Xcloud.id

Tag: Hasto Wardoyo

  • Pemkot Yogyakarta Akan Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Secara Berkala Regional 9 Oktober 2025

    Pemkot Yogyakarta Akan Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Secara Berkala Regional 9 Oktober 2025

    Pemkot Yogyakarta Akan Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Secara Berkala
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta membuka peluang untuk menerapkan uji coba Malioboro full pedestrian selama 24 jam secara berkala.
    Kebijakan ini pertama kali diuji coba bertepatan dengan HUT ke-269 Kota Yogyakarta pada 7 Oktober 2025. Setelah uji coba perdana tersebut, Pemkot akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan langkah lanjutan.
    “Masih perlu tindakan ulang, dievaluasi ulang. Warga pendatang atau tamu dari luar senang dan happy,” ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, Kamis (9/10/2025).
    Wawan mengungkapkan, Pemkot menerima berbagai masukan dari warga maupun pemilik toko terkait pelaksanaan Malioboro full pedestrian.
    Menurutnya, penerapan pedestrian penuh pada siang hari kurang efektif karena cuaca panas membuat jumlah pengunjung menurun.
    “Makanya, kita juga lihat di siang hari kan belum efektif juga karena panas. Tapi, ketika pagi, kemudian begitu masuk sore, masyarakat sangat fun sekali, happy,” ucapnya.
    Saat ini, kawasan Malioboro baru menerapkan car free day pada pukul 18.00–21.00 WIB.
    Wawan menjelaskan, penerapan pedestrian penuh selama 24 jam memerlukan kesiapan infrastruktur dan rekayasa lalu lintas yang matang.
    “Kesiapan untuk jadi pedestrian itu tidak gampang karena jalur-jalur, sirip-siripnya, itu kan perlu kita persiapkan juga. Misalnya, untuk U-turn-nya mobil, kan harus dua arah,” ujarnya.
    Ia menambahkan, kepadatan lalu lintas di area sekitar Malioboro saat uji coba menjadi perhatian utama dalam evaluasi.
    Setelah evaluasi dan pembenahan terhadap kekurangan yang ditemukan, Pemkot berencana melakukan uji coba kembali bulan depan.
    “Kita insyaallah akan coba kembali untuk bulan depan, setelah hasil yang kemarin kita evaluasi dulu, kita benahi dulu apa-apanya, kemudian kita coba tes lagi,” kata Wawan.
    Menurutnya, evaluasi bertujuan menentukan skema paling ideal bagi Malioboro, apakah akan menjadi kawasan pedestrian penuh setiap hari atau hanya pada waktu tertentu.
    “Bisa saja full (pedestrian) terus, ataupun full pada hari-hari tertentu,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan bahwa uji coba car free day 24 jam dilakukan untuk melihat potensi masalah jika kebijakan tersebut diterapkan secara permanen.
    “Saya yakin di balik ini ada masalah, seperti minta akses, ada masalah logistik atau warga yang harus pulang ke rumahnya tapi tidak dapat akses. Kan kelihatan di titik-titik mana yang kemudian menjadi masalah,” kata Hasto.
    Ia menyebut kondisi saat uji coba sudah cukup menggambarkan situasi riil apabila Malioboro benar-benar ditetapkan sebagai kawasan bebas kendaraan selama 24 jam.
    “Kondisi riil ini sudah agak mendekati kenyataan seandainya kita laksanakan car free day,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Yogyakarta Minta Pengamen di Malioboro Punya Kualitas di Atas Rata-rata Yogyakarta 30 September 2025

    Wali Kota Yogyakarta Minta Pengamen di Malioboro Punya Kualitas di Atas Rata-rata Yogyakarta 30 September 2025

