Xcloud.id

Tag: Hasto Wardoyo

  • 823 Pemudik Balik Gratis Berangkat dari Terminal Giwangan

    823 Pemudik Balik Gratis Berangkat dari Terminal Giwangan

    Yogyakarta , Beritasatu.com – Sebanyak 823 peserta program mudik balik gratis diberangkatkan dari Terminal Giwangan, Yogyakarta, menuju berbagai terminal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

    Program ini menjadi solusi nyata bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk kembali ke kota perantauan seusai merayakan Lebaran di kampung halaman.

    Mery Nurcahyani, salah satu peserta program mengaku sangat terbantu. Bersama keluarganya, ia bisa menghemat biaya perjalanan pulang-pergi dari Jakarta ke Wonosari, Gunungkidul, yang biasanya menghabiskan sekitar Rp 500.000 per orang.

    “Saya sangat senang karena program ini sangat membantu. Apalagi bisa dapat tiket pulang-pergi. Harapannya ke depan program mudik gratis ini terus ada, kuotanya ditambah, dan proses pendaftarannya lebih mudah,” ujar Mery saat ditemui di Terminal Giwangan, Sabtu (5/4/2025).

    Pelepasan peserta program mudik balik gratis ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Pemerintah berharap program dari Kementerian Perhubungan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjamin perjalanan yang aman dan nyaman.

    “Hari ini kita melepas para pemudik yang akan kembali ke kota asalnya. Dari Terminal Giwangan, total ada sekitar 20 bus yang diberangkatkan,” ujar Menhub Dudy.

    Para peserta diberangkatkan menuju sejumlah terminal di wilayah Jabodetabek, seperti Pondok Cabe, Kampung Rambutan, Jatijajar, Kalideres, dan Pulo Gebang. Mereka berasal dari berbagai daerah di DIY dan Jawa Tengah, antara lain Gunungkidul, Purworejo, Magelang, dan Klaten.

    Secara nasional, program mudik balik gratis pada tahun ini menyiapkan kuota untuk 21.536 peserta, mencakup 31 kota tujuan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Sumatera. Untuk arus balik pada Sabtu ini, keberangkatan dilakukan serentak di sembilan kota, termasuk Yogyakarta, Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon, dan Palembang.

    “Antusiasme masyarakat sangat tinggi, sudah mencapai lebih dari 95 persen. Namun untuk data akhir arus balik masih kami tunggu,” tambah Dudy.

    Ia menegaskan, program mudik gratis ini juga bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, yang memiliki tingkat risiko kecelakaan lebih tinggi.

    “Ke depan, kami berharap layanan mudik gratis dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” jelasnya.

    Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi semua pihak dalam menyukseskan program ini. Ia menilai mudik gratis tak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan jaminan keselamatan selama perjalanan.

    “Dari hasil diskusi dengan para peserta, sebagian besar mereka adalah pekerja menengah ke bawah. Dengan adanya mudik balik gratis yang diberangkatkan dari Terminal Giwangan ini, perjalanan mereka jadi lebih tertib dan terukur, sehingga keselamatan pun lebih terjamin,” pungkas Hasto.

  • Tata Kelola Intelijen Pasca-Revisi UU TNI Nasional 1 April 2025

    Tata Kelola Intelijen Pasca-Revisi UU TNI Nasional 1 April 2025

    Tata Kelola Intelijen Pasca-Revisi UU TNI
    Abahroji, Adalah Seorang Konten Kreator Bekerja pada Perusahaan Konsultan Strategis
    WALI KOTA
    Yogyakarta Hasto Wardoyo menggegerkan jagat pemberitaan. Bekas Bupati Bantul yang seorang dokter tersebut mengatakan akan menurunkan intelijen untuk mendeteksi warung-warung nakal yang menjual di luar harga normal atau ‘Nuthuk’.
    Hal tersebut ia lakukan untuk menghindari citra negatif Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata.
    Langkah Hasto, menurut saya, inovatif dan patut diapresiasi. Pada konteks daerah, Hasto memanfaatkan intelijen sebagai dasar kebijakan untuk kesejahteraan ekonomi dan melindungi masyarakat.
    Sebagai pengambil kebijakan pada level daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.
    Di daerah, di tingkat kabupaten atau provinsi kita mengenal Komite Intelijen Daerah (Kominda), forum koordinasi para pimpinan penyelenggara intelijen negara di tingkat daerah.
    Sementara di pusat ada Komite Intelijen Pusat (Kominpus). Merujuk pada Peraturan Presiden No 67 Tahun 2013 tentang
    Badan Intelijen Negara
    , disebutkan Komite Intelijen memiliki tugas melakukan rapat koordinasi membahas dan menetapkan permasalahan strategis yang memengaruhi keamanan wilayah, membahas permasalahan aktual yang memengaruhi keamanan nasional.
    Dalam rapat tersebut dilakukan sinkronisasi, harmonisasi produk intelijen untuk kemudian dirumuskan kegiatan operasional dan tindakan bersama yang harus dilakukan.
    Informasi keamanan nasional tersebut akan tergambar dari hasil koordinasi lintas lembaga intelijen negara, sehingga bisa dijadikan pemetaan oleh pengambil kebijakan.
    Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.
    Sehingga menimbulkan
    distrust
    pengguna akhir atau
    end user
    produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.
    Presiden Soekarno pernah tidak percaya dengan hasil produk intelijen, Badan Rahasia Negara Indonesia (BERANI), lembaga yang didirikan Zulkifli Lubis yang diresmikan pada 7 Mei 1946.
    Zulkifli adalah seorang militer yang memiliki kemampuan teknis intelijen didikan Pembela Tanah Air (PETA) Jepang.
    Stabilitas politik yang tidak terkendali dan kepentingan golongan yang tidak terkontrol pada Era Parlementer mendorong Soekarno membentuk lembaga intelijen baru yang dipimpin Menteri Pertahanan oleh Amir Syarifuddin yang disebut Badan Pertahanan B dipimpin oleh sipil.
    Soekarno kemudian menggabungkan personel BERANI dan Badan Pertahanan B menjadi Bidang V di bawah kementerian pertahanan dengan pimpinannya seorang jenderal polisi pada1947.
    Intelijen di era awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
    Tokoh militer seperti Zulkifli Lubis dan Dr. Sucipto kemudian bersaing untuk mendapatkan legalitas Presiden Soekarno.
    Era Soekarno ini, para pengamat menyebutnya dengan Militerisasi Intelijen (Relasi Intellijen dan Dan Negara 1945-2004, Andi Wijayanto & Artanti Wardani, Pacivis UI 2008).
    Situasi berubah pasca-Dekrit 1950, di mana kebijakan Soekarno berorientasi pada sipil dan konsolidasi politik dalam negeri.
    Meskipun Ancaman perang masih ada, tapi tak sehebat sebelum 1950. Karena itulah relasi intelijen dan negara terbangun nuansa konsolidasi politik.
    Para pemerhati intelijen mengasosiasikan intelijen saat itu dengan intelijen politik. Soekarno membuat Badan Pusat Intilijen (BPI) dengan menunjuk Menteri Luar Negeri Subandrio sebagai kepalanya.
    Subandrio yang berhaluan kiri, menggunakan BPI untuk mengawasi tokoh-tokoh politik yang dianggap musuh oleh dirinya dan Soekarno. BPI menyebar agen-agen intelijen ke berbagai dinas-dinas intelijen untuk memperkuat posisi Partai Komunis Indonesia (PKI).
    Perbedaan orientasi politik juga telah mendorong Presiden Soeharto untuk mengubah struktur intelijen negara.
    Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.
    Para pengamat mengklasifikasi periode ini sebagai Negara Intelijen. Jenderal Soeharto yang berlatarbelakang militer menjadikan intelijen sebagai instrumen untuk mengendalikan lawan-lawan politik yang mencoba menentang kebijakannya.
    Sejak Peristiwa Gestapu atau Gerakan 30 September 1965 sampai Reformasi 1998, Soeharto mampu mendalilkan bahwa keamananan dan ketertiban masyarakat hanya bisa dikendalikan oleh kekuatan militer.
    Militer masuk pada ruang sosial politik dan mengatur tata kehidupan masyarakat sipil. Dengan dalih keamanan nasional, Soeharto juga membentuk Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Komando Operasi Tinggi (KOTI).
    Kopkamtib melakukan Operasi Intelijen, Operasi Tempur dan Operasi teritorial dan semuanya berada di bawah komando Angkat Darat dengan dibantu Angkatan Laut dan Udara. Kopkamtib adalah era baru diawalinya doktrin keamanan nasional berada di tangan militer (ABRI).
    Dengan justifikasi melawan paham komunisme yang mengancam kedaulatan ideologi negara, keamanan dan ketahanan nasional, Presiden Soeharto melucuti agen-agen Badan Pusat Intilijen di bawah kendali militer dengan membentuk Badan Kooordinasi Intelijen (BAKIN) pada 22 Mei 1967 yang langsung berada di bawah kendalinya dan berfungsi mengendalikan simpul-simpul intelijen pada divisi militer dan institusi sipil.
    Soeharto melakukan militerisasi BAKIN dengan menempatkan jenderal-jenderal kepercayaannya. Kopkamtib bukan hanya berperan menghadapi musuh dari external (perang), tapi juga menjadi alat mengontrol aktivitas intelijen.
    Selama 32 tahun, Soeharto menggunakan alasan keamanan nasional, intelijen di bawah kendali militer bisa memasukan seseorang ke dalam penjara. Dengan dalih keamanan nasional, pers harus berhenti terbit dan patuh keinginan presiden atau kroninya.
    Intelijen digunakan untuk mengontrol aktivitas lawan politik dan tokoh masyarakat yang vokal tanpa aturan hukum yang jelas. Intelijen menjadi aktivitas hitam mengerikan yang meninggalkan sejarah kelam dan traumatik pada bangsa ini.
    Pascapenetapan
    revisi UU TNI
    , kekhawatiran munculnya intelijen hitam kembali menguak. Ini tidak terlepas dari lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator intelijen negara masuk pada 15 lembaga yang boleh diduduki oleh tentara aktif.
    Setelah 26 tahun Reformasi, ada 9 kepala BIN yang telah menjabat (7 Purnawirawan TNI dan 2 Purnawirawan polisi). Namun, tidak ada satupun sipil yang pernah menjadi kepalanya.
    Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen modern, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.
    Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.
    Pasca-Reformasi, kita memiliki Undang-undang No. 17 Tahun 2011 yang mengatur peran intelijen negara dalam tata ketatanegaraan Indonesia.
    Undang-undang ini mengatur lembaga-lembaga yang boleh melakukan aktivitas intelijen, yakni fungsi intelijen militer dilakukan oleh (BAIS), Intelijen Kepolisian (Intelkam), Intelijen Kejaksaan (Jamintel) dan Intelijen Kementerian/Non Kementerian yang diatur oleh peraturan pemerintah.
    Sementara yang melakukan koordinasi dan komunikasi intelijen di Pusat adalah Badan Intelijen Negara (BIN).
    Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana koordinasi antarkomunitas intelijen tersebut dalam memberikan produksi intelijen kepada presiden.
    Dan bagaimana Kominpus memberikan rekomendasi kepada presiden dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh presiden dalam merespons hasil aktivitas intelijen tersebut.
    Hasil riset penulis, pada 2023 misalnya, koordinasi komunitas intelijen dalam mengantisipasi dan memetakan potensi ancaman radikalisme pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cukup lemah sekali.
    Komunitas intelijen, BIN, BAIS TNI dan Baintelkam POLRI serta BNPT belum memiliki skema bersama dalam memetakan potensi radikalisme yang berujung pada terorisme selama 2018-2022 (Peran Intelijen Dalam Deteksi Dini Ancamanan Radikalisme di BUMN).
    Begitupun lemahnya koordinasi komunitas intelijen dalam mengantisipias potensi ancaman ekonomi utamanya saat ini berupa penyelundupan,
    transnational organized crime, trade-based money laundering.
    Ketidaktegasan dan deferensiasi tugas dan wewenang di antara komunitas intelijen tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada tindakan kekerasan antara sesama lembaga. (Aldila Kun, Penguatan Tata Kelola Komunitas Intelen Dalam Sistem Keamanan Nasional di Indonesia, Jurnal Syntax Literate, Vol 8 No.3 2023)
    Undang-Undang tersebut juga dianggap belum mengatur soal sumber daya manusia, penganggaran dan pengawasan terhadap kerja-kerja intelijen negara.
    Komunitas Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Pertahanan yang merupakan gabungan LSM, pakar dan aktivis yang peduli pertahanan dan keamanan sampai saat ini masih menyoroti tata kelola penganggaran dan pengawasan external intelijen.
    Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana mengevaluasi lembaga telik sandi tersebut agar tidak dijadikan kepentingan politik dan kelompok tertentu.
    Atas desakan tersebut, DPR baru saja memiliki Tim Pengawas (Dilantik pada Desember 2024) yang terdiri dari perwakilan partai politik. Namun, Tim Pengawas yang berjumlah 13 orang tersebut tidak melibatkan unsur masyarakat ataupun akademisi sebagai anggotanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinjau Renovasi Pasar Terban, Wapres Gibran Bagikan Buku Anak

    Tinjau Renovasi Pasar Terban, Wapres Gibran Bagikan Buku Anak

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau progres renovasi Pasar Ayam Terban di Yogyakarta, Jumat (28/3/2025). Setibanya di lokasi, Gibran disambut oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang kemudian mendampinginya untuk melihat langsung perkembangan proyek tersebut.

    “Tadi kami mengecek progres pembangunan. Saat ini sudah mencapai 61%. Pak Wapres juga memberikan arahan agar pasar tetap bersih dengan pemeliharaan (maintenance) yang baik,” ujar Hasto kepada Beritasatu.com.

    Kunjungan Gibran disambut hangat oleh para pedagang dan warga sekitar. Banyak yang ingin berjabat tangan, bahkan mengabadikan momen dengan foto bersama Wakil Presiden.

    Tak hanya meninjau pasar, Wapres Gibran juga membagikan buku cerita kepada anak-anak yang ada di Pasar Terban.

    “Dikasih buku sama Pak Gibran buat belajar. Baru pertama kali bertemu Pak Gibran, senang sekali,” ujar Tri Palupi, salah satu warga Terban.

    Sebelum mengunjungi Pasar Terban, Gibran menghadiri upacara Tawur Agung Kesanga di pelataran Candi Prambanan. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947, yang bertujuan untuk membersihkan alam semesta dari energi negatif sebelum memasuki Tahun Baru Saka.

    Kunjungan Wapres Gibran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memantau pembangunan daerah serta menjaga keberagaman budaya dan tradisi masyarakat Indonesia.

  • Ketika aspirasi mengalir usai subuh di Balai Kota Yogyakarta

    Ketika aspirasi mengalir usai subuh di Balai Kota Yogyakarta

    Saya ingin menangani masalah kota ini seperti menangani pasien, dimulai dari mencari penyebabnya, bukan cuma meredakan gejalanya.

    Yogyakarta (ANTARA) – Saat langit Yogyakarta masih gelap dan embun pagi belum sepenuhnya menguap, belasan warga mulai berdatangan ke Kompleks Balai Kota Yogyakarta.

    Sehabis subuh, sekitar pukul 05.15 WIB, mereka yang datang dari berbagai penjuru kota memasuki sebuah gedung berarsitektur Jawa dengan langkah penuh harap.

    Setelah melakukan registrasi, mereka duduk secara rapi di ruang tunggu yang membuat suasana terasa seperti klinik dokter.

    Sebagian warga tampak menggenggam erat berkas, sementara yang lain bercengkerama atau sekadar mengalihkan kecemasan menanti giliran masuk ke “ruang praktik”.

    Mereka bukan untuk memeriksakan kesehatan atau mendapat resep obat, tetapi untuk bertemu langsung dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo guna menyampaikan keluhan atau sekadar mengutarakan unek-unek tentang kotanya.

    Dari dalam ruang rapat Sadewa, suara tegas terdengar: “Selanjutnya!”

    Satu per satu dari mereka kemudian masuk laiknya pasien yang menanti diagnosis dari sang dokter. Rata-rata warga menghabiskan waktu sekitar 15 menit untuk “curhat” dengan Wali Kota, lamanya bergantung pada persoalan yang dibawa. Ada yang datang seorang diri, ada pula yang berombongan.

    Di antara mereka, seorang perempuan lansia bernama Siti Maryam (72) tampak datang sendirian. Ia datang untuk menyampaikan persoalan bantuan sosial yang belum pernah ia terima meskipun telah berulang kali mengadu ke dinas terkait.

    Sebagai janda tanpa penghasilan tetap, kesempatan bertemu langsung dengan Wali Kota ia manfaatkan sepenuh hati.

    “Masalah saya mungkin kecil, tapi rasanya besar sekali bisa didengarkan langsung. Rasanya seperti dihargai sebagai warga,” ucapnya dengan senyum lega.

    Pendekatan ala dokter

    Ruang Rapat Sadewa memang tidak luas, tapi cukup hangat. Sebuah meja panjang mendominasi ruangan, dilapisi taplak batik di bagian tengah.

    Di ujung meja, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo duduk santai mengenakan jaket berwarna marun dan kemeja putih. Laptop terbuka di depannya, disandingkan dengan tumpukan berkas.

    Warga yang datang dipersilakan duduk satu meja tanpa sekat. Percakapan berlangsung akrab, bahkan saat keluhan yang disampaikan cukup berat.

    Gaya Hasto yang tenang dan sesekali melontarkan banyolan membuat ketegangan mencair sehingga suasana birokrasi pun disulap menjadi ruang perjumpaan yang manusiawi.

    Forum tatap muka tersebut berlangsung rutin saban hari Rabu pagi hingga pukul 09.00 WIB.

    Meski pertama digelar di Kota Yogyakarta, bagi Hasto Wardoyo, pendekatan semacam itu bukan hal baru.

    Saat dua periode menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, ia mengaku telah membiasakan diri membuka ruang komunikasi langsung dengan warga.

    Latar belakangnya sebagai dokter pun mendorongnya mengibaratkan permasalahan perkotaan layaknya kondisi pasien yang perlu didiagnosis, bukan sekadar ditenangkan. Beberapa aduan warga ditangani dalam satu atau dua hari, sisanya yang perlu lintas dinas perlu waktu lebih panjang.

    “Saya ingin menangani masalah kota ini seperti menangani pasien, dimulai dari mencari penyebabnya, bukan cuma meredakan gejalanya,” ujar eks Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu.

    Warga dari berbagai latar belakang di Kota Yogyakarta duduk mengantre, menunggu giliran bertemu Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam acara open house di Balai Kota Yogyakarta yang digelar setiap Rabu pagi (ANTARA/Luqman Hakim)

    Ruang “tabayyun” dan pencegah demo

    Forum itu sekaligus sebagai sarana “tabayyun” publik, ruang klarifikasi dua arah agar warga tidak hanya menyampaikan unek-unek, tapi juga memahami konteks dan batasan kebijakan pemerintah. Dengan begitu, keluhan tak berkembang jadi kesalahpahaman yang berujung pada gejolak sosial.

    Menurut Hasto, cara itu juga menjadi sarana mencegah demonstrasi yang tidak perlu. Banyak aspirasi warga, katanya, sebenarnya bisa diselesaikan dengan dialog terbuka, selama ada ruang dan kemauan untuk saling mendengar.

    Renny A Frahesty, Ketua Yayasan Narasita yang bergerak di bidang advokasi perempuan, memandang forum open house itu bukan hanya sebagai bentuk pelayanan publik, tetapi juga ruang yang membangun kembali budaya sosial.

    Pemilihan waktu pelaksanaan yang tak lazim – sehabis subuh – menurut dia, justru memberi nilai lebih. Bukan sekadar efisiensi, tapi menjadi simbol semangat baru dalam membangun keterhubungan antara warga dan pemimpinnya.

    Dalam konteks birokrasi yang biasanya kaku, forum semacam itu memberi akses langsung kepada masyarakat dari berbagai lapisan sosial, tanpa harus melalui jalur struktural seperti dalam musrenbang.

    Ia juga melihat sisi filosofis dari pemilihan waktu pelaksanaan. Bagi Renny, pagi hari bukan hanya momen rutinitas, tetapi waktu yang sarat makna. “Pagi hari adalah saat kita membangun harapan,” ujarnya.

    Warga yang datang sehabis subuh bukan sekadar ingin mengadu, akan tetapi menunjukkan bahwa mereka percaya aspirasinya pantas didengar.

    Peluang seperti itu, menurutnya, turut membangun karakter partisipatif masyarakat dan memberi ruang pembelajaran politik yang sehat di tingkat akar rumput.

    Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai pejabat publik memiliki posisi paling strategis untuk menyampaikan kebijakan dan membangun dialog dengan masyarakat.

    Alih-alih hanya menyampaikan pesan satu arah atau mengandalkan influencer, pejabat publik seharusnya berperan aktif dalam membuka ruang komunikasi yang lebih setara dan terbuka.

    Hal itu bukan semata soal penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan melalui partisipasi langsung warga dalam pembicaraan kebijakan publik.

    Di sejumlah negara maju, transformasi ini sudah berlangsung. Politisi mulai memanfaatkan media baru dan berbagai kanal komunikasi publik untuk menjangkau warga secara langsung.

    Mereka tampil bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai komunikator yang terbuka terhadap masukan, kritik, bahkan dialog spontan.

    Menurut Nyarwi, tren ini seharusnya juga berkembang di Indonesia. Pejabat publik perlu didukung dengan pelatihan maupun tim internal agar dapat memanfaatkan ruang-ruang komunikasi publik secara lebih aktif dan adaptif, termasuk dengan memanfaatkan momentum langsung bertemu warga untuk memperkecil jarak.

    Berbeda dengan warga lain yang datang membawa persoalan pribadi, Fajar Ristanto hadir bersama pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Baciro, Kota Yogyakarta, membawa isu kolektif terkait kendala komunikasi antara LMK dan perangkat kelurahan dalam pelaksanaan program hasil musrenbang.

    Menurut Fajar, hambatan semacam itu tidak mudah diurai di tingkat wilayah karena terbentur prosedur atau minimnya ruang koordinasi.

    Maka, ia dan rekan-rekannya memanfaatkan open house itu untuk menyampaikan langsung unek-unek yang selama ini sulit tersampaikan lewat jalur formal.

    Setelah beberapa menit bertemu langsung dengan Wali Kota, ia pun keluar ruangan dengan wajah sumringah. “Tadi sudah dijanjikan Pak Wali, dua hari selesai,” ujarnya singkat.

    Konsep open house di Balai Kota Yogyakarta itu barangkali bukan segalanya, tapi setidaknya memberi ruang warga yang selama ini kerap absen di jalur birokrasi, yakni ruang untuk didengar, tanpa sekat, dan tanpa syarat.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendag tinjau Pasar Prawirotaman pastikan harga bahan pokok aman

    Wamendag tinjau Pasar Prawirotaman pastikan harga bahan pokok aman

    Hasil pemantauan kami, semuanya masih sesuai harga eceran tertinggi (HET), baik itu daging ayam, kemudian kita juga ngecek MinyaKita

    Yogyakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri meninjau Pasar Prawirotaman, Kota Yogyakarta, Jumat, untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok di wilayah ini aman menjelang Lebaran 2025.

    “Hasil pemantauan kami, semuanya masih sesuai harga eceran tertinggi (HET), baik itu daging ayam, kemudian kita juga ngecek MinyaKita,” ujar Dyah Roro saat ditemui usai memantau harga dan stok sembako di Pasar Prawirotaman.

    Dalam kesempatan itu, Wamendag juga melakukan uji langsung terhadap minyak goreng MinyaKita yang dijual salah satu pedagang untuk memastikan takaran sesuai standar. Dari dua paket yang diperiksa, hasilnya dinyatakan sesuai.

    “Kita mulai dengan ngecek takarannya. Ada sedikit toleransi, 15 mili liter (ml) dan semuanya sesuai. Jadi kita tes tadi ada dua paket MinyaKita. Harapannya semoga kondisi stabil stoknya ada dan masyarakat bisa berbelanja di pasar yang ternyata sangat luar biasa ini,” ujar dia.

    Untuk menjaga stabilitas harga di seluruh Indonesia, menurut Dyah Roro, dirinya berbagi wilayah pemantauan dengan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, tidak hanya di pasar, tetapi juga di pusat distribusi guna memastikan ketersediaan pasokan.

    “Kalaupun ada lonjakan harga kemudian dari segi suplai tidak mencukupi kita tentu mempunyai pemantauan di Jakarta di mana kita bisa melihat di seluruh Indonesia di setiap wilayah itu suplainya seperti apa. Jika diperlukan, kami akan segera berkoordinasi dengan produsen,” ujar dia.

    Meski stok secara umum masih aman, dia mengakui tantangan tetap ada, terutama terkait komoditas yang sensitif terhadap kondisi cuaca seperti cabai.

    “Misalnya seperti cuaca yang mengakibatkan stok cabai kita semakin menurun yang kemudian harga makin meningkat. Jadi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Tetapi hasil dari pemantauan kita saat ini semuanya masih tergolong aman khususnya di DIY,” kata dia.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang juga ikut dalam peninjauan tersebut menyatakan bahwa dua BUMN, yakni Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), telah disiapkan untuk menjaga harga dan pasokan bahan pokok, khususnya minyak goreng dan beras.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayahnya menjelang Lebaran 2025 sudah diantisipasi bersama Bulog Yogyakarta.

    “Barang-barang yang terindikasi akan mempengaruhi inflasi dan harus selalu dijaga, kita sediakan. Di-backup oleh Bulog. Contohnya seperti minyak goreng, kemudian beras, itu semua terkondisi dengan cadangan backup Bulog ya,” ujar Hasto.

    Dia menyebut pemerintah pusat serius menjaga ketahanan pangan, apalagi setelah Presiden RI menggaungkan program swasembada pangan dan beras tahun 2025.

    Namun, menurut Hasto, tantangan yang lebih mengkhawatirkan saat ini justru bukan pada ketersediaan bahan pokok, melainkan menurunnya daya beli masyarakat.

    “Kalau sekarang ini yang dirisaukan tuh daya beli yang turun. Kita ini deflasi, daya belinya agak turun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu didukung supaya daya belinya naik. Harapannya sebetulnya pemudik banyak, karena pemudik itu membawa uang ke daerah,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Lebaran 2025, Pemkot Yogyakarta Amankan Pasokan Gas Elpiji 3 Kg

    Jelang Lebaran 2025, Pemkot Yogyakarta Amankan Pasokan Gas Elpiji 3 Kg

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Menjelang Lebaran 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersiap mengatasi peningkatan permintaan gas elpiji 3 kilogram (Kg) dengan menyediakan 60.000 tabung cadangan.

    Menurut Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, gas cadangan tersebut akan digunakan apabila ketersediaan di pangkalan maupun agen masih kurang untuk mencukupi kebutuhan warga. Sementara ini, pangkalan maupun agen diminta untuk beroperasi sesuai dengan kuota yang didapatkan masing-masing.

    “Tapi seandainya ada hal-hal yang di luar dugaan kami karena kebutuhan melonjak pesat, sudah ada back up,” kata Hasto, Jumat (14/3/2025).

    Ia memastikan harga gas elpiji 3 kg di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Rp 18.000 per tabung.

    Selain itu, pangkalan juga sudah memiliki daftar pembeli yang harus dilayani, sehingga pembelian gas elpiji 3 kg akan lebih mudah ditelusuri.

    “Yang dilayani secara rutin sudah ter-approve oleh Pertamina memang mereka yang berhak menerima,” ungkapnya.

    Sementara itu, pemilik pangkalan gas mensyaratkan pembeli menunjukkan KTP saat membeli gas elpiji. Tanpa KTP, pembelian tidak akan dilayani.

    “KTP sangat penting untuk mengetahui berapa tabung yang terjual dan berapa rupiahnya,” ujar Imron Rosid, pemilik pangkalan gas elpiji.

    Pangkalan gas elpiji menerima pasokan minimal dua kali seminggu dengan jumlah 75 tabung per pengiriman dan dapat menjual hingga 12 tabung per hari.

    Selama masa Lebaran 2025, Pemkot Yogyakarta akan terus memantau distribusi gas elpiji 3 kg guna memastikan pasokan tetap aman dan harga tetap stabil. Dengan adanya cadangan 60.000 tabung, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, terutama bagi warga yang bergantung pada gas elpiji bersubsidi.

  • Pantau harga kebutuhan pokok di Pasar Beringahrjo, Wali Kota Yogyakarta pastikan stok aman

    Pantau harga kebutuhan pokok di Pasar Beringahrjo, Wali Kota Yogyakarta pastikan stok aman

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Pantau harga kebutuhan pokok di Pasar Beringahrjo, Wali Kota Yogyakarta pastikan stok aman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari raya seperti sudah menjadi tradisi mengalami kenaikan. Memastikan harga-harga kebutuhan pokok stabil jelang hari raya Idul Fitri, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo `blusukan` di pasar legendaris Pasar Beringharjo, Jumat (14/3).

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengecek mulai dari Kios Segoro Amarto, kios daging hingga kios sayur mayur. Bahkan untuk memastikan takaran minyakita tidak berkurang, Hasto Wardoyo mengukur sendiri minyakita yang ada di Kios Segoro Amarto. Hal ini dilakukan karena banyaknya kejadian akhir-akhir ini volume minyakita yang berkurang. Namun setelah dicek dengan mengambil sampel secara acak, volumenya tidak berkurang.

    Ia juga berdialog dengan para pedagang pasar untuk mengetahui stok dan harga-harga di pasar. Sasaran pemantauan kali ini pada bahan pangan yang sensitif menyumbang inflasi. Seperti cabai, minyak goreng, daging sapi, daging ayam dan gula pasir.

    “Seperti gula masih terjangkau, harga daing juga tidak mengalami longjakan signifikan, daging KW 1 itu Rp130 ribu, untuk KW 2 itu Rp120 ribu, ini harga relatif rata-rata tidak alami kenaikan signifikan. Harga cabai juga seperti biasa, artinya menjelang lebaran tidak ada kenaikan cukup signifkan untuk barang-barang yang mempengaruhi inflasi, stok cukup,” ujar Hasto Wardoyo di Pasar Beringharjo Yogyakarta seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Jumat (14/3).

    Salah satu pedagang sayur-mayur, Ida Chabibah mengatakan bahwa saat ini harga sayur mayur cenderung turun dibanding hari-hari pertama bulan puasa yang melonjak. Hanya cabai rawit yang dinilainya harganya fluktuatif naik turun. Sempat turun Rp60.000 kemudian naik menjadi Rp80.000, kemudian turun dan saat ini naik jadi Rp85.000 perkilogram. Sementara harga cabai lainya masih standar seperti cabai keriting merah Rp40.000 dan keriting hijau Rp30.000 perkilogram.

    “Biasanya harga naik lagi itu tiga hari jelang lebaran dan setelah lebaran,” ujarnya.

    Usai melakukan pemantauan di Pasar Beringharjo, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo kemudian mengecek pangkalan gas elpiji 3 Kg ‘Ngaisyah’ di Jalan Letjend Suprapto, Ngampilan, Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta mengecek dengan menimbang tabung gas 3 kg untuk memastikan volumenya sesuai takaran. Setelah dicek, volumenya sesuai takaran dan masih dalam batas toleransi jika ada kekurangan. Di Kota Yogyakarta sendiri terdapat 900 pangkalan yang siap melayani permintaan masyarakat. Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada masa hari raya lebaran juga disiapkan 65 ribu tabung. 

    “Seandainya ada kekuranganya pada hari raya nanti kita sudah siapkan cadangan. Kita sudah antisipasi jika ada lonjakan permintaan,” pugkas Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hasto Wardoyo Gelorakan Berdikari, Bupati Halim Janji Gelar Retret Lokal

    Hasto Wardoyo Gelorakan Berdikari, Bupati Halim Janji Gelar Retret Lokal

    Liputan6.com, Yogyakarta – Wali kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyebut ajakan untuk berdiri di kaki sendiri (Berdikari) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto membuatnya bertambah semangat. Dia mengingat bagaimana prinsip berdikari dijalankan saat menjabat sebagai Bupati Kulon Progo.

    “Arahan Presiden Prabowo saat penutupan tadi sangat luar biasa. Beliau mengajak kita semua untuk berdikari dalam bidang ekonomi dan tidak menjadikan kita tergantung dengan bangsa lain,” kata Hasto yang dihubungi Liputan6.com usai penutupan retret kepala daerah, Jumat (28/2/2025).

    Tidak hanya berdikari dalam ekonomi, Hasto menyambut baik ajakan Presiden kepada kepala daerah untuk bersama-sama berdaulat politik. Ini dirinya sependapat dengan Presiden Prabowo, bahwa itu adalah harga mati untuk kemajuan Indonesia ke depan.

    Baginya ajakan dan paparan mengenai berdikari ekonomi serta kedaulatan menjadikan dirinya seperti mendapatkan energi baru. Ia mengibaratkan semangatnya seperti habis diisi ulang dan siap untuk berjuang kembali. “Di Kulon Progo merasa berjuang sendiri dengan untuk memenuhi kebutuhan sendiri lewat ‘Bela Beli Kulon Progo’. Dulu beli air putih saja dari perusahaan asing, sekarang sudah bisa memproduksi sendiri dan langkah ini banyak diikuti daerah lainnya,” kata Hasto yang menjabat Bupati Kulon Progo periode 2017-2022.

    Sebagai Wali Kota Yogyakarta untuk periode 2025-2030, Hasto akan menggaungkan semangat berdikari ini dengan mencukupi dengan mencukupi kebutuhan dengan produk dalam negeri. Tak hanya itu, paparan Presiden Prabowo keberhasilan kota-kota modern di dunia yang bebas dari sampah menyemangatinya untuk segera bersih-bersih persoalan sampah di Kota Yogyakarta yang berlarut-larut dalam beberapa bulan terakhir. “Tak hanya untuk Kota Yogyakarta saja, Presiden Prabowo melihat sampah menjadi persoalan sampah bagi seluruh kota-kota di Indonesia. Persoalan sampah menjadikan kota-kota terlihat kumuh, menjengkelkan dan membosankan,” tuturnya.

  • Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo tolak pengadaan mobil dinas baru

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo tolak pengadaan mobil dinas baru

    Yogyakarta (ANTARA) – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan serta meminta anggaran tersebut dialihkan untuk mendukung penanganan sampah di Kota Yogyakarta.

    “Saya mau dibelikan mobil baru gitu ya, untuk mobil dinas. Saya bilang mobil lama kan masih bagus itu, meskipun mungkin sudah tiga tahun atau empat tahun yang lalu,” ujar Hasto usai acara Serah Terima Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta, Senin.

    Hasto menyebutkan, anggaran yang semula dialokasikan untuk pembelian mobil dinas bagi dirinya dan wakilnya diperkirakan mencapai hampir Rp3 miliar.

    Dia menilai dana tersebut lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pengadaan gerobak sampah bagi seluruh RW di Kota Yogyakarta. Apalagi, persoalan sampah tengah menjadi salah satu perhatian di Kota Gudeg.

    “Lebih baik mobil yang mau dibelikan untuk saya dan untuk Pak Wakil itu kan paling enggak anggarannya bisa jadi hampir Rp3 miliar. Itu kan lebih baik kita pakai untuk bikin gerobak sampah. Makanya dengan mekanisme yang ada, anggaran yang untuk beli mobil itu akan saya ‘refocusing’ untuk di (APBD) perubahan, saya pakai untuk bikin gerobak sampah,” jelasnya.

    Hasto mengaku telah menghitung kebutuhan anggaran untuk pengadaan gerobak sampah di seluruh RW. Dengan rata-rata harga satu unit sekitar Rp5 juta, dana yang tersedia bisa digunakan untuk membuat sekitar 600 gerobak sampah.

    “Saya sudah menghitung, kalau bikin gerobak sampah sebanyak 600 sekian, sebanyak jumlah RW di Kota Yogyakarta, itu hanya butuh sekitar Rp3 sekian miliar,” tambahnya.

    Tak hanya menolak mobil dinas baru, Hasto juga menolak pengadaan mebel dan tempat tidur baru untuk fasilitas kerja dan rumah dinasnya.

    “Jadi ngapain saya diberikan mobil dinas, wong mobil dinas yang lama masih bagus. Mau dibelikan mebel baru, tempat tidur baru ya ‘enggak’ usah. Tempat tidur yang lama ada, mebel lama juga ada. Itu kan juga bisa saya pakai untuk beli bikin gerobak sampah, ya,” kata dia.

    Keputusan ini, menurut Hasto, didasarkan pada semangat efisiensi yang harus diterapkan di semua lini pemerintahan, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat daerah.

    “Pada prinsipnya di era 2025 ini kan ada semangat untuk perubahan ‘mindset’ ya, bahwa pemerintah daerah itu diselenggarakan dengan cara yang efektif, efisien gitu. Semangat itu saya kira penting untuk kita wujudkan di tahun 2025. Itu yang mendasari dari semua kegiatan,” tutur Hasto.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Safari Ramadhan 2025, Hasto Wardoyo Kampanye Kemandirian Ekonomi Program Makan Bergizi Gratis

    Safari Ramadhan 2025, Hasto Wardoyo Kampanye Kemandirian Ekonomi Program Makan Bergizi Gratis

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama Wakil Wali Kota Wawan Harmawan memulai safari Ramadhan 2025 atau Ramadan 2025 dengan tarawih keliling dan salat subuh berjemaah di berbagai masjid di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diawali di Masjid Diponegoro, Balai Kota Yogyakarta, dan akan berlangsung di 14 kecamatan selama Ramadhan.

    “Selama Ramadhan, saya akan datang ke sejumlah kecamatan. Ada 14 kecamatan, saya akan datang saat subuh juga,” ujar Hasto Wardoyo kepada Beritasatu.com, Minggu (1/3/2025).

    Selain mempererat hubungan dengan masyarakat, Hasto memanfaatkan momen Ramadhan untuk mengampanyekan berbagai program prioritas yang sejalan dengan hasil retret kepala daerah.

    Beberapa isu utama yang dibawa dalam safari Ramadhan 2025 meliputi, kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, kemandirian ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan program makan bergizi gratis sesuai arahan Presiden Prabowo.

    “Ramadhan ini adalah waktu yang tepat untuk perubahan. Selain ibadah, saya ingin mengampanyekan kebersihan lingkungan, kemandirian, kualitas SDM, dan makan bergizi gratis,” jelas Hasto.

    Dalam safari Ramadhan 2025 ini, Hasto juga menekankan pentingnya menjadikan bulan suci sebagai momen perenungan dan awal perubahan. Salah satu fokus utama adalah mencari solusi permasalahan sampah yang menjadi tantangan bagi Kota Yogyakarta.

    Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan serta berkontribusi dalam membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bersama pada Ramadhan 2025.