Tag: Hasyim Asy’ari

  • Konflik Suriah Dampak Politik Lama Bukan Masalah Agama

    Konflik Suriah Dampak Politik Lama Bukan Masalah Agama

    loading…

    Alumnus Suriah, M. Najih Arromadloni mengatakan, apa yang terjadi di Suriah adalah dampak dari konflik yang sudah lama mendera negara tersebut. FOTO/IST

    JAKARTA – Konflik yang terjadi di Timur Tengah , termasuk Suriah seringkali dipolitisasi banyak pihak yang berusaha memanfaatkan isu-isu agama untuk kepentingan kelompoknya. Banyak narasi jihad dan khilafah di Indonesa pascatumbangnya Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menarik masyarakat pergi ke negeri konflik.

    Menurut alumnus Suriah, M. Najih Arromadloni, apa yang terjadi di Suriah adalah dampak dari konflik yang sudah lama mendera negara tersebut. “Kelompok seperti Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah berupaya mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat dengan membingkai perjuangan mereka sebagai jihad. Namun, tindakan mereka lebih berkaitan dengan ambisi politik daripada murni keagamaan,” kata Gus Najih, panggilan karibnya, di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Ia menjelaskan, destabilisasi di Suriah menunjukkan bagaimana radikalisasi dapat memicu konflik berkepanjangan dan mengorbankan banyak nyawa. Tatanan sosial yang sebelumnya telah terbangun dirusak oleh kelompok HTS (Hayat Tahrir Al-Sham), sehingga menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda.

    Menurut Gus Najih, apa yang dilakukan kelompok HTS dan sejenis didasarkan pada ideologi radikalisme. Radikalisme sering muncul dari pemahaman yang sempit mengenai ajaran agama yang dianut kelompok atau bahkan orang tertentu. Hal ini tentu menodai makna jihad itu sendiri, yang sebenarnya sangat luas karena ia mencakup segala bentuk kebaikan yang dilakukan dengan kerja keras.

    “Jihad tidak selalu bicara soal peperangan. Upaya untuk membangun masyarakat yang lebih baik melalui pendidikan, ekonomi, dan sosial juga dianggap sebagai bagian dari jihad yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi tentang makna jihad yang sejati untuk menghindari narasi yang menyimpang,” katanya.

    Bentuk penyimpangan istilah jihad seringkali bisa ditemukan pada kepentingan politik praktis yang menggunakan istilah atau simbol keagamaan secara serampangan. Hal ini sengaja dimunculkan untuk memberikan kesan atau branding bahwa hanya kelompoknya lah yang paling benar atau pantas, sementara yang lainnya salah.

    Gus Najih mengatakan penyimpangan narasi yang menggunakan istilah keagamaan ini yang justru mencederai hubungan yang erat antara negara dan agama. Gus Najih yang juga berperan sebagai seorang Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PBNU, menjelaskan bahwa sebenarnya relasi antara agama dan negara itu adalah saling melengkapi.

    “Sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali, bahwa agama dan negara itu seperti saudara kembar. Syeikh Hasyim Asy’ari pun pernah mengatakan bahwa agama dan negara itu adalah seperti dua sisi mata uang yang keduanya saling melengkapi. Kita bisa beragama dengan damai,” katanya.

    Menurut Gus Najih, sejak awal para founding fathers bangsa Indonesia telah mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kebijakan negara. Hal ini tercermin ketika beliau-beliau menyusun dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang nilai-nilainya sejalan dengan ajaran-ajaran agama yang ada. Intinya, sebagaimana tercermin dalam slogan “Hubbul Wathan Minal Iman,” bahwa mencintai tanah air itu adalah bagian dari iman.

    “Sebagai masyarakat yang pluralistik, kewaspadaan terhadap narasi-narasi yang membenturkan agama dengan negara atau tradisi sangat diperlukan Indonesia. Pemahaman makna jihad secara komprehensif dan penerapan prinsip-prinsip toleransi serta inklusivitas adalah langkah yang penting dalam melawan radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, masyarakat yang lebih damai dan stabil dapat dibangun, serta munculnya kelompok-kelompok ekstremis seperti HTS dapat dicegah agar tidak membawa kerusakan lebih lanjut,” katanya.