    Wali Kota Yogyakarta Minta Pengamen di Malioboro Punya Kualitas di Atas Rata-rata
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan pentingnya menjadikan Malioboro sebagai pusat seni jalanan yang berkualitas, bukan hanya sebagai lokasi wisata belanja.
    Dalam upaya ini, Hasto mengungkapkan harapannya agar kompetisi dan perhatian pemerintah dapat memberikan wadah bagi musisi jalanan di Jogja, khususnya yang tampil di Malioboro, untuk berkembang dan meningkatkan kualitas diri.
    “Kami ingin Malioboro tidak hanya dikenal karena suasana belanjanya, tetapi juga karena kualitas seni jalanannya yang unik dan berbeda,” kata Hasto pada Senin (29/9/2025).
    Hasto menekankan bahwa pengamen di Malioboro harus memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengamen di kawasan lain.
    Sebagai ikon utama Kota Yogyakarta, Malioboro diharapkan dapat menyajikan pengalaman yang lebih berkelas, termasuk dalam hal seni jalanan yang ditampilkan kepada masyarakat dan wisatawan.
    “Kalau sudah mengamen di Malioboro, kualitasnya harus di atas rata-rata. Pengamen Malioboro harus berbeda dari pengamen di tempat lain,” tegasnya.
    Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu menjelaskan bahwa pengamen di Malioboro perlu memiliki kemampuan bermusik yang unggul serta penampilan yang menarik.
    “Mereka harus terseleksi dan terkurasi, sehingga bisa memberi hiburan sekaligus kesan positif bagi siapa saja yang berkunjung ke Malioboro,” ujar Hasto.
    Menurut Hasto, keberadaan musisi jalanan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dan daya tarik wisata.
    “Mereka bisa menjadi sumber inspirasi dan hiburan. Kalau diarahkan dengan baik, musisi jalanan justru bisa mengangkat citra sebuah kota, dan untuk Malioboro, kita ingin kualitasnya benar-benar istimewa,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TRC Mas Jos Diluncurkan, Warga Yogyakarta Bisa Buang Kasur dan Kulkas Gratis Yogyakarta 22 September 2025

    TRC Mas Jos Diluncurkan, Warga Yogyakarta Bisa Buang Kasur dan Kulkas Gratis Yogyakarta 22 September 2025

    TRC Mas Jos Diluncurkan, Warga Yogyakarta Bisa Buang Kasur dan Kulkas Gratis
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Yogyakarta resmi meluncurkan layanan Tim Reaksi Cepat (TRC) Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos).
    Layanan TRC Mas Jos ini diperuntukkan untuk mengambil sampah-sampah spesifik yang sulit diolah oleh masyarakat Kota Yogyakarta, seperti limbah kasur hingga limbah elektronik berukuran besar seperti kulkas.
    “Ini dikhususkan untuk barang-barang yang susah untuk dibuang sendiri, ada kasur, tempat tidur, ada kulkas, pohon yang roboh, atau mungkin warga yang hendak menebang pohonnya tapi kesulitan membuang,” ucap Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Senin (22/9/2025).
    Hasto mengatakan masyarakat dapat menghubungi nomor yang sudah disiapkan apabila membutuhkan bantuan membuang sampah spesifik.
    “Melalui TRC Mas Jos kita layani, nomornya bisa dihubungi 0811700555. Itikad kita melayani warga masyarakat sampai rumah,” kata Hasto.
    Hasto menjelaskan sampah-sampah spesifik ini nantinya akan ditempatkan di gudang khusus milik Pemkot Yogyakarta sebelum diambil oleh off taker.
    “Ada gudang yang kita siapkan, termasuk ketika kita kolekting sampah dapur ada off takernya,” ucap dia.
    Dia menambahkan pada September ini pihaknya telah merekrut 90 orang juru pemilah sampah atau Jumilah.
    Jumilah bertugas untuk memilah jenis-jenis sampah. “Bulan September kita angkat Jumilah juru pemilah sampah 90 orang. Memilah ini termasuk kasur elektronik, ditaruh satu tempat dipilah,” ujar Hasto.
    Hasto menyampaikan Pemkot Yogyakarta juga telah beraudiensi dengan TPA pengolah limbah berbahaya yang bertugas mengambil limbah-limbah dari rumah sakit.
    “Kita audiensi dengan TPA khusus pengolah B3, sudah ada timnya datang ke sini. Mereka menerima limbah dari rumah sakit. Bahan berbahaya ada off takkernya, yang organik dapur juga ada, residu kita pakai insinerator,” ujarnya.
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan off taker untuk mengambil sampah-sampah spesifik seperti kasur.
     “Kami sudah koordinasi dengan off taker, jadi termasuk ada beberapa yang hadir itu off taker yang jadi pengepul sampah spesifik,” kata dia.
    Lanjut dia, untuk sampah elektronik seperti kulkas akan dikerjasamakan dengan off taker khusus.
    “Elektronik ada B3 dikelola off taker khusus, kasur diolah oleh mereka disesuaikan sampah jenisnya apa,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yogyakarta Darurat Sampah, Sultan Izinkan Pembuangan ke TPST Piyungan 90 Ton per Hari Yogyakarta 17 September 2025

