Xcloud.id

Tag: Hasto Wardoyo

  • Wali Kota Yogyakarta Sembelih Sapi Kurban 950 Kg Bantuan Presiden

    Wali Kota Yogyakarta Sembelih Sapi Kurban 950 Kg Bantuan Presiden

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Diiringi takbir, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menunjukkan kemampuannya dalam menyembelih hewan kurban. Dengan satu tarikan pisau, dia memotong leher seekor sapi seberat 950 kilogram, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Penyembelihan berlangsung di rumah pemotongan hewan (RPH) Giwangan, Minggu (8/6/2025). Hasto, yang akrab disapa Dokter Hasto mengaku sudah terbiasa menyembelih hewan kurban sejak sebelum menjadi pejabat publik.

    “Saya sudah sejak dulu biasa menyembelih hewan kurban, baik sapi, kambing, maupun domba,” ujar Hasto.

    Sapi Presiden dan Bantuan Sosial Iduladha

    Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo tersebut menjadi salah satu dari belasan hewan kurban yang disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat Yogyakarta dalam rangka Iduladha 2025.

    Selain dari Presiden, ada pula 10 ekor sapi kurban dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) DIY.

    Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan, seluruh daging kurban akan dibagikan secara merata, khususnya kepada 1.136 penggerobak sampah yang selama ini menjadi garda depan kebersihan kota.

    “Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan penyembelihan hewan kurban satu ekor sapi dari Presiden dengan berat 950 kilogram, nanti akan kami bagikan kepada warga Kota Yogyakarta,” jelas Hasto.

    Apresiasi untuk Pekerja Kebersihan

    Penyaluran daging kurban dari INI dan IPPAT DIY difokuskan kepada para penggerobak sampah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka menjaga lingkungan kota.

    Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kota Yogyakarta, Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas menyebutkan, tahun ini menjadi kali pertama IPPAT menyalurkan kurban melalui Pemkot Yogyakarta.

    “Sebelumnya kami menyalurkan ke kabupaten-kabupaten, sekarang kami ingin bantu dan sambung silaturahmi dengan Kota Yogyakarta. Para penggerobak sampah ini adalah pahlawan kebersihan yang harus kita hargai,” ujarnya.

    Kurban sebagai Ibadah dan Kepedulian Sosial

    Momentum Iduladha 2025 bukan hanya menjadi ajang ibadah, tetapi juga perwujudan solidaritas sosial dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

    Melalui kolaborasi antara pemerintah kota, organisasi profesi, dan warga, semangat berbagi menyentuh kelompok-kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan.

    “Luar biasa kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada INI dan IPPAT DIY, serta semua shohibul qurban. Ini semua untuk masyarakat,” tutup Hasto Wardoyo.
     

  • PHRI DIY dukung moratorium hotel di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta

    PHRI DIY dukung moratorium hotel di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta

    Yogyakarta (ANTARA) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan mendukung penuh moratorium pembangunan hotel baru di kawasan inti Sumbu Filosofi yang dicanangkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

    Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono di Yogyakarta, Jumat, mengatakan pihaknya bahkan telah lebih dahulu mengusulkan kebijakan serupa termasuk di Kabupaten Sleman kepada Gubernur DIY sejak tahun lalu.

    “Sebetulnya moratorium di Kota Yogyakarta dan Sleman sudah kami sampaikan kepada Gubernur tahun lalu,” ujar dia.

    Menurut Deddy, moratorium penting dilakukan demi mencegah okupansi hotel hanya terkonsentrasi di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman, sekaligus mendorong pemerataan kunjungan wisata ke wilayah lain seperti Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

    “Agar ada pemerataan okupansi, hotel-hotel di Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul,” ucap dia.

    Namun demikian, PHRI DIY juga meminta agar moratorium hotel tersebut dibarengi dengan langkah konkret untuk menertibkan penginapan ilegal yang kian marak di wilayah ini.

    “Kami mohon ada penertiban dan pendataan homestay, indekos yang dijual harian. Itu perlu izin dan juga harus membayar pajak,” tegas Deddy.

    Ia mengingatkan bahwa penginapan ilegal berpotensi mengganggu iklim usaha perhotelan yang sehat dan merugikan pendapatan asli daerah (PAD) karena tidak tercatat secara resmi.

