Tag: Hasto Wardoyo

  • Libur Nataru di Yogyakarta Diharapkan Bisa Dongkrak Kunjungan Wisata yang Lagi Lesu
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        23 November 2025

    Libur Nataru di Yogyakarta Diharapkan Bisa Dongkrak Kunjungan Wisata yang Lagi Lesu Yogyakarta 23 November 2025

    Libur Nataru di Yogyakarta Diharapkan Bisa Dongkrak Kunjungan Wisata yang Lagi Lesu
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Periode libur Natal 2025 dan tahun baru 2026 diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta. Sebab, kunjungan wisatawan lesu selama 2025.
    Wali Kota
    Yogyakarta
    , Hasto Wardoyo mengatakan, dari awal dia dilantik pada Maret 2025, tren kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta cenderung lesu.
    Kunjungan wisatawan yang lesu ini berlanjut hingga pertengahan tahun 2025.
    “Sampai di pertengahan tahun bulan Agustus itu masih lesu karena kunjungan menurun bahkan rata-rata hunian okupansinya hotel bintang enggak sampai 60 persen yang melati hanya 30 persen,” ujar Hasto.
    Hasto menyampaikan, kondisi lesunya wisatawan ini terbukti dengan jumlah kunjungan wisatawan asing baru di angka 300.000 orang.
    Padahal, pada periode sebelumnya, kunjungan wisatawan di asing di Kota Yogyakarta bisa menembus 350.000 orang.
    “Saya harap sisa waktu satu bulan ini bisa di atas 300.000 kan biasanya 350.000. Cocok lah dengan keluhan kunjungan menurun sesuai dengan data,” kata dia.
    Sedangkan untuk wisatawan domestik pada awal tahun hingga periode libur Nataru biasanya  mencapai 10 juta kunjungan. 
    Namun, pada 2025 ini kunjungan wisatawan domestik baru di angka 8 juta. Ia berharap periode libur Nataru dapat mendongkrak kunjungan wisatawan domestik.
    “Biasanya turis domestik sampai 10 juta sekian, hari ini di sekitar 8 juta lebih dikit akumulasi. Sepi yang mulai dari awal tahun sampai Juni, Agustus,” kata dia.
    Pada tahun 2026 mendatang ia meminta kepada para pelaku industri kreatif di Kota Yogyakarta untuk  membuat kalender event.
    “Saya bilang ke teman-teman industri kreatif, saya minta untuk membikin ide-ide gagasan, untuk menyusun
    calendar of event
    ,” ucap Hasto.
    Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Yogyakarta, Arief Budiman mengatakan,
    calendar of event
    bertujuan untuk memberikan pesan kepada wisatawan, promotor dan investor bahwa pada tahun depan akan ada berbagai macam event.
    “Jadi yang ingin ke Jogja atau punya agenda ke Jogja itu tidak dadakan,” kata dia.
    Ia berharap dengan adanya kalender event, ekonomi kreatif dapat menjadi motor utama penggerak ekonomi di Kota Yogyakarta.
    Ia mencontohkan ada beberapa event yang sudah rutin digelar di Kota Yogyakarta seperti Artjog dan JAFF yang memiliki dampak ke perputaran ekonomi di Yogyakarta.
    “Di Kota Yogyakarta ini ada periode wisatawan kadang tinggi kadang rendah,” kata dia.
    “Kita coba diskusikan event-event yang top itu, mungkin bisa di bulan-bulan yang tidak
    peak
    ,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TPA Piyungan Ditutup Awal 2026, Ini Langkah Pemkot Yogyakarta Atasi Sampah
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        23 November 2025

    TPA Piyungan Ditutup Awal 2026, Ini Langkah Pemkot Yogyakarta Atasi Sampah Yogyakarta 23 November 2025