    Gus Najih berharap agar masyarakat Indonesia mampu membangun kerukunan antarumat beragama sebagai bentuk pertahanan nasional terhadap potensi perpecahan yang justru menguntungkan pihak tertentu. Jangan sampai konflik di Timur Tengah ikut mencederai rasa toleransi yang telah terbangun sejak lama.

    “Strategi kontra radikalisasi menjadi sangat penting untuk melawan radikalisme. Program-program yang bertujuan menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan toleransi telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai instansi dan lembaga terkait. Dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat sipil diharapkan dapat menciptakan kesadaran pada masyarakat Indonesia akan bahaya paham radikal dan mendorong dialog antaragama,” katanya.

    (abd)

  • Cicit KH Hasyim Asyari: NU Bukan Alat Kekuasaan, Jaga Adab Berorganisasi!

    Cicit KH Hasyim Asyari: NU Bukan Alat Kekuasaan, Jaga Adab Berorganisasi!

  • Seleksi PPIH 2025 Diharapkan Berjalan Transparan dan Akuntabel

    Seleksi PPIH 2025 Diharapkan Berjalan Transparan dan Akuntabel

    Jakarta: Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia Mochammad Irfan Yusuf membuka Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tingkat Pusat Tahun 1446 H/2025 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. 

    Sebanyak 1.900 peserta akan mengikuti seleksi PPIH Arab Saudi 2025 yaitu Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara. 

    Gus Irfan panggilan akrabnya berharap seleksi PPIH Arab Saudi Tingkat Pusat ini berjalan transparan dan akuntabel. 

    “Kami berharap pelaksanaan seleksi calon petugas haji secara transparan dan akuntabel dapat menghasilkan calon petugas haji yang berintegritas, kompeten, dan profesional,”  kata Gus Irfan di depan ribuan peserta di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Selasa, 17 Desember 2025.
     

    Ia berharap seleksi kali ini semakin baik dari tahun sebelumnya. “Semoga seleksi tahun ini semakin baik dan lebih baik dari tahun sebelumnya,” imbuhnya. 

    Gus Irfan juga mengakui bahwa dalam proses seleksi PPIH baik tingkat pusat dan daerah banyak pihak yang menitip kepada dirinya agar bisa lulus dalam proses seleksi. 

    “Saya hanya katakan silahkan ikut seleksi semoga lolos. Sebab saya tidak punya wewenang untuk meloloskan seseorang,” kata Gus Irfan. 

    Kepala BP Haji RI Mochammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan saat membuka Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tingkat Pusat Tahun 1446 H/2025 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2024. Foto: Dok/Humas BP Haji RI. 

    Cucu pendiri ormas Nadhalatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari ini juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat ini. 

    “Terima kasih kepada jajaran Ditjen PHU dan stakeholder lainnya yang telah ikut dalam menyukseskan Seleksi PPIH Arab Saudi Tingkat Pusat Tahun 1446 H/2025 M ini,” ujarnya. 

    Sementara itu Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latief dalam laporannya mengatakan sebanyak 1.900 calon PPIH Tingkat Pusat yang hari ini berkumpul, adalah hasil penyaringan dari total 15.475 peserta yang telah mendaftar.

    Hilman menambahkan, untuk seleksi petugas haji daerah yang sudah berlangsung peserta terdaftar sebanyak 60.000 orang. 
     

    “Para petugas haji pusat ini lebih sedikit karena bagi yang sudah mendaftar petugas haji daerah tidak bisa mendaftar lagi dan pada akhirnya kita semua bisa berkumpul di sini,” ujar Hilman. 

    Hilman juga mengimbau kepada para peserta untuk memiliki data internet yang stabil. Untuk CAT, lanjut Hilman akan membahas seputar pengetahuan umum, perhajian, manasik haji, dan soal kompetensi sesuai dengan jenis tugas yang dipilih.

    “Semoga yang lolos nanti, bisa menjadi petugas yang kompeten, profesional, bijaksana, dan tidak angkuh dalam menjalankan tugas. Sukses selalu dan semoga dilancarkan untuk rangkaian proses tes sampai wawancara nanti,” kata Hilman.

    Pembukaan seleksi PPIH ini juga dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal Ali Hasyim, dan unsur pimpinan dari Puskes, TNI, dan stakeholder lainnya.