    “Pasti nantinya di Kota Yogyakarta akan lebih menjamur homestay , indekos harian dan semacamnya,” ujar dia.

    Selain aspek ekonomi, Deddy juga menilai kebijakan moratorium dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan inti kota, terutama jika dibarengi dengan pengawasan terhadap penginapan non-hotel.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan akan memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin pembangunan hotel baru di kawasan inti (core zone) Sumbu Filosofi.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengimbau para pengelola hotel untuk tidak lagi merencanakan pembangunan di kawasan zona inti Sumbu Filosofi yang mencakup area kanan dan kiri jalur yang membentang lurus mulai dari Tugu Pal Putih, Malioboro, Keraton Yogyakarta, hingga Panggung Krapyak.

    “Saya sampaikan ke teman-teman di manajemen, manajer-manajer hotel supaya mereka jangan punya keinginan mulai sekarang ini untuk membangun di ‘core zone’ ini,” ujar Hasto.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Yogyakarta Mulai Renovasi Depo Sampah Regional 2 Mei 2025

    Pemkot Yogyakarta Mulai Renovasi Depo Sampah Regional 2 Mei 2025

    Pemkot Yogyakarta Mulai Renovasi Depo Sampah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Pemerintah Kota
    Yogyakarta
    telah melakukan pengosongan depo sampah dan renovasi pada beberapa depo sampah di wilayahnya.
    Wali Kota Yogyakarta,
    Hasto Wardoyo
    , mengungkapkan bahwa empat depo sampah telah selesai direnovasi, yaitu Depo Pringgokusuman, Depo Mandala Krida, Depo Purawisata, dan Depo Lapangan Karang.
    “Keempat depo ini kami lakukan perbaikan lantai, penambahan pagar, peninggian, dan pengecatan dinding. Jadi minggu depan sudah tidak ada lagi depo yang ditutupi terpal,” ujar Hasto dalam rilis yang diterima pada Kamis (1/5/2025).
    Selain renovasi depo, Pemkot Yogyakarta juga menutup sejumlah tempat pembuangan sampah (TPS) di kota tersebut.
    Hingga saat ini, Pemkot telah berhasil menutup dan membongkar 21 TPS, sementara sembilan TPS lainnya masih dalam proses sosialisasi dengan warga.
    “Total TPS di Kota Yogyakarta ada 31 TPS. Kami sudah menutup dan membongkar 21 TPS. Insya Allah minggu depan kami akan membongkar tiga TPS lagi,” kata Hasto.
    Hasto menjelaskan bahwa penutupan TPS merupakan bagian dari strategi
    pengelolaan sampah
    yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
    Sampah dari tingkat rumah tangga akan diangkut oleh penggerobak atau transporter yang ditugaskan.
    Saat ini, jumlah transporter di Kota Yogyakarta mencapai 1.130, yang mampu melayani 50.225 Kepala Keluarga (KK).
    “Semua kelurahan sudah ada transporternya. Tidak ada warga yang tidak dilayani transporter. Jumlah gerobaknya cukup melayani warganya dan gerobaknya juga tersedia,” tuturnya.
    Pemkot Yogyakarta juga memberikan bantuan gerobak sampah kepada transporter.
    Salah satu penggerobak sampah, Ritom Gunawan, mengungkapkan bahwa sebelum adanya penggerobak, masyarakat harus membawa sampah satu per satu ke depo menggunakan kantong kresek.
    “Sekarang sampah diambil oleh penggerobak, kami memerlukan gerobak yang layak. Gerobak lama kami yang terbuat dari kayu sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi,” ucap Ritom.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengenal Vasektomi, KB untuk Pria yang Jadi Wacana Dedi Mulyadi sebagai Syarat Penerima Bansos – Halaman all

    Mengenal Vasektomi, KB untuk Pria yang Jadi Wacana Dedi Mulyadi sebagai Syarat Penerima Bansos – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memberlakukan kebijakan KB vasektomi sebagai salah satu syarat keluarga penerima bantuan sosial (bansos).