    TPA Piyungan Ditutup Awal 2026, Ini Langkah Pemkot Yogyakarta Atasi Sampah
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan untuk mengolah sampah sebanyak 100 ton per hari pada sisa waktu sebelum penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang direncanakan pada Januari 2026.
    Penutupan TPA tersebut menjadi tantangan besar bagi
    Pemkot Yogyakarta
    , mengingat saat ini Kota Yogyakarta menghasilkan sekitar 290 ton sampah per hari.
    Wali Kota Yogyakarta,
    Hasto Wardoyo
    , menegaskan pentingnya persiapan ini.
    “Apabila
    TPA Piyungan
    sudah ditutup pada 2026, maka Pemkot Yogyakarta harus mampu mengolah sampah sebesar 100 ton,” ujarnya pada Minggu (23/11/2025).
    Hasto menjelaskan bahwa dari total sampah harian yang dihasilkan, 100 ton merupakan sisa sampah yang belum dapat diolah oleh Pemkot.
    “Kalau Piyungan tutup di awal tahun terus kita tidak ada peluang ke sana, kita harus betul-betul menyelesaikan 100 ton per hari, ya minimal 90 ton per hari lah,” tambahnya.
    Sebagai langkah awal, Pemkot Yogyakarta telah membagikan ember untuk menampung sisa makanan, yang saat ini sudah mampu mengolah hampir 25 ton per hari.
    Selain itu, sampah organik kering yang dikumpulkan dari jalanan juga diolah menjadi pupuk di Pasar Pasty, dengan jumlah mencapai 25 ton.
    Pemkot Yogyakarta juga tengah menyelesaikan pembangunan fasilitas di Bener untuk pengolahan pupuk organik yang diharapkan dapat mengolah 25 ton sampah.
    “Saya juga baru menyiapkan lokasi di Kotagede, Tegalgendu. Itu ada seribu meter persegi kosong yang akan saya gunakan untuk unit pupuk organik,” jelas Hasto.
    Hasto menambahkan, meskipun optimis tidak tergantung pada TPA Piyungan, ia tetap berhati-hati.
    “Biopori-biopori juga akan diperbanyak, tidak harus menggunakan APBD. Saya punya cita-cita satu penggerobak satu biopori jumbo,” ungkapnya.
    Ia berharap dengan adanya biopori tersebut, sampah organik dapat diolah dengan baik sehingga yang dibuang ke depo hanya residu.
    Rencana untuk membuka layanan
    pengolahan sampah
    setiap hari juga disampaikan oleh Hasto.
    “Awal tahun depan saya ingin buka tiap hari, kan selama ini bukanya hanya dua minggu sekali atau sebulan sekali, yang seminggu sekali saja jarang. Maka saya minta proaktif tiap hari selalu menawarkan ke warga,” kata dia.
    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat, menyebut penutupan TPA Piyungan sebagai kondisi darurat bagi Pemkot Yogyakarta.
    “Rencana penutupan ini tentu sebuah
    emergency
    bagi Pemerintah Kota Yogyakarta selaku pengambil kebijakan,” ujarnya pada Senin (17/11/2025).
    Sinar menjelaskan, DPRD Kota Yogyakarta telah memberikan dukungan anggaran untuk pengolahan sampah, termasuk ruang bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyelesaikan persoalan sampah.
    Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pengadaan mesin incinerator yang dilakukan sejak 2023 hingga 2025.
    Namun, Sinar menilai pemanfaatan mesin tersebut masih belum optimal.
    “Iya, sejak 2023 sampai 2025 kami memberikan ruang TAPD untuk pengadaan incinerator, meskipun yang dibeli belum optimal berfungsi sebagai harapan kami, semua jadi catatan kami,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Yogyakarta Akan Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Secara Berkala
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Oktober 2025

    Pemkot Yogyakarta Akan Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Secara Berkala Regional 9 Oktober 2025

