masjid Raya KH. Hasyim Asy’ari, Jakarta, Senin (31/03/2025)

    Dalam khotbahnya, ia menyampaikan tiga pesan penting yang dapat dimaknai setelah menjalani bulan Ramadan.

    “Pesan pertama adalah pesan moral dalam diri kita atau _tahdzibun nafsi_. Artinya, di bulan Ramadan kita harus mawas diri. Kedua, pesan keadilan sosial karena salah satu kewajiban memasuki bulan Syawal adalah membayar zakat fitrah. Ketiga adalah jihad, yaitu usaha manusia untuk mencapai derajat yang lebih tinggi,” ungkap Menteri Nusron.

    Berkaitan dengan pesan keadilan sosial, Menteri Nusron berharap semangat bulan suci Ramadan dapat menginspirasi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan pemerataan harta, terutama dalam sektor pertanahan. Hal ini ia sampaikan saat ditemui awak media usai pelaksanaan salat Idul fitri berlangsung.

    Menurut Menteri Nusron, prinsip keadilan dan pemerataan ini juga menjadi dasar kebijakan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

    Ia menegaskan, Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan agar prinsip tersebut diterapkan secara adil tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Yang besar tetap harus besar, tetapi juga harus membantu yang kecil agar bisa berkembang. Tidak boleh ada dominasi satu pihak saja,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang kebijakan yang mendukung usaha kecil, salah satunya dengan mempermudah akses dalam pengajuan HGU dan HGB.

    Ia pun menyoroti soal kebijakan plasma perkebunan, di mana perusahaan besar yang memperoleh HGU atau HGB harus berbagi dengan masyarakat.

    “Saat ini, pengusaha besar hanya memberikan sekitar 20% plasma kepada rakyat kecil. Kami berencana menaikkan angka tersebut menjadi 30-50%,” jelasnya.

    Pentingnya pemberantasan mafia tanah juga menjadi perhatian Menteri Nusron. Di momen ini, ia menegaskan komitmennya untuk memastikan tanah tidak dikuasai secara ilegal dan untuk mengurangi _low investment_.

    Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk segera menyertipikatkan tanah mereka guna menghindari penyalahgunaan hak atas tanah dan potensi sengketa.

  • Le Minerale Buka Bersama Warga di 108 Masjid Selama Ramadan

    Le Minerale Buka Bersama Warga di 108 Masjid Selama Ramadan

    Jakarta –

    Le Minerale melalui program ‘Ramadan Bersama Le Minerale’ telah mendukung kegiatan buka puasa di 108 masjid seluruh Indonesia. Inisiatif ini merupakan wujud keseriusan Le Minerale sebagai produk air mineral asli milik Indonesia untuk berkontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam momen spiritual yang bermakna.

    Sebanyak hampir 400.000 botol dan 17.000 galon air mineral Le Minerale berkualitas tinggi didistribusikan secara cuma-cuma kepada para jamaah yang tengah menjalankan ibadah puasa di masjid. Langkah ini diharapkan dapat membantu umat Muslim mengembalikan hidrasi dan mineral penting yang hilang selama berpuasa seharian.

    “Ramadan adalah bulan istimewa bagi umat Muslim untuk meningkatkan ketakwaan dan berbagi kebaikan. Melalui program Berbagi Berkah ‘Ramadan Bersama Le Minerale’, Le Minerale ingin hadir sebagai pendamping setia selama ibadah puasa dengan menyediakan air mineral berkualitas yang menyegarkan tubuh setelah seharian berpuasa,” ujar Marketing Director Le Minerale Febri Satria Hutama dalam keterangan tertulis, Selasa (1/4/2025).

    Dia menjelaskan program ini makin meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh terkenal seperti Zaskia Sungkar dan Irwansyah, Hengky Kurniawan dan Sonya Fatmala, serta pesepak bola Dewangga. Mereka ikut berbagi kebahagiaan dengan mengunjungi langsung dan berinteraksi akrab dengan para jamaah di acara Le Minerale yang diadakan di berbagai masjid di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang.

    Program ‘Ramadan Bersama Le Minerale’ berlangsung sepanjang bulan Ramadan di 108 masjid yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan kota-kota lainnya.

    “Melalui program ini, Le Minerale berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk terus berbagi kebaikan, terutama di bulan yang penuh berkah. Kami percaya bahwa kebaikan sekecil apapun dapat memberikan dampak yang besar bagi banyak orang. Le Minerale juga berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan positif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, dan program ini merupakan salah satu langkah rangkaian kegiatan sosial yang kami lakukan setiap tahun,” tutur Febri.

    “Ini adalah satu hal yang sangat positif ya, bagi kami dari Masjid Istiqlal setiap akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan di bulan Ramadan ini. Kami sangat berterimakasih sekali, didukung oleh teman-teman dari Le Minerale,” ujar Abu.

    “Karena teman-teman tahu setiap hari kami melayani puluhan ribu jamaah yang iftar di masjid ini tentu dananya tidak sedikit. Alhamdulillah bersama-sama dengan kami bantuan dalam bentuk air minum dan lain sebagainya tentu kami sangat berterimakasih,” sambungnya.