    Rencana Dedi ini sebab ia menyoroti sebagian besar keluarga tak mampu, justru memiliki banyak anak.

    Atas hal itu, Dedi berharap, apabila kebijakan vasektomi diberlakukan, maka bisa mengurangi angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelas Dedi, Selasa (29/4/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

    Apa Itu Vasektomi?

    Menurut laman resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), vasektomi yang juga dikenal dengan istilah sterilisasi, adalah proses operasi pemotongan vas deferens.

    Vas deferens adalah saluran berbentuk tabung kecil yang membawa sperma dari testikel menuju penis.

    Prosedur vasektomi dilakukan untuk mencegah pembuahan dan kehamilan dengan tingkat keberhasilannya mencapai 99 persen.

    Vasektomi sendiri merupakan metode kontrasepsi alias KB yang bersifat permanen.

    Meski melalui prosedur operasi, vasektomi tidak akan memengaruhi kemampuan laki-laki dalam ejakulasi dan orgasme.

    Ada dua jenis vasektomi, yaitu vasektomi konvensional dan vasektomi tanpa pisau bedah.

    Pada vasektomi konvensional, dokter akan membuat sayatan pada kedua sisi skrotum, yakni pada bagian atas dan bagian bawah.

    Setelahnya, vas deferens di dalamnya bakal dihilangkan atau dikaterisasi. Bekas luka nantinya akan dijahit.

    Sementara, untuk vasektomi tanpa pisau bedah, dokter akan menggunakan penjepit kecil untuk menahan saluran yang akan dipotong.

    Kemudian, dokter akan membuat lubang kecil pada kulit skrotum dan memotong bagian saluran sebelum mengikatnya.

    Untuk prosedur ini, tidak diperlukan jahitan dan merupakan prosedur paling populer sebab minim risiko dan komplikasi.

    Bagi pria yang ingin melakukan prosedur vasektomi, harus memenuhi beberapa syarat, dikutip dari jatengprov.go.id:

    Minimal berusia 35 tahun;
    Telah memiliki setidaknya dua anak, dengan anak bungsu berusia minimal lima tahun;
    Mendapat persetujuan istri.

    Gratis, Dapat Insentif

    Kontrasepsi alias KB vasektomi termasuk salah satu program pemerintah melalui BKKBN untuk mengontrol angka kelahiran.

    Dikutip dari Kontan.co.id, vasektomi termasuk program KB yang ditanggung BPJS Kesehatan.

    Dalam beberapa kasus, peserta vasektomi juga mendapat insentif dalam nominal yang beragam.

    Pada 2024, Kepala BKKBN saat itu, Hasto Wardoyo, mengatakan peserta vasektomi mendapat insentif sebesar Rp300 ribu. Insentif itu diberikan sebagai pengganti uang kerja.

    “Adapun nominal yang disediakan sebagai uang pengganti kerja saat vasektomi sebesar Rp300 ribu,” jelas Hasto, Minggu (5/5/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Sementara itu, BKKBN Provinsi Jateng baru-baru ini mengatakan, peserta vasektomi mendapat insentif Rp450 ribu.

    Hal serupa juga disampaikan Dedi Mulyadi. Dedi menyebut Pemprov Jabar nantinya akan memberi insentif sebesar Rp500 ribu bagi peserta vasektomi.

    Tak hanya untuk peserta vasektomi, desa-desa yang berhasil melaksanakan program KB juga akan mendapat penghargaan.

    Dedi menyebut insentif itu berupa hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.

    “Desa Istimewa adalah desa yang berhasil dalam KB, pelayanan pendidikan rakyat, kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu, tidak ada kematian anak, tak ada stunting, pengelolaan sampah baik, dan beberapa indikator penilaian lain,” jelas Dedi, Selasa (29/4/2025).

    “Penilaian akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp200 juta. Juara kabupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp1 miliar.”