    Hadir juga Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Saiful Mujab, Direktur Bina Haji Arsad Hidayat dan Direktur Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid.

    Jakarta: Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia Mochammad Irfan Yusuf membuka Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tingkat Pusat Tahun 1446 H/2025 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. 
     
    Sebanyak 1.900 peserta akan mengikuti seleksi PPIH Arab Saudi 2025 yaitu Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara. 
     
    Gus Irfan panggilan akrabnya berharap seleksi PPIH Arab Saudi Tingkat Pusat ini berjalan transparan dan akuntabel. 
    “Kami berharap pelaksanaan seleksi calon petugas haji secara transparan dan akuntabel dapat menghasilkan calon petugas haji yang berintegritas, kompeten, dan profesional,”  kata Gus Irfan di depan ribuan peserta di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Selasa, 17 Desember 2025.
     

    Ia berharap seleksi kali ini semakin baik dari tahun sebelumnya. “Semoga seleksi tahun ini semakin baik dan lebih baik dari tahun sebelumnya,” imbuhnya. 
     
    Gus Irfan juga mengakui bahwa dalam proses seleksi PPIH baik tingkat pusat dan daerah banyak pihak yang menitip kepada dirinya agar bisa lulus dalam proses seleksi. 
     
    “Saya hanya katakan silahkan ikut seleksi semoga lolos. Sebab saya tidak punya wewenang untuk meloloskan seseorang,” kata Gus Irfan. 
     

    Kepala BP Haji RI Mochammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan saat membuka Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tingkat Pusat Tahun 1446 H/2025 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2024. Foto: Dok/Humas BP Haji RI. 
     
    Cucu pendiri ormas Nadhalatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari ini juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat ini. 
     
    “Terima kasih kepada jajaran Ditjen PHU dan stakeholder lainnya yang telah ikut dalam menyukseskan Seleksi PPIH Arab Saudi Tingkat Pusat Tahun 1446 H/2025 M ini,” ujarnya. 
     
    Sementara itu Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latief dalam laporannya mengatakan sebanyak 1.900 calon PPIH Tingkat Pusat yang hari ini berkumpul, adalah hasil penyaringan dari total 15.475 peserta yang telah mendaftar.
     
    Hilman menambahkan, untuk seleksi petugas haji daerah yang sudah berlangsung peserta terdaftar sebanyak 60.000 orang. 
     

     
    “Para petugas haji pusat ini lebih sedikit karena bagi yang sudah mendaftar petugas haji daerah tidak bisa mendaftar lagi dan pada akhirnya kita semua bisa berkumpul di sini,” ujar Hilman. 
     
    Hilman juga mengimbau kepada para peserta untuk memiliki data internet yang stabil. Untuk CAT, lanjut Hilman akan membahas seputar pengetahuan umum, perhajian, manasik haji, dan soal kompetensi sesuai dengan jenis tugas yang dipilih.
     
    “Semoga yang lolos nanti, bisa menjadi petugas yang kompeten, profesional, bijaksana, dan tidak angkuh dalam menjalankan tugas. Sukses selalu dan semoga dilancarkan untuk rangkaian proses tes sampai wawancara nanti,” kata Hilman.
     
    Pembukaan seleksi PPIH ini juga dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal Ali Hasyim, dan unsur pimpinan dari Puskes, TNI, dan stakeholder lainnya.
     
    Hadir juga Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Saiful Mujab, Direktur Bina Haji Arsad Hidayat dan Direktur Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MBM)

  • FGD Pra MLB NU Ungkap Keresahan Atas Kepempimpinan PBNU – Page 3

    FGD Pra MLB NU Ungkap Keresahan Atas Kepempimpinan PBNU – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Panitia Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU), KH Mas Maftuh menyebut Focus Group Discussion (FGD) Pra MLB NU diikuti oleh hampir seluruh perwakilan PWNU se-Indonesia. Menurut dia, hasil dari FGD menyatakan ada perasaan yang sama atas kepemimpinan PBNU Masa Khidmat 2022-2027.

    “Ada banyak titik simpul dari eksplorasi fakta-fakta masalah NU di berbagai daerah, pemikiran dan pendapat dari narasumber dan peserta FGD Pra MLB NU,” kata Maftuh dalam keterangan diterima, Selasa (17/12/2024).