    Yogyakarta Darurat Sampah, Sultan Izinkan Pembuangan ke TPST Piyungan 90 Ton per Hari Yogyakarta 17 September 2025

    Yogyakarta Darurat Sampah, Sultan Izinkan Pembuangan ke TPST Piyungan 90 Ton per Hari
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Kota Yogyakarta darurat sampah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan izin agar sampah dari Kota Yogyakarta dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.
    Sultan mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo pada Selasa (16/9/2025).
    Dari pertemuan itu disepakati bahwa Kota Yogyakarta masih diizinkan membuang sampah ke Piyungan, meski jumlahnya dibatasi.
    “Jadi per daynya diangka 90 ton, selama 90 ton ya cukup. Sehingga sisanya yang masuk ke Piyungan,” ujar Sultan, Rabu (17/9/2025).
    Sultan berharap kuota 90 ton per hari ini dapat mengurangi timbulan sampah di depo-depo.
    “Jadi jangan numpuk lagi seperti kemarin seperti di Mandala Krida. Jadi saya minta untuk masuk aja di Piyungan,” ucapnya.
    Ngarsa Dalem juga menegaskan, pengolahan sampah di Kota Yogyakarta memang sulit karena keterbatasan lahan.
    “Kota (Yogyakarta) memang sulit kalau kota karena tidak punya lahan,” kata dia.
    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DIY Kusno Wibowo menjelaskan, ke depannya pengelolaan sampah akan dilakukan secara jangka pendek, menengah, dan panjang.
    Dalam pengelolaan jangka pendek, pemerintah kabupaten atau kota bertugas mengurangi jumlah sampah di hulu, sedangkan DLH DIY berperan membuka Piyungan saat terjadi darurat sampah.
    “Kami berperan untuk kondisi darurat semacam ini, untuk membuka Piyungan ke depan,” kata dia.
    “Masing-masing berperan bagaimana meminimalisir sampah di hulu nya, kemudian kalau ada hal-hal kedaruratan kami bisa bawa ke Piyungan,” imbuhnya.
    Ia berharap Kota Yogyakarta dapat segera mandiri dalam mengolah sampah, paling tidak hingga 2027 atau sampai proyek PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) terealisasi.
    Kusno menambahkan, kapasitas Piyungan saat ini terbatas, hanya mampu menampung 2.400 ton.
    “Itu sudah kami slotkan ke temen-temen Kota karena memang yang masih bermasalah di Kota. Semuanya untuk kota. Karena Sleman dan Bantul kita alokasikan di luar situ,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eddy Soeparno Bertemu Walkot Solo-Yogya, Siap Bantu Pemda Atasi Sampah

    Eddy Soeparno Bertemu Walkot Solo-Yogya, Siap Bantu Pemda Atasi Sampah

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno melaksanakan kunjungan kerja sekaligus pertemuan dengan Wali Kota Solo, Respati Ardi dan juga Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian dari upaya Eddy Soeparno memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadapi masalah sampah.