    “Nanti akan diumumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal,” lanjut dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Bakal Wajibkan Penerima Bansos Vasektomi: Berhenti Bikin Anak kalau Tak Sanggup Nafkahi

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Seli Andina, Kontan.co.id/Bimo Kresnomurti, Kompas.com/Laksmi Pradipta)

  • Matangkan Relokasi, Pemda dan Pemkot Yogyakarta Tunda Penutupan Parkir Abu Bakar Ali

    Matangkan Relokasi, Pemda dan Pemkot Yogyakarta Tunda Penutupan Parkir Abu Bakar Ali

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berkaitan dengan penutupan parkir Abu Bakar Ali atau ABA yang ada di sisi utara Malioboro untuk menyiapkan lokasi parkir sementara sembari mematangkan solusi jangka panjang. Terlebih penutupannya diundur karena kontrak sewa pengelolaan asetnya perpanjang sampai 28 April 2025.

    “Pak Wali dan sebagainya kan sudah koordinasi. Misalnya di TKP Abu Bakar Ali itu ada 100 juru parkir, maka akan hilang. Yang penting itu mereka tidak ditelantarkan sehingga bisa beralih di parkir Mandala Krida (sementara), Terminal Giwangan dan sebagainya,” ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Selasa, (15/4/2025).

    Sri Sultan mengatakan pemerintah tengah menyiapkan beberapa lokasi untuk merelokasi parkir beserta juru parkirnya baik lokasi yang bersifat permanen maupun yang bersifat sementara. Tempat relokasi permanen yang tengah disiapkan yaitu Terminal Giwangan dan tempat parkir Ketandan, sementara lokasi parkir sementara ada di Stadion Mandala Krida.

     

    “Kita buka parkir juga di stadion Mandala Krida, itu bukan permanen, tetapi yang penting diopeni jangan ditelantarkan. Itu orang Yogya juga, mereka butuh makan, sekeluarga jangan ditelantarkan. Jika dipindahkan di Ketandan, orang berapa yang harus pindah di sana. Tetapi itu permanen, kan gitu. Nanti yang di terminal Giwangan, kalau sudah dibuka itu permanen, jadi berapa,” ungkapnya.

    Soal nasib para pedagang dalam penutupan parkir Abu Bakar Ali ini Sri Sultan menyatakan tidak mengetahui asal-usulnya, sebab sejak awal tempat parkir ABA dikhususkan sebagai lokasi parkir. Menurut Sultan keberadaan pedagang di tempat parkir ABA ini justru dipertanyakan, terlebih kalau mereka juga meminta difasilitasi di lahan baru.

    “Yang suruh siapa? Ya saya nggak tahu, karena itu di maintenance sama Pemkot. Ya, nanti kita cari pemecahan, tetapi kita harus bicara sama Pemkot. Jika modelnya seperti ini tidak akan pernah selesai semua. Tempat parkir tapi dimasuki pedagang. Akhirnya kan tidak bertanggung jawab, tetapi saya yang disuruh tanggung jawab,” tegasnya. 

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Wiyos Santoso mengatakan sesuai arahan Gubernur DIY kepada Wali Kota Yogyakarta untuk di selesaikan bersama dengan Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta sedang mempersiapkan alternatif relokasi pedagang ABA yang berlokasi di Babadan/Batikan dengan kapasitas daya tampung pedagang sebanyak 168 kios.

    “Rencananya para pedagang setelah pindah ke lokasi tersebut di kurasi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta agar di tempatkan sesuai dengan jenis dagangannya. Kurasi pedagang yang ada di ABA baru sempat dilakukan hari ini supaya data seluruh pedagang yang ada di sana lengkap. Kurasi ini akan lebih memudahkan dalam menempatkan lokasi pedagang sesuai jenis dagangan,” tandasnya.

    Soal juru parkir, Wiyos menyebut jika Dishub Kota Yogyakarta sedang mengidentifikasi lokasi parkir baik yang di badan jalan atau di lokasi khusus parkir untuk menampung jukir ABA. Nantinya kalau proses kurasi pedagang maupun jukir selesai maka ada lokasi alternatif relokasi. Diharapkan bangunan ABA dapat dibongkar dan dipindahkan ke lokasi sementara di Parkir Ketandan pada 28 April 2025 nantinya.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo berkomitmen mengikuti arahan Gubernur DIY terkait rencana relokasi juru parkir dan penataan kawasan TKP ABA. Pihaknya tengah memetakan dan menyiapkan empat titik strategis yang akan dijadikan kantong parkir sementara. “Saya mengikuti apa yang menjadi arahan Ngarsa Dalem supaya kita itu empati, terus betul-betul mengurus orang-orang yang akan direlokasi. Kami memulai menyiapkan tempat-tempat yang sebelumnya mungkin tidak produktif, akan kami ubah menjadi produktif. Contohnya Terminal Giwangan, itu kan selama ini lahan tidur,” terbangnya.