    Maftuh menjelaskan, titik simpul masalah tersebut berupa perselisihan, perpecahan, saling curiga dan saling menjatuhkan antar kader dalam struktur dan luar struktur NU. Mereka khawatir hal itu menjadi fenomena saat ini yang paling dikhawatirkan.

    “Dalam kadar tertentu, sebagai dinamika berorganisasi, kondisi demikian dianggap wajar. Namun selama PBNU masa khidmat 2022-2027 kadar tersebut jauh lebih meningkat dan meluas, bahkan hingga ditingkat majelis wakil cabang (MWC) dan Ranting,” sesal dia.

    “Pemicu kondisi bukan dari NU daerah, tapi justru dari sikap, tindakan, dan praktek kepemimpinan PBNU yang mengatasnamakan kebijakan, penegakan aturan dengan jargon tegak lurus, satu komando bersama PBNU, imbuh Maftuh.

    Sebagai Keluarga Besar Pondok Pesantren Ndresmo, Maftuh meyakini yang dilakukan PBNU adalah kontra produktif dengan arah serta amanat Muktamar ke-34 NU di Lampung. Pendalaman terhadap kondisi itu, merupakan indikasi hilangnya nilai utama NU dalam jiwa dan kepribadian pemimpin dan jajaran PBNU.

    “Cinta, kasih sayang, rukun, bersatu dan dengan pribadi unggul (jiwa-raga). Padahal nilai-nilai itu menjadi perintah, nasehat sekaligus wasiat dari Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari dalam mukadimah Qonun Asasi NU,” Maftuh menandasi.

     

  • BP Haji: Presiden Prabowo Inginkan Penyelengara Haji 2025 Transparan

    BP Haji: Presiden Prabowo Inginkan Penyelengara Haji 2025 Transparan

    ERA.id – Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan penyelenggaraan ibadah haji secara transparan.

    “Bapak Presiden Prabowo ingin penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dilaksanakan secara akuntabel, transparan, aman, dan nyaman,” ucapnya dalam dialog kolaborasi perhajian di Medan, Senin (10/12/2024).

    Oleh karena itu, BP Haji dibentuk setingkat kementerian dengan tujuan pelayanan ibadah haji bisa dikelola secara satu atap.

    Ia mengatakan bahwa hal ini melibatkan berbagai instansi terkait untuk bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan ibadah haji.

    “Saat ini masyarakat hanya mengetahui bahwa penyelenggaraan ibadah haji hanya tanggung jawab Kementerian Agama,” katanya.

    Padahal, katanya, banyak instansi yang terlibat, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan.

    Dia ke depan Presiden RI Prabowo Subianto juga menginginkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan di bawah BP Haji sehingga pelayanan lebih cepat dan lebih akselerasi.

    “Nantinya struktur organisasi BP Haji akan diisi dari lintas institusi penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, BP Haji juga akan diisi beberapa orang jenderal bintang dua dari kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ucapnya.

    Ia mengatakan saat ini BP Haji sedang fokus menata struktur organisasi sembari menunggu revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Ada tiga hal menjadi orientasi penting pelayanan haji yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yakni pertama memberikan perhatian tugas dan teknis penyelenggaraan ibadah haji.

    “Ibadah haji merupakan ritual tahunan dan pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan aman, nyaman dan efisien,” katanya.

    Kedua, ekosistem ekonomi haji harus menjadi perhatian serius BP Haji karena penyelenggaraan ibadah haji memiliki dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

    “Asrama haji bisa dikelola jadi pusat pengembangan ekonomi, dan klinik haji bisa difungsikan 24 jam tidak hanya di musim haji saja. Bahkan, bisa ditingkatkan menjadi klinik pratama atau utama, dan rumah sakit haji,” kata Danil.

    Ketiga, sejarah Indonesia bahwa haji menjadi simbol kemajuan, peradaban, perjuangan, dan Indonesia berubah ketika tokoh besar KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan pulang menunaikan ibadah haji berjuang merebut kemerdekaan.

