Xcloud.id

Tag: Hasyim Asy’ari

  • Buka Konferda-Konfercab PDIP Serentak, Hasto: Jatim Harus Jadi Tiang Penyangga Bangsa

    Buka Konferda-Konfercab PDIP Serentak, Hasto: Jatim Harus Jadi Tiang Penyangga Bangsa

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi membuka Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak PDI Perjuangan Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (20/12/2025).

    Di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan se-Jatim, Hasto menegaskan pentingnya Konferda dan Konfercab untuk meneguhkan sikap politik di Jawa Timur. Hasto juga menyampaikan berbagai aspek persoalan ideologi, lingkungan, hukum, kesejahteraan rakyat yang wajib dijawab PDI Perjuangan.

    Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, lanjut Hasto, Jawa Timur harus mampu menjadi soko guru atau tiang penyangga bangsa.

    “Untuk menghadapi hal itu, Bu Mega memberi arahan bagaimana PDI Perjuangan harus jadi soko guru,” ujar Hasto.

    Menurut Hasto, berdasarkan sejarah, Jatim punya peran penting sejak era kerajaan. Tercatat, ada lima peristiwa peradaban yang terjadi dan harus jadi pedoman kekuatan seluruh kader PDI Perjuangan Jawa Timur.

    “Lima hal ini membuat Jawa Timur sangat istimewa bagi Ibu Megawati. Jadikan lima perspektif ini jadi kekuatan kita semua,” katanya.

    Pertama, sejarah Nusantara, di mana Majapahit menjadi pusat peradaban. Lalu sejarah Bung Karno. Di Jatim, presiden pertama Indonesia itu lahir dan menggembleng nilai ideologinya untuk bangsa.

    Perspektif ketiga, pada Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari yang melahirkan peristiwa 10 November dan menggegerkan dunia internasional. Selanjutnya, di Jatim pula, tepatnya tanggal 7 Desember 1993, Megawati Soekarnoputri menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan secara de facto.

    Terakhir, sejarah kekuatan arus bawah, yang telah berhasil menggulingkan kepemimpinan otoriter Orde Baru. Pandegiling, tambah Hasto, menjadi saksi perjuangan berdarah PDI Perjuangan, menjebol gawang otoritarianissme.

    “Jadikan Pandegiling jadi bagian monumen yang hidup sebagai perjuangan arus bawah. Kekuatan itu membuktikan, saat Bu Mega menghadapi kekuasaan Orde Baru, Bu Mega dengan kekuatan arus bawah mampu menjebol gawang otoriter,” tuturnya.

    Untuk itu, Hasto menegaskan agar para kader bangkit di segala situasi berdasarkan lima perspektif sejarah dan ideologi Bung Karno yang menjadi cita-cita perjuangan bersama rakyat.

    “Pentingnya loyalitas, turun ke bawah, tidak tersandra secara politik. Itu ketentuan penetapan KSB. Kita juga harus berdamai pada suasana kebatinan kita,” jelasnya.

    Nantinya, para pengurus DPC hingga DPD yang terpilih juga harus betul-betul turun ke rakyat, memahami dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat sesuai cita-cita Bung Karno.

    “Partai tidak boleh ada dendam masa lalu. Mari belajar dari pengalaman pengkhianatan di masa lalu. Yang penting melakukan hal konkret, turun ke bawah, dan itulah kekuatan utama PDI Perjuangan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdulah, turut mengungkapkan pentingnya agenda Partai guna meneguhkan kekuatan PDI Perjuangan. Baginya, Konferda dan Konfercab yang dihadiri 38 pengurus kabupaten/kota se-Jatim merupakan langkah strategis merealisasikan program ideologis ke masyarakat.

    “Agar semakin kokoh dan solidnya PDI Perjuangan, saya yakin kita bisa buktikan hal itu. Kita ditempa sejarah panjang, punya ikatan kuat, dan menempatkan ukuran tindakan politik kita kepada pengabdian, pada partai,” tuturnya.

    Said juga menegaskan, Konferda dan Konfercab bukan perpisahan. Melainkan mensolidkan seluruh pihak, menyediakan solusi untuk seluruh masalah rakyat.

    “Ini sebagai langkah kita dengan program yang strategis dengan sasaran teknokratis. Kita optimis program PDI Perjuangan mampu menjawab masalah yang dihadapi rakyat,” tuturnya.

    “Konferda ini bukan momen perpisahan, kita tetap jadi keluarga PDI Perjuangan. Tidak ada kebesaran Partai tanpa solidaritas partai, bonding ini kita jaga sebagai tiang utama menjaga utuhnya Partai,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    GELORA.CO – Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

    Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.

    Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.

    Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU) 

    “Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.

    Luhut, yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, beralasan bahwa mengelola tambang memiliki kompleksitas dan risiko konflik yang sangat tinggi.

    “Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” tambah Yenny.

    “Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” kata Yenny.

    Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.

    Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.

    “Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny,

    Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.

    “Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam ‘jebakan Batman’ semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya,” tegasnya.

    Yenny menilai potensi perpecahan akibat tambang sudah di depan mata.

    Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.