    Pemkot Yogyakarta melihat ada potensi di lokasi lain yang dapat dimanfaatkan, seperti di kawasan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Kota Yogyakarta (PASTY) sebelah barat dan ruko-ruko kosong di Terminal Giwangan yang kondisinya masih bagus. Dalam penataan ini, Pemkot tidak hanya fokus pada urusan parkir, tetapi juga ingin menciptakan kawasan terpadu yang strategis serta membuka lapangan pekerjaan baru.

    Mengenai penataan pedagang, Hasto menjelaskan hal tersebut berada di bawah koordinasi Pemda DIY. Sementara soal pemanfaatan lahan setelah relokasi penutupan parkir Abu Bakar Ali, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut karena kepemilikan tanah bukan berada di bawah kewenangan Pemkot Yogyakarta.

  • Pembongkaran Taman Parkir ABA Jangan Telantarkan Warga

    Pembongkaran Taman Parkir ABA Jangan Telantarkan Warga

    JAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta proses pembongkaran kawasan Parkir Abu Bakar Ali (ABA) Kota Yogyakarta menjadi ruang terbuka hijau (RTH) tidak menelantarkan nasib warga, khususnya para juru parkir.

    “Yang penting itu mereka tidak ditelantarkan sehingga bisa beralih di parkir Mandala Krida, Terminal Giwangan dan sebagainya,” ujar Sultan di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa, 15 April dilansir ANTARA.

    Sultan menekankan pentingnya penyediaan solusi relokasi yang manusiawi sebelum pembongkaran dilakukan.

    Menurut Sultan, beberapa lokasi sudah disiapkan untuk relokasi, baik bersifat permanen maupun sementara.

    Lokasi relokasi permanen di antaranya Terminal Giwangan dan tempat parkir Ketandan, sedangkan untuk penampungan sementara disiapkan di Stadion Mandala Krida.

    Terkait keberadaan pedagang di kawasan ABA, Sultan mengaku tak mengetahui secara pasti siapa yang memberikan izin karena sejak awal area tersebut diperuntukkan untuk parkir.

    Ia justru mempertanyakan mengapa kawasan parkir bisa ditempati pedagang.

    “Yang suruh (menempati) siapa ? Ya saya nggak tahu, karena itu dikelola sama Pemkot. Ya nanti kita cari pemecahan, tapi kita harus bicara sama Pemkot. Jika modelnya seperti ini tidak akan pernah selesai semua. Tempat parkir tapi dimasuki pedagang,” kata dia.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DIY Wiyos Santoso menyatakan kontrak sewa pengelolaan aset ABA diperpanjang hingga 28 April 2025 dan setelah itu bangunan akan dibongkar dan difungsikan sebagai RTH.

    Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta kini tengah mematangkan rencana relokasi para jukir dan pedagang.

    Untuk pedagang, Pemkot menyiapkan lokasi relokasi di kawasan Babadan/Batikan dengan daya tampung 168 kios. Saat ini proses kurasi sedang berlangsung oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta agar penempatan sesuai jenis dagangan masing-masing.

    “Kurasi ini akan lebih memudahkan dalam menempatkan lokasi pedagang sesuai jenis dagangan,” kata Wiyos.

    Sementara untuk juru parkir, Dishub Kota Yogyakarta tengah memetakan lokasi parkir alternatif di badan jalan dan kantong parkir khusus.

    Jika kurasi pedagang maupun jukir selesai dilakukan maka ada lokasi alternatif relokasi. Diharapkan bangunan ABA dapat dibongkar dan dipindahkan ke lokasi permanen di Parkir Ketandan pada 29 April 2025.

     

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan Pemkot telah menyiapkan empat titik kantong parkir sementara dan melihat potensi lahan-lahan tidak produktif seperti ruko kosong di Terminal Giwangan dan lahan di sekitar Pasar Satwa dan Tanaman Hias (PASTY).