    Sebelumnya, Eddy Soeparno bertemu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Bogor, Dedie Rahim dan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie serta kunjungan ke PLTSa Benowo Surabaya.

    Di titik pertama kunjungan kerjanya, Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Kehadiran Eddy disambut langsung oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, jajaran Direksi PLTSa dan juga PLN UID Jateng-DIY. Setelah dari Solo, pertemuan dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota.

    Eddy menjelaskan bahwa pertemuan dengan Walikota Solo dan juga Walikota Yogyakarta merupakan upayanya untuk mendalami permasalahan sampah yang dihadapi pemerintah daerah.

    “Saat ini kita menghadapi potensi krisis sampah yang terjadi di kota-kota besar dan harus segera diatasi. Apalagi Solo dan Yogyakarta adalah destinasi wisata internasional dan kota yang kaya dengan peninggalan warisan budaya. Tentu permasalahan sampah ini harus dicarikan solusinya segera,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

    Ia menambahkan pertemuan dengan Walikota Yogyakarta dan Solo ini merupakan arahan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menekankan pentingnya penanganan sampah secara cepat dan tanpa proses yang rumit karena kondisinya yang sudah akut.

    Kepada Walikota Solo dan Yogyakarta, Eddy juga sampaikan bahwa saat ini dirinya ikut membantu Menko Pangan dalam merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang penanganan sampah, termasuk dengan kementerian dan lembaga terkait.

    “Alhamdulillah dalam rangkaian pertemuan ini kami mendapatkan masukan dari Walikota Solo maupun dari Walikota Yogyakarta mengenai masalah sampah yang dihadapi pemda serta aspirasi agar kebijakan penanganan sampah ini tepat sasaran. Aspirasi dan masukan ini menjadi bahan penting dalam penyempurnaan revisi Perpres sampah yang saat ini sedang berjalan,” ungkapnya.

    Eddy menjelaskan bahwa MPR sebagai rumah kolaborasi berkomitmen untuk mempercepat dan mempermudah pemda mengatasi masalah sampah diantaranya dengan teknologi Waste to Energi (WTE).

    “Kenapa teknologi waste to energy? Karena pendekatan ini bisa memberikan dua manfaat sekaligus, yang pertama adalah mengurangi secara signifikan tumpukan sampah yang tidak bisa ditampung di TPA dan menghasilkan sumber energi terbarukan. Saat ini yang sudah berjalan antara lain di PLTSa Benowo Surabaya dan PLTSa Putri Cempo Solo,” jelasnya.

    “Setelah dari Bandung, Tangsel, Solo dan Yogyakarta ini kami berkomitmen terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya untuk membantu, mempercepat dan mempermudah dalam upaya mengatasi masalah sampah,” tutupnya.

    (akn/akn)

  • Police Line Dicabut, Ledakan SPBU Gedongtengen Yogyakarta Masih Diselidiki Regional 7 Juli 2025

    Police Line Dicabut, Ledakan SPBU Gedongtengen Yogyakarta Masih Diselidiki Regional 7 Juli 2025