    Pemkot Yogyakarta Akan Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Secara Berkala
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta membuka peluang untuk menerapkan uji coba Malioboro full pedestrian selama 24 jam secara berkala.
    Kebijakan ini pertama kali diuji coba bertepatan dengan HUT ke-269 Kota Yogyakarta pada 7 Oktober 2025. Setelah uji coba perdana tersebut, Pemkot akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan langkah lanjutan.
    “Masih perlu tindakan ulang, dievaluasi ulang. Warga pendatang atau tamu dari luar senang dan happy,” ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, Kamis (9/10/2025).
    Wawan mengungkapkan, Pemkot menerima berbagai masukan dari warga maupun pemilik toko terkait pelaksanaan Malioboro full pedestrian.
    Menurutnya, penerapan pedestrian penuh pada siang hari kurang efektif karena cuaca panas membuat jumlah pengunjung menurun.
    “Makanya, kita juga lihat di siang hari kan belum efektif juga karena panas. Tapi, ketika pagi, kemudian begitu masuk sore, masyarakat sangat fun sekali, happy,” ucapnya.
    Saat ini, kawasan Malioboro baru menerapkan car free day pada pukul 18.00–21.00 WIB.
    Wawan menjelaskan, penerapan pedestrian penuh selama 24 jam memerlukan kesiapan infrastruktur dan rekayasa lalu lintas yang matang.
    “Kesiapan untuk jadi pedestrian itu tidak gampang karena jalur-jalur, sirip-siripnya, itu kan perlu kita persiapkan juga. Misalnya, untuk U-turn-nya mobil, kan harus dua arah,” ujarnya.
    Ia menambahkan, kepadatan lalu lintas di area sekitar Malioboro saat uji coba menjadi perhatian utama dalam evaluasi.
    Setelah evaluasi dan pembenahan terhadap kekurangan yang ditemukan, Pemkot berencana melakukan uji coba kembali bulan depan.
    “Kita insyaallah akan coba kembali untuk bulan depan, setelah hasil yang kemarin kita evaluasi dulu, kita benahi dulu apa-apanya, kemudian kita coba tes lagi,” kata Wawan.
    Menurutnya, evaluasi bertujuan menentukan skema paling ideal bagi Malioboro, apakah akan menjadi kawasan pedestrian penuh setiap hari atau hanya pada waktu tertentu.
    “Bisa saja full (pedestrian) terus, ataupun full pada hari-hari tertentu,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan bahwa uji coba car free day 24 jam dilakukan untuk melihat potensi masalah jika kebijakan tersebut diterapkan secara permanen.
    “Saya yakin di balik ini ada masalah, seperti minta akses, ada masalah logistik atau warga yang harus pulang ke rumahnya tapi tidak dapat akses. Kan kelihatan di titik-titik mana yang kemudian menjadi masalah,” kata Hasto.
    Ia menyebut kondisi saat uji coba sudah cukup menggambarkan situasi riil apabila Malioboro benar-benar ditetapkan sebagai kawasan bebas kendaraan selama 24 jam.
    “Kondisi riil ini sudah agak mendekati kenyataan seandainya kita laksanakan car free day,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Yogyakarta Minta Pengamen di Malioboro Punya Kualitas di Atas Rata-rata
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        30 September 2025

    Wali Kota Yogyakarta Minta Pengamen di Malioboro Punya Kualitas di Atas Rata-rata Yogyakarta 30 September 2025

    Wali Kota Yogyakarta Minta Pengamen di Malioboro Punya Kualitas di Atas Rata-rata
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan pentingnya menjadikan Malioboro sebagai pusat seni jalanan yang berkualitas, bukan hanya sebagai lokasi wisata belanja.
    Dalam upaya ini, Hasto mengungkapkan harapannya agar kompetisi dan perhatian pemerintah dapat memberikan wadah bagi musisi jalanan di Jogja, khususnya yang tampil di Malioboro, untuk berkembang dan meningkatkan kualitas diri.
    “Kami ingin Malioboro tidak hanya dikenal karena suasana belanjanya, tetapi juga karena kualitas seni jalanannya yang unik dan berbeda,” kata Hasto pada Senin (29/9/2025).
    Hasto menekankan bahwa pengamen di Malioboro harus memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengamen di kawasan lain.
    Sebagai ikon utama Kota Yogyakarta, Malioboro diharapkan dapat menyajikan pengalaman yang lebih berkelas, termasuk dalam hal seni jalanan yang ditampilkan kepada masyarakat dan wisatawan.
    “Kalau sudah mengamen di Malioboro, kualitasnya harus di atas rata-rata. Pengamen Malioboro harus berbeda dari pengamen di tempat lain,” tegasnya.
    Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu menjelaskan bahwa pengamen di Malioboro perlu memiliki kemampuan bermusik yang unggul serta penampilan yang menarik.
    “Mereka harus terseleksi dan terkurasi, sehingga bisa memberi hiburan sekaligus kesan positif bagi siapa saja yang berkunjung ke Malioboro,” ujar Hasto.
    Menurut Hasto, keberadaan musisi jalanan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dan daya tarik wisata.
    “Mereka bisa menjadi sumber inspirasi dan hiburan. Kalau diarahkan dengan baik, musisi jalanan justru bisa mengangkat citra sebuah kota, dan untuk Malioboro, kita ingin kualitasnya benar-benar istimewa,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TRC Mas Jos Diluncurkan, Warga Yogyakarta Bisa Buang Kasur dan Kulkas Gratis
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        22 September 2025