    “Kami memulai menyiapkan tempat-tempat yang sebelumnya mungkin tidak produktif, akan kami ubah menjadi produktif. Contohnya Terminal Giwangan, itu kan selama ini lahan tidur,” kata dia.

     

  • Pengembangan Kotagede Jadi Kawasan Kota Lama Yogyakarta Regional 15 April 2025

    Pengembangan Kotagede Jadi Kawasan Kota Lama Yogyakarta Regional 15 April 2025

    Pengembangan Kotagede Jadi Kawasan Kota Lama Yogyakarta
    Tim Redaksi
    Yogyakarta, Kompas.com
    – Wali
    Kota Yogyakarta
    ,
    Hasto Wardoyo
    , mengumumkan rencana untuk mengembangkan kawasan
    Kotagede
    menjadi kawasan kota lama.
    Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendistribusikan konsentrasi wisatawan yang selama ini hanya terfokus di Malioboro.
    Hasto menjelaskan bahwa rencana ini sejalan dengan kebijakan melarang bus besar masuk ke Kota Yogyakarta.
    Sebagai alternatif, shuttle akan disediakan dan terintegrasi dengan beberapa kawasan wisata, termasuk Embung Giwangan, Taman Budaya Giwangan, kebun binatang, hingga Kotagede.
    “Ya, itu menjadi satu kawasan tersendiri yang bersentral di selatan supaya orang tidak hanya berkunjung ke Malioboro terus saja itu. Nah, lebih baik ada kiblat baru lah,” ungkap Hasto di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, pada Selasa (15/4/2025).
    Hasto menyoroti potensi Kotagede untuk diubah menjadi kawasan kota lama yang serupa dengan Semarang, Jawa Tengah.
    Ia menyatakan bahwa Kotagede memiliki fasad-fasad yang mendukung pengembangan tersebut, meskipun beberapa fasad kini dalam kondisi rusak dan memerlukan perbaikan.
    Langkah pertama yang akan diambil adalah merumuskan peraturan wali kota (perwal) untuk mengatur masyarakat dalam mempertahankan fasad Kota Gede.
    “Fasad harus ditata, yang di depan itu rusak sudah tidak heritage lagi, saya harus buat perwal untuk mengatur itu biar mereka taat kepada kaidah-kaidah mempertahankan fasad,” jelasnya.
    Selain itu, Hasto juga merencanakan agar kendaraan wisatawan dapat diparkir di Embung Giwangan, dan wisatawan akan berkeliling Kotagede menggunakan becak listrik.
    “Yang paling cocok becak listrik bukan becak motor supaya tidak bising, karena daerahnya sempit-sempit,” tambahnya.
    Mantan Bupati Kulon Progo ini mencatat bahwa fasad-fasad di pinggir jalan utama mengalami kerusakan, sehingga perbaikan sangat dibutuhkan.
    Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak harus bergantung pada APBD murni Pemkot Yogyakarta, melainkan juga akan mengakses dana keistimewaan.
    “Kalau terminal Giwangan itu tahun ini pada anggaran perubahan, make up Kotagede kami harus menyusun anggaran,” ujarnya.
    “DED bisa saya mulai tahun ini, tahun depan bisa memulai pembangunannya sesuai dengan keuangan daerah,” tambah Hasto.
    Ia meyakini bahwa dengan menjadikan Kotagede sebagai kawasan kota lama, akan ada peluang untuk kembali mempromosikan kerajinan perak yang terkenal di daerah tersebut.
    “Kalau masih banyak pengrajinnya mengapa tidak (dipromosikan lagi), bisa kita bangkitkan, yang heritage dan produktif harus dibangkitkan kembali,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Soal Pedagang di Parkir ABA Yogyakarta, Sultan: Yang Suruh Masuk Sopo? Yogyakarta