    Jika pemerintah memang ingin membantu ormas, Yenny menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana segar yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat,” cetusnya.

    Kepada semua yang hadir, Yenny memohon maaf jika pendapatnya menyinggung beberapa pihak.

    Namun, Yenny merasa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan kegelisahan umat demi menjaga muruah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut.

    “Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang. Mari kita selamatkan organisasi ini agar tetap menjadi payung besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menuturkan konflik di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terjadi karena persoalan tambang. 

    “Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah saat wawancara di acara podcast di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

    Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan pengusaha kelas kakap.

    “PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

    Dia mengatakan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.

    “IUP ini kan dikeluarkan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya.

  • Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    GELORA.CO – Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

    Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.

    Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.

    Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU) 

    “Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.

    Luhut, yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, beralasan bahwa mengelola tambang memiliki kompleksitas dan risiko konflik yang sangat tinggi.

    “Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” tambah Yenny.

    “Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” kata Yenny.

    Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.

    Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.

    “Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny,

    Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.

    “Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam ‘jebakan Batman’ semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya,” tegasnya.

    Yenny menilai potensi perpecahan akibat tambang sudah di depan mata.

    Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.

    Jika pemerintah memang ingin membantu ormas, Yenny menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana segar yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat,” cetusnya.

    Kepada semua yang hadir, Yenny memohon maaf jika pendapatnya menyinggung beberapa pihak.

    Namun, Yenny merasa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan kegelisahan umat demi menjaga muruah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut.

    “Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang. Mari kita selamatkan organisasi ini agar tetap menjadi payung besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menuturkan konflik di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terjadi karena persoalan tambang. 

    “Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah saat wawancara di acara podcast di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

    Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan pengusaha kelas kakap.

    “PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

    Dia mengatakan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.

    “IUP ini kan dikeluarkan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya.

  • Kali Mookervart: Sumber Air Warga Rusun Pesakih yang Terancam Sampah dan Limbah Megapolitan 16 Desember 2025

    Kali Mookervart: Sumber Air Warga Rusun Pesakih yang Terancam Sampah dan Limbah Megapolitan 16 Desember 2025

    Kali Mookervart: Sumber Air Warga Rusun Pesakih yang Terancam Sampah dan Limbah
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Kali Mookervart yang membentang di sepanjang Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat, menjadi salah satu sumber utama kebutuhan air bersih bagi warga Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pesakih.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi pada Selasa (16/12/2025), air yang mengalir di sepanjang kawasan Kota Tangerang hingga
    Jakarta Barat
    terlihat berwarna hitam.
    Saat diamati lebih dekat, tercium bau tak sedap yang menyebar di sekitar aliran kali.
    Sampah plastik dan limbah rumah tangga tampak mengambang mengikuti arus, sementara di beberapa titik, seperti di sekitar Halte Transjakarta Rawa Buaya, sampah menumpuk di tepi kali.
    Petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kemudian mengumpulkan sampah dari tengah aliran menggunakan perahu.
    Menurut warga sekitar, beberapa pabrik di sepanjang sisi Jalan Daan Mogot membuang limbahnya ke kali.
    Aliran
    Kali Mookervart
    di dekat Rumah Pompa Green Garden juga beberapa kali dilaporkan berbusa akibat pencemaran limbah.
    Tak jauh dari aliran kali, terdapat Waduk Mookervart yang dibangun untuk menampung air hujan.
    Di waduk itu, terdapat mesin dan pipa yang mengalirkan sebagian air dari kali ke dalam waduk.
    Meski berwarna kehijauan dan terdapat sampah dedaunan dari pohon sekitar, air di waduk tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan warga.
    Di depan waduk, terdapat Instalasi Pengolahan Air (IPA) PAM Jaya berwarna biru.
    Air dari waduk dan Kali Mookervart diolah menggunakan Water Treatment Plant (WTP) agar bisa digunakan sebagai air bersih bagi warga rusun.
    Setelah melalui proses pengolahan, air dialirkan ke Ground Water Tank (GWT) di tower-tower dan blok Rusunawa Pesakih, termasuk ke Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari.
    Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Pesakih, Muhammad Ali, menjelaskan pemanfaatan air Kali Mookervart didasari kebutuhan mendesak akan air bersih dan larangan penggunaan air tanah di Jakarta.
    “Mengingat kebutuhan air akan masyarakat, kebutuhan air bersih, Rusun ini mulai menggali potensi-potensi. Dari hasil analisis PAM Jaya, melihat bahwa ada potensi untuk penggunaan air di sekitar rusun, yaitu air dari Kali Mookervart,” ujar Ali saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Selasa (16/12/2025).
    Warga Rusunawa Pesakih mengaku tidak mempermasalahkan sumber air yang digunakan sehari-hari.
    Meskipun air berawal dari kali yang hitam, air yang keluar dari kran rumah mereka sudah jernih, tidak berbau, dan layak dikonsumsi.
    “Alhamdulillah bagus sih, enggak ada keluhan, bersih airnya. Jernih, jernih,” ujar Novi saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Selasa (16/12/2025).
    Ia menambahkan, selama lima tahun pemakaian, air tersebut tidak pernah mengeluarkan aroma tak sedap layaknya air kali atau air tanah yang kadang berbau besi.
    “Enggak sih, bau mah enggak, enggak pernah. Aman sih selama ini, bau gitu juga enggak,” ucap Novi.
    Hal senada disampaikan Teti (42), penghuni lain, yang menilai air aman untuk kebutuhan sanitasi keluarga, termasuk anak-anak.
    “Aman, enggak pernah ada keluhan. Saya punya anak kecil berdua, alhamdulillah enggak pernah kenapa-kenapa,” kata Teti.
    Ali menambahkan, sejak Rusunawa Pesakih berdiri, suplai air bersih warga memang mengandalkan Kali Mookervart.
    Bahkan pada kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 9 Mei 2025, ia sempat meminum langsung air hasil olahan tersebut.
    “Waktu kunjungan Pak Gubernur ke sini, itu dari olahan itu langsung diminum. Karena standarnya air bisa didistribusikan adalah tidak ada bakteri atau apapun dan memang itu harus layak untuk diminum,” tutur Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa UIN KHAS Jember Pertanyakan Independensi KPU RI