    TRC Mas Jos Diluncurkan, Warga Yogyakarta Bisa Buang Kasur dan Kulkas Gratis Yogyakarta 22 September 2025

    TRC Mas Jos Diluncurkan, Warga Yogyakarta Bisa Buang Kasur dan Kulkas Gratis
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Yogyakarta resmi meluncurkan layanan Tim Reaksi Cepat (TRC) Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos).
    Layanan TRC Mas Jos ini diperuntukkan untuk mengambil sampah-sampah spesifik yang sulit diolah oleh masyarakat Kota Yogyakarta, seperti limbah kasur hingga limbah elektronik berukuran besar seperti kulkas.
    “Ini dikhususkan untuk barang-barang yang susah untuk dibuang sendiri, ada kasur, tempat tidur, ada kulkas, pohon yang roboh, atau mungkin warga yang hendak menebang pohonnya tapi kesulitan membuang,” ucap Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Senin (22/9/2025).
    Hasto mengatakan masyarakat dapat menghubungi nomor yang sudah disiapkan apabila membutuhkan bantuan membuang sampah spesifik.
    “Melalui TRC Mas Jos kita layani, nomornya bisa dihubungi 0811700555. Itikad kita melayani warga masyarakat sampai rumah,” kata Hasto.
    Hasto menjelaskan sampah-sampah spesifik ini nantinya akan ditempatkan di gudang khusus milik Pemkot Yogyakarta sebelum diambil oleh off taker.
    “Ada gudang yang kita siapkan, termasuk ketika kita kolekting sampah dapur ada off takernya,” ucap dia.
    Dia menambahkan pada September ini pihaknya telah merekrut 90 orang juru pemilah sampah atau Jumilah.
    Jumilah bertugas untuk memilah jenis-jenis sampah. “Bulan September kita angkat Jumilah juru pemilah sampah 90 orang. Memilah ini termasuk kasur elektronik, ditaruh satu tempat dipilah,” ujar Hasto.
    Hasto menyampaikan Pemkot Yogyakarta juga telah beraudiensi dengan TPA pengolah limbah berbahaya yang bertugas mengambil limbah-limbah dari rumah sakit.
    “Kita audiensi dengan TPA khusus pengolah B3, sudah ada timnya datang ke sini. Mereka menerima limbah dari rumah sakit. Bahan berbahaya ada off takkernya, yang organik dapur juga ada, residu kita pakai insinerator,” ujarnya.
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan off taker untuk mengambil sampah-sampah spesifik seperti kasur.
     “Kami sudah koordinasi dengan off taker, jadi termasuk ada beberapa yang hadir itu off taker yang jadi pengepul sampah spesifik,” kata dia.
    Lanjut dia, untuk sampah elektronik seperti kulkas akan dikerjasamakan dengan off taker khusus.
    “Elektronik ada B3 dikelola off taker khusus, kasur diolah oleh mereka disesuaikan sampah jenisnya apa,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yogyakarta Darurat Sampah, Sultan Izinkan Pembuangan ke TPST Piyungan  90 Ton per Hari
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        17 September 2025

    Yogyakarta Darurat Sampah, Sultan Izinkan Pembuangan ke TPST Piyungan 90 Ton per Hari Yogyakarta 17 September 2025