    3 Soal Pedagang di Parkir ABA Yogyakarta, Sultan: Yang Suruh Masuk Sopo? Yogyakarta

    Soal Pedagang di Parkir ABA Yogyakarta, Sultan: Yang Suruh Masuk Sopo?
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
    Sri Sultan Hamengku Buwono
    X menegaskan bahwa kawasan Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) diperuntukkan hanya untuk parkir dan bukan untuk pedagang.
    “Pedagangnya, kenapa masuk? Yang suruh masuk
    sopo
    (siapa)? Itu kan hanya untuk parkir, bukan untuk pedagang,” ucap Sultan di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (15/4/2025).
    Ia mempertanyakan siapa yang memberikan izin kepada pedagang untuk menempati TKP ABA, mengingat kawasan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk parkir.
    “Yang suruh siapa? Ya, saya
    ga tau
    , karena itu di-
    maintenance
    sama kota. Ya nanti kita cari pemecahan, tapi kita harus bicara sama kota (Pemkot Yogyakarta),” tambahnya.
    Sultan juga menyoroti bahwa masalah seperti ini tidak akan pernah teratasi jika terjadi alih fungsi kawasan yang awalnya direncanakan untuk parkir namun ditambah dengan fasilitas bagi pedagang.
    ”
    Lha nek modele ngene
    (kalau modelnya seperti ini), tidak akan pernah selesai semua.
    Wong dinggo
    parkir tapi
    dileboni
    orang lain (harusnya untuk parkir tapi dimasuki orang lain). Kan akhirnya kan tidak bertanggung jawab,” jelas Sultan.
    “Tapi saya yang disuruh tanggung jawab
    kon golekne gawean
    (disuruh mencarikan pekerjaan).
    Nyarikan
    tempat,” imbuhnya.
    Tribun Jogja/ Septiandri Mandariana TKP Abu Bakar Ali, salah satu tempat parkir terdekat dari kawasan Malioboro.
    Ke depannya, Sultan menyatakan akan mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) untuk berkomunikasi dengan Pemkot Yogyakarta mengenai hal ini.
    ”
    Lha
    dulu yang masukkan siapa? Saya belum tahu, biar nanti Pak Sekda yang
    rembugan
    (diskusi) sama kota,” kata dia.
    Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menambahkan bahwa penanganan pedagang memerlukan pendekatan yang berbeda dan harus melalui pembahasan lintas sektor.
    “Tentu beda karena ada perencanaan dari sekda provinsi untuk menata pedagang,” ujarnya.
    Hasto menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan Pemerintah DIY dalam penataan pedagang di TKP ABA.
    “Mungkin kami
    support
    apa pun yang dikehendaki
    Ngarsa Dalem
    ,” katanya.
    Sementara itu, Pengelola TKP ABA, Doni Rulianto, menjelaskan bahwa sejak awal, TKP ABA memang ditujukan untuk parkir.
    Namun, terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti tempat pedagang dan toilet umum.
    “Setahu saya, peruntukannya TKP ABA memang untuk parkir. Pedagang ini kan fasilitas pendukung dulu kalau tidak salah,” ucap Doni.
    Doni juga mengungkapkan bahwa informasi terakhir yang ia terima menyebutkan bahwa pedagang akan direlokasi sementara ke Pasar Batikan, namun rencana tersebut ditolak oleh para pedagang.
    “Mereka sepakat menolak solusi sementara dari Dishub untuk dipindah ke Batikan. Alasannya karena tempatnya belum ada kejelasan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akan Diluncurkan Mei, Pemkot Yogyakarta Terus Perkuat Program Food Bank

    Akan Diluncurkan Mei, Pemkot Yogyakarta Terus Perkuat Program Food Bank

    Liputan6.com, Yogyakarta – Bakal diluncurkan awal Mei mendatang, program ketahanan pangan ‘Food Bank’ terus dimatangkan dan diperkuat Pemkot Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Food bank digagas Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan ditargetkan terwujud dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

    Dimotori Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta, food bank gagasan Hasto didasarkan pada fakta banyak orang-orang yang kelebihan makanan entah itu dari hotel, restoran maupun dari manapun. Sayangnya kelebihan makanan ini tidak ada yang menampung, padahal masih bagus. “Lewat food bank ini, kelebihan makanan tersebut diambil dan disimpan tiga lokasi yang sudah disiapkan. Kemudian disalurkan dengan sasaran lansia, balita dan ibu hamil dari keluarga miskin,” jelas Hasto, Kamis (10/4/2025).