    “Kami memilih untuk bekerjasama dengan Le Minerale karena secara visi ke depan sangat sejalan dengan Masjid Istiqlal. Di sisi lain Le Minerale adalah produk 100% asli Indonesia yang patut kita hargai dan terus kita kembangkan,” kata Ahsanul.

    Pendapat serupa disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Raya Bandung KH. Hasyim Asyari. Dia mengatakan program tersebut mendapatkan respon positif dari jamaan Masjid Raya Bandung.

    “Masjid Raya Bandung memilih Le Minerale karena kualitasnya yang memenuhi standar internasional. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk memastikan jamaah menerima yang terbaik selama menunaikan ibadah, terutama di bulan Ramadan. Di samping kualitas, tampilannya pun menyegarkan, sehingga Alhamdulillah disukai jemaah masjid,” tutupnya.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemerintah Targetkan Digitalisasi Sertifikat Tanah Rampung 2029

    Pemerintah Targetkan Digitalisasi Sertifikat Tanah Rampung 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan digitalisasi sertifikat tanah di Indonesia dalam lima tahun ke depan. Saat ini, jumlah sertifikat digital baru mencapai 24%.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan, pemerintah terus mempercepat proses digitalisasi agar target 100% tercapai pada 2029.

    “Saat ini baru 24%. Tahun 2025 kami targetkan bisa mencapai 50% sehingga dalam lima tahun semua sertifikat tanah sudah berbentuk digital,” ujar Nusron saat ditemui di Masjid Kyai Haji Hasyim Asy’ari, Jakarta, Senin (31/3/2025).

    Keamanan dan Kemudahan Sertifikat Digital

    Nusron menegaskan digitalisasi sertifikat tanah penting untuk meningkatkan keamanan dokumen. “Jika terjadi bencana, seperti banjir, sertifikat fisik bisa rusak atau hilang. Dengan digitalisasi, data tetap aman dan mudah diakses,” jelasnya.

    Selain itu, konversi ke sertifikat elektronik akan mempercepat proses administrasi pertanahan dan meningkatkan integrasi data nasional.

    Tidak Ada Penyitaan Sertifikat Lama

    Nusron memastikan pemerintah tidak akan menyita sertifikat tanah masyarakat yang belum dikonversi ke digital. Namun, masyarakat dianjurkan segera melakukan transformasi, terutama bagi sertifikat yang diterbitkan antara tahun 1961 hingga 1997.

    “Tak ada penyitaan. Kami hanya mendorong agar sertifikat lama segera beralih ke format digital,” tegasnya.

    Dengan percepatan ini, pemerintah berharap digitalisasi sertifikat tanah dapat meningkatkan efisiensi layanan pertanahan serta mengurangi potensi sengketa tanah pada masa depan.

  • Menteri ATR Jamin Sertifikat Tanah Tak Akan Disita Jika Belum Digital

    Menteri ATR Jamin Sertifikat Tanah Tak Akan Disita Jika Belum Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menanggapi kabar yang beredar mengenai sertifikat tanah yang belum terkonversi ke format digital akan menjadi milik negara.

    Menanggapi isu tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, kabar tersebut tidak benar. Nusron menjelaskan, peralihan sertifikat tanah menjadi format elektronik atau digital merupakan hal yang wajib dilakukan. 
    Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan sertifikat tanah.

    Sertifikat elektronik dapat memudahkan masyarakat jika mengalami bencana alam, seperti banjir, yang dapat merusak atau menghancurkan dokumen penting tersebut.

    “Digitalisasi ini untuk memproteksi sertifikat. Misalnya, kalau ada banjir, dan sertifikatnya tenggelam, dengan sistem digital, akan lebih aman,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat ditemui di Masjid Kyai Haji Hasyim Asy’ari, Jakarta, Senin (31/3/2025).

    Menurut Nusron, konversi dari sertifikat tanah analog ke digital merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah integrasi data dan pengelolaan pertanahan di Indonesia.

    Meski demikian, Nusron menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menyita sertifikat tanah milik masyarakat yang belum terkonversi ke digital.

    Namun, ia mendorong masyarakat untuk segera melakukan konversi, terutama bagi sertifikat yang diterbitkan antara tahun 1961 hingga 1997.

    “Tidak akan ada penyitaan, tetapi kami mendorong masyarakat untuk segera mengkonversi sertifikat tanah mereka menjadi digital, terutama yang terbit antara 1961 hingga 1997,” tambahnya.

    Klarifikasi ini merespons unggahan video di Facebook yang menyatakan bahwa pemerintah akan memusnahkan sertifikat tanah yang belum dipindahkan ke format digital sebelum 2026, dan tanah tersebut akan menjadi milik negara.

    Video ini telah memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait status kepemilikan tanah mereka.

    Nusron menekankan informasi yang beredar tersebut adalah hoaks dan meminta masyarakat untuk tidak panik. Pemerintah, melalui BPN, terus berupaya memastikan proses konversi sertifikat tanah berlangsung lancar dan aman.