    “Ibadah haji harus menjadi simbol kebudayaan Indonesia, tidak berhenti pada makna yang fana. Kemabruran haji harus memiliki manfaat luar biasa bagi masyarakat, dan menjadi teladan,” kata dia.

  • Gus Miftah Disebut Hina Penjual Es Teh, Selami Lagi Makna Sapaan ‘Gus’ dalam Budaya Jawa Islam, Bukan untuk Orang Sembarangan

    Gus Miftah Disebut Hina Penjual Es Teh, Selami Lagi Makna Sapaan ‘Gus’ dalam Budaya Jawa Islam, Bukan untuk Orang Sembarangan

    Liputan6.com, Jakarta – Baru-baru ini jagat media sosial diramaikan dengan cuplikan video ceramah Gus Miftah, yang disebut mempermalukan seorang bapak penjual es di tengah para jemaahnya. Bapak penjual es teh dan minuman yang sedang membawa dagangan di kepalanya itu disebut goblok oleh Gus Miftah dan jadi bahan bercandaan dalam ceramah.

    “Es teh mu masih banyak tidak? Ya dijual, goblok!” kata Miftah disambut gelak tawa orang-orang di sekitarnya.

    Terkait konteks isi ceramah secara keseluruhan atau tidak, warganet menilai apa yang diucapkan Gus Miftah kepada bapak penjual es teh adalah sesuatu yang tidak pantas. Tak heran jika warganet banyak yang menghujat Gus Miftah dan mengorek kembali sapaan ‘Gus’ yang melekat pada dirinya.

    “Miftah nama aslinya Ta’im, ayahnya orang Lampung bekerja serabutan. Ta’im dulu marbot di masjid Mergansang saat kuliah dan gak lulus,” tulis warganet.

    “Gus, tapi bukan anak kiai,” tulis warganet lainnya.

    “Cancel culture aja deh, plis sakit hati banget liatnya,” tulis warganet lagi.

    Lalu sebenarnya apa makna di balik sapaan ‘Gus’? ‘Gus’ merupakan gelar yang awalnya populer di kalangan santri dan masyarakat tradisional Jawa. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ‘gus’ bermakna nama julukan atau nama panggilan kepada laki-laki. Gelar tersebut merujuk pada ‘bagus, tampan, atau pandai’. Gus adalah panggilan kehormatan, sebutan untuk laki-laki keturunan kiai yang belum cukup untuk disebut kiai.

    Akhir-akhir ini sematan ‘Gus’ untuk menyebut nama seseorang kian marak. Entah itu itu politikus, YouTuber, paranormal, pelaku praktik perdukunan, pengobatan alternatif, hingga penceramah. Sematan Gus telah dikapitalisasi menjadi sebuah brand, merek dagang yang diyakini bernilai jual tinggi. Gus telah menjelma menjadi kebutuhan untuk orang-orang yang tengah menyasar segmen masyarakat tertentu.

    Padahal, sejatinya Gus tidaklah sesederhana kata dengan tiga huruf. Gus harus mewakili sosok, nasab, keilmuan dan tradisi pesantren, tidak sembarang orang bisa menggunakan sematan Gus pada namanya.

    Soal pemanfaatan kata Gus oleh orang yang ‘tak berhak’ ini, pengasuh Pesantren Asrama Queen Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang HM Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) mengatakan bahwa orang yang bukan keturunan kiai, tapi dipanggil ‘Gus’ adalah ‘Gus’ naturalisasi. Termasuk kapitalisasi panggilan ‘Gus’.

    “Definsi ‘Gus’ itu simpel. ‘Gus’ adalah sebutan untuk putra seorang kiai. Sebutan ‘Gus’ untuk seseorang yang bukan putra kiai adalah Gus jadi jadian, Gus naturalisasi, baik ciptaan media maupun panggilan seenaknya dari para pengikut atau pengagumnya,” jelas Gus Hans dikutip NU Online.

    Menurutnya, mereka yang menyandang panggilan ‘Gus’ tidak harus alim dalam bidang agama. Namun, sangatlah disayangkan jika panggilan ‘Gus’ dikapitalisasi untuk menipu atau mencari keuntungan materi.

    “Saat ini, siapa saja bisa mengaku ‘Gus’ untuk mendapatkan privilege yang bisa dikapitalisasi,” jelasnya.