    Dipaparkannya program food bank ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program swasembada pangan dan keberadaan lumbung pangan di setiap desa. Karena Kota Yogyakarta tidak memiliki area persawahan, maka food bank yang mencontoh konsep penyelamatan pangan (food rescue) Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi menyatakan karena food bank merupakan ide dan gagasan baru pihaknya masih terus memperkuat serta mengembangkan konsepnya. “Sehingga sampai saat ini kita belum bisa memperkirakan berapa potensi makanan yang bisa kita kumpulkan dari hotel, restoran maupun usaha katering. Tetapi kita sudah memiliki sasaran kelompok lansia yang tidak berada di panti wreda sebanyak 1.082 orang,” jelasnya.

    Baginya food bank ini menjadi satu solusi dalam pengurangan sampah di Kota Yogyakarta. Dikatakannya, sampah makanan mencapai 40 persen dari total sampah harian yang diproduksi warga Kota Yogyakarta. Tak hanya menerima kelebihan makanan jadi, food bank menurut Sukidi juga menerima sumbangan bahan makan mentah pihak. Dikonsepkan, makanan atau bahan makanan yang sudah di pack ulang nanti disalurkan oleh relawan langsung ke penerima.

    Sukidi menegaskan karena merupakan program prioritas yang harus diwujudkan dalam 100 hari kerja Walikota. Food bank ini harus terwujud karena akan memberikan akses ketahanan pangan kepada lansia, bayi, maupun masyarakat yang membutuhkan.

  • Pemkot DIY Berencana Tutup 31 TPS Kecil Secara Bertahap Regional 9 April 2025

    Pemkot DIY Berencana Tutup 31 TPS Kecil Secara Bertahap Regional 9 April 2025

    Pemkot DIY Berencana Tutup 31 TPS Kecil Secara Bertahap
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, berencana untuk menutup 31 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) berskala kecil di Kota Yogyakarta secara bertahap, dimulai dua minggu mendatang.
    Langkah ini diambil untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan memperbaiki kualitas lingkungan di kota tersebut.
    “Nanti ada 31 lah yang akan saya tutup. TPS-TPS yang di wilayah kota ini yang mau saya tutup rencana 31. Meskipun ini bertahap ya tapi akan saya tutup,” ujar Hasto pada Rabu (9/4/2025).
    Hasto menjelaskan bahwa penutupan TPS kecil ini bertujuan untuk mencegah lindi (air sampah) yang dapat mengalir ke jalanan dan mengganggu masyarakat sekitar, sekaligus untuk menjaga pemandangan agar lebih bersih dan rapi.
    Untuk menangani sampah setelah penutupan TPS kecil,
    Pemkot Yogyakarta
    akan mengoperasikan sejumlah insinerator baru.
    “Ya hari ini insinerator-insinerator saya usahakan untuk saya hidupkan semua. Termasuk masang baru insinerator yang sudah dibeli sebelum saya datang, yang semula belum hidup saya hidupkan,” tambahnya.
    Hasto menyebutkan bahwa Pemkot Yogyakarta memiliki total 10 insinerator, termasuk lima mesin insinerator yang akan dioperasikan di Bawuran.
    Pengoperasian insinerator ini diharapkan dapat menanggulangi peningkatan volume sampah, yang biasanya meningkat sekitar 10 hingga 20 persen selama periode libur Lebaran.
    “Biasanya misalnya ada 280 ton sampah, itu bisa menjadi 320-330 ton begitu yang terekam kemarin,” jelasnya.
    Selain penutupan TPS, Pemkot Yogyakarta juga berencana mengosongkan depo sampah berskala besar dan kecil. Hingga saat ini, sudah ada 29 depo yang dikosongkan.
    Hasto juga mengungkapkan bahwa Pemkot Yogyakarta akan memanfaatkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (TPST 3R) Bawuran yang terletak di Bantul.
    “Kami akan ke sana, di samping juga ada ke Panggungharjo itu. Saya kira sudah saya petakan begitu. Insyaallah lah dua minggu lagi itu terpetakan itu. Tinggal menyediakan uang aja,” pungkasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.