    Mahasiswa UIN KHAS Jember Pertanyakan Independensi KPU RI

    Jember (beritajatim.com) – Sejumlah mahasiswa memberondong Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Mochammad Afifuddin soal penyelenggaraan pemilu, dalam acara osialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, di kampus Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (16/12/2025).

    Mereka mempertanyakan independensi KPU. Muhammad Azan Firminabili, mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, mengaku pernah mendaftarkan diri menjadi anggota panitia pemungutan suara (PPS) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). “Saya lolos di tahap tes kemudian di tahap wawancara saya gugur,” katanya.

    Belakangan, Firman mendengar rumor di masyarakat, bahwa personali penyelenggara pemilu memiliki keterkaitan dengan partai politik tertentu. “Padahal cukup jelas bahwasanya KPU merupakan lembaga independen, tanpa adanya campur tangan partai politik dalam menyelenggarakan pemilu,” katanya.

    Kritik serupa meluncur dari Ahmad Farhan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara. “Di era sekarang realitanya KPU tidak independen. Justru dikuasai oleh partai politik atau pemerintah,” kata Farhan.

    Sementara itu Riayatul Nafisah dari Pengurus Cabang Fatayat NU Jember meminta agar perekrutan penyelanggara pemilu memperhatikan pendidikan minimal S1. “Pendidikan itu sangatlah penting,” katanya.

    Menjawab keragu-raguan mahasiswa, Afifuddin menegaskan, tugas KPU adalah menjaga kedekatan yang sama dengan semua peserta pemilu. “Apakah lantas itu berarti menjadi bagian dari orang partai, kan tidak. Selagi kita tidak punya kartu tanda anggota partai maka kita bukan anggota partai,” katanya.

    “Urusan kemudian punya hubungan komunikasi dan lain-lain, asal bisa dipertanggungjawabkan enggak masalah. Kalau saya terbukti membela satu partai, pasti dilaporkan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), saya sudah dipecat,” kata Afifuddin.

    Afifuddin mengingatkan bahwa dirinya menjadi Ketua KPU RI 2024-2027 sebagai bagian dari konsekuensi keputusan DKPP. Sebelumnya dia menjabat Pelaksana Tugas Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asy’ari.

    Afifuddin meminta kepada seluruh mahasiswa agar terlibat sebagai penyelenggara pemilu. “Teman-teman terbuka untuk menjadi pihak yang terlibat. Jangan pernah berpikir pantas enggak pantas,” katanya.

    Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI, mengatakan, anggota partai tidak boleh menjadi penyelenggara. “Tidak mungkin penyelenggara berlaku adil kalau partisan, memihak salah satu partai,” katanya.

    “Tugas KPU adalah pelaksana undang-undang. Sementara partai yang melahirkan legislatif dan eksekutif adalah pembuat undang-undang. Masalahnya di undang-undangnya, atau di pelaksanaan undang-undang, atau di pelaksana undang-undang? Ini perlu dicek,” kata Khozin. [wir]

  • Pesantren Tebuireng Jombang Bersiap Gelar Haul ke-16 Gus Dur, Menteri Purbaya dan Nasaruddin Umar Diundang

    Pesantren Tebuireng Jombang Bersiap Gelar Haul ke-16 Gus Dur, Menteri Purbaya dan Nasaruddin Umar Diundang

    Jombang (beritajatim.com) – Pesantren Tebuireng di Jombang bersiap menggelar haul ke-16 Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) yang akan berlangsung pada Rabu malam, 17 Desember 2025. Acara ini akan dihadiri oleh dua tokoh penting, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, sebagai wujud penghormatan terhadap almarhum Gus Dur yang telah berkontribusi besar pada bangsa Indonesia.

    Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, mengonfirmasi bahwa undangan untuk kedua menteri tersebut sudah dikirim. “Undangan untuk beliau berdua sudah kita kirim. Untuk di Tebuireng haul ke-16 Gus Dur kita laksanakan pada Rabu malam (17/12/2025). Tapi untuk di Ciganjur pada Sabtu (20/12/2025),” ujarnya pada Sabtu, 13 Desember 2025.

    Acara haul tahun ini berbeda dengan peringatan-peringatan sebelumnya, karena pada 2025, Gus Dur telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Ini menjadi kesempatan untuk menggali lebih dalam pemikiran dan warisan Gus Dur yang masih relevan hingga kini.

    Untuk persiapan acara, Pesantren Tebuireng mulai mempersiapkan tenda dan perlengkapan di sekitar makam Gus Dur sejak Sabtu lalu. Tenda-tenda panjang terlihat memanjang dari gerbang masuk menuju area makam sebagai persiapan untuk menyambut ribuan tamu yang hadir.

    Gus Kikin menjelaskan bahwa rangkaian acara haul dimulai sejak pagi hari dengan khataman Alquran, diikuti pengajian empat bulanan yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng (Ikapete).

    “Sorenya ada Jemaah seribu rebana. Lalu puncaknya pada Rabu malam itu kita hadirkan dua tokoh nasional, yakni Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri Agama Nasaruddin Umar,” ungkap Gus Kikin.

    Peringatan haul ke-16 Gus Dur tahun ini sangat istimewa karena momen ini tidak hanya mengenang kehidupan dan perjuangan Gus Dur, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya nilai kebangsaan, pluralisme, dan toleransi yang diajarkan oleh Gus Dur.

    Dengan hadirnya tokoh-tokoh nasional seperti Purbaya dan Nasaruddin Umar, diharapkan peringatan ini dapat semakin memperkuat semangat persatuan bangsa.

    Pusara Gus Dur terletak di kompleks pemakaman keluarga Pesantren Tebuireng, berdampingan dengan makam kakeknya, KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, serta ayahandanya, KH Wahid Hasjim, yang juga merupakan tokoh besar dan Pahlawan Nasional.

    Peringatan haul Gus Dur ke-16 di Pesantren Tebuireng ini bukan hanya sekadar mengenang tokoh yang telah wafat, tetapi juga sebagai ajang untuk meneruskan semangat perjuangan dan pemikiran Gus Dur yang tetap relevan untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam keberagaman Indonesia.

    Seperti diketahui, Gus Dur tutup usia pada Rabu 30 Desember 2009 pukul 18.45 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga, Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang. [suf]

  • Sikapi Polemik PBNU, Pengasuh Pesantren Tebuireng Ingatkan soal Pentingnya Musyawarah dan Qanun Asasi Surabaya 13 Desember 2025

    Sikapi Polemik PBNU, Pengasuh Pesantren Tebuireng Ingatkan soal Pentingnya Musyawarah dan Qanun Asasi Surabaya 13 Desember 2025

    Sikapi Polemik PBNU, Pengasuh Pesantren Tebuireng Ingatkan soal Pentingnya Musyawarah dan Qanun Asasi
    Tim Redaksi
    JOMBANG, KOMPAS.com
    – Menyikapi polemik yang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, mengingatkan pentingnya menjaga tradisi musyawarah.
    Tradisi musyawarah
    , jelasnya, merupakan tradisi yang dijalankan para pendiri
    Nahdlatul Ulama
    .
    Tradisi itu juga menjadi bagian penting yang tercantum AD dan ART Nahdlatul Ulama, maupun Kitab Qanun Asasi karya KH Hasyim Asy’ari.
    Terkait polemik di PBNU,
    Gus Kikin
    memilih membiarkan setiap proses terus berjalan. Sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, ia juga memilih menahan diri untuk mengambil sikap.
    Menurut cicit KH Hasyim Asy’ari tersebut, langkah yang paling penting dilakukan saat ini adalah terus membersamai dan menyatukan umat.
    “Bagi saya, NU itu lebih banyak dengan bagaimana kita menyatukan umat. Kalau soal di PBNU, di mana sekarang dinamikanya mengangkat Pj ketua umum, itu sih monggo saja,” kata Gus Kikin.
    “Memang kalau perlu dievaluasi ya dievaluasi. Baik itu prosedurnya dan lain sebagainya,” lanjut dia saat dikonfirmasi wartawan di Pesantren Tebuireng, Sabtu (13/12/2025).
    Menurut Gus Kikin, polemik yang terjadi di PBNU saat ini, dipicu banyaknya perbedaan dalam menafsirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, maupun Kitab Qanun Asasi. 
    Kitab Qanun Asasi yang disinggung Gus Kikin, merupakan kitab yang ditulis Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari pada satu abad yang lalu, saat mendirikan Organisasi Jam’iyah Nahdlatul Ulama. 
    Qanun Asasi mengandung tuntunan warga NU dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan secara substantif merupakan pedoman pola pikir dan pola sikap dan perilaku warga NU. 
    “Karena memang banyak sekali penafsiran yang berbeda tentang AD/ART dan Qanun Asasi. Banyak penafsiran yang berbeda-beda,” kata cicit pendiri NU KH Hasyim Asy’ari tersebut.
    Menurut Gus Kikin, banyaknya perbedaan penafsiran terhadap AD/ART dan Qanun Asasi diperuncing dengan mulai terkikisnya tradisi musyawarah.
    “Tradisi NU itu dari dulu musyawarah. Itu yang sekarang banyak ditinggalkan sehingga banyak sekali dan macam-macam atau usulan yang berbeda-beda,” kata Ketua PWNU Jawa Timur tersebut.
    Dalam beberapa waktu terakhir, Gus Kikin mengaku sering melakukan turba ke cabang cabang NU di Jawa Timur. 
    Dalam kesempatan itu, dirinya selalu mengingatkan kepada pengurus cabang NU agar menjaga nilai-nilai perjuangan NU dan berpegang teguh pada AD ART organisasi NU.
    “Saat turba, selalu kita sampaikan bahwa NU itu punya Anggaran Dasar yang sangat kuat. Kalau itu kita ikuti, Insya Allah gak akan banyak masalahnya,” ujar Gus Kikin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 100 Delegasi Pesantren Gelar Bahtsul Masail di Tebuireng, Soroti Kebijakan Hilirisasi SDA Regional 13 Desember 2025

    100 Delegasi Pesantren Gelar Bahtsul Masail di Tebuireng, Soroti Kebijakan Hilirisasi SDA Regional 13 Desember 2025

    100 Delegasi Pesantren Gelar Bahtsul Masail di Tebuireng, Soroti Kebijakan Hilirisasi SDA
    Tim Redaksi

    JOMBANG, KOMPAS.com
    – 100 delegasi pondok pesantren se-Indonesia berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur untuk menggelar Bahtsul Masail Nasional ke-16.
    Forum ini menyoroti kebijakan
    hilirisasi Sumber Daya Alam
    (SDA).
    KH. Achmad Roziqi, dewan perumus Bahtsul Masail menjelaskan, forum kajian ilmiah ulama fikih ini menyimpulkan bahwa kebijakan hilirisasi SDA dapat dibenarkan jika memberikan dampak positif.
    Seperti meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor mentah.
    Namun, ia melanjutkan, apabila kebijakan ini berdampak negatif bagi lingkungan, maka tidak dibenarkan.
    “Namun, apabila kebijakan ini diduga atau benar-benar berdampak mafsadah yang di luar batas kewajaran, baik kepada lingkungan atau manusia seperti
    deforestasi
    , pencemaran air dan udara, sedimentasi sungai, gangguan terhadap komunitas adat dan pesisir, maka tidak dibenarkan,” kata Achmad Roziqi, di Pesantren
    Tebuireng
    , Sabtu (13/12/2025).
    Bahtsul Masail Nasional
    ke-16 di
    Pesantren Tebuireng
    tersebut berlangsung pada Rabu (10/12/2025) hingga Kamis (11/12/2025).
    Kegiatan tersebut merupakan rangkaian agenda Muktamar Turats Nabawi (MUTUN) yang dilaksanakan oleh Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng.
    Bahtsul Masail Nasional di Tebuireng diikuti 100 delegasi dari pondok pesantren seluruh Indonesia, antara lain dari Lirboyo, Al-Falah, Sidogiri, Zainul Hasan, dan dari pesantren-pesantren lain.
    Forum ini juga menghadirkan tim ahli lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
    Bahtsul Masail mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan penegakan hukum secara tegas, serta membuka ruang kajian dengan para aktivis lingkungan.
    Rekomendasi berikutnya, agar pemerintah memperketat pengawasan Analisis Mengenai
    Dampak Lingkungan
    (AMDAL) secara intensif.
    “Keempat, mengharuskan penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan yang kelima, memastikan rehabilitasi pasca hilirisasi benar-benar dilakukan,” sebut Achmad Roziqi.
    Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menyatakan, hasil temuan dan kajian dalam Muktamar Turats Nabawi dan Bahtsul Masail tentang dalil-dalil pentingnya menjaga kelestarian lingkungan akan disebarluaskan.
    “Tataran atau aturan yang ada di ajaran agama, itu membatasi seseorang untuk menggebu-gebu dalam mengeksplorasi sumber daya alam,” ujar Gus Kikin.
    “Nah, itu nanti akan kami sampaikan (disebarluaskan) kepada masyarakat bahwa kalau kita mengeksploitasi alam secara berlebihan, maka yang akan timbul adalah kerusakan,” lanjut Gus Kikin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 88 Tahun ANTARA dan saksi sejarah heroisme di Jatim

    88 Tahun ANTARA dan saksi sejarah heroisme di Jatim

    Surabaya (ANTARA) – Secara nasional, Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menukil sejarah kelahirannya pada 13 Desember 1937 (88 tahun), namun LKBN ANTARA Biro Surabaya/Jawa Timur mulai mengukir sejarah pada 1 Oktober 1945. Meski selisih 8 tahun, justru sejarah ANTARA di Jatim sangat banyak mengukir sejarah.

    Hampir tidak ada satu pun jejak historis dari heroisme Arek-Arek Surabaya yang terlewatkan dari kesaksian tertulis pewarta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Surabaya/Jatim, bahkan naskah proklamasi kemerdekaan RI juga disebarluaskan oleh ANTARA, termasuk ANTARA Perwakilan/Cabang Surabaya.

    Naskah Proklamasi diterima Kantor Berita (KB) Indonesia Cabang Surabaya (eks KB Domei) dalam bentuk morse dari KB Domei Pusat/Jakarta, 15 menit setelah dideklarasikan Soekarno-Hatta di Jakarta, Jumat, 17 Agustus 1945. Berita proklamasi itu diterima markonis Jakoeb dan Soewardi (dari KB Domei Jakarta) pada pukul 11.44 WIB, lalu disalin dari morse ke bahasa latin dan diserahkan ke RM Bintarti dan Soetomo (Bagian Redaksi).

    Penyebarluasan informasi terkait jejak historis itulah salah satu keunggulan kantor berita, karena masa silam memang tidak banyak media seperti sekarang. Jadi, ada dua keunggulan kantor berita, kala itu, yakni informasi historis dari jejak masa lalu (dalam bentuk narasi atau foto) dan jejaring informasi dari lokal, hingga internasional.

    Lewat pemberitaan proklamasi itu, akhirnya jejak historis perjuangan Arek-arek Surabaya pun terekam, hingga kini. Pada era perjuangan itu, KB Domei Cabang Surabaya dipimpin oleh Ohara (Jepang), dengan anggota redaksi Soetomo (Bung Tomo), RM Bintarti, Soemadji Adji Wongsokoesoemo, Wiwiek Hidayat, dan Fakih.

    Sejumlah eks wartawan KB Domei Cabang Surabaya itulah yang akhirnya memisahkan diri dari KB Domei dan mendirikan KB Indonesia Cabang Surabaya di Jalan Tunjungan 100 pada 1 September 1945, hingga akhirnya menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Cabang Surabaya, pasca-pelucutan senjata Jepang (1 Oktober 1945).

    Selain penyiaran naskah Proklamasi (17 Agustus 1945) itu, jejak historis dari para wartawan ANTARA itu pun dapat ditelusuri dalam sejumlah informasi penting sepanjang kurun 1945-1949, di antaranya kelahiran kantor berita Indonesia (1 September 1945), Perobekan Bendera Belanda (17 September 1945), dan Rapat Raksasa di Tambaksari (21 September 1945).

    Informasi historis lainnya adalah Fatwa dan Resolusi Jihad (21-22 Oktober 1945) yang disiarkan ANTARA (25 Oktober 1945), Sekutu mendarat di Surabaya (25 Oktober 1945), Jenderal AWS Mallaby tewas (30 Oktober 1945), Perang Besar (10 November 1945), hari terakhir ANTARA bertahan di Surabaya (22 November 1945), dan ANTARA bergiat kembali (medio Agustus 1949).

    Perobekan bendera Belanda

    Jejak historis perobekan bendera merah-putih-biru Belanda, 17 September 1945, tak terlepas dari peran sejumlah wartawan eks KB Domei Cabang Surabayayang merintis KB Indonesia Cabang Surabaya di Jalan Tunjungan 100 pada 1 September 1945 (lokasinya sekarang menjadi cagar budaya “Monumen Pers Perjuangan Surabaya”).

    Para wartawan eks KB Domei itu adalah Soetomo (Bung Tomo) dkk, yakni RM (Raden Mas) Bintarti, Amin Lubis, dan Sjamsoel Arifin. Menurut catatan mantan Redaktur ANTARA Boyke Soekapdjo, pada masa penjajahan Jepang, kantor berita hanya satu, yakni KB Domei. Selain KB, di tiap kota besar hanya ada satu koran, yakni “Asia Raya” di Jakarta dan “Soeara Asia” di Surabaya.

    Sebelumnya, Adam Malik dan para pejuang sudah mendirikan KB ANTARA (13 Desember 1937), namun ANTARA sempat akan dibubarkan, ketika masa penjajahan Jepang, karena ada KB Domei, tapi Adam Malik berhasil mempertahankan dan menjadikan ANTARA sebagai bagian dari KB Domei bagian Indonesia.

    KB Domei Surabaya adalah yang pertama memutuskan hubungan dengan KB Domei pusat di Jakarta, beberapa hari sesudah Proklamasi. Untuk mengisi kekosongan, Soetomo membentuk kantor berita Indonesia pada 1 September 1945 (lokasinya di Jl Tunjungan 100, Surabaya, yang digunakan penjualan arloji merek ternama — KB Indonesia itu akhirnya menjadi LKBN ANTARA Cabang Surabaya pasca-pelucutan senjata Jepang pada 1 Oktober 1945).

    Gedung yang telah masuk cagar budaya Kota Surabaya sebagai “Monumen Pers Perjuangan Surabaya” itulah yang diceritakan almarhum Wiwiek Hidayat (pimpinan ANTARA Surabaya pasca-Agresi Belanda II/1948), adalah kesempatan memberitakan peristiwa perobekan bendera merah-putih-biru (bendera Belanda) di atas gedung Hotel Orange (saat zaman Jepang dinamai Hotel Yamato dan kini disebut Hotel Mojopahit).

    Wartawan Kantor Berita ANTARA yang menjadi “saksi mata” perjuangan Arek-arek Surabaya dalam perobekan bendera merah-putih-biru di puncak Hotel Yamato pada 17 September 1945 (1 bulan pasca-proklamasi) adalah Wiwiek Hidayat (mengabarkan lewat berita teks), Abdoel Wahab Saleh (mengabadikan lewat foto), dan Djohan Sjahrozah (pelaku pengerahan massa ke Hotel Yamato.)

    Kebetulan, Kantor Berita ANTARA, saat itu berlokasi di Jalan Tunjungan 100 Surabaya, yang berada di seberang hotel itu, sehingga Wiwiek menjadi saksi mata proses perobekan bendera di hotel itu.

    Dalam perbincangan dengan Wiwiek, yang dicatat dalam blog-nya pada 2008-2009, mantan Wakil Ketua PWI Jatim (1994-1998) yang juga teman dekat Wiwiek di PWI Jatim, HM Yousri Nur Raja Agam, menyebut Wiwiek Hidayat menjadi saksi mata di sana, lalu mencatat dan memberitakannya, Wiwiek Hidayat tahu persis nama orang yang merobek kain warna biru dari bendera Belanda (merah-putih-biru) itu.

    “Kain warna biru itu dirobek dengan digigit. Setelah robek, dua warna merah dan putih yang tersisa pun kembali diikatkan ke tiang bendera dan dinaikkan kembali menjadi merah-putih. Orang yang merobek itu adalah Kusno Wibowo, dibantu Onny Manuhutu, dan ada dua orang lagi yang saya tidak kenal. Dokumentasinya (foto) masih tersimpan di (kantor berita) ANTARA,” kata Yousri menirukan Wiwiek.

    Selain itu, ANTARA mempunyai sosok perempuan menakjubkan bernama Loekitaningsih yang berpidato dalam Rapat Raksasa di Tambaksari Surabaya pada 21 September 1945 atau 4 hari sesudah peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato itu.

    Resolusi Jihad

    Terkait fatwa jihad dan resolusi jihad (diumumkan hampir bersamaan) itu, mantan Redaktur LKBN ANTARA Pusat Boyke Soekapdjo menyebut fatwa itu bermula dari upaya Bung Tomo (saat itu menjadi Pimred ANTARA) menemui Soekarno agar Jakarta meniru gerakan Arek-Arek Surabaya dalam perobekan bendera Belanda (Sekutu belum datang/ 25/10/1945), namun Soekarno tidak setuju, karena mempertimbangkan ancaman Sekutu.

    Akhirnya, Bung Tomo bersama Mayjen Moestopo (komandan sektor perlawanan Surabaya), Soengkono, dan tokoh lain datang menemui KH Hasyim Asy’ari untuk meminta fatwa untuk melakukan perang suci (jihad), guna mengusir Sekutu-Inggris dan NICA-Belanda. Arek-arek Surabaya khawatir NICA yang datang membonceng Sekutu akan berkuasa kembali melalui penunjukan Sekutu pada NICA,.

    Di tengah situasi yang memanas, KH M Hasyim Asy’ari memerintahkan KH Wahab Chasbullah untuk mengumpulkan wakil/konsul NU se-Jawa dan Madura untuk membahas permintaan Bung Tomo dkk di HBNO/Kantor Pemuda Ansor di Jalan Bubutan VI/2, Surabaya (Bubutan juga tidak jauh dari Blauran IV/25 yang menjadi Markas Oelama Djawa Timur/MODT) , sehingga tercetuslah Resolusi Jihad (22/10/1945), yang akhirnya digelorakan Bung Tomo dalam pidatonya yang berapi-api. LKBN ANTARA pun memberitakan resolusi jihad itu pada 25 Oktober 1945.

    Sejarahwan NU KH Agus Sunyoto (alm.) dalam buku karyanya yang berjudul “Fatwa dan Resolusi Jihad: Sejarah Perang Rakyat Semesta di Surabaya 10 November 1945” (2017) mencatat bahwa fatwa dan resolusi jihad diumumkan hampir bersamaan itu difatwakan para ulama guna menyambut kabar kedatangan Sekutu-Inggris yang diboncengi tentara NICA-Belanda, lalu disiarkan media massa, selang 3-5 hari berikutnya.

    Media massa yang memberitakan resolusi jihad itu disebut dalam buku karya KH Agus Sunyoto, yaitu LKBN ANTARA (25/10/1945), bertepatan mendaratnya Sekutu di Tanjung Perak, Surat Kabar “Kedaulatan Rakyat” Yogyakarta (26/10/1945 – edisi No.26 Tahun ke-1), dan Surat Kabar “Berita Indonesia” Jakarta (27/10/1945).

    Fatwa/Resolusi Jihad (berjuang membela bangsa dan negara dihukumi jihad fi sabilillah) itulah yang menggelorakan semangat juang Arek-Arek Surabaya menjelang Pertempuran 10 November 1945 yang didahului datangnya Sekutu yang dipimpin Brigadir Aubertin Walter Sothern (AWS) Mallaby dan mendarat di Tanjung Perak, Surabaya 25 Oktober 1945.

    Akhirnya, terjadi sejumlah insiden pada 27-29 Oktober 1945. Pada 27 Oktober 1945, Pesawat Sekutu menyebarkan selebaran yang memerintahkan pelucutan senjata untuk warga Surabaya. Kejadian ini dicatat perwira penerangan India PRS Mani, yang akhirnya juga masuk ANTARA (Buku “100 awak ANTARA”).

    Pada 28 Oktober 1945, Soetomo berpidato berapi-api mengobarkan semangat pejuang. Akhirnya, “kontak senjata” pun tak terelakkan. Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II pun kalah dalam satu pukulan terakhir, sehingga Sekutu pun meminta bantuan Presiden Soekarno untuk menenangkan pejuang. Bersama Wakil Presiden Hatta dan Menteri Penerangan Amir Sjarifoeddin, Soekarno pun datang ke Surabaya pada 29 Oktober 1945.

    Tidak sulit bagi Soekarno menenangkan pejuang, yang ditokohi sesama pejuang bawah tanah dan ditambah unsur ANTARA, seperti Djohan, Soetomo dan lain-lain, namun akhirnya terjadi “kontak senjata” juga antara Arek-Arek Suroboyo dengan tentara Sekutu di depan Gedung Internatio di kawasan Jembatan Merah, Selasa sore,30 Oktober 1945.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Resmi Jabat Pj Ketum PBNU, KH Zulfa Mustofa Pilih Banten Jadi Kunjungan Perdana

    Resmi Jabat Pj Ketum PBNU, KH Zulfa Mustofa Pilih Banten Jadi Kunjungan Perdana

    Serang (beritajatim.com) – Pejabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa, langsung bergerak cepat melakukan kunjungan kerja perdananya ke Provinsi Banten pada Kamis (11/12). Langkah strategis ini diambil tepat satu hari setelah dirinya resmi ditetapkan memimpin PBNU melalui Rapat Pleno, menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat basis struktural dan kultural di daerah.

    Dalam kunjungan bersejarah ini, KH Zulfa disambut hangat oleh Ketua Tanfidziyah PWNU Banten, Katib Syuriah PWNU Banten, serta jajaran pengurus harian lainnya di kantor PWNU setempat. Agenda tidak hanya berhenti pada konsolidasi organisasi, Pj Ketua Umum PBNU juga menyempatkan diri untuk sowan ke kediaman Ulama Sepuh kharismatik, Abuya Muhtadi Banten.

    “Alhamdulillah pada sore hari ini saya dapat bersilaturahim dalam kunjungan kerja pertama saya ke Provinsi Banten,” ujar KH Zulfa di sela-sela kegiatannya.

    KH Zulfa mengungkapkan alasan mendasar mengapa Banten menjadi destinasi pertamanya. Menurutnya, tanah jawara ini memiliki kedekatan emosional dan historis yang sangat kuat, baik bagi dirinya secara pribadi maupun bagi Nahdlatul Ulama secara kelembagaan.

    “Ini adalah kunjungan pertama saya, satu hari sesudah saya ditetapkan sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Saya bertekad untuk bersilaturahim kepada para pengurus NU, baik struktural maupun kultural, termasuk para masyayikh NU. Terlebih Banten adalah tempat ibu saya dilahirkan, tempat kakek dan buyut saya, Syekh Abdullah bin Umar juga tempat Syekh Nawawi al-Bantani yang sangat masyhur,” ungkapnya.

    Lebih jauh, KH Zulfa menekankan pentingnya sanad keilmuan Banten dalam tradisi NU. Ia menyoroti hubungan intelektual yang erat antara pendiri NU dengan ulama besar asal Banten yang mendunia, Syekh Nawawi al-Bantani.

    “Kita tahu, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari dan para masyayikh, termasuk Syekhona Kholil Bangkalan, adalah murid Syekh Nawawi al-Bantani. Maka ikatan sanad keilmuan ini, insyaallah, akan menjadikan NU semakin besar di Banten,” tegasnya.

    Selain silaturahmi, kunjungan kerja ini juga diisi dengan peninjauan langsung proyek strategis pembangunan kampus Nahdlatul Ulama setinggi empat lantai yang kini memasuki tahap penyelesaian. KH Zulfa memastikan PBNU memberikan dukungan penuh agar fasilitas pendidikan ini segera rampung.

    “Dari PBNU, kami memberikan support. Ini bagian dari cinta kasih kami kepada NU. Kami mengajak warga NU di Banten dan seluruh Indonesia yang memiliki ikatan dengan Banten untuk ikut mendukung, baik yang tinggal di Jakarta, luar daerah, maupun luar negeri,” ajaknya.

    Menutup agendanya, KH Zulfa memaparkan visi besar pengembangan layanan publik NU di wilayah Banten. Ia menargetkan hadirnya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang representatif sebagai wujud nyata khidmat organisasi kepada umat.

    “Insyaallah nanti di Banten akan ada rumah sakit NU, kampus NU, dan tempat-tempat pelayanan lainnya. Kita ingin khidmat NU terlihat nyata,” pungkas KH Zulfa. [beq]