    Yogyakarta Darurat Sampah, Sultan Izinkan Pembuangan ke TPST Piyungan 90 Ton per Hari
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Kota Yogyakarta darurat sampah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan izin agar sampah dari Kota Yogyakarta dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.
    Sultan mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo pada Selasa (16/9/2025).
    Dari pertemuan itu disepakati bahwa Kota Yogyakarta masih diizinkan membuang sampah ke Piyungan, meski jumlahnya dibatasi.
    “Jadi per daynya diangka 90 ton, selama 90 ton ya cukup. Sehingga sisanya yang masuk ke Piyungan,” ujar Sultan, Rabu (17/9/2025).
    Sultan berharap kuota 90 ton per hari ini dapat mengurangi timbulan sampah di depo-depo.
    “Jadi jangan numpuk lagi seperti kemarin seperti di Mandala Krida. Jadi saya minta untuk masuk aja di Piyungan,” ucapnya.
    Ngarsa Dalem juga menegaskan, pengolahan sampah di Kota Yogyakarta memang sulit karena keterbatasan lahan.
    “Kota (Yogyakarta) memang sulit kalau kota karena tidak punya lahan,” kata dia.
    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DIY Kusno Wibowo menjelaskan, ke depannya pengelolaan sampah akan dilakukan secara jangka pendek, menengah, dan panjang.
    Dalam pengelolaan jangka pendek, pemerintah kabupaten atau kota bertugas mengurangi jumlah sampah di hulu, sedangkan DLH DIY berperan membuka Piyungan saat terjadi darurat sampah.
    “Kami berperan untuk kondisi darurat semacam ini, untuk membuka Piyungan ke depan,” kata dia.
    “Masing-masing berperan bagaimana meminimalisir sampah di hulu nya, kemudian kalau ada hal-hal kedaruratan kami bisa bawa ke Piyungan,” imbuhnya.
    Ia berharap Kota Yogyakarta dapat segera mandiri dalam mengolah sampah, paling tidak hingga 2027 atau sampai proyek PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) terealisasi.
    Kusno menambahkan, kapasitas Piyungan saat ini terbatas, hanya mampu menampung 2.400 ton.
    “Itu sudah kami slotkan ke temen-temen Kota karena memang yang masih bermasalah di Kota. Semuanya untuk kota. Karena Sleman dan Bantul kita alokasikan di luar situ,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eddy Soeparno Bertemu Walkot Solo-Yogya, Siap Bantu Pemda Atasi Sampah

    Eddy Soeparno Bertemu Walkot Solo-Yogya, Siap Bantu Pemda Atasi Sampah

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno melaksanakan kunjungan kerja sekaligus pertemuan dengan Wali Kota Solo, Respati Ardi dan juga Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian dari upaya Eddy Soeparno memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadapi masalah sampah.

    Sebelumnya, Eddy Soeparno bertemu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Bogor, Dedie Rahim dan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie serta kunjungan ke PLTSa Benowo Surabaya.

    Di titik pertama kunjungan kerjanya, Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Kehadiran Eddy disambut langsung oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, jajaran Direksi PLTSa dan juga PLN UID Jateng-DIY. Setelah dari Solo, pertemuan dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota.

    Eddy menjelaskan bahwa pertemuan dengan Walikota Solo dan juga Walikota Yogyakarta merupakan upayanya untuk mendalami permasalahan sampah yang dihadapi pemerintah daerah.

    “Saat ini kita menghadapi potensi krisis sampah yang terjadi di kota-kota besar dan harus segera diatasi. Apalagi Solo dan Yogyakarta adalah destinasi wisata internasional dan kota yang kaya dengan peninggalan warisan budaya. Tentu permasalahan sampah ini harus dicarikan solusinya segera,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

    Ia menambahkan pertemuan dengan Walikota Yogyakarta dan Solo ini merupakan arahan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menekankan pentingnya penanganan sampah secara cepat dan tanpa proses yang rumit karena kondisinya yang sudah akut.

    Kepada Walikota Solo dan Yogyakarta, Eddy juga sampaikan bahwa saat ini dirinya ikut membantu Menko Pangan dalam merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang penanganan sampah, termasuk dengan kementerian dan lembaga terkait.

    “Alhamdulillah dalam rangkaian pertemuan ini kami mendapatkan masukan dari Walikota Solo maupun dari Walikota Yogyakarta mengenai masalah sampah yang dihadapi pemda serta aspirasi agar kebijakan penanganan sampah ini tepat sasaran. Aspirasi dan masukan ini menjadi bahan penting dalam penyempurnaan revisi Perpres sampah yang saat ini sedang berjalan,” ungkapnya.

    Eddy menjelaskan bahwa MPR sebagai rumah kolaborasi berkomitmen untuk mempercepat dan mempermudah pemda mengatasi masalah sampah diantaranya dengan teknologi Waste to Energi (WTE).

    “Kenapa teknologi waste to energy? Karena pendekatan ini bisa memberikan dua manfaat sekaligus, yang pertama adalah mengurangi secara signifikan tumpukan sampah yang tidak bisa ditampung di TPA dan menghasilkan sumber energi terbarukan. Saat ini yang sudah berjalan antara lain di PLTSa Benowo Surabaya dan PLTSa Putri Cempo Solo,” jelasnya.

    “Setelah dari Bandung, Tangsel, Solo dan Yogyakarta ini kami berkomitmen terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya untuk membantu, mempercepat dan mempermudah dalam upaya mengatasi masalah sampah,” tutupnya.

    (akn/akn)

  • Police Line Dicabut, Ledakan SPBU Gedongtengen Yogyakarta Masih Diselidiki
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Juli 2025

    Police Line Dicabut, Ledakan SPBU Gedongtengen Yogyakarta Masih Diselidiki Regional 7 Juli 2025

    Police Line Dicabut, Ledakan SPBU Gedongtengen Yogyakarta Masih Diselidiki
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Polisi telah mencabut garis polisi (police line) di area
    SPBU Gedongtengen
    , Jalan Letjen Suprapto, Kota Yogyakarta, setelah tim laboratorium forensik (labfor) menyelesaikan pemeriksaan tangki yang meledak.
    Hal ini dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Probo Satrio, Senin (7/7/2025).
    “Sudah keluar (hasil labfor), kan police line sudah kita lepas,” ujar Probo saat dikonfirmasi.
    Meski hasil labfor telah keluar, Probo menyatakan bahwa proses penyelidikan unsur pidana masih berlangsung.
    Ia menyebutkan bahwa ledakan dipicu oleh pemantik api terhadap uap bensin, namun belum membeberkan secara rinci sumber pemantik tersebut.
    “Masih penyelidikan terus, kita gelarkan (perkara) tahap penyidikan atau seperti apa. Yang jelas ada pemantik api terhadap uap bensin yang diisi, itu penyebabnya,” imbuhnya.
    Ia menambahkan bahwa keterangan lebih lengkap kemungkinan akan disampaikan dalam rilis resmi pada Rabu mendatang, bersamaan dengan rilis kasus curanmor.
    Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta
    Hasto Wardoyo
    telah meminta agar SPBU Gedongtengen (44.552.14) menunda operasionalnya hingga ada jaminan keamanan bagi warga sekitar.
    Hal ini disampaikan usai menerima keluhan dari warga RW 09 Pringgokusuman, yang menolak SPBU beroperasi kembali karena dinilai membahayakan.
    “Jangan asal operasi (SPBU), harus bertemu warga dulu,” kata Hasto, Rabu (2/7/2025).
    Warga diketahui menolak karena ledakan dan kebakaran telah terjadi tiga kali di SPBU tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Yogyakarta Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen

    Pemkot Yogyakarta Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka prevalensi stunting hingga di bawah 10%. Berbagai langkah strategis diterapkan, mulai dari keterbukaan data hingga pelibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kelurahan, hingga tim pendamping keluarga (TPK).

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, menjelaskan prevalensi stunting di Kota Yogyakarta per April 2025 tercatat sekitar 11,3%. Namun, berdasarkan data pemantauan permasalahan gizi balita (PPGB) melalui Jogja Smart Service (JSS) per 20 Mei 2025, angka stunting tercatat menurun menjadi 10,49%. 

    Sementara itu, angka wasting (gizi kurang/kurus) sebesar 5,77% dan underweight (berat badan kurang-sangat kurang) sebesar 11,58%.

    “Target stunting Pak wali menjadi satu digit atau di bawah 10% karena di Bali bisa di bawah itu. Target stunting secara nasional 18%,” kata Emma, Jumat (13/6/2025).

    Sebaran kasus stunting masih ditemukan di sejumlah kelurahan seperti Pringgokusuman, Baciro, Ngupasan, Purbayan, Prengan, Kotabaru, Notoprajan, Patehan, Wirogunan, dan Mantrijeron. Kasus wasting tercatat di antaranya di Cokrodiningratan, Gowongan, Tegalrejo, Demangan, dan Suryodiningratan. Sementara underweight tersebar di Giwangan, Karangwaru, Warungboto, hingga Sosromenduran.

    Emma menambahkan, Dinas Kesehatan memberikan intervensi spesifik berupa pemberian makanan tambahan dengan anggaran sekitar Rp 72,8 juta per kelurahan. Pemantauan kesehatan juga dilakukan sejak usia remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi. Namun, Emma menegaskan 70% penyebab stunting berasal dari faktor eksternal seperti lingkungan dan pola makan.

    “Faktor luar ada lingkungan dan makanan. Makanya penanganan harus keroyokan sesuai tupoksi masing-masing. Libatkan wilayah kelurahan, kemantren, puskesmas dan tim pendamping keluarga (TPK) berikan pemahaman stunting agar paham apa yang harus diperhatikan dan dilakukan. Yang wasting dan underweight harus dipantau karena bisa menjadi stunting,” terangnya.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, juga menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dalam menangani stunting. Ia menyebut kontribusi sektor kesehatan hanya 30%, sementara sisanya dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor sosial lainnya.

    “Saya minta selama seminggu Dinas Kesehatan dan Dinas KB untuk membagi data (stunting) kepada lurah-lurah dan dinas. Lurah-lurah harus tahu berapa yang stunting, baduta dan balita di bawah garis normal berat badannya untuk mencegah stunting. Untuk membuat lurah familiar dengan data ini butuh disinkronkan,” jelas Hasto.

    Selain itu, Hasto juga meminta koordinasi dengan Kementerian Agama untuk mendata calon pengantin, serta memaksimalkan peran 495 TPK di seluruh kelurahan. Lurah diminta aktif memantau dan mendampingi proses penanganan stunting, termasuk distribusi makanan tambahan bagi balita yang terindikasi stunting.

  • Ratusan Warga Ikuti Kirab Gunungan Unduh-unduh di Yogyakarta

    Ratusan Warga Ikuti Kirab Gunungan Unduh-unduh di Yogyakarta

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Tradisi budaya dan spiritual kembali mewarnai Kota Gudeg. Kirab Gunungan Unduh-unduh, yang digelar di Kelurahan Klitren, Yogyakarta, menjadi bukti nyata toleransi lintas agama sekaligus simbol syukur atas limpahan berkah Tuhan.

    Acara ini disambut antusias ratusan warga serta wisatawan yang memadati rute kirab pada Minggu (8/6/2025) siang. Kirab dimulai dari Kantor Kelurahan Klitren pukul 09.00 WIB dan melintasi Jalan Urip Sumoharjo, Jalan dr Wahidin, hingga berakhir di Embung Langensari, ikon wisata setempat.

    Keunikan kirab ini adalah adanya pemberkatan gunungan hasil bumi oleh perwakilan enam agama. Di depan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gondokusuman, peserta menampilkan sendratari religi yang menyentuh, menunjukkan budaya dan iman bisa berjalan seiring.

    Ketua Panitia Kirab Joko Pamungkas menyebut, kirab tahun ini mendapat dukungan penuh dari forum kerukunan umat beragama (FKUB). Ia berharap kirab ini dapat menjadi agenda wisata nasional ke depan. “Yogyakarta kota toleransi, dan kirab ini bukti budaya bisa mempersatukan,” ujar Joko kepada Beritasatu.com.

    Gunungan Unduh-unduh tahun ini menampilkan simbol hasil bumi, seperti telur, pisang, ketela tape. Bahkan, juga produk modern, seperti mi instan dan tisu sebagai hasil olahan teknologi dari alam.

    Perwakilan umat Buddha Agus Setiawan Sumarno menyatakan kegiatan ini tidak bertentangan dengan ajaran agama. “Kita hanya perlu mensinergikan budaya lokal dan agama,” ujarnya.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, acara budaya seperti ini berperan besar dalam merawat nilai kebersamaan dan toleransi antarumat beragama. “Adat dan budaya itu menyatukan, bukan membedakan,” tegasnya.

    Simbol gunungan sendiri bermakna kepemimpinan yang mengayomi semua golongan, suatu filosofi yang selaras dengan semangat keberagaman Indonesia.