    Police Line Dicabut, Ledakan SPBU Gedongtengen Yogyakarta Masih Diselidiki
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Polisi telah mencabut garis polisi (police line) di area
    SPBU Gedongtengen
    , Jalan Letjen Suprapto, Kota Yogyakarta, setelah tim laboratorium forensik (labfor) menyelesaikan pemeriksaan tangki yang meledak.
    Hal ini dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Probo Satrio, Senin (7/7/2025).
    “Sudah keluar (hasil labfor), kan police line sudah kita lepas,” ujar Probo saat dikonfirmasi.
    Meski hasil labfor telah keluar, Probo menyatakan bahwa proses penyelidikan unsur pidana masih berlangsung.
    Ia menyebutkan bahwa ledakan dipicu oleh pemantik api terhadap uap bensin, namun belum membeberkan secara rinci sumber pemantik tersebut.
    “Masih penyelidikan terus, kita gelarkan (perkara) tahap penyidikan atau seperti apa. Yang jelas ada pemantik api terhadap uap bensin yang diisi, itu penyebabnya,” imbuhnya.
    Ia menambahkan bahwa keterangan lebih lengkap kemungkinan akan disampaikan dalam rilis resmi pada Rabu mendatang, bersamaan dengan rilis kasus curanmor.
    Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta
    Hasto Wardoyo
    telah meminta agar SPBU Gedongtengen (44.552.14) menunda operasionalnya hingga ada jaminan keamanan bagi warga sekitar.
    Hal ini disampaikan usai menerima keluhan dari warga RW 09 Pringgokusuman, yang menolak SPBU beroperasi kembali karena dinilai membahayakan.
    “Jangan asal operasi (SPBU), harus bertemu warga dulu,” kata Hasto, Rabu (2/7/2025).
    Warga diketahui menolak karena ledakan dan kebakaran telah terjadi tiga kali di SPBU tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Yogyakarta Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen

    Pemkot Yogyakarta Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka prevalensi stunting hingga di bawah 10%. Berbagai langkah strategis diterapkan, mulai dari keterbukaan data hingga pelibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kelurahan, hingga tim pendamping keluarga (TPK).

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, menjelaskan prevalensi stunting di Kota Yogyakarta per April 2025 tercatat sekitar 11,3%. Namun, berdasarkan data pemantauan permasalahan gizi balita (PPGB) melalui Jogja Smart Service (JSS) per 20 Mei 2025, angka stunting tercatat menurun menjadi 10,49%. 

    Sementara itu, angka wasting (gizi kurang/kurus) sebesar 5,77% dan underweight (berat badan kurang-sangat kurang) sebesar 11,58%.

    “Target stunting Pak wali menjadi satu digit atau di bawah 10% karena di Bali bisa di bawah itu. Target stunting secara nasional 18%,” kata Emma, Jumat (13/6/2025).

    Sebaran kasus stunting masih ditemukan di sejumlah kelurahan seperti Pringgokusuman, Baciro, Ngupasan, Purbayan, Prengan, Kotabaru, Notoprajan, Patehan, Wirogunan, dan Mantrijeron. Kasus wasting tercatat di antaranya di Cokrodiningratan, Gowongan, Tegalrejo, Demangan, dan Suryodiningratan. Sementara underweight tersebar di Giwangan, Karangwaru, Warungboto, hingga Sosromenduran.

    Emma menambahkan, Dinas Kesehatan memberikan intervensi spesifik berupa pemberian makanan tambahan dengan anggaran sekitar Rp 72,8 juta per kelurahan. Pemantauan kesehatan juga dilakukan sejak usia remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi. Namun, Emma menegaskan 70% penyebab stunting berasal dari faktor eksternal seperti lingkungan dan pola makan.

    “Faktor luar ada lingkungan dan makanan. Makanya penanganan harus keroyokan sesuai tupoksi masing-masing. Libatkan wilayah kelurahan, kemantren, puskesmas dan tim pendamping keluarga (TPK) berikan pemahaman stunting agar paham apa yang harus diperhatikan dan dilakukan. Yang wasting dan underweight harus dipantau karena bisa menjadi stunting,” terangnya.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, juga menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dalam menangani stunting. Ia menyebut kontribusi sektor kesehatan hanya 30%, sementara sisanya dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor sosial lainnya.

    “Saya minta selama seminggu Dinas Kesehatan dan Dinas KB untuk membagi data (stunting) kepada lurah-lurah dan dinas. Lurah-lurah harus tahu berapa yang stunting, baduta dan balita di bawah garis normal berat badannya untuk mencegah stunting. Untuk membuat lurah familiar dengan data ini butuh disinkronkan,” jelas Hasto.

    Selain itu, Hasto juga meminta koordinasi dengan Kementerian Agama untuk mendata calon pengantin, serta memaksimalkan peran 495 TPK di seluruh kelurahan. Lurah diminta aktif memantau dan mendampingi proses penanganan stunting, termasuk distribusi makanan tambahan bagi balita yang terindikasi stunting.

  • Ratusan Warga Ikuti Kirab Gunungan Unduh-unduh di Yogyakarta

    Ratusan Warga Ikuti Kirab Gunungan Unduh-unduh di Yogyakarta

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Tradisi budaya dan spiritual kembali mewarnai Kota Gudeg. Kirab Gunungan Unduh-unduh, yang digelar di Kelurahan Klitren, Yogyakarta, menjadi bukti nyata toleransi lintas agama sekaligus simbol syukur atas limpahan berkah Tuhan.

    Acara ini disambut antusias ratusan warga serta wisatawan yang memadati rute kirab pada Minggu (8/6/2025) siang. Kirab dimulai dari Kantor Kelurahan Klitren pukul 09.00 WIB dan melintasi Jalan Urip Sumoharjo, Jalan dr Wahidin, hingga berakhir di Embung Langensari, ikon wisata setempat.

    Keunikan kirab ini adalah adanya pemberkatan gunungan hasil bumi oleh perwakilan enam agama. Di depan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gondokusuman, peserta menampilkan sendratari religi yang menyentuh, menunjukkan budaya dan iman bisa berjalan seiring.

    Ketua Panitia Kirab Joko Pamungkas menyebut, kirab tahun ini mendapat dukungan penuh dari forum kerukunan umat beragama (FKUB). Ia berharap kirab ini dapat menjadi agenda wisata nasional ke depan. “Yogyakarta kota toleransi, dan kirab ini bukti budaya bisa mempersatukan,” ujar Joko kepada Beritasatu.com.

    Gunungan Unduh-unduh tahun ini menampilkan simbol hasil bumi, seperti telur, pisang, ketela tape. Bahkan, juga produk modern, seperti mi instan dan tisu sebagai hasil olahan teknologi dari alam.

    Perwakilan umat Buddha Agus Setiawan Sumarno menyatakan kegiatan ini tidak bertentangan dengan ajaran agama. “Kita hanya perlu mensinergikan budaya lokal dan agama,” ujarnya.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, acara budaya seperti ini berperan besar dalam merawat nilai kebersamaan dan toleransi antarumat beragama. “Adat dan budaya itu menyatukan, bukan membedakan,” tegasnya.

    Simbol gunungan sendiri bermakna kepemimpinan yang mengayomi semua golongan, suatu filosofi yang selaras dengan semangat keberagaman Indonesia.

  • Wali Kota Yogyakarta Sembelih Sapi Kurban 950 Kg Bantuan Presiden

    Wali Kota Yogyakarta Sembelih Sapi Kurban 950 Kg Bantuan Presiden

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Diiringi takbir, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menunjukkan kemampuannya dalam menyembelih hewan kurban. Dengan satu tarikan pisau, dia memotong leher seekor sapi seberat 950 kilogram, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Penyembelihan berlangsung di rumah pemotongan hewan (RPH) Giwangan, Minggu (8/6/2025). Hasto, yang akrab disapa Dokter Hasto mengaku sudah terbiasa menyembelih hewan kurban sejak sebelum menjadi pejabat publik.

    “Saya sudah sejak dulu biasa menyembelih hewan kurban, baik sapi, kambing, maupun domba,” ujar Hasto.

    Sapi Presiden dan Bantuan Sosial Iduladha

    Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo tersebut menjadi salah satu dari belasan hewan kurban yang disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat Yogyakarta dalam rangka Iduladha 2025.

    Selain dari Presiden, ada pula 10 ekor sapi kurban dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) DIY.

    Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan, seluruh daging kurban akan dibagikan secara merata, khususnya kepada 1.136 penggerobak sampah yang selama ini menjadi garda depan kebersihan kota.

    “Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan penyembelihan hewan kurban satu ekor sapi dari Presiden dengan berat 950 kilogram, nanti akan kami bagikan kepada warga Kota Yogyakarta,” jelas Hasto.

    Apresiasi untuk Pekerja Kebersihan

    Penyaluran daging kurban dari INI dan IPPAT DIY difokuskan kepada para penggerobak sampah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka menjaga lingkungan kota.

    Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kota Yogyakarta, Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas menyebutkan, tahun ini menjadi kali pertama IPPAT menyalurkan kurban melalui Pemkot Yogyakarta.

    “Sebelumnya kami menyalurkan ke kabupaten-kabupaten, sekarang kami ingin bantu dan sambung silaturahmi dengan Kota Yogyakarta. Para penggerobak sampah ini adalah pahlawan kebersihan yang harus kita hargai,” ujarnya.

    Kurban sebagai Ibadah dan Kepedulian Sosial

    Momentum Iduladha 2025 bukan hanya menjadi ajang ibadah, tetapi juga perwujudan solidaritas sosial dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

    Melalui kolaborasi antara pemerintah kota, organisasi profesi, dan warga, semangat berbagi menyentuh kelompok-kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan.

    “Luar biasa kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada INI dan IPPAT DIY, serta semua shohibul qurban. Ini semua untuk masyarakat,” tutup Hasto Wardoyo.
     

  • PHRI DIY dukung moratorium hotel di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta

    PHRI DIY dukung moratorium hotel di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta

    Yogyakarta (ANTARA) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan mendukung penuh moratorium pembangunan hotel baru di kawasan inti Sumbu Filosofi yang dicanangkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

    Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono di Yogyakarta, Jumat, mengatakan pihaknya bahkan telah lebih dahulu mengusulkan kebijakan serupa termasuk di Kabupaten Sleman kepada Gubernur DIY sejak tahun lalu.

    “Sebetulnya moratorium di Kota Yogyakarta dan Sleman sudah kami sampaikan kepada Gubernur tahun lalu,” ujar dia.

    Menurut Deddy, moratorium penting dilakukan demi mencegah okupansi hotel hanya terkonsentrasi di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman, sekaligus mendorong pemerataan kunjungan wisata ke wilayah lain seperti Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

    “Agar ada pemerataan okupansi, hotel-hotel di Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul,” ucap dia.

    Namun demikian, PHRI DIY juga meminta agar moratorium hotel tersebut dibarengi dengan langkah konkret untuk menertibkan penginapan ilegal yang kian marak di wilayah ini.

    “Kami mohon ada penertiban dan pendataan homestay, indekos yang dijual harian. Itu perlu izin dan juga harus membayar pajak,” tegas Deddy.

    Ia mengingatkan bahwa penginapan ilegal berpotensi mengganggu iklim usaha perhotelan yang sehat dan merugikan pendapatan asli daerah (PAD) karena tidak tercatat secara resmi.

    “Pasti nantinya di Kota Yogyakarta akan lebih menjamur homestay , indekos harian dan semacamnya,” ujar dia.

    Selain aspek ekonomi, Deddy juga menilai kebijakan moratorium dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan inti kota, terutama jika dibarengi dengan pengawasan terhadap penginapan non-hotel.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan akan memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin pembangunan hotel baru di kawasan inti (core zone) Sumbu Filosofi.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengimbau para pengelola hotel untuk tidak lagi merencanakan pembangunan di kawasan zona inti Sumbu Filosofi yang mencakup area kanan dan kiri jalur yang membentang lurus mulai dari Tugu Pal Putih, Malioboro, Keraton Yogyakarta, hingga Panggung Krapyak.

    “Saya sampaikan ke teman-teman di manajemen, manajer-manajer hotel supaya mereka jangan punya keinginan mulai sekarang ini untuk membangun di ‘core zone’ ini,” ujar Hasto.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025