    Bagi dia, sangat disayangkan juga ketika praktik pengobatan alternatif dibungkus dengan atribut agama atau panggilan ‘Gus’ agar laris. Ada juga orang yang mendadak ‘Gus’ saat menjelang pemilu agar orang lebih percaya.

    “Bisnis permainan kepercayaan ini memang lebih menggiurkan karena tidak perlu ada alokasi anggaran uji kompetensi, uji klinis, dan penelitian. Penentuan tarifnya pun tidak ada HET (harga eceran tertinggi) layaknya obat pabrikan,” ucap dia.

    Praktik pengobatan alternatif atau biasanya disebut perdukunan akan semakin laris ketika ada label panggilan ‘Gus’ di depannya. Status sosialnya akan naik dan banyak yang datang minta obat. Harga biasanya seikhlasnya, tapi tanpa penentuan batas harga tertinggi.

    “Penghasilan tinggi ini yang dibutuhkan hanyalah kemampuan komunikasi dan teaterikal dalam meyakinkan pasien. Kemampuan yang tidak kalah penting untuk dimiliki adalah tatag melawan hati nurani,” imbuh Wakil Rektor UNIPDU Jombang ini.

    Seharusnya, kata dia, jika sebutan ‘Gus’ diberikan kepada seseorang karena dia putra kiai, lalu apa yang bisa dibanggakan? Justru yang ada adalah beban moral menjaga nama besar orang tuanya.

    “Ada beban mental ketika kemampuannya terkadang tidak dapat menjawab ekspektasi masyarakat,” ujar Gus Hans.

    Hal senada disampaikan oleh Pengasuh Pesantren Putri Tebuireng KH Fahmi Amrullah Hadzik mengatakan bahwa gelar ‘Gus’ tidak sembarangan boleh dipakai seseorang.

    Menurut Gus Fahmi, menyandang gelar ‘gus’, lora, ajengan, dan lain sebagainya merupakan penanda bahwa dia putra ulama/kiai, tentu tidak sembarangan. Harus diiringi sifat, akhlak, dan adab yang baik.

    “Sekarang banyak yang latar belakangnya tidak jelas, tapi punya kemampuan sedikit sudah dipanggil ‘Gus’. Repotnya lagi, banyak yang memanipulasi gelar ‘Gus’ untuk keburukan. Tentu ini berbahaya bagi ‘Gus-Gus’ yang baik dan memang putra kiai,” kata cucu Hadratussekh Hasyim Asy’ari ini.

     

  • Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029, Gus Yahya Tegaskan Pengurus yang Tidak Dibaiat itu Palsu

    Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029, Gus Yahya Tegaskan Pengurus yang Tidak Dibaiat itu Palsu

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG– Ketua Umum PBNU KH Yahya Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa pelantikan pengurus dan baiat merupakan semacam validasi kepengurusan, karena itu bila ada pengurus organisasi yang tidak melalui proses baiat, maka hal itu berarti palsu.

    “Jadi, kalau ada pengurus yang tidak dibaiat, tapi mengaku pengurus berarti mereka itu palsu,” katanya dalam pelantikan PWNU Jawa Timur masa khidmat 2024-2029 di kompleks Universitas Hasyim Asy’ari, Pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim, Sabtu (1/12) malam.

    Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029 di bawah kepemimpinan Rais Syuriah KH Anwar Manshur dan Ketua Tanfidziyah KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) itu dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Rais Syuriah PBNU Prof DR KH Mohammad Nuh DEA, Katib Aam Syuriah PBNU KH Ahmad Said Asrori, Sekjen PBNU H Syaifullah Yusuf, dan PWNU se-Indonesia.

    “Validasi itu penting, karena itu pelantikan dan bait itu penting. Ada tiga validasi dalam organisasi. Pertama, tata kelola untuk peningkatan kinerja organisasi. Kedua, konsolidasi SDM dan pembiayaan untuk pengembangan kader dan pengembangan usaha organisasi. Ketiga, renstra agenda untuk kesinambungan organisasi dari pusat hingga ranting paling bawah, jadi semuanya nyambung ke PBNU (renstra),” katanya.

    Dalam acara yang juga dihadiri Pj Sekdaprov Jatim Bobby Soemiarsono dan Gubernur Jatim Terpilih Hj Khofifah Indar Parawansa itu, Gus Yahya menjelaskan tujuan NU bukan pilkada, melainkan masa depan yang lebih baik, karena itu validasi itu penting untuk kesinambungan organisasi agar dari PBNU sampai bawah adalah satu, utuh, dan tidak diganggu.

    “Presiden saja mengupayakan konsolidasi nasional karena tantangan ke depan memang perlu dihadapi melalui konsolidasi dari seluruh energi masyarakat dan komponen bangsa,” katanya dalam acara yang didahului dengan pertemuan PWNU se-Indonesia dan PCNU se-Jatim di lokasi berbeda untuk merumuskan pakta integritas untuk soliditas NU secara nasional.

    Dalam acara yang juga dirangkai dengan pelantikan pengurus 17 lembaga di PWNU Jatim itu, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa pelantikan dan baiat dalam organisasi itu bersifat wajib syar’i, karena pengikut Nabi Muhammad itu meski sudah masuk islam tetap melakukan baiat kepada Rasulullah.

    “Apalagi, di zaman pancaroba yang serba membalik kebenaran dan saling menyesatkan dalam narasi, karena itu Munas atau Rakernas PBNU dan PWNU mungkin perlu merevisi klausul MLB (muktamar luar biasa) agar nggak melahirkan bughot/pemberontakan. Protes kepada negara saja maksimal tetap dengan impeach kepada presiden, bukan negara yang dibubarkan, kalau MLB itu sama saja dengan membubarkan negara,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) menambahkan upaya menjaga kekompakan itu penting, karena perintah agama juga sudah jelas, agar menjaga silaturrahmi, karena hikmah silaturrahmi itu luar biasa yakni mewujudkan ketenangan, kebersamaan, dan khidmah yang lebih baik untuk masa depan.

    “Presiden Prabowo sendiri yang menilai adanya paradoks di Indonesia, seperti sumber daya alam yang kaya tapi sumber daya manusia belum sejahtera, namun beliau menilai kebersamaan masyarakat itu penting untuk syarat keberhasilan dalam memanfaatkan sumber daya alam, bukan demi kepentingan pribadi, tapu persatuan, kebersamaan dan ukhuwah,” katanya.

  • Hadiri Pelantikan PWNU Jatim di Tebuireng Jombang, Warsubi Ucapkan Selamat Kepada Pengurus

    Hadiri Pelantikan PWNU Jatim di Tebuireng Jombang, Warsubi Ucapkan Selamat Kepada Pengurus

    Jombang (beritajatim.com) – Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dilaksanakan di Lapangan Universitas KH Hasyim Asy’ari (Unhasy) Tebuireng Jombang, Sabtu (30/11/2024) malam.

    Calon Bupati (Cabup) Jombang nomor urut 2, H Warsubi menghadiri pelantikan tersebut. Dia hadir dengan balutan busana putih dan peci hitam. Warsubi merasa terhormat bisa menjadi bagian dari proses penting dalam organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

    Cabup Jombang yang meraup suara terbanyak ini juga mengungkapkan selamat kepada KH Anwar Mansyur sebagai Rais Syuriyah dan KH Abdul Hakim Mahfufz sebagai Ketua Tanfidziyah. Keduanya diketahui telah terpilih pada Konferensi Wilayah (Konferwil) XVIII NU Jawa Timur di Universitas KH Hasyim Asy’ari pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

    “Kami berharap dengan terpilihnya para ulama tersebut, PWNU Jawa Timur dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi umat dan bangsa. Semoga amanah ini menjadi berkah dan membawa kemajuan bagi organisasi dan masyarakat luas,” lanjut Warsubi.

    Pelantikan PWNU masa khidmat 2024-2029 langsung dipimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Proses pelantikan dilakukan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akhmad Said Asrori.

    Usai pelantikan, pengurus menerima ucapan selamat dari sejumlah tokoh yang hadir, antara lain Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri dan KH Abdullah Ubab, Katib Aam KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Bendahara Umum H Gudfan Arif.

    Selanjutnya pengurus PBNU menerima buku profil pengurus PWNU Jawa Timur oleh KH Abdul Hakim Mahfudz. Pelantikan ini diikuti oleh 1480 undangan dari perwakilan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), lembaga, banom se-Jawa Timur dan pengurus PWNU se-Indonesia.

    Hadir juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Calon Gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa, Forkopimda Kabupaten Jombang, serta tamu undangan lainnya. [suf]

  • Usai Mencoblos di Jombang, Cagub Jatim Luluk Optimis Raih Dukungan Terbanyak

    Usai Mencoblos di Jombang, Cagub Jatim Luluk Optimis Raih Dukungan Terbanyak

    Jombang (beritajatim.com) – Usai mencoblos di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 003 Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, Cagub Jatim Luluk Nur Hamidah berbicara banyak hal. Salah satunya berharap Pilkada serentak berjalan fair dan tanpa kecurangan.

    Luluk mencoblos pukul dua belas lebih. Karena dirinya masuk dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus). Saat di TPS Cagub yang diusung PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini didampingi oleh sang suami. Dia memamerkan dua lembar kartu suara.

    “Ini saatnya mengawal penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di Jawa Timur. Kita berharap semua bekerja dengan baik. Bekerja dengan fair, jujur dan adil, baik, serta tanpa kecurangan. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik,” kata Luluk, Rabu (27/11/2024).

    Menurut Luluk, kecurangan dalam Pilkada bisa mencederai demokrasi. Luluk juga masih optimis mendapat dukungan terbanyak dari rakyat Jawa Timur. “Saya sampai sore nanti masih di sekitar Jombang. Saya juga masih optimis masih mendapat dukungan terbanyak dari rakyat Jawa Timur,” tegasnya.

    Luluk pulang ke kampung halamannya pada Selasa (26/11/2024) malam. Dia terlebih dulu berziarah ke makam KH Asyari di Desa Keras Kecamatan Diwek. Kiai Asyari merupakan ayahanda dari pendiri NU (Nahdlatul Ulama) KH Hasyim Asyari.

    Luluk juga berizarah ke makam ibunya pada Rabu pagi. Setelah itu dia keliling desa untuk menyapa warga Desa Brodot dengan hangat. [suf]

  • Melihat Aktivitas Cagub Jatim Luluk Nur Hamidah Sebelum Nyoblos di TPS 003 Brodot Jombang

    Melihat Aktivitas Cagub Jatim Luluk Nur Hamidah Sebelum Nyoblos di TPS 003 Brodot Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Cagub (Calon Gubernur) Jawa Timur Luluk Nur Hamidah mencoblos di TPS 003 Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang dalam Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024).

    Untuk itu, sejak Selasa (26/11/2024) malam, Luluk Bersama sang suami sudah di rumahnya Desa Brodot. Sebelum ke kampung halamannya, Luluk sempat berziarah ke makam KH Asyari yang ada di Desa Keras Kecamatan Diwek Jombang. Kiai Asyari merupakan ayahnda dari pendiri NU, KH Hasyim Asyari.

    Saat sampai di rumah para tetangga berkumpul di rumah Luluk. Mereka bercengkrama sampai malam yang diselingi acara makan-makan. “Semalam semua tetangga berkumpul di rumah ini,” kata Luluk ditemui di depan rumahnya, Rabu (27/11/2024).

    Rabu pagi, Luluk tidak langsung berangkat ke TPS 003 yang berada di SDN Brodot 1. Luluk terlebih dulu jalan-jalan keliling desa sembari menyapa tetangga. Luluk bahkan mampir ke tetangganya yang berjualan sayuran. Menanyakan kabar dan berbincang santai.

    “Saya nanti siang nyoblosnya. Karena saya masuk DPK (Daftar Pemilih Khusus). Begitu juga dengan suami saya. Masuk DPK,” kata Cagub Jatim yang diusung oleh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini.

    Luluk menjelaskan, pada pukul 08,00 WIB, Luluk akan berziarah ke makam ibunya. Memanjatkan doa di makam ibunda. Juga ke makam Ki Ageng Corekan, yang merupakan tokoh yang membuka Desa Brodot. Selanjutnya, ke rumah saudaranya.

    “Nanti juga ingin keliling untuk melihat TPS. Ini bukan untuk intimidasi. Tapi sekadar menyapa warga,” kata Luluk